Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada tujuh dari 147 perusahaan pembiayaan atau multifinance yang belum memenuhi ekuitas minimumRp100 miliar hingga Mei 2024.Angka tersebut justru naik apabila dibandingkan dengan periode April 2024, di mana ada lima perusahaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman tidak merinci secara detail terkait dengan kenaikan tersebut.

“Disisi pemenuhan ekuitas minimum PVML per Mei 2024 terdapat 7 dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ekuitas minimum,” kata Agusman dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Sementara dari sisi perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending terdapat satu dari 100 penyelenggara yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp2,5 miliar per Mei 2024. Angka tersebut turun apabila dibandingkan dengan periode April 2024, di mana ada tiga penyelenggara yang belum memenuhi ekuitas.

Agusman memastikan OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait action plan terkait upaya pemenuhan ekuitas dimaksud baik injeksi modal dari pemegang saham maupun strategi investor yang kredibel.

Tak hanya sampai disitu, Agusman mengatakan OJK pun akan melakukan langkah yang diperlukan apabila perusahaan justru ingin mengembalikan izin karena tak bisa memenuhi ekuitas tersebut. “Serta opsi pengembalian izin usaha,” imbuhnya.

Dari sisi kinerja pembiayaan, OJK mencatat piutang pembiayaan mencapai Rp490,69 triliun pada Mei 2024 yang mana tumbuh 11,21% yoy.

Nilai kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) gross mencapai 2,77% pada Mei 2024, menurun dibandingkan dengan April 2024 yakni 2,82%.

Sementara, outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp64,56 triliun pada Mei 2024. Angka tersebut tumbuh 25,44% yoy. Tingkat kredit bermasalah dilihat dari tingkat wanprestasi dalam 90 hari (TWP90) mencapai 2,91%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri asuransi mencapai Rp1.120,57 triliun pada Mei 2024.

Angka aset tersebut meningkat 1,30% secara tahunan (year-on-year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni Rp1.106,23 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan total aset tersebut terdiri dari asuransi komersial dan non komersial (asuransi sosial).

Dia mengungkapkan aset asuransi komersial mencapai Rp900,99 miliar atau meningkat 2,10% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, asuransi non komersil asetnya mengalami penurunan.

“Di sisi lain untuk asuransi non komersil, total aset tercatat sebanyak 219,58 triliun atau terkontraksi 1,86% yoy,” kata Ogi dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Dari sisi akumulasi pendapatan premi di asuransi komersial pada Mei 2024, Ogi menyampaikan mengalami peningkatan sebanyak 8,59% yoy menjadi Rp137,4 triliun.

Hal ini terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebanyak 2,23% yoy menjadi Rp73,51 triliun. Serta premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 16,94% yoy menjadi Rp63,89 triliun.

Ogi menyampaikan kinerja tersebut didukung oleh permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing 441,93% dam 326,66%.

Angka tersebut jauh di atas threshold atau ambang batas yang ditetapkan regulator yakni sebanyak 120%.

Dari sisi industri dana pensiun, OJK mencetata total aset tumbuh 8,36% yoy dengan nilai sebanyak Rp1.439,71 triliun. Untuk program pensiun sukarela asetnya mencapai Rp372,52 triliun dengan kenaikan 4,90% yoy.

Sementara jumlah iurannya mencapai Rp14,49 triliun yang mana naik 0,38% yoy. Jumlah peserta program tersebut yakni 5,29 juta orang per Mei 2024.

Kemudian, aset program pensiun wajib mencapai Rp1.067 triliun yang mana naik 9,62%. Adapun, nilai iuran mencapai total Rp44,07 triliun dengan kenaikan 6,05%, serta jumlah peserta 23,01 juta hingga Mei 2024.

Terakhir, perusahaan penjaminan mencatatkan nilai aset sebanyak Rp47,07 triliun yang mana naik 5,95% yoy dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp43,20 triliun. Sementara itu, nilai imbal jasa penjaminan mencapai Rp3,63 triliun atau naik 14,08% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan kembali sukses mengantongi opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). Laporan tersebut juga dinyatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengapresiasi hasil audit yang menurutnya tak lepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik.

“Predikat WTM yang diperoleh ini menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Zuhri.

“Kami, Dewan Pengawas, juga senantiasa mendorong melalui saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi dan manajemen untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas layanan, optimalisasi yield investasi dan khususnya peningkatan coverage kepesertaan,” imbuhnya.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya menyebut publikasi laporan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

“Publikasi laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menjadi bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku,”ungkap Anggoro.

Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang baik, di mana sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan serta pekerja di ekosistem desa menjadi sektor penyumbang kepesertaan terbesar. Jika di akumulasi jumlahnya mencapai 14,5 juta peserta atau tumbuh 44,96 persen dibandingkan tahun 2022 .

Sehingga secara keseluruhan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di penghujung 2023 menembus angka 41,56 juta.

Pertumbuhan tersebut merupakan buah sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021.

Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang turut mengalami kenaikan sebesar 13,48 persen. Tercatat hingga 31 Desember 2023 angkanya mencapai Rp712,3 triliun.

Anggoro menyebut dana pekerja dikelola dan dikembangkan dengan prinsip kehati-hatian guna memberikan hasil pengembangan yang optimal.

Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memperoleh pengakuan di kancah internasional sebagai "highly commended Top Investment House" dan "The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023" dari The Assets.

Dari segi pembayaran manfaat, sepanjang tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun, didalamnya termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk 91.050 kasus.

Jumlah klaim tersebut mengalami peningkatan yang didasari pada kenaikan yang signifikan dibanding tahun lalu pada pembayaran manfaat JKP yang memasuki implementasi tahun kedua, pembayaran manfaat pensiun dan beasiswa yang terus bergulir.

“Manfaat beasiswa merupakan salah satu bentuk jaminan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan agar para generasi muda tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak pasca ditinggal orang tuanya. Dengan demikian diharapkan dapat membentuk SDM unggul sebagai pekerja yang Kerja Keras Bebas Cemas menuju Indonesia Emas 2045” ujar Anggoro.

Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan desain baru di seluruh kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), serta bekerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). BPJS Ketenagakerjaan juga membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri serta 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam.

Untuk layanan informasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki contact center 175 yang dapat diakses dengan mudah, di mana dan kapan saja.

Di akhir keterangannya, Anggoro berharap ke depan kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dengan baik dapat terus ditingkatkan sehingga cakupan kepesertaan dapat kian tumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth).

"Semoga beragam capaian dan prestasi ini dapat menjadi modal berharga bagi kami untuk mengakselerasi upaya perluasan cakupan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan agar Perlindungan Pekerja Sejahtera dan Universal Coverage Jamsostek dapat segera terwujud," pungkas Anggoro.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kinerja industri perbankan Indonesia per Mei 2024 menunjukkan stabil dan berkelanjutan ditopang dengan permodalan alias CAR di level tinggi, yaitu 26,22% sementara di April mencapai 25,97%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan selain itu profitabilitas perbankan terjaga Return on Asset (ROA) berada di level 2,56% dari sebelumnya 2,51% dan net interest margin 2,56% stabil seperti posisi April 2024.

”Dari sisi kinerja intermediasi, kredit masih masih tumbuh dobel digit sebesar 12,15% mencapai Rp7.376 trilun, dari sebelumnya Rp7.311 triliun pada Mei 2024,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024)

Selanjutnya, OJK mencatat penyaluran kredit yang signifikan melanjuutkan pertumbuhan kredit sejak periode sebelumnya, searah dengan target pertumbuhan 2024 ini.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 8,63% yoy yang mencapai Rp8.6999 triliun dengan giro pertumbuhan terbesar yaitu 15,53% yoy.

Likuiditas indistri bank mei 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,58% dan 25,78% atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Kondisi likuiditas perbankan nasional tergolong baik di tengah likuiditas global yang cukup ketat seiring kebijakan bank sentral AS yang maish mempertahankan higher for longer,” ujarnya.

Kemudian, kualitas kredit terjaga dengan NPL gross pada Mei 2024 mencapai 2,34% dibanding April 2,33% dan NPL net mencapai level 0,79% dari sebelumnya 0,81%.

Selanjutnya, loan at risk mengalami penurunan 10,75% pada Mei 2024, dari sebelumnya April 2024 di level 11,04% dan Mei 2023 mencapai 13,38%.

“NPL gross untuk UMKM Mei 2024 stabil 4,27% angka sebelumnya 4,26% , sejalan dengan penurunan LAR UMKM mengalami penurunan 13,83% dari April sebesar 14,29%,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kemudahan bertransaksi menjadi faktor penting bagi pekerja migran. Entah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mengirim uang ke keluarga, WNI di luar negeri membutuhkan fitur perbankan yang mudah dan serba bisa.

Memahami hal tersebut, BRI pun menghadirkan kemudahan kepada para pekerja migran yang belum memiliki rekening tabungan. Mereka dapat membuka rekening Tabungan BRI lewat BRImo. Tanpa perlu ke kantor cabang, pembukaan rekening ini bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun.

Hingga kini, sudah ada 11 negara yang memungkinkan calon nasabah untuk membuka Tabungan BRI via BRImo. Mulai dari Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, USA, dan masih banyak lagi.

Cara buka Tabungan BRI di Luar Negeri via BRImo

Bila Anda merupakan pekerja migran yang belum memiliki rekening Tabungan BRI atau hendak ke luar negeri dalam waktu dekat ini, yuk simak cara buka tabungan BRI via BRImo!

1. Download BRImo di Play Store, App Store, atau Huawei Apps Gallery.
2. Buka BRImo, pilih “Belum Punya Akun” dan “Belum Punya” Rekening BRI.
3. Pilih produk tabungan yang diinginkan dan kantor BRI yang menjadi pengelola rekening.
4. Foto KTP, pastikan sesuai dengan panduan (KTP berada dalam bingkai, menggunakan KTP asli, dan tidak buram serta tidak ada pantulan cahaya), dan isi data diri.
5. Verifikasi nomor ponsel dengan cara masukkan OTP yang dikirimkan melalui Whatsapp/SMS dan verifikasi dengan cara klik link yang dikirimkan melalui email
6. Lakukan perekaman video wajah sesuai panduan. Kemudian,isi data pribadi, alamat, pekerjaan, dan keuangan.
7. Konfirmasi data yang telah diisi serta checklist syarat dan ketentuan.
8. Buat username, password, dan PIN BRImo. Kemudian, isi kode pengesahan berupa OTP yang dikirimkan melalui SMS/email.
9. Rekening telah terbentuk.

Jangan lupa segera top up saldo tabungan maksimal 14 hari sejak rekening terbentuk agar rekening tetap aktif.

Selain buka rekening tabungan, Anda juga dapat mengelola keuangan melalui fitur PFM atau Pencatatan Keuangan di BRImo. Lewat fitur ini, Anda dapat mencatat pengeluaran maupun pemasukan sehingga cash flow bulanan tetap terkendali.

PFM sengaja dirancang dengan tujuan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, membuat pengguna bisa mengambil kendali penuh atas aspek keuangan mereka tanpa kesulitan.

Yuk downloadBRImo di Google Play Store, App Store, dan Huawei AppGallery sekarang untuk merasakan kemudahan QRIS di BRImo! Jangan lupa follow Instagram @bankbri_id agar tidak ketinggalan informasi dan promo menarik dari BRI.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memberantas aktivitas ilegal yakni judi online (judol) yang berdampak luas pada perkenomian dan sektor keuangan. Jumlah rekening terindikasi judi online yang telah diblokir mencapai 6.056 rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan atas permintaan OJK, perbankan telah melakukan pemblokran 6.056 rekening yang disampaikan Kominfo.

“OJK juga meminta bank untuk menutup rekening yang berada dalam customer identification file yang sama,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024)

Sebagaimana diketahui, permainan judi online atau judi daring kian meresahkan. OJK memasang kuda-kuda untuk mengadang dampak transaksi judi online terhadap sektor jasa keuangan.

Dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 3,2 juta warga teridentifikasi bermain judi online yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Identifikasi tersebut didapat dari sebanyak 5.000 rekening yang berhasil diblokir.

Rata-rata para bermain judi online yang teridentifikasi ini bermain di atas Rp100.000 atau hampir 80% dari 3,2 juta pemain yang teridentifikasi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan pihaknya langsung memasang 'kuda-kuda' mengantisipasi dampak dari transaksi judi online itu terhadap sektor jasa keuangan.

OJK menganalisis sejauh ini keterkaitan judi online dengan sektor jasa keuangan ada pada pemanfaatan rekening perbankan.

"Kalau sampai saat ini, yang terkait dengan kewenangan OJK dan memang sudah terbukti ada jelas terkaitannya dengan industri jasa keuangan adalah yang memiliki rekening di bank," kata Mahendra setelah rapat kerja OJK dengan Komisi XI DPR RI pada beberapa waktu lalu (26/6/2024).

Perbesar

Bank Ikut Berantas Judi Online

Dari sisi perbankan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) terus aktif memberantas praktik judi online dengan memblokir rekening yang digunakan pelaku untuk menampung praktik haram tersebut. Perusahaan telah mengantongi sejumlah daftar rekening terindikasi aktivitas judi online.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan teknologi yang dimiliki perseroan dan senantiasa berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memblokir rekening BNI.

“Ada [upaya pemblokiran]. Jadi kita pun kasih feedback ke OJK, karena kita punya data management. Kita sudah punya indikasi [yang terlibat] judol, kan teknologi sudah ada. Tapi yang punya hak untuk bilang tutup [rekening] OJK,” ujarnya pada awak media, Jumat (5/7/2024)

Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) secara berkala memberantas praktik judi online dengan mencari rekening BRI yang digunakan pelaku untuk menampung uang judi online.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto mengatakan BRI secara aktif melakukan browsing ke berbagai website judi online untuk didata.

Kemudian, apabila ditemukan indikasi rekening BRI yang digunakan sebagai penampung top up atau deposit untuk bermain judi online, maka tampilan website judi online tersebut disimpan untuk dasar pemblokiran rekening.

“Proses pemberantasan ini telah kami lakukan sejak Juli 2023 dan hingga kini masih terus berlangsung. Pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024 kami telah menemukan 1.049 rekening yang langsung diikuti dengan pemblokiran,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (30/6/2024)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) akan menjalankan pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS). Adapun, modal yang harus tersedia bagi bank hasil spin off itu nantinya mencapai Rp6 triliun.

Mengacu Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), bank yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai porsi 50% terhadap total nilai aset induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu.

Adapun, UUS BTN yakni BTN Syariah telah membukukan aset Rp54,8 triliun pada kuartal I/2024, naik 17,9% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan BTN telah mempersiapkan langkah spin off BTN Syariah, termasuk modal bagi bank umum syariah hasil spin off itu nantinya.

"Kami siapkan spin off UUS Rp1,5 triliun-Rp6 triliun untuk total capital," kata Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Modal tersebut disiapkan BTN agar bank hasil spin off tersebut masuk ke dalam kategori minimal kelompok bank dengan modal inti (KBMI) II.

"Sekarang sih di kami sudah ada Rp4 triliun ya, tapi kan karena masih UUS, bukan dicatat sebagai modal, hanya seakan-akan kami taruh duit di UUS, seakan-akan. Jadi mungkin nambahnya enggak banyak, paling Rp1 triliun," tutur Nixon.

Berdasarkan timeline, penyediaan modal bagi bank hasil spin off bank syariah BTN dilakukan pada semester I/2025.

BTN Batal Akuisisi Bank Muamalat

Dalam rangka spin off, BTN merencanakan adanya aksi korporasi berupa akuisisi. Awalnya, BTN menjajaki akuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.Rencananya, setelah BTN akuisisi Bank Muamalat, UUS BTN yakni BTN Syariah akan dimerger dengan Bank Muamalat.

BTN pun telah menjalankan due diligence dengan Bank Muamalat. Sebelumnya, BTN menargetkan due diligence rampung April. Namun, hal tersebut tak kunjung berbuah hasil hingga dipastikan batal.

"Secara umum kami sampaikan, tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat," ujar Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Setelah batalnya akuisisi Bank Muamalat, beredar kabar BTN mengalihkan target akuisisinya ke bank syariah lain, yakni PT Bank Victoria Syariah.

Namun, Nixon mengatakan belum ada langkah penjajakan yang dilakukan BTN terhadap Bank Victoria Syariah, termasuk prose due diligence.

"Belum ada [due diligence]. Masa yang satu urusan [batalnya akuisisi Bank Muamalat] belum selesai, berpindah ke urusan yang lain lagi," kata Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kondisi sektor jasa keuangan Indonesia di tengah ketidakpastian global yang saat ini masih terjadi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil dan kontributif terhadap pertumbuhan nasional yang didukung solvabilitas dan profil risiko manageable.

Menurutnya, perekonomian global secara umum menunjukkan pelemahan dengan data perekonomian Amerika Serikat. Kondisi itu tercatat lebih rendah dari ekspektasi di tengah inflasi yang masih sticky atau melekat kuat di perekonomian AS.

“Di Eropa, perekonomian tengah menghadapi tantangan stagnasi pertumbuhan dan tekanan fiskal,” ujarnya dalam RDK OJK yang digelar daring, Senin (8/7/2024)

Mahendra mengungkapkan ekonomi domestik menunjukkan pemulihan permintaan masyarakat terus berlanjut, meski masih lambat. Inflasi inti (core inflation) cenderung stabil dengan pertumbuhan uang beredar yang meningkat mengindikasikan penguatan permintaan ke depan.

Selanjutnya, Mahendra mengatakan di sisi produksi sektor manufaktur mencatatkan ekspansi meski termoderasi dengan telihat penurunan PMI manufaktur menjadi 50,7 dibanding bulan sebelumnya 52.

Sementara itu, di sisi kebijakan di tengah tekanan pasar keuangan globaldan turunnya ekspektasi pasar terkait higher for longer.

“Risiko kredit terkait segmen UMKM hasil stress test secara UMKM bank masih resilien di dukung permodalan terjaga dan tingkat pencadangan yang memadai,” ujarnya.

Lalu, dia mengatakan risiko kredit yang berisiko alias loan at risk (LAR) untuk saat ini dalam rentang risiko yang terjaga dan menurun, jauh di level puncak masa pandemi Covid-19.

Dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK menekankan manajemen risiko dan standar nasional. Untuk meningkatkan layanan elektronik dan efisien, OJK dan direktorat pencatatan sipil memperkuat kerja sama pemberian hak akses dan pemanfaatan hak kependudukan dalam lingkup tugas OJK.

"Salah satunya dengan pemanfaatan biometrik atau pemindai wajah face recognition," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nasabah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengaku kaget tiba-tiba memiliki riwayat transaksi pinjaman online (pinjol) Rp10 juta ketika membuka super appwondr by BNI.

Nasabah BNI bernama Dewi Rahmawati di akun X-nya @deeewrahmawati menceritakan pengalamannya saat membuka platform wondr by BNI. Dia mengaku kaget lantaran datanya disalahgunakan oleh orang tak bertanggung jawab.

"Gais hati hati ya, Data aku disalah gunakan sama HRD tempat aku ngelamar kerja. dibuatin akun @BNI sampe ada history transaksi pinjol 10 Juta. dan aku baru tau hari ini karena baru buka apk wondr," tulisnya di platform X pada beberapa waktu lalu.

Setelah mendapati riwayat transaksi janggal itu, dia langsung datang ke kantor cabang BNI. Kemudian, pihak BNI melalukan investigasi dengan langsung menghubungi perusahaan tempat HRD yang diduga menyalahgunakan data nasabah BNI itu.

Meski transaksi janggal itu menurutnya ulah oknum staf HRD, namun dia menyayangkan transaksi janggal disetujui BNI.

"Dan bisa bisanya bank @BNI nge-ACC walaupun tanpa ada tanda tangan dari diri aku sendiri," tulisnya.

Menanggapi laporan tersebut, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan pihaknya langsung melakukan upaya pendalaman.

Menurutnya, penyalahgunaan pada kasus tersebut bisa saja terjadi di rekening payroll awal nasabah yang difasilitasi perusahaan. Meski begitu, pihak staf HRD-nya kantor yang melakukan penyalahgunaan data sehingga terjadi kasus tersebut.

"Jadi, bukan salah wondr-nya. Enggak ada isu mengenai wondr. Dari sisi security-nya sih sudah kuat. Isunya tuh dulu dia [nasabah] pernah buka rekening saja," ujar Royke setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Dalam rapat dengar pendapat, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto pun menyinggung kasus tersebut. Dia meminta BNI melakukan upaya deteksi kelemahan-kelemahan sistem dalam menjalankan persetujuan transaksi.

"Ini agar tidak meresahkan, harus dideteksi semua," tuturnya.

Wondr by BNI merupakan aplikasi super alias super app yang baru saja diluncurkan oleh BNI. Sebelumnya, BNI memang memiliki platform digital bernama Mobile Banking BNI. Ke depan, platform tersebut digantikan oleh wondr.

Super app BNI ini dilengkapi dengan fitur tiga dimensi keuangan, yakni Transaksi, Insight, dan Growth. Bila dirinci, Transaksi mendukung kebutuhan keuangan real time nasabah dengan fitur seperti transfer domestik, pembayaran tagih, dan pengaturan jadwal transfer.

Kemudian, Insight, di mana nasabah dapat memantau sekaligus menganalisis histori keuangan. Lalu, Growth berfokus pada perencanaan masa depan dengan mengedepankan berbagai pilihan produk finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti investasi dan tabungan.

Sebelum merilis wondr, BNI memiliki pengguna mobile banking sebanyak 16,9 juta per Maret 2024, tumbuh 18,5% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Lalu, jumlah frekuensi transaksi Mobile Banking BNI pada kuartal I/2024 meningkat 53,9% yoy menjadi 318 juta.

Dari segi nilai transaksi, Mobile Banking BNI mencapai Rp347 triliun, tumbuh 35,9% yoy dari sebelumnya Rp255 triliun. Rata-rata harian untuk jumlah transaksi mencapai Rp3,49 juta pada kuartal I/2024, naik 63,1% yoy dari sebelumnya 2,14 juta pada kuartal I/2023.

Bisnis.com, YOGYAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan peta jalan industri dana pensiun 2024-2028.

Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun menyampaikan bahwa peta jalan ini telah disusun sejak 2023. Namun, seiring dengan terbitnya omnibus law sektor keuangan pada Januari 2023 membuat OJK menunggu perkembangan terkait peraturan pemerintah (PP) yang mengatur dana pensiun.

"Kami meyakini peta jalan ini akan membantu mengatasi kenaikan dependency ratio yang diprediksi terjadi setelah berakhirnya bonus demografi dalam 15-20 tahun mendatang. Ini membuat dana pensiun sangat penting bagi perekonomian nasional," ujar Ogi.

Ogi menambahkan dana pensiun merupakan solusi finansial yang dapat memutus siklus generasi sandwich, serta menjadi sumber pembiayaan jangka panjang secara nasional."

Dia menjelaskan Indonesia memiliki dua jenis dana pensiun yakni pertama, dana pensiun wajib yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi pekerja sektor swasta, ASN, serta TNI/Polri dan kedua, dana pensiun sukarela yang diselenggarakan secara sukarela oleh pemberi kerja atau individu.

Untuk mendapatkan gambaran lebih utuh, sejak Januari 2024 OJK memasukkan asuransi wajib ke dalam kategori dana pensiun. "Ini memberikan gambaran utuh ekosistem dana pensiun di Indonesia," kata Ogi.

Dia menyebutkan per Mei 2024, aset dana pensiun tercatat sebesar Rp1.439,71 triliun rupiah dengan pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 9,95% dari 2020 hingga 2023.

Meski demikian, Ogi juga mengakui adanya isu struktural terkait dana pensiun di Indonesia. Dari perspektif permintaan, tingkat literasi dan inklusi dana pensiun masih tergolong rendah, terutama di kalangan pekerja informal. Selain itu, rasio penggantian pendapatan (replacement ratio) yang rendah, hanya sekitar 15% dari total penghasilan, jauh dari harapan sekitar 40%.

Dia juga menekankan Mercer dan CSA Institute menilai sistem pensiun di Indonesia membutuhkan pengembangan dan keberlanjutan dalam hal kepesertaan, pengaturan, dan transparansi.

Bisnis.com, JAKARTA — Astra Financial, Divisi jasa keuangan dari PT Astra International Tbk. (ASII), membidik transaksi Rp2,8 triliun dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang yang pada 18–28 Juli 2024.

Director in Charge Astra Financial 2 Rudy Chen mengatakan dengan kondisi makro ekonomi dan kondisi pasar mobil yang tengah melesu, pihaknya lebih ingin realistis menetapkan target.

“Harapan kami bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu, yakni Rp2,8 trilun [GIIAS Tangeran dan Surabaya]. Di saat yang sama, kami pertimbangkan dan realistis juga dengan kondisi pasar mobil sekarang. Minimum kami bisa mencapai angka seperti tahun lalu Rp2,8 triliun,” kata Rudy dalam Media Gathering Gathering Astra Financial di Jakarta pada Senin (8/7/2024).

Berdasarkan data Gabungan Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil masih mengalami penurunan hingga Mei 2024.

Adapun, penjualan mobil secara wholesales sepanjang Januari—Mei 2024 menembus 334.969 unit, turun 21% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari 423.771 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penjualan retail juga lesu dengan angka 361.698 unit, turun 14,4% yoy dari 422.514. Perusahaan leasing mobil di bawah Astra Financial yakni Astra Credit Companies (ACC) dan PT Toyota Astra Financial Services (TAF) pun memasang target yang konservatif karena tantangan industri otomotif tahun ini.

CEO ACC Hendry Christian Wong mengungkap perusahaan mampu mencatatkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebanyak 4.900 pada GIIAS tahun lalu.

"Untuk tahun ini pun tidak terlalu jauh dari pencapaian tahun sebelumnya, kami menargetkan sampai dengan 5.000 unit kendaraan," imbuhnya.

Hendry optimistis bahwa gelaran GIIAS bisa mendorong pembiayaan perusahaan pada kuartal III/2024 ini. Di sisi lain Presiden Direktur TAF Agus Prayitno menyebut bahwa pihaknya memiliki target yang sama dengan GIIAS tahun lalu.

“TAF yang memberikan pembiayaan ke Daihatsu dan Lexus pada tahun lalu SPK mencapai 2.250, untuk tahun ini kira-kira sama dari tahun lalu,” ungkapnya.

Untuk terus mendorong peningkatan transaksi dalam gelaran GIIAS kali ini, Astra Financial bersama dengan 10 unit bisnisnya pun memberikan berbagai promo menarik. Contohnya ACC, dan TAF yang memberikan promo bebas biaya admin, down payment (DP) kurang lebih 30%, angsuran dibayar di muka (ADDM) pada pembelian passenger car dengan special rate bunga mulai 0,67%.

Kemudian, leasing motor honda PT Federal International Finance (FIF) menghadirkan penawaran secara langsung dan secara online melalui Moxa akan ada diskon angsuran Rp67.000 dan Rp167.000 untuk tipe tertentu.

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi korporasi akuisisi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. dipastikan batal. Berkembang rumor BTN mengalihkan target akuisisinya ke bank syariah lain, yakni PT Bank Victoria Syariah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan setelah melakukan due diligence dengan Bank Muamalat, BTN mengambil keputusan tak melanjutkan proses akuisisi.

"Secara umum kami sampaikan, tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat," ujar Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Aksi korporasi itu awalnya dirancang BTN sebagai bagian dari upaya pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) mereka yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS). Dalam perjalanan spin off, BTN pun menjajaki akuisisi Bank Muamalat.

Rencananya, setelah BTN akuisisi Bank Muamalat, UUS BTN yakni BTN Syariah akan dimerger dengan Bank Muamalat. Sebelumnya, BTN menargetkan due diligence rampung April. Namun, due diligence tak kunjung berbuah hasil sehingga memunculkan kabar batalnya aksi akuisisi tersebut.

Setelah batalnya akuisisi kepada Bank Muamalat, BTN dikabarkan beralih target akuisisi ke Bank Victoria Syariah.

Namun, Nixon mengatakan belum ada langkah penjajakan yang dilakukan BTN terhadap Bank Victoria Syariah termasuk due diligence.

"Belum ada [due diligence]. Masa yang satu, urusan [batalnya akuisisi Bank Muamalat] belum selesai, berpindah ke urusan yang lain lagi," kata Nixon.

Kabar beralihnya BTN untuk mengakuisisi Bank Victoria Syariah mengingatkan lagi momen 2022, di mana kala itu BTN juga dikabarkan menjajaki opsi akuisisi Bank Victoria Syariah sebagai jalan untuk spin off BTN Syariah.

Pada 2022 baik BTN dan Bank Victoria Syariah dikabarkan melakukan negosiasi terkait aksi korporasi. Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis saat itu, Bank Victoria mendekati BTN karena mengetahui rencana perseroan untuk spin off BTN Syariah.

Di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Bank Victoria sebagai pemilik Bank Victoria Syariah sempat menyatakan bahwa perseroan memang menjajaki masuknya beberapa calon investor untuk rencana divestasi anak usaha kala itu.

Namun, seiring berjalannya waktu, kabar akuisisi BTN terhadap Bank Victoria Syariah menguap. Kini, kabar aksi korporasi itu berhembus kembali setelah akuisisi BTN terhadap Bank Muamalat batal.