Bisnis.com, JAKARTA -- BPJS Watch menyoroti pendapatan iuran dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan tak mampu mengejar besarnya beban klaim. Ini terlihat dari rasio klaim terhadap iuran DJS Kesehatan yang tembus 104,7% di akhir 2023, dan kini menjadi 107,9% per Juni 2024.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyatakan meskipun beban klaim terus meningkat, iuran JKN tidak mengalami kenaikan selama 4 tahun terakhir. Kenaikan iuran terakhir terjadi pada 1 Juli 2020 melalui Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020. Menurutnya, iuran JKN harus segera dinaikkan untuk menjaga keberlanjutan program.

Selain menaikkan iuran, Timboel juga mengusulkan agar pemerintah memberikan diskon bagi peserta yang menunggak pembayaran iuran. "Sebelum kenaikan iuran, pemerintah seharusnya memberikan relaksasi tunggakan dengan diskon, sehingga peserta yang menunggak dapat melunasi kewajibannya," ujar Timboel pada Senin (23/9/2024).

Menurut data Bisnis, per Juli 2024 terdapat 17,553 juta peserta mandiri (PBPU) yang menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp14,12 triliun. Dengan pemberian diskon tersebut, BPJS Watch berharap peserta yang menunggak bisa melunasi pembayaran dan mendukung pendapatan iuran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengakui bahwa tunggakan iuran ini terkait dengan penurunan daya beli masyarakat. "Penurunan daya beli jelas mempengaruhi tunggakan JKN," ungkap Ghufron pada Kamis (19/9/2024).

Untuk mengatasi masalah ini, BPJS Kesehatan telah melakukan pendekatan jemput bola, dengan mengunjungi peserta dari rumah ke rumah. Apabila ditemukan peserta yang memang tidak mampu membayar, mereka dapat dialihkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Sosial.

Pemerintah daerah saat ini juga dapat menggunakan anggaran dari dana transfer daerah untuk membayar iuran peserta PBI program JKN. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 yang berlaku sejak 14 Agustus 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah ditahan lebih 2 tahun (Agustus 2022—Agustus 2024) akhirnya suku bunga acuan Indonesia (BI rate) diturunkan.

Mengacu pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17—18 September 2024, BI rate dikoreksi 25 basis point (bps) menjadi 6%.

Momen ini telah lama ditunggu karena pengetatan kebijakan moneter selama 25 bulan mendistorsi perekonomian. Celakanya, pengetatan bukan hanya dilakukan oleh otoritas moneter tetapi juga otoritas fiskal secara bersamaan. Hanya saja, penyerapan likuiditas oleh fiskal (mela-lui kenaikan PPN) dikembalikan lagi ke perekonomian melalui belanja.

Kontras dengan itu, pengetatan moneter menyebabkan likuiditas ngendon di bank sentral. Repotnya lagi, pengetat-an yang dilakukan Bank Indonesia dilakukan lewat dua kebijakan, baik kenaik-an suku bunga acuan maupun penyerapan likuiditas lewat instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Khusus untuk SRBI, data September menunjuk-kan, likuiditas yang diserap hampir Rp1.000 triliun. Wajar, jika likuiditas kering. Sudah banyak data yang mengonfirmasi dampak buruk dari kebijakan ketat. Data-data tersebut mewakili kondisi di sektor riil, industri, dan ekonomi masyarakat.

Dari sisi sektor riil, dampak kebijakan ketat terlihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi muara dari berba-gai perlambatan, baik pada sisi permintaan maupun sisi penawaran (lapangan usaha). Setelah tumbuh cukup tinggi pada 2022 (karena kenaikan harga komodi-tas), pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dan 2024 terkoreksi.

Tahun lalu, kita hanya mampu tumbuh 5,05%, seiring dengan penurunan harga komoditas. Ekonomi provinsi-pro-vinsi berbasis komoditas menurun karena hilangnya wind fall. Upaya memacu ekonomi dari sisi investasi terhalau oleh keengganan bank menyalurkan kredit. Kenaikan suku bunga acuan menyebabkan bank menaikkan suku bunga perbankan.

Hanya saja, bank menaikkan suku bunga simpanan lebih tinggi untuk mengantisipasi migrasi dana ke instrumen-instrumen bebas risiko (SRBI dan Surat Berharga Negara/SBN). Bank tidak responsif untuk menyesuaikan suku bunga pinjaman karena tetap profitable dari penempatan dana pada portofolio selain kredit.

Ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi tahun 2024 tidak menemukan jalan. Bahkan, pertumbuhan tri-wulan I/2024 jauh dari kata ‘akselerasi’, mengingat peri-ode tersebut dibantu momen konsumsi tinggi. Momen itu, bukan hanya puasa dan leba-ran tetapi juga Pilpres dan Pileg.

Sayangnya, ekonomi hanya naik 5,11%. Situasi tersebut disebabkan oleh melemahnya dua penopang utama ekonomi nasional: konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto domestik (PMTDB). Consumption dan investment economic driven tersebut menyumbang sekitar 80% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, peran keduanya tidak maksimal karena per-tumbuhannya rendah, bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi. Jika tumbuhnya rendah maka peranan mereka tidak maksimal. Ini bermakna bahwa kekuatan ekonomi domestik lumpuh di tengah tantangan eko-nomi global yang berat.

Idealnya, saat ekonomi glo-bal tidak kuat maka komponen ekonomi domestik seharusnya kokoh. Dengan demikian, ekonomi masih bisa tumbuh, minimal pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari sisi industri, data pur-chasing manager index (PMI) memberikan penjelasan kon-kret situasi yang dihadapi dunia usaha. PMI di atas 50 bermakna industri pengolah-an ekspansi, demikian seba-liknya.

Saat pandemi Covid-19, posisi PMI terendah pada Juli 2021 sebesar 40,1, meningkat menjadi 43,7 pada Agustus tahun yang sama. Sejak September 2021—Juli 2024, PMI menunjukkan ekspansi. Namun, pada Juli dan Agustus 2024, PMI berada pada level kontraksi masing-masing 49,3 dan 48,9.

Penurunan tersebut terkonfirmasi dari pertumbuhan kredit sektor industri yang cenderung melambat. April 2024, kredit industri pengolahan tumbuh 12,25% (YoY), turun ke 9,94% (YoY) pada Juni. Meski cukup tinggi, pertumbuhan kredit industri pengolahan tergolong rendah karena di bawah pertumbuh-an kredit nasional.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah penurunan distribusi kredit ke indus-tri pengolahan. Sebelum pandemi Covid-19, industri pengolahan menyerap sekitar 16,5% (2019) kredit per-bankan. Tahun 2024, industri pengolahan hanya kebagian 15,76% kredit perbankan. Angka itu terus menurun pada 2024, menjadi 15,5% pada Juni.

Perlambatan inflasi inti menjadi salah satu cerminan bagaimana daya beli masya-rakat. Agustus 2022, inflasi inti masih 3,04%. Inflasi inti masih bergerak tinggi, hingga mencapai level terkuat pada Desember 2022 sebesar 3,36%. Memasuki 2023, inflasi inti turun di bawah 3% dan mencapai level terendah pada 1,8% pada Desember.

Angka tersebut di bawah level terendah dari target Bank Indonesia 3±1%. Meski sudah diturunkan, suku bunga di Indonesia masih sangat tinggi.

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut sangat dalam bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi bergerak di bawah potensi karena melemahnya pertumbuhan konsumsi dan investasi. Dua komponen itu menjadi penopang ekonomi domestik yang harus dipacu tumbuh tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepastian kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memasuki babak akhir. Pemerintah telah membentuk tim bersama yang bertugas menetapkan manfaat dan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penentuan skema tarif iuran menjadi penting karena rencananya pemerintah juga akan menerapkan skema Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada tahun depan. Tim ini terdiri dari BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy menyatakan tim tersebut telah melakukan pembahasan intensif guna memastikan kesiapan KRIS berjalan sesuai jadwal termasuk dampaknya kepada iuran BPJS Kesehatan. "Pengkajian aspek iuran sudah mendekati tahap akhir, dengan mempertimbangkan keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan serta daya dukung peserta," ujar Muhadjir kepada Bisnis pada Senin (23/9/2024).

Muhadjir menekankan bahwa penyesuaian tarif iuran JKN nantinya akan tetap terjangkau, terutama bagi kelompok ekonomi rentan. Hingga saat ini, perhitungan iuran terus dibahas untuk memastikan kesiapan penerapan KRIS, yang akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 dengan standar pelayanan yang lebih merata. "Kami berharap pelayanan yang lebih adil, merata, dan berkualitas dapat diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan," tambah Muhadjir.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan untuk segmen peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III. Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7.000 per orang per bulan untuk peserta kelas III, sehingga peserta hanya membayar Rp35.000.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, sebelumnya menyebutkan bahwa iuran untuk kelas I dan II kemungkinan akan mengalami kenaikan ketika KRIS mulai berlaku pada tahun depan. "Bisa. Bisa naik. Saya kira ini sudah waktunya," kata Ghufron di Jakarta, Kamis (8/8/2024), namun ia memastikan bahwa iuran untuk kelas III tidak akan naik.

Sebagai informasi, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengamanatkan penetapan tarif dan iuran KRIS harus dilakukan paling lambat pada 1 Juli 2025. Sebelum tanggal tersebut, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koordinasi terkait fasilitas ruang perawatan yang menjadi dasar penetapan manfaat, iuran, dan tarif program JKN.

Bisnis.com, JAKARTA -- BPJS Watch mencatat Ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menunjukkan tanda-tanda melemah. Beban jaminan kesehatan yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan iuran dan hasil investasi yang memadai.

Sebagai gambaran pada 2023, laporan arus kas DJS Kesehatan mencatat pendapatan iuran sebesar Rp149,60 triliun, namun jumlah tersebut tidak cukup untuk menutup pengeluaran jaminan kesehatan yang mencapai Rp157,63 triliun. Situasi ini berbanding terbalik dengan 2022, di mana iuran yang diperoleh sebesar Rp143,28 triliun mampu menutupi pengeluaran jaminan kesehatan yang hanya Rp111,84 triliun.

Padahal pemasukan DJS Kesehatan pada 2023 turut terbantu oleh penerimaan dari kontribusi pajak rokok sebesar Rp336,91 miliar. Selain itu, pendapatan investasi juga mencatatkan peningkatan signifikan, mencapai Rp5,71 triliun atau naik 97,92% dibandingkan Rp2,88 triliun pada 2022.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan bahwa masalah ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan pembiayaan jaminan kesehatan ini telah diprediksi sejak lama. "Meskipun ada tambahan pendapatan dari hasil investasi, denda, dan pajak rokok, ketiga hal tersebut tidak akan mampu mendukung pembiayaan sepanjang tahun," kata Timboel kepada Bisnis pada Senin (23/9/2024).

Walaupun DJS Kesehatan mencatatkan surplus tahun berjalan sebesar Rp157,22 miliar pada 2023, Timboel menekankan bahwa surplus ini hanya dapat tercapai berkat bantuan dari hasil investasi, denda rawat inap, dan pajak rokok. Namun, ia memperingatkan bahwa defisit bisa terjadi jika biaya pelayanan kesehatan terus meningkat tanpa disertai kenaikan pendapatan iuran.

Aset DJS juga mengalami penurunan signifikan. Pada Juni 2024, aset DJS turun 16,68% dibandingkan Juni 2023, akibat pencairan instrumen investasi setara kas untuk membayar biaya pelayanan kesehatan. Pelepasan investasi DJS pada 2023 mencapai Rp4,43 triliun, jauh lebih besar dari Rp1,35 triliun pada 2022. Di akhir 2023, kas dan setara kas DJS menurun menjadi Rp52,27 triliun dari Rp88,26 triliun di awal tahun.

Timboel menegaskan, data tersebut menunjukkan potensi terjadinya defisit berjalan, meskipun aset bersih JKN mungkin bisa menutupi sementara. Namun, ia memperingatkan bahwa aset bersih tidak akan mampu terus menopang kondisi ini karena akan terus berkurang. "Diperkirakan pada 2025 atau 2026 akan terjadi defisit pembiayaan jika tidak ada upaya untuk meningkatkan pendapatan DJS," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran kredit pada Agustus 2024 mencapai Rp7.441,9 triliun. Jumlah kredit yang disalurkan ini tumbuh 10,9% secara tahunan. Meskipun demikian, jika dilihat dari persentase capaian pertumbuhan, realisasi ini lebih rendah dibanding pertumbuhan bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar 11,7%

“Perkembangan kredit terutama didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit pada debitur korporasi 15,7% dan perorangan 5,7% yoy,” tulis BI dalam laporannya, dikutip Selasa (23/9/2024).

Perinciannya, pertumbuhan kredit kepada debitur korporasi tercatat sebesar 15,7% year-on-year (yoy) pada Agustus 2024. Namun, angka ini menunjukkan perlambatan dibandingkan pertumbuhan Juli 2024 yang mencapai 16,8%. Pertumbuhan kredit perorangan juga mengalami penurunan, dari 6,2% pada Juli menjadi lebih rendah pada Agustus, meski masih tetap tumbuh.

Menurut jenis penggunaannya, kredit modal kerja (KMK) pada Agustus tumbuh 10,3%, sedikit melambat dibandingkan dengan Juli yang mencatatkan pertumbuhan 10,9% yoy. Kredit investasi juga mengalami penurunan dengan pertumbuhan 12,2% pada Agustus, turun dari 14,1% pada Juli 2024.

Di antara jenis kredit lainnya, kredit konsumsi relatif stabil. Jenis kredit ini tumbuh 10,7% pada Agustus 2024, hanya sedikit turun dari 10,8% pada bulan sebelumnya. Stabilitas ini didorong oleh kredit pemilikan rumah (KPR) yang tumbuh 11,4%, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) 8,3%, dan Kredit Multiguna 10,5%.

Sektor properti mencatatkan penurunan penyaluran kredit, dengan pertumbuhan sebesar 8%, lebih rendah dari bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit KPR dan KPA hanya mencapai 1,4% yoy. Kredit konstruksi pada Agustus tumbuh sebesar 0,6%, setelah pada Juli terkontraksi sebesar 1%.

Kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga melambat dengan pertumbuhan 4,3% pada Agustus, lebih rendah dari pertumbuhan 5,1% yang tercatat pada Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengungkapkan tantangan terhadap likuiditas di tengah laju pertumbuhan kredit perbankan.

Bank Indonesia (BI) dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI 18 September lalu melaporkan bahwa kredit yang disalurkan oleh perbankan tumbuh 11,40% secara tahunan (year-on-year/Yoy) per Agustus 2024.

“Saya pikir memang betul kalau perbankan itu kan pertumbuhannya single digit, sementara kreditnya dobel digit. Karena kalau ini terus-menerus meningkat, memang challenge-nya berada di likuiditas,” kata Direktur BCA Santoso kepada wartawan usai acara Gebyar Hadiah BCA 2024 di Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Lebih lanjut, Santoso menyebut bahwa kondisi likuiditas BCA saat ini masihamplealias cukup, kendati tidak memberikan perincian lebih lanjut.

Mengenai kondisi likuiditas ke depan, dirinya berharap bahwa roda bisnis yang dijalankan oleh bank dapat membaik seiring dengan berjalannya waktu. Dia juga menyinggung peran pemerintah dalam meningkatkan likuiditas perbankan dengan berlomba-lomba mendatangkan investor.

“Terutama kenapa kok pemerintah mendorong supaya investor masuk, itu salah satunya supaya likuiditas bisa terbantu. Ya karena ada fresh money,” tandas Santoso.

Sebelumnya, GubernurBIPerry Warjiyo mengungkapkan bahwa ketahanan sistem keuangan Tanah Air terjaga baik dengan likuiditas perbankan yang tetap memadai.

"Ini tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga [AL/DPK] yang tinggi sebesar 25,37%," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan tercatat sebesar 26,56%, sehingga mampu menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan pada Juli 2024 terjaga rendah, sebesar 2,27% (bruto) dan 0,79% (neto).

Menurut Perry, ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasilstress testperbankanterkini.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang mengorkestrasi sistem baru Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Dengan KRIS, pemerintah menetapkan 12 standard yang harus dimiliki rumah sakit yang melayani program JKN.

Persiapannya pun dilakukan lintas kementerian/lembaga. Kementerian Kesehatan bertugas memastikan kesiapan 3.057 rumah sakit yang akan mengimplementasikan KRIS.

Di sisi lain, tim bersama yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), hingga Kementerian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertugas menghitung penyesuaian tarif dan manfaat.

Pemerintah juga tidak punya waktu lama. Sesuai amanat Peraturan Presiden No.59 Tahun 2024, implementasi KRIS dimulai 1 Juli 2025. Artinya, sebelum tenggat waktu tersebut pemerintah harus selesai menghitung dan menetapkan tarif dan manfaat program JKN, serta memastikan semua rumah sakit memenuhi 12 standard KRIS.

Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy memberi kabar, bahwa perhitungan penyesuaian iuran JKN sudah mendekati tahap akhir. Dia memastikan besaran iuran yang ditetapkan nanti akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan keuangan BPJS Kesehatan.

Adapun, sudah 4 tahun iuran BPJS Kesehatan tidak naik. Minornya pendapatan iuran ini ditengarai menjadi penyebab klaim yang ditanggung BPJS Kesehatan jebol melebihi total pendapatan iuran. Terbaru, per Juni 2024 rasio klaim JKN atas pendapatan iuran sudah di level 107,9%, memburuk dibanding 104,7% di akhir 2023.

BPJS Kesehatan sendiri sebelumnya sudah memberi bocoran, penyesuaian iuran hanya dilakukan untuk peserta kelas I dan kelas II. Namun Muhadjir mengatakan ketika KRIS diimplementasikan, sudah tidak ada lagi pembedaan kelas.

"Kesiapan pemerintah dalam penerapan KRIS tahun depan sampai saat ini masih terus dilakukan penghitungan. Juga merampungkan kajian mengenai manfaat dengan standar kelas rawat inap yang lebih merata, tanpa ada pembedaan kelas I, II, atau III. Sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih adil dan merata dan berkualitas bagi peserta BPJS Kesehatan," kata Muhadjir kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Sementara itu, Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien menjelaskan kenaikan tarif iuran JKN dalam implementasi KRIS nantinya bisa menjadi salah satu solusi menjamin ketahanan DJS Kesehatan di BPJS Kesehatan.

Bukan tanpa alasan, aset DJS Kesehatan semakin tergerus imbas pencairan instrumen investasi setara kas yang digunakan untuk membayar klaim kesehatan karena pendapatan iuran saja tidak cukup membiayai klaim. Data terbaru, aset DJS pada Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 16,68%.

Sementara itu, pada 2023 tercatat pelepasan investasi DJS sebesar Rp4,43 triliun, lebih besar dari Rp1,35 triliun pada 2022. Hingga akhir 2023, tercatat penurunan kas dan setara kas DJS sebesar Rp35,99 triliun, sehingga kas dan setara kas DJS di akhir 2023 menjadi Rp52,27 triliun dari Rp88,26 triliun di awal 2023.

Kondisinya berbeda dengan 2022, ketika DJS mencatatkan kenaikan kas dan setara kas sebesar Rp25,14 triliun sehingga kas dan setara kas di akhir 2022 menjadi Rp88,26 triliun dibanding Rp63,12 triliun di awal 2022.

"Angka tersebut menunjukkan perlu perhatian terkait kesehatan ketahanan DJS Kesehatan ke depan. BPJS Kesehatan harus melakukan best effort untuk meningkatkan pendapatan seperti melakukan reaktifasi peserta non aktif maupun melakukan kendali mutu dan kendali biaya dari sisi pengeluaran," kata Muttaqien.

Senada dengan DJSN, BPJS Watch mendorong BPJS Kesehatan agar memperkuat ketahanan dana DJS Kesehatan. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai seharusnya saat ini iuran JKN naik. Bila itu tidak dilakukan, Timboel bahkan memprediksi defisit pembiayaan akan terjadi seperti catatan buruk di masa JKN pertama kali ada.

Berdasarkan catatan Bisnis, defisit BPJS Kesehatan pada 2014 mencapai Rp3,3 triliun, kemudian defisit Rp5,7 triliun di 2015, defisit lagi Rp9,7 triliun di 2016, lalu defisit Rp9,75 triliun di 2017, dan defisit Rp9,1 trilun di 2018, serta kembali defisit Rp15,5 triliun di 2019. Barulah kemudian pada 2020 BPJS Kesehatan sukses mencatat surplus DJS sebesar Rp18,7 triliun.

"Pada tahun 2025 atau 2026 diprediksi akan terjadi defisit pembiayaan, seperti tahun 2014-2019 bila tidak ada upaya [menaikkan] pendapatan DJS," tegas Timboel.

Sementara dari kesiapan sarana dan prasarana yang digawangi Kementerian Kesehatan, pemerintah masih punya PR membuat 741 rumah sakit naik kelas sesuai standar KRIS yang pemerintah inginkan. Sampai 20 Mei 2024, baru 2.316 rumah sakit yang sudah memenuhi 12 kriteria yang menjadi standar KRIS, dari total 3.057 rumah sakit yang akan mengimplementasikan KRIS.

Sebanyak 741 rumah sakit yang perlu naik kelas itu rinciannya adalah sebanyak 63 rumah sakit belum memenuhi seluruh 12 kriteria KRIS, 363 rumah sakit kurang 1 kriteria lagi, 43 rumah sakit kurang 2 kriteria, dan 272 rumah sakit kurang memenuhi 3 kriteria lagi.

Untuk membantu rumah sakit agar dapat memenuhi 12 kriteria sesuai standar KRIS, pemerintah juga memberikan suntikan dana. Kriterianya, untuk rumah sakit pemerintah kelas A diberikan pembiayaan tambahan sebesar Rp200-400 miliar per tahun menggunakan dana Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kemudian, untuk rumah sakit pemerintah tipe B diberikan pembiayaan Rp50 miliar per tahun, serta untuk tipa C atau D yang belum memenuhi 8-12 kriteria dan yang berada di daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan diberikan dana bantuan alokasi khusus (DAK) dengan nominal rata-rata Rp2,5 miliar per rumah sakit.

Sementara bagi rumah sakit swasta, meskipun tidak mendapat dukungan pendanaan langsung dari pemerintah Kementerian Kesehatan turut membantu memberikan dukungan teknis dan pendampingan dengan harapan bisa menggunakan dana mandiri Rp200-500 miliar per tahun untuk implementasi KRIS.

12 kriteria standar KRIS diatur dalam Pasal 46A ayat (1) Perpres 59/2024:

1. Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi

2. Ventilasi udara

3. Pencahayaan ruangan

4. Kelengkapan tempat tidur

5. Nakes per tempat tidur

6. Temperatur ruangan

7. Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi

8. Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur (4 tempat tidur dalam 1 ruangan)

9. Tirai/partisi antar tempat tidur

10. Kamar mandi dalam ruangan rawat inap

11. Kamar mandi memenuhi standard aksesibilitas

12. Outlet oksigen

Bisnis.com, JAKARTA--Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit (RS) pemerintah agar dapat meningkatkan fasilitas mereka sesuai 12 kriteria standard Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Siti menjelaskan, untuk rumah sakit pemerintah tipe A dan tipe B yang belum memenuhi kriteria sesuai standard KRIS, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), alias dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah.

"Total rumah sakit yang diusulkan pada dana DAK tahun 2024 sebanyak 58 rumah sakit dengan biaya per rumah sakit sebesar Rp2,5 miliar atau Rp145 miliar. Dan total rumah sakit yang diusulkan DAU tahun 2025 sebanyak 66 RSUD," kata Siti kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Sementara itu, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk rumah sakit swasta. Siti mengatakan rumah sakit swasta dapat melakukan perencanaan pembiayaan dengan melakukan pemetaan KRIS di tempat mereka dan diharapkan pemenuhan standard KRIS dapat dilakukan bertahap.

"Jika kekurangan dana, maka rumah sakit swasta meningkatkan kerja sama dengan perusahaan asuransi swasta dan perusahaan swasta atau lainnya untuk meningkatkan angka kunjungan dalam mendapatkan pendapatan," terangnya.

Kemenkes mencatat saat ini terdapat 2.811 rumah sakit telah melaporkan kondisi terbaru mereka terkait 12 kriteria standard sesuai KRIS. Siti mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota telah mamvalidasi laporan tersebut dan menunjukkan 1.703 rumah sakit secara bertahap telah mengimplementasikan KRIS.

"Itu terdiri dari rumah sakit yang sudah implementasi KRIS sebagian tempat tidur ruang ranap non-insentif [kelas 1,2,3] sebanyak 1.427 rumah sakit, dan rumah sakit yang sudah implementasi KRIS pada seluruh tempat tidur ruang inap non intensif [kelas 1,2,3] sebanyak 270 rumah sakit," kata Siti.

Dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 103B ayat (2) memang mengatur, dalam jangka waktu sebelum 30 Juni 2025 rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

Perpres tersebut juga mengamanatkan penetapan tarif, dan iuran KRIS ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025. Dengan begitu, rumah sakit yang telah menerapkan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS dalam jangka waktu sebelum 30 Juni 2025, pembayaran tarif oleh BPJS Kesehatan dilakukan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit yang berlaku saat ini.

Kemenkes sendiri menjadi salah satu kementerian yang tergabung di dalam tim bersama yang bertugas menghitung penyesuaian tarif dan manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kesika KRIS berlaku tahun depan.

"Kita belum membahas terkait ini [penyesuaian tarif] karena BPJS yang nanti akan mengusulkan baru dibahas, termasuk dengan Kementerian Keuangan," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mencatat rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pada semester I/2024 membengkak ke level 107,9%. Artinya, dana yang dikeluarkan untuk membayar klaim JKN lebih besar dari pendapatan iuran yang diterima BPJS Kesehatan.

Pada 2023, pendapatan iuran DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp151,69 triliun, lebih kecil dari beban jaminan kesehatan sebesar Rp158,85 triliun. Tren tersebut berlanjut sampai semester I/2024.

"Rasio klaim pada 2023 telah mencapai 104,7%. Adapun, sampai dengan bulan Juni 2024 juga telah mencapai 107,9%," kata Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Muttaqien menegaskan tren negatif tersebut harus menjadi perhatian untuk memastikan kesehatan dan ketahanan DJS ke depan.

"BPJS Kesehatan harus melakukan best effort untuk meningkatkan pendapatan, seperti melakukan reaktifasi peserta nonaktif maupun melakukan kendali mutu dan kendali biaya dari sisi pengeluaran," kata Muttaqien.

Pemerintah sendiri telah membentuk tim bersama lintas kementerian untuk menghitung penyesuaian tarif dan manfaat program JKN untuk diterapkan ketika Kelas Rawat Inap (KRIS) diterapkan tahun depan.

Muttaqien mengatakan dalam pembahasan yang sedang berlangsung tersebut setidaknya dalam regulasi yang terbit nantinya perlu mengakomodir 3 hal.

"Tiga opsi kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pertama penyesuaian iuran, kedua penyesuaian manfaat, atau ketiga melalui bantuan pemerintah. Ketiga opsi ini tentu harus disimulasikan dengan baik," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah asuransi yang berminat melakukan pemisahan atauspin offunit usaha syariah(UUS) melalui mekanisme pendirian perusahaan baru tampak menurun sepanjang 2024.

Sederet perusahaan justru mengubah rencanaspin offUUS dengan mengambil opsi pengalihan portofolio bisnis ke asuransi/reasuransi syariah lain.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mengumumkan pemenang program Gebyar Hadiah BCA 2024 pada hari ini, Senin (23/9/2024). Program tersebut kembali digelar sebagai wujud apresiasi dan terima kasih kepada nasabah setia perseroan.

Bank swasta terbesar di Tanah Air itu memberikan kesempatan kepada nasabah pemilik rekening Tahapan BCA, Tahapan Gold BCA, dan Tahapan Xpresi BCA untuk memenangkan 5 unit Mercedes-Benz CLA 200, 12 Mercedes-Benz A 200, dan 70 Vespa LX125.

Direktur BCA Santoso menyampaikan bahwa pergelaran ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong nasabah untuk tetap setia menggunakan produk dan pelayanan BCA.

“Pada kesempatan hari ini kami ingin memberikan salah satu bukti yaitu mengundi hadiah ini sebagai kemenangan bagi nasabah-nasabah kami,” katanya dalam sambutan di Bali Room Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Selain itu, Santoso juga menyampaikan kebahagiaannya karena BCA bisa kembali menggelar acara serupa. Menurutnya, sepanjang periode 1 Mei sampai dengan 31 Agustus lalu, nasabah menunjukkan antusiasme luar biasa terhadap program The New Gebyar Hadiah BCA tahap pertama.

Dia melanjutkan, BCA akan kembali melanjutkan program Gebyar Hadiah BCA untuk memberikan kesempatan kepada seluruh nasabah agar dapat memenangkan berbagai hadiah menarik.

Pada periode lanjutan, nasabah memiliki kesempatan menang lebih besar karena BCA menyediakan ribuan hadiah langsung mulai dari ragam voucher, smartphone, hingga logam mulia.

Selain hadiah langsung, nasabah juga tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama berupa 4 unit Mercedes-Benz E 200 Exclusive Line, 12 unit Toyota Innova Zenix Q Hybrid, dan 120 unit Honda Vario 125 CBS ISS.

Untuk mendapatkan hadiah, nasabah perlu melakukan pengumpulan poin dengan meningkatkan saldo tabungan dan terus transaksi menggunakan BCA mobile dan myBCA. Khusus untuk transaksi di myBCA, nasabah akan mendapatkan 2x poin.

Sementara itu, periode pengumpulan poin Gebyar Hadiah BCA tahap berikutnya ini akan berlangsung mulai dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025.

“Kami berharap pelaksanaan program Gebyar Hadiah BCA dapat memberikan nilai tambah layanan BCA kepada para nasabah. BCA optimistis jumlah nasabah yang turut serta dan berkesempatan mendapat hadiah dari program ini akan semakin bertambah,” ujar Santoso.

Adapun, untuk informasi mengenai nama-nama penerima hadiah Gebyar Hadiah BCA, nasabah dapat mengakses website resmi BCA di bca.id/gebyarhadiah. Nasabah penerima hadiah program Gebyar Hadiah BCA wajib menghubungi Halo BCA melalui nomor 1500888 atau aplikasi haloBCA untuk melakukan konfirmasi hadiah, paling lambat 7 hari setelah pengumuman. Pajak atas hadiah ditanggung BCA.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Mandiri kembali menegaskan konsistensinya dalam inovasi layanan perbankan dengan menyabet empat penghargaan tertinggi dalam ajang bergengsi The Best Contact Center Indonesia tahun 2024. Kompetisi nasional yang diikuti oleh 68 perusahaan dan melibatkan 1.114 peserta ini menjadi panggung bagi Bank Mandiri untuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan layanan yang Adaptif dan Solutif kepada nasabah.

Dalam ajang ini, Bank Mandiri mengikuti empat kategori kompetisi dan berhasil meraih penghargaan Platinum di semua kategori yang diikutinya. Penghargaan yang diraih antara lain The Best Business Contribution, The Best Digital Media, The Best Operations, dan The Best Technology Innovation.

SVP Customer Care Bank Mandiri Asih Samihadi mengatakan, prestasi ini semakin mendorong semangat Bank Mandiri untuk menjadi perusahaan dengan layanan nasabah terbaik di Indonesia. Asih mengungkapkan, penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen Bank Mandiri untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

"Prestasi yang kami raih merupakan hasil kerja keras seluruh tim, terutama di Mandiri Contact Center, yang selalu mengedepankan kualitas layanan serta terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ini merupakan wujud komitmen kami untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dalam melayani nasabah kami," jelas Asih dalam keterangan resminya, Senin (23/9).

Salah satu poin utama yang membuat Bank Mandiri berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam kategori The Best Business Contribution adalah kemampuannya dalam memanfaatkan Contact Center sebagai business support melalui layanan pembukaan rekening online, shared service serta telesales produk anak perusahaan melalui penawaran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). ‘Contact Center bukan hanya sebagai pusat layanan, tetapi juga penggerak bisnis yang mampu berkontribusi secara positif’ tambah Asih.

Pada kategori The Best Digital Media, inovasi digital Bank Mandiri juga menjadi sorotan. Contact Center Bank Mandiri memainkan peran penting dalam mendukung peluncuran produk-produk digital inovatif melalui Livin Sukha, termasuk konser musik, kompetisi olahraga, serta produk edisi terbatas dari e-money. Dengan integrasi ini, Bank Mandiri semakin memperkuat posisinya dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan gaya hidup modern nasabah.

Selain itu, Bank Mandiri juga memenangkan kategori the Best Operations berkat keunggulan dalam manajemen operasional yang menyelaraskan pemanfaatan teknologi terbaru, pengelolaan agent berkualitas terbaik serta digital mindset yang menghadirkan customer journey terbaik bagi semua nasabah setia Bank Mandiri.

Didukung oleh teknologi omnichannel yang memberikan ruang gerak kepada agent untuk menjawab semua kebutuhan nasabah dari berbagai contact point. Bank Mandiri juga menjadi pioneer contact center di Indonesia yang mampu mengelola aktivitas operasional secara Mandiri sekaligus menjadi penyedia share service untuk anak perusahaan.

Melalui super apps Livin dan Kopra, dengan misi menjadi revenue generator sekaligus pengembangan people development dengan tetap mengedepankan customer satisfaction merupakan kunci sukses Mandiri Contact Center yang mampu mempertahankan predikat tertinggi selama 3 tahun berturut-turut.

Dalam kategori The Best Technology Innovation, Bank Mandiri dinilai unggul melalui berbagai inovasi teknologi yang diterapkan di Contact Center, seperti layanan chatbot MITA Whatsapp, verifikasi otomatis menggunakan IVR, serta sistem persetujuan otomatis dalam pembukaan rekening online (Straight Through Processing). Selain itu, penggunaan Robotic Process Automation (RPA) dalam penanganan keluhan nasabah juga dinilai memberikan efisiensi yang signifikan dalam pelayanan.

Bank Mandiri juga mengembangkan Shared Service Contact Center yang berfungsi sebagai penyedia layanan BPO bagi kelompok usaha Mandiri Group. Sebagai informasi, kompetisi ini dinilai oleh para pakar dari berbagai bidang, termasuk praktisi IT, manajemen operasional, dan industri Contact Center dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, China, Australia, dan Thailand.

Penjurian dilakukan dengan menilai inisiatif dan inovasi yang diimplementasikan, mulai dari analisis data, manajemen operasional, hingga kontribusi terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan. "Keberhasilan ini adalah motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan terus berinovasi dalam menghadirkan solusi yang relevan bagi nasabah di era digital ini," pungkas Asih.