Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah nasabahmembershipalias nasabah kaya PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA), yang terdiri dari BCA Solitaire dan BCA Prioritas, tercatat menembus 185.000 orang hingga Juli 2024.

Direktur BCA Haryanto T. Budiman menjelaskan bahwa jumlah tersebut terdiri dari nasabah BCA Solitaire dan nasabah BCA Prioritas. Menurutnya, nasabah yang termasuk dalam dua kategori tersebut terpilih berdasarkan ketentuan yang ditetapkan perseroan.

“Kurang lebih kalau Solitaire itu 5.000, kalau Prioritas itu 180.000 [nasabah]. Jadi, itu adalah gambarannya, ituby invitation,” katanya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa jumlah nasabah BCA terus naik dari tahun ke tahun. Hingga saat ini, perseroan mencatat jumlah keseluruhan nasabah berkisar antara 31 hingga 32 juta orang.

Apabila diperinci berdasarkan segmen, Haryanto menjelaskan bahwasanya nasabah terdiri dari segmenmass marketdengan rentang 29 juta hingga 30 juta orang; segmenupper masskurang lebih dua juta orang; serta nasabahaffluentdengan kisaran 300.000 hingga 400.000 orang.

“Kemudian ada lagi nasabah yang disebuthigh net worthkurang lebih 30.000 [orang]. Selain itu memang ada yang namanya nasabahmembership, by invitation. Waktu itu kan pernah ada penipu-penipu bilang untuk jadi nasabah harus bayar, lalu bisa jadi nasabah Prioritas atau Solitaire. Itu enggak benar karena ituby invitation,” tegasnya.

Berdasarkan informasi dari situs resmi perseroan, salah satu syarat untuk menjadi nasabah BCA Solitaire ialah minimal jumlah rerata tabungan senilai Rp5 miliar. Sementara itu, syarat untuk menjadi nasabah BCA Prioritas di antaranya adalah minimal jumlah rerata tabungan sebesar Rp1 miliar.

Adapun, bisnis pengelolaan dana nasabah kaya atauwealth managementBCA membukukan kinerja positif hingga Juli 2024. Hingga bulan ketujuh tahun ini, perseroan mencatatkan dana kelolaan mencapai Rp240 triliun atau tumbuh 42% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, BCA beserta entitas anaknya juga tercatat membukukan laba senilai Rp26,9 triliun pada semester I/2024.

Nilai tersebut naik 11,1% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Pada periode yang sama, penyaluran kredit BCA turut tumbuh 15,5% YoY menjadi Rp850 triliun per Juni 2024.

"Pertumbuhan kredit di atas rata-rata industri. Kredit tumbuh didukung oleh sektor korporasi dan UMKM," ujar Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja dalam konferensi pers Paparan Kinerja Semester I/2024 pada Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya beragam jenis penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, membuat Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah kembali mengimbau agar masyarakat lebih waspada dan jeli menyaring informasi yang beredar.

Ia pun mengingatkan pentingnya untuk tidak langsung percaya informasi mencurigakan yang mencatut nama BPJS Kesehatan.

Rizzky mengungkapkan bahwa ada banyak jenis-jenis modus penipuan yang disebar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Mulai dari informasi palsu tentang rekrutmen pegawai di lingkungan BPJS Kesehatan, penipuan yang meminta peserta menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bahkan penipuan menyampaikan informasi palsu bahwa kartu kepesertaan peserta telah melebihi batas pemakaian terhadap obat-obatan.

Selain itu, juga ada modus penipuan lainnya yang pernah terjadi di masyarakat seperti modus penipuan yang menyebutkan BPJS Kesehatan memberikan bantuan sosial kepada peserta, penipu yang menelepon peserta dan memintanya menekan nomor tertentu seperti angka nol atau nomor lainnya, bahkan ancaman yang menyatakan bahwa kepesertaan JKN akan segera diblokir.

"Kami harap masyarakat selalu berhati-hati terhadap informasi di berbagai media sosial. Segala informasi rekrutmen pegawai akan diumumkan melalui kanal informasi, baik melalui media sosial resmi ataupun laman resmi BPJS Kesehatan. Semua informasi disampaikan melalui saluran resmi yang telah ditentukan," ujar Rizzky.

Dia menambahkan bahwa BPJS Kesehatan menyediakan informasi resmi melalui laman resmi di www.bpjs-kesehatan.go.id dan akun media sosial resmi di platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan Youtube.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi yang diterima melalui sumber resmi BPJS Kesehatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

"Sekali lagi, kami imbau masyarakat tidak mudah percaya jika ada nomor asing yang mengaku-ngaku dari BPJS Kesehatan dan meminta masyarakat untuk memberikan data-data pribadinya. Selalu cek terlebih dulu kebenaran informasinya," tegas Rizzky.

Untuk memastikan kebenaran informasi, masyarakat dapat mengakses berbagai platform resmi BPJS Kesehatan seperti BPJS Kesehatan Care Center 165 dan situs web resmi www.bpjs-kesehatan.go.id.

Masyarakat juga dapat memastikan berbagai informasi melalui akun media sosial resmi BPJS Kesehatan di Facebook @BPJS Kesehatan, Twitter @BPJSKesehatanRI, Instagram @bpjskesehatan_ri, TikTok @bpjskesehatan_ri, dan Youtube @BPJSKesehatan_RI.

"Dengan imbauan ini, harapannya masyarakat dapat terhindar dari berbagai upaya penipuan yang merugikan. Kami berkomitmen untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara bagi semua peserta JKN. Pencegahan penipuan juga menjadi prioritas utama BPJS Kesehatan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan," kata Rizzky.

Bisnis.com, JAKARTA — Rasio klaim kesehatan asuransi jiwa terhadap pendapatan premi pada semester I/2024 mencapai 105,7%. Artinya, pembayaran klaim kesehatan yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa lebih besar dari pendapatan premi yang mereka dapat.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim kesehatan pada semester I/2024 mencapai Rp11,83 triliun, sedangkan premi kesehatan yang dicatat hanya Rp11,19 triliun.

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, GCG AAJI Fauzi Arfan mengatakan rasio klaim yang tinggi tersebut sejalan dengan tren inflasi medis yang terjadi beberapa waktu terakhir. Inflasi medis tersebut membuat harga obat-obatan hingga layanan rumah sakit meningkat.

Selain membuat beban finansial yang ditanggung perusahaan asuransi semakin besar, menurutnya kondisi ini berpotensi berdampak juga bagi masyarakat. Dengan penyesuaian yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa, pilihan produk asuransi kesehatan yang ditawarkan juga menjadi terbatas.

"Selain tarif premi yang semakin mahal, potensi tersebut antara lain juga dapat dilihat dari terbatasnya produk asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit kritis," kata Fauzi kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Meski begitu, dia menegaskan industri asuransi jiwa tetap berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi para nasabah sesuai kebutuhannya.

Tak berjalan sendirian, AAJI terus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak termasuk OJK, Kementerian Kesehatan, hingga penyedia layanan kesehatan yaitu rumah sakit.

"Diharapkan kerja sama ini dapat membawa solusi atas tantangan dalam pengelolaan klaim asuransi kesehatan serta menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara industri dan sektor kesehatan," tandasnya.

Adapun sampai Juni 2024, total tertanggung asuransi jiwa mencapai 113.68 juta orang. Jumlah tersebut naik 28,4% (year-on-year/YoY) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri asuransi jiwa harus putar otak merencanakan kembali strategi bisnis mereka. Pasalnya, dua periode beruntun asuransi jiwa mengalami defisit klaim asuransi kesehatan dengan pendapatan premi yang mereka dapat.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, pada semester I/2023 pendapatan premi kesehatan di asuransi jiwa mencapai Rp9,05 triliun sedangkan klaim kesehatan mencapai Rp9,39 triliun. Rasio klaim terhadap pendapatan premi mencapai 103,7%, alias ada selisih sebesar Rp0,34 triliun.

Tren tersebut berlanjut. Pada semester I/2024 ini rasio klaim terhadap premi meningkat menjadi 105,7%. Pendapatan premi asuransi jiwa pada periode ini mencapai Rp11,19 triliun, ada selisih Rp0,64 triliun dari klaim dibayar sebesar Rp11,83 triliun.

"Dengan angka ini [rasio 105,7%] dapat dikatakan bahwa jumlah klaim yang dibayarkan industri asuransi jiwa lebih besar dari premi yang diterima. Hal ini menandakan tekanan keuangan yang signifikan bagi perusahaan asuransi," kata Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, GCG, AAJI Fauzi Arfan kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Fauzi mengatakan bahwa rasio klaim yang tinggi pada semester I/2024 ini sejalan dengan tren inflasi medis yang sedang terjadi beberapa waktu terakhir. Inflasi medis tersebut berpengaruh pada kenaikan harga obat-obatan, perawatan, dan layanan rumah sakit. Akibatnya, beban finansial yang ditanggung perusahaan asuransi semakin besar.

Fauzi mewanti-wanti, apabila rasio klaim terus meningkat tanpa pengendalian yang baik, perusahaan asuransi harus mempertimbangkan perubahan strategi bisnis demi menjaga stabilitas keuangan dan memastikan keberlanjutan layanan bagi masyarakat.

"Di antaranya melalui penyesuaian tarif premi maupun peninjauan produk kesehatan secara berkala," tegasnya.

Fauzi melanjutkan, AAJI terus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak termasuk OJK, Kementerian Kesehatan, hingga penyedia layanan kesehatan yaitu rumah sakit. Pihaknya berkomitmen tetap memberikan layanan kesehatan terbaik bagi para nasabah meskipun di tengah kondisi yang sulit ini.

"Diharapkan kerja sama ini dapat membawa solusi atas tantangan dalam pengelolaan klaim asuransi kesehatan serta menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara industri dan sektor kesehatan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) kian menanti penurunan suku bunga acuan, karena dapat memberi ruang perbaikan bagi kinerja bisnis perseroan.

Direktur Utama BRI Sunarso memproyeksikan ruang penurunan suku bunga akan sangat terbuka, di mana The Fed akan menurunkan Federal Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis poin, yang diharapkan pemangkasan ini dapat diikuti oleh Bank Indonesia dalam menentukan BI Rate.

“Kemudian ini akan berdampak baik pada BRI, karena BRI secara keseluruhan memang balance sheet-nya itu sensitif terhadap liabilitas, artinya suku bunga dana. Maka kalau ada penurunan di situ, kita akan sangat diuntungkan,” ujarnya dalam Public Expose Live, Kamis (29/8/2024).

Menurutnya, penurunan BI Rate dapat membantu memperbaiki kondisi likuiditas perbankan, yang pada gilirannya memungkinkan bank untuk menumbuhkan kembali segmen mikro dan ultra mikro.

Pasalnya, dengan suku bunga acuan yang turun, membuat terjadinya peningkatan uang beredar dan daya beli masyarakat serta konsumsi rumah tangga yang ikut menguat, dan ini menjadi faktor pendorong utama untuk permintaan pinjaman di segmen tersebut. “Dan itu sebetulnya adalah driver utama daripada loan demand di mikro,” ungkap Sunarso.

Pada saat yang sama, Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu juga menuturkan bahwa bahwa dana pihak ketiga tumbuh 11,6% yoy menjadi Rp1.389,66 triliun dengan rasio dana murah per Juni 2024 menjadi 63,2%.

Kata Viviana, secara kuartal, rasio CASA yang meningkat dan LDR yang meningkat menjadi strategi 2024 untuk membantu BRI mempertahankan rasio margin bunga bersih (net interest margin/NIM), karena ada slowing down pertumbuhan di segmen mikro akibat beberapa kebijakan.

“Biaya yang kami keluarkan untuk dana murah itu sebenarnya rata-rata hanya sebesar 1,52%, karena hampir 60% dari CASA kami itu adalah tabungan yang kurang lebih beban bunganya itu di rata-rata kurang dari 0,3%,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya akan terus berhati-hati dengan pergerakan biaya dana alias cost of fund termasuk memonitor perkembangan soal rencana penurunan suku bunga.

“Saat ini kami sedang fokus pada inisiatif di seluruh bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan dana murah mengelola CoF sebagai upaya memperkuat retail banking capability BRI,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menargetkan outstandingpinjaman online (pinjol) pada tahun ini bisa tumbuh 7% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan dengan 2023.

Target pertumbuhan tersebut lebih kecil dibanding pertumbuhan pada periode-periode sebelumnya.

Outstanding pembiayaan pinjol dari 2021, 2022, dan 2023 berturut-turut adalah Rp29,88 triliun (naik 95,05%), Rp51,12 triliun (naik 71,09%), dan Rp59,64 triliun (naik 16,67%).

Sementara, outstanding pembiayaan pinjol pada semester I/2024 atau Juni 2024 mencapai Rp66,79 triliun, naik 26,73% dibanding Rp52,70 triliun pada Juni 2023.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menargetkan capaian 2024 bisa melampaui outstanding pembiayaan pada 2023. "Harusnya bisa ya, target kita growth di 7%," kata Entjik kepada Bisnis, Kamis (29/8/2024).

Entjik menegaskan target pertumbuhan tersebut juga dibarengi dengan kualitas kredit yang sehat. Dalam rentang 2021 hingga Juni 2024, tingkat wanprestasi atau TWP90 memang tetap terjaga di bawah ketentuan OJK sebesar 5%. TWP90 pada Juni 2024 bahkan membaik menjadi 2,79% dari 3,29% pada Juni 2023.

Target pertumbuhan yang tidak agresif tersebut dapat dimaklumi jika melihat performa industri pinjol pada paruh pertama 2024 ini. OJK mencatat laba P2P lending Juni 2024 turun 25,41% yoy menjadi Rp336,01 miliar dari Rp450,51 miliar pada Juni 2023.

Hal itu selaras dengan pendapatan operasional yang juga turun 13,68% yoy menjadi Rp6,45 triliun dari Rp5,67 triliun. Pendapatan non-operasional juga turun 45,73% yoy menjadi Rp92,45 miliar dari Rp170,37 miliar.

Pendapatan pinjol tersebut tergerus karena batas atas manfaat ekonomi atau bunga pinjol yang semakin kecil, ditambah adanya penambahan beban biaya perusahaan seperti biaya kontrol risiko (risk control cost) dan biaya akuisisi nasabah (customer acquisition cost).

"Karena akhir-akhir ini kualitas peminjam baru menurun, banyaknya fraud ataupun kelompok galbay [gagal bayar] yang terus mencoba untuk menembus agar pinjamannya bisa cair," kata Entjik.

Untuk memastikan keberlangsungan industri pinjol, Entjik mengatakan pihaknya intens berkoordinasi dengan OJK dan berharap ada monitoring dan evaluasi atas nilai manfaat ekonomi pinjol.

Sementara itu, untuk mengejar target pertumbuhan outstanding pembiayaan mencapai 7% tahun ini, AFPI akan memaksimalkan nasabah-nasabah yang sudah ada daripada menjangkau nasabah baru. Hal itu diharap bisa menekan beban biaya yang ditanggung perusahaan saat laba mereka tergerus.

"Saat ini lebih fokus pada existing customer yang track record-nya bagus, sehingga NPL [non-performing loan] bisa ditekan. Karena untuk existing customer tidak diperlukan biaya yang besar," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA memprediksi bahwa Federal Reserve alias The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada September mendatang.

Direktur BCA Haryanto T. Budiman menyiratkan bahwa pernyataan Ketua Dewan Gubernur The Fed Jerome Powell beberapa waktu lalu telah memperkuat ekspektasi bahwa suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) itu akan turun dalam rentang 25 hingga 50 bps.

"Penurunan bunga [The Fed] di Amerika Serikat September ini sepertinya memang akan terjadi. Ada yang menyampaikan akan turun 25 basis poin, ada yang mengatakan akan turun 50 basis poin. Kalau saya pribadi, sih, kemungkinan [turun] 25 basis poin," katanya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Dirinya menggarisbawahi bahwa The Fed tengah memperhitungkan dampak penurunan suku bunga tersebut. Pasalnya, menurut Haryanto, The Fed kini cenderung mengkhawatirkan pelemahan pasar tenaga kerja ketimbang inflasi yang disebut mulai terkendali.

Menurutnya, terdapat pelemahan pasar kerja pada lingkup negeri Paman Sam, yang salah satunya juga diperparah oleh kondisi lain seperti bencana alam.

"Jadi di Texas itu dia mengalamihurricane[siklon tropis]. Akibatnya, boleh dikatakan setengah bulan itu mereka enggak bisa kerja, karena listriknya enggak ada. Jadi ada sedikit kenaikan dariunemployment[pengangguran],” sambungnya.

Kendati demikian, sebagai lembaga independen, Haryanto meyakini The Fed akan mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Apabila kondisi pasar kerja melemah, dia meyakini bahwa The Fed tak akan segan mengambil langkah agresif demi mengatasi masalah tenaga kerja.

Ketika ditanya perihal dampak keputusan The Fed terhadap kinerja BCA, dirinya menegaskan bahwa Bank Indonesia (BI) akan melakukan pendalaman terlebih dahulu, terutama mengenai suku bunga acuan. Hal tersebut juga akan dipengaruhi berbahai faktor seperti inflasi, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat.

"Nanti akan diputuskan oleh BI. Kalau BI sudah mulai menurunkan [suku bunga acuan], dampaknya, transmisinya juga pasti akan masuk kereal sector," ujar Haryanto.

Sebagai informasi, The Fed masih menahan suku bunga acuan di kisaran 5,25%—5,5% dan mengisyaratkan akan memangkas suku bunga pada September 2024. Sementara itu, BI juga menahan suku bunga acuan pada level 6,25%.

Ketua Dewan Gubernur The Fed Jerome Powell dalam pidatonya di acara simposium tahunan bank sentral di Jackson Hole, Wyoming, Jumat (23/8/2024), mengatakan bahwa sudah waktunya bagi The Fed untuk untuk memangkas suku bunga acuannya.

Pernyataan ini menegaskan ekspektasi bahwa pihaknya akan mulai menurunkan suku bunga dalam pertemuan bulan depan dan memperjelas niatnya untuk menahan pelemahan pasar tenaga kerja.

"Waktunya telah tiba bagi kebijakan untuk menyesuaikan diri. Arah perjalanan sudah jelas, dan waktu serta laju penurunan suku bunga akan bergantung pada data yang masuk, prospek yang berkembang, dan keseimbangan risiko," jelas Powell seperti dikutip dari Bloomberg, Sabtu (24/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Tren penurunan peserta di sektor dana pensiun untuk program sukarela (voluntary) dalam lima tahun terakhir akhirnya berbalik. Jumlah peserta mulai bertumbuh dengan ditopang sektor Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Pertumbuhan jumlah peserta di industri jasa keuangan non-bank yang menjamin kesejahteraan masa purnabakti itu pun diyakini bakal terus berlanjut seiring dengan tren pergeseran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ke Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat total investasi industri asuransi jiwa mencapai sebanyak Rp538,80 triliun pada semester I/2024. Angka tersebut meningkat 0,01% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp538,77 triliun pada semester I/2023.

Investasi industri asuransi jiwa masih didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp194,60 triliun.

“Portofolio [investasi] terbesar didominasi oleh obligasi, saham dan reksadana,” kata Kepala Departemen R&D AAJI Benny Hadiwibowo dalam paparan kinerja industri asuransi jiwa oleh AAJI pada Rabu (28/8) di Jakarta.

Benny menyampaikan investasi industri asuransi jiwa terhadap SBN meningkat apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatannya mencapai 23,8% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp157,16 triliun pada semester I/2023.

Portofolio investasi saham di industri asuransi jiwa mencapai sebanyak Rp140,69 triliun yang mana mengalami penurunan sebanyak 11,1% yoy dari sebelumnya Rp158,18 triliun.Sementara reksadana mencapai sebanyak Rp73,10 triliun yang mana turun 23,1% yoy dari sebelumnya Rp95,07 triliun.

Penempatan investasi industri jiwa lainnya yakni sukuk korporasi sebanyak Rp46,62 triliun yang naik 6,1% dari sebelumnya Rp43,93 triliun. Deposito mencapai Rp36,16 triliun atau turun 7,1% yoy, penyertaan langsung Rp27,27 triliun yang naik 14,7% yoy, bangunan dan tanah Rp16 triliun naik 11,3% yoy.Terakhir lain-lain sebanyak Rp4,40 triliun yang turun 40,1%.

Untuk hasil investasi, industri asuransi jiwa mencatat sebanyak Rp12,32 triliun. Angka tersebut menurun sebesar 26,4% jika dibandingkan dengan hasil investasi pada semester I/2023.

“Kami mencatat adanya penurunan hasil investasi yang dipengaruhi oleh volatilitas pasar saham, terutama penurunan IHSG,” kata Benny.

Meskipun demikian, lanjut Benny, pihaknya tetap berkomitmen mengelola portofolio investasi kami dengan hati-hati danmenerapkan strategi yang efektif untuk memitigasi risiko.Di sisi lain, Benny mengatakan industri menyadari kondisi ekonomi global dan domestik yang tidak menentu juga berkontribusi pada ketidakstabilan pasar dan berdampak pada hasil investasi. Selain itu, pihaknya juga memahami bahwa penurunan hasil investasi ini dapat mempengaruhi kepercayaan.

“Kami ingin memastikan bahwa kami transparan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kami. Penurunan IHSG yang signifikan adalah salah satu penyebab utama penurunan hasil investasi kami pada Semester 1 2024. Namun, kami tetap berkomitmen mengelola portofolio kami dengan bijaksana danmenjaga kepentingan nasabah sebagai prioritas utama,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) Seri FR0105 dengan nilai Rp3 triliun dan tenor 40 tahun, serta menawarkan yield sebesar 6,930%.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendukung perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam memperkuat tata kelola investasi mereka.

Direktur Pengembangan Bisnis PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Diwe Novara menjelaskan bahwa penerbitan SUN ini bertujuan untuk menyediakan instrumen investasi dengan tenor panjang dan risiko rendah, yang sesuai dengan kewajiban jangka panjang perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Menurut Diwe, meskipun fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih cukup solid, stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan investasi.

"Eksekusi program strategis pemerintahan yang baru juga perlu dipertimbangkan sebagai faktor dalam pengelolaan investasi perusahaan ke depan," kata Diwe kepada Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Dari perspektif global, Diwe menekankan bahwa perusahaan asuransi harus jeli dalam memantau perkembangan ekonomi negara-negara maju dan konflik geopolitik yang dapat mempengaruhi pergerakan pasar keuangan.

Sementara itu, Direktur Utama Dana Pensiun BCA, Budi Sutrisno, menyoroti pentingnya keseimbangan antara investasi jangka panjang seperti SUN dan investasi jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) bagi dana pensiun. Menurutnya, instrumen jangka panjang mungkin kurang likuid, sehingga bisa menimbulkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Budi juga mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga dapat mengurangi nilai obligasi jangka panjang, yang berisiko bagi perusahaan yang memegang instrumen ini dalam jumlah besar. "Selain itu, inflasi yang tinggi dapat mengurangi nilai pendapatan tetap dari instrumen SUN ini," tambahnya.

Penerbitan SUN Seri FR0105 ini diharapkan dapat memberikan solusi investasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan asuransi dan dana pensiun, sambil tetap mempertimbangkan tantangan internal dan eksternal yang mungkin dihadapi.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus berkomitmen menjadi partner finansial pilihan masyarakat baik di tanah air maupun di luar negeri. Melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu), Bank Mandiri memfasilitasi pembuatan rekening menggunakan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) bagi diaspora di luar negeri.

Sesuai POJK No. 8 Tahun 2023, diaspora Indonesia bisa melakukan pembukaan rekening menggunakan e-ktp atau dengan memakai passport dan KMILN. Pengoptimalan penggunaan KMILN untuk pendaftaran akan semakin meningkatkan koneksi antara diaspora dengan tanah air.

Direktur Information Technology Bank Mandiri Timothy Utama berharap masyarakat Indonesia di luar negeri bisa menikmati layanan perbankan komprehensif dari Bank Mandiri. Terlebih saat ini, bank berlogo pita emas ini telah memberikan layanan terbaik melalui inovasi Livin’ by Mandiri sebagai Beyond super app dengan menghadirkan lebih dari 120 fitur banking dan beyond banking.

“Mulai dari tabungan, transfer valas, hingga fitur berinvestasi, Livin’ by Mandiri menghadirkan seluruh kebutuhan transaksi finansial nasabah dalam genggaman. Kami antusias menjalani kerja sama ini dalam memberdayakan diaspora Indonesia dimanapun berada,” ujar Timothy pada Kamis (29/8).

Terlebih, superApp milik bank bersandi saham BMRI ini telah melayani transaksi finansial dan gaya hidup bagi diaspora di lebih 120 negara. Hingga akhir Juli 2024, lebih dari 53.000 pengguna Livin’ by Mandiri telah melakukan onboarding di luar negeri.

Timothy menyebut Livin’ by Mandiri semakin diandalkan oleh nasabah di luar negeri dalam melakukan transaksi perbankan.

Sebelumnya, Livin’ by Mandiri juga telah terlibat dalam Program Golden Visa yang telah di inisiatif oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Hanya dengan menggunakan livin by Mandiri, semua jenis golden visa dapat diproses secara digital dan dimanapun.

Program Golden Visa menawarkan kemudahan berinvestasi bagi WNA di Indonesia dengan izin tinggal selama 5 atau 10 tahun. WNA dapat menginvestasikan dananya di berbagai instrument termasuk di bank milik negara.

Bank Mandiri menjadi Bank pertama di Indonesia yang menyediakan layanan terintegrasi mulai dari pembukaan rekening hingga terbitnya Golden Visa.

Bank Mandiri dipilih sebagai mitra pertama Golden Visa salah satunya karena Livin by Mandiri dapat diakses di 121 negara dunia seperti UK, Netherland, China, dll. berbagai pilihan solusi produk investasi juga tersedia di Livin By Mandiri.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) menllai Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024–2028 sebagai rencana strategis jangka panjang yang sangat dinantikan oleh para pelaku industri penjaminan, khususnya dalam mendukung pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Plt Direktur Utama Jamkrida Jabar Agus Subrata menyatakan peta jalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran industri penjaminan dalam memberikan jaminan pembiayaan secara lebih terarah dan terukur, terutama untuk sektor UMKM.

"Ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan, di mana keberadaan penjaminan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM," ujar Agus kepada Bisnis pada Rabu (28/8/2024).

Agus mengungkapkan berdasarkan data OJK terdapat 63,85 juta UMKM di Indonesia namun hanya sekitar 20% yang telah mendapatkan akses ke lembaga pembiayaan. Kondisi ini membuka peluang besar bagi perusahaan penjaminan untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan dari sektor kredit produktif.

Saat ini, sektor produktif baru menyumbang sekitar 30% dari total outstanding penjaminan Jamkrida Jabar yang mencapai Rp9 triliun, sementara sisanya adalah penjaminan non-produktif seperti multiguna. Ke depan, Jamkrida Jabar berencana untuk terus menggenjot sektor produktif seiring dengan meningkatnya akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan.

Untuk mencapai target tersebut, Agus menyebutkan beberapa langkah strategis yang akan diambil, antara lain peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola risiko secara prudent, pengembangan teknologi informasi melalui layanan e-Certificate dan host-to-host, serta peningkatan kapasitas akseptasi melalui rencana penambahan modal. "Penambahan modal bagi perusahaan penjaminan sangat penting untuk menjaga gearing ratio yang saat ini ditetapkan OJK sebesar 40 kali," jelas Agus.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa keterbatasan UMKM dalam mengakses pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan mereka dalam menyediakan jaminan seperti agunan dan kendala administrasi lainnya. "Kehadiran lembaga penjaminan sangat penting sebagai penjamin bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, terutama bagi UMKM yang feasible but unbankable," ujar Ogi saat peluncuran peta jalan tersebut pada Selasa (27/8/2024).

Ogi menambahkan, peta jalan ini akan berfokus pada tiga aspek utama: ketersediaan (availability) dan daya tarik (attractiveness) sektor UMKM bagi lembaga pembiayaan, aksesibilitas (accessibility) dengan meningkatkan akses dan informasi UMKM kepada sistem perkreditan, serta kemampuan (ability) dengan membangun kapasitas kredit dan manajemen risiko bagi sektor UMKM. Peta jalan ini akan diimplementasikan dalam tiga fase: penguatan fondasi (2024-2025), konsolidasi dan penciptaan momentum (2026-2027), serta penyesuaian dan pertumbuhan (2028).

Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo), A. Ivan S. Soeparno, turut memberikan apresiasi kepada OJK atas penyusunan peta jalan ini. "Industri Penjaminan dan Asippindo siap bersama-sama dengan OJK dan stakeholder lainnya dalam mengimplementasikan Peta Jalan Industri Penjaminan ini," kata Ivan.