Saat butuh dana cepat, sebagian orang biasanya akan meminta bantuan ke sanak saudara hingga kerabat terdekat terlebih dahulu. Namun tak jarang orang juga melakukan pinjaman ke Pegadaian.

PT Pegadaian memberikan layanan peminjaman uang dengan cara gadai. Peminjam menyerahkan barang sebagai jaminan dan utang harus dibayarkan untuk menembus barang yang digadai. Namun, apakah bisa pinjam uang di Pegadaian tanpa jaminan?

Bisakah Pinjam Uang Tanpa Jaminan di Pegadaian?

Dilansir laman Sahabat Pegadaian, sampai saat ini Pegadaian tidak melayani pembiayaan atau pinjaman uang tanpa jaminan. Itu artinya, nasabah yang ingin meminjam uang di Pegadaian harus menyerahkan jaminan.

Lembaga keuangan biasanya memang menetapkan persyaratan berupa adanya jaminan bagi nasabah yang ingin meminjam uang. Namun untuk melakukan pinjaman di Pegadaian, jaminan yang disyaratkan tidak serumit yang dipikirkan orang. Proses pencairan uangnya pun terhitung cepat, tidak begitu lama setelah permohonan pinjamannya disetujui.

Barang yang Bisa Dijadikan Jaminan di Pegadaian

Ada sejumlah barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian. Berikut daftarnya:

1. Kendaraan

Kendaraan roda dua dan empat termasuk barang yang kerap dijadikan jaminan di Pegadaian. Syarat untuk menjadikan kendaraan sebagai jaminan adalah:

• Masa produksi kendaraan minimal 5 tahun terakhir untuk motor, dan 10 tahun untuk mobil.
• Melengkapi surat-surat kendaraan, meliputi BPKB, STNK, dan faktur pembelian.

2. Emas

Simpanan emas berupa batangan maupun perhiasan bisa jadi jaminan untuk meminjam uang. Proses pinjaman hingga dana cair dengan jaminan emas lebih mudah.

Nasabah hanya perlu membawa emas yang ingin digadai beserta identitas diri. Selain emas, barang berharga seperti berlian juga dapat digadaikan dengan persyaratan yang sama.

3. Surat Berharga

Surat berharga berbentuk saham dan obligasi bisa digadaikan untuk mendapatkan dana pinjaman secara cepat. Saham dan obligasi yang dijadikan jaminan dapat berupa tanpa warkat yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

4. Sertifikat

Sertifikat tanah atau rumah setingkat SHM dan HGB juga dapat jadi jaminan gadai. Pinjaman diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau rutin, pengusaha mikro atau kecil, dan petani. Nilai pinjaman yang diterima ditentukan dari PBB dan seberapa strategis letak posisi tanah.

5. Barang Elektronik

Contoh barang elektronik yang bisa menjadi jaminan di Pegadaian antara lain televisi, kulkas, smartphone, laptop, hingga kamera DSLR. Untuk menggadaikan barang elektronik, perhatikan sederet syarat berikut:

• Barang tidak berusia terlalu lama alias tahun produksi masih tergolong baru, sekitar 1 tahun terakhir.
• Barang masih berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kecacatan.
• Menyertakan kuitansi pembelian barang.

6. Barang Bermerek

Jika memiliki barang bermerek seperti jam tangan dan tas mewah, nasabah bisa menjadikannya jaminan di Pegadaian. Barang akan disimpan dengan baik di tempat penyimpanan khusus. Sayangnya, penggadaian barang mewah baru bisa dilakukan di cabang Pegadaian tertentu.

7. BPKB Kendaraan

Apabila masih menggunakan kendaraan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nasabah bisa menjadikan BPKB-nya sebagai jaminan. Gadai BPKB bisa dilayani dengan Pinjaman Usaha atau Pinjaman Serbaguna.

Cara Pinjam Uang di Pegadaian

Untuk melakukan peminjaman uang di Pegadaian, nasabah dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

• Siapkan identitas diri berupa KTP dan barang jaminan.
• Kunjungi outlet Pegadaian terdekat.
• Isi formulir pengajuan dengan data diri lengkap sesuai dengan KTP.
• Serahkan barang jaminan kepada petugas penaksir Pegadaian.
• Petugas akan menginfokan uang pinjaman maksimal yang bisa didapatkan.
• Petugas kasir akan memberikan Surat Bukti Gadai (SBG).
• Uang akan diberikan kepada nasabah berupa tunai atau transfer ke rekening.

Perlu diketahui, jenis produk pinjaman di Pegadaian dapat disesuaikan dengan barang jaminan yang dimiliki.

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mendapatkan uang pensiun seumur hidup. Penyaluran uang pensiun secara simbolis dilakukan PT Taspen di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp477,5 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka itu sudah tercapai sekira 97,1 persen dari target APBN 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengakui realisasi itu turun 3,4 persen secara year on year (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2023 lalu yang tercatat Rp494,4 triliun.

"Kinerja PNBP secara umum pencapaiannya sudah mencapai 97,1 persen, ini sebetulnya sudah sangat cukup tinggi. Ini memang ada kontraksi tentu karena deviasi lifting," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Anggito menuturkan, realisasi PNBP utamanya disumbang oleh peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Katanya, pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan pendapatan BLU mengalami peningkatan.

Secara rinci, pendapatan KND hingga Oktober 2024 mencapai Rp79,7 triliun atau sekitar 92,8 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini tumbuh 7,5 persen yoy dari setoran dividen BUMN perbankan atas peningkatan kinerja keuangan.

Sejalan dengan peningkatan KND, realisasi PNBP dari BLU juga mencatatkan tren kenaikan yakni sebesar 13,2 persen menjadi sebesar Rp81,6 triliun atau sekitar 97,9 persen dari target APBN 2024. Tren positif tersebut terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan Rumah Sakit (RS) dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

"Namun, pendapatan BLU pengelola dana khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit mengalami pelambatan 18,6 persen yoy," kata dia.

Anggito menambahkan, realisasi PNBP lainnya juga rercatat mengalami kontraksi sebesar 6,4 persen menjadi sebesar Rp125 triliun atau sekitar 108,5 persen dari target APBN 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan dari menurunnya pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batu bara, serta penurunan Pendapatan PNBP K/L terutama dari pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo.

Selanjutnya, setoran PNBP dari sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas) per Oktober 2024 mencapai Rp93,9 triliun atau 85,2 persen dari target APBN 2024. Capaian tersebut terkontraksi 4 persen yoy yang dipengaruhi oleh penurunan lifting migas akibat tertundanya onstream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Kemudian, realisasi PNBP dari SDA non-migas mencapai Rp97,5 triliun atau sekitar 100 persen dari target APBN 2024. Nilai ini mengalami kontraksi sebesar 16,6 persen yoy yang dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara sehingga royalti batu bara berkurang 24,9 persen.

(Dhera Arizona)

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan ada dua isu besar yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah di bidang tata ruang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di RI. Adapun dua masalah tersebut yakni One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam Talkshow Tata Ruang sebagai bagian dari Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, hari ini.

"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Nusron menjelaskan, selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.

"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," ujar Nusron.

Isu besar kedua yang ditekankan Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

"Akibatnya tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya. Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih," jelasnya.

"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tapi tetap akuntabel, tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak melahirkan malapetaka apalagi menjadi bencana. Begitu juga dengan PKKPR, bagaimana caranya supaya dalam waktu ini urusan PKKPR menjadi selesai dengan catatan dengan tetap compliant ada unsur mitigasi risiko, akurat, dan akuntabel. Sehingga PKKPR-nya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertahankan ekosistem yang sudah ada," sambungnya.

Terkait dengan Talkshow yang berlangsung, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 200 orang secara luring maupun daring. Dia berharap, forum ini dapat menjaring masukan seluas-luasnya untuk penguatan perencanaan tata ruang di masa depan, termasuk penetapan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua," ucap Dwi Hariyawan.

Sebagai informasi, Talkshow yang membahas One Spatial Planning Policy ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Rosiana Silalahi. Hadir sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.

Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penanggap, perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 477,5 triliun hingga Oktober 2024. Realisasi ini hampir mencapai target atau setara 97,1% dari target APBN.

Realisasi PNBP ini turun 3,4% jika dibandingkan periode sama pada tahun lalu sebesar Rp 494,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, penurunan setoran PNBP ini disebabkan oleh deviasi lifting minyak dan gas bumi serta penurunan harga komoditas.

"Memang ada kontraksi ya, tentu tadi karena deviasi lifting dan kemudian ada moderasi harga formula dan tetapan harga batubara acuan yang kemudian menjadi faktor dominan dalam menekan pencapaian PNBP," ujar Anggito dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Tercatat, PNBP SDA migas sebesar Rp 93,9 triliun atau terkontraksi 4,0% yang dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Sementara itu, penerimaan SDA non migas tercatat sebesar Rp 97,5 triliun atau terkontraksi 16,6% yang dipengaruhi oleh moderasi harga batubara sehingga royalti batubara berkurang 24,9%.

"Ini sudah mencapai 100% (dari target). Sekali lagi, meskipun demikian ini ada faktor dari menarik pendapatan karena sektor minerba terkait dengan harga batubara acuan," katanya.

Di sisi lain, pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) mencapai Rp 79,7 triliun atau tumbuh 7,5% yang utamanya berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan.

Kemudian, PNBP lainnya tercatat Rp 125 triliun atau terkontraksi 6,4% yoy yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batubara, serta penurunan pendapatan PNBP K/L atas pendapatan yang tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo.

Dan terakhir, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang mencapai Rp 81,6 triliun atau tumbuh 13,2% yoy. Realisasi ini disebabkan utamanya berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, layanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

Namun, pendapatan BLU Pengelola Dana khususnya pendapatan pengutan ekspor sawit mengalami perlambatan 18,6% yoy.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan terpilih kembali Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu neraca perdagangan Indonesia. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku optimistis neraca perdagangan Indonesia tidak terjadi masalah.

Budi mengatakan berkaca pada era kepemimpinan Donald Trump pada 2017-2021 lalu, neraca perdagangan Indonesia terus meningkat. Dia pun percaya diri ke depan tidak ada hambatan bagi perdagangan Indonesia.

"Ya selama ini pengalaman yang sudah waktu Donald Trump kan juga naik. Jadi selama ini sih nggak ada perubahan. Tidak ada hambatan ya bagi kita, belum terasa, tapi saya pikir sih kita optimis nggak ada masalah apa-apa," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) mengalami surplus selama lima tahun terakhir. Neraca perdagangan dikatakan surplus jika nilai impor lebih kecil dari nilai ekspor.

Neraca perdagangan Indonesia dengan AS pada 2019 surplus sebesar US$ 8 miliar. Pada 2020 mencapai US$ 10 miliar. Nilainya meningkat terus pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar US$ 14 miliar dan US$ 16 miliar.

"Memang kan isunya kan akan ada biaya masuk tambahan ya, tapi saya pikir kalau dulu kan kita juga ekspor kita meningkat terus waktu Donald Trump. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu," jelas Budi.

Sebelumnya, Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump telah menyatakan kemenangan atas pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Di depan khalayak, Trump sudah mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika yang telah memilihnya sebagai Presiden ke-47. Ia juga mengaku akan berjuang untuk rakyat dan masa depan AS dengan seluruh nafasnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika atas kehormatan luar biasa karena terpilih menjadi presiden yang ke-47," kata Trump dikutip dari Sky News, Rabu (6/11/2024).

Lihat juga video: Biden Janji Transisi Pemerintahan ke Trump Akan Damai dan Tertib

[Gambas:Video 20detik]

PT Taspen baru saja memberikan penyaluran manfaat pensiun kepada Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi). Penyaluran ini secara simbolis dilakukan di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Dalam unggahannya di Instagram @taspen, dilihat Jumat (8/11/2024), perusahaan memamerkan penyerahan manfaat program pensiun yang dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi dan Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri kepada Jokowi.

Jokowi sendiri bakal menerima manfaat pensiun setiap bulan melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

"TASPEN menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan yang proaktif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yang memasuki masa pensiun guna menjamin kesejahteraan," tulis Taspen dalam unggahannya.

"Komitmen ini diwujudkan melalui penyaluran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo sebagai penghargaan atas pengabdian beliau kepada negara," lanjut Taspen.

Lantas berapa uang pensiun yang bakal diterima Jokowi sebagai mantan presiden?

Dalam catatan detikcom, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi," kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

"Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045," jelas Nusron.

Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

"Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu," imbuh Nusron.

Data BPS menunjukkan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meski, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlah itu tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Merespons hal ini, Pengamat Pendidikan Isa Anshori menyebut, program magang yang dilakukan oleh anak-anak SMK selama kurang lebih 6 bulan harus dimasifkan. Selain itu, Pemprov sebagai pihak yang menaungi SMA/SMK harus giat menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk jaringan anak-anak SMK.

"Pengangguran itu kan orang yang tidak bekerja, dan tidak mendapatkan apa-apa. Masuk ke sana sebetulnya anak-anak itu bekerja, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga, mereka tidak tercatat di data BPS. Rata-rata seperti itu," kata Isa Anshori ketika dikonfirmasi detikJatim, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, memang fakta anak-anak SMK pekerjaan tidak linier. Ia pun mencontohkan bahwa ada anak-anak dengan jurusan elektro tetapi bekerja di toko. Sehingga, tidak terekam oleh catatan kawan-kawan di BPS. Terlebih, ada pula anak-anak SMK yang mungkin membuka usaha sendiri.

"Satu sisi anak SMK tidak cukup belajar itu aja, mereka juga harus banyak dibekali keterampilan vokasional. Banyak kan sekolah sekarang menambahi keterampilan anak-anaknya yang tidak melanjutkan diri ke perguruan tinggi," ujarnya.

Isa tidak ingin melihat data BPS, karena memang data tersebut sudah benar. Namun, dalam realitasnya, pendidikan sistem ganda seperti magang juga tidak linear. Ketika anak-anak magang, tidak banyak keterampilan yang didapatkan.

"Apalagi yang magang di kantor pemerintah, hanya bisa fotocopy, nyatet. Harusnya magang memperdalam keterampilan di situasi kerja. Terutama di kantor pemerintah biasanya tidak linear, sehingga mereka tidak dapat apa yang menjadi pendalaman yang seharusnya dipelajari," urainya.

"Ada pertanyaan besar, kalau program seperti ini ngapain ada magang. Sebaiknya, pemerintah provinsi memperkuat sistem magang, dengan menguatkan keterampilan yang ada di sekolah. Sehingga anak-anak terjaga keselamatannya, dan waktu yang terbuang saat magang bisa dilakukan di sekolah," sambungnya.

Jika memang membutuhkan biaya besar, program magang bisa diawasi dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Perusahaan. Kerjasama tidak berhenti d isitu, kedua belah pihak bisa pula membuat silabus yang memfasilitasi anak-anak untuk terus berkembang.

"Silabus, anak-anak itu setelah magang diharapkan dapat manfaat yang sesuai dengan tempat magang, mendapatkan itu semua sesuai dengan silabus yang diberikan oleh sekolah itu," tandasnya.

Dilansir detikNews, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Menurut data BPS Tahun 2024, ada sekitar 9,01 persen siswa lulusan SMK yang menganggur. Hasil ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan lulusan lain, yakni D1/D2/D3: 4,83 persen, D4/S1/S2/S3: 5,25 persen, SMA: 7,05 persen, SMP: 4,11 persen dan lulusan SD ke bawah: 2,32 persen.

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Video: Permintaan Maaf Suswono soal Janda Nikahi Pengangguran

Tahun 2024 menjadi tahun yang menantang bagi pabrikan otomotif Indonesia. Makin banyak merek yang masuk, namun pasarnya stagnan. Bahkan menciut.

Dalam satu dekade, pasar otomotif Indonesia di sektor roda empat tidak pernah menjauh dari angka satu juta unit. Bahkan dalam dua tahun terakhir tidak tembus pada level tersebut. Tahun ini, Gaikindo merevisi target pasar otomotif Indonesia yang hanya mencapai 850 ribu unit.

Saat pasar yang makin mengecil, banyak pabrikan yang coba menggoda masyarakat Indonesia.

Hyundai salah satunya yang mencoba serius untuk menggarap pasar otomotif Indonesia. Tahun ini masih menjadi musim yang menantang.

"Tahun 2024 market cukup challenging, lebih banyak dipengaruhi faktor makro," kata Chief Marketing Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Budi Nur Mukmin saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat.

Memang pasar otomotif mengalami tekanan ekonomi di tengah kenaikan suku bunga dan situasi global yang tak menentu. Penjualan mobil sudah muram jika dibanding tahun lalu.

"Kondisi geopolitik tidak bagus, ketika perang terjadi efek ke suku bunga, efek nilai tukar juga tidak bersahabat. Itu yang membuat masyarakat cenderung hati-hati untuk membelanjakan uangnya untuk beli mobil," kata dia.

"Apalagi sebagian konsumen kita ternyata membeli mobil itu dengan fasilitas kredit. Jadi ketika membeli mobil dengan fasilitas kredit, ada sisi risiko ketika mereka akan melakukan transaksi, jadi itu yang membuat market tahun ini tidak bergairah, meskipun kita terus mendorong dengan adanya produk-produk baru, kemudian ada banyak merek baru yang muncul di Indonesia," jelasnya lagi.

Mengutip paparan LPEM (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat) FEB UI beberapa waktu lalu, pendapatan per kapita orang Indonesia naik tipis per tahun 3,65 persen, - masih berada dalam kelompok negara berpendapatan menengah-atas awal.

Pendapat per kapita yang naik tipis tersebut disebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara lima persen dalam kurun waktu periode 2015-2022. Ini menjadi salah satu penyebab penjualan mobil di Indonesia stagnan di level satu juta unit.

Penjualan mobil tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 1.229.811 unit. Tetapi angkanya terus merosot di tahun berikutnya namun tetap berada di level satu jutaan.

Ada faktor yang mendorong penjualan mobil di Indonesia bisa tembus 1,2 juta. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 tumbuh sebesar 5,78 persen.

Kemudian munculnya mobil LCGC yang berhasil mendongkrak penjualan mobil di Indonesia mencapai angka satu juta unit per tahunnya. Bertahun-tahun LCGC selalu masuk dalam jejeran mobil terlaris.

Pasar otomotif masih berada di level satu juta atau malah berkurang jika pemerintah tidak memiliki proyeksi untuk menumbuhkan pasar. Padahal kolaborasi pemerintah dan pabrikan ini tercermin dari produk Low Cost Green Car (LCGC).

"Kita harus ingat, market tumbuh itu karena dua hal, pertama produsen memperkenalkan produk baru, Avanza diperkenalkan oleh Toyota itu market naik 400 ribu (unit). Market tumbuh tahun 2012, market tumbuh ada regulasi pemerintah terkait LCGC, dapat satu juta," kata Chief Operating Officer PT HMID Fransicus Soerjopranoto dalam kesempatan yang sama.

"Kalau nggak ada dua itu, mana bisa market Indonesia tumbuh. Pemainnya nggak mau memperkenalkan produk baru, goverment regulation-nya tidak ada yang mendukung," jelas dia.

Data Penjualan mobil wholesales dalam Beberapa Tahun Terakhir:

2024: 633.218 unit (Januari - September)
2023: 1.005.802 unit
2022: 1.048.040 unit
2021: 887.202 unit
2020: 532.407 unit
2019: 1.030.120 unit
2018: 1.151.308 unit
2017: 1.077.364 unit
2016: 1.062.694 unit
2015: 1.013.518 unit
2014: 1.208.019 unit
2013: 1.229.811 unit

Video: Hyundai Construction Seoul Digerebek Kejaksaan Imbas Suap Eks Bupati Cirebon

Video: Hyundai Construction Seoul Digerebek Kejaksaan Imbas Suap Eks Bupati Cirebon

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.