Bisnis.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pelabuhan Merak menargetkan pengoperasian dermaga eksekutif II pada akhir tahun sejalan dengan momentum Natal dan Tahun Baru.
General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Pelabuhan Merak Rudi Sunarko mengatakan secara fasilitas sarana dan prasarana untuk dermaga eksektif II telah disiapkan. Pengoperasian dermaga akan dilakukan pada Desember mendatang sejalan dengan benerapa hal yang masih belum selesai.
"Secara fasilitas baik dermaga, lapangan parkir, traffic flownya serta kapalnya sebenarnya sudah selesai kita siapkan," kata Rudi kepada Tim Jelajah Pelabuhan dan Logistik 2024 Bisnis Indonesia, Kamis (19/9/2024).
Lebih lanjut, Rudi mengatakan benerapa hal masih dalam persiapan seperti perjanjian B to B dengan pemilik kapal. Hal tersebut dilakukan karena nantinya dermaga eksekutif II akan menggunakan kapal-kapal swasta.
Adapun sampai dengan saat ini, ASDP Merak telah mengoperasikan 63 kapal yang terdiri dari kapal milik sendiri maupun swasta. Kemudian untuk dermaga sendiri, saat ini terdapat lima dermaga reguler serta satu dermaga eksekutif.
Kapal milik ASDP di Pelabuhan merak tercatat sebanyak 6 buah, di mana 5 di antaranya beroperasi di dermaga eksekutif I serta sisanya di dermaga reguler.
Sampai dengan Agustus 2024, ASDP Cabang Merak telah melayani 7,6 juta penumpang dari target keseluruhan sebesar 12 juta penumpang sampai dengan akhir tahun.

Rudi mengatakan pihaknya optimis dapat mencapai target tersebut terlebih dengan adanya peak season di Natal dan Tahun Baru sejalan dengan dioperasikannya dermaga eksekutif II.

"Setiap tahun kalau kita lihat sekarang juga ada kenaikan [jumlah penumpang] kalau misalnya terjadi angkutan-angkutan Nataru atau ini mesti ada kenaikan ya. Persentasenya tiap tahun selalu naik," imbuhnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pekerja di PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex) bergantian menjaga pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Tirto, Kabupaten Pekalongan seiring belum adanya kepastian terkait pesangon usai pabrik tutup.

Pabrik tekstil tersebut telah berhenti beroperasi sejak 6 Juni 2024. Namun demikian, ratusan pekerja masih belum mendapat kepastian terkait upah dan pesangon.

"Jumlah kemarin, sesuai perjanjian bersama itu ada Rp30,4 miliar. Itu untuk 659 anggota Serikat Pekerja Nasional [SPN]. Ada upah yang tertunda, lembur, tunjangan hari raya (THR), dan juga pesangon," ungkap Rafi'i, Ketua SPN Dupantex pada Kamis (19/9/2024).

Rafi'i menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan untuk mengamankan aset-aset perusahaan di tengah sengketa yang terjadi. Setiap harinya, ada belasan mantan pekerja Dupantex yang secara sukarela menjaga pabrik yang sudah nonaktif tersebut.

"Dalam perjanjian bersama, telah disepakati uang gaji yang tertunda [akan dibayarkan] batasnya 10 Oktober 2024, itu paling lambat. Tetapi sampai hari ini memang belum ada tanda-tanda," jelas Rafi'i saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Selain pekerja, sejumlah perusahaan mitra Dupantex juga telah mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Negeri Semarang. Gugatan dengan nomor perkara 19/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg dilayangkan oleh PT Euro Chem Tex serta PT Multikimia Inti Pelangi melalui Agus Suprihanto sebagai kuasa hukum.

Dupantex kini menjadi perusahaan dengan status PKPU sementara di mana Rapat Permusyawaratan Majelis baru akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2024 mendatang. Rafi'i menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyiapkan bukti dan data yang diperlukan untuk mengikuti proses persidangan.

"Termasuk kami masih melobi untuk mencari advokat atau pengacara untuk memenuhi gugatan PKPU tersebut," jelasnya.

Gelombang PHK hingga hari ini masih dialami oleh sejumlah perusahaan di Jawa Tengah. Di Kabupaten Pekalongan, selain Dupantex, sebagian kecil pekerja di PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) juga masih belum menerima upah dan pesangon dari perusahaan.

Panamtex digugat pailit pada 12 Juli 2024. Gugatan dengan nomor perkara 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Smg tersebut dilayangkan oleh Budi Purwanto dan Sukamto. Pesta Partogi Hasiholan Sitorus selaku hakim Ketua mengabulkan gugatan tersebut pada 12 September 2024 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaksir terdapat 40—50 ton emas per tahun yang 'lari' ke luar negeri selama 55 tahun Freeport beroperasi di Indonesia.

Jokowi mengatakan, ketika kepemilikan saham Freeport masih dikuasai asing, perusahaan asal Negeri Paman Sam itu tidak mau membangun fasilitas pengolahan tembaga atau smelter. Hal ini membuat pemerintah tak pernah mengetahui berapa banyak potensi mineral ikutan di tambang Freeport yang lari ke luar negeri, seperti emas misalnya.

"Nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, jadi tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari Tanah Air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40—50 ton itu baru prakiraan nebak-nebak, tetapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul ada emasnya sekian ton per tahun," kata Jokowi saat meresmikan Pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Artinya, apabila per tahun terdapat 40—50 ton emas yang lari ke luar negeri, maka selama 55 tahun ada sekitar 2.200 ton hingga 2.750 ton emas yang hilang.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa melalui potensi yang begitu besar, memang tidak mudah untuk merebut kepemilikan mayoritas di Freeport. Bahkan, mantan Wali Kota Solo ini bercerita tak sedikit bisikan ataupun ancaman yang didapat ketika proses pengambilalihan mayoritas saham Freeport dilakukan.

Saat ini, kepemilikan saham Freeport oleh Indonesia melalui holding BUMN tambang MIND ID mencapai 51% dari sebelumnya hanya 9%. Indonesia juga tengah berusaha menambah kepemilikannya menjadi 61%.

"Waktu akan ambil Freeport saja banyak yang biskin ke saya 'Pak, hati-hati Papua bisa lepas'. 'Pak, hati-hati bapak bisa digulingkan'. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta upah minimum naik sebesar 8% hingga 10% pada 2025 lantaran selama 2 tahun terakhir kenaikan upah di bawah inflasi.

Said menyampaikan, usulan kenaikan tersebut telah berdasarkan perhitungan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dan inflasi 2,5%, sehingga jika ditotal mencapai 7,7%.

“2025 upah minimum di depan mata, kita proklamirkan upah minimum 2025 naik minimal 8% -10%,” kata Said Iqbal dalam Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Klas Buruh, dikutip Kamis (19/9/2024).

Pihaknya mengharapkan, permintaan ini dapat ditertimbangkan oleh presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto. Pasalnya, dalam waktu 5 tahun upah buruh tidak mengalami kenaikan, pun naik hanya di bawah inflasi, seperti yang terjadi pada 2 tahun terakhir.

Naiknya upah yang hanya di bawah inflasi lantas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para buruh. Bahkan, Said menilai kenaikan upah yang minim tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan buruh sehari-hari.

“Siapa bilang buruh naik upah? Nombok, inflasi 2,8%, harga barang naik 2,8%, naik gaji 1,58% berarti buruh nombok, bukan naik gaji, nombok 1,3%,” tegasnya.

Adapun, usulan kenaikan tersebut sedikit lebih rendah dibanding usulan upah minimum pada 2024. Berdasarkan catatan Bisnis, KSPI sempat meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum 2024 di kisaran 10%-15%.

Said kala itu menuturkan, usulan angka tersebut diperoleh dari hasil survei lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta indikator makro ekonomi, yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Partai Buruh bersama KSPI meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker RI dan seluruh gubernur/bupati/walikota, dalam menetapkan kenaikan upah minimum UMP/UMK 2024 sebesar 15 persen, atau setidak-tidaknya minimal 10 persen,” kata Said dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Sabtu (22/7/2023).

Namun realitanya, kenaikan upah minimum 2024 tidak sesuai harapan buruh. Dari laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), secara nominal, persentase kenaikan UMP 2024 terendah 1,19% di Provinsi Gorontalo, sedangkan tertinggi 7,5% di Maluku Utara. Padahal para buruh sebelumnya menuntut kenaikan UMP 2024 sebesar 15%.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa terdapat tiga smelter di Indonesia yang akan diresmikan oleh pemerintah dan bakal beroperasi pada minggu depan.

Orang nomor satu di Indonesia itu memerinci ketiga smelter yang bakal beroperasi bakal mendorong visi pemerintah dalam mencapai hilirisasi tembaga dan bauksit.

Adapun, tiga smelter itu adalah smelter tembaga milik PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

"Minggu depan ada dua smelter besar yang investasinya kurang lebih Rp50—Rp60 triliun sudah beroperasi, yaitu Amman di Sumbawa, dan Freeport di Gresik," kata Jokowi saat meresmikan Pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Tak terbatas di tembaga, kata Jokowi, pemerintah juga masih gencar untuk mendorong agenda hilirisasi bauksit dengan adanya penambahan satu smelter lagi bauksit di Mempawah, Kalimantan Barat.

"Hilirisasi bauksit sudah jadi yang satu di Bintan, kemudian minggu depan saya juga akan resmikan di Mempawah, Kalimantan Barat. Jadi ada dua. Dari sini nanti akan jadi, yang Mempawah ini miliknya BUMN akan jadi aluminium untuk velg mobil, body pesawat, semuanya," pungkas Jokowi.

Smelter itu merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) dan akan dioperasikan oleh joint venture dua BUMN, yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang membangun Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Phase 1 di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Bisnis.com, SURAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar hilirisasi rumput laut semakin digiatkan karena produk turunannya sangat banyak, termasuk menjadi bahan bakar pesawat terbang.

Permintaan itu Jokowi sampaikan ketika membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-XXII di Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis (19/9/2024). Menurutnya, selama ini belum ada manajemen hilirisasi rumput laut yang baik.

"[Padahal] dari sinilah nanti bisa turunnya baik ke pupuk organik, baik ke agar, baik ke kosmetik, baik ke tepung, dan juga minyak pesawat terbang sekarang ini bisa dari rumput laut," kata Jokowi.

Dia menjelaskan, Indonesia punya potensi besar pemanfaatan rumput laut. Alasannya, Indonesia memiliki pesisir sepanjang sekitar 81.000 kilometer atau terpanjang kedua di dunia.

Oleh sebab itu, kepala negara dan pemerintahan ini juga meminta ISEI turut ikut mendesain kebijakan ihwal hilirisasi produk padat karya tersebut.

"Ini sebuah potensi besar tapi memang harus didesain, harus direncanakan, harus dibuat startegi yang benar sehingga nanti hasilnya bisa ketemu," jelas Jokowi.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Umum ISEI sekaligus Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, pihaknya memang merekomendasikan kebijakan strategi hilirisasi pangan secara bertahap.

Di jangka pendek, difokuskan kepada komoditas yang dapat membantu upaya menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, dan padat karya seperti beras, cabe, bawang merah, dan ikan.

Di jangka menengah-panjang, hilirisasi dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui defisit transaksi berjalan seperti melalui komoditas rumput laut, sawit, dan tebu.

"Tentunya keberhasilan hilirisasi pangan perlu didukung oleh berbagai strategi kunci lainnya yang mencakup kelembagaan, perdagangan, kebijakan di daerah hingga strategi pembiayaan," tutup Perry.

Bisnis.com, MANGUPURA - Bank Dunia atau World Bank mencatat harga beras di Indonesia tergolong lebih mahal bila dibandingkan dengan sejumlah negara Asia Tenggara atau Asean.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank Carolyn Turk menuturkan, masyarakat Indonesia perlu merogoh kocek lebih mahal hingga 20% bila dibandingkan dengan negara Asean lain.

"Kami memperkirakan konsumen Indonesia membayar hingga 20% lebih banyak untuk makanan mereka," jelas Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024, di Bali, Kamis (19/9/2024).

Carolyn mengungkapkan, mahalnya harga beras RI salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor hingga keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras hingga melemahkan daya saing pertanian.

Alhasil, Carolyn menegaskan harga eceran beras internasional Indonesia secara konsisten lebih tinggi dibandingkan negara-negara besar Asean.

Besarnya harga yang dikeluarkan konsumen untuk pembelian beras tersebut berbanding terbalik dengan kondisi petani kecil yang cenderung masih jauh dari kata sejahtera.

Melansir data survei milik Badan Pusat Statistik (BPS), Carolyn menyebut bahwa pendapatan yang dibukukan para petani kecil RI setiap tahunnya hanya berada di level US$341 atau sekitar Rp5,18 juta (asumsi kurs Rp15.216 per US$) setiap tahunnya.

Adapun, pendapatan harian rata-rata petani kecil RI hanya sebesar US$1 atau sekitar Rp15.216 pada penutupan perdagangan Kamis (19/9/2024).

Dari hasil survei itu, imbuh Carolyn, diketahui bahwa pendapatan petani beras jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan dari perkebunan dan pertanian holtikultura.

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) bersama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) melakukan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulubelu Binary Unit 30 megawatt (MW) dan Lahendong Binary Unit 15 MW.

Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia melalui badan usaha milik negara (BUMN) dalam memaksimalkan potensi energi baru terbarukan (EBT) untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan, pembangkit panas bumi menjadi andalan dalam pengembangan EBT. Untuk itu, PLN Indonesia Power melakukan terobosan dalam pengembangan PLTP dengan mengandeng Pertamina Geothermal Energy.

"Kolaborasi ini merupakan langkah strategis sehingga potensi panas bumi yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin," kata Edwin dalam keteranganya, Kamis (19/9/2024).

Menurut Edwin, kerja sama antara PLN Indonesia Power dengan Pertamina Geothermal Energy meliputi pengembangan PLTP cogeneration (Binary Unit) di lokasi wilayah kerja panas bumi (WKP) Pertamina Geothermal Energy dengan potensi kapasitas mencapai 230 MW.

Adapun, yang akan dikembangkan dalam kerja sama ini meliputi PLTP Ulubelu Binary Unit 30 MW dan Lahendong Binary Unit 15 MW.

"Proyek ini dalam rangka percepatan transisi energi dan mendukung kebijakan energi nasional dalam pencapaian National Determined Contribution [NDC] serta program NZE,” ungkapnya.

Di sisi lain, Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Jufli Hadi menambahkan bahwa kerja sama PGE dan PLN IP merupakan bentuk nyata kolaborasi dalam pengembangan energi panas bumi.

"Kerja sama PGE dan PLN IP ini adalah salah satu dari sekian banyak langkah yang perlu kita ambil demi kemajuan energi hijau yang akan memberi manfaat besar dan berkelanjutan, tidak hanya bagi kedua perusahaan, tetapi juga untuk Indonesia dan dunia," ucap Zulfi.

Adapun, kerja sama keduanya ditandai dengan penandatanganan consortium agreement antara PLN Indonesia Power dengan Pertamina Geothermal Energy. Penandatanganan tersebut dilakukan di sela gelaranIndonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) Ke-10 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasojo dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku khawatir dengan tren ekonomi serabutan atau ekonomi gig yang tengah berkembang di Tanah Air beberapa waktu ke belakang.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa mulai banyak perusahaan yang lebih memilih pekerja independen atau pekerja lepas untuk menjalankan roda kinerja mereka untuk mengurangi risiko ketidakpastian global.

“Perusahaan memilih pekerja freelancer, perusahaan memilih kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi, ini trennya kita lihat menuju ke sana,” ujar Jokowi saat meresmikan Pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Kepala Negara pun mengatakan bahwa meskipun tren itu membuka kesempatan kerja hingga ke luar negeri, secara tidak disadari juga bakal mengurangi peluang kerja lantaran perusahaan bakal jarang untuk mengontrak pekerja sebagai karyawan tetap.

“Dan yang bekerja itu bisa bekerja di sini bisa bekerja di negara lain sehingga sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang,” tuturnya.

Belum lagi, kata Jokowi, peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja yang awalnya hanya berlaku untuk mekanik, tetapi semenjak kemunculan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan menghadirkan otomasi analisis, maka juga mengancam dunia kerja.

"Kalau kita baca pada 2025 pekerjaan yang hilang itu ada 85 juta pekerjaan akan hilang, sebuah jumlah yang tidak kecil. Kami dituntut membuka lapangan kerja, tetapi pada 2025 ada 85 juta pekerjaan akan hilang, karena adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Presiden Ke-7 RI itu memastikan bahwa pemerintah bakal fokus dalam menjaga pasar kerja di Tanah Air dalam menghadapi keadaan global yang kian tak pasti dan mengalami guncangan ekonomi di banyak sektor.

“Kita harus fokus dalam bekerja mengelola ekonomi kita. Kalau bertanya kepada saya, fokus kemana, kalau saya sekarang maupun ke depan kita harus fokus pada pasar kerja,” ucapnya .

Menurutnya, ke depan akan makin sedikit peluang kerja yang hadir, tetapi berbanding terbalik dengan tingkat tenaga kerja yang butuh untuk terserap sehingga pemerintah.

Ke depan, kata Jokowi, apabila pemerintah tak fokus terhadap pasar kerja maka ada potensi meningkatkan tingkat pengangguran lantaran sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Oleh sebab itu, Jokowi mengaku tak ingin terlalu fokus melihat situasi global, tetapi membenahi urusan dalam negara sebelum menyelesaikan masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2024 mendatang.

“To few jobs for to many people. Ini yang harus kita hindari sehingga menurut saya jangan sampai kita terlalu larut dengan situasi global meski kita ikuti, jangan terlalu kita terlalu terbawa oleh skenario ekonomi global meski kita harus selalu melihat angka dan mengkalkulasi dengan perhitungan yang cermat,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, terdapat dua tantangan sektor industri dalam negeri bertransformasi menuju industri hijau.

Agus menuturkan, dua tantangan tersebut adalah terkait pendanaan atau financing dan pengadaan teknologi. Dua hal tersebut menjadi tantangan bagi pelaku industri untuk menjalankan proses produksi dengan rendah emisi.

“Saya kira semua sepakat bahwa dua permasalahan yang selalu dihadapi oleh industri berkaitan dengan transisi ini [transformasi ke industri hijau] adalah pertama berkaitan dengan financing atau akses dana, kedua berkaitan teknologi," kata Agus dalam Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2024, Kamis (19/9/2024).

Menjawab tantangan tersebut, Agus menuturkan bahwa Kemenperin bakal membentuk sebuah ekosistem bernama Green Industry Service Company (GISCO).

Politikus Partai Golkar ini menerangkan GISCO merupakan salah satu produk ekosistem industri hijau. Dirinya menuturkan, GISCO diharapkan dapat menjadi salah satu opsi pembiayaan hijau.

"Green Industry Service Company itu nanti akan kita bentuk, itu merupakan jawaban atau solusi dari Kemenperin terhadap masalah dari akses pendanaan yang selama ini dihadapi oleh perusahaan," ujarnya.

Selain dapat membantu perusahaan untuk mendanai pembiayaan hijau, Agus menyebut, GISCO juga dapat merancang dan mengimplementasikan teknologi hijau di perusahaan masing-masing.

Agus pun menyebut bahwa GISCO adalah langkah Kemenperin untuk menyediakan solusi dan regulasi bagi pelaku industri untuk bertransformasi menuju industri hijau.

Adapun, Kemenperin menargetkannet zero emission (NZE) atau emisi nol bersih di sektor industri dapat dicapai pada 2050atau 10 tahun lebih cepat dari target pemerintah. Target tersebut, kata Agus, diragukan oleh beberapa pihak. Meski demikian, dia optimistis bahwa industri hijau dapat terwujud pada 2050.

“Ini wajar saja kalau banyak pihak yang skeptis, tapi kami yakin bahwa kami bisaachieveNZE pada tahun 2050 karena kami sudah memiliki strategi untuk mencapai hal tersebut,” kata Agus.

Agus menuturkan, strategi untuk mencapai NZE meliputi beberapa faktor seperti pendanaan, teknologi, dan kebijakan pemerintah terkait emisi.

Saat ini, kata Agus, pihaknya tengah merumuskan beberapa kebijakan salah satunya mengenai batas atas emisi untuk industri dan kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK) guna mencapai tujuan emisi nol bersih di sektor industri pada 2050.

“Ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengurangan gas rumah kaca dan transisi menuju ekonomi hijau,” ujarnya.

Bisnis.com, SURAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sempat menerima berbagai ancaman ketika berupaya ambil alih kepemilikan mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI), dari ancaman lepasnya Papua hingga kudeta.

Pernyataan itu Jokowi sampaikan ketika membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-XXII di Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis (19/9/2024).

Dia bangga dengan capaian kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan pemerintahannya. Menurutnya, kebijakan hilirisasi tersebut tidak berjalan tanpa keberanian seperti ketika Indonesia mengambil alih kepemilikan mayoritas Freeport dari Amerika Serikat (AS).

"Pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini, pasti akan dijegat oleh negara-negara maju, pasti. Waktu itu, waktu ingin mengambil Freeport saja, banyak yang membisik kepada saya, 'Pak hati-hati, Papua bisa lepas', 'Pak hati-hati juga Pak, bisa digulingkan'," ucap Jokowi.

Padahal, sambungnya, Freeport ketika dimiliki AS selama 55 tahun tidak mau membangun industri smelter di Indonesia. Kini, Jokowi mengungkapkan usai holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID memiliki 51% saham Freeport, pabrik Freeport Smelter di Gresik bisa dibangun.

Dia merasa selama ini Indonesia sudah terlalu banyak mengekspor bahan mentah emas lewat Freeport. Padahal, dia meyakini Indonesia harus melakukan hilirisasi sehingga produk turunan emas bisa diproduksi di dalam negeri sehingga manfaat ekonominya lebih besar.

Oleh sebab itu, Jokowi menjelaskan pentingnya pabrik smelter untuk melakukan hilirisasi bahan-bahan mentah seperti emas. Bahkan, menurutnya, pekan depan pabrik smelter baru akan mulai beroperasi.

"Minggu depan akan ada dua smelter besar yang investasinya kurang lebih Rp50—60 triliun sudah beroperasi yaitu di Amman Sumbawa kemudian Freeport di Gresik," katanya.

Jokowi juga mengungkapkan, pemerintah masih mencoba menambah kepemilikan saham Freeport ke depannya.

Sebagai informasi, Freeport pada tahun ini tengah mempersiapkan pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua Tengah selepas 2041

Kendati demikian, Freeport berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak seumur tambang atau sampai ketersediaan cadangan habis dengan syarat-syarat tertentu dengan sejumlah persyaratan seperti yang diatur dalam PP No. 25/2024

Syarat yang dimaksud, antara lain memiliki smelter terintegrasi dalam negeri yang telah memasuki tahap operasional dan sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh Indonesia.

Syarat lainnya, Freeport juga harus melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN dan memiliki komitmen investasi baru dalam bentuk peningkatan kapasitas smelter.

Bisnis.com, SURAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim sempat menerima berbagai ancaman ketika berupaya ambil alih kepemilikan mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI), dari ancaman lepasnya Papua hingga kudeta.

Pernyataan itu Jokowi sampaikan ketika membuka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-XXII di Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis (19/9/2024).

Dia bangga dengan capaian kebijakan hilirisasi industri yang dilakukan pemerintahannya. Menurutnya, kebijakan hilirisasi tersebut tidak berjalan tanpa keberanian seperti ketika Indonesia mengambil alih kepemilikan mayoritas Freeport dari Amerika Serikat (AS).

"Pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini, pasti akan dijegat oleh negara-negara maju, pasti. Waktu itu, waktu ingin mengambil Freeport saja, banyak yang membisik kepada saya, 'Pak hati-hati, Papua bisa lepas', 'Pak hati-hati juga Pak, bisa digulingkan'," ucap Jokowi.

Padahal, sambungnya, Freeport ketika dimiliki AS selama 55 tahun tidak mau membangun industri smelter di Indonesia. Kini, Jokowi mengungkapkan usai holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID memiliki 51% saham Freeport, pabrik Freeport Smelter di Gresik bisa dibangun.

Dia merasa selama ini Indonesia sudah terlalu banyak mengekspor bahan mentah emas lewat Freeport. Padahal, dia meyakini Indonesia harus melakukan hilirisasi sehingga produk turunan emas bisa diproduksi di dalam negeri sehingga manfaat ekonominya lebih besar.

Oleh sebab itu, Jokowi menjelaskan pentingnya pabrik smelter untuk melakukan hilirisasi bahan-bahan mentah seperti emas. Bahkan, menurutnya, pekan depan pabrik smelter baru akan mulai beroperasi.

"Minggu depan akan ada dua smelter besar yang investasinya kurang lebih Rp50—60 triliun sudah beroperasi yaitu di Amman Sumbawa kemudian Freeport di Gresik," katanya.

Jokowi juga mengungkapkan, pemerintah masih mencoba menambah kepemilikan saham Freeport ke depannya.

Sebagai informasi, Freeport pada tahun ini tengah mempersiapkan pengajuan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) di tambang Grasberg, Papua Tengah selepas 2041

Kendati demikian, Freeport berpeluang mendapatkan perpanjangan kontrak seumur tambang atau sampai ketersediaan cadangan habis dengan syarat-syarat tertentu dengan sejumlah persyaratan seperti yang diatur dalam PP No. 25/2024

Syarat yang dimaksud, antara lain memiliki smelter terintegrasi dalam negeri yang telah memasuki tahap operasional dan sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh Indonesia.

Syarat lainnya, Freeport juga harus melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN dan memiliki komitmen investasi baru dalam bentuk peningkatan kapasitas smelter.