Bisnis.com, JAKARTA - Jalan Tol Serpong-Balaraja (Serbaraja) seksi 1B Simpang Susun CBD - Simpang Susun Legok sepanjang 5,7 km mulai beroperasi fungsional tanpa tarif alias gratis pada hari ini, Senin 30 September 2024.

Berdasarkan informasi pada laman resmi BPJT, Senin (30/9/2024), pengoperasian Tol Serbaraja tanpa tarif diberlakukan sampai dengan terbitnya penetapan pengoperasiaan yang akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Jalan Tol yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini berperan penting dalam memudahkan mobilitas masyarakat serta meringankan beban kendaraan di wilayah Tangerang Raya, Banten," tulis BPJT.

Selain itu, juga diharapkan dapat memperkuat konektivitas antara pusat ekonomi dan kawasan perumahan di wilayah Kabupaten Tangerang, serta mempersingkat waktu tempuh dari dan menuju Jakarta.

Dalam rangka tahap awal ini, operasional jalan tol akan dibuka secara fungsional tanpa dikenakan tarif untuk sementara waktu guna memberikan kenyamanan dan uji coba kesiapan infrastruktur sebagai bagian dalam sosialisasi pengguna jalan tol.

Untuk diketahui, PT Trans Bumi Serbaraja selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengelola ruas tersebut, terus berkomitmen untuk memenuhi seluruh Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi pengguna jalan Tol Serbaraja seksi 1A dan seksi 1B dalam pengoperasiannya.

Sebelumnya, PT Trans Bumi Serbaraja sebelumnya telah resmi mengoperasikan Jalan Tol Serbaraja Seksi 1A sepanjang 4 kilometer pada 20 September 2022 lalu.

Pembangunan Jalan Tol Serbaraja sepanjang 40 kilometer terbagi atas tiga seksi dengan total nilai investasi sebesar Rp14,37 triliun dan biaya konstruksi sekitar Rp6,17 triliun.

Perinciannya, seksi I (BSD–Legok) sepanjang 9,3 kilometer, seksi II (Legok–Tigaraksa Selatan) 11,5 kilometer, dan seksi III (Tigaraksa Selatan–Balaraja) 18,6 kilometer.

Skema pembiayaan pembangunan tol ini merupakan salah satu contoh jalan tol yang diinisiasi oleh pihak swasta untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan jaringan jalan bebas hambatan. Targetnya, keseluruhan konstruksi jalan tol itu akan rampung pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan DPR telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dengan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, jika kita telusuri lebih jauh, postur APBN 2025 masih menempatkan stabilitas makro ekonomi sebagai prioritas utama, mengabaikan kebutuhan mendesak untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Ketergantungan pada utang, alokasi belanja yang tidak seimbang, dan strategi pendapatan negara yang masih bertumpu pada kelompok masyarakat tertentu menunjukkan bahwa APBN ini lebih berpihak pada kepentingan elit ekonomi daripada masyarakat luas.

Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini akan dibiayai melalui utang sebesar Rp 775,9 triliun. Angka ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada utang sebagai sumber pembiayaan negara.

Pemerintah mengklaim bahwa utang akan dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan, tetapi sejarah mengajarkan bahwa beban utang yang besar sering kali berujung pada krisis fiskal, terutama ketika ekonomi global mengalami guncangan.

Ketergantungan pada utang ini juga menunjukkan ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Alih-alih mengembangkan basis ekonomi yang lebih kuat dan diversifikasi pendapatan negara, pemerintah lebih memilih jalur mudah dengan terus menambah utang.

Dampaknya, beban pembayaran bunga dan cicilan utang akan semakin membengkak di masa depan, mengurangi ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk program-program sosial dan pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak.

Pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 513,6 triliun. Penerimaan perpajakan yang tinggi tentu saja penting untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi pertanyaannya, dari mana pajak ini akan dipungut?

Kebijakan perluasan basis pajak sering kali membebani kelas menengah dan usaha kecil. Sementara itu, perusahaan besar dan elit ekonomi sering kali memiliki akses pada berbagai insentif atau celah hukum untuk mengurangi beban pajak mereka. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Indonesia tetap tinggi. Ketidakadilan ini akan terus berlanjut jika tidak ada reformasi struktural yang serius untuk menciptakan sistem perpajakan yang benar-benar adil dan berkeadilan sosial.

PNBP yang dioptimalkan melalui pengelolaan sumber daya alam juga menyimpan tantangan tersendiri. Peningkatan PNBP sering kali berarti eksploitasi sumber daya yang lebih masif, yang bisa berujung pada kerusakan lingkungan dan konflik sosial di tingkat lokal.

Masyarakat adat dan komunitas lokal sering menjadi korban utama dari kebijakan ini, tanpa mendapatkan manfaat yang sebanding dari eksploitasi sumber daya di wilayah mereka.

Belanja Negara Tidak Merata

Belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.621,3 triliun, dengan alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun. Ketimpangan alokasi ini menunjukkan dominasi pemerintah pusat dalam pengelolaan anggaran, sementara daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah tetap terpinggirkan.

Belanja pemerintah pusat yang besar mencerminkan kecenderungan sentralisasi fiskal, yang justru menghambat otonomi dan inovasi di tingkat daerah. Padahal, pembangunan yang merata dan inklusif membutuhkan distribusi anggaran yang lebih adil antara pusat dan daerah.

Ketimpangan ini dapat memperkuat ketidakadilan struktural antara daerah maju dan daerah tertinggal, menghambat upaya pemerataan pembangunan yang seharusnya menjadi tujuan utama APBN.

Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, dan pemeriksaan kesehatan gratis adalah langkah yang baik. Namun, program-program ini cenderung bersifat tambal-sulam, tanpa menyentuh akar masalah struktural yang lebih dalam. Misalnya, program makan bergizi gratis tidak akan efektif jika sistem distribusi pangan masih dikuasai oleh segelintir pelaku usaha besar yang memonopoli harga dan pasokan.

Demikian pula, renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan hanya akan menjadi solusi jangka pendek jika tidak ada reformasi yang lebih mendasar pada sistem pendidikan nasional.

Kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan antarsekolah masih sangat besar, mencerminkan ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. Tanpa perubahan struktural yang lebih mendalam, program-program ini hanya akan menjadi kosmetik belaka.

Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan inflasi yang rendah (2,5%), pemerintah tampaknya lebih fokus pada stabilitas makroekonomi ketimbang pemerataan kesejahteraan. Stabilitas ini memang penting, tetapi jika hanya dinikmati oleh segelintir elit ekonomi, maka tujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif tidak akan tercapai.

Kesimpulannya, APBN 2025 mencerminkan kebijakan fiskal yang masih bertumpu pada paradigma lama: mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan sosial. Tanpa reformasi yang lebih mendasar, APBN ini hanya akan memperkuat ketimpangan struktural yang sudah ada, meninggalkan mayoritas masyarakat Indonesia dalam ketidakpastian dan ketidakadilan.

Pemerintah perlu lebih serius mempertimbangkan kebijakan yang tidak hanya stabil secara makroekonomi, tetapi juga adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Angka realisasi penyerapan tenaga kerja selama lada kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat lebih rendah daripada selama periode pertamanya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan, realisasi penyerapan tenaga kerja mencapai 7.188.479 orang selama 2019—2024 atau periode kedua pemerintah Jokowi.

Rosan menegaskan, penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu tantangan terbesar pemerintah. Oleh sebab itu, dia menyatakan ke depan penciptaan lapangan kerja harus tetap menjadi fokus.

"Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga tercipta penyerapan tenaga kerja total selama Kabinet Indonesia Maju adalah 7.188.479 tenaga kerja di Indonesia atau rata-rata kurang lebih pertahunnya 1.437.695," ujar Rosan ketika beri pidato dalam Anugerah Layanan Investasi 2024 di Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Sebagai perbandingan, dikutip dari dataindonesia.id, setidaknya ada 7.429.200 tenaga kerja yang terserap selama 2014—2019 atau periode pertama pemerintahan Jokowi. Artinya, realisasi penyerapan tenaga kerja periode kedua pemerintahan Jokowi lebih rendah daripada periode pertamanya (lebih rendah sekitar 240.721 tenaga kerja).

Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan Kementerian Investasi/BKPM telah mengeluarkan perizinan berusaha berbasis resiko sebanyak 10.382.846 NIB (nomor induk berusaha) selama 4 Agustus 2021 sampai dengan 27 September 2024.

Perizinan berusaha itu, sambungnya, dikeluarkan melalui sistem Online Single Submission. Rosan pun meyakini, capaian menunjukkan bahwa perizinan berusaha sudah semakin mudah didapatkan.

"Dan mayoritas dari izin yang kita berikan adalah kepada usaha kecil dan menengah," sambungnya.

Terserap ke Sektor Nonproduktif?

Sebagai catatan, Rosan tidak mendetailkan ke sektor mana 7,1 juta tenaga kerja tersebut terserap.

Kendati demikian, jika merujuk data yang diolah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) maka tampak bahwa mayoritas warga masih bekerja di sektor nonproduktif.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan merincikan, jika dibagi berdasarkan sektor maka kebanyakan penduduk bekerja di sektor jasa-jasa (71,3 juta) dibandingkan manufaktur (18,9 juta), pertanian (40,7 juta), maupun lain-lain seperti pertambangan, konstruksi, dan sebagainya (11,3 juta).

"Dan masih banyak yang bekerja paruh waktu yaitu sekitar 36,8 juta orang; dan setengah pengangguran di sekitar 12,1 juta orang," jelas Scenaider dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Tak hanya itu, sambungnya, rata-rata upah buruh nasional masih di angka Rp3,04 juta perbulan. Bahkan, masih banyak sektor yang beri upah di bawah rata-rata nasional tersebut.

Sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga karena namun memberi upah di bawah rata-rata nasional yaitu: industri pengelolaan (rata-rata Rp3,03 juta/bulan), konstruksi (Rp2,95 juta/bulan), pendidikan (Rp2,84 juta/bulan), pengadaan air (Rp2,69 juta/bulan).

Lalu, perdagangan (Rp2,54 juta/bulan), pertanian (Rp2,24 juta/bulan), akomodasi dan makanan minum (Rp2,24 juta/bulan), serta aktivitas jasa lainnya (Rp1,74 juta/bulan).

Bisnis.com, JAKARTA - Popularitas Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra melonjak dalam survei terbaru setelah pemerintah menyetujui program bantuan langsung tunai (BLT) yang dia rencanakan.

Melansir Reuters, Senin (30/9/2024), Putri Thaksin Shinawatra ini meraih tingkat dukungan sebesar 31,35% dalam survei kuartalan yang dilakukan oleh National Institute of Development Administration menurut yang dirilis pada hari Minggu, naik dari 4,85% dalam jajak pendapat terakhir.

Institut yang merupakan sekolah pascasarjana di Bangkok ini melakukan jajak pendapat antara 16 September dan 23 September di setiap wilayah di negara ini dan mencakup sekitar 2.000 responden.

Pemerintahan Paetongtarn yang mulai menjabat awal bulan ini telah memulai tahap pertama dari program stimulus BLT untuk membantu menghidupkan kembali pertumbuhan yang merosot di negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini.

PM Paetongtarn pekan lalu mengatakan akan ada lebih banyak lagi stimulus ekonomi, dengan tahap berikutnya dari pemberian uang tunai yang akan mencakup sekitar 26 juta orang.

Pemimpin Thailand ini juga memimpin upaya-upaya bantuan dan pemulihan di provinsi-provinsi utara yang dilanda banjir dalam beberapa minggu terakhir. Paetongtarn mengatakan bahwa rencana kenaikan upah minimum menjadi 400 baht (US$12,4) per hari harus diimplementasikan dalam tahun ini.

PM mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah hasil survei bahwa pemerintahannya akan bekerja lebih keras lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah Thailand dan meningkatkan kehidupan rakyatnya

Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin oposisi Partai Rakyat, berada di urutan kedua dengan tingkat dukungan 22,9%. Survei mengenai calon pemimpin juga menunjukkan bahwa 23,5% responden melihat tidak ada kandidat yang cocok untuk posisi kepemimpinan tertinggi di negara ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve atau The Fed memangkas suku bunga 50 basis poin pada awal September, fokus pasar kini beralih kepada rencana The Fed melakukan hal yang sama pada November mendatang.

Kini pelaku pasar memfokuskan perhatian mereka pada pekan ini, saat Ketua The Fed Jerome Powell berbicara di hadapan para ekonom dan pemerintah merilis data ketenagakerjaan September 2024.

Melansir Bloomberg, Senin (30/9/2024), Powell akan membahas prospek ekonomi AS pada konferensi National Association for Business Economics pada hari Senin. Pada akhir pekan, data tenaga kerja bulan September diperkirakan akan menunjukkan pasar tenaga kerja yang sehat, namun moderat.

Berdasarkan median estimasi dalam survei Bloomberg, data ketenagakerjaan nonfarm payroll AS diperkirakan naik 146.000 pada September. Angka tersebut sama dengan kenaikan di bulan Agustus dan akan membuat pertumbuhan pekerjaan rata-rata tiga bulan mendekati level terlemah sejak pertengahan 2019.

Tingkat pengangguran diperkirakan bertahan di 4,2%, sementara pendapatan rata-rata per jam diproyeksikan naik 3,8% dari tahun sebelumnya (year on year/YoY).

Volatilitas pasar tenaga kerja AS baru-baru ini menunjukkan bahwa data pada hari Jumat mungkin merupakan pembacaan terakhir dari pasar tenaga kerja AS sebelum para pembuat kebijakan Fed bertemu pada awal November.

Selain data nonfarm payroll, data lowongan pekerjaan pada hari Selasa diperkirakan akan menunjukkan lowongan pekerjaan pada bulan Agustus mendekati level terendah sejak awal 2021. Para ekonom juga akan fokus pada tingkat pengunduran diri dan PHK untuk mengukur sejauh mana penurunan permintaan tenaga kerja.

Tim ekonom Bloomberg Economics memperkirakan data nonfarm payroll utama yang kuat pada September bahkan dapat menghidupkan kembali pembicaraan mengenai tidak ada perlambatan ekonomi AS.

”Namun kami pikir data utama akan melebih-lebihkan kekuatan pasar tenaga kerja, sebagian karena pernyataan yang berlebihan terkait dengan model 'kelahiran-kematian' BLS, dan sebagian lagi karena efek musiman yang bersifat sementara,” jelas mereka.

Survei industri juga akan membantu menjelaskan perekrutan di sektor swasta. Institute for Supply Management merilis survei manufaktur bulan September pada Selasa dan indeks jasa dua hari kemudian.

Proyeksi Ekonom

Sebelumnya, senior Economist UOB Enrico Tanuwidjaja menyatakan bahwa masih ada potensi The Fed memangkas suku bunga.

Menurut pandangannya, akan ada penurunan kumulatif sebesar 50 basis poin (bps) pada kuartal IV tahun ini, diikuti penurunan 100 bps sepanjang 2025. Dia pun memperkirakan usku bunga akan stabil atau mencapai titik keseimbangan di level 3,5%.

Dia menyebut, akan tetapi ini bukan berarti Rupiah akan terus menguat karena volatilitas pasar finansial bukan turun tapi justru meningkat.

“Kalau dilihat ada tiga resesi terakhir, yakni jelang Covid, great financial crisis dan IT crisis itu The Fed cut banyak sekali minimal 500 sampe mungkin 600 bps. Tapi, kali ini kita tidak, kelihatannya sih ya mudah-mudahan tidak akan masuk resesi,” ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Upah minimum akan diumumkan pada November setiap tahunnya. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) pun tengah membahas penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 dengan mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Wakil Ketua Depenas Agus Dermawan menyampaikan, pembahasan upah minimum tengah berlangsung dan masih berproses sembari menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dia mengharapkan pembahasan ini dapat rampung pada akhir atau awal November 2024.

“Depenas kerja keras untuk upah minimum 2025,” kata Agus kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan sinyal bahwa penetapan UMP tahun depan masih mengacu pada PP No.51/2023.

Menurutnya, formula dalam beleid itu penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha meski tak semua puas dengan formula ini.

“Meskipun tidak semua pihak sepenuhnya puas dengan formula ini, kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ida dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).

Sebagai informasi, penetapan UMP 2024 merujuk pada formula yang tertuang dalam PP No.51/2023. Tercatat, UMP 2024 tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.067.381,00.

Posisi selanjutnya ditempati oleh Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, dengan UMP 2024 sebesar Rp4.024.270,00.

Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan berikutnya dengan UMP 2024 sebesar Rp3.640.000,00, diikuti Sulawesi Utara Rp3.545.000,00, Aceh Rp3.460.672,00, dan Sumatera Selatan Rp3.456.874,00.

Lalu, provinsi mana saja dengan UMP 2024 terendah? Berikut daftarnya:

10 Provinsi dengan UMP 2024 terendah

1. Jawa Tengah Rp2.036.947,00

2. Jawa Barat Rp2.057.495,00

3. DI Yogyakarta Rp2.125.897,61

4. Jawa Timur Rp2.165.244,30

5. Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826,00

6. Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067,00

7. Bengkulu Rp2.507.079,24

8. Kalimantan Barat Rp2.702.616,00

9. Lampung Rp2.716.497,00

10. Banten Rp2.727.812,11

Bisnis.com, JAKARTA - BBN Airlines Indonesia meramaikan persaingan bisnis maskapai penerbangan di Tanah Air. Perusahaan tersebut hadir di tengah era tiket pesawat mahal yang saat ini menjadi sorotan pelaku usaha dan penumpang di Indonesia.

BBN Airlines merupakan entitas anak dari Avia Solutions Group atau ASG yang bergerak di jasa aircraft, crew, maintenance, and insurance (ACMI), penyewaan pesawat atau charter, dan penerbangan kargo. Maskapai ini juga menawarkan layanan reguler terjadwal.

BBN Airlines Indonesia telah mengantongi izin operator asing (FOP) dari Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) pada September 2024. Izin kedua yang diperoleh tahun ini tersebut memungkinkan maskapai untuk meningkatkan kapasitas jaringan interkonektivitas dan pertumbuhannya di pasar Asia.

Hingga saat ini, BBN Airlines Indonesia telah menyiapkan tiga armada Boeing 737-800 untuk melayani permintaan charter passenger penumpang, dan tiga pesawat kargo dengan armada Boeing 737-800. Sementara armada Boeing 737-400 untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional.

Dengan armada yang telah tersedia dan permintaan yang tinggi, BBN Airlines Indonesia menarget untuk mengoperasikan 40 armada pesawat pada 2027.

BBN Airlines Indonesia resmi melakukan penerbangan perdana pada Jumat, 27 September 2024 dengan rute Jakarta-Surabaya dan sebaliknya.

Dilansir dari unggahan di akun resmi Instagram @bbnairlinesindonesia, maskapai anyar tersebut telah memberikan bocoran terkait rute penerbangan yakni ke Surabaya dan Balikpapan.

Pada Jumat (27/9/2024), pesawat BBN Airlines Indonesia terbang ke Bandara Internasional Juanda Surabaya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sebaliknya.

Perbesar

Berdasarkan tangkapan story akun Instagram BBN Airlines Indonesia yang dikutip akun X @txttransportasi, pesawat dari Jakarta tinggal landas pada pukul 17.20 WIB dan tiba di Surabaya pada 18.45 WIB. Sementara itu, penerbangan dari Surabaya dijadwalkan pada 19.35 dan tiba di Jakarta pada 20.55 WIB.

Harga tiket penerbangan rute Jakarta-Surabaya pada 27 September 2024 tercatat sekitar Rp1,1 juta. Sementara itu, berdasarkan pantauan Bisnis di laman resmi BBN Airlines Indonesia, harga tiket di rute yang sama adalah sekitar Rp1 juta.

Era Tiket Mahal

Adapun BBN Airlines hadir pada era yang cukup menantang. Daya beli yang rendah dan harga tiket pesawat yang mahal adalah sejumlah hal yang harus diantisipasi oleh BBN Airlines jika ingin unggul dari kompetitor.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan harga avtur mahal, distribusi avtur yang masih tertutup atau dimonopoli, komponen pajak, hingga perilaku pelaku usaha menjadi penyebab harga tiket pesawat di Indonesia ‘terbang tinggi’.

Anggota KPPU Budi Joyo Santoso mengatakan dalam faktor pembentuk harga avtur, KPPU telah menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) untuk mengevaluasi adanya konstanta yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

KPPU menilai, dalam konstanta sebesar Rp3.581/liter tersebut, sudah terdapat beberapa komponen yang sudah tidak relevan, misalnya penggunaan acuan harga terjauh (paling mahal) bagi pengangkutan dan penyimpanan.

Senada, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Budi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

“Ada beberapa hal ketentuan yang harus diperbaiki. Kalau itu bisa diperbaiki, maka ada penurunan avtur yang cukup signifikan yang berdampak juga pada penurunan harga tiket,” kata Budi Karya di Komplek DPR Senayan, Jumat (20/9/2024).

Lebih lanjut, Budi Karya mengatakan kebijakan terkait pajak suku cadang memiliki efek ganda seperti penurunan harga tiket dan penyedia lapangan pekerjaan. Pembahasan terkait pajak ini, kata Budi sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Jadi kalau dikenakan pajak, maka pesawat-pesawat yang dari Indonesia pun malah diperbaiki di luar negeri,” kata dia.

Dampak Tiket Mahal

Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi M Nur Bau Massepe mengatakan tingginya harga transportasi, utamanya pesawat akan mempengaruhi minat masyarakat dalam bepergian. Tentu hal tersebut juga berefek pada minat pelancong melakukan perjalanan wisata.

Di Sulawesi, moda transportasi belum banyak pilihan. Sebagian besar wisatawan yang ingin berpindah dari lokasi wisata pertama ke wisata selanjutnya harus menempuh waktu yang cukup lama karena hanya tersedia transportasi menggunakan mobil ataupun motor.

Jika ingin cepat, maka pilihan lain yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan pesawat. Maka dari itu, jika harga tiket pesawat terus naik, biaya wisata di Sulsel pun juga dipastikan akan semakin naik.

"Jika dibandingkan dengan Pulau Jawa, tentu berbeda. Di sana konsumen banyak pilihan transportasi, bisa pesawat, kereta api, bus, dan kapal laut, sementara kita yang berada di Indonesia timur sangat terbatas," paparnya, Kamis (5/9/2024).

Perbesar

Belum lagi kondisi ini juga bisa mempengaruhi kunjungan masyarakat ke Makassar yang tengah serius membangun sektor MICE atau Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions. Hal tersebut tentu akan memberi dampak serius ke sektor wisata lain seperti perhotelan.

Oleh karena itu, dirinya menyarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan kondisi mahalnya transportasi udara ini. Dia juga mengapresiasi upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang telah membentuk satgas penurunan harga tiket pesawat.

“Kita paham maskapai sekarang menghadapi kondisi yang sulit, terutama naiknya nilai kurs dollar, avtur, serta dampak perang. Tapi apa yang dilakukan kementerian dengan membentuk satgas, kita apresiasi. Dan harus didukung bagaimana maskapai juga punya strategi efisiensi," tuturnya.

Diketahui, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulsel pada Juli 2024 sebanyak 1.532 orang, turun 12,71% jika dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 1.755 orang.

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks manufakturChina mengalami kontraksi selama lima bulan berturut-turut pada periode September 2024. Data tersebut menjadi tanda lebih lanjut dari pelemahan ekonomi yang kini sedang diupayakan China dengan menggelontorkan stimulus besar-besaran.

Mengutip Reuters pada Senin (30/9/2024), Biro Statistik Nasional China atau NBS melaporkan purchasing managers' index (PMI) manufaktur China adalah sebesar 49,8.

Angka tersebut lebih baik dari perkiraan median ekonom sebesar 49,4. Meski demikian, catatan itu berarti sektor manufaktur masih melanjutkan tren kontraksinya kecuali tiga bulan sejak April 2023.

"Tingkat keseluruhan harga pasar manufaktur terus turun karena kurangnya permintaan efektif, tetapi penurunannya menyempit," kata ahli statistik senior NBS Zhao Qinghe dalam sebuah pernyataan, mengutip harga bahan baku utama yang sedikit membaik.

Sementara itu, indeks aktivitas nonmanufaktur dalam konstruksi dan jasa turun menjadi 50 dari 50,3 bulan lalu. Adapun, perkiraan indeks ini sebelumnya adalah pada level 50,4.

Survei PMI menunjukkan ekonomi China masih lesu sebelum pemerintah mengumumkan paket stimulus yang bertujuan untuk menghidupkan kembali pertumbuhan.

Pekan lalu, bank sentral China, People's Bank of China (PBOC), memangkas suku bunga acuan dan membebaskan uang tunai bagi bank untuk menaikkan penyaluran kredit, sementara elit Politbiro berjanji untuk mendukung pengeluaran fiskal dan menstabilkan sektor properti yang terkepung.

Kecepatan dan intensitas upaya yang tidak biasa tersebut mencerminkan urgensi para pembuat kebijakan dan meningkatkan sentimen investor, dengan saham-saham China mencapai reli mingguan terbesarnya sejak 2008 pada hari Jumat.

Pesimisme tersebut terlihat jelas sebelum pengumuman stimulus. Hal ini terlihat dari keyakinan konsumen China yang turun pada Agustus ke level terendah sejak November 2022.

Gambaran kondisi perekonomian China yang masih muram semakin terlihat setelah rilis yang berorientasi pada eksportir menunjukkan aktivitas manufaktur China secara tak terduga mengalami kontraksi pada September.

Data yang dirilis oleh Caixin dan S&P Global mencatat, indeks PMI manufaktur Caixin China tercatat turun menjadi 49,3 pada September dari 50,4 pada Agustus.

Meski indeks pada sektor jasa relatif membaik, PMI Caixin untuk sektor tersebut menunjukkan ekspansi melemah menjadi 50,3 dari 51,6 bulan lalu, yang merupakan laju paling lambat dalam setahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Jalan Tol BSD ruas Serpong – Balajara Seksi 1B mulai beroperasi pada hari ini, Senin (30/9/2024).

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menjelaskan, operasional bebas tarif ruas Tol Serpong-Balaraja bakal berlangsung hingga surat Keputusan Menteri (Kepmen) Menteri PUPR terbit.

“Mulai hari ini 30 September 2024, Jalan Tol Serpong – Balaraja [Serbaraja] Seksi 1B Simpang Susun CBD – Simpang Susun Legok sepanjang +_5,5 km dioperasikan secara fungsional tanpa tarif,” jelas BPJT dalam akun Instagram resminya, Senin (30/9/2024).

Dalam penjelasannya, Jalan Tol Serpong-Balaraja tersebut berperan penting dalam memudahkan mobilitas masyarakat serta meringankan beban kendaraan di wilayah Tangerang Raya, Banten.

Di samping itu, tol ini juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem konektivitas antara pusat ekonomi dengan kawasan perumahan di sekitar wilayah Tangerang hingga mempersingkat waktu tempuh dari dan menuju Jakarta.

“Dalam rangka tahap awal ini, operasional tol akan dibuka secara fungsional tanpa dikenakan tarif untuk sementara waktu guna memberikan kenyamanan dan uji coba kesiapan infrastruktur sebagai bagian dalam sosialisasi pengguna jaln tol,” tambah BPJT.

Untuk diketahui, Jalan Tol Serpong-Balaraja secara keseluruhan bakal memiliki total panjang mencapai 40 kilometer (km).

Adapun, tol tersebut terbagi dalam tiga seksi. Perinciannya, Seksi I Serpong – Legok (9,8km), Seksi II Legok – Pasir Barat (11,5km_ dan Seksi III Pasir Barat – Balaraja (18,6km).

Skema pembiayaan pembangunan tol ini merupakan salah satu contoh jalan tol yang diinisiasi oleh pihak swasta untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan jaringan jalan bebas hambatan. Targetnya, keseluruhan konstruksi jalan tol itu akan rampung pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Inggris akan menjadi negara G7 pertama yang mengakhiri produksi listrik dari batu bara seiring penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terakhirnya pada hari ini, Senin (30/9/2024).

PLTU Ratcliffe-on-Soar yang dioperasikan oleh Uniper di Nottinghamshir, Inggris akan berhenti beroperasi setelah memasok listrik di Inggris selama 57 tahun. Penutupan PLTU tersebut akan mengakhiri lebih dari 140 tahun penggunaan batu bara di Inggris.

Mengutip Reuters, Senin (30/9/2024), pada 2015, Inggris mengumumkan rencana untuk menutup pembangkit listrik tenaga batu bara dalam 1 dekade ke depan sebagai bagian dari langkah-langkah yang lebih luas untuk mencapai target iklimnya. Pada saat itu, hampir 30% listrik di negara tersebut berasal dari batu bara. Namun, angka ini telah turun menjadi lebih dari 1% pada tahun lalu.

“Inggris telah membuktikan bahwa sangat mungkin untuk menghentikan penggunaan PLTU batu bara dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Julia Skorupska, Kepala Sekretariat Powering Past Coal Alliance, sebuah kelompok yang beranggotakan sekitar 60 pemerintah negara yang berusaha untuk mengakhiri penggunaan tenaga batu bara.

Penurunan penggunaan tenaga batu bara telah membantu mengurangi emisi gas rumah kaca Inggris, yang telah berkurang lebih dari separuhnya sejak 1990.

Inggris, yang memiliki target untuk mencapai nol emisi bersih pada 2050, juga berencana untuk mendekarbonisasi sektor listrik pada 2030, sebuah langkah yang akan membutuhkan akselerasi pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan seperti angin dan surya.

“Era batu bara mungkin telah berakhir, tetapi era baru lapangan kerja yang baik di bidang energi baru saja dimulai,” ujar Menteri Energi Inggris Michael Shanks.

Emisi dari energi menyumbang sekitar tiga perempat dari total emisi gas rumah kaca dan para ilmuwan mengatakan bahwa penggunaan bahan bakar fosil harus dibatasi untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian iklim Paris.

Pada bulan April, negara-negara industri besar G7 sepakat untuk menghentikan penggunaan tenaga batu bara pada paruh pertama dekade mendatang, tetapi juga memberikan kelonggaran bagi negara-negara yang sangat bergantung pada batu bara.

“Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa target 2035 terpenuhi dan dimajukan ke tahun 2030, terutama di Jepang, AS, dan Jerman,” ujar Christine Shearer, Research Analyst, Global Energy Monitor.

Adapun, tenaga batu bara masih menyumbang lebih dari 25% listrik Jerman dan memasok lebih dari 30% listrik Jepang.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga BBM terbaru di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akan diumumkan besok, Selasa (1/10/2024).

Pada bulan ini, Pertamina terpantau melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidinya sebanyak dua kali. Pertama, pada 1 September 2024, untuk seluruh produk BBM nonsubsidi dan kedua, pada 2 September 2024, khusus untuk produk Pertamax Turbo.

Mengutip laman resmi Pertamina, Senin (30/9/2024), harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta saat ini dibanderol Rp12.950 per liter, turun dari bulan sebelumnya yang dipatok Rp13.700 per liter.

Lalu, Pertamax Turbo dibanderol seharga Rp14.470 per liter, Dexlite seharga Rp14.050 per liter, dan Pertamina Dex seharga Rp14.550 per liternya.

Sementara itu, harga BBM subsidi yakni Pertalite masih dibanderol di harga Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga BBM per 1 September 2024 juga dilakukan oleh SPBU Shell, BP, hingga Vivo. Ketiganya kompak menurunkan harga produk BBM-nya.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, BP, Shell, dan Vivo per 30 September 2024:

SPBU Pertamina

• Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter
• Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter
• Pertamax (RON 92): Rp12.950 per liter
• Pertamax Green (RON 95): Rp13.650 per liter
• Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.470 per liter
• Dexlite (Diesel CN51): Rp14.050 per liter
• Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp14.550 per liter

SPBU BP

• BP Ultimate: Rp14.280 per liter
• BP 92: Rp 13.450 per liter
• BP Ultimate Diesel: Rp14.660 per liter

SPBU Shell

• Shell Super: Rp13.450 per liter
• Shell V-Power: Rp14.280 per liter
• Shell V Power DieselL Rp14.660 per liter
• Shell V-Power Nitro+: Rp14.480 per liter

SPBU Vivo

• Revvo 90: Rp11.950 per liter
• Revvo 92: Rp13.250 per liter
• Revvo 95: Rp14.050 per liter

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa saham Jepang anjlok karena pelaku tengah memperhitungkan kemenangan mengejutkan Shigeru Ishiba atas Sanae Takaichi dalam pemilihan kepemimpinan partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP) pada Jumat pekan lalu.

Mengutip Bloomberg pada Senin (30/9/2024), indeks Nikkei 225 Stock Average turun 4,3% pada awal perdagangan di Tokyo setelah terpilihnya Ishiba memaksa investor untuk mengurangi posisi yang telah dibangun berdasarkan spekulasi Takaichi akan menjadi perdana menteri baru Jepang dan mendorong Bank of Japan untuk mempertahankan suku bunga rendah.

Sementara itu, nilai mata uang yen melemah 0,3% menjadi 142,68 per dolar AS setelah melonjak sekitar 1,8% pada hari Jumat. Obligasi berjangka tenor 10 tahun kontrak Desember turun 0,60 poin menjadi 144,62.

Menurut analis, investor bersiap menghadapi peningkatan volatilitas jangka pendek hingga ada kejelasan lebih lanjut seputar kebijakan Ishiba. Laporan dari NHK menyebut Ishiba mungkin akan mengadakan pemilihan umum pada 27 Oktober.

Sementara itu, Kyodo News melaporkan bahwa Katsunobu Kato akan menjadi menteri keuangan berikutnya.

Rina Oshimo, ahli strategi di Okasan Securities Co. Tokyo menyebut, pasae pada awal minggu ini kemungkinan akan bergejolak.

"Karena Ishiba telah menganjurkan konsolidasi fiskal dan langkah-langkah lainnya, apresiasi yen dapat menjadi penghambat bagi ekuitas Jepang," ujar Oshimo.

Eksportir termasuk Keyence Corp. dan Fujitsu Ltd. menjadi penghambat terbesar bagi indeks Topix karena penguatan yen meredupkan prospek laba. Sementara itu, saham perbankan yang merosot minggu lalu karena spekulasi Takaichi akan menang, naik pada perdagangan Senin.

Ishiba telah meminta kejelasan lebih lanjut tentang rencana BOJ untuk menormalkan kebijakan, dan menekankan pembangunan ekonomi regional yang lebih besar untuk mengatasi depopulasi di daerah pedesaan, dibantu oleh belanja pemerintah.

Namun, secara umum dia tetap mendukung bank untuk melanjutkan jalannya menjauh dari suku bunga yang sangat rendah, berbeda dengan Takaichi yang menggolongkan kenaikan suku bunga lebih lanjut untuk saat ini sebagai hal bodoh.

Ishiba juga mengatakan program pembebasan pajak baru yang mirip dengan Nippon Individual Savings Account akan didukung. Dirinya bermaksud membubarkan majelis rendah Jepang di awal masa jabatannya. Ishiba sebelumnya dilaporkan mengatakan dirinya ingin menaikkan pajak keuntungan modal atas pendapatan investasi.

Ketika Perdana Menteri Fumio Kishida menjabat pada tahun 2021, usulannya untuk menaikkan pajak atas keuntungan modal menyebabkan anjloknya indeks Nikkei 225 yang disebut sebagai "kejutan Kishida". Dia segera menarik kembali rencananya, sehingga memberikan kelegaan bagi pasar.

Adapun, indeks tersebut sempat mencatatkan rekor kenaikan pada tahun ini seiring dengan nilai yen yang lebih lemah, optimisme atas reformasi tata kelola perusahaan, dan dukungan Warren Buffett.

Namun, saham Jepang menjadi episentrum kemerosotan global pada Agustus setelah kenaikan suku bunga BOJ memicu lonjakan yen. Meskipun saham telah memangkas sebagian kerugiannya sejak saat itu, pasar tetap rentan terhadap perubahan dalam pergerakan yen. Ishiba juga menganjurkan untuk mendukung ekonomi pedesaan Jepang.

“Saham yang berorientasi domestik, terutama yang mendapat manfaat dari langkah-langkah revitalisasi regional, akan lebih disukai,” kata Hirofumi Kasai, ahli strategi senior di Tokio Marine Asset Management Co. “Arah keseluruhan keluar dari periode deflasi tidak akan berubah.”

Morgan Stanley MUFG Securities Co. merekomendasikan investor untuk fokus pada saham yang berorientasi pada permintaan domestik, hingga kekhawatiran tentang meningkatnya beban pajak perusahaan teratasi.

Sementara itu, Goldman Sachs Group Inc. memperingatkan volatilitas kemungkinan akan terus berlanjut dalam jangka pendek hingga Ishiba mengklarifikasi pendiriannya pada area yang menjadi perhatian investor seperti reformasi tata kelola perusahaan dan tarif pajak atas pendapatan aset keuangan.

Parlemen Jepang diperkirakan akan mengukuhkan Ishiba yang berusia 67 tahun sebagai perdana menteri dalam pemungutan suara yang dijadwalkan pada tanggal 1 Oktober. Perhatian investor kemungkinan akan beralih ke waktu pemilihan umum, data ekonomi, dan pemilihan umum AS.