Bisnis.com, JAKARTA – PT Borneo Alumina Indonesia melirik potensi ekspor produk alumina ke China, Jepang, dan negara-negara Eropa seiring beroperasinya proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase I di Kalimantan Barat.

Proyek smelter alumina milik anak usaha PT Inalum dan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) itu telah memasuki tahap commissioning dan ditargetkan berproduksi penuh pada kuartal II/2025. Fasilitas pengolahan bauksit ini memiliki kapasitas produksi hingga 1 juta ton alumina per tahun.

Presiden Direktur Utama Borneo Alumina Indonesia Leonard M Manurung mengatakan bahwa produksi SGAR Mempawah Fase I akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan smelter aluminium milik Inalum terlebih dahulu.

"Saat ini, Inalum sebagai pemegang saham kita tentunya yang membutuhkan alumina itu membutuhkan kurang lebih 600.000 ton alumina per tahun. Nantinya sisanya baru kita serah, kita distribusikan untuk kebutuhan, baik domestik maupun untuk diekspor," ujar Leonard usai meresmikan Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase I, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

Untuk peluang ekspor, Leonard mengatakan bahwa pilihan tujuan negara ekspor saat ini masih beragam. Hal ini lantaran perseroan belum memiliki kontrak jangka panjang untuk ekspor.

Menurut Leonard, beberapa negara yang potensial untuk pasar ekspor alumina, antara lain China, Jepang, dan negara-negara di Eropa.

"Jadi kami masih membuka kesempatan kepada beberapa negara-negara penerima alumina tersebut," katanya.

Lebih lanjut, Leonard menuturkan, kehadiran SGAR Mempawah miliknya sangat strategis untuk menyokong industri aluminium dalam negeri. Selama ini, kata Leonard, sebagian besar kebutuhan alumina sebagai bahan baku aluminium dalam negeri masih dipenuhi dari impor.

"Kebutuhan aluminium kita saat ini kurang lebih 1 juta ton aluminium. Artinya, untuk memenuhi 1 juta ton aluminium kita harus mempunyai pabrik yang ada di dalam negeri. Untuk bisa memenuhi kebutuhan aluminium tersebut maka kita perlu menyediakan alumina sebagai bahan baku produksi," jelasnya.

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa kehadiran SGAR Mempawah akan menghubungkan rantai pasokan antara mineral bijih bauksit dari tambang Antam dengan pabrik peleburan aluminium milik Inalum.

Nantinya, pasokan bijih bauksit SGAR akan dipasok dari tambang Antam di Mempawah dan ke depan juga akan dipasok dari tambang Antam di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

“Total kebutuhan kita untuk 1 tahun adalah 3—3,5 juta ton bauksit yang akan kita terima dari Antam,” pungkas Leonard.

Bisnis.com, JAKARTA – Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni memastikan bahwa pesawat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sukses melakukan pendaratan perdana di Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Raja Juli menyebut proses pendaratan perdana pesawat kepresidenan RI di Bandara IKN itu dilakukan pada sore hari ini dengan lancar dan sempurna.

“Alhamdulillah, pesawat Presiden RI mendarat dengan lancar dan sempurna di Bandara Nusantara,” kata Raja Juli dalam akun Instagram resminya, Selasa (24/9/2024).

Dalam unggahan video yang dibagikan, Jokowi tampak semringah saat turun dari pesawat. Dirinya juga langsung disambut oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Plt. Wakil Kepala OIKN Raja Juli.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membenarkan bahwa dirinya bakal menjajal Bandara IKN untuk pertama kalinya pada hari ini. Dia menjelaskan, rencana dirinya untuk dapat mendarat langsung di Bandara IKN memang telah beberapa kali mengalami pengunduran.

Usai dilakukan uji coba, Jokowi resmi pada hari ini tak lagi mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan saat melakukan kunjungan ke IKN.

“Ya nanti ini kan itu sudah mundur beberapa kali, kami cek kemarin sudah bisa didarati ya nanti akan kita coba nanti untuk mendarat di IKN. Itu bukan bandara VVIP tetapi bandara komersial yang nanti diharapkan bisa digunakan masyarakat umum,” tutur Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, agenda kunjungan Presiden Jokowi ke IKN salah satunya adalah untuk menghadiri langsung groundbreaking tahap 8 di IKN pada Rabu (25/9/2024).

Presiden jokowi akan memimpin langsung groundbreakingtahap ke-8 yang melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menyebut keragaman investasi di Nusantara yang tercermin hingga groundbreaking ke 8.

“Dari 8 Groundbreaking selama setahun sejak GB ke-1 di September 2023 hingga GB ke-8 di September 2024 menunjukkan, bahwa investasi di IKN benar-benar berjalan dan terwujud. Bahkan sudah ada yang beroperasi dan diresmikan," ucap Agung.

Investasi swasta luar negeri masuk pertama kali melalui sektor mix use yaitu Delonix Bravo Investment dari China yang akan membangun hotel, apartemen, kantor, dan pusat perbelanjaan.

Selain itu, Presiden Jokowi juga akan menghadiri groundbreaking dua perusahaan dalam negeri yang berinvestasi di Nusantara yaitu Primahotel Manajemen Indonesia yang akan membangun Hotel Bintang 3, PT Plataran Boga Rasa yang akan membangun Venue.

Sementara itu, dua perusahaan asing yang bermitra dengan perusahaan lokal adalah Australia Independent School yang akan membangun Sekolah Internasional dari jenjang PAUD hingga SMA, dan PT Magnum Investment Nusantara yang akan membangun kawasan hunian & komersial.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengeluarkan aturan mengenai reklamasi tambang di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara, Horas Pasaribu mengatakan, aturan tersebut nantinya akan dimuat dalam bentuk peraturan pemerintah (PP).

“Sedang dibuat kajian dan akan ada PP khusus untuk IKN,” kata Horas di Kantor Minerba, Selasa (24/9/2024).

Horas menuturkan, dalam PP tersebut nantinya terdapat poin-poin yang mengatur terkait dengan reklamasi tambang yang berada disekitar IKN. Namun, dia belum bisamemastikan kapan PP tersebut bakal diterbitkan.

“Ya artinya pengaturan khusus untuk IKN, nanti kita lihat. Kalau kita lihat namanya PP itu kita nggak tahu kapan ditandatangani, apakah presiden sebelumnya atau setelahnya, kita lihat saja,” ujarnya.

Untuk diketahui, Badan Otorita IKN tengah menyusun rancangan pedoman reklamasi dan pascatambang di wilayah IKN.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku dapat melakukan kegiatan produksi sampai dengan berakhir masa perizinannya, dengan syarat pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Reklamasi dan pascatambang adalah contoh dari kewajiban lingkungan dimaksud.

Deputi bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Safitri, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun rancangan pedoman reklamasi dan pascatambang melalui kajian dan pembahasan dengan beberapa pelaku usaha dan instansi pemerintah.

“Pedoman yang disusun ini dimaksudkan untuk mempermudah para pemegang IUP dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sehingga dapat mendukung pencapaian ESG perusahaan. Selain itu agar kegiatan dapat disesuaikan dengan fungsi ruang dan arah kebijakan pembangunan IKN,” ujar Myrna.

Adapun, rancangan pedoman ini memuat antara lain penyusunan dokumen rencana reklamasi dan pascatambang, penataan lahan, revegetasi, pengelolaan lubang tambang, penghitungan biaya dan alternatif pembiayaan.

Pemerintah Australia melalui Asian Development Bank turut memberikan dukungan dalam pelaksanaan kajian dalam penyusunan rancangan pedoman tersebut. Diharapkan pedoman ini sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Sebelumnya, pada 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Persemaian Mentawir di kawasan IKN. Dia mengharapkan keberadaan persemaian Mentawir di IKN dapat mendukung upaya reklamasi lubang bekas tambang di Kalimantan.

“Persemaian yang di sini bukan hanya untuk Ibu Kota Nusantara, sekali lagi, ini juga untuk pulau Kalimantan yang misalnya reklamasi kawasan-kawasan bekas tambang, banyak sekali, lahan-lahan kritis, mau tidak mau harus dihutankan kembali,” kata Jokowi usai meninjau Persemaian Mentawir di Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).

Upaya reklamasi daratan bekas tambang ini, sambung Jokowi, perlu didukung oleh semua pihak. Kepala Negara pun memastikan ketersediaan bibit akan semakin siap dengan keberadaan persemaian Mentawir.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa persemaian Mentawir menjadi bukti komitmen pemerintah yakni pembangunan IKN Nusantara sangat memerhatikan lingkungan.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro menegaskan bahwa bekas lubang tambang di IKN juga bisa difungsikan sebagai sumber air, meskipun tak semuanya.

“Memang tidak semuanya karena PH-nya tidak cukup. Ada yang PH-nya cuma 3, artinya masih banyak logam berat, itu harus dipulihkan. Caranya yang lokasinya itu prime location yang interconnection-nya itu gampang, itu diarahkan untuk ekowisata jadi manfaat setempat memperoleh manfaat dari pemulihannya dan memanfaatkan yang lubang-lubang tambang,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menteri Investasi Rosan Roeslani dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terpilih versi Munaslub, Anindya Bakrie di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Keduanya bakal membahas mengenai peta perdagangan Indonesia 5 tahun ke depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia versi Munaslub Bobby Gafur Umar mengatakan Menteri Perdagangan Zulhas akan hadir bersama dengan jajaran eselon I ke Menara Kadin. Selain Zulhas, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani juga akan ikut menghadiri pertemuan ini.

"Mendag dan jajarannya hadir bertemu kadin dalam rangka mendapatkan masukan sekaligus berdialog terhadap situasi-situasi ekonomi terkini," kata Bobby dalam Perayaan HUT Kadin ke-56 di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Ketua Umum Kadin terpilih Anindya Bakrie juga mengatakan Zulhas dan Kadin juga akan membahas terkait roadmap kerja pemerintah lima tahun ke depan.

Sebelumnya, Anindya Bakrie juga telah bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Anindya mengaku jika pertemuan dengan menteri-menteri akan menjadi salah satu program kerja Kadin ke depan. Dia mengklaim ke depan akan ada menteri-menteri lain yang berdialog dengan Kadin.

Seperti yang diketahui, Anindya sendiri terpilih sebagai Ketua Umum melalui Munaslub, 14 September kemarin. Dia mengatakan esensi Munaslub adalah Kadin dan pemangku kepentingan dapat menjawab tantangan dan peluang 2025.

Putra Aburizal Bakrie tersebut juga mengatakan Indonesia hanya memiliki satu Kadin berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987.

"Terima kasih mandatnya, Dalam undang-undang juga Kadin adalah wadah dunia usaha, artinya Kadin hanya 1, dalam UU hanya satu," kata Anindya saat Perayaan HUT Kadin ke-56 di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menteri Investasi Rosan Roeslani dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terpilih versi Munaslub, Anindya Bakrie di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Keduanya bakal membahas mengenai peta perdagangan Indonesia 5 tahun ke depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia versi Munaslub Bobby Gafur Umar mengatakan Menteri Perdagangan Zulhas akan hadir bersama dengan jajaran eselon I ke Menara Kadin. Selain Zulhas, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani juga akan ikut menghadiri pertemuan ini.

"Mendag dan jajarannya hadir bertemu kadin dalam rangka mendapatkan masukan sekaligus berdialog terhadap situasi-situasi ekonomi terkini," kata Bobby dalam Perayaan HUT Kadin ke-56 di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024).

Ketua Umum Kadin terpilih Anindya Bakrie juga mengatakan Zulhas dan Kadin juga akan membahas terkait roadmap kerja pemerintah lima tahun ke depan.

Sebelumnya, Anindya Bakrie juga telah bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Anindya mengaku jika pertemuan dengan menteri-menteri akan menjadi salah satu program kerja Kadin ke depan. Dia mengklaim ke depan akan ada menteri-menteri lain yang berdialog dengan Kadin.

Seperti yang diketahui, Anindya sendiri terpilih sebagai Ketua Umum melalui Munaslub, 14 September kemarin. Dia mengatakan esensi Munaslub adalah Kadin dan pemangku kepentingan dapat menjawab tantangan dan peluang 2025.

Putra Aburizal Bakrie tersebut juga mengatakan Indonesia hanya memiliki satu Kadin berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987.

"Terima kasih mandatnya, Dalam undang-undang juga Kadin adalah wadah dunia usaha, artinya Kadin hanya 1, dalam UU hanya satu," kata Anindya saat Perayaan HUT Kadin ke-56 di Menara Kadin, Selasa (24/9/2024

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) menargetkan pertumbuhan pendapatan menjadi sebesar Rp2,63 triliun atau naik sebesar 7,85% sepanjang 2024.

Mengutip Laporan Keberlanjutan 2023, SPSL optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha 7,85% pada tahun ini.

Manajemen mengeklaim dukungan penuh dari pemegang saham dan pendampingan intensif yang diberikan oleh dewan komisaris diyakini akan memungkinkan SPSL dalam merealisasikan target-target kinerja tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam RKAP tahun 2024.

SPSL memproyeksikan pendapatan tercatat sebesar Rp2,63 triliun atau tumbuh sekitar 7% dibandingkan dengan capaian 2023 yang sebesar Rp2,44 triliun.

Adapun, untuk laba usaha diprediksi mencapai Rp638,34 miliar dengan laba tahun berjalan mencapai Rp372,48 miliar pada 2024. EBITDA yang dibidik juga berkisar Rp1 triliun.

Selanjutnya, liabilitas SPSL ditargetkan berada di angka Rp7,42 triliun dengan ekuitas sebesar Rp7,16 triliun. Adapun, untuk total aset sepanjang 2024 dibidik sebesar Rp14,58 triliun.

SPSL menyebut pihaknya menargetkan kinerja-kinerja yang konservatif sepanjang 2024 dengan mempertimbangkan capaian kinerja 2023 yang dianggap belum optimal.

Sepajang 2023, SPSL mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp2,44 triliun, lebih tinggi 108% dari target awal yang hanya berada di level Rp2,26 triliun.

Kemudian, beban usaha perseroan mencapai Rp1,7 triliun sepanjang 2023. Alhasil, laba usaha pada 2023 tercatat sebesar Rp734,04 miliar. Adapun, SPSL mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar Rp150,70 miliar pada 2023.

Sepanjang tahun lalu, total liabilitas atau kewajiban tercatat sebesar Rp16,94 triliun dengan ekuitas mencapai Rp2,27 triliun. Aset SPSL sepanjang 2023 tercatat sebesar Rp19,22 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) atau HK mengungkap total kebutuhan dana untuk menyelesaikan 7 ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) mencapai Rp90,44 triliun.

EVP Sekretaris Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menuturkan kebutuhan biaya paling besar yakni untuk melakukan penyelesaian pembangunan JTTS ruas Betung – Tempino – Jambi mencapai Rp21,27 triliun.

“Total kebutuhan dana Pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang sedang dikerjakan mencapai Rp 90,443 triliun,” kata Adjib kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Sementara itu, kebutuhan biaya terbesar kedua yakni untuk penyelesaian ruas Kayu Agung – Palembang – Betung Seksi Palembang – Betung senilai Rp15,02 triliun.

Kemudian, ruas tol Sigli – Banda Aceh sebesar Rp13,55 triliun dan Sp Indralaya – Muara Enim (Seksi Simpang Indralaya – Prabumulih) Rp13,12 triliun.

Percepatan pembangunan Tol Trans Sumatra dilakukan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menegaskan bahwa pemerintah bakal melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol, termasuk Jalan Tol Trans Sumatra.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa infrastruktur seperti jalan bebas hambatan tersebut sangat penting untuk dihadirkan demi meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.

Jokowi juga menekankan bahwa dengan kehadiran Jalan Tol Trans Sumatra akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan ekonomi di Sumata dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh dan meningkatkan multiplier effect dari masyarakat.

“Kami akan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol, termasuk Tol Trans Sumatra sepanjang 2.998 km. yang menyambung nantinya kalau sudah tersambung dari Lampung sampai ke Aceh,” kata Jokowi saat meresmikan Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh Seksi 2, 3, 5 dan 6, Aceh Besar, Senin (9/9/2024).

Sebagai informasi, hingga saat ini Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 1.235 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi. Untuk ruas tol konstruksi sepanjang 390 km dan 845 km ruas tol operasi.

Adapun, ruas yang telah beroperasi secara penuh di antaranya yakni Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140 km), Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (17 km), Tol Pekanbaru – Dumai (132 km), Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 – 6 (49 km).

Kemudian, Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Tanjung Pura (38 km), Tol Bengkulu – Taba Penanjung (17 km), Tol Pekanbaru – Bangkinang (31 km), Tol Bangkinang – XIII Koto Kampar (25 km), Tol Indralaya – Prabumulih (64 km), Tol Indrapura – Kisaran (48 km), Tol Indrapura – Tebing Tinggi – Seberlawan – Sinaksak (74 km).

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan buruh dan petani yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi demo memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (24/9/2024). Massa berkumpul di Kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dan bergerak ke Gedung DPR RI.

Dalam aksinya hari ini, Partai buruh dan SPI menyatakan sikap bahwa reforma agraria dimanipulasi dan melanggar konstitusi. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, sikap ini diambil berdasarkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade ini.

“Reforma agraria dimanipulasi pada kegiatan bukan merombak struktur agraria yang timpang, justru memperlebar ketimpangan agraria itu sendiri,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, pemerintah tidak menjadikan Undang-undang (UU) No.5/1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sama halnya dengan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No.18/2012 tentang Pangan.

Pemerintah kata Henry justru menerbitkan regulasi yang bertentangan, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang isinya tidak hanya semakin mengeksploitasi pekerja tapi juga petani dan rakyat.

Partai Buruh dan SPI pun meminta pemerintah untuk memastikan land reform, yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan permukiman, serta fasilitas sosial bagi rakyat.

Pihaknya juga menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang mengambil tanah rakyat dan membabat hutan hujan Indonesia seperti proyek food estate, dan real estate.

Tak hanya itu, Partai Buruh mendesak pemerintah untuk menghentikan pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah, dan pemberian HGU/HGB/Hak Pakai kepada korporasi, bahkan orang asing yang diusung oleh IMF World Bank dan bersifat Kapitalis dan Neoliberal.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No.IX /2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

“Ini diperkuat dengan harus dicabutnya UU Cipta kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi; menghalangi dilaksanakannya reforma agraria,” ujar Ferri.

Ferri juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani. Menurutnya, pemerintah harus melindungi hak asasi petani, sesuai dengan UU Perlindungan Petani No.19/2013.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, keberadaan Bank Tanah menjadi instrumen kapitalis neoliberal yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia (World Bank).

“Bank Tanah hanyalah cara untuk memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan merampas hak rakyat atas tanah,” tegas Said.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU Cipta Kerja. Pasalnya, regulasi ini dinilai melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria.

“Regulasi ini tak hanya merugikan kalangan buruh, tapi juga petani dan masyarakat kecil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ribuan buruh dan petani yang tergabung dalam Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi demo memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini, Selasa (24/9/2024). Massa berkumpul di Kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dan bergerak ke Gedung DPR RI.

Dalam aksinya hari ini, Partai buruh dan SPI menyatakan sikap bahwa reforma agraria dimanipulasi dan melanggar konstitusi. Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, sikap ini diambil berdasarkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama satu dekade ini.

“Reforma agraria dimanipulasi pada kegiatan bukan merombak struktur agraria yang timpang, justru memperlebar ketimpangan agraria itu sendiri,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Menurutnya, pemerintah tidak menjadikan Undang-undang (UU) No.5/1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai rujukan dari kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sama halnya dengan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan UU No.18/2012 tentang Pangan.

Pemerintah kata Henry justru menerbitkan regulasi yang bertentangan, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja yang isinya tidak hanya semakin mengeksploitasi pekerja tapi juga petani dan rakyat.

Partai Buruh dan SPI pun meminta pemerintah untuk memastikan land reform, yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan permukiman, serta fasilitas sosial bagi rakyat.

Pihaknya juga menuntut pemerintah untuk menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang mengambil tanah rakyat dan membabat hutan hujan Indonesia seperti proyek food estate, dan real estate.

Tak hanya itu, Partai Buruh mendesak pemerintah untuk menghentikan pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah, dan pemberian HGU/HGB/Hak Pakai kepada korporasi, bahkan orang asing yang diusung oleh IMF World Bank dan bersifat Kapitalis dan Neoliberal.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No.IX /2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

“Ini diperkuat dengan harus dicabutnya UU Cipta kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi; menghalangi dilaksanakannya reforma agraria,” ujar Ferri.

Ferri juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani. Menurutnya, pemerintah harus melindungi hak asasi petani, sesuai dengan UU Perlindungan Petani No.19/2013.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, keberadaan Bank Tanah menjadi instrumen kapitalis neoliberal yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia (World Bank).

“Bank Tanah hanyalah cara untuk memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan merampas hak rakyat atas tanah,” tegas Said.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU Cipta Kerja. Pasalnya, regulasi ini dinilai melanggar konstitusi dan hanya memperburuk ketimpangan agraria.

“Regulasi ini tak hanya merugikan kalangan buruh, tapi juga petani dan masyarakat kecil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur Utama PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) Leonard M Manurung menyebut bahwa terdapat 3.000 serapan tenaga kerja untuk membangun Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase I di Kalimantan Barat.

“Untuk tenaga kerja kami ini sekitar 3.000 orang tetapi itu adalah tenaga kerja yang dalam proses konstruksi, sedangkan tenaga kerja dari PT BAI kami bertahap mulai dari angka 300 orang,” ujarnya kepada wartawan usai meresmikan Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah Fase I, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024).

Dia melanjutkan dari hingga saat ini tenaga kerja yang terserap terbagi dari pekerja dari PT BAI dan di bawah Sistem Informasi Perpanjangan Kontrak PMI di Taiwan (SIPKON).

Untuk yang di bawah operasi PT BAI menyerap tenaga kerja sekitar 880 orang termasuk tenaga alih daya lain berupa tenaga operator hingga keamanan dan kurang lebih akan ada penambahan 200 orang ke depan sehingga total pekerja akan berjumlah sekitar 1.100 orang

Selanjutnya, Leonard mengaku dari pekerja yang terjun di lapangan mayoritas berasal dari lokal karena perusahaan ingin untuk mengedepankan pengembangan masyarakat sekitar.

Nantinya, tenaga kerja lokal bakal difokuskan untuk mengisi beberapa area. Mulai dari dalam cakupan kedua, yaitu seputaran Kabupaten Mempawah. Kemudian, masuk ke dalam ring tiga di seputaran Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), baru nantinya akan masuk ke dalam lingkar luar, di luar Kalbar.

Artinya, kata Leonard, perusahaan mau memberi kesempatan prioritas kepada masyarakat yang ada di sekitar dulu, mulai dari ring 1, ring 2, dan ring 3, sesuai dengan kualifikasi mereka dan kebutuhannya.

“Nantinya dari total tenaga kerja kurang lebih 1.100 itu, itu adalah semua orang Indonesia. Dan kita harapkan nantinya kita akan berikan prioritas kepada desa-desa yang terdampak oleh keberadaan pabrik ini,” pungkas Leonard.

Adapun, proyek SGAR Mempawah Fase I telah memasuki tahap commissioning dan injeksi perdana bauksit. Proyek yang dikelola PT BAI, anak usaha PT Inalum dan PT Antam Tbk ini ditargetkan berproduksi perdana pada kuartal IV/2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Petani Indonesia (SPI) mengungkapkan, jumlah petani gurem mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir.Petani gurem merupakan petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyampaikan, jumlah petani gurem tercatat mencapai 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2013 yang tercatat sebanyak 14,24 juta.

“Petani gurem dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektare mengalami lonjakan dalam satu dekade terakhir,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Pihaknya menilai, kebijakan reforma agraria selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya diarahkan untuk melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang telah timpang, melalui proyek sertifikasi tanah.

Selain itu, kebijakan ini disebut menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan mengatasnamakan proyek strategis nasional (PSN). Lalu, atas nama perubahan iklim, jutaan hektar tanah rakyat dijadikan hutan konservasi dan restorasi sebagai komoditas perdagangan karbon.

Sekretaris Jenderal Partai Buruh, Ferri Nuzarli menilai, reforma agraria seharusnya diarahkan pada upaya merombak struktur penguasaan agraria yang timpang.

Menurutnya, reforma agraria harus dilaksanakan berdasarkan Konstitusi yakni sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Hal ini juga perlu diperkuat dengan dicabutnya UU Cipta Kerja karena undang-undang ini melanggar Konstitusi serta menghalangi dilaksanakannya reforma agraria.

“Pemerintah harus memastikan land reform yakni membagikan tanah untuk rakyat yang tak bertanah, petani gurem untuk usaha-usaha pertanian, pembudidaya dan petambak perikanan untuk kedaulatan pangan, maupun untuk perumahan dan pemukiman serta fasilitas sosial bagi rakyat,” ujar Ferri.

Melihat kondisi ini, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah kepada rakyat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Said menilai, reforma agraria sejati merupakan landasan bagi kedaulatan pangan. Menurutnya, jika tanah pertanian terus dikuasai korporasi besar dan dialihfungsikan untuk proyek komoditas ekspor, maka ketahanan pangan Indonesia akan semakin rapuh.

“Setiap tahun kita semakin bergantung pada impor pangan, sementara petani kita kehilangan akses ke tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan mereka,” tuturnya.

Pihaknya juga mendesak pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilai melanggar konstitusi dan memperburuk ketimpangan agraria. Said juga mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap petani yang memperjuangkan hak-haknya.

“UU ini tidak hanya merugikan buruh, tetapi juga petani dan seluruh rakyat kecil,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut aliran dana investasi di kawasan Asia Tenggara atau Asean sebagian besar masih mengalir ke Singapura.

Rosan menyebut, investasi merupakan salah satu segmen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia menuturkan, konsumsi domestik menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi terbesar Indonesia dengan porsi sekitar 55%, diikuti Investasi sekitar 28%, dan sisanya adalah belanja pemerintah, ekspor-impor, dan lainnya.

Dia menuturkan, potensi pertumbuhan investasi Indonesia masih sangat tinggi ke depannya. Meski demikian, Rosan menyebut saat ini pertumbuhan investasi di Indonesia, terutama dari pemodal asing belum optimal.

Rosan menyebut dari total investasi asing atau foreign direct investment (FDI) di Asean sebesar hampir US$300 miliar, sekitar 50% di antaranya masuk ke negara tetangga Indonesia, yaitu Singapura.

"Ke Indonesia itu FDI-nya kurang lebih hanya 10%. Padahal, kalau kita lihat Indonesia adalah negara ekonomi terbesar di Asean, kurang lebih hampir 40% ekonomi Asean itu di Indonesia," kata Rosan Di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (24/9/2024).

Seiring dengan hal tersebut, Rosan menuturkan upaya menarik investasi harus terus ditingkatkan ke depannya. Selain porsi ekonomi yang besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga memiliki faktor pendukung seperti demografi dan luas wilayah yang lebih besar dibandingkan negara-negara Asean lainnya.

Dia menuturkan, dengan kombinasi upaya mengerek naik investasi, bonus demografi dan pengembangan SDM, serta kebijakan yang optimal, Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

"Human capital kita juga menjadi PR utama yang harus ditingkatkan menurut kami, selain tentunya investasi. Jika SDM nya berkembang, maka investasi dan juga pertumbuhan ekonomi akan berjalan secara berkesinambungan," jelas Rosan.

Adapun, Rosan menuturkan pemerintah akan berupaya untuk menggenjot investasi pada sektor energi bersih (clean energy) seiring dengan tingginya permintaan terhadap penanaman modal di sektor ini.

Salah satu strategi yang tengah disiapkan oleh Kementerian Investasi adalah membangun kawasan-kawasan industri berbasis energi bersih. Selain itu, ekspansi pada kawasan-kawasan industri eksisting juga akan dilakukan dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan.

Rosan menyebut, saat ini belum memiliki kawasan industri terintegrasi yang sepenuhnya menggunakan energi bersih dan ramah lingkungan. Dia menuturkan, Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura dalam hal ini.

"Satu perusahaan Singapura, mereka sudah bangun di Vietnam saja 13, tahun ini 18 yang basisnya energi bersih. Ini karena demand dari EV battery, EV manufacturing, dan lainnya, mereka bilang mau investasi di negara tersebut dan berbasis clean energy," kata Rosan

Selain itu, Indonesia juga akan mendorong investasi yang masuk bersifat carbon neutral. Hal tersebut seiring dengan komitmen pemerintah Indonesia mencapai target emisi nol pada 2060 mendatang.

"Nah, kita akan coba bundle investasi masuk dengan carbon trading kita yang juga kita ingin kembangkan. Jadi, mungkin itu ke depannya yang ingin kita dorong supaya bisa mengakselerasi investasi berbasis clean energy," kata Rosan.