Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Ketua Umum Arsjad Rasjid menjatuhkan sanksi kepada anggota yang hadir pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin Periode 2024 – 2029.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi, pemeriksaan dan pengkajian yang memberikan petunjuk adanya pelanggaran oleh anggota kepengurusan (Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus), beberapa Ketua Umum Kadin Provinsi, dan anggota luar biasa (ALB) berdasarkan bukti-bukti yang sah.

“Klaim yang disampaikan oleh pihak penyelenggara Munaslub bahwa 28 Kadin Provinsi dan 25 ALB mendukung. Namun kami menemukan fakta bahwa hanya 13 Kadin Provinsi yang mendukung dan hanya dihadiri 10 Ketua Kadin Provinsi,” kata Dhanis dalam Konferensi Pers, Selasa (17/9/2024).

Di samping itu, Dhanis juga mengungkap bahwa hanya terdapat 23 dari total 124 Anggota Luar Biasa (ALB) yang berhak untuk hadir di dalam Munaslub Kadin.

Dengan demikian, Dhanis menyebut pihaknya telah melakukan rapat internal dan menyepakati bakal menjatuhkan sanksi kepada para anggota Kadin yang terbukti terlibat dalam pelaksanaan Munaslub ilegal tersebut.

"Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran,” ujar Dhaniswara.

Dhanis menjelaskan, berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepengurusan, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui keputusan Rapat Pengurus Harian dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan dan pemberhentian sebagai anggota Kadin tanpa surat peringatan terlebih dahulu.

Sementara itu, untuk Ketua Umum Kadin Provinsi yang melakukan pelanggaran, Dewan Pengurus Kadin Indonesia sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B).

Begitu juga dengan ALB yang terlibat Munaslub, dapat dikenai sanksi pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

“Jadi, sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, dalam keadaan genting, Dewan Pengurus dapat mencabut keanggotaan Ketua Umum Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa,” tegas Dhanis.

Terakhir, Dhanis menegaskan bahwa Dewan Pengurus telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai permohonan kepada pemerintah selaku Pengawas Kadin Indonesia untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai UU nomor 1 tahun 1987 dan Keppres nomor 18 tahun 2022.

Dewan Pengurus juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang berisi permohonan audiensi dan penundaan proses pembuatan Keppres baru tentang Kadin Indonesia.

Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva meminta Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar tidak mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

Hamdan menegaskan dirinya telah bersurat ke Kemenkumham untuk meminta agar pemerintah menolak pengesahan hasil Munaslub yang diklaim tidak sah secara hukum lantaran dijalankan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

“Yang pertama kami secara resmi meminta pada Menkumham kalau ada permohonan pengesahan kepengurusan baru dari hasil Munaslub yang tak sah. Saya minta ditolak dan tak diproses,” kata Hamdan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Hamdan mengaku pihaknya juga telah melampirkan sejumlah bukti yang menegaskan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 -2029 tersebut dilakukan secara ilegal.

Atas dasar hal itu, Menkumham Supratman Andi Agtas diharapkan dapat mengindahkan surat permohonan yang dilayangkan oleh Kadin kubu Anindya Bakrie.

“Karena saya yakin Kemenkumham mengerti kasus persoalan ini, kita cepat-cepat menyiapkan informasi pada Kemenkumham dengan dokumen pendukung yang ada bahwa hasil Munaslub ini ilegal dan tak ada alasan untuk mendaftarkan dan mengesahkan hasil Munaslub,” ujarnya.

Di samping itu, Hamdan juga menyebut bahwa terdapat sebanyak 21 Kadin provinsi yang menyampaikan penolakan terhadap penyelenggaraan Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

Dengan demikian, berdasarkan dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia pelaksanaan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin 2024 – 2029 dianggap tidak sah.

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen pesawat asal AS, Boeing, membekukan perekrutan dan tengah mempertimbangkan untuk merumahkan karyawannya seiring dengan upaya perusahaan memangkas biaya. Upaya ini dilakukan di tengah aksi pemogokan lebih dari 30.000 pekerjanya yang sudah memasuki hari keempat pada Senin.

Mengutip Reuters pada Selasa (17/9/2024), Boeing dan pimpinan serikat pekerja salah dalam menilai kemarahan di antara anggota serikat yang mendukung pemogokan dengan dukungan 96% pada minggu lalu, menghentikan produksi seri 737 ketika Boeing sedang mencoba untuk mempercepat jalur perakitan.

Kini, para eksekutif perlu menemukan cara untuk menahan penghentian pekerjaan dengan tawaran baru dalam pembicaraan yang dilanjutkan pada Selasa waktu setempat.

“Pemogokan ini sangat membahayakan pemulihan kita dan kita harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghemat uang dan menjaga masa depan kita bersama,” kata CFO Boeing, Brian West, kepada karyawannya melalui surat pada Senin.

Boeing akan menghentikan pemesanan komponen pada program 737 dan 767 kepada para pemasok perusahaan. West juga menyebut program 777 turut terkena dampak penghentian tersebut. West juga menyebut dirinya mengetahui bahwa tindakan ini akan menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran.

Pekan lalu, West mengatakan prioritas pertamanya adalah menjaga peringkat kredit Boeing, yang berada satu tingkat di atas kredit buruk atau junk.

Penghentian pemesanan sebagian besar pesanan suku cadang untuk semua program pesawat jet Boeing kecuali 787 Dreamliner sangatlah jarang terjadi. Hal ini akan memberikan kejutan bagi industri penerbangan yang masih berjuang untuk pulih pascapandemi Covid-19.

Beberapa eksekutif segera memperingatkan akan terjadinya lingkaran setan kepergian pekerja ketika industri ini sedang berjuang melawan persaingan dari sektor lain untuk menarik pekerja dan insinyur dirgantara baru.

“Perusahaan-perusahaan kecil tidak punya uang untuk mengatasi hal ini sehingga mereka akan mulai melakukan PHK. Maka orang-orang itu tidak akan segera kembali dan siklusnya akan terus berlanjut," kata seorang sumber senior di rantai pasokan

Beragam Krisis Boeing

Sebelum pekerja pabriknya melakukan aksi mogok, Boeing telah bergulat dengan krisis keselamatan dan produksi yang dipicu oleh panel pintu yang terlepas dari pesawat 737 MAX yang sedang terbang pada Januari lalu dan dibebani dengan utang sebesar US$60 miliar.

“Kami yakin pemogokan yang berkepanjangan akan memakan biaya dan sulit untuk diserap, mengingat posisi keuangan perusahaan yang sudah tertekan. Pemogokan yang lebih singkat, dalam waktu beberapa minggu, kemungkinan akan dapat dikelola oleh Boeing dan tidak mengarah pada tindakan pemeringkatan negatif," jelas S&P Global Ratings dalam laporannya.

Analis ekuitas Chris Olin di Northcoast Research mengatakan bahwa Boeing kemungkinan harus mengurangi 33-35 jet dari rencana produksinya karena pemogokan tersebut, yang mengakibatkan hilangnya pendapatan sebesar US$102 juta setiap hari dan secara keseluruhan sebesar US$3 miliar atau lebih.

Asosiasi Internasional Ahli Mesin dan Pekerja Dirgantara atau The International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) menolak tawaran yang mencakup kenaikan gaji sebesar 25% selama empat tahun tetapi menghapus bonus kinerja tahunan. Serikat pekerja awalnya meminta kenaikan 40%.

Para pemimpin serikat pekerja akan bertemu dengan mediator federal dan Boeing pada Selasa waktu setempat, kata IAM dalam sebuah postingandi feed media sosial X pada Sabtu lalu.

Jon Holden, pemimpin perundingan serikat pekerja, mengatakan pada hari Sabtu bahwa para pekerja menginginkan Boeing meningkatkan tawaran upahnya dan mengembalikan dana pensiun manfaat pasti yang dihapuskan satu dekade lalu sebagai imbalan untuk mempertahankan produksi pesawat di Negara Bagian Washington.

Dua sumber serikat pekerja mengatakan kepada Reuters bahwa mereka tidak memperkirakan Boeing akan mengembalikan dana pensiun yang lama, namun permintaan tersebut dapat digunakan untuk menegosiasikan kontribusi pensiun perusahaan yang lebih besar dan gaji yang lebih tinggi.

Anggota serikat pekerja yang berjaga di luar pabrik Boeing di sekitar Seattle merasa optimis mengenai peluang mereka untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dari Boeing, namun hanya sedikit yang memperkirakan hal itu akan terjadi dengan cepat.

“Tidak dengan sejarah cara Boeing dan serikat pekerja bernegosiasi di masa lalu,” kata Chris Ginn, pria berusia 37 tahun yang bekerja di sebuah pabrik di utara Seattle yang memproduksi 777 jet.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melaporkan kinerja pertumbuhan produksi minyak bumi sebesar 8% dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari operasional wilayah kerja domestik dan internasional.

Adapun, untuk domestik, produksi PHE berkontribusi sebesar 406.000 barel per hari (bopd) atau 69% terhadap total produksi nasional. Produksi tersebut hasil optimalisasi pengeboran 497 sumur sepanjang tahun 2024.

Direktur Utama PHE Chalid Salim mengatakan, prognosa target pemboran hingga akhir tahun ini mencapai 814 sumur atau lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 799 sumur.

“Untuk kegiatan workoveryear to date sampai dengan hari ini 665 pekerjaan, prognosa di tahun 2024 ini ada 983 pekerjaan. Kalau kita bandingkan juga dengan realisasi di 2023 837 pekerjaan jadi kegiatan ini juga cukup tumbuh,” kata Chalid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI, Selasa (17/9/2024).

Chalid menerangkan, dari pihaknya telah melakukan eksplorasi kegiatan penambahan cadangan di beberapa lapangan. Untuk minyak nonkonvensional (MNK), PHE tahun ini telah rampung melakukan pengeboran dua sumur yaitu di Kelok dan Gulamo di Blok Rokan, Riau.

Tak hanya itu, PHE juga melakukan eksplorasi Sumur Anggrek Violet di Sumatra Selatan, Sumur Astrea di Blok Rokan, dan Sumur Julang Emas di Sulawesi Tengah.

Dia menyebutkan, terdapat beberapa potensi untuk temuan besar, seperti di Ambar, lepas pantai (offshore) Jawa Barat; SSD untuk deposit Kalimantan Timur; Rotan Cinta yang baru dimulai tajak pemborannya ini di Jawa Tengah; Sumur Tedong, Sulawesi Tengah; Beluga di Sulawesi; dan Yaki Emas di Sulawesi Selatan.

“Dalam waktu dekat mungkin akan dilakukan tes, mudah-mudahan memebrikan hasil yang cukup signifikan utuk penambahan gas cadangan migas,” jelasnya.

Selain itu, terdapat program investasi strategis domestik dengan alokasi capital expenditure ini mencapai 84% untuk domestik guna meningkatkan produksi minyak dalam negeri.

“Ada beberapa kegiatan atau proyek investasi pengembangan Lapangan OO-OX di offshore North West Java, Sisi Nubi AOI di WK Mahakam di Kalimantan dan ini mendukung pengembangan Lapangan Abadi Masela, jadi Pertamina PHE punya PI [hak partisipasi] 20% di Masela dengan operator di sini adalah Inpex,” terangnya.

Lebih lanjut, Chalid juga menerangkan dari sisi rencana kerja untuk produksi minyak. Pada 2023, untuk produksi minyak PHE mencapai 567.000 bopd dan prognosa 2024 di 561.000 bopd, sementara usulan target 2025 sebesar 595.000 bopd.

Sementara itu, untuk lifting minyak pada 2024 telah terealisasi sebesar 566.000 bopd dan untuk prognosa 2024 sebesar 559.000 bopd, serta usulan atau target 2025 adalah 590.000 bopd.

Di sisi lain,untuk produksi gas PHE pada periode 2014-2024 tumbuh sekitar 6%. Produksi gas domestik tahun ini mencapai 2,478 MMscfd atau 37% berkontribusi terhadap produksi gas nasional.

"Untuk produksi gas 2023 itu 2,766 Bcf per hari, untuk prognosa di 2,846 Bcf per hari dan usulan kami itu di targetkan 2025 adalah 2,818 Bcf per hari. Untuk lifiting gas yang di sales realisasi 2023 itu 1,96 Bcf per hari, prognosa 2024 itu 1,993 Bcf per hari, sementara usulan target 2025 adalah 1,974 Bcf per hari," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Ketua Inaplas, Fajar Budiono menjelaskan, penyelesaian itu perlu dilakukan segera lantaran Kadin memiliki peran besar dalam menggerakkan industri dalam negeri.

“Ini masalah internal Kadin, semoga cepat diselesaikan secepatnya, karena Kadin harus membantu dunia industri,” kata Fajar kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Tak banyak hal yang dikomentari Fajar mengenai perpecahan kubu di Kadin tersebut. Dirinya hanya berharap siapapun pemimpin Kadin ke depan dapat segera menyelesaikan persoalan yang dirasakan oleh para pelaku usaha.

Salah satunya yakni mengenai penyelesaian tren banjir impor barang jadi khususnya dari China yang menggerus potensi harga jual produk dalam negeri.

“Ke depan Kadin harus membantu dunia industri karena saat ini Kadin belum banyak membantu khususnya banjir impor barang jadi dari China,” ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, kepengurusan Kadin memanas usai terbelah dua kubu usai adanya musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub Kadin dengan hasil Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin baru menggantikan Arsjad Rasjid.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi, HM Zulkarnain Arief mengatakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dia melihat kinerja Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad tidak pada substansi yang semestinya.

Zulkarnain menyoroti Arsjad Rasjid yang sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan Paslon pada Pilpres 2024. Menurut dia, hal tersebut sangat berisiko dan melanggar norma dan netralitas Kadin.

"Mulai saat ini seluruh Kadin di daerah pun tidak boleh menjadi calon atau ketua daripada calon-calon bupati, gubernur, dan wali kota. Itu sama sekali melanggar. Arsjad ini telah melakukan pelanggaran yang sangat vital," jelasnya di Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Sementara itu, Arsjad mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku. Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih periode 2024 – 2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie, membagikan ceritanya mulai berkantor perdana pada hari ini, Selasa (17/9/2024).

Anindya mengaku berterima kasih kepada seluruh pengurus Kadin yang telah menunjuknya sebagai ketua umum dalam Munaslub Kadin Indonesia yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

“Alhamdulillah, hari ini pertama kali masuk ke kantor Kadin, mudah-mudahan amanah. Terima kasih untuk diberikan kesempatan melalui Munas Luar Biasa hari Sabtu kemarin,” jelas Anindya melalui akun Instagram miliknya, Selasa (17/9/2024).

Anindya juga berharap semoga ke depan Kadin dapat menjadi lebih solid sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik bagi para pelaku usaha serta menjadi mitra pemerintah yang semakin strategis.

Di samping itu, dirinya juga berterima kasih kepada sejumlah koleganya di Kadin yang telah berjuang menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Kendati demikian, Anindya menangkap adanya sinyal penolakan atas penunjukkannya sebagai ketua umum Kadin. Dia mengatakan, dinamika organisasi merupakan hal biasa dan bakal segera mencari solusi terbaik atas hal tersebut.

Bahkan, dia juga menyinggung sempat pernah legowo melepas amanah sebagai Ketum pada 2021, di mana pada tahun tersebutlah Arsjad Rasjid dilantik sebagai Ketum Kadin hingga periode 2026.

“Mari ke depan sama-sama kita cari jalan untuk terus solid dan memajukan perekonomian Indonesia, maju terus,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Anindya Bakrie ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 – 2029 usai pelaksanaan Munaslub yang digelar pada Sabtu, (14/9/2024).

Namun demikian, penunjukan Anindya Bakrie tersebut mendapat penolakan dari pengurus Kadin kubu Ketua Umum Kadin periode 2021 – 2026 yakni Arsjad Rasjid. Arsjad menjelaskan bahwa Munaslub yang menunjuk Anindya sebagai ketum Kadin itu ilegal lantaran melanggar AD/ART Kadin.

Dalam kabar terbaru, Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia Hamdan Zoelva menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum dalam waktu dekat usai merampungkan investigasi pencarian bukti.

“Tentu akan mengambil langkah dan upaya yang benar menurut hukum untuk mempertahankan kepengurusan. Sekarang ini kami siapkan dan kam kaji masalah detailnya dan kami tentukan dalam waktu akan datang,” pungkas Hamdan.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih periode 2024 – 2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie, membagikan ceritanya mulai berkantor perdana pada hari ini, Selasa (17/9/2024).

Anindya mengaku berterima kasih kepada seluruh pengurus Kadin yang telah menunjuknya sebagai ketua umum dalam Munaslub Kadin Indonesia yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

“Alhamdulillah, hari ini pertama kali masuk ke kantor Kadin, mudah-mudahan amanah. Terima kasih untuk diberikan kesempatan melalui Munas Luar Biasa hari Sabtu kemarin,” jelas Anindya melalui akun Instagram miliknya, Selasa (17/9/2024).

Anindya juga berharap semoga ke depan Kadin dapat menjadi lebih solid sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik bagi para pelaku usaha serta menjadi mitra pemerintah yang semakin strategis.

Di samping itu, dirinya juga berterima kasih kepada sejumlah koleganya di Kadin yang telah berjuang menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Kendati demikian, Anindya menangkap adanya sinyal penolakan atas penunjukkannya sebagai ketua umum Kadin. Dia mengatakan, dinamika organisasi merupakan hal biasa dan bakal segera mencari solusi terbaik atas hal tersebut.

Bahkan, dia juga menyinggung sempat pernah legowo melepas amanah sebagai Ketum pada 2021, di mana pada tahun tersebutlah Arsjad Rasjid dilantik sebagai Ketum Kadin hingga periode 2026.

“Mari ke depan sama-sama kita cari jalan untuk terus solid dan memajukan perekonomian Indonesia, maju terus,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Anindya Bakrie ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 – 2029 usai pelaksanaan Munaslub yang digelar pada Sabtu, (14/9/2024).

Namun demikian, penunjukan Anindya Bakrie tersebut mendapat penolakan dari pengurus Kadin kubu Ketua Umum Kadin periode 2021 – 2026 yakni Arsjad Rasjid. Arsjad menjelaskan bahwa Munaslub yang menunjuk Anindya sebagai ketum Kadin itu ilegal lantaran melanggar AD/ART Kadin.

Dalam kabar terbaru, Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia Hamdan Zoelva menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum dalam waktu dekat usai merampungkan investigasi pencarian bukti.

“Tentu akan mengambil langkah dan upaya yang benar menurut hukum untuk mempertahankan kepengurusan. Sekarang ini kami siapkan dan kam kaji masalah detailnya dan kami tentukan dalam waktu akan datang,” pungkas Hamdan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2021-2026 Arsjad Rasjid menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan kisruh perebutan kursi ketum di organisasi tersebut.

Arsjad mengatakan surat tersebut disampaikan ke Presiden Jokowi untuk menyampaikan terkait polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Dalam surat yang disampaikan ke Jokowi, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART.

"Kami memastikan bahwa Munaslub atas nama Kadin Indonesia tanggal 14 September 2024 tersebut adalah ilegal, karena telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang diebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri," jelas Arsjad dalam surat yang disampaikan ke Presiden Jokowi pada Minggu (15/9/2024).

Arsjad menyebutkan setidaknya terdapat 4 syarat penyelenggaran Munaslub dalam AD/ART yang dilanggar.

Berikut 4 pelanggaran Munaslub Kadin 2024 menurut Arsjad Rasjid:

1. Kami tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa bahwa kami telah melakukan pelanggaran prinsip atas AD/ART

2. Tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa untuk meminta penyelenggaraan Munaslub. Padahal, AD/ART mensyaratkan bahwa Munaslub diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1/2 jumlah Kadin Provinsi dan 1/2 dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir

3. Selain penyelenggaraan Munaslub tersebut bertentangan dengan AD/ART, Munaslub hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada. Anggota luar biasa yang disebutkan hadir hanya sekitar 25 dari 221 Anggota Luar Biasa yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia

4. Pimpinan sidang Munaslub tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia. Undangan untuk menghadiri Munaslub yang beredar tertanggal 2 hari (12 September 2024) sebelum tanggal penyelenggaraan Munaslub (14 September 2024).

Arsjad mengatakan sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, pihaknya memohon agar Pemerintah berkenan menggunakan kewenangannya selaku pengawas Kadin Indonesia guna melakukan pembinaan, pemberian petunjuk, dan atau bimbingan agar Kadin Indonesia benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurutnya, permohonan tersebut disampaikan agar AD/ART Kadin Indonesia dapat ditegakkan dan tidak terjadi dualisme kepengurusan yang dapat dipastikan akan mengganggu tugas dan fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang perekonomian.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sukses menurunkan kemiskinan ekstrem yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir.

Menurutnya, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis selama satu dekade pemerintahan Jokowi, yakni dari 4% menjadi 0,8%.

"Kemiskinan ekstrem yang terakhir per 2023 itu kan sudah turun. Sebelumnya 4%, pada 10 tahun terakhir itu mengalami penurunan, yang terakhir 0,8%," katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa untuk hasil survei pada September 2024, pemerintah masih menunggu angka pasti dari penurunan kemiskinan ekstrem tersebut.

Penyebabnya, Muhadjir mengatakan bahwa pemerintah ingin melihat secara langsung perkembangan dari program-program pemerintah untuk dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

"Ini juga masih menunggu hasil survei per September nanti. Bisa jadi nanti lebih rendah dibanding 0,8%," ujarnya.

Di sisi lain, dia juga angkat bicara mengenai fenomena anjloknya jumlah kelas menengah yang turun kasta dari kelas menengah menjadi aspiring middle class atau calon kelas menengah.

Meskipun penurunan itu mencerminkan tantangan dalam pemulihan ekonomi, tetapi penanganan kemiskinan telah menunjukkan hasil positif dengan angka kemiskinan total menurun dari 9,8% menjadi 9,03%.

Dia menilai bahwa sjauh ini strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem terbukti efektif.

"Jadi artinya, strategi kita menangani kemiskinan dan kemiskinan ekstrem cukup bagus, karena bisa menahan hempasan penurunan kelas menengah. Memang ini pekerjaan yang cukup menantang, tapi saya optimis kita bisa melakukan," pungkas Muhadjir.

Bisnis.com, MEDAN – Ekosistem pesantren menjadi salah satu sasaran pemerintah untuk mendorong perluasan akses keuangan. Hal ini tak terlepas dari besarnya potensi ekonomi dalam lingkungan pesantren yang dinilai mampu mendukung upaya tersebut.

Ar-Raudlatul Hasanah, misalnya. Pesantren yang terletak di Medan Tuntungan, Sumatra Utara ini telah memiliki beragam jenis usaha baik di dalam maupun di luar pesantren. Salah satunya, Air minum kemasan “Raudhah”.

Manager UPT Pengembangan Usaha Luar Pesantren Ponpes Ar Raudlatul Hasanah Badruzzaman Sembiring mengatakan, usaha air minum kemasan tersebut tadinya hanya diproduksi untuk memenuhi kebutuhan warga pesantren yang jumlahnya mencapai 4.000 orang.

Namun kini, Ponpes sudah bisa mengkomersilkan air yang berasal dari sumur di dalam pesantren ini.

“Sejak Januari 2024 kami sudah diperbolehkan menjual ke luar pesantren karena semua izin dan persyaratan edar telah terbit,” kata Badruzzaman beberapa waktu lalu.

Dikatakan Badruzzaman, dalam sehari mesin produksi air mereka baru mampu menghasilkan rata-rata 7.500 cup air kemasan gelas atau setara 150 kardus berisi masing-masing 48 cup.

Di samping itu, air Raudhah juga memiliki kemasan botol ukuran 600 ml serta kemasan galon. Baddruzzaman menyebut, rata-rata produksi kemasan botol juga terbilang masih sedikit, yakni sekitar 1.200 botol per hari lantaran pengemasan masih dilakukan secara manual.

Kendati produksi masih terbatas, dia meyakini usaha air minum Raudhah akan menjadi sumber ekonomi baru bagi pesantren. Hal ini tak terlepas dari besarnya komunitas Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah yang telah terbentuk puluhan tahun.

Baddruzzaman mengatakan, penjualan air minum mereka terbantu oleh alumni pesantren yang berjumlah ribuan. Rata-rata penjualan air kemasan Raudhah fluktuatif, sekitar 100 kardus per hari.

“Baru-baru ini kami juga sudah mengirim satu truk air Raudhah ke Kutacane [Aceh],” ujarnya.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra Utara (KPw BI Sumut) disebut Baddruzzaman berperan dalam pengembangan usaha pesantren Ar Raudlatul Hasanah.

Dia mengatakan, pada tahun 2019 KPw BI Sumut membantu pengadaan seperangkat mesin yang mengolah air dari sumur di samping masjid pesantren menjadi air kemasan siap minum. Ar Raudlatul Hasanah juga diberi bantuan berupa cup sealer serta oven untuk usaha bakery yang dimiliki pesantren.

“Kami dulu difasilitasi untuk mengikuti pelatihan pembuatan bakery langsung dari ahlinya,” kata Badruzzaman.

Badruzzaman menuturkan, kemitraan dengan KPw BI Sumut telah mendorong pesantren memiliki konsep pengelolaan usaha yang lebih profesional.

Tak hanya mampu menghasilkan produk berupa barang, pembinaan BI juga menyokong peningkatan daya saing produk bikinan pesantren melalui serangkaian pelatihan yang difasilitasinya.

Melihat prospek pasar air minum kemasan yang cukup baik, Ponpes Ar Raudlatul Hasanah berencana akan menambah lagi kapasitas produksinya. Rumah produksi yang ada saat ini juga direncanakan akan diperbesar.

Dia mengatakan, setelah di upgrade nanti peningkatan produksi Raudhah diproyeksikan mencapai tiga kali lipat, atau melonjak menjadi 500 kardus per hari.

“Kami saat ini tengah mendorong manajemen untuk meningkatkan usaha ini,” pungkasnya. (K68)

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva mewanti-wanti Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar tidak mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

Hamdan menegaskan dirinya telah bersurat ke Kemenkumham untuk meminta agar pemerintah menolak pengesahan hasil Munaslub yang diklaim tidak sah secara hukum lantaran dijalankan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

“Yang pertama kami secara resmi meminta pada Menkumham kalau ada permohonan pengesahan kepengurusan baru dari hasil Munaslub yang tak sah. Saya minta ditolak dan tak diproses,” kata Hamdan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Hamdan mengaku pihaknya juga telah melampirkan sejumlah bukti yang menegaskan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 -2029 tersebut dilakukan secara ilegal.

Atas dasar hal itu, Menkumham Supratman Andi Agtas diharapkan dapat mengindahkan surat permohonan yang dilayangkan oleh Kadin kubu Anindya Bakrie.

“Karena saya yakin Kemenkumham mengerti kasus persoalan ini, kita cepat-cepat menyiapkan informasi pada Kemenkumham dengan dokumen pendukung yang ada bahwa hasil Munaslub ini ilegal dan tak ada alasan untuk mendaftarkan dan mengesahkan hasil Munaslub,” ujarnya.

Di samping itu, Hamdan juga menyebut bahwa terdapat sebanyak 21 Kadin provinsi yang menyampaikan penolakan terhadap penyelenggaraan Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

Dengan demikian, berdasarkan dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia pelaksanaan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin 2024 – 2029 dianggap tidak sah.

Pasalnya, tambah Hamdan, Munaslub dapat digelar apabila telah mengantongi izin dari 50%+1 anggota tingkat provinsi dan setengah dari jumlah anggota luar biasa yang memiliki hak suara.

Di samping itu, pelaksanaan Munaslub secara sah baru dapat digelar apabila mayoritas anggota Kadin telah memiliki satu kesepahaman bersama lewat peringatan tertulis dalam periode 2x 30 hari.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 yaitu Arsjad Rasjid secara tiba-tiba dilengserkan melalui Munaslub 2024 dan diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.

Namun, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap fokus pembangunan tahap 2 Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025 mendatang.

Suharso menjelaskan, pembangunan IKN tahap 2 akan difokuskan untuk membentuk economic crowd di sekitar Nusantara. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung ekonomi menjadi penting agar kebutuhan orang-orang yang tinggal di IKN terpenuhi dengan optimal.

Seiring dengan hal tersebut, Suharso mengatakan pembangunan IKN tahap 2 lebih banyak untuk pertokoan, kafe, atau mall. Selain itu, fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, tempat ibadah, dan ruang terbuka juga akan mulai dibangun pada tahap ini.

"Membuat economic crowd itu untuk membuat kota (IKN) harus betul-betul hidup, bukan hanya sebagai kota administrasi. Jadi, seperti yang anda lihat di Jakarta, apa saja (fasilitas) yang membuat masyarakat senang," kata Suharso saat ditemui di Menara Bappenas, Selasa (17/9/2024).

Untuk pembangunan IKN tahap 2, Suharso menekankan pentingnya peran investor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mendorong inisiasi dari para pemilik modal swasta.

Suharso menambahkan, hingga saat ini sudah ada sekitar 80 investor swasta dari yang siap terlibat dalam pembangunan IKN tahap selanjutnya. Dari jumlah tersebut, Suharso menyebut jumlah pemilik dana swasta dari dalam negeri ada sekitar 40 investor.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mendorong investor untuk menyuntikkan dana terhadap program andalannya yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bahkan, Jokowi menawarkan sebanyak 493 bidang tanah seluas 2-4 hektare (ha) di IKN kepada para investor. Dia menuturkan bahwa lahan tersebut siap diluncurkan dalam waktu dekat.

"Tadi pagi saya dilapori oleh bapak Kepala (Otorita) IKN dan pak Wakil Kepala (Otorita) IKN, sudah disiapkan 493 bidang seluas 2, 3 sampai 4 hektare yang akan kita launching untuk bisa investasi masuk lagi," kata Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengaku bahwa lahan yang telah dipersiapkan oleh Otorita IKN ini akan dirilis pada pekan depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Dualisme kepemimpinan dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia disebut dapat berujung pada perlambatan iklim bisnis dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan Kadin seharusnya menjadi wadah yang mewakili kepentingan pelaku usaha. Namun, dia melihat seringkali Kadin dapat mengakses pengambilan keputusan dalam pemerintahan.

"Pada kenyataannya, seringkali kan Kadin memang diasosiasikan bukan hanya sebagai kumpulan para pengusaha, tapi yang memiliki juga akses terhadap pengambilan keputusan di pemerintahan, pengambilan keputusan politik, dekat dengan orang-orang politik juga," kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Dalam hal ini, Faisal juga menyebut kisruh Kadin indonesia merupakan konflik kepentingan antara pebisnis dan pengambil keputusan, yakni pemerintah. Kondisi ini disebut tidak baik untuk demokrasi dan perekonomian nasional.

"Jadinya tidak jelas batas antara kepentingan pelaku usaha dan pengambil keputusan politik, padahal itu dibutuhkan penyeimbang antara kedua kepentingan besar tersebut," tuturnya.

Dia menyontohkan negara-negara Asia Timur yang sukses membangun ekonomi karena adanya keselarasan antara pelaku usaha dan pemerintah, tapi tetap memberi batasan jelas terhadap kepentingan masing-masing.

Sementara, Faisal menyoroti di Indonesia seringkali batasan-batasan tersebut menjadi blur atau kabur. Sebab, ada kepentingan politik di satu sisi sebagai pebisnis, dan di sisi lain juga mempengaruhi pengambilan keputusan.

"Ini tentu saja tidak baik ya, sehingga itu sebabnya makanya Kunio Yoshihara menggambarkan bahwa sistem politik di Indonesia atau kapitalisme, sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia itu adalah sistem ekonomi yang kapitalisme, tapi ersatz capitalisme," jelasnya.

Untuk diketahui, ersatz capitalisme menggambarkan kondisi batas-batas antara pelaku usaha dengan pengambil bisnis yang tidak jelas, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena terdapat konflik kepentingan.

Tak hanya itu, seringkali pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, dan kepentingan bisnis oleh asosiasi tertentu juga tidak murni merepresentasikan kepentingan para pelaku usaha pada umumnya.

"Ini yang semestinya menjadi catatan untuk diperbaiki ke depan siapapun pemimpin Kadin berikutnya, karena jika itu masih terjadi sampai dengan saat sekarang, akan mengurangi kepercayaan para pelaku usaha dan pelaku pasar terhadap institusi Kadin," terangnya.

Di sisi lain, bagi pengambilan keputusan politik atau pemerintah juga tidak ada penyeimbang dari asosiasi bisnis lainnya, karena Kadin merupakan organisasi pelaku usaha terbesar di Indonesia.

"Jadi sayang kalau kemudian organisasi bisnis yang terbesar ini tidak secara maksimal menyuarakan kepentingan para pelaku usaha begitu," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 yaitu Arsjad Rasjid secara tiba-tiba dilengserkan melalui Munaslub 2024 dan diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.

Namun, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.