Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan tidak ada pelemahan daya beli masyarakat meski terjadi deflasi bulanan (month to month/MtM) selama lima bulan terakhir.

Airlangga menekankan daya beli masyarakat tidak turun dan tetap kuat. Hal tersebut dapat terlihat dari inflasi komponen inti atau core inflation. Komponen ini merupakan satu dari tiga komponen, yang lainnya adalah harga diatur pemerintah dan harga bergejolak.

“Inflasi itu ada komponennya. Inflasi inti naik terus. Kalau inflasi inti naik, berarti daya beli naik ke angkat,” tuturnya kepada media massa di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (1/10/2024).

Dirinya menjelaskan bahwa komponen yang terjadi deflasi dalam lima bulan terakhir adalah dari harga diatur pemerintah dan harga bergejolak, bukan inflasi inti.

Rendahnya harga bergejolak tersebut merupakan buah hasil kinerja pemerintah yang tergabung dalam tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah (TPID). Bahkan, daerah akan mendapatkan penghargaan apabila berhasil mengendalikan inflasi di wilayahnya.

Sementara harga yang diatur pemerintah, seperti bahan bakar minyak (BBM), justru menunjukkan deflasi pada September 2024.

“Kalau core inflation itu yang menentukan deflasi atau tidak deflasi. Kalau dari segi ini, bukan deflasi [bukan pelemahan daya beli],” lanjutnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 kembali melanjutkan tren deflasi, yang kali ini sebesar -0,12% MtM.

Hal ini menandai Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan secara berturut-turut, setelah terakhir mengalami deflasi panjang 7 bulan beruntun pada krisis 1999 silam.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,16% dengan andil inflasi sebesar 0,1%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah kopi bubuk dan biaya akademi/perguruan tinggi.

Berdasarkan paparannya, inflasi inti yang terjadi pada September 2024 ini lebih tinggi dari September 2023 yang berada di angka 0,12%. Meski demikian, inflasi yang terekam pada periode tersebut lebih rendah dari Agustus 2024 yang mencapai 0,2%.

Berbeda dengan komponen diatur pemerintah yang mengalami deflasi sebesar 0,04% dan andil 0,01%. Utamanya, tertekan oleh komoditas bensin, sejalan dengan penurunan harga BBM non subisidi pada September 2024.

Sementara komponen bergejolak mengalami deflasi lebih dalam, yakni sebesar 1,34% dan memberikan andil 0,21%. Utamanya, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, tomat, daun bawang, kentang, dan wortel.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap estimasi nilai kontrak untuk pembangunan pipa transmisi gas bumi Dumai - Sei Mangkei.

Proyek pipa gas tersebut akan mengintegrasikan jaringan gas bumi antara Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa dengan sambungan ke pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem).

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan pihaknya mengestimasikan nilai kontraknya mencapai Rp7,8 triliun dan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk didanai dengan APBN.

“Kalau untuk Dusem sama lelang juga. Insha Allah 2025 awal, kuartal 2,” kata Laode kepada wartawan, dikutip Selasa (1/10/2024).

Laode menerangkan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap rancangan basic design, termasuk perhitungan jalur yang akan dilewati sehingga panjang nya masih belum dipastikan.

“Jadi panjangnya itu belum fix tapi lima ratusan ke atas,” ujarnya.

Sebelumnya, proyek pipa gas Cisem Tahap 1 Ruas Semarang-Batang sudah selesai pembangunannya dengan nilai Rp1,04 triliun. Sementara, Cisem Tahap II ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur senilai Rp2,78 triliun kontraknya sudah ditandatangani dan masuk pada tahap awal pelaksanaan pembangunan.

Dalam keterangan sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas, Maompang Harahap mengatakan pipa Dusem sedang dalam proses perencanaan dan feasibility study yang sedang disusun.

“Ini panjangnya kurang lebih 550 KM dan nanti pelaksanaan fisiknya ini ditargetkan dari 2025, 2026, dan 2027 (multi years contract) nanti bisa diselesaikan," ujarnya dalam keterangan resmi.

Maompang mengatakan integrasi pembangunan pipa gas dari Sumatra ke Jawa juga merupakan upaya untuk mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan toll fee yang lebih rendah untuk memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik, komersial, dan rumah tangga.

Bahkan, infrastruktur tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan program Jaringan Gas (jargas) Rumah Tangga dengan target 300.000 sambungan rumah tangga (SR) di sekitar Cisem dan 600.000 SR di sekitar pipa gas Dusem dan akan mengurangi penggunaan dan impor LPG 3KG.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap proyek Tol Bawah Laut di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dilirik oleh Korea Selatan (Korsel).

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah. Dia menyebut saat ini proyek tol bawah laut itu masih dalam tahap feasibility study.

“Kan perlu di studi itu, tidak gampang,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, pendalaman studi tersebut saat ini tengah dikerjakan bersama Korea Selatan. Pasalnya, saat ini Korsel menjadi salah satu negara yang telah memiliki tol bawah laut yang menghubungkan Boryeong, Chungcheong Selatan dengan Taean.

Usai sukses membangun tol bawah laut di negerinya, Korsel kini disebut turut tertarik membangun tol bawah laut yang akan ada di IKN.

“Tol bawah laut IKN karena bertanggung jawab untuk cari [investor], kami terus komunikasi dengan Korea, Korea [selain kerja sama menggarap studi] juga tertarik [eksekusi],” ujarnya.

Selain bekerja sama melakukan riset pendalaman terkait tol bawah laut, Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan Korsel terkait dengan pembangunan IKN sebagai sebuah kota baru yang di desain sebagai smart city.

“Kita komunikasi terus. Kita belajar dari banyak negara bagaimana membangun kota baru, Korea ada Sejong, kita juga melatih staf-staf kita juga tentang smart city,” imbuhnya.

Sebelumnya, diinformasikan bahwa konstruksi terowongan tol bawah laut IKN bakal membutuhkan anggaran jumbo mencapai Rp11 triliun.

Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menjelaskan bahwa rencananya pembangunan immersed tunnel itu bakal menggandeng pemerintah Korea Selatan.

"Sedangkan untuk biaya tadi yang saya sampaikan perkiraan pembiayaan untuk penyelesaian immersed tunnel kurang lebih sekitar Rp11 triliun atau skitar US$682 juta," kata Wida dalam agenda Indonesia - Korea Technical Exchange Seminar & Business Network, di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sementara itu, secara keseluruhan total panjang tol akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mencapai 88,54 kilometer (Km). Sedangkan, yang telah terbangun yakni sepanjang 67,65 Km.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan baru di Indonesia, BBN Airlines Indonesia bakal mulai melayani rute Jakarta-Denpasar mulai Rabu (2/10/2024) besok. Lantas, berapa harga tiketnya?

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa BBN Airlines telah resmi mengudara di Indonesia dan melayani 3 rute penerbangan domestik.

"BBN Airlines Indonesia yang resmi beroperasi melayani tiga rute penerbangan di Indonesia," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, dikutip dari Antara, Selasa (1/10/2024).

Adita menyebut, tiga rute penerbangan domestik yang dilayani maskapai penerbangan tersebut, yakni penerbangan Cengkareng (CGK)-Surabaya (SUB) sebanyak tujuh kali per minggu sejak 27 September 2024.

Kedua, penerbangan Cengkareng (CGK)-Balikpapan (BPN) mulai beroperasi Senin (30/9) sebanyak tujuh kali per minggu.

Ketiga, penerbangan Cengkareng (CGK)-Denpasar (DPS) mulai Rabu (2/10) sebanyak tujuh kali per minggu.

"Rutenya itu CGK-SUB tujuh kali per minggu, lalu rute CGK-BPN mulai beroperasi tanggal 30 September 2024 juga tujuh kali per minggu, dan rute CGK-DPS mulai tanggal 2 Oktober 2024 yang tujuh kali per minggu pula," ujarnya.

Kemenhub menyatakan bahwa maskapai BBN Airlines secara resmi sudah mengudara melayani penerbangan di Indonesia sejak Jumat, 27 September 2024.

"Maskapai BBN sudah mulai beroperasi sejak tanggal 27 September 2024," terang Adita.

Berdasarkan informasi pada laman resmi BBN Airlines, harga tiket pesawat Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) pada 2 Oktober 2024 dibanderol Rp1,097 juta. Sementara itu, untuk rute dari Denpasar (DPS) - Jakarta (CGK) pada 2 Oktober 2024, harga tiketnya Rp1,009 juta.

Untuk diketahui, BBN Airlines Indonesia telah mendapatkan penambahan Sertifikat Operasi Udara (AOC) penerbangan komersial penumpang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia.

Penambahan sertifikat ini menegaskan kesiapan maskapai untuk mengoperasikan pesawat udara dengan tujuan komersial. Perusahaan mengklaim dengan mengantongi izin, maskapai akan menawarkan layanan penerbangan aman, andal, dan efisien.

"Dengan adanya AOC ini, Kemenhub telah menyatakan bahwa BBN Airlines Indonesia layak dan memenuhi standar regulasi untuk membuka layanan penerbangan komersial penumpang yang akan mulai beroperasi segera pada Maret 2024. Nantinya, BBN Airlines Indonesia akan menghadirkan pengalaman perjalanan udara dengan standar keamanan dan pelayanan yang tinggi," ujar Martynas Grigas, Chairman BBN Airlines Indonesia, dikutip pada Minggu (10/3/2024).

Menurut Martynas, penambahan sertifikasi ini menjadi langkah awal bagi BBN Airlines Indonesia untuk memenuhi permintaan penerbangan yang besar, terutama menjelang hari raya besar seperti Idulfitri dan musim liburan di Indonesia.

“Selain permintaan penerbangan domestik yang cukup besar, permintaan penerbangan yang tinggi juga datang dari India dan China. Untuk itu, BBN Airlines Indonesia telah mengatur area operasionalnya yang meliputi Asia & wilayah Oceania, sehingga perusahaan tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga permintaan dari negara-negara tetangga di wilayah tersebut,” tambah Martynas.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa masyarakat Indonesia atau wisatawan nasional paling banyak melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan ke Malaysia pada Agustus 2024.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa Malaysia menjadi negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan Indonesia, yakni mencapai 31,22% pada Agustus 2024.

Meski menjadi negara yang paling banyak dikunjungi, angka wisnas ke Malaysia turun jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 33,14%.

“Jika dilihat negara tujuan utama wisnas, pada Agustus 2024, negara yang paling banyak dikunjungi wisnas Indonesia adalah Malaysia 31,22%. Disusul ke Arab Saudi atau 20,53%, dan ke Singapura sebesar 13,70%,” kata Amalia dalam Rilis BPS di kanal YouTube BPS Statistics, Selasa (1/10/2024).

Berbeda dengan Malaysia yang mengalami penurunan wisnas, kunjungan wisatawan Indonesia ke Arab Saudi justru naik dibandingkan Juli 2024 yang sebesar 18,33%. Begitu pun dengan Singapura yang mengalami kenaikan kunjungan wisman Indonesia sebesar 12,86% pada Agustus jika dibandingkan Juli 2024.

“Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, proporsi kunjungan wisnas ke Arab Saudi kembali mengalami peningkatan yang dorong utamanya karena perjalanan umrah, sehingga total proporsi kunjungan ke-3 negara terhadap total perjalanan wisnas mencapai 65,45%,” jelasnya.

BPS juga mencatat bahwa sebanyak 79,18% perjalanan wisnas menggunakan moda transportasi udara, disusul moda transportasi laut, dan moda transportasi darat.

Perinciannya, terdapat sekitar 513.170 atau 79,18% perjalanan wisnas melalui udara. Lalu, sebanyak 14,30% atau sekitar 92.670 perjalan wisnas menggunakan transportasi laut, serta sebanyak 6,52% atau 42.270 perjalanan berasal dari perjalanan darat.

Jika ditinjau dari pintu kedatangan wisnas, Amalia menyampaikan bahwa Bandara Soekarno—Hatta berada di posisi pertama, yaitu sekitar 330.530 perjalanan. Disusul pelabuhan Batam sebanyak 63.200 perjalanan, sebanyak 58.300 perjalanan dari Bandara Kualanamu, dan Bandara Juanda sebanyak 50.080 perjalanan.

Secara keseluruhan, BPS mencatat terdapat sebanyak 648.113 perjalanan wisnas pada Agustus 2024. Secara bulanan (month-to-month/mtm), angka tersebut turun 29,38% dibandingkan Juli 2024. Namun masih lebih tinggi 11,67% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan Agustus 2023.

“Periode libur sekolah yang sudah berakhir tentunya turut mendorong penurunan perjalanan wisnas di Agustus 2024,” tuturnya.

Secara kumulatif, jumlah perjalanan wisnas mencapai 5.991.015 perjalanan di sepanjang Januari—Agustus 2024. Angkanya menguat 20,93% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Namun, Amalia menyebut bahwa jumlah perjalanan wisnas hingga Agustus 2024, masih sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama saat belum pandemi, atau pada Januari—Agustus 2019.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan faktor keekonomian menjadi alasan utama Proyek Strategis Nasional (PSN) pipa transmisi gas Cirebon-Semarang (Cisem) terbengkalai selama 15 tahun.

Pemerintah kemudian mengambil alih pembangunannya dengan dana APBN dengan pertimbangan bahwa infrastruktur ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang diharapkan membawa dampak dan manfaat besar untuk masyarakat.

Baru-baru ini, pemerintah telah meresmikan first welding atau pengelasan pertama pada proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang Tahap II (Ruas Batang - Cirebon - Kandang Haur Timur) sepanjang 245 kilometer (km).

Dalam perjalanan rencana proyek ini, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Laode Sulaeman menerangkan sejumlah tangangan yang dihadapi.

"Kita harus mengurus perizinannya Cisem II ini, yaitu melewati jalan tol, kemudian melewati jalan nasional, dan melewati infrastruktur milik swasta, milik pertagas juga ada yang melewati di bagian ujung Cirebon sana," ujar Laode kepada wartawan, dikutip Selasa (1/10/2024).

Kendati demikian, dia menilai kolaborasi antar kementerian/lembaga terus dilakukan sehingga terkait perizinan tersebut dapat ditangani bertahap.

Di sisi lain, dari sisi pembebasan lahan, Laode menyebut proyek Cisem tidak sama sekali menghadapi kendala. Alhasil, waktu pengerjaan hingga rampung dapat dilakukan dalam kurun waktu masing-masing 17-18 bulan.

"Pelajarannya adalah, kalau kita bangun pipa gas itu kita harus bisa memastikan dulu potensi pasarnya jelas. Kenapa? Karena pipa ini begitu naik, dia kan harus ngalir. Dan dia juga membutuhkan investasi tinggi ya, di hulu," tuturnya.

Selama 15 tahun terakhir dia melihat terdapat hambatan dari sisi potensi pasar sehingga nilai keekonomian dari proyek tidak tercapai. Alhasil, pemerintah mengintervensi dengan menjadikannya sebagai PSN.

"Ternyata dengan diserahkan kepada pemerintah, pemerintah bisa memberikan endorsement yang lebih baik, bagaimana hulunya siap, bagaimana di hilirnya demand-denand yang ada itu disiapkan, sehingga dulu hilir nyambung ya sudah siap dibangun," tuturnya.

Untuk saat ini, proyek Cisem memiliki pasar yang cukup jelas dengan diresmikannya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Kawasan Industri Kendal sebagai penyerap terbesar gas.

Tetapi, kemudian terlihat kebutuhan gas di wilayah lain seperti Balongan, Cilacap, hingga memasok ke Pupuk Kujang.

Sementara itu, sebelumnya proyek Cisem tersendat lantaran rencana pembangunannya akan dilakukan oleh swasta kala itu PT Bakrie & Brothers Tbk. dan PT Rekayasa Industri belum menemukan demand pasti.

"Demand yang pasti itu ternyata driving force-nya kalau secara business to business itu agak sulit, makanya diangkat levelnya ke level pemerintah. Kenapa? Pemerintah bisa ngatur, ini kamu harus seperti ini, jadi lebih mudah sehingga pasar siap lah kalau ditugaskan pemerintah kita siap," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom meyakini deflasi lima bulan beruntun pada Mei—September 2024 karena pelemahanan daya beli masyarakat atau tekanan di sisi permintaan. Kendati demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tren deflasi belakangan terjadi karena biaya produksi pangan turun atau faktor di sisi penawaran.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, deflasi selama berbulan-bulan hanya terjadi ketika kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Deflasi berbulan-bulan, sambungnya, merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih di atas 5%.

"Deflasi lima bulan berurut-urut itu mengkhawatirkan menurut saya, karena kalau dalam kondisi normal ini tidak terjadi untuk negara dengan tingkat pertumbuhan seperti di Indonesia yang 5%," ujar Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan, notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan. Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat semakin melemah.

Menurutnya, pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan pra pandemi. Selain itu, banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka sehingga spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," jelas Faisal.

Dia pun mengingatkan, kelas menengah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi terutama karena menjadi kelompok penduduk yang mengontribusikan konsumsi terbesar. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Oleh sebab itu, jika konsumsi kelas menengah melemah maka perekonomian juga tidak akan bergerak seperti pelemahan industri manufaktur dan sektor jasa-jasa. Dia mendorong agar pemerintah bergerak cepat untuk atasi pelemahanan daya beli tersebut.

"Ini yang perlu menjadi catatan. Artinya perlu menyikapi secara tepat kondisi ini, insentif bukan hanya dalam hal pelonggaran moneter tapi juga kebijakan insentif di fiskal dan di sektor riil," kata Faisal.

Sementara itu, ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menyoroti angka inflasi inti sebesar 0,16% pada September 2024 secara bulanan (month to month/MtM). Dia mengungkapkan, angka tersebut mirip dengan inflasi inti ketika terjadi proses pemulihan pandemi pada 2020—2021.

Selain itu, dia menyoroti indeks keyakinan konsumen pada Agustus. Meski secara umum keyakinan konsumen mengalami peningkatan namun berdasarkan kelompok pengeluaran (Rp4,1 juta—5 juta) ataupun penghasilan (Rp3,1 juta—4 juta) cenderung rendah.

"Pertumbuhannya juga relatif kecil hanya mencapai 0,7% secara bulanan. Artinya memang kelompok kelas menengah relatif tertekan untuk melakukan konsumsi," jelas Yusuf kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Penyebab Deflasi menurut BPS

Sementara itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi deflasi belakangan karena adanya penurunan harga yang dipengaruhi oleh supply side alias sisi penawaran.

Amalia mengatakan, pengaruh terbesar yang sebabkan deflasi yaitu penurunan harga bergejolak seperti produk tanaman pangan dan hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, tomat, daun bawang kentang, hingga wortel.

"Juga produk peternakan telur ayam ras dan daging ayam ras yang beberapa bulan sebelumnya mengalami peningkatan sekarang kembali menurun karena Kembali stabil. Nah ini tentunya mengapa harga bisa turun karena biaya produksi turun," jelas Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS RI, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Tidak hanya itu, sambungnya, sekarang sedang masa panen cabai rawit dan merah sehingga pasokan relatif berlimpah. Akibatnya, harganya juga menurun.

Terkait kemungkinan penurunan daya beli masyarakat, Amalia menyatakan masih studi lebih mendalam. Amalia menjelaskan, BPS hanya mencatat angka inflasi/deflasi melalui Indeks Harga Konsumen (IHK).

"Penurunan daya beli itu tidak bisa hanya disimpulkan hanya dengan angka inflasi. Jadi kita perlu didalami lagi," katanya.

Sebagai informasi, Indonesia pernah mengalami beberapa kali deflasi beruntun. Pada 1999 atau setelah krisis finansial Asia, Indonesia pernah mengalami deflasi 7 bulan beruntun, yakni pada Maret 1999 hingga September 1999.

Deflasi juga menyertai usai fenomena krisis pada penghujung 2008, yakni pada Desember 2008—Januari 2009. Hal ini dipengaruhi turunnya harga minyak dunia.

Ketika pandemi Covid-19 pun deflasi beruntun pernah menimpa Indonesia. Deflasi terjadi pada Juli hingga September 2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal memproyeksikan inflasi di Indonesia akan berada di bawah 2% pada 2024, terutama usai terjadi deflasi selama lima bulan berurut-urut yaitu selama Mei—September.

Faisal menjelaskan seharusnya pemerintah menjaga angka inflasi tetap rendah secara bulanan, tetapi yang terjadi malah deflasi. Dia melihat, kondisi sekarang tidak jauh beda ketika masa pemulihan pandemi Covid-19 pada 2020—2021.

"Jadi, ada kemungkinan 2024 ini inflasinya bisa di bawah 2% seperti masa krisis pandemi kemarin, 2020—2021, yang inflasinya itu dikisaran 1,5—1,8% sepanjang tahun," jelas Faisal kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia berpendapat deflasi berbulan-bulan merupakan anomali dengan angka pertumbuhan ekonomi yang masih di atas 5%. Faisal menjelaskan notabenenya deflasi terjadi karena lemahnya tingkat permintaan.

Dalam konteks Indonesia belakangan, dia meyakini pendapatan masyarakat melemah. Faisal meyakini bahwa pendapatan masyarakat saat ini lebih rendah dibandingkan pra-pandemi, bahkan banyak orang yang belum bisa kembali bekerja usai terkena PHK saat masa pandemi.

"Ini mempengaruhi dari tingkat spending mereka, sehingga spending itu relatif melemah terutama untuk kalangan yang menengah dan bawah," ujar Faisal.

Dia pun mengingatkan, kelas menengah merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi terutama karena menjadi kelompok penduduk yang mengontribusikan konsumsi terbesar. Sementara itu, konsumsi rumah tangga menjadi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Oleh sebab itu, jika konsumsi kelas menengah melemah maka perekonomian juga tidak akan bergerak seperti pelemahan industri manufaktur dan sektor jasa-jasa.

"Ini yang perlu menjadi catatan. Artinya perlu menyikapi secara tepat kondisi ini, insentif bukan hanya dalam hal pelonggaran moneter, tapi juga kebijakan insentif di fiskal dan di sektor riil," kata Faisal.

Secara historis, data Badan Pusat Statistik mengungkap angka deflasi lima bulan terakhir secara berurut-urut yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), Agustus (0,03%), dan September (0,12%).

Bisnis.com, MANGUPURA - Maskapai AirAsia mulai melayani penerbangan langsung dari Hong Kong ke Bali mulai Selasa (1/10/2024).

Pesawat AirAsia kode QZ 301 lepas landas dari Hong Kong International Airport pada pukul 06.55 waktu setempat dengan membawa 171 penumpang dan tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pukul 11.50 WITA.

Direktur Utama Indonesia AirAsia, Veranita Yosephine menjelaskan pembukaan rute Denpasar - Hong Kong ini merupakan tonggak penting bagi AirAsia dalam memperluas jaringan penerbangan internasional dan menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke Bali dan Hong Kong, dua destinasi unggulan dunia.

Pembukaan rute Denpasar - Hong Kong ini merupakan tonggak penting bagi Indonesia AirAsia dalam memperluas jaringan penerbangan internasional perusahaan.

"Kami yakin, dengan penerbangan langsung ini, akan semakin menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke Bali dan Hong Kong, dua destinasi unggulan dunia," jelas Vera kepada media, Selasa (1/10/2024).

AirAsia akan melayani rute ini dengan frekuensi terbang setiap hari untuk memberikan fleksibilitas bagi para penumpang yang ingin menjelajahi kedua kota dinamis ini baik untuk keperluan bisnis maupun rekreasi.

Berdasarkan data dari Hong Kong Tourism Board (HKTB), jumlah wisatawan dari Indonesia yang berkunjung ke Hong Kong dari bulan Januari hingga Juli 2024 mengalami lonjakan signifikan sebesar 76,2%, mencapai 208,000 kunjungan, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 sebanyak 118.000 kunjungan.

Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan dari Januari hingga Juni 2024, wisatawan mancanegara dari Hong Kong ke Indonesia telah mencapai 13,673 kunjungan, hampir 98,5% dari total kunjungan tahun 2023 yang berjumlah 13,885. Dengan peluncuran penerbangan langsung dari Jakarta dan Bali ke Hong Kong oleh Indonesia AirAsia, diharapkan angka kunjungan dari kedua negara ini akan terus meningkat hingga akhir tahun 2024.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ni Made Ayu Marthini menjelaskan wisatawan Hong Kong yang ke Indonesia masih sedikit jika dibandingkan dengan potensi yang ada, sehingga pemerintah terus berusaha meningkatkan kunjungan melalui berbagai promosi dan penerbangan baru. Marthini menargetkan 34.000 kunjungan pada 2024, dengan dibukanya penerbangan AirAsia diharapkan bisa mencapai target tersebut.

Menurutnya Hong Kong merupakan pasar penting bagi wisatawan Indonesia karena spending atau belanja mereka yang cukup besar jika berwisata. Selain itu lenght of stay juga termasuk tinggi. "Wisman Hong Kong yang datang ke Indonesia rata - rata tinggal 8 hari, dan spending mereka juga besar," ujar Marthini.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) diyakini masih mempunyai ruang untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) antara 50 basis point (bps) hingga 75 bps lagi, terutama usai terjadi deflasi lima bulan berurut-urut yaitu pada Mei—September 2024.

Chief of Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya menjelaskan, penurunan suku bunga diperlukan untuk mendorong daya beli masyarakat. Meski BI sudah menurun suku bunganya acuan sebanyak 25 bps pada medio September lalu, tetapi deflasi yang menjadi tanda-tanda penurunan daya beli masyarakat tetap terjadi.

"Saya kira ada ruang sampai 50—75 bps lagi tahun ini, at least [setidaknya] memberi angin segar untuk mendorong daya beli," ujar Banjaran kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia meyakini kebijakan suku bunga oleh BI akan diutamakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, Banjaran melihat penurunan suku bunga sangat mungkin kembali terjadi hingga akhir 2024.

"Semakin agresif, harapannya pembiayaan naik makin deras," jelasnya.

Senada, Ekonom Bank Danamon Indonesia Hosianna Evalita Situmorang juga meyakini BI akan kembali menurunkan suku bunga acuan setidaknya satu kali lagi pada Desember 2024.

Dia menjelaskan, angka inflasi semakin melandai yaitu sebesar 1,84 % secara tahunan (year on year/YoY) pada September 2024. Oleh sebab itu, dia meyakini BI bisa melakukan relaksasi.

"Dari sisi kebijakan, seiring dengan terus meredanya inflasi domestik, Bank Indonesia diantisipasi akan menurunkan suku bunga acuannya pada Desember 2024," jelas Hasionna dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).

Tidak hanya karena deflasi lima bulan berurut-urut dan inflasi yang melandai secara tahunan, Hasionna juga meyakini BI akan merespon ekspektasi bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve alias The Fed juga akan menurunkan suku bunganya sebesar 25 basis point pada November dan Desember 2024.

"Selain itu, katalis positifnya meliputi stabilisasi harga minyak dunia dan ketahanan nilai tukar rupiah, meskipun ketegangan geopolitik di Israel dan Timur Tengah masih berlangsung," tutupnya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan tingkat inflasi Indonesia September 2024 mencapai 1,84 % (YoY). Namun, terjadi deflasi 0,12% secara bulanan (month to month/MtM) yang menyebabkan Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun.

Adapun kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan minuman dan tembakau, dengan deflasi sebesar 0,59% dan memberikan andil deflasi 0,17%.

Amalia juga mengungkapkan, deflasi sebesar 0,12% pada September 2024 merupakan menjadi deflasi terbesar pada bulan September dalam lima tahun terakhir atau selama periode kedua pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Secara historis, angka deflasi lima bulan terakhir secara berurut-urut yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), Agustus (0,03%), dan September (0,12%).

Sementara itu, terdapat komoditas dengan andil inflasi antara lain komponen ikan segar dan kopi bubuk, dengan andil masing-masing 0,02%. Komponen penyumbang inflasi lainnya adalah biaya kuliah akademi perguruan tinggi, juga sigaret kretek mesin.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Keselamatan Transportasi AS atau National Transportation Safety Board (NTSB) mengatakan lebih dari 40 maskapai asing yang menggunakan pesawat 737 buatan Boeing kemungkinan menggunakan produk dengan komponen kemudi yang dapat menimbulkan risiko keselamatan.

Mengutip Reuters pada Selasa (1/10/2024), NTSB mengeluarkan rekomendasi keselamatan mendesak tentang potensi sistem kendali kemudi yang macet pada beberapa pesawat Boeing 737 setelah insiden Februari yang melibatkan pesawat milik maskapai United Airlines

NTSB juga mengungkapkan pada hari Senin bahwa mereka mengetahui bahwa dua operator asing mengalami insiden serupa pada tahun 2019 yang melibatkan aktuator panduan peluncuran.

“Kami prihatin dengan kemungkinan maskapai lain tidak menyadari keberadaan aktuator ini di pesawat 737 mereka,” kata Ketua NTSB Jennifer Homendy dalam suratnya kepada Administrator - Federal Aviation Administration (FAA) Mike Whitaker.

NTSB mengatakan pada hari Kamis bahwa tidak ada lagi pesawat 737 yang terbang dengan maskapai penerbangan AS dengan aktuator yang bermasalah. Aktuator ini dipasang pada beberapa pesawat 737 MAX dan 737 NG generasi sebelumnya yang dilengkapi sistem pendaratan opsional.

NTSB mengatakan 271 komponen yang terkena dampak mungkin akan dipasang, pada pesawat yang dioperasikan oleh setidaknya 40 maskapai penerbangan asing dan 16 mungkin masih dipasang pada pesawat yang terdaftar di AS dan hingga 75 mungkin telah digunakan dalam pemasangan layanan purna jual.

Adapun, NTSB dan FAA tidak mengidentifikasi operator mana yang mungkin menggunakan suku cadang tersebut.

Homendy, yang berbicara dengan Whitaker tentang masalah ini minggu lalu, mengatakan dia khawatir FAA tidak menanggapi masalah ini dengan lebih serius sampai pihaknya mengeluarkan laporan rekomendasi keselamatan yang mendesak.

FAA mengatakan pihaknya mempertimbangkan rekomendasi NTSB dengan serius dan dijadwalkan melakukan pengujian simulator tambahan pada bulan Oktober.

Dewan peninjau tindakan korektif FAA bertemu pada Jumat pekan lalu dan mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk mengadakan pembicaraan dengan otoritas penerbangan sipil yang terdampak masalah ini. Hal tersebut agar mereka memiliki informasi yang mereka butuhkan, termasuk tindakan yang direkomendasikan.

United Airlines mengatakan pekan lalu bahwa bagian kendali kemudi yang dipermasalahkan hanya digunakan di sembilan dari pesawat 737 yang awalnya dibuat untuk maskapai lain dan semua komponen telah dilepas awal tahun ini.

Adapun, temuan ini merupakan masalah terbaru bagi Boeing, yang menghadapi serangkaian kritik terkait keselamatan produknya. Pada Januari lalu, pesawat 737 MAX 9 baru milik Alaska Airlines mengalami keadaan darurat setelah terlepasnya jendela darurat saat mengudara.

NTSB sedang menyelidiki insiden pada bulan Februari di mana pedal kemudi pada United 737 MAX 8 terjebak di posisi netral saat mendarat di Newark. Tidak ada korban luka pada 161 penumpang dan awak.

NTSB pada Senin mengkritik Boeing karena gagal memberi tahu United bahwa pesawat 737 yang diterimanya dilengkapi dengan aktuator yang secara mekanis terhubung ke sistem kendali kemudi dan menyatakan kekhawatiran maskapai lain tidak menyadari kehadiran mereka.

“Awak penerbangan mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi jika aktuator panduan peluncuran gagal pada ketinggian rendah atau saat mendarat,” kata NTSB, menyebut kegagalan tersebut tidak dapat diterima.

Boeing, yang menolak berkomentar pada Senin, mengatakan pihaknya telah memberi tahu operator pesawat jenis 737 yang terdampak mengenai kondisi potensial dengan aktuator panduan peluncuran kemudi pada Agustus lalu.

Juru bicara All Nippon Airways (ANA) yang mengoperasikan 39 pesawat Boeing 737-NG, mengatakan, sebagai tindakan pencegahan, perusahaan sedang dalam tahap persiapan untuk melepas bagian-bagian yang ditunjukkan oleh NTSB.

ANA menambahkan bahwa hal itu tidak berdampak pada operasinya. Perusahaan sedang menilai berapa banyak pesawatnya yang terdampak masalah ini.

Sementara itu, Japan Airlines (JAL), yang mengoperasikan 62 pesawat Boeing 737-800, mengatakan tidak satupun dari pesawat 737 miliknya menggunakan bagian yang terkena dampak, menurut juru bicara perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) menembus 75,88 juta perjalanan pada Agustus 2024. Angkanya naik 29,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kendati demikian, perjalanan wisatawan nusantara turun 1,77% secara bulanan (month-to-month/mtm) jika dibandingkan dengan Juli 2024 yang mampu mencapai 77,24 juta perjalanan.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa secara kumulatif dari Januari–Agustus 2024, jumlah perjalanan wisnus mencapai 674,60 juta perjalanan.

"Dan ini angkanya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 19,20%. Ini tentu sudah melampaui jumlah perjalanan wisnus pada periode yang sama 2019 sebelum pandemi," kata Amalia dalam Rilis BPS di kanal YouTube BPS Statistics, Selasa (1/10/2024).

Data BPS menunjukkan bahwa sepanjang Januari—Agustus 2023, jumlah perjalanan wisnus hanya mencapai 565,93 juta perjalanan.

Adapun, jika menengok perjalanan wisnus pada 2019, angkanya hanya mampu menembus 472,19 juta perjalanan pada Januari—Agustus 2019.

Jika ditinjau daerah tujuan utama dari pelaku perjalanan wisnus, BPS mengungkap bahwa sebanyak 69,52% perjalanan wisnus dilakukan ke Pulau Jawa dari Januari—Agustus 2024.

"Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi tujuan utama dengan jumlah perjalanan terbanyak dengan proporsi sebesar 22,28% dari total perjalanan wisnus," ungkapnya.

Lalu, ada Jawa Barat dengan proporsi sebesar 16,03%, Jawa Tengah sebesar 14,88%, DKI Jakarta sebesar 7,85%, dan Banten sebesar 4,71%.

Lebih lanjut, Amalia juga menyampaikan bahwa provinsi di luar Pulau Jawa yang menjadi tujuan perjalanan tertinggi adalah Sumatra Utara dengan proporsi sebesar 4,11% dari total perjalanan wisnus.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan pergerakan wisatawan domestik pada tahun ini mencapai 1,4 miliar pergerakan. Dengan capaian 674,60 juta pergerakan per Agustus 2024, maka realisasinya masih jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah.