Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Bintang Tbk. (ASBI) memilih untuk mengalihkan portofolio unit usaha syariah (UUS) ke PT Asuransi Takaful Umum.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Presiden Direktur Asuransi Bintang Hastanto Sri Margi Widodo. Dia menegaskan ini sesuai dengan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) yang telah diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana perusahaan menetapkan untuk tidak melakukan spin off dengan mendirikan perusahaan sendiri.

"Jadi di transfer portofolionya, dialihkan ke Takaful Umum," ujar Widodo kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Widodo mengatakan setelah selesai pengalihan pihaknya meminta izin regulator untuk penutupan dan pengembalian izin. Adapun sampai dengan saat ini, proses penutupan dan pengembalian izin masih berlangsung.

Asuransi Bintang menjadi salah satu dari 12 perusahaan yang memilih untuk mengalihkan portofolio bisnis syariahnya. Sebelumnya OJK mengungkap ada 41 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah menyampaikan RKUPS.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyebut dari total tersebut, terdapat 29 UUS yang melanjutkan bisnis asuransi atau reasuransi syariah dengan mendirikan perusahaan sendiri per Juli 2024.

"Sedangkan 12 UUS lainnya memutuskan untuk mengalihkan portofolio unit syariah kepada perusahaan asuransi/reasuransi syariah lainnya," kata Mirza dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

MIrza merinci rencana spin off 29 UUS tersebut sepanjang 2024—2026, di mana tiga UUS melakukan pemisahan pada tahun ini. Kemudian pada 2025, terdapat 18 unit syariah yang melakukan spin off, dan delapan UUS spin off pada 2026.

Mirza memastikan OJK terus memonitor kesiapan perusahaan untuk menjalankan RKPUS tersebut, terutama terkait kesiapan untuk melakukan spin off UUS sehingga dapat menjalankan seluruh proses spin off paling lambat akhir 2026.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2023, pemisahan UUS asuransi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Adapun syaratnya antara lain dana tabarru’ dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Selain itu ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum sebesar Rp200 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) alias Bank Jatim menyambut baik pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) atau BI Rate menjadi 6% pada pertengahan September lalu.

Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman menyebut bahwa keputusan tersebut telah dinanti para pelaku usaha, sehingga terdapat relaksasi situasi perekonomian. Namun, dia menggarisbawahi bahwa penurunan BI Rate tak serta-merta berdampak dalam waktu dekat.

"Di mana kecenderungan pada tahun inibehaviorpermintaan kredit dan kompetisi pengelolaan dana lebih padapricing war, ditambah sampai dengan bulan Agustus likuiditas antarbank relatif masih mengetat," katanya saat dihubungiBisnis, Kamis (26/9/2024).

Kendati demikian, Busrul menjelaskan bahwa BJTM masih mampu mengelolaloan-to-deposit ratio(LDR) pada angka ideal 73,41%. Pihaknya juga berupaya menjaga fungsi intermediasi dengan menyeimbangkan kredit berkualitas dengan pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) yang murah dan tidak sensitif terhadap suku bunga.

Selain itu, demi peningkatan profit melalui penyaluran kredit, dirinya juga membidik penguatan dana murah ataucurrent account saving account(CASA) dengan mengoptimalkan pasar utama maupun dalam akusisi ekosistem baru. Menurut Busrul, per Agustus 2024, struktur CASA Bank Jatim mencapai 60% dari keseluruhan.

Ketika ditanya mengenai proyeksi kinerja pada era suku bunga rendah, Busrul optimistis bahwa BJTM dapat melanjutkan perkembangan positif baik dari sisi laba, kredit, maupun DPK hingga akhir tahun. Selain dari analisis internal, perkiraan ini juga didasarkan pada sejumlah faktor.

"Salah satunya adalah adanya perbaikan ekonomi secara nasional, yang terjadi karena telah terlaksananya pemilihan umum serentak. Serta dilantiknya presiden baru pada 2024 dapat mempengaruhi ekonomi nasional melalui berbagai saluran kebijakan, persepsi pasar, dan stabilitas politik," jelas Wakil Ketua Umum II Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ini.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa ketahanan sistem keuangan Tanah Air terjaga baik dengan likuiditas perbankan yang tetap memadai per Agustus 2024. Hal ini tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi sebesar 25,37%.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan tercatat sebesar 26,56%, sehingga mampu menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan pada Juli 2024 terjaga rendah, sebesar 2,27% (bruto) dan 0,79% (neto).

Menurut Perry, ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasilstress testperbankan terkini.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan," katanya, Rabu (18/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengandalkan peran industri asuransi untuk bekerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit swasta untuk kesiapan rumah sakit dalam memenuhi 13 kriteria Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Pasalnya, pemerintah dalam mendukung peningkatan fasilitas rumah sakit tidak mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit swasata. Sehingga diharapkan dengan peran asuransi yang bekerja sama dengan rumah sakit, rumah sakit bisa meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan mereka.

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai kerja sama industri asuransi dengan rumah sakit swasta tersebut dapat meningkatkan kinerja industri asuransi sekaligus pelayanan kesehatan rumah sakit.

"Akan tetapi perlu diingat bahwa kerja sama itu harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan tidak terlepas dari prinsip-prinsip asuransi, terutama prinsip itikad baik atau utmost good faith," kata Abitani kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Selain itu, Kemenkes juga mendorong industri asuransi untuk kerja sama dalam skema coorditation of benefit (CoB). Melalui kolaborasi ini, peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan tidak hanya mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan yang ditanggung BPJS Kesehatan, tetapi juga dapat memanfaatkan layanan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan dengan menggunakan asuransi tambahan.

Abtani melihat skema kerja sama tersebut masih belum berjalan baik. Misalnya, dia mencontohkan rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada peserta BPJS cenderung lebih taat pada ketentuan seperti batasan-batasan tarif, dibanding ketika melayani pasien asuransi.

"Kerja sama dengan skema CoB yang saling menguntung dan adil bagi BPJS Kesehatan, rumah sakit dan perusahaan asuransi swasta, harus segera dirumuskan, misalnya harus ditunjuk salah satu dari mereka sebagai leader dan pengelola administrasi klaim dengan mendapat fee based income," kata Abitani.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit pemerintah agar dapat meningkatkan fasilitas mereka sesuai 12 kriteria standar KRIS.

Nadia menjelaskan bahwa untuk rumah sakit pemerintah tipe A dan tipe B yang belum memenuhi kriteria sesuai standar KRIS, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), alias dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah.

"Total rumah sakit yang diusulkan pada dana DAK tahun 2024 sebanyak 58 rumah sakit dengan biaya per rumah sakit sebesar Rp2,5 miliar atau Rp145 miliar. Dan total rumah sakit yang diusulkan DAU tahun 2025 sebanyak 66 RSUD," kata Nadia kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Sementar itu, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit swasta. Nadia mengatakan rumah sakit swasta dapat melakukan perencanaan pembiayaan dengan melakukan pemetaan KRIS di tempat mereka dan diharapkan pemenuhan standar KRIS dapat dilakukan bertahap.

"Jika kekurangan dana, maka rumah sakit swasta meningkatkan kerjasama dengan perusahaan asuransi swasta dan perusahaan swasta atau lainnya untuk meningkatkan angka kunjungan dalam mendapatkan pendapatan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Sharia Life Assurance atau Prudential Syariah tak banyak berkomentar ketika ditanya terkait dengan rencana untuk menerima pengalihan Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi sebagai rencana pemisahan atau spin off.

Adapun sebagai perusahaan asuransi syariah yang lebih dulu melakukan pemisahan dari induknya, Prudential Syariah dapat menerima portofolio UUS tersebut. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebelumnya ada 12 UUS yang rencananya memilih pengalihan portofolio alih-alih mendirikan perusahaan sendiri.

"Kami tidak dapat berkomentar lebih jauh terkait hal ini," kata Paul Setio Kartono, selaku Chief Financial Officer Prudential Syariah kepada Bisnis, pada Kamis (26/9/2024).

Namun demikian, Paul menegaskan pihaknya menyambut baik kebijakan regulator terkait spin off di mana tenggat waktu yang diberikan yakni pada akhir 2026. Selain untuk memenuhi ketentuan regulasi, Prudential Syariah mengaku berfokus pada kepentingan dan kebutuhan peserta.

"Langkah untuk spin-off yang kami lakukan pada 2022 juga didasari atas kebutuhan peserta. Pertumbuhan industri syariah yang kuat dan kompetisi bisnis yang sehat pada akhirnya akan memberikan manfaat yang terbaik bagi peserta," katanya.

Dengan maraknya spin off UUS, Paul melihat hal ini sebagai persaingan bisnis yang sehat dan positif. Dia menilai bahwa dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi syariah baru, pertumbuhan asuransi syariah akan semakin meningkat, layanan dan produk lebih inovatif. Langkah tersebut akan membawa manfaat baik bagi para peserta. Dengan demikian, potensi ini dapat meningkatkan penetrasi asuransi syariah dan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Paul mengatakan Prudential Syariah berkomitmen untuk menjadi pemimpin industri syariah dengan fokus pada kebutuhan peserta serta menempatkan nilai dan prinsip syariah. Perusahaan memiliki beberapa strategi untuk mewujudkan hal tersebut antara lain komitmen meningkatkan pertumbuhan peserta pada segmen yang sesuai melalui produk dan layanan yang sejalan dengan prinsip syariah. Kemudian, menyediakan produk inovatif yang sesuai dengan segmen yang dituju.

"Pertumbuhan nasabah tersebut juga kami optimalkan dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas distribusi kami melalui teknologi, pelatihan, dan dukungan untuk tenaga pemasar sebagai perpanjangan tangan perusahaan kepada nasabah," imbuh Paul.

Terakhir Prudential Syariah akan meningkatkan keterlibatan dan pengalaman dengan komunitas atau organisasi muslim. Paul menyebut perusahaan berhasil mempertahankan kepemimpinan industri asuransi jiwa syariah di Indonesia. Hal ini menjadi bukti dari komitmen perusahaan dalam menyediakan kebutuhan proteksi yang komprehensif dilengkapi fitur-fitur syariah serta sesuai dengan prinsip syariah kepada keluarga Indonesia.

"Prudential Syariah mencatat kinerja yang positif dan mampu bertahan di tengah pandemi maupun tantangan ekonomi sepanjang 2022 hingga 2023," katanya.

Adapun total kontribusi bruto dari Prudential Syariah pada 2023 mencapai lebih dari Rp3,2 Triliun, tumbuh sebesar 38% apabila dibandingkan dengan 2022, termasuk di dalamnya adalah kontribusi Dana Tabarru’ sebesar Rp1,2 triliun yang juga mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu.

Di sisi lain, sepanjang tahun 2023, Prudential Syariah juga mencatatkan total aset sebesar Rp6,7 triliun, termasuk terdapat aset kelolaan investasi sebesar Rp5,5 triliun. Pada tahun yang sama Prudential Syariah telah menyalurkan klaim dan manfaat sebesar Rp2,2 triliun atau sekitar Rp6 miliar per hari, yang terdiri dari klaim manfaat Tabarru’ sebesar Rp1,3 triliun, bersumber dari kontribusi peserta dan klaim manfaat investasi sebesar Rp0,9 triliun.

Tingkat kesehatan Perusahaan, dilihat dari tingkat solvabilitas atau risk based capital (RBC) mencapai sebesar 3.806% untuk Dana Perusahaan dan 180% untuk Dana Tabarru’, angka ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan oleh regulator yakni 120%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) optimistis prospek segmen wholesale positif usai penurunan BI Rate ke 6%. Perseroan menargetkan kredit pada segmen ini dapat melampaui industri hingga akhir tahun 2024.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria mengatakan dengan adanya penurunan BI Rate yang akan diimbangi oleh kondisi likuiditas pasar, maka akselerasi terhadap penyaluran dana dan kebutuhan pengembangan investasi dari sektor swasta maupun pemerintah akan menjadi lebih baik.

Menurutnya, dengan adanya sinergi antara pertumbuhan investasi swasta dan adanya kebutuhan untuk pembangunan yang diperlukan oleh pemerintah, membuat prospeknya masih sangat positif.

“Sebagaimana telah terjadi selama dua kuartal kemarin, [segmen wholesale] selalu tumbuh di atas pasar, dan ini juga yang kita targetkan untuk dapat terjadi sampai dengan akhir tahun bahwa kita akan dapat tumbuh di atas market,” ujarnya dalam Mandiri Macro Market Brief, Kamis (26/9/2024).

Terkait sektor, kata Eka, Bank Mandiri telah mengidentifikasi dan mengkurasi sektor-sektor ekonomi secara selektif.

Dia juga menegaskan perseroan tidak hanya berfokus pada satu atau dua sektor tertentu, akan tetapi mereka menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi kuat berdasarkan kualitas manajemen perusahaan serta proyek atau investasi yang telah dikurasi dengan cermat.

Adapun, setiap wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, perseroan sudah mengidentifikasi soal sektor-sektor mana yang kuat di setiap daerah tersebut.

Sebelumnya, dia mencatat secara sektoral, perseroan melihat perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang makin menguat didorong oleh peningkatan sektor-sektor terkait mobilitas, seperti sektor hotel dan restoran, transportasi dan pergudangan, dan jasa lainnya seperti jasa-jasa hiburan.

Sementara itu, sektor manufaktur yang terdiri dari program hilirisasi industri logam dasar tetap konsisten untuk tumbuh tinggi. Beberapa sektor manufaktur yang berorientasi pada pasar domestik juga tumbuh dengan relatif baik, yaitu industri makanan minuman, industri kimia farmasi.

Namun, sektor manufaktur yang berorientasi ekspor seperti garment, furniture, kayu, dan elektronik mengalami tekanan karena pelemahan permintaan dari negara tujuan ekspor.

“Ke depan, kami harapkan sektor manufaktur berorientasi ekspor harusnya membaik seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi global pasca berakhirnya era suku bunga tinggi,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi juga melaporkan penyaluran kredit ke segmen korporasi menjadi kontributor terbesar yang tumbuh 29,7% YoY atau senilai Rp561 triliun di tengah demand yang baik pada segmen ini.

“Dari sisi growth strategi, kami tetap melanjutkan strategi yang telah dilakukan, yaitu fokus untuk meningkatkan dominasi di bisnis nasabah prinsipal atau wholesale agar menghasilkan portfolio yang lebih berkualitas,” ujarnya dalam Paparan Kinerja Semester I/2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) berharap penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pasalnya, penurunan suku bunga acuan biasanya diikuti dengan pemangkasan bunga kredit oleh perbankan. Kondisi pemangkasan ini diharapkan memberi masyarakat kemampuan sedikit lebih tinggi karena cicilan utang berkurang.

Direktur Keuangan & Operasional SMF Bonai Subiakto menjelaskan akan terdapat gap waktu antara turunnya BI Rate dengan turunnya suku bunga KPR. Meski demikian, pada akhirnya dia berharap turunnya BI Rate dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan.

"SMF tentu akan mendukung penguatan likuiditas lembaga keuangan penyalur KPR melalui pembiayaan dan sekuritisasi agar lembaga keuangan penyalur KPR dapat memiliki dana jangka panjang dalam pemenuhan penyaluran KPR bagi masyarakat," kata Bonai kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Adapun SMF sampai Juni 2024 telah menyalurkan subsidi Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebesar Rp2,42 triliun, atau setara 60.258 unit rumah.

Sementara dalam hal pendanaan, Bonai menjelaskan pendanaan utama SMF bersumber dari capital market melalui surat utang atau sukuk. Jadwal penerbitannya sendiri akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tren imbal hasil obligasi pemerintah.

Sampai dengan semester I 2024, SMF telah melakukan penerbitan obligasi sebanyak enam kali dengan nominal Rp7,68 triliun, termasuk dua kali penerbitan social bonds untuk pendanaan KPR FLPP senilai Rp3,5 triliun.

"Ke depannya, PT SMF memiliki rencana untuk menerbitkan surat utang atau sukuk, baik yang konvensional maupun yang berwawasan sosial, dengan tetap memperhatikan tren dan kondisi suku bunga di pasar," kata Bonai.

Bonai bilang, salah satu pertimbangan utama penerbitan obligasi adalah untuk mendukung pertumbuhan target penyaluran pembiayaan oleh SMF, khususnya dalam konteks mendukung penyediaan, kepemilikan, dan keterhunian rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

"Dengan menerbitkan obligasi, perusahaan dapat memperoleh akses ke modal yang lebih besar dengan biaya bunga yang lebih kompetitif dibandingkan fasilitas perbankan, sehingga lebih efisien dalam mendukung program-program pembiayaan yang dijalankan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Sonwelis Takaful mengumumkan mengalihkan portofolio yang dimiliki ke PT Zurich General Takaful Indonesia.

Pengumuman pengalihan portofolio ini terjadi di tengah kabar dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa dua perusahaan asuransi ingin mengembalikan izin kepada regulator.

"Dengan ini kami umumkan PT Asuransi Sonwelis Takaful telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk melakukan pengalilan portofolio asuransi syariah kepada PT Zurich General Takaful Indonesia," tulis manajemen dalam pengumumannya bertanggal hari ini, Kamis (26/9/2024).

Disebutkan dalam pengumuman yang sama, pengalihan portofolio asuransi akan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. "Dan polis asuransi syariah yang terkait," tulis perusahaan dalam pengumumannya.

Sementara itu, dilihat dari Laporan Keuangan Bulanan PT Asuransi Sonwelis Takaful periode Agustus 2024, perseroan tercatat memiliki aset gabungan yakni dana perusahaan dan dana tabarru' Rp73,06 miliar. Sementara pada pos liablitas dan ekuitas, perusahaan melaporkan memiliki modal gabungan Rp66,78 miliar sedangkan kewajiban sebesar Rp6,27 miliar.

Meski rasio keuangan Sonwelis kuat, perusahaan melaporkan mengalami kerugian secara bisnis, namun masih mencatatkan keuntungan untuk dana tabbaru.

Sebai konteks, dalam asuransi syariah dana milik perusahaan yang didapat dar pengembangan investasi dan komisi dari pengelolaan terpisah dengan dana peserta.

Dalam periode ini asuransi Sonwelis melaporkan rugi di pengelolaan perusahaan sebesar Rp603,38 juta dan dana tabarru untung Rp943,3 juta.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Sonwelis Takaful mengumumkan mengalihkan portofolio yang dimiliki ke PT Zurich General Takaful Indonesia.

Pengumuman pengalihan portofolio ini terjadi di tengah kabar dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa dua perusahaan asuransi ingin mengembalikan izin kepada regulator.

"Dengan ini kami umumkan PT Asuransi Sonwelis Takaful telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk melakukan pengalilan portofolio asuransi syariah kepada PT Zurich General Takaful Indonesia," tulis manajemen dalam pengumumannya bertanggal hari ini, Kamis (26/9/2024).

Disebutkan dalam pengumuman yang sama, pengalihan portofolio asuransi akan dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. "Dan polis asuransi syariah yang terkait," tulis perusahaan dalam pengumumannya.

Sementara itu, dilihat dari Laporan Keuangan Bulanan PT Asuransi Sonwelis Takaful periode Agustus 2024, perseroan tercatat memiliki aset gabungan yakni dana perusahaan dan dana tabarru' Rp73,06 miliar. Sementara pada pos liablitas dan ekuitas, perusahaan melaporkan memiliki modal gabungan Rp66,78 miliar sedangkan kewajiban sebesar Rp6,27 miliar.

Meski rasio keuangan Sonwelis kuat, perusahaan melaporkan mengalami kerugian secara bisnis, namun masih mencatatkan keuntungan untuk dana tabbaru.

Sebai konteks, dalam asuransi syariah dana milik perusahaan yang didapat dar pengembangan investasi dan komisi dari pengelolaan terpisah dengan dana peserta.

Dalam periode ini asuransi Sonwelis melaporkan rugi di pengelolaan perusahaan sebesar Rp603,38 juta dan dana tabarru untung Rp943,3 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap memuat kewajiban 30% porsi kredit bank dan non-bank disalurkan kepada UMKM dalam Rancangan POJK yang saat ini sedang disusun.

Bhima menilai UMKM memiliki pondasi ekonomi yang cukup kuat bahkan ketika terjadi tekanan eksternal. Dia mencontohkan, tekanan ekonomi pada 2008 dan 2013 tidak menimbulkan gejolak tenaga kerja di daerah karena UMKM masih jadi penopang.

"Jadi regulasi mandatory loan untuk UMKM masih dibutuhkan. Begitu serapan kredit bank ke UMKM-nya tidak mencapai target, ya bukan targetnya yang dihapus," kata Bhima kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, salah satu solusi yang bisa diambil untuk memperbesar penetrasi pembiayaan UMKM adalah dengan sinergi dengan lembaga keuangan non-bank seperti fintech peer-to-peer (P2P) lending, koperasi simpan pinjam, hingga perusahaan pembiayaan atau leasing.

"Fasilitas channeling bisa dimaksimalkan oleh bank dengan bantuan OJK karena sektor non-bank juga makin berkembang," kata Bhima.

Senada, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda juga mempertanyakan apa urgenti dari tidak adanya kewajiban 30% kredit bank dan non-bank untuk UMKM. Dia khawatir bila tidak ada mandatori tersebut pembiayaan ke sektor UMKM makin kecil.

"Artinya jika dihapuskan bank akan lebih memilih untuk menyalurkan ke korporasi besar karena untungnya lebih besar dengan risiko yang kecil. Tentu harus ada penjelasan dari OJK terkait hal ini," kata Huda.

Sementara dari prespektif OJK, Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK, Edi Setijawan memastikan regulasi tersebut tidak akan menurunkan pembiayaan industri keunangan non-bank kepada pelaku UMKM.

"Untuk LJK PVML tidak ada masalah. Karena secara umum selama ini UMKM merupakan target utama" kata Edi.

Berdasarkan data OJK, pembiayaan UMKM dari perusahaan pembiayaan hingga Juli 2024 memang naik. Penyaluran perusahaan pembiayaan untuk kategori usaha UMKM per Juli 2024 sebesar Rp182,56 triliun, naik 1,49% month-to-month (mtm) dibanding Rp179,87 triliun, dan naik 11,23% year-on-year (yoy) jika dibandingkan Juli 2023 sebesar Rp164,12 triliun.

Meski begitu, terjadi penurunan untuk pembiayaan UMKM oleh pinjaman online, di mana outstanding pinjaman kepada UMKM perseorangan per Juli 2024 mencapai Rp15,14 triliun, turun 9,25% mtm dibanding Rp16,68 triliun pada Juni 2024, atau turun 13,02% yoy jika dibanding Rp17,41 triliun pada Juli 2023.

Maka untuk meningkatkan porsi pendanaan kepada UMKM dari industri non-bank ini, Edi mengatakan pihaknya terus mendorong industri untuk meningkatkan permodalan mereka.

"Selain itu kami mendorong penguatan kualitas SDM, IT dan penguatan manajemen risiko termasuk juga edukasi dan perlindungan konsumen," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) mengambil bagian penting dalam mendukung peran wanita melalui berbagai macam program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Program BRInita (BRI Bertani di Kota).

Berkat program pemberdayaan tersebut, BRI berhasil mendapatkan penghargaan Merdeka Award 2024 untuk Kategori CSR Untuk Negeri yang diselenggarakan oleh Merdeka.com pada Kamis (19/09/2024) di Jakarta. Merdeka Award 2024 adalah ajang penghargaan dan apresiasi kepada individu, institusi dan perusahaan yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan negeri dan kemanusiaan.

Penghargaan CSR Untuk Negeri diberikan kepada perusahaan yang tak hanya berbisnis, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan publik dan lingkungan sosial melalui berbagai program seperti green community, pengolahan sampah dan limbah dan lain-lain.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa melalui Program BRINita, BRI mengambil bagian penting dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama kaum wanita dengan membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk, agar dapat mengambil nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Program BRInita saat ini telah dimplementasikan di 21 Lokasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang sebagian besar pengelolaanya dijalankan oleh kelompok usaha wanita. “Sasaran dari program ini adalah lokasi padat penduduk dan pemukiman kumuh yang memiliki penggiat lingkungan setempat (local heroes) yang merupakan anggota kelompok (Kelompok Wanita Tani atau PKK atau Ibu-ibu). Program BRINita tidak hanya membangun sarana fisik saja, melainkan juga terdapat pelatihan berkelanjutan yang diharapkan untuk menjaga kelestarian tanaman dan kelangsungan hidup ekosistem sekitar”, ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, BRI juga melalukan pembinaan bagi anggota kelompok atau penerima manfaat berupa pelatihan pengelolaan urban farming dengan menggandeng tenaga ahli/instansi terkait serta melakukan monitoring kegiatan urban farming dan melakukan pengembangan hasil urban farming sehingga mampu menambah nilai ekonomis seperti penjualan, pengelolaan, packaging dan pemasaran.

“Kegiatan ini diharapkan dapat mereduksi polusi lingkungan, menambah keasrian, serta mengurangi sampah rumah tangga. Di sisi lain, hal ini sekaligus juga menjadi perwujudan kontribusi positif masyarakat bagi keseimbangan lingkungan”, imbuhnya.

Sejak dijalankan pada tahun 2022, program BRINita telah menjalankan 49 kali pelatihan bagi penerima manfaat, yang terdiri dari pelatihan budidaya hidroponik, perawatan tanaman hias, pembuatan Eco Enzyme, pencegahan dan pengendalian hama tanaman dan pemakaian alat-alat sistem hidroponik.

Program ini juga tercatat telah melibatkan 615 jiwa yang terdiri dari kelompok usaha wanita atau ibu-ibu PKK dan tercatat telah melakukan panen sebanyak 348 Kg perikanan seperti ikan lele dan nila mujaer. Program ini juga menghasilkan 3.982 Kg pupuk organik cair vegetatif dan kompos, 80 Kg maggot (ulat) Black Soldier Fly (BSF) yang dibudidayakan oleh anggota kelompok serta menghasilkan 112 jenis tanaman obat-obatan keluarga (Tanaman Toga) seperti kencur, jahe, lengkuas, dsb.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan atau multifinance PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mengungkap rencana untuk menggalang pendanaan melalui penerbitan surat utang obligasi dalam waktu dekat.

Kabar tersebut diungkap Chief of Financial Officer Adira Finance Sylvanus Gani M yang menyebut perusahaan akan menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun.

"ADMF pada akhir September ini akan menawarkan obligasi tahap IV senilai Rp2 triliun, sebagai bagian dari Obligasi Berkelanjutan VI dengan target Rp9 triliun," kata Gani kepada Bisnis pada Kamis (26/9/2024).

Gani mengungkap obligasi tersebut akan terdiri dari tiga seri yakni satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun. Dia memastikan bahwa penerbitan obligasi tersebut sesuai dengan rencana bisnis perusahaan pada tahun ini.

Penerbitan obligasi dapat menjadi katalis positif bagi perusahaan multifinance di tengah penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) atau BI Rate. Terlebih obligasi berpotensi menghasilkan return yang lebih tinggi, sehingga banyak investor yang tertarik dengan instrumen tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Gani melihat bahwa dengan adanya penurunan BI Rate, tentunya ini kondusif bagi perusahaan pembiayaan untuk memperbaiki struktur dana.

"Biaya dana yang dahulu mahal, ada kesempatan untuk dibaharui dengan suku bunga yang lebih baik, walau prosesnya akan berangsur-angsur [gradual]," katanya.

Adira Finance mencatatkan piutang pembiayaan yang dikelola mencapai sebanyak Rp58,4 triliun sampai dengan semester I/2024. Angka ini meningkat 15% secara tahunan (year on year/YoY). Sementara itu total pinjaman perusahaan sampai Juni 2024 meningkat 4,4% menjadi Rp21,5 triliun.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyebut bahwa penerbitan obligasi korporasi hingga akhir tahun masih rendah meskipun BI Rate turun. Ekonom Pefindo Suhindarto melihat dampak pemangkasan tersebut belum akan signifikan di awal-awal periode pelonggaran karena pemangkasan baru pertama kali dilakukan.

"Dalam penerbitan obligasi sendiri, perusahaan biasanya tidak akan serta-merta menerbitkan surat utang hanya karena suku bunga menjadi lebih murah. Ada alasan lain berupa pemenuhan kebutuhan pendanaan modal kerja atau investasi bagi perusahaan yang ingin mencari dana di pasar modal," kata Suhindarto.

Untuk kondisi saat ini, Suhindarto berpendapatan penerbitan obligasi kemungkinan besar dilakukan oleh perusahaan karena kebutuhan pendanaan ulang atau refinancing surat utang yang mahal dengan yang lebih murah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berharap ada penetapan tarif standar rumah sakit di Indonesia agar klaim asuransi kesehatan bisa lebih terkendali. Standardisasi seperti itu sudah berlaku di negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

"Paling tidak ada rekomendasinya, kalau di Malaysia itu tuh malah ada diregulasikan tarifnya, di Indonesia belum ada. Jadi rumah sakit, dokter bisa menetapkan tarif berapa aja gitu ya," kata Chief Operations and Health Officer Prudential Dian Budiani, Rabu (25/9/2024).

Dian menjelaskan sejak tahun lalu pihaknya aktif berdiskusi terkait dengan wacana tersebut bersama pelaku industri asuransi jiwa yang tergabung di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Terutama lantaran klaim kesehatan yang terus mengalami kenaikan sejak beberapa tahun terakhir.

Dian menjelaskan bahwa dengan tarif standar tersebut, misalnya pasien harus melakukan operasi usus buntu, terdapat standarnya berapa lama hari perawatan, berapa kali kunjungan dokter spesialis, dan lainnya. Lalu obat, infus, hingga antibiotik diberikan berapa lama.

"Lalu operasinya sendiri bagaimana, kalau operasinya terbuka gimana, kalau pakai teropong itu berapa, sewa kamar operasinya berapa, itu sebetulnya ada kalau teman-teman buka, schedule fee dari medical treatment di Malaysia itu ada semua. Nah, itu diatur oleh yang berwenang," katanya.

Dalam setiap kesempatan, Dian juga menyebut pihaknya telah mendiskusikan hal yang sama ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Dian apabila tidak ada tarif standar di Indonesia, maka industri asuransi jiwa akan berperang dengan tantangan yang sama di tengah inflasi medis yang terus naik.

"OJK juga sudah ada sambutan yang baik, memang betul Kemenkes saat ini ada banyak prioritas, tapi tentunya penetapan tarif itu harus menjadi sebuah prioritas juga, untuk menurunkan tadi out-of-pocket-nya," kata Dian.

Namun demikian, Dian menyebut bahwa di Prudential sendiri, perusahaan sudah mengantisipasi permassalah tersebut melalui PRUPriority hospiyals di mana perusahan membuat kesepakatan tarif dengan pihak RS prioritas.

"Dengan ini Prudential bisa mengestimasi kira-kira biaya yang akan keluar itu berapa. Supaya nasabah kita juga bisa punya produk yang sustainable ya. Enggak kaget-kaget tiba-tiba naik lagi, naik lagi gitu kan," katanya.

Prudential memiliki 338 RS rekanan terkait dengan PRUPriority hospitals. Selain itu ada juga kemitraan Sheraton dengan 34 RS vertikal milik Kemenkes. Dengan fitur tersebut diharapkan percepatan prose persetujuan klaim sehingga nasabah tidak perlu menunggu lama untuk persetujuan pulang dari RS. Kemudian, perawatan tepat dan sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan.