Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendorong agar Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan alias BI Rate pada bulan ini, usai terjadi deflasi 4 bulan berurut-urut pada Mei—Agustus 2024.

Esther menilai deflasi yang terjadi selama berbulan-bulan merupakan tanda-tanda krisis ekonomi. Apalagi, sambungnya, daya beli masyarakat semakin melemah.

Oleh sebab itu, dia pun mendorong agar BI sebagai otoritas pemegang kebijakan moneter segera melakukan intervensi. Dia mengingatkan, tugas BI bukan sekadar menjaga nilai tukar rupiah, tetapi juga menstabilkan harga.

Oleh sebab itu, Esther menekankan pentingnya penurunan suku bunga acuan. Selain itu, BI juga bisa mengeluarkan kebijakan giro wajib minimum dan terus mendorong kredit.

"Jadi seharusnya bank sentral pemegang kebijakan moneter bisa melakukan intervensi kebijakan stabilisasi harga agar Indonesia tidak terjadi deflasi terus-terusan sehingga bisa menghindarkan dari krisis ekonomi," jelas Esther dalam forum Melanjutkan Kritisisme Faisal Basri secara daring, Minggu (15/9/2024).

Pengajar di Universitas Diponegoro ini mengingatkan, deflasi selama berbulan-bulan beruntun selalu terjadi sekitar era krisis ekonomi. Dia mencontohkan, pada Maret—September 1999, terjadi deflasi 7 bulan beruntun yang merupakan masa-masa pemulihan krisis moneter.

Lalu, pada Desember 2008—Januari 2009, juga terjadi deflasi efek dari kritis finansial dunia. Terakhir, deflasi 3 bulan berurut-urut dari Juli—September 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Artinya di sini pada tahun-tahun tersebut ketika terjadi deflasi berbulan-bulan secara berurutan itu ada krisis. Nah, kita harus waspada bahwa sekarang ini 4 bulan berurutan itu ada deflasi," jelas Esther.

Badan Pusat Statistik mencatat deflasi dalam 4 bulan terakhir yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), dan Agustus (0,03%).

Sementara itu, BI dijadwalkan menggelar rapat dewan gubernur (RDG) pada 17—18 September 2024. Usai rapat, BI akan mengumumkan langkah apakah akan menurun, menaikkan, atau menahan suku bunga acuan pada level saat ini 6,25%.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid buka suara terkait rencana pemerintah untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pengesahan Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu (14/9/2024).

Arsjad mengatakan, pihaknya akan mengembalikan keputusan kepada pemerintah. Namun, dalam penerbitannya tetap harus ada proses pertimbangan dan verifikasi rentetan peristiwa yang terjadi, termasuk Munaslub yang dinilai ilegal.

"Misalnya waktu itu terjadi, itu kami memberikan semua [dokumen proses Munaslub Kadin] itu ke pemerintah mulai dari hasil dan semuanya itu pasti diproses pasti, nggak mungkin seketika, itu ada proses yang harus dilihat, harus verifikasi," ujar Arsjad kepada wartawan, Minggu (15/9/2024).

Dia pun meminta dan memohon kepada pemerintah untuk ikut turun tangan dan menyelesaikan polemik yang terjadi dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, Arsjad menegaskan bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah.

"Dan di situ dalam undang-undang itu bagian dari pengawasan itu ada di undang-undang," tuturnya.

Tak hanya itu, Arsjad juga akan bertemu pemerintah saat ini maupun pemerintahan baru mendatang terkait rencana penerbitan Keppres baru dan hasil investigasi Munaslub.

"Bukan cuma masalah status Keppresnya, tapi tetap kita berjalan seperti biasa saja bahwa ada kejadian yang terjadi Munaslub ilegal ini akan kami laporkan. Kita harus berdiri dalam konteks hukum UU governance Kadin Indonesia," jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Arsjad menyebutkan bahwa Munaslub yang diselenggarakan sejumlah pihak merupakan agenda ilegal yang tidak sah karena tidak berlandaskan UU No. 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2022.

Namun, dalam kesempatan terpisah, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan, pemerintah akan segera mengeluarkan aturan berupa Keppres untuk melerai persoalan dualisme Kadin saat ini.

"Aturannya seperti itu [ada Keppres]. Namun, nanti kan semua keputusan presiden itu pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian. Kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," ujarnya.

Supratman mengatakan bahwa sebagai pihak pemerintah, dirinya melihat hal tersebut merupakan persoalan internal Kadin Indonesia. Menurutnya, persoalan itu telah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslub yang ada dengan Anindya Bakrie terpilih sebagai ketua umum Kadin yang baru.

"Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024–2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024.

“Saya ucapkan selamat ke Mas Anin [Anindya Bakrie] atas amanah yang baru,” kata Supratman dalam acara sarasehan yang digelar Kadin di Menara Kadin Indonesia pada Minggu (15/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Supratman mengungkapkan bahwa Kadin merupakan mitra strategis pemerintah terutama dalam pertumbuhan ekonomi RI.

Supratman mengatakan, kehadiran pengusaha yang tergabung dalam Kadin menjadi dua sisi mata uang sekalipun berbeda sisinya, tetapi satu kesatuan antara pemerintah dan pengusaha. Menurutnya pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dari sisi politik dan ketenagakerjaan.

“Pemerintah setiap tahun mengalokasikan untuk penerimaan pegawai negeri sipil itu hanya mampu kurang lebih sekitar maksimal 600.000 untuk menampung angkatan kerja. Padahal di luar sana angkatan kerja kita sungguh luar biasa banyak. Nah, karena itu pemerintah justru sangat berharap, kalau investasi itu berkembang dan tumbuh yang bisa dilakukan baik oleh usaha besar, kecil, menengah sampai mikro maka pemerintah akan sangat terbantu,” katanya.

Supratman menyinggung bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 1%, harus membutuhkan investasi antara Rp1.000 sampai dengan Rp1.200 triliun. Sementara itu, lanjut dia, ruang fiskal pemerintah sangat terbatas. Oleh karena itu, kehadirkan Kadin dalam belanja modal yang disiapkan oleh pemerintah serta investasi juga sangat diharapkan.

“Karena dengan demikian kalau investasi itu pun juga saya titip tidak hanya berfokus kepada industri-industri yang berbasis sumber daya alam, tetapi juga industri-industri manufaktur menjadi sesuatu yang sangat urgen bagi kita. Karena itu padat karya juga, ya padat karya, termasuk mungkin menjadi tantangan,” katanya.

Di depan Anindya dan pengurus Kadin daerah yang hadir, Supratman mengingatkan bahwa semua industri tekstil saat ini mengalami sebuah masalah yang besar. Dia mendorong industri berbasis ekspor dan percepatan substitusi impor.

“Itu sudah jauh lebih bagus dan membantu pemerintah dalam hal pengembangan industri ke depan,” imbuhnya.

Terakhir, dia pun berharap Kadin dapat menjadi wadah untuk pemerintah dan industri bersatu.

“Bersatu padu menjadikan Kadin sebagai satu-satunya wadah dan mitra strategis pemerintah dan ini bisa menjadi kebaikan buat semua rakyat Indonesia,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai tanda-tanda krisis ekonomi sudah terlihat usai terjadi deflasi selama Mei—Agustus 2024.

Esther meyakini, deflasi merupakan tanda nyata bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Apalagi, sambungnya, saat ini daya beli masyarakat semakin melemah.

"Deflasi terus menerus ini sebetulnya tanda-tanda bahwa insyaallah itu krisis akan terjadi. Ya semoga ini tidak benar asalkan ada kebijakan atau intervensi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah," ujar Esther dalam forum Melanjutkan Kritisisme Faisal Basri secara daring, Minggu (15/9/2024).

Pengajar di Universitas Diponegoro ini menjelaskan, deflasi selama beberapa bulan berurut-urut selalu terjadi sekitar era krisis ekonomi. Dia mencontohkan, pada Maret—September 1999, terjadi deflasi 7 bulan beruntun yang merupakan masa-masa pemulihan krisis moneter.

Lalu, pada Desember 2008—Januari 2009, juga terjadi deflasi efek dari krisis finansial dunia. Terakhir, deflasi 3 bulan berurut-urut dari Juli—September 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Artinya di sini pada tahun-tahun tersebut ketika terjadi deflasi berbulan-bulan secara berurutan itu ada krisis. Nah, kita harus waspada bahwa sekarang ini 4 bulan berurutan itu ada deflasi," jelas Esther.

Dia pun mendorong agar Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pemegang kebijakan moneter segera melakukan intervensi. Dia mengingatkan tugas BI bukan sekadar menjaga nilai tukar rupiah, tetapi juga menstabilkan harga.

Oleh sebab itu, Esther menekankan pentingnya penurunan suku bunga acuan alias BI Rate dalam waktu dekat. Selain itu, BI juga bisa mengeluarkan kebijakan giro wajib minimum dan terus mendorong kredit.

"Jadi seharusnya bank sentral pemegang kebijakan moneter bisa melakukan intervensi kebijakan stabilisasi harga agar Indonesia tidak terjadi deflasi terus-terusan sehingga bisa menghindarkan dari krisis ekonomi," tutupnya.

Adapun, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi dalam 4 bulan terakhir yaitu pada Mei (0,03%), Juni (0,08%), Juli (0,18%), dan Agustus (0,03%).

Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) masih mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, serikat buruh yang dipimpin dirinya masih terus mengakui Arsjad sebagai Ketum Kadin, meski ada hasil Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru Kadin Indonesia.

“Kami hanya mengakui Arsjad Rasjid Sebagai ketua umum Kadin Indonesia berdasarkan AD/ART dan juga Keppres [Keputusan Presiden] yang sampai hari ini belum dicabut,” kata Andi Gani di DPP KSPSI, Minggu (15/9/2024).

Andi menyampaikan, KSPSI meminta pemerintah agar tidak ikut-ikutan dengan permasalahan yang sedang terjadi di tubuh Kadin. Hal ini lantarankonflik yang terjadi adalah masalah internal Kadin Indonesia dan tidak boleh dicampuri oleh pemerintah.

“Kami juga meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk tidak ikut-ikutan dalam konflik Kadin tersebut. Karena biarkan itu menjadi internal permasalahan Kadin, tapi yang pasti KSPSI dan KSPI hanya mengakui Kadin pimpinan Arsjad Rasjid,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Presiden KSPI Said Iqbal juga menegaskan pihaknya masih mengakui Arsjad Rasjid sebagai ketua umum Kadin Indonesia.

Said pun menuturkan, sesuai dengan undang-undang (UU) hanya ada satu kepengurusan Kadin yang diakui yaitu Kadin Indonesia yang dipimpin Arsjad Rasjid.

“Dalam undang-undang Kadin Indonesia [Arsjad] satu-satunya yang diakui pemerintah, hanya Kadin Indonesia. Karena ada undang-undangnya. Jadi tidak ada dua Kadin, tidak ada tiga Kadin,” ucap Said Iqbal.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menghasilkan keputusan yakni mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029.

Agenda tersebut dilaksanakan pada Sabtu (14/9/2024) sore di St. Regis, Jakarta. Penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024 tersebut tetap dilakukan meskipun mendapatkan penolakan dari Dewan Pengurus Kadin lainnya.

Usai terpilih, Anindya Bakrie mengatakan, dirinya akan membawa Kadin Indonesia menjadi mitra strategis pemerintah. Keputusan yang dihasilkan selama Munaslub disebut menjadi upaya untuk melanggengkan hubungan baik dengan pemerintah.

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan hanya buat saya tapi juga spesial untuk perekonomian Indonesia," kata Anindya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini, memperingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak melanjutkan kebijakan pembangunan berbasis utang ala Presiden Jokowi yang dianggap berisiko tinggi.

Didik menyampaikan, kritik serupa sudah ditekankan oleh koleganya ekonom senior Faisal Basri yang wafat beberapa waktu lalu. Faisal Basri, sambungnya, selalu ingatkan soal potensi krisis apabila kebijakan utang negara tidak dievaluasi.

"Jadi warisan utang Jokowi ini akan menjadi beban Prabowo. Itu sudah diingatkan, dan Pak Faisal mengatakan, 'Kalau Pak Prabowo meneruskan kebijakannya Jokowi insyaallah akan krisis,' katanya," ujar Didik dalam forum Melanjutkan Kritisisme Faisal Basri secara daring, Minggu (15/9/2024).

Rektor Universitas Paramadina ini menjelaskan, pembiayaan utang kerap menjadi pengeluaran paling besar dalam APBN. Dia mengaku heran, pemerintah mengeluarkan surat berharga negara (SBN) hingga Rp1.500 triliun pada 2021—2022.

Didik juga menyoroti kontrol parlemen atas postur penggunaan anggaran pembangunan berbasis utang ini. Padahal, yang akan menanggung merupakan generasi ke depan.

"Suatu krisis [pandemi Covid-19] justru dijadikan kesempatan untuk mengeruk utang sebanyak-banyaknya sehingga defisit [anggaran] itu semakin besar," katanya.

Faisal Basri, lanjut Didik, juga mengkritisi mega proyek kereta cepat Jokowi karena pembiayaan utangnya akan diwariskan hingga beberapa pemerintahan ke depan. Kebijakan kereta cepat seakan hanya untuk popularitas saja.

"Jadi itu proyek di atas kayangan yang tidak berpijak kepada realitas," ungkapnya.

Sejalan, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengaku sudah sempat melakukan perhitungan ihwal pembiayaan utang proyek kereta api Jakarta—Bandung. Menurutnya, proyek kereta api cepat tersebut tidak akan menguntungkan hingga 1,5 abad lagi.

"Untuk kereta Whoosh itu, yang Jakarta—Bandung itu sekitar 150 tahun. Artinya kurang lebih 150 tahun itu baru balik modal. Ini kan dampaknya beberapa generasi ke depan," ucap Esther pada kesempatan yang sama.

Sebagai informasi, terbaru Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan utang pemerintah mencapai Rp8.502,69 triliun per 31 Juli 2024. Angka tersebut naik senilai Rp57,82 triliun dari akhir Juni 2024 (month-to-month/MtM) yang kala itu mencapai Rp8.444,87 triliun.

Melihat posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juli 2024 tercatat sebesar 38,68% atau lebih rendah dari rasio bulan lalu yang mencapai 39,13% produk domestik bruto (PDB). Kemenkeu menyatakan bahwa rasio itu tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mengevaluasi kelembagaan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Saat ini, pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kementerian Investasi/BKPM.

Tahapan awal penyusunan RPerpres tersebut dimulai dalam rapat antara Kementerian Investasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta Selatan pada Jumat (13/9/2024).

"Rapat tersebut membahas evaluasi kelembagaan instansi pemerintah pada Kementerian Investasi/BKPM. Evaluasi ini sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Presiden [RPerpres] tentang Kementerian Investasi/BKPM," tulis Kemenpan-RB dalam situsnya, dikutip Minggu (15/9/2024).

Saat dikonfirmasi, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno menyatakan belum bisa menjelaskan secara detail isi-isi dalam RPerpres tersebut.

Riyatno mengaku harus melaporkan hasil rapat terlebih dahulu serta berdiskusi lebih lanjut dengan Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Wakil Menteri Investasi Yuliot.

"Kan belum final juga. Jadi belum bisa memberikan apa sih, ada perubahan atau enggak, karena saya harus lapor Pak Wamen dan Pak Menteri dulu dan nanti arahan beliau bagaimana," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (15/9/2025).

Dia tidak menampik, Perpres tersebut dirancang untuk menggantikan Perpres No. 63 & 64/2021 tentang Kementerian Investasi/BKPM. Kendati demikian, Riyatno menekankan bahwa rapat awal dengan Kemenpan-RB beberapa waktu lalu tersebut masuk diskusi awal.

Menurutnya, pihak Kemenpan-RB menanyakan soal perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penataan kelembagaan agar sesuai dengan visi misi presiden terpilih Prabowo Subianto lima tahun ke depan.

"Apakah nanti disesuaikan dengan Asta Cita [prioritas pembangunan Prabowo], apakah ada rencana usulan perubahan. Tapi kan waktu diundang kita belum siap mau berubah juga kan, jadi saya laporin dulu," tutup Riyanto.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menanggapi dualisme Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menghasilkan keputusan yakni mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 pada 14 September 2024.

Penyelenggaraan Munaslub tersebut mendapatkan penolakan dari Dewan Pengurus Kadin lainnya. Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid juga menyebut bahwa agenda tersebut tidak sah dan ilegal. Pihaknya menilai Munaslub 2024 tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Supratman mengatakan bahwa sebagai pihak pemerintah, dirinya melihat hal tersebut merupakan persoalan internal Kadin Indonesia. Menurutnya, persoalan itu telah diselesaikan lewat dengan keputusan Munaslub yang ada dengan Anindya Bakrie terpilih sebagai ketua umum Kadin yang baru.

“Intinya pemerintah pada prinsipnya sekali lagi, kami ikut sesuai dengan aturan, dan ini menjadi kehendak bagi seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah, provinsi, dan pemerintah dalam hal ini tentu akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh teman-teman di Kadin,” ungkap Supratman usai acara Saresahan bersama Kadin di Menara Kadin, Minggu (15/9/2024).

Terkait dengan aturan, Supratman menyebutkan bahwa dirinya akan membuat surat keputusan yang akan diberikan kepada presiden. Namun nantinya semua keputusan menurutnya ada di tangan presiden setelah melewati proses harmonisasi di kementerian.

“Kalau bisa secepatnya [terkait aturan], kenapa harus berlama-lama,” katanya.

Sebelumnya, Anindya Bakrie menyebut bahwa pengangkatan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dalam Munaslub pada 14 September 2024 merupakan inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.

“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART. Dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Saresahan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Anindya menegaskan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029.

“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang. Dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.

Anindya mengatakan, sejalan dengan Pemerintahan baru pada Oktober mendatang, Kadin memikirkan bagaimana dapat menyukseskan program serta melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin. Dia berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bisa sukses mencapai target Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) bahkan lebih.

“Jadi itulah fokus kami, sehingga kehadiran beliau yang saya sangat berterima kasih di hari minggu, liburan panjang, ini menjadi suatu angin segar, dan ingat bahwa Kadin itu dua hal. Pertama, bukan saja wadah dunia usaha, tapi juga mitra strategis pemerintah,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Kelautan dan Perikanan Suhana meminta pemerintah untuk lebih serius dalam mengembangkan produk inovasi susu ikan.

Suhana mengatakan, produk ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai substitusi susu sapi dan mendukung kebutuhan susu nasional sekitar 4,4 juta ton per tahun atau setara dengan 12 juta ton ikan.

“Dari 3 kilogram ikan segar menjadi 1 kilogram Hidrolisat Protein Ikan (HPI), asam aminonya. Artinya susu ikan sangat berpotensi besar untuk mendukung kebutuhan susu nasional,” kata Suhana kepada Bisnis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Lebih lanjut, Suhana menyebut, susu ikan merupakan produk inovasi ekonomi biru. Pasalnya, semua bagian ikan dimanfaatkan dengan baik tanpa terbuang menjadi sampah.

Dia mencontohkan, ikan utuh hasil tangkapan para nelayan masuk proses hidrolisis. Selanjutnya, proses dari hidrolisis ini akan menghasilkan produk olahan seperti HPI (susu ikan), fish bone, dan minyak ikan.

Melihat potensinya yang luar biasa, Suhana mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mengembangkan produk inovatif dari para pelaku perikanan di Indonesia.

“Pemerintah perlu lebih serius untuk mengembangkan produk inovatif,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut bahwa Indonesia berpotensi untuk mensubstitusikan susu sapi dengan susu yang terbuat dari protein ikan, alias susu ikan.

Apalagi, pemerintah tahun lalu telah meluncurkan produksi susu ikan pertama di Indonesia. Produk ini merupakan hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia sebagai bagian dari perkuatan program hilirisasi produk berbasis komoditas unggulan daerah.

Teten mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendorong hilirisasi ikan untuk memproduksi ekstrak protein ikan yang dapat digunakan oleh industri makanan.

“Salah satunya itu bisa dibuat untuk produk susu ikan,” kata Teten di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2024).

Adapun, produksi ikan Indonesia mencapai 24,7 ton per tahun. Dengan total produksi tersebut, Teten melihat potensi yang cukup besar untuk diolah sebagai alternatif pengganti susu sapi. Mengingat, 80% kebutuhan susu nasional dipenuhi melalui impor.

Sementara itu, ID Food tengah mempertimbangkan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan program susu gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab, rencana BUMN Pangan itu untuk membangun mega farm kemungkinan baru terealisasi pada 2-3 tahun mendatang.

“Mungkin ada produk-produk alternatif yang bisa sebagai pengganti susu dari sapi. Semuanya dalam kajian ya, misalnya susu dari ikan kan ada juga, ada susu dari ikan yang kemarin disampaikan,” kata Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Maluku mengungkap adanya pemaksaan sejumlah anggota pengurus Kadin di berbagai daerah untuk mengakui hasil dari pengangkatan Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin pada Munaslub Kadin 2024.

Dari total 35 Kadin provinsi yang aktif, sebanyak 21 ketua hadir dalam konferensi pers mendukung Arsjad Rasjid untuk mempertahankan kedudukannya sebagai ketua umum Kadin Indonesia periode 2021-2026.

Ketua Umum Kadin Maluku M.A.S Latuconsina mengatakan, pihaknya tidak menerima hasil Munaslub 2024 . Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub 2024 melanggar aturan AD/ART dan tidak memenuhi persyaratan.

"Kami semua di sini yang 21 ini sampai hari ini masih dikejar-kejar untuk mendukung pihak sana, tapi semua orang di sini sudah tegak lurus dengan AD/ART dan tidak mengakui Munaslub itu," kata Latuconsina saat konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dia menerangkan, dalam aturan organisasi yang berlaku, Munaslub dapat terlaksana apabila terdapat usulan daerah sebanyak 50%+1. Artinya, minimal harus ada 18 Kadin provinsi yang hadir dan mendukung Munaslub tersebut.

Namun, setelah dikalkulasi, pihaknya menemukan bahwa yang hadir pada Munaslub tersebut secara fisik hanya sebanyak 10 ketua kadin daerah dan 4 lainnya diwakili.

"Artinya, hanya 14 ketua kadin yang hadir disana, sampai tadi pagi ada teman-teman kita yang masih dipaksa untuk tandatangan untuk mendukung Munaslub. Makanya saya tadi pada pembacaan itu, kita sudah bacakan pernyataan 21 ini tegak lurus terhadap AD/ART Kadin indonesia," jelasnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono mengatakan, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18, Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap AD/ART.

Selain itu, Munaslub dapat dilakukan juga ketika ada penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya dewan pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Sementara itu, dalil yang digunakan untuk menyelenggarakan Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Arsjad Rasjid sebagai ketua tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden saat pemilu lalu disebut tidak bisa dijadikan alasan, mengingat keterlibatan Arsjad atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin.

"Beliau juga mengajukan berhalangan sementara yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie," ujar Dhaniswara.

Kubu Arsjad juga menyebut, penyelenggaraan Munaslub juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana telah diatur dalam AD/ART Kadin Indonesia.

Terlebih, tidak pernah ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia oleh ketua umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

"Surat-surat yang dikirimkan Kadin provinsi kepada Kadin Indonesia terkait permohonan pengunduran diri Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan surat penyelenggaraan Munaslub tidak memenuhi unsur untuk dapat diklasifikasikan sebagai surat peringatan pertama," terangnya.

Selain itu, sesuai Pasal 18 ayat 2 AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub juga hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir. Untuk mengajukan usulan Munaslub, Kadin provinsi juga harus menggelar rapat pleno terlebih dahulu.

Kemudian, dalam Pasal 18 ayat 12 AD/ART dinyatakan Munaslub tercapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih setengah (50% +1) dari peserta penuh, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Munaslub.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, Munaslub ilegal kemarin hanya diikuti oleh 25 ALB yang mana jumlah tidak mencapai setengah jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir setidaknya 50%+1 dari 124 jumlah ALB. Dengan demikian, Munaslub itu tidak sah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Maluku mengungkap adanya pemaksaan sejumlah anggota pengurus Kadin di berbagai daerah untuk mengakui hasil dari pengangkatan Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin pada Munaslub Kadin 2024.

Dari total 35 Kadin provinsi yang aktif, sebanyak 21 ketua hadir dalam konferensi pers mendukung Arsjad Rasjid untuk mempertahankan kedudukannya sebagai ketua umum Kadin Indonesia periode 2021-2026.

Ketua Umum Kadin Maluku M.A.S Latuconsina mengatakan, pihaknya tidak menerima hasil Munaslub 2024 . Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub 2024 melanggar aturan AD/ART dan tidak memenuhi persyaratan.

"Kami semua di sini yang 21 ini sampai hari ini masih dikejar-kejar untuk mendukung pihak sana, tapi semua orang di sini sudah tegak lurus dengan AD/ART dan tidak mengakui Munaslub itu," kata Latuconsina saat konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dia menerangkan, dalam aturan organisasi yang berlaku, Munaslub dapat terlaksana apabila terdapat usulan daerah sebanyak 50%+1. Artinya, minimal harus ada 18 Kadin provinsi yang hadir dan mendukung Munaslub tersebut.

Namun, setelah dikalkulasi, pihaknya menemukan bahwa yang hadir pada Munaslub tersebut secara fisik hanya sebanyak 10 ketua kadin daerah dan 4 lainnya diwakili.

"Artinya, hanya 14 ketua kadin yang hadir disana, sampai tadi pagi ada teman-teman kita yang masih dipaksa untuk tandatangan untuk mendukung Munaslub. Makanya saya tadi pada pembacaan itu, kita sudah bacakan pernyataan 21 ini tegak lurus terhadap AD/ART Kadin indonesia," jelasnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono mengatakan, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia Pasal 18, Munaslub hanya dapat diselenggarakan jika terdapat pelanggaran prinsip terhadap AD/ART.

Selain itu, Munaslub dapat dilakukan juga ketika ada penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi, atau tidak berfungsinya dewan pengurus sehingga ketentuan AD/ART dan keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Sementara itu, dalil yang digunakan untuk menyelenggarakan Munaslub berkaitan dengan bergabungnya Arsjad Rasjid sebagai ketua tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden saat pemilu lalu disebut tidak bisa dijadikan alasan, mengingat keterlibatan Arsjad atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin.

"Beliau juga mengajukan berhalangan sementara yang disetujui pengajuannya oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie," ujar Dhaniswara.

Kubu Arsjad juga menyebut, penyelenggaraan Munaslub juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana telah diatur dalam AD/ART Kadin Indonesia.

Terlebih, tidak pernah ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia oleh ketua umum maupun Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

"Surat-surat yang dikirimkan Kadin provinsi kepada Kadin Indonesia terkait permohonan pengunduran diri Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan surat penyelenggaraan Munaslub tidak memenuhi unsur untuk dapat diklasifikasikan sebagai surat peringatan pertama," terangnya.

Selain itu, sesuai Pasal 18 ayat 2 AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub juga hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir. Untuk mengajukan usulan Munaslub, Kadin provinsi juga harus menggelar rapat pleno terlebih dahulu.

Kemudian, dalam Pasal 18 ayat 12 AD/ART dinyatakan Munaslub tercapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih setengah (50% +1) dari peserta penuh, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Munaslub.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, Munaslub ilegal kemarin hanya diikuti oleh 25 ALB yang mana jumlah tidak mencapai setengah jumlah ALB yang tercatat dalam Munas terakhir setidaknya 50%+1 dari 124 jumlah ALB. Dengan demikian, Munaslub itu tidak sah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) melaporkan permintaan tenaga kerja di tiga sektor yakni kesehatan, teknologi informasi dan logistik mengalami peningkatan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Peneliti LPEM FEB UI, Nia Kurnia Sholihah, mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bahwa permintaan tenaga kerja di sektor teknologi informasi tumbuh sebesar 15% sepanjang 2023.

“Ini seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai industri,” kata Nia dalam Labor Market Brief, dikutip Minggu (15/9/2024).

Selain sektor teknologi informasi, permintaan tenaga kerja di sektor kesehatan khususnya terkait dengan layanan kesehatan jarak jauh (telemedicine) tumbuh sebesar 12% di tahun yang sama.

Demikian halnya sektor logistik yang turut mengalami lonjakan permintaan tenaga kerja hingga 18%. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktivitas e-commerce dan distribusi barang selama pandemi serta pascapandemi Covid-19.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024 mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 5,35%, menunjukkan penurunan dari 5,86% pada Agustus 2022, dan 6,49% pada Agustus 2021.

Kendati begitu, angka tersebut dalam tren penurunan hingga mencapai 5,25% pada Februari 2024, menunjukkan pemulihan yang berkelanjutan di pasar tenaga kerja.

Namun, Nia menyebut dampak dari PHK masih sangat terasa di beberapa sektor, utamanya industri yang sangat bergantung pada ekspor dan yang mengalami tekanan akibat perubahan ekonomi global.

“Hal ini terutama terlihat di daerah-daerah industri utama seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, yang mencatat angka PHK cukup tinggi sepanjang 2023 dan awal 2024,” ujarnya.

Sementara itu, data Kemenaker mencatat setidaknya 237.080 tenaga kerja ter-PHK pada periode Januari-Oktober 2023. Angka ini menunjukkan adanyapeningkatan yang konsisten selama periode tersebut. Jika melihat lebih rinci,misalnya pada Oktober 2023 saja, jumlah pekerja yang terkena PHKmencapai 45.576 orang, yang merupakan peningkatan dari angka pada awaltahun.

Selain itu, pada semester I/2024, tercatat 32.064 pekerja dirumahkan atau naik 21,45% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Peningkatan ini terjadi di berbagai provinsi, dengan angka PHK terbesar terjadi di DKI Jakarta sebanyak 7.469 orang, diikuti oleh Banten 6.135 orang, dan Jawa Barat 5.155 orang.

Adapun, beberapa sektor yang menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan angka PHK di antaranya manufaktur, teknologi, serta perbankan dan jasa keuangan.