Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi XI DPR telah menetapkan 5 anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2024-2029. Nama anggota BPK ini selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai produk hukum legislasi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menjelaskan pihaknya melakukan fit and proper test untuk 74 calon pada 2—4 September 2024. Selanjutnya, Komisi XI melakukan rapat tertutup untuk menetapkan lima nama.

"Anggota Komisi XI tadi musyawarah mufakat untuk menentukan lima calon anggota BPK terpilih," jelas Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Hasilnya, lima calon anggota BPK 2024—2029 yang dipilih yaitu Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan.

Lebih lanjut, elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tidak menampik ada banyak kader partai politik yang terpilih menjadi calon anggota BPK 2024—2029. Kendati demikian, Amir mengaku keanggotaan partai politik tidak menjadi pertimbangan Komisi XI.

"Kita tadi enggak bicara partainya, kita bicara person [orangnya] masing-masing," ucapnya.

Amir menjelaskan, nantinya Komisi XI akan menyurati pimpinan DPR agar hasil pemilihan calon anggota BPK 2024—2029 tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna terdekat. Setelahnya, pimpinan DPR akan menyurati presiden agar diterbitkan Surat Keputusan (SK) anggota BPK lima tahun ke depan tersebut. Lalu bagaimana profil karir dari anggota BPK terpilih ini?

Profil Anggota BPK 2024-2024

1. Akhsanul Khaq

Saat ini Akhsanul merupakan auditor utama keuangan negara I BPK. Peraih gelar doktor dari Universitas Persada Indonesia YAI ini lahir di Brebes pada 5 Februari 1967.

Akhsanul menyelesaikan studi Master of Business Administration di Monash University, Australia, pada tahun 2000. Sedankan sarjana dan diploma diraih dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Akhsanul meraih diploma STAN pada 1988.

2. Bobby Adhityo Rizaldi

Bobby merupakan politisi Partai Golkar. Politisi ini mengalahkan rekannya Misbakhun yang juga berebut bangku BPK. Bobby sendiri maju menjadi anggota DPR dari wiayah Sumatra Selatan II.

Kelahiran Jakarta 1974 ini, menyesaikan pendidikan S1 di Trisakti pada 1995 dan melanjutkan S2 di Cleveland State, Amerika Serikat.

Dalam karirnya di dunia profesional, Bobby memulai dari KPMG Hanadi. Selanjutnya sepulang dari AS dia sempat bergabung Robert Half Inc. (1998-1999). Deloitte Touche (1999-2002), Conocophilips Indonesia (2002-2004), dan kemudian ke BP Migas (2004-2008). Setelahnya Bobby terpilih 2 periode di DPR.

3. Budi Prijono

Sosok Budi merupakan militer aktif dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal (Letjen) TNI. Lulusan Akabri 1988 ini terakhir menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI (Irjen Kemhan) sejak tanggal 27 Juni 2022. Budi bergabung di Kemenhan sejak 2019 dengan posisi awal Kabaranahan Kemhan (2019).

4. Daniel Lumban Tobing

Mantan politisi PDI perjuangan ini merupakan anggota BPK 2019—2024. DL Tobing pernah menjabat anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP);

5. Fathan

Fathan merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah Jawa Tengah 2.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) Febriany Eddy buka-bukaan terkait dengan dampak positif setelah holding BUMN tambang, MIND ID mengakuisisi saham mayoritas.

Dia optimistis bakal mendapatkan dukungan lebih banyak dari pemerintah usai saham mereka telah resmi dimiliki secara mayoritas oleh Indonesia.

Menurutnya, setelah holding tambang BUMN MIND ID menambah kepemilikan menjadi 34%, operasional perusahaan di Tanah Air bakal lebih mudah dan efisien ke depannya.

Hal ini disampaikannya usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta bersama dengan Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson, Kamis (5/9/2024).

"Saya rasa kita dapat dukungan lebih dari pemerintah. Karena keberhasilan Vale adalah keberhasilan pemerintah dan membuat Indonesia bisa menjadi lebih baik. Jadi dengan berpindahnya saham dan lebih banyak porsi pemerintah sebenarnya baik ya. Kita dapat dukungan lebih," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Lebih lanjut, Febriany mencontohkan bahwa perusahaan bisa mendapatkan dukungan lebih untuk mengurus perizinan. Seperti, MIND ID bisa memberikan lebih banyak dukungan untuk menyelesaikan proyek Vale.

"Oh banyak tentu diskusi dari sisi perizinan dan juga diskusi banyak hal dari pemerintah juga sangat excited ya," imbuhnya.

Selain itu, Febriany melanjutkan bahwa setelah berada di bawah MIND ID, maka perusahaan bisa saja mendapatkan modal tambahan dengan suntikan modal negara lewat MIND ID.

Kendati demikian, menurutnya mereka hingga saat ini belum ada sedikitpun pembicaraan untuk meminta penyertaan modal negara (PMN). Mengingat, kata Febriany kondisi neraca keuangan Vale masih cukup kuat untuk menopang kebutuhan proyek perusahaan.

Bahkan, dia meyakini kondisi keuangan Vale saat ini bisa menopang pertumbuhan perusahaan dalam beberapa waktu ke depan.

"Nggak lah, saat ini balance sheet kita cukup kuat. Kita tidak ada debt. Kita juga preserve kapasitas balancesheet kita ini untuk menopang growth project kita. So far sih kita akan coba manage di PT Vale," pungkas Febriany.

Sekadar informasi, saat ini porsi saham setelah divestasi selesai dilakukan MIND ID mencapai 34%, sedangkan untuk Vale Canada Limited 33,88%. Lalu, Sumitomo Metal Mining 11,48% dan kepemilikan saham publik 20%.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) Febriany Eddy mengungkapkan pihaknya tengah menyelesaikan eksplorasi proyek SOA HPAL dengan nilai investasi hingga Rp30 triliun.

Hal ini disampaikannya usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta bersama dengan Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson, Kamis (5/9/2024).

“Nanti tunggu saatnya, eksplorasi lagi jalan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

Menurut catatan Bisnis, potensi pabrik HPAL tersebut dapat mencapai minimal 60.000 ton Ni per tahun dalam MHP. Menurutnya, proyek ini akan mengganden produsen otomotif lainnya untuk hilirisasi lebih lanjut hingga precursor.

Kendati demikian, dia masih enggan bicara mengenai potensi cadangan nikel dari tambang yang bakal ke SOA HPAL nantinya.

“[Eksplorasi] kan lagi jalan, nanti tunggu hasil eksplorasinya dong. Nanti sabar-sabar kalau sudah waktunya saya info, tetapi saya mau ucapkan terima kasih dukungan dari pemerintah misi pemerintah hilirisasi, EV ekosistem sejalan dengan misi dari Vale sehingga kami komitmen membantu misi pemerintah ini,” pungkas Febriany.

Sekadar informasi, setidaknya terdapat empat proyek milik INCO yang sedang berjalan dengan nilai investasi total hingga Rp160 triliun, yaitu proyek Sorowako HPAL, SOA HPAL, Bahodopi RKEF dan stainless steel, serta Pomalaa HPAL.

Lebih rinci, Sorowako HPAL adalah kerja sama INCO dengan Huayou untuk pembangunan pabrik HPAL dengan kapasitas 60.000 Ni per tahun dalam MHP.

Proyek dengan nilai investasi Rp30 triliun akan disebut akan menggandeng pabrikan otomotif atau non Chinese Investor seperti POSCO, LG Chem, Ford, dan VW.

Konstruksi Sorowako telah dimulai sejak akhir 2023 dan akan melakukan hilirisasi lebih lanjut hingga precursor atau bahan dasar baterai.

Selanjutnya, proyek Bahodopi RKEF dan Stainless Steel dengan nilai investasi mencapai Rp34 triliun. Kapasitas pabrik RKEF adalah sekitar 73.000-80.000 ton Ni per tahun dalam FeNi dan menggandeng TISCO dan Xinhai.

RKEF ini digadang-gadang akan menjadi RKEF dengan intensitas emisi karbon terendah kedua setelah Sorowako karena tidak menggunakan batu bara melainkan gas bumi. Hilirisasi lebih lanjut hingga stainless steel.

Kemudian Proyek Pomalaa HPAL dengan kapasitas hingga 120.000 ton Ni per tahun. INCO menggandeng Huayou dan Ford untuk investasi dengan nilai Rp66 triliun termasuk pabrik dan tambang. Saat ini konstruksi sedang berjalan dengan hilirisasi lebih lanjut hingga precursor atau bahan dasar baterai.

Terakhir, Proyek SOA HPAL dengan nilai investasi hingga Rp30 triliun. Proyek ini telah menyelesaikan eksplorasi tahap akhir dengan potensi pabrik HPAL minimal 60.000 ton Ni per tahun dalam MHP. Proyek ini akan menggandeng produsen otomotif lainnya untuk hilirisasi lebih lanjut hingga precursor.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan besaran listrik hijau yang bakal dieskpor ke Singapura mencapai 3 gigawatt (GW).

Adapun, Indonesia berencana mengekspor listrik ke Singapura dari pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) di Kepulauan Riau pada 2027 hingga 2035.

“Kita akan mengekspor energi hijau ke Singapura. Sekitar 2 gigawatt, mungkin bisa mencapai 3 gigawatt. Karena ada banyak potensi di sini,” kata Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9/2024).

Untuk mendukung penyediaan listrik hijau, Luhut menyampaikan bahwa Indonesia sedang dalam rencana untuk membangun industri panel surya di dalam negeri.

Selain itu, Luhut mengatakan, Indonesia juga saat ini tengah membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas jumbo di kawasan industri hijau di Kalimantan Utara.

“Kita akan membangun sekitar 9 gigawatt tenaga air, yang sedang dalam tahap pembangunan. Kita padukan dengan panel surya,” ucapnya.

Lebih lanjut, dengan berbagai proyek energi hijau yang telah dicanangkan tersebut, Luhut menegaskan bahwa komitmen Indonesia untuk mencapai target emisi nol bersih atau net zero emission pada tahun 2060 tak perlu dipertanyakan kembali.

“Tapi bagaimana kita melakukannya? Kita juga harus mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita karena beban dasar harus ada. Tanpa beban dasar, itu dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Luhut.

Indonesia dan Singapura sebelumnya telah menandatangani kerja sama ekspor setrum surya ke Singapura. Rencana ini menjadi bagian dari nota kesepahaman yang diteken oleh mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM pada 8 September 2023.

Indonesia berencana mengekspor 4 gigawatt (GW) setrum dari pembangkit energi terbarukan di Kepulauan Riau ke Singapura pada 2027 hingga 2035. Adapun, Singapura akan lebih dulu melaksanakan uji coba untuk penyesuaian teknis dan peraturan mengenai perdagangan listrik lintas negara.

Pada tahap itu, Singapura berencana mengimpor listrik 100 megawatt (MW) non-intermitent dari PLTS Pulau Bulan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.

Sejauh ini ada lima perusahaan Indonesia yang telah mengajukan proposal penyediaan listrik rendah karbon ke Singapura, yakni Konsorsium Pacific Medco Solar Energy Medco Power dengan konsorsium partner, PacificLight Power Pte Ltd (PLP) dan Gallant Venture Ltd, Salim Group, Adaro Green, dan TBS Energi Utama.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) Febriany Eddy turut mengomentari perdagangan harga komoditas nikel untuk kontrak 3 bulan ke depan yang tercatat US$16.180 per ton pada hari ini, Kamis (5/9/2024).

Dia mengamini bahwa sebagai perusahaan komoditas naik turunnya harga memang akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan, tetapi pihaknya berfokus terhadap efisiensi produktivitas dalam menanggapi fenomena tersebut.

Hal ini disampaikannya usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta bersama dengan Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson, Kamis (5/9/2024).

“Kami kan commodity company pasti naik turun harga berpengaruh pada outcome kami. Harga tidak bisa dikontrol, itu sudah realita. Jadi, harga nikel juga fluktuatif yang kita selalu fokus dan konsisten efisiensi produktivitas kami karena biaya bisa kami kontrol kalau harga tidak bisa,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/9/2024).

Kendati demikian, dia mengatakan bahwa dalam upaya mengontrol biaya mereka juga tak akan lepas dari komitmen lingkungan dan sosial.

“Namun, tentu dalam mengontrol biaya kita tidak meninggalkan nilai penting seperti safety, harus nomor satu. Lalu, komitmen lingkungan sosial karena itu sudah menjadi bagian dari standar kami bekerja,” pungkas Febriany.

Berdasarkan data tradingeconomics, harga komoditas nikel untuk kontrak 3 bulan ke depan yang tercatat US$ 16.180 per ton pada hari ini, Kamis (5/9/2024).

Angka ini lebih rendah dibandingkan perdagangan hari sebelumnya Rabu (4/9/2024) yang berada di angka US$ 16.462 per ton atau mengalami penurunan sekitar 282 poin atau turun 1,71%.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Indonesia telah memiliki 400 proyek transisi energi untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Luhut menyebut, salah satunya proyek yang masuk dalam 400 proyek tersebut adalah pengakhiran pengoperasian atau pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya.

“Kami sudah memiliki 400 proyek yang sedang berjalan saat ini. Saya bisa memberikan satu contoh seperti PLTU Suralaya 2 gigawatt atau 2,2 gigawatt,” kata Luhut dalam Indonesia Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9/2024).

Luhut menuturkan, selain Suralaya pemerintah juga memasukan pensiun dini PLTU Cirebon dalam salah satu dari 400 proyek guna mencapai NZE pada 2060.

Namun, Luhut menyebut, pengerjaan proyek-proyek transisi energi yang dilakukan Indonesia masih belum maksimal karena permasalahan pendanaan.

“Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita sudah memiliki 400 proyek yang sudah berjalan. Kita hanya butuh sebagian pembiayaan dan juga dukungan untuk masalah hukum,” ujarnya.

Dalam paparannya, Luhut juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih menjadi negara dengan kontribusi emisi karbon per kapita yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

“Saya katakan Indonesia hanya 2,5 ton per kapita, sementara AS sudah 14 hingga 15 ton per kapita dan garis dasar ini seperti 4,5 ton per kapita,” ucap Luhut.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkap kebutuhan anggaran untuk mewujudkan nol emisi karbon atau NZE pada 2060 mencapai Rp800 triliun per tahun.

Hal ini seiring dengan peta jalan NZE yang juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Dalam dokumen tersebut arah pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Priyanto Rohmattullah mengatakan, untuk mewujudkan nol emisi karbon maka diperlukan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau yang meletakkan pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim.

“Menjadi tantangan pendanaan, kebutuhan investasi untuk Net Zero Emission sangat besar, kita hitung hampir Rp800 triliun per tahun, ini angka signifikan dan perlu kita bersama-sama,” kata Priyanto dalam Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia memperoleh untung dari pembelian mesin produksi pupuk berbahan baku batu bara dan sejumlah kesepakatan lain dengan perusahaan Zimbabwe. Kerja sama ini menghasilkan nilai kesepakatan sebesar US$3,5 juta atau setara Rp53,9 miliar.

Kolaborasi bisnis antara perusahaan Indonesia, PT Saputra Global Harvest dan Future Fert (Pvt) Ltd asal Zimbabwe ini diteken melalui penandatanganan kesepakatan di sela-sela ajang Indonesia Africa-Forum (IAF) 2024.

Duta Besar Indonesia untuk Harare Zimbabwe, Dewa Made Juniarta Satrawan mengatakan, pembelian mesin tersebut belum termasuk kebutuhan aktivator produksi yang nantinya akan berkelanjutan.

"Kalau yang ini sekitar US$3,5 juta. Baru pertama saja. Tapi nanti kan membeli aktifatornya. Itu untuk program mungkin sebulannya bisa mencapai sekitar US$3-4 juta untuk seterusnya," kata Dewa kepada Bisnis, dikutip Kamis (5/9/2024).

Dewa menerangkan bahwa pembelian mesin ini merupakan yang kedua kali oleh perusahaan tersebut. Namun, mesin terbaru ini lebih efisien untuk produksi sebanyak 5 ton pupuk per jam.

Kerja sama ini mencakup tiga aspek mulai dari transfer teknologi mesin hingga teknisi, instalasi aktivator mesin produk pupuk dari batu bara, hingga pembangunan pabrik di Zimbabwe.

Dia menerangkan bahwa pengolahan bekas batu bara menjadi pupuk ini membutuhkan aktivator sebagai komponen untuk membuat tanaman dan tanah dapat kembali subur.

"Bagusnya lagi dari alat ini adalah ini kan menggunakan batu bara. Yang mana batu bara itu dikembalikan ke bumi. Jadi dia tidak mengotori bumi. Tidak mengotori udara dan membantu food security di Afrika," ujarnya.

Dewa juga menerangkan bahwa teknologi tersebut tidak hanya akan dibawa ke Zimbabwe saja. Mesin-mesin dan produk pupuk ini akan dikenalkan ke negara sekitarnya, seperti Zambia, Botswana, Malawi, Namibia, dan Mozambik.

"Nanti dibikin hub di Zimbabwe. Jadi kerja sama ini akan menjadi kerja sama yang akan seperti itu perusahaan kita dari Saputra Global Harvest ini menggunakan Zimbabwe sebagai hub dengan partnernya perusahaan dari Zimbabwe ini untuk penetrasi ke negara-negara lainnya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan rencana penambahan kapasitas pembangkitlistrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 62 gigawatt (GW).

Luhut menuturkan, rencana penambahan kapasitas pembangkit EBT tersebut bakal tertuang dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 milik PT PLN (Persero).

“Saya hanya ingin memberi tahu Anda, hadirin sekalian, Presiden [Jokowi] akan segera mengumumkan RUPTL kita, 62 GW energi terbarukan hingga 2040,” kata Luhut dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9/2024).

Luhut menyebutkan, porsi EBT yang tertuang dalam RUPTL baru tersebut, lebih besar dua kali lipat bila dibandingkan dengan kapasitas pembangkit EBT di Indonesia saat ini.

“Inisiatif ini tidak hanya melindungi lingkungan kita, tetapi juga memberdayakan masyarakat kita dan yang terpenting mempertahankan hak kita untuk tumbuh dan sejahtera,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PLN berencana menambah porsi pembangkit listrik berbasis EBT dalam revisi RUPTL 2021-2030 hingga mencapai 62 GW.

Porsi itu mengambil 75% dari total penambahan pembangkit listrik baru yang dirancang dalam RUPTL baru. Adapun, rancangan usaha penyediaan listrik anyar itu bakal berlaku hingga 2040.

“Kita sudah punya rencana yang cukup ambisius ya 20,9 GW [RUPTL saat ini] akan ditingkatkan lagi menjadi totalnya 62 GW,” kata EVP of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani kepada Bisnis, Rabu (27/9/2023).

Rencananya, target ambius penyediaan sumber setrum bersih itu dominan berasal dari pembangkit pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan porsi mencapai 34 GW.

Sisanya, sekitar 28 GW bakal dipenuhi lewat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

“Banyaknya baseload karena kita kan membutuhkan baseload ya,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga rata-rata pangan bergerak beragam pada perdagangan Kamis (5/9/2024) pagi. Harga sejumlah komoditas seperti beras medium, daging sapi dan minyak goreng kompak turun, sementara bawang dan cabai rawit merah naik.

Berdasarkan data yang tersaji pada Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kamis (5/9/2024) pukul 10.08 WIB, harga beras premium terpantau stagnan di level Rp15.520 per kilogram.

Selanjutnya harga rata-rata beras medium mengalami penurunan sebesar 0,07% atau sebesar Rp10 menjadi Rp13.550 per kilogram. Meski demikian, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog yang terpantau justru naik 0,40% menjadi Rp12.650 per kilogram.

Harga rata-rata pangan pada komoditas bawang merah dan bawang putih bonggol terpantau naik. Perinciannya, harga rata-rata bawang merah kini menjadi Rp25.450 per kilogram atau naik 0,79%, sedangkan harga bawang putih bonggol juga naik Rp150 menjadi Rp39.770 per kilogram.

Sementara itu, harga pangan terpantau turun pada komoditas cabai merah keriting dengan rata-rata seharga Rp37.490 per kilogram. Harganya turun 2,11% atau sebesar Rp810. Sementara itu, harga cabai rawit merah mencapai Rp45.000 per kilogram, turun 2,24% atau Rp1.030.

Berikutnya, ada harga daging sapi murni di pedagang eceran yang terpantau turun Rp220 menjadi Rp134.380 per kilogram. Di sisi lain, harga daging ayam ras turun Rp650 atau 1,88% menjadi Rp33.910 per kilogram.

Bapanas juga menyampaikan bahwa rata-rata harga telur ayam ras turun 0,96% menjadi Rp28.000 per kilogram. Harga rata-rata telur ayam ras pada pagi hari ini turun Rp270.

Harga pangan lainnya, seperti gula konsumsi naik 0,11% atau Rp20 menjadi Rp17.840 per kilogram. Di sisi lain, harga minyak goreng kemasan sederhana turn 0,44% menjadi Rp17.980 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah terpantau turun ke Rp16.050 per liter.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering impor turun tipis 0,08% atau Rp10 menjadi Rp11.830 per kilogram, sedangkan harga jagung pakan di tingkat peternak turun 0,17% menjadi Rp5.930 per kilogram.

Di sisi lain, harga tepung terigu curah turun 0,49% menjadi Rp10.160 per kilogram, sedangkan harga tepung terigu kemasan (non-curah) naik 0,08% atau sebesar Rp10 menjadi Rp13.190 per kilogram. Data tersebut juga menunjukkan bahwa harga rata-rata garam halus beryodium stagnan di level Rp11.540 per kilogram.

Beberapa harga rata-rata pangan yang bersumber dari protein hewani terpantau bergerak beragam, seperti ikan tongkol turun 0,95% menjadi Rp31.340 per kilogram.

Harga rata-rata ikan bandeng juga turun hingga Rp1.130 atau sebesar 3,39% menjadi Rp32.230 per kilogram. Sementara itu, harga rata-rata ikan kembung secara nasional naik 0,67% atau Rp250 menjadi Rp37.550 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) Febriany Eddy menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (5/9/2024).

Menurut pantauan, Febriany Eddy tiba di lingkungan Istana pada pukul 09.48 WIB dengan didampingi oleh Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.

“Kami cuma mau mengenalkan dari Vale Base Metals, ada chairman-nya Vale Based Metal yang sedang berkunjung ke Indonesia, ingin bertemu dengan Bapak Presiden,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/9/2024).

Lebih lanjut, Febri mengaku tak ada laporan spesifik yang ingin disampaikan kepada Kepala Negara, termasuk terkait dengan smelter.

Dia mengaku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah selama ini kepada Vale dan berharap bahwa akan mendapat dukungan selanjutnya ke depan.

Namun, dia tak menampik bahwa mereka akan membahas terkait dengan keterbaruan proses kinerja dan perkembangan perusahaan dalam kurun waktu terakhir ini.

Di sisi lain, Febri juga angkat bicara mengenai Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertambangan MIND ID yang telah resmi menambah kepemilikan 14% saham di PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sejak Juli 2024 lalu.

Menurutnya, dengan ditandatanganinya perjanjian definitif transaksi pengambilalihan saham PT Vale Indonesia Tbk ini, maka saham MIND ID di INCO bertambah menjadi total 34% dan menunjukkan komitmen hilirisasi yang ingin dicapai pemerintah.

“Bagus dong, kan hilirisasi harus tetap jalan, kan pak menteri juga sering ngomong kan, jadi MIND ID hilirisasi tetap harus jalan, itu penting, harus selesai segara dengan baik,” pungkas Febri.

Bisnis.com, JAAKARTA - “Food is national security. Food is economy. It is em­­­­ploy­­ment, energy, history. Food is everything.” Demikian kutipan dari Jose Andres, seorang aktivis kemanusiaan sekaligus koki dan pengusaha restoran dari Amerika Serikat.

Dalam konteks Indonesia, ketahanan pangan adalah hal penting karena dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, permintaan pangan terus meningkat dan memberikan tekanan besar pada sektor pertanian.

Menjaga ketahanan pangan akan membantu mempertahankan mata pencaharian masyarakat pedesaan, mendorong stabilitas ekonomi, dan menurunkan kemiskinan. Ketahanan pangan juga sangat penting untuk mencegah malnutrisi yang merupakan masalah serius di Indonesia, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Namun, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti perubahan pola curah hujan dan cuaca ekstrem, yang mengancam hasil pertanian dan pasokan pangan.

Urbanisasi yang pesat juga menyebabkan perubahan pola konsumsi pangan dan peningkatan permintaan di perkotaan, sehingga diperlukan sistem distribusi pangan yang efektif. Degradasi lahan dan deforestasi menjadi sebab bahwa resiko ketahanan pangan di masa mendatang perlu ditangani secara serius.

Koperasi berperan penting dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan melalui berbagai strategi. Koperasi dapat meningkatkan produktivitas pertanian dengan memberikan akses kepada petani terhadap input berkualitas seperti benih dan pupuk premium, serta layanan keuangan untuk investasi pada metode dan praktik pertanian berkelanjutan.

Koperasi membantu pemasaran bersama, menegosiasikan harga yang lebih baik, dan memperluas akses pasar, sehingga meningkatkan pendapatan petani dan menjamin pasokan pangan yang stabil.

Koperasi mendirikan tempat pengumpulan, fasilitas penyimpanan, dan jaringan transportasi untuk meminimalkan kerugian pasca panen. Koperasi memperkuat ketahanan terhadap bencana alam dan guncangan ekonomi, serta mendorong kohesi sosial dan solidaritas.

Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia, skema koperasi multi pihak di bidang pertanian dapat dibentuk dengan melibatkan berbagai anggota yang memiliki peran berbeda tetapi saling mendukung.

Koperasi ini akan terdiri atas anggota petani yang bertugas menanam padi, anggota pengemasan yang mengelola karung beras, anggota distributor yang bertugas mengantarkan produk ke pasar, anggota penyedia pupuk, anggota penyedia alat pertanian, anggota pemasaran yang mempromosikan produk, serta anggota konsumen yang memberikan umpan balik dan mendukung produk melalui pembelian.

Modal koperasi berasal dari semua anggota, dan keuntungan dibagi secara adil kepada setiap anggota sesuai dengan kontribusi mereka. Anggota koperasi dalam divisi distributor berperan penting dalam menggantikan tengkulak yang sering mempermainkan harga di tingkat konsumen dan petani, sehingga memastikan harga yang adil bagi kedua belah pihak.

Dalam struktur ini, petani fokus pada produksi padi dengan menggunakan input berkualitas tinggi seperti pupuk dan alat pertanian yang disediakan oleh anggota koperasi lainnya.

Setelah panen, beras dikemas oleh anggota yang bertanggung jawab atas pengemasan, memastikan kualitas dan keamanan produk. Distributor kemudian mengelola logistik untuk mendistribusikan beras ke pasar secara efisien dan tepat waktu. Dengan proses distribusi yang dikelola secara mandiri akan menggantikan peran tengkulak dalam melakukan permainan harga.

Tim pemasaran mempromosikan produk baik melalui platform digital maupun toko fisik, menjangkau konsumen yang lebih luas. Layanan purna jual konsumen memberikan dukungan dan umpan balik yang penting untuk mempertahankan kualitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Koperasi ini bersifat egaliter dengan pengambilan keputusan strategis dilakukan melalui rapat anggota, memastikan bahwa setiap suara dihargai dan setiap keputusan mencerminkan kepentingan semua anggota.

Dengan pendekatan ini, koperasi multi-pihak tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan efisien, mengurangi dampak lingkungan, dan memastikan stabilitas harga di pasar.

Potensi pertanian Indonesia begitu besar karena dikaruniai tanah yang subur dan terdiri dari banyak varietas tanaman juga ditambah dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah pada usia produktif dan juga sikap masyarakat Indonesia yang suka bergotong royong memungkinkan untuk dibentuk koperasi multi pihak pada bidang pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang Koperasi Multi Pihak dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8/2021. Maka seharusnya para pemangku kepentingan, seperti koperasi petani, koperasi pedagang dan komponen lainya harusnya berinisiatif dalam membentuk koperasi multi pihak pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana formulasi ulang perhitungan anggaran pendidikan kembali mencuat. Pemerintah dan DPR satu suara, ingin mandatory spending pendidikan tidak lagi mengacu pada belanja negara, melainkan pada pendapatan negara—yang nilainya lebih kecil.

Pendidikan merupakan salah satu hak mendasar yang melekat pada manusia, bersama dengan hak untuk hidup, berkeluarga, hingga hak untuk berkomunikasi. Dalam konstitusi Indonesia, hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam hukum tertinggi ketatanegaraan, yakni Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Ketentuan pendidikan tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah pun wajib membiayai pendidikan dasar itu.

UUD 1945 juga mengharuskan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal itu pun mengatur bahwa pemerintah harus mengalokasikan dan memprioritaskan anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah," tertulis dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, dikutip pada Kamis (5/9/2024).

Sri Mulyani Indrawati memang telah menjadi Menteri Keuangan lebih dari 10 tahun, yakni pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, tetapi dia masih mempertanyakan pengalokasian anggaran pendidikan itu.

Sejauh ini pemerintah menggunakan nilai total belanja negara sebagai acuan dalam menentukan mandatory spending 20% untuk anggaran pendidikan. Namun demikian, menurut Sri Mulyani, hal itu menimbulkan volatilitas karena total belanja negara bisa naik-turun cukup besar, sehingga anggaran pendidikan pun harus mengikutinya—demi disiplin porsi 20%.

Misalnya, pada 2022 total belanja negara melonjak karena belanja subsidi naik pesat dari Rp350 triliun menjadi Rp550 triliun. Alhasil, alokasi anggaran pendidikan pun harus naik.

"Anggaran [pendidikan] 20% dari belanja. Dalam belanja itu banyak ketidakpastian, anggaran pendidikan jadi koclak, jadi naik turun. Saya juga mempertanyakan, sebetulnya pengalokasian anggaran pendidikan seperti apa," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9/2024).

Lonjakan alokasi anggaran pendidikan menghadapi persoalan lain, yakni serapan dana yang tidak maksimal. Misalnya, pada 2023 realisasi anggaran pendidikan hanya Rp513,38 triliun atau 82,6% dari pagu Rp621,28 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi 2023 itu hanya 16,45% dari belanja negara, tidak mencapai mandatory spending 20%. Hal sama pun terjadi pada 2022, ketika belanja subsidi melonjak pemerintah tidak mampu merealisasikan 'tambahan' alokasi anggaran pendidikan hanya dalam empat bulan.

Perbesar

Sri Mulyani pun buka suara, yakni jika perhitungan mandatory spending pendidikan 20% bukan mengacu pada belanja, melainkan pendapatan negara.

"Maka, kami sudah membahasnya, ini caranya mengelola APBN tetap patuh dengan konstitusi, di mana 20% setiap pendapatan kita untuk [anggaran] pendidikan," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani berpendapat pemerintah bersama DPR perlu membahas ulang definisi anggaran pendidikan, terutama sumber untuk menghitung mandat 20%.

"Kami akan mengusulkan agar bendahara negara ke depan tetap menjaga APBN sustainable dan kredibel, tetapi juga tetap memenuhi kebutuhan pembangunan dan patuh dalam konstitusi. Ini yang akan kami usulkan dalam Panja [panitia kerja DPR] perundang-undangan APBN," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran (Banggar DPR) dari Fraksi PDI-Perjuangan Said Abdullah seketika menyutujui usulan Sri Mulyani tersebut.

Bila mana perlu memaknai anggaran pendidikan dan apa yang diinginkan oleh konstitusi, perlu dilakukan revisi undang-undang.

"Maka Banggar selanjutnya nanti akan mengambil peran untuk bersurat kepada DPR, agar DPR meneruskan ke Baleg untuk melakukan revisi undang-undang pendidikan," ujar Said.

Bukan Usulan Baru, Masih Berkutat di Persoalan Lama

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa bercerita bahwa ketika dirinya sedang menjabat anggota DPR, yakni pada 2007—2008, sudah terdapat usulan kepada pemerintah untuk mendefinisikan mandatory spending pendidikan sebagai alokasi 20% dari pendapatan negara.

Menurut Suharso, usulan itu mendapatkan protes dari berbagai unsur, baik para guru besar di kampus hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Seperti halnya Sri Mulyani, Suharso kala itu menggunakan analogi yang sama, bahwa belanja negara akan naik turun tergantung kondisi. Dia mencontohkan saat itu dengan kenaikan belanja bunga, yang membuat alokasi 20% anggaran pendidikan turut naik.

"Sekarang [APBN] kita ini cenderung makin besar, tapi besar itu selamanya dia defisit. Jadi kalau defisit 2%, maka 20% dari 2% itu harus didedikasikan untuk pendidikan. Jadi paling benar diambil dari penerimaan. Itu pendapat saya dulu pada 2007 dan menterinya [saat itu] adalah Sri Mulyani," ujar Suharso.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa mandatory spending merupakan salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan anggaran pendidikan yang beriorientasi jangka panjang. Anggaran pendidikan tidak akan terlalu terpengaruh oleh kepentingan politis jangka pendek karena sudah 'terkunci' oleh undang-undang.

Selain itu, mandatory spending pun berkaitan dengan kebijakan afirmatif di bidang pendidikan yang perlu dukungan anggaran. Semakin besar kapasitas APBN maka semakin besar pula anggaran pendidikan untuk mendukung kebijakan itu.

"Jadi, fungsi mandatory spending itu untuk dana BOS [bantuan operasional sekolah], untuk menaikkan gaji guru honorer milsanya, untuk infrastruktur sekolah. Nah, ini saya rasa kalau mau diutak-atik enggak tepat," ujar Bhima kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Bhima menilai bahwa penggunaan anggaran pendidikan memang banyak yang tidak tepat sasaran, lalu terjadi korupsi juga di dunia pendidikan. Namun demikian, bukan berarti tidak dibutuhkan anggaran pendidikan yang besar, melainkan perlunya kontrol atas efektivitas program dan di sana pemerintah jangan mencampur adukannya.

"Mereka bilang 'oh programnya enggak efektif, kalau begitu anggarannya dipangkas' jadi enggak perlu mandatory spending. Oke, sekarang kalau dipangkas, ini duitnya buat apa? Buat program lain yang enggak nyambung dengan output pendidikan. Itu repotnya begitu," ujar Bhima.

Acuan mandatory spending terhadap belanja negara menurut Bhima sudah menjadi hal yang tepat, karena akan menunjukkan kualitas belanja pemerintah dan ke mana arah program negara.

Bhima khawatir bahwa jika mandatory spending mengacu pada pendapatan negara, maka akan terjadi pengurangan anggaran pendidikan.

Apabila menggunakan perhitungan sederhana, anggaran pendidikan 2024 yang mengacu pada belanja negara adalah Rp665 triliun. Namun, apabila mandatory spending mengacu pada penerimaan negara senilai Rp2.802,3 triliun, maka anggaran pendidikan menjadi sekitar Rp560,4 triliun.

Desain APBN yang defisit membuat penerimaan akan selalu lebih kecil dari belanja negara. Reformulasi mandatory spending pendidikan dapat berakibat porsi anggaran yang menjadi lebih kecil.

"[Apabila terdapat reformulasi mandatory spending], maka akan bergantung pada tiap pemerintahan, kalau mereka punya agenda lain di luar pembangunan sumber daya manusia, ya khawatir akan kalah terus biaya pendidikan. Dalam beberapa kasus, misalnya untuk mendanai infrastruktur yang butuh dana besar, mereka akan memangkas dana pendidikan, dan ini bagi sekolah juga sekolah dinas ya, ini menciptakan ketidakpastian sebenarnya.

Bhima pun merasa bahwa munculnya kembali pembahasan reformulasi mandatory spending pendidikan bukan semata-mata pertimbangan teknokratis, melainkan demi menyiapkan ruang fiskal untuk pemerintahan baru.

"Menurut saya sih harus lebih hati-hati lah karena ini kan investasi jangka panjang untuk SDM. Jadi maksudnya, jangan karena yang short term belanja populis itu mengalahkan prioritas yang jangka panjang. Padahal kan sekarang PISA kita jelek ya kan? Skor matematika, skor bahasa, macam-macam itu jelek. Belanja riset kita terhadap PDB juga kecil sekali," ujar Bhima.

Cadangan Anggaran Pendidikan Dipakai Biayai Program Prabowo

Sri Mulyani mengungkap bahwa pemerintah telah melakukan formulasi ulang pada komposisi belanja kementerian/lembaga, yakni agar terdapat alokasi Rp113 triliun untuk program Quick Win dari Prabowo-Gibran, atau janji-janji kampanye pasangan presiden-wakil presiden terpilih itu.

Realokasi anggaran dilakukan agar total belanja negara tetap senilai Rp3.621,31 triliun seperti dalam Rancangan APBN 2025 dan program-program Prabowo dapat tetap dilaksanakan. Salah satu pos yang terkena realokasi adalah cadangan anggaran pendidikan.

"Ini diambil dari belanja nonK/L yaitu dari berbagai cadangan. Cadangan Belanja Negara turun Rp28,39 triliun dan Cadangan Anggaran Pendidikan turun Rp66,85 triliun, Cadangan TKD [transfer ke daerah] turun Rp14,38 triliun," ujar Sri Mulyani.

Anggaran untuk program-program kampanye milik Prabowo-Gibran tersebut akan masuk dalam pos Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk belanja K/L.

Komposisi belanja K/L mengalami kenaikan dari Rp976,79 (RAPBN 2025) menjadi Rp1.094,66 triliun dalam postur sementara APBN 2025 atau naik Rp117,87 triliun.

Adapun, kenaikan belanja K/L tersebut tidak seluruhnya untuk belanja program prioritas Prabowo. Program Quick Win akan menghabiskan Rp113 triliun, sementara sisa Rp4,87 triliun akan disiapkan untuk tambahan anggaran bagi DPR/MPR.

"Kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara. Untuk DPR MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi, jadi kita sudah masukan di situ," tutur Sri Mulyani.

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

Terbesar, terdapat program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun. (Wibi Pangestu Pratama)

Perbesar