Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, bersama Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dan Bahlil Lahadalia, menyepakati solusi strategis sesuai AD/ART organisasi.

Kesepakatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan integritas organisasi dan memastikan keberlanjutan Kadin Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin (27/9/2024).

Arsjad mengatakan bahwa solusi yang dicapai dalam pertemuan ini menegaskan komitmen untuk tetap berpegang teguh pada aturan organisasi, terutama Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia dan Keppres No. 18/2022.

"Kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah dengan semangat kebersamaan untuk menyelesaikan dinamika internal serta memperjuangkan kemajuan ekonomi nasional," ujarnya dilansir dari siaran pers Kadin Indonesia, Sabtu (28/9/2024),

Arsjad Rasjid menegaskan bahwa Kadin Indonesia, baik di pusat maupun daerah, akan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, buruh, dan profesional, sambungnya, Kadin Indonesia siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Dengan komitmen ini, Kadin Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan bersama: Satu Kadin, Satu Indonesia, dan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Disparitas harga di wilayah Indonesia timur makin tinggi yang disebabkan pasokan sejumlah komoditas pangan yang masih mengalami defisit.

Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Slampua), dalam rangka menjaga kestabilan pasokan antarwaktu dan mengurangi disparitas harga antardaerah.

Hal itu diupayakan melalui berbagai program pengendalian inflasi, di antaranya peningkatan kerja sama antar daerah (KAD) intra Sulampua dan antarwilayah, pengembangan sistem neraca pangan hingga tingkat kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sulampua, serta perluasan programMini Distribution Center(MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar utama secara berkala guna menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi pangan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa inflasi di Sulampua masih tetap terjaga, tetapi biaya distribusi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian harga terkhusus pada daerah nonsentra produksi.

Sebagian daerah di Sulampua kata Destry masih mengalami defisit pasokan beras, bawang merah, dan cabai sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah, baik dari intra Sulampua maupun dari luar Sulampua.

“Kondisi tersebut mempengaruhi tingginya disparitas harga antarprovinsi di Sulampua,” katanya, dikutip melalui keterangan resmi, Jumat (27/9/2024).

Selain itu, Destry mengatakan, risiko anomali cuaca dan belum optimalnya sarana prasarana penunjang produksi pangan turut berpotensi meningkatkan risiko volatilitas harga.

Oleh karena itu, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) menurutnya perlu terus diperkuat, diantaranya untuk mendorong KAD dan perluasan MDC atau kios pengendali inflasi.

Destry menambahkan, upaya untuk terus mengendalikan inflasi pangan tidak hanya dilakukan pada saat harga komoditas meningkat, tetapi juga saat harga menurun, dimana program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan di daerah sebagaiofftakerperlu terus didorong.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan bahwa beberapa upaya untuk mendorong stabilisasi pasokan pangan antarwaktu yaitu melalui program penguatan infrastruktur sarana dan prasarana, revitalisasiRice Milling Unit(RMU) beras, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pada petani dan petugas penyuluh lapangan.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan peran BUMD pangan sebagaiofftakerpetani atau distributor untuk memberikan kepastian harga dan stabilitas stok pangan daerah.

Pj. Gubernur Gorontalo, Mohammad Rudy Salahuddin menambahkan, GNPIP merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kerja sama TPID di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di wilayah Sulampua.

“TPID Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil Rakor TPIP-TPID wilayah Sulampua melalui sinergi bersama menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membidik kontribusi industri halal dapat menjadi sumber mesin pertumbuhan ekonomi nasional baru di masa mendatang.

Meskipun, dari sektor industri pengolahan, industri halal juga menunjukkan kinerja yang positif. Pada triwulan I tahun 2024, sektor unggulanHalal Value Chain(HVC) tumbuh 1,94% (year-on-year/yoy).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor unggulan halal di antaranya yaitu makanan dan minuman halal sertamodest fashionmencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,87% yoy dan 3,81% yoy.

“Ini menunjukkan bahwa di masa depan, pertumbuhan ekonomi nasional dapat didominasi oleh ekonomi syariah melalui perkembangan industri halal,” kata Agus di agenda Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2024, Jumat (27/9/2024).

Dia mengungkap potensi ekonomi syariah dan industri halal sangat besar. Hal ini tercerminkan dari data State of the Global Islamic Report (SGIER) edisi 2023/2024 yang menunjukkan jumlah konsumsi produk halal di dunia diperkirakan mencapai US$2,4 triliun pada 2024.

Tak hanya itu, dari daraPew Research Center’s Forum on Religion and Public Lifememprediksi jumlah populasi penduduk muslim di dunia akan terus bertambah hingga mencapai 2,2 miliar jiwa atau 26,5% dari total populasi dunia pada 2030.

Menurut dia, peningkatan angka tersebut dinilai sejalan dengan pertumbuhan pada permintaan produk industri halal.

“Sehingga, Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar kedua di dunia, yang mencapai 241,7 juta jiwa, memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi syariah dan industri halal,” terangnya.

Lebih lanjut, Agus menyebut posisi ekonomi syariah Indonesia di tataran global terus meningkat di berbagai sektor. Tahun lalu, secara keseluruhan Indonesia berhasil naik satu peringkat menjadi posisi ketiga pada Global Islamic Economy Indicator dalam SGIER 2023/2024 yang dirilis oleh Dinar Standard.

Namun, Indonesia masih kalah dari Malaysia dan Arab Saudi, kendati demikian mampu melampaui posisi Uni Arab Emirat dan Bahrain.

“Dari lima indikator penilaian, terdapat tiga indikator yang menopang kenaikan tersebut dan berkorelasi dengan upaya Kementerian Perindustrian di sektor industri halal,” terangnya.

Pertama, Indonesia berhasil naik tiga peringkat menjadi posisi kelima pada sektor industri farmasi dan kosmetik halal. Kedua, pada sektor industri makanan halal, Indonesia menempati peringkat ketiga, mengungguli Turki, Singapura, dan Thailand. Ketiga, pada sektormodest fashion, Indonesia menempati level ketiga, melewati Singapura dan Italia.

“Kita tidak mau menjadikan Indonesia hanya sebagai psar, kita harus mempersiapkan diri agar mandiri dan mengurangi impor dan jadi tuan rumah di negara sendiri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Arsjad Rasjid buka suara setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Anindya Bakrie pada siang ini di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021—2026 versi Munas VII itu menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan seluruh pihak kepada Kadin indonesia.

“Kami kini telah memperoleh solusi. Solusi yang tegak lurus aturan. Solusi yang diambil dalam dalam diskusi yang sangat hangat,” ujarnya dalam postingan di akun media sosial X @arsjadrasjid pada Jumat (27/9/2024) pukul 21.56 WIB.

Dalam video yang diunggah, Arsjad menyampaikan solusi tersebut sejalan dengan semangat yang sama untuk kemajuan perekonomian indonesia yang akhirnya menyejahterakan bangsa indonesia.

“Di Jumat berkah ini, saya bersama mas Anin [Anindya Bakrie] bertemu dengan Pak Bahlil [Bahlil Lahadalia]. Kami duduk bersama saling mendengarkan dan berdiskusi,” imbuh Arsjad.

Tanpa menjelaskan solusi yang dimaksud, dia melanjutkan Kadin Indonesia—baik di pusat maupun daerah—akan terus fokus sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

Menurutnya, Kadin Indonesia percaya pemerintah, pelaku usaha, buruh, dan profesional dengan bergotong royong mampu menghadapi tantangan ekonomi mendatang.

“Untuk satu Kadin, satu Indonesia, dan satu masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

Seperti diketahui, Kadin Indonesia sedang mengalami polemik dualisme kepemimpinan. Diberitakan sebelumnya, kisruh yang terjadi dalam tubuh organisasi itu bermula ketika Anindya Bakrie ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 yang digelar pada 14 September 2024.

Munaslub ini lantas menggeser posisi Arsjad Rasjid yang terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui hasil Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara untuk periode 2021-2026.

Dalam video berbeda yang diperoleh Bisnis, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pernyataan setelah bertemu dengan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Bahlil menyebut Arsjad dan Anindya yang sempat berseteru memperebutkan kursi Ketua Umum Kadin tersebut telah berdamai dan insaf.

“Ini sahabat saya Pak Arsjad dan Pak Anin dan dua-duanya sudah insaf untuk menjalankan organisasi yang baik dan mereka berdua sudah paten,” jelasnya di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Bahlil menegaskan, baik Arsjad dan Anindya sudah sepakat untuk membawa Kadin menjadi lebih baik ke depannya.

Menyambut pernyataan Bahlil, Arsjad Rasjid mengaku senang telah dipertemukan dengan Anindya. Dia juga menyebut telah sepakat untuk bekerja sama membawa Kadin menjadi lebih baik.

“Saya sangat senang sekali bisa bersama dengan Pak Menteri dan juga sahabat saya Pak Anin. Kita di jalan di suatu proses yang di mana kita melihat untuk bisa memastikan Kadin bisa lebih baik ke depannya,” imbuhnya.

Senada, Anindya juga berharap ke depan dirinya dapat membawa Kadin menjadi lebih maju serta dapat memberikan kontribusi baik bagi perekonomian RI.

“Terima kasih Pak Menteri, Pak Arsjad mudah-mudahan Kadin semakin maju, apa yang kita buat selama ini sudah baik, bersama-sama kita bikin lebih baik lagi,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid untuk sepakat bahwa organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hanya ada satu.

Berdasarkan penggalan video yang diterima Bisnis, Bahlil menekankan bahwa tak boleh ada dua Kadin di republik ini.

“Hari ini, di hari Jumat saya menjadi juru untuk makan bareng. Oke, Kadin satu tidak boleh dua setuju tidak?” tanya Bahlil kepada Arsjad dan Anindya saat melakukan pertemuan di rumah Dinasnya, Jumat (27/9/2024).

Pertanyaan tegas Bahlil itu lantas disambut kompak baik oleh Anindya dan Arsjad. Keduanya yang sempat berduel memperebutkan status Ketua Umum Kadin itu mendadak sepakat.

“Setuju,” ujar Anindya dan Arsjad.

Di samping itu, Bahlil juga mematahkan isu dualisme antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie di tubuh Kadin.

Bahlil menyebut, Anindya dan Arsjad sejatinya merupakan kawan karib. Dia juga mengatakan kedua figur besar Kadin itu dapat dewasa membawa ketentraman.

“Mereka dua ini sahabat sebenarnya cuma ada yang tukang goreng, tapi saya yakin mereka dua ini dewasa untuk kebaikan Kadin, rakyat, bangsa, dan negara,” pungkas Bahlil.

Pertemuan Arsjad dan Anindya ini sontak mengejutkan publik. Pasalnya, sebelumnya Kadin kubu Arsjad Rasjid telah mengumumkan bahwa bakal mengambil langkah hukum menuntut pembatalan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 – 2029.

Dua hari sebelumnya, Kuasa Hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa langkah hukum itu diambil guna memastikan keutuhan Kadin Indonesia.

Dalam tuntutan itu, Hamdan Zoelva mendesak hanya terdapat satu Kadin yang sah sebagaimana telah ditetapkan dalam Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Kami akan lakukan langkah hukum untuk meminta pembatalan hasil Munaslub di pengadilan dalam waktu secepat mungkin,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Namun demikian, kabar mengenai melembeknya tuntutan Arsjad Rasjid sempat diungkapkan oleh Anindya Bakrie. Di mana, dia mengaku optimis Kadin akan kembali bersatu di tengah masalah dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menjelaskan, Munaslub Kadin merupakan forum dan lembaga tertinggi yang diusung oleh asosiasi usaha dan juga Kadin Provinsi. Dia mengatakan, pihak tersebut sudah membuat steering committee dan organizing commitee (SCOC) masing-masing dan hasilnya pun juga telah terlihat.

Di sisi lain, Anin menyebut peluang Kadin untuk kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang sama masih terbuka ke depannya. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Ada satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid untuk sepakat bahwa organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hanya ada satu.

Berdasarkan penggalan video yang diterima Bisnis, Bahlil menekankan bahwa tak boleh ada dua Kadin di republik ini.

“Hari ini, di hari Jumat saya menjadi juru untuk makan bareng. Oke, Kadin satu tidak boleh dua setuju tidak?” tanya Bahlil kepada Arsjad dan Anindya saat melakukan pertemuan di rumah Dinasnya, Jumat (27/9/2024).

Pertanyaan tegas Bahlil itu lantas disambut kompak baik oleh Anindya dan Arsjad. Keduanya yang sempat berduel memperebutkan status Ketua Umum Kadin itu mendadak sepakat.

“Setuju,” ujar Anindya dan Arsjad.

Di samping itu, Bahlil juga mematahkan isu dualisme antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie di tubuh Kadin.

Bahlil menyebut, Anindya dan Arsjad sejatinya merupakan kawan karib. Dia juga mengatakan kedua figur besar Kadin itu dapat dewasa membawa ketentraman.

“Mereka dua ini sahabat sebenarnya cuma ada yang tukang goreng, tapi saya yakin mereka dua ini dewasa untuk kebaikan Kadin, rakyat, bangsa, dan negara,” pungkas Bahlil.

Pertemuan Arsjad dan Anindya ini sontak mengejutkan publik. Pasalnya, sebelumnya Kadin kubu Arsjad Rasjid telah mengumumkan bahwa bakal mengambil langkah hukum menuntut pembatalan keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 – 2029.

Dua hari sebelumnya, Kuasa Hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva menyatakan bahwa langkah hukum itu diambil guna memastikan keutuhan Kadin Indonesia.

Dalam tuntutan itu, Hamdan Zoelva mendesak hanya terdapat satu Kadin yang sah sebagaimana telah ditetapkan dalam Munas VIII di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Kami akan lakukan langkah hukum untuk meminta pembatalan hasil Munaslub di pengadilan dalam waktu secepat mungkin,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Namun demikian, kabar mengenai melembeknya tuntutan Arsjad Rasjid sempat diungkapkan oleh Anindya Bakrie. Di mana, dia mengaku optimis Kadin akan kembali bersatu di tengah masalah dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menjelaskan, Munaslub Kadin merupakan forum dan lembaga tertinggi yang diusung oleh asosiasi usaha dan juga Kadin Provinsi. Dia mengatakan, pihak tersebut sudah membuat steering committee dan organizing commitee (SCOC) masing-masing dan hasilnya pun juga telah terlihat.

Di sisi lain, Anin menyebut peluang Kadin untuk kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang sama masih terbuka ke depannya. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Ada satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku usaha menilai permintaan pemerintah perihal pengubahan sumber energi di pemurnian mineral atau smelter dari pembangkit berbasis batu bara ke energi baru terbarukan (EBT) sulit terealisasi dalam waktu dekat.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I), Haykal Hubeis mengatakan industri masih dihadapi sejumlah tantangan untuk mengganti sumber listrik dengan pembangkit listrik EBT.

"Jika ditanya kesiapan di sisi smelter maka jawabannya sebagian besar smelter belum siap," kata Haykal kepada Bisnis, Jumat (27/9/2024).

Setidaknya terdapat tiga alasan yang membuat industri smelter saat ini belum dapat mengkonversi penggunaan listrik ke EBT. Pertama, kebutuhan investasi atau modal untuk infrastruktur baru yang mendukung EBT seperti tenaga surya, angin, dan geothermal.

Untuk melakukan penyesuaian teknologi dan major equipment yang berbasis batu bara dengan yang berbasis EBT membutuhkan investasi yang tidak murah dan tidak mudah, terlebih untuk smelter berskala menengah.

"Kedua, karena penggunaan energi pada smelter sangat besar maka stabilitas pasokan menjadi krusial," jelasnya.

Di sisi lain, dia juga menyoroti banyak temuan yang mengatakan bahwa stabilitas pasokan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin belum sampai pada tahap dapat diandalkan seperti batu bara.

"Sehingga wajar jika pengusaha smelter ragu apakah EBT mampu menjamin suplai energi yang konsisten," imbuhnya.

Ketiga, kesiapan infrastruktur pendukung untuk EBT, seperti jaringan listrik atau penyimpanan energi yang dinilai masih ada keterbatasan di sejumlah wilayah di mana industri-industri smelter berada.

"Jadi saya kira meski secara umum ada keinginan konversi ke EBT sebagai dukungan environmental sustainability dan regulasi pemerintah, namun sebagian besar di antara pelaku industri masih ragu atas kesiapan mereka sendiri," terangnya.

Tak hanya itu, terdapat tantangan lainnya adalah bagaimana pemerintah menyajikan regulasi dan kebijakan terkait EBT itu sendiri khususnya yang berkaitan dengan tarif di sektor industri.

Lebih lanjut, tantangan sumber daya manusia (SDM). Sebab, teknologi berbasis EBT butuh tenaga kerja dengan keterampilan khusus.

"Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi EBT di industri smelter di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan koordinasi antara pemerintah, industri, serta penyedia teknologi dan energi," jelasnya.

Terlebih, sumber daya energi yang diperlukan pada kapasitas produksi smelter berbeda-beda, makin besar kapasitas makin besar energinya. Jenis bahan baku mineral yang diproses pun menentukan sumberdaya yang diperlukan dan efisiensi teknologi di masing-masing smelter memengaruhi kebutuhan energi.

"Yang dibutuhkan adalah kestabilan pasokan energi, dukungan infrastruktur, teknologi yang proven, SDM yang kompeten," terangnya.

Tak hanya itu, stimulus lain yang dapat mendorong industri smelter agar lebih hijau misalnya insentif pajak dan pembebasan bea masuk mesin.

Haykal juga menyebut stimulus lain berupa subsidi bagi pihak yang melakukan investasi EBT hingga memberlakukan tarif yang menarik apabila ada kelebihan pasokan.

"Stimulus efektif dan regulasi terarah dapat mempercepat konversi tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Jepang turut angkat bicara terkait program makan bergizi gratis bagi anak sekolah yang dicanangkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Atase Pers Kedutaan Besar Jepang di Indonesia Ryutaro Kubo, menyebut negaranya siap membantu Indonesia menjalankan program tersebut jika diminta. Pasalnya, Jepang telah memiliki program serupa yang telah dijalankan selama lebih dari 100 tahun.

“Kami sudah punya program yang sama bernama Kyushoku, dimulai sejak 1899. Awalnya program itu dijalankan sebagai bantuan kepada anak-anak dari keluarga miskin,” jelas Kubo dalam Media Visit Kedutaan Besar Jepang di Indonesia ke Bisnis Indonesia, dikutip Jumat (27/9/2024).

Kubo menyebut, Kyushoku tidak hanya dianggap sebagai program makan siang gratis di Jepang, melainkan juga sebagai salah satu bentuk pendidikan untuk anak-anak sekolah. Dia menuturkan, program itu juga dilakukan untuk mengembangkan kemandirian, kedisiplinan, dan kesopanan warga Jepang sejak dini.

Oleh karena itu, Kubo menyebut Jepang siap berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait implementasi dan kebijakan-kebijakan terkait program makan bergizi gratis. Menurutnya, Jepang telah memiliki pengalaman yang banyak terkait bidang ini dan dapat membantu Indonesia menjalankan program serupa ke depannya.

“Pasti ada komunikasi dengan Indonesia ke depannya. Jepang telah memahami program ini dan bisa membantu kebijakan Pak Prabowo soal makan siang gratis,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto mengklaim program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto bisa memberi dampak positif.

Wiranto juga mengatakan bahwa program makan siang gratis bisa mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta produksi pangan lokal. Dia menjelaskan, program seperti ini memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, setiap bahan pangan yang digunakan dalam program makan siang gratis seharusnya berasal dari petani lokal dan diproduksi oleh pelaku UMKM di daerah. Hal ini diyakini akan meningkatkan pendapatan mereka sekaligus menjaga ketahanan pangan.

"Ini adalah inisiatif yang sangat baik dari Pak Prabowo. Namun, saya menekankan pentingnya integrasi dengan ekonomi lokal. Program makan siang gratis ini harus dimanfaatkan untuk mendongkrak UMKM lokal, terutama di sektor makanan dan pertanian," kata Wiranto.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah jadi sorotan usai mempertemukan Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie pada siang ini di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Berdasarkan penggalan video yang diterima Bisnis, Bahlil menyebut Arsjad dan Anindya yang sempat berseteru memperebutkan kursi Ketua Umum Kadin tersebut telah berdamai dan insaf.

“Ini sahabat saya Pak Arsjad dan Pak Anin dan dua-duanya sudah insaf untuk menjalankan organisasi yang baik dan mereka berdua sudah paten,” jelasnya di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Bahlil menegaskan, baik Arsjad dan Anindya sudah sepakat untuk membawa Kadin menjadi lebih baik ke depannya.

Menyambut pernyataan Bahlil, Arsjad Rasjid mengaku senang telah dipertemukan dengan Anindya. Dia juga menyebut telah sepakat untuk bekerja sama membawa Kadin menjadi lebih baik.

“Saya sangat senang sekali bisa bersama dengan Pak Menteri dan juga sahabat saya Pak Anin. Kita di jalan di suatu proses yang di mana kita melihat untuk bisa memastikan Kadin bisa lebih baik ke depannya,” imbuhnya.

Senada, Anindya juga berharap ke depan dirinya dapat membawa Kadin menjadi lebih maju serta dapat memberikan kontribusi baik bagi perekonomian RI.

“Terima kasih Pak Menteri, Pak Arsjad mudah-mudahan Kadin semakin maju, apa yang kita buat selama ini sudah baik, bersama-sama kita bikin lebih baik lagi,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri PerindustrianAgus Gumiwang Kartasasmita menanggapi isu dirinya kembali menempati posisi serupa di kabinet baru pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sosok yang juga sempat menempati kursi Menteri Sosial pada periode 2018-2019 itu menanggapi dengan tersenyum sembari memasuki mobil. Dia mengaku belum bisa menjawab pertanyaan terkait kabinet pemerintahan baru nanti.

"Kalau itu saya gak bisa jawab," ujar Agus saat ditemui di ICE BSD usai agenda Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2024, Jumat (27/92024).

Dalam beberapa kesempatan, Agus juga menanggapi pertanyaan serupa juga dengan tersenyum. Pada kesempatan kali ini, dalam sambutannya, Agus menerangkan bahwa waktunya sebagai Menteri Perindustrian tinggal menghitung hari.

Dia pun menitipkan sejumlah kebijakan dan upaya Kemenperin yang harus terus dilakukan untuk membuat industri dalam negeri terus berkembang.

"Di Kemenperin waktu saya tinggal sebulan, saya titipkan bahwa dalam kepemimpinan ke depan harus dilajukan atau dicari pendekatan dengan kementerian lain," jelasnya.

Salah satu yang disoroti misalnya, serapan produk lokal di berbagai proyek maupun industri pengguna. Misalnya, penggunaan produk furnitur, makanan dan minuman untuk hotel, restauran, dan kafe atau catering (Horeca).

"Itu masing-masing hotel harus ada minimum level dari penyerapan idnsutri dalam negeri, nanti bisa dirumuskan misalnya dalam bentuk PP atau Perpres, ini harus keputusan bersama dengan kabinet juga," tuturnya.

Selain itu, dia juga mendorong kegiatan business matching untuk terus dilakukan antar industri. Sebab, dalam agenda yang diselenggarakan Kemenperin beberapa kali menghasilkan kontrak yang bersifat ekspor.

Tak hanya itu, dia juga meminta penyelenggaraan IHYA dapat berlanjut untuk memajukan industri halal nasional. Agus berharap Indonesia tak hanya sekadar dijadikan pasar, namun negara produsen untuk ekspor ke berbagai negara.

"IHYA harus menjadi branding untuk kemajuan sektor industri halal di Indonesia, IHYA juga harus bisa representasikan visi Indonesia sebagai pusat produksi halal terkemuka No 1 di Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat tembus hingga 5%.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo – Gibran Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Taufan Rahmadi menjelaskan bahwa pertumbuhan kontribusi terhadap PDB itu optimis diraih dengan terus menjaga kinerja holding BUMN Pariwisata yakni In Journey.

“Menurut saya, dengan pergerakan yang dilakukan BUMN dengan BUMN pariwisatanya ini kontribusi ini bisa Insya Allah, kalau menurut saya bisa mencapai kembali ke angka 5%. Kita berusaha itu,” jelasnya dalam acara Era Baru Pariwisata: Revitalisasi Pasca-Covid di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Taufan menegaskan, target itu dibidik untuk memulihkan kembali kinerja sektor pariwisata pasca Covid-19. Di mana, dalam kurun waktu 2017 – 2019 kontribusi pariwisata terhadap PDB RI dapat tembus 5,2%.

Akan tetapi kondisinya saat ini terus menurun, pada periode pandemi (2019 – 2021) sektor pariwisata berkontribusi sebesar 4% terhadap PDB. Sedangkan pada 2021 – 2023 kontribusi PDB sektor ini tercatat makin turun ke level 3,8%.

“Terlebih lagi, ekonomi paling tidak bisa yakin setelah pergantian pemerintahan, semua kepastian semakin jelas, ekonomi sudah tau skema, strukturnya, itu akan mempercepat progres dari sektor pariwisata agar lebih berjalan dengan baik,” jelasnya.

Adapun sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mematok target kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektor pariwisata menjadi 4,6% pada tahun pertama Prabowo – Gibran menjabat.

Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan nilai devisa pariwisata sebesar US$22,10 miliar. Target tersebut tercantum dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah (RKP) 2025.

“Pada 2025, kontribusi produk domestik bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,6% serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US$22,10 miliar,” demikian bunyi dokumen tersebut, dikutip Selasa (23/4/2024).

Senada, Bappenas juga berharap pulihnya perjalanan global bakal menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di 2025. Di mana, arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap proses negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dapat segera dirampungkan seiring dengan potensinya untuk mengerek naik investasi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah untuk menyelesaikan perjanjian dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa ini. Pasalnya, proses negosiasi tersebut telah berjalan selama sekitar 9 tahun dan melalui 19 putaran perundingan.

"Perjanjian ini memang bukan hal yang mudah, semoga bisa cepat diselesaikan karena ini juga bisa membantu Indonesia," kata Shinta pada Press Briefing Indonesia Europe Business Forum di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta pada Jumat (27/9/2024).

Shinta menyebut perjanjian dagang tersebut tidak hanya dapat membuka akses pengusaha Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Sebagai perjanjian kemitraan yang komprehensif, Shinta menyebut I-EU CEPA juga dapat meningkatkan nilai investasi ke Indonesia.

Dia menuturkan, negara lain di Asia Tenggara yang telah merasakan dampak positif dari perjanjian kemitraan dengan Uni Eropa adalah Vietnam. Shinta mengatakan melalui Vietnam-EU CEPA, negara tersebut mampu meningkatkan aliran modal masuk yang dapat mengerek naik perekonomian.

"Walaupun ini perjanjian dagang, tetapi ternyata Vietnam juga terbantu dari sisi investasinya. Semoga I-EU CEPA ini juga bisa segera diselesaikan sehingga investasi akan semakin besar antara Indonesia dan negara-negara di Uni Eropa," jelas Shinta.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perundingan IEU CEPA telah memasuki putaran ke-19.

Dia menuturkan, Indonesia akan menegaskan posisinya dan memberikan ultimatum terakhir Uni Eropa agar tidak lagi mengubah atau menambah isu-isu baru dan segera meratifikasi kesepakatan tersebut. "Kalau Uni Eropa terus pindah gawangnya, [Indonesia] ada batasnya," kata Airlangga.

Airlangga mengklaim, notabenenya sudah tercapai kesepakatan ihwal isi IEU-CEPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Kendati demikian, kesepakatan tersebut berubah karena kini Uni Eropa memiliki pemerintahan baru.

"Jadi, perundingan yang sudah 9 tahun, yang tadinya kita sudah keputusan, kita akan selesaikan, tetapi new cabinet di sana [pemerintah baru Uni Eropa] tentu punya permintaan baru lagi," jelas Airlangga.