Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penyelesaian revisi Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU No.25/1992 tentang Perkoperasian diprioritaskan.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, mengatakan instruksi tersebut disampaikan Presiden Jokowi melaluiMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas.

“Saya kemarin berdiskusi dengan Pak Menkumham [Supratman Andi Agtas], yang baru dipanggil oleh Pak Presiden, beliau meminta ada prioritas ini, penyelesaian RUU Perkoperasian,” kataTeten dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Pernyataan tersebut lantas mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal. “Sebentar izin pak, maksudnya diselesaikan di masa periode ini, DPR yang sekarang?” ujarnya.

“Iya, jadi yang disampaikan Pak Presiden kepada Pak Menkumham yang baru minta diprioritaskan, diselesaikan, itu saya sudah berdiskusi apakah mungkin atau tidak, kami baru meeting dengan Menkumham,” tegas Teten.

“Oke mudah-mudahan, luar biasa itu tinggal tiga minggu,” ujar Hekal, sembari disambut tawa dari Teten.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Amin AK, menilai bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Teten setidaknya menjadi pelecut bagi pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan revisi UU koperasi. Pasalnya, aturan yang saat ini masih berlaku sudah berjalan selama kurang lebih 32 tahun dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Meskipun tidak dapat dirampungkan pada periode ini, Amin mendorong agar revisi UU Perkoperasian dapat diselesaikan pada awal 2025, mengingat banyaknya praktik-praktik yang tidak dapat diakomodir dan diselesaikan dengan aturan yang lama.

“Ini jadi komitmen bersama seandainya toh meleset nggak selesai di periode ini, minimal akan selesai di awal periode depan. Nggak usah menunggu sampai tahunan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Teten sempat mendesak Komisi VI agar RUU tersebut segera dibahas mengingat Presiden Jokowi sudah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) No. R- 46/Pres/09/2023 ke Ketua DPR RI pada 19 September 2023. Surat tersebut dikirimkan ke Ketua DPR RI Puan Maharani agar segera dibahas bersama Komisi VI.

Namun dalam perjalanannya, dia pesimistis revisi regulasi ini bisa rampung di 2024. Mengingat hingga saat ini RUU tak kunjung dibahas, sementara rentang waktu yang dimilikinya sangat terbatas untuk menyelesaikan regulasi tersebut.

“Nggak mungkin [rampung tahun ini], tadi kan sudah dijelaskan oleh pimpinan [Ketua Komisi VI] karena waktu sudah sangat pendek, tidak mungkin,” kata Teten usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (10/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menyetujui postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 senilai Rp3.621,31 triliun, termasuk di dalamnya program Quick Win Prabowo-Gibran.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah membacakan postur sementara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, dan Gubernur Bank Indonesia.

"Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kami ingin mengambil keputusan terhadap postur sementara [APBN 2025]. Bapak-Ibu sekalian dapat disetujui?" ujar Said yang dijawab ‘Setuju’ oleh seluruh peserta Raker, Rabu (4/9/2024).

Secara umum, postur tersebut mengalami sedikit perubahan bila dibandingkan dengan RAPBN 2025 yang sebelumnya disampaikan pada 16 Agustus 2024 lalu.

Adapun rencana Penerimaan Negara naik dari Rp2.996,87 triliun menjadi Rp3.005,13 triliun. Penerimaan pajak tetap senilai Rp2.189,31 triliun, pendapatan bea cukai tetap senilai Rp301,6 triliun.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi kinerja BUMN yang akan meningkat dan menyumbang dividen dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun.

Melihat postur selanjutnya, Belanja Negara naik dari Rp3.613,06 triliun menjadi Rp3.621,31 triliun yang sejalan dengan naiknya PNBP di atas.

Belanja Pemerintah Pusat yang awalnya Rp2.693,18 triliun menjadi Rp2.701,44 triliun. Di mana belanja K/L naik Rp117,87 triliun, ditujukan untuk program Prabowo dan termasuk kebutuhan lembaga tinggi negara.

Kemudian belanja nonK/L terpangkas Rp109,61 triliun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.606,78 triliun.

Dalam rincian belanja nonK/L, hanya belanja cadangan kompensasi BBM dan Listrik yang naik Rp1,12 triliun menjadi Rp190,92 triliun. Kenaikan tersebut pun berasal dari pengalihan anggaran subsidi energi senilai Rp1,12 trilun, sehingga menjadi Rp203,41 triliun.

Cadangan Belanja Negara, Cadangan Anggaran Pendidikan, dan Cadangan TKD dialihkan masing-masing senilai Rp28,39 triliun, Rp66,85 triliun, dan Rp14,38 triliun untuk program Quick Win Prabowo, yakni program-program yang masuk dalam janji kampanye Prabowo-Gibran.

Alhasil, masing-masing anggaran tersebut dalam APBN 2025 menjadi Rp68,49 triliun, Rp41,01 triliun, dan Rp68,22 triliun.

“Defisit anggaran Rp616,19 triliun alias tetap sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden tanggal 16 Agustus dalam nota 2,53% [terhadap PDB],” ungkap Said.

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran pada 2025

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

• Makan Bergizi Gratis

Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun.

• Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Program akan dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi cek tensi, gula darah, foto rontgen, hingga screening penyakit katastropik itu memerlukan anggaran Rp3,2 triliun.

• Pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di Daerah

Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan program ini. Peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya itu membutuhkan angagran Rp1,8 triliun.

• Renovasi Sekolah

Mencakup renovasi ruang kelas hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Program yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta Kementerian Agama (Kemenag) itu akan menelan anggaran Rp20 triliun.

• Sekolah Unggulan Terintegrasi

Program meliputi pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Program itu membutuhkan anggaran Rp2 triliun.

• Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa alias Food Estate

Program ini bertujuan intensifikasi lahan 80.000 hektare dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah hingga 150.000 hektare. Program itu membutuhkan anggaran Rp15 triliun, yang dibagi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian masing-masing Rp7,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta formulasi ulang atau reformulasi terkait mandatory spendinganggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.

Sri Mulyani yang menjadi bendahara negara lebih dari 10 tahun, yakni pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), mengaku masih mempertanyakan bagaimana sebenarnya pengalokasian anggaran pendidikan. Menurutnya, basis 20% dari belanja penuh ketidakpastian dan kerap realisasinya tidak 100%.

"Anggaran [pendidikan] 20% dari belanja. Dalam belanja itu banyak ketidakpastian, anggaran pendidikan jadi koclak, jadi naik turun,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran, Rabu (4/9/2024).

Saat ini, Kemenkeu sering dihadapkan oleh volatilitas ekonomi dalam mengelola APBN. Indonesia menerapkan earmark terhadap anggaran pendidikan agar tetap patuh sebesar 20% dari toal belanja negara.

Sri Mulyani berdalih bahwa belanja negara pada tahun berjalan terkadang naik tinggi sehingga berpengaruh terhadap besaran mandatory spending pendidikan. Misalnya pada 2022, belanja negara melonjak akibat naiknya harga minyak, belanja subsidi pun melesat dari Rp350 triliun menjadi Rp550 triliun.

Konsekuensinya, saat total belanja negara semakin besar, pemerintah harus tetap merealisasikan anggaran pendidikan 20% dari total belanja negara. Artinya, ketika total belanja negara naik, belanja pendidikan pun harus ikut naik.

“Ini yang menyulitkan dalam mengelola keuangan negara, dalam artian bagaimana APBN tetap terjaga, defisit terjaga di bawah 3%, APBN terjaga sustainable, tapi patuh terhadap 20% anggaran pendidikan itu tetap kita jaga,” ungkapnya.

Melihat kondisi 2022, terjadi kenaikan harga minyak pada Agustus-September dan membuat belanja bengkak Rp200 triliun. Sri Mulyani melihat, sangat tidak mungkin 20% dari kenaikan belanja tersebut dapat dibelanjakan semua dalam kurun waktu empat bulan hinga akhir 2022.

Nyatanya pun yang kerap terjadi, realisasi anggaran pendidikan tak melulu mencapapi 20% dari APBN. Perlu diketahui, anggaran pendidikan tahun 2023 terealisasi hanya Rp513,38 triliun dari total anggaran sebesar Rp621,28 triliun, atau hanya 16,45% dari belanja negara.

Seketika Muncul Lampu Hijau

Sri Mulyani berpendapat pemerintah bersama DPR perlu membahas ulang mengenai definisi anggaran pendidikan, terutama sumber untuk menghitung mandat 20%. Misalnya bukan dari belanja, melainkan dari pendapatan.

“Kami akan mengusulkan agar bendahara negara ke depan tetap menjaga APBN sustainable dan kredibel, tetapi juga tetap memenuhi kebutuhan pembangunan dan patuh dalam konstitusi. Ini yang akan kami usulkan dalam Panja [panitia kerja DPR] perundang-undangan APBN,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran (Banggar DPR) dari Fraksi Partai PDI-Perjuangan Said Abdullah pun menyutujui usulan Sri Mulyani tersebut.

Bila mana perlu memaknai anggaran pendidikan dan apa yang diinginkan oleh konstitusi, perlu dilakukan revisi undang-undang.

“Maka Banggar selanjutnya nanti akan mengambil peran untuk bersurat kepada DPR, agar DPR meneruskan ke Baleg untuk melakukan revisi undang-undang pendidikan,” tuturnya.

Untuk diketahui, mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya, untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Sejak tahun 2009, pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih optimis industri makanan dan minuman terus berkembang ditengah penurunan IHK dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024.

Staf Ahli Bidang Penguatan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito menyampaikan, industri memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap angka produk domestik bruto (PDB)

“Ya kalau melihat dari 4 bulan deflasi berturut-turut, kinerja industri makanan minuman ini atas kontribusi PDB ini sekitar 40%,” kata Warsito saat ditemui di Jiexpo Kemayoran, Rabu (4/9/2024).

Meksi berkontribusi terhadap PDB, Warsito menuturkan perlunya analisa lebih guna melihat seperti apa tata kelola industri makanan dan minuman kedepannya agar tetap terus berkontribusi kepada negara.

Namun, untuk saat ini Warsito tetap optimis industri makanan dan minuman masih tetap berkontribusi besar kepada negara ditengah deflasi yang terjadi secara terus menerus.

“Tapi saya kembali lagi yakin dan optimis, bukan berarti kalau deflasi itu terus semua merasa terpuruk gak tergantung subsektornya, juga makanya kalau untuk industri makanan minuman itu tetap optimis akan berkontribusi positif ke depannya,” ucapnya.

Adapun, Tingkat inflasi Indonesia Agustus 2024 mencapai 2,12% secara tahunan (year-on-year/YoY). Nilai ini sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi pada Juli yang sebesar 2,13% yoy.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara bulanan, Indonesia pada Agustus 2024 kembali mencatatkan deflasi sebesar 0,03%. Terjadi penurunan IHK dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024.

"Secara tahunan terjadi inflasi 2,12% dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,87%," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (2/9/2024).

Adapun kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,52%.

Sementara itu, terdapat komoditas dengan andil inflasi antara lain komponen pendidikan dengan andil 0,04%.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) mendesak DPR RI dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kepariwisataan. Pasalnya, substansi dalam draft tersebut tidak mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh para pelaku usaha.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Gipi Maulana Yusran mengungkapkan, dalam draft yang diterima oleh Gipi, muncul nama Lembaga Kepariwisataan Nasional dalam rancangan aturan tersebut.

“Usulannya dari mana dan kalau kita lihat detail daripada lembaga kepariwisataan nasional itu kok beririsan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri,” kata Alan dalam konferensi pers, Rabu (4/9/2024).

Adanya nama lembaga baru tersebut lantas menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku industri pariwisata. Pasalnya, pemerintah dalam Undang-undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan juga sempat mengamanatkan pembentukan dua lembaga, yaitu Badan Promosi Pariwisata dan Gipi. Namun Badan Promosi Pariwisata hingga saat ini tak kunjung terbentuk meski merupakan amanat dari UU Kepariwisataan.

Sementara itu, Gipi, sebagai wadah kolaborasi organisasi pelaku usaha pariwisata justru dihilangkan dalam draft tersebut.

“Tentu disini juga menjadi satu pertanyaan besar, apakah pemerintah memang ingin membubarkan terus membentuk badan baru lagi? Karena proses pembangunan pariwisata itu tidak mudah,” tuturnya.

Selain adanya pembentukan lembaga baru, Alan menilai bahwa draft tersebut mengatur terlalu detail sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan industri pariwisata. Misalnya, pemerintah memasukan desa wisata dalam draft dokumen tersebut. Menurut Alan, desa wisata seharusnya tidak masuk ke dalam UU lantaran merupakan daya tarik wisata.

Oleh karena itu, dia mengharapkan agar rancangan aturan ini perlu kembali dibahas lebih lanjut. Apalagi, masa kerja DPR dan pemerintah periode 2019-2024 akan segera berakhir pada Oktober 2024.

“Tidak bisa hanya sekedar tergesa-gesa dalam waktu yang singkat untuk menetapkan draft tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, RUU Kepariwisataan telah disahkan menjadi usulan inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 pada 8 Juli 2024.

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU, Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab. Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengeklaim proyek properti pertama dari investor asing akan segera dibangun dalam waktu dekat.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, mengaku, notabenenya sudah banyak proposal dari investor asing. Kendati demikian, sambungnya, strategi Otorita yaitu membangun IKN dari belanja negara dan investor dalam negeri terlebih dahulu.

Kini, sambungnya, sejumlah konglomerat lokal seperti Sugianto Kusuma alias Aguan sudah membangun hotel dan properti lainnnya di IKN. Oleh sebab itu, ke depan giliran investor asing yang masuk ke IKN.

"Targetnya adalah kita akan melihat setidaknya satu investor asing akan mulai membangun properti sebagai penanda kemajuan [pembangunan IKN]," kata Agung dalam Bloomberg CEO Forum di Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2024).

Bahkan, dia mengungkapkan sejumlah negara yang sudah menyatakan untuk ikut bangun IKN seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia. Menurutnya, UEA dan Malaysia berniat menjalin kemitraan pemerintah-swasta alias public private partnership (PPP).

"UEA di sektor energi terbarukan. Malaysia, tetangga dekat kami di Pulau Kalimantan, mereka berkomitmen bangun perumahan pemerintah," ujar Agung.

Lebih lanjut, dia tidak heran apabila sebelumnya masih banyak investor asing yang ragu menggelontorkan uang ke IKN. Bagaimanapun, lanjutnya, di Indonesia beberapa bulan lalu masih heboh pemilihan presiden.

Sekarang, Agung berpendapat bahwa kejelasan keberlanjutan pembangunan IKN sudah jelas karena yang presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyatakan komitmennya. Begitu dengan peraturan perundang-undangan yang sudah jelas.

Dia pun mengatakan pemerintah Indonesia sudah bekerjasama dengan lembaga-lembaga kredibel untuk terus menarik investor asing seperti Tony Blair Institute dan Indonesia Investment Authority.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap pembangunan IKN tidak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata, melainkan juga ditopang dari investasi swasta dan BUMN.

Jokowi menyebut sebanyak 55 perusahaan telah menanamkan modalnya di IKN dengan total nilai investasi mencapai Rp56,2 triliun hingga periode Agustus 2024.

“Dan per hari ini, perlu juga saya sampaikan bahwa di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk [ke IKN] sudah Rp56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking,” kata Jokowi saat menyampaikan pengantar di Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Jokowi merinci, mayoritas proyek investasi tersebut merupakan pembangunan kantor dan perbankan yang mencapai 14 proyek. Kemudian, sektor retail dan logistik mencapai 10 proyek.

Selanjutnya, sektor hunian dan area hijau ada 9 proyek, perhotelan 8 proyek, pendidikan 6 proyek, kesehatan 3 proyek, media dan teknologi 3 proyek dan terakhir sektor energi dan transportasi sebanyak 2 proyek.

Adapun, hingga akhir 2024, pemerintah menargetkan investasi yang masuk ke IKN mencapai Rp100 triliun. Dengan capaian investasi saat ini yang sudah mencapai Rp56,2 triliun, artinya pemerintah masih harus mengejar investasi Rp43,8 triliun untuk mencapai target tahun ini.

Untuk terus mempersubur iklim investasi di IKN, Presiden Jokowi juga baru-baru ini resmi meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi IKN.

Salah satu tujuan dibentuknya Satgas itu antara lain untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bahan bakar nabati (BBN) jenis bioetanol diprediksi memiliki nilai pasar (market value) jumbo senilai US$114,7 miliar pada 2028. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan bioetanol.

Mengacu data Statista, proyeksi nilai pasar bioetanol di seluruh dunia mencapai US$83,4 miliar pada 2023, atau sekitar Rp1.292,7 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS). Nilai itu diprediksi akan naik menjadi US$114,7 miliar atau sekitar Rp1.777 triliun pada 2028.

"Diperkirakan nilai pasar bioetanol akan mencapai US$114,7 miliar pada 2028, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR sebesar 6,6%," tulis riset Statista dikutip Rabu (4/9/2024).

Perlu diketahui, bioetanol merupakan bahan bakar alternatif dari nabati seperti tebu atau jagung yang dapat dicampur dengan bensin dalam kendaraan bermotor pada konsentrasi hingga 10%. Sejumlah negara pun telah mengembangkan bioetanol, seperti AS, Brasil, hingga Eropa.

Adapun, Amerika Serikat (AS) merupakan produsen utama bahan bakar etanol di dunia. Pada 2023, AS diperkirakan memproduksi 15,6 miliar galon bioetanol.

Selanjutnya, Brasil merupakan negara penghasil bioetanol terbesar kedua di dunia, dengan produksi 8,3 miliar galon pada tahun yang sama. Tingkat adopsi bahan bakar etanol di Brasil jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, dengan kendaraan berbahan bakar fleksibel (flexy fuel) menjadi jenis kendaraan ringan yang paling umum.

Berturut-turut, negara penghasil bioetanol terbesar di dunia yakni Uni Eropa sebanyak 1,44 miliar galon, India 1,43 miliar galon, hingga China 950 juta galon.

Peluang RI Kembangkan Bioetanol

Di Indonesia, kendati menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangannya, bioetanol juga memiliki siklus positif yang dapat menguntungkan petani hingga memajukan industri bahan bakar nabati.

Direktur IMATAP Ditjen ILMATE Kemenperin, Dodiet Prasetyo, mengatakan sejatinya Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan bioetanol.

"Pertama alasannya karena etanol ini tidak memerlukan infrastruktur baru, artinya bisa tetap menggunakan eksisting infrastruktur yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah success story secara bertahap mandatori biodiesel mungkin bisa dijadikan sebagai acuan," kata Dodiet dalam Podcast Factory Hub Bisnis Indonesia, dikutip Rabu (4/9/2024).

Tak hanya itu, menurutnya pengembangan bioetanol dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi para petani. Sebab, bioetanol merupakan bahan bakar nabati yang diproduksi dari bahan-bahan organik seperti jagung, tebu, dan bahan baku selulosa lainnya.

Di lain sisi, Direktur Konservasi Energi Ditjen EBKE Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi, mengatakan sejauh ini sudah ada Pertamax Green 95, BBM campuran bioetanol 5% yang dijual di 75 SPBU di Jakarta dan Surabaya.

Lebih lanjut, Hendra mengatakan, implementasi penggunaan campuran bioetanol 5% pada bensin, yang dikenal dengan istilah E5, ini secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 10% pada 2029.

Kendati demikian, progres pengembangan bioetanol itu tergolong lambat, sebab jika mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015, seharusnya Indonesia sudah menggunakan campuran etanol sebesar 20% pada 2025.

"Ini kita akan reviu kembali menjadi 10% dulu, karena kita punya banyak tantangan yang terutama tentang free stock ya, karena variasi bahan baku untuk etanol sebagian besar masih berasal dari tanaman pangan," ujar Hendra dalam Podcast Factory Hub Bisnis Indonesia, dikutip Selasa (3/9/2024).

Perlu diketahui, salah satu kritik utama terhadap bioetanol adalah penggunaan tanaman pangan untuk produksi bahan bakar. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan harga pangan dan mengurangi ketersediaan makanan, terutama di negara-negara berkembang.

"Tentu saja ini perlu kita susun peta jalannya, tata niaga bioetanol dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku dalam negeri dan kesiapan infrastruktur," katanya.

Alhasil, dia mengatakan perlu adanya kebijakan untuk mengakselerasi industri bioetanol. Sebab, dari 13 industri bioetanol yang ada, hanya dua yang memenuhi kriteria untuk bisa masuk sebagai fuel grade, yang lain adalah food grade.

Selain itu, pengembangan bioetanol juga menghadapi kendala dalam harga dan cukai yang hingga saat ini masih diterapkan pada etanol, yang merupakan bahan baku bioetanol.

Adapun, cukai etanol tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 160/2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol.

Berdasarkan beleid tersebut, etanol tanpa golongan dalam kadar berapapun dikenakan cukai Rp20.000 per liter untuk produksi dalam negeri dan luar negeri.

Tantangan lainnya yaitu dari sisi pengelolaan lahan yang berkelanjutan, efisiensi energi dari produksi bioetanol, serta pengembangan infrastruktur yang memerlukan investasi yang signifikan.

Bisnis.com,JAKARTA - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) meminta agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kepariwisataan ditunda dan dilanjutkan oleh DPR RI dan pemerintah mendatang.

Ketua Umum GIPI, Hariyadi Sukamdani, menyampaikan, isi draft RUU Kepariwisataan yang saat ini sudah dikeluarkan dua versi oleh DPR yaitu versi 2 Juli 2022 dan versi 5 April 2024 belum selaras dengan aspirasi pelaku pariwisata.

Bahkan, dalam rapat bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 20 Agustus 2024, Hariyadi menyebut bahwa banyak pelaku usaha di sektor ini yang merasa keberatan dengan substansi draft RUU tersebut, sehingga DPR dan pemerintah perlu membahas lebih dalam mengenai rancangan beleid ini.

Namun, mengingat masa kerja DPR periode 2019-2024 dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada Oktober 2024, pihaknya meminta agar pembahasan RUU Pariwisata dilanjutkan oleh DPR dan pemerintahan baru.

“Hal ini perlu kami ingatkan, karena kami tidak mau kecolongan lagi dalam injury time undang-undang disahkan tanpa partisipasi publik secara luas,” kata Hariyadi dalam konferensi pers, Rabu (4/9/2024).

Pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024 di 8 Juli 2024, RUU Kepariwisataan secara resmi disahkan menjadi usul inisiatif DPR.

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.

Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja.

Adapun, dengan disahkannya draft RUU Kepariwisataan sebagai usul inisiatif DPR, rancangan dokumen tersebut diserahkan kepada pemerintah.

Selanjutnya, Presiden akan mengirimkan Surat Presiden (Surpes) dan daftar inventarisir masalah (DIM) sebelum akhirnya kembali dibahas bersama DPR.

Bisnis.com, BADUNG - Geothermal Development Company (GDC), pengembang panas bumi yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Kenya menilai Indonesia memiliki potensi yang besar dalam hal pengembangan energi.

Potensi ini terbuka usai Presiden Joko Widodo mengunjungi Kenya, tepatnya di Nairobi. Selama kunjungan tersebut, kedua negara, melalui kementerian masing-masing, berhasil menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).

Adapun, saat itu MoU mencakup berbagai bidang kerja sama, dengan fokus utama kerja sama di bidang energi.

Cabinet Secretary of Energy and Petroleum Kenya James Opiyo Wandayi mengatakan Indonesia adalah salah satu negara terbesar kedua di dunia dalam hal energy. Sementara Kenya berada di posisi keenam.

“Jadi, ada pemahaman bahwa kedua negara akan bekerja sama. Dan, area pertama yang disoroti untuk kerja sama, atau yang tertulis, adalah dalam pengembangan lapangan panas bumi di Kenya, yang dikenal sebagai Suswa,” ujarnya di sela-sela agenda Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, saat ini kedua entitas yaitu GDC dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) masih berada pada tahap awal proyek lapangan Suswa, dan pihaknya berharap proses ini dapat dipercepat sehingga proyek ini bisa segera berjalan.

Sebagai Menteri Energi Kenya yang baru, James Opiyo menuturkan bahwa dia telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mempercepat kerja sama antara Kenya dan Indonesia dalam proyek energi, khususnya dalam pengembangan lapangan panas bumi di Kenya.

Dia juga telah mendapatkan komitmen dari Pemerintah Indonesia, melalui perusahaan PGEO, untuk memastikan proyek tersebut berhasil.

Nantinya, dia menyebut target penandatanganan MoU pada 18 September 2024 di Indonesia International Geothermal and Exhibition (IIGCE) di Jakarta

Lebih lanjut, dirinya menyebut bahwa hubungan kerja sama ini makin menguat, mengingat Indonesia dan Kenya saling membutuhkan. Meski dia melihat saat ini neraca perdagangan akan sedikit menguntungkan Indonesia, namun James Opiyo berharap ke depan, pihaknya dapat menciptakan jalur dan peluang bagi Kenya untuk meningkatkan ekspornya ke Indonesia.

“Sehingga ini menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi kita semua,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan rencana pengurangan subsidi energi dalam APBN 2025 senilai Rp1,1 triliun, dari Rp204,5 menjadi Rp203,4 triliun, murni karena perubahan asumsi nilai tukar atau kurs rupiah.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF Wahyu Utomo menegaskan rancangan tersebut tidak mengarah terhadap rencana pembatasan pembelian pertalite dan solar subsidi.

"2025 itu kan hanya karena faktor penyesuaian kurs saja. Belum ada arah ke sana [pembatasan pembelian BBM]," ujarnya usai Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan, Rabu (4/9/2024).

Sebagaimana asumsi nilai tukar yang telah disepakati, terjadi perubahan dari Rp16.100 per dolar AS menjadi Rp16.000 per dolar AS.

Wahyu menegaskan bahwa bila mana ada pembatasan yang terjadi, dimaksudkan untuk mendorong agar subsidi tepat sasaran.

Sebagaimana diketahui, pada akhir Agustus lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membenarkan adanya pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.

Adapun dalam Raker Banggar tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terdapat sedikit perubahan dari perhitungan subsidi energi dalam RAPBN 2025 dan Kesepakatan Panja A pekan lalu.

"Kalau kita lihat subsidi energi BBM tertentu dan LPG 3 kg terjadi penurunan dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun, Ini terutama untuk jenis BBM tertentu ada penurunan Rp40 miliar, karena tadi perubahan dari kurs," ungkapnya.

Sementara subsidi LPG 3 kg turun Rp0,6 triliun atau Rp60 miliar, yang juga dipengaruhi oleh perubahan kurs dalam APBN 2025.

Untuk subsidi listrik, terjadi penurunan dari Rp90,2 triliun ke Rp89,7 triliun atau turun Rp0,5 triliun.

"Dengan demikian untuk total subsidi energi kesepakatan di Panja A adalah Rp203,4 triliun. Ini turun Rp1,1 triliun dari yang kami usulkan di dalam RAPBN 2025. Ini lebih karena tadi kursnya Rp16.100 menjadi Rp16.000," tegasnya.

Nilai tukar rupiah hari ini, Rabu (4/9/2024) dibuka menguat 0,12% ke level Rp15.508 per dolar AS. Penguatan berlanjut hingga pukul 14.00 WIB, yakni kurs rupiah menjadi Rp15.490 per dolar AS.

Namun demikian, adanya dinamika ekonomi global hingga berbagai ketidakpastian membuat pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah di Rp16.000 per dolar AS untuk tahun depan. Asumsi itu nantinya dapat diubah sesuai perkembangan kondisi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambak Lorok milik PT PLN Indonesia Power, yang dioperasikan GE Vernova Inc., mulai beroperasi dengan kapasitas 780 megawatt (MW).

CEO PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra mengatakan pembangkit listrik yang berada di Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah tersebut memiliki kapasitas 780 MW atau setara untuk melakukan elektrifikasi ke 5 juta rumah.

“Proyek Tambak Lorok merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia, dengan menambahkan pembangkit berkapasitas besar ke dalam sistem yang memberikan stabilitas pada jaringan listrik negara ini,” kata Edwin dalam keterangannya, Rabu (4/9/2024).

Dia menambahkan PLTGU Tambak Lorok sejalan dengan kebijakan energi nasional untuk menurunkan emisi dari sektor kelistrikan. Kebutuhan untuk menambah daya menjadi penting seiring dengan makin banyak pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang ditutup.

Pemerintah perlahan menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara untuk mencapai nol emisi karbon pada 2060, serta mendukung agenda transisi energi.

Edwin optimistis GE Vernova, Marubeni Corporation, dan Hutama Karya, mampu memberikan standar kualitas dan keselamatan tertinggi dalam membangun pembangkit dan memberikan listrik ke jaringan listrik di Jawa.

Sementara itu, Presiden dan CEO Asia dari GE Vernova Gas Power, Ramesh Singaram mengatakan penggunaan energi Indonesia akan meningkat secara signifikan seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi. PLTGU Tambak Lorok diklaim mampu mengelektrifikasi sekitar 5 juta rumah.

PLTGU Tambak Lorok didukung oleh peralatan canggih GE Vernova yaitu turbin gas 9HA.02, turbin uap STF-D650, Once Through (OT) HRSG milik GE Vernova, dan peralatan pendukung lainnya.

"Selain peralatan pembangkit listrik inti yang dikirim dan dipasang dalam konfigurasi siklus gabungan, GE Vernova juga menyediakan perjanjian layanan selama 15 tahun untuk pemeliharaan mesin, pelatihan, dan manajemen pemeliharaan untuk meningkatkan kinerja operasional," ujarnya.

GE Vernova akan menggunakan teknologi HA (High-efficiency Air-cooled) dengan emisi terendah di industri untuk memberikan kemampuan mengurangi konsumsi bahan bakar sekaligus menurunkan emisi karbon.

Bisnis.com MANGUPURA - PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmen untuk ekspansi bisnis sektor energi di Afrika, salah satunya dengan mencari blok-blok lapangan minyak dan gas bumi (migas) baru.

Adapun, saat ini Pertamina memiliki portofolio lapangan migas di enam negara Afrika, seperti Aljazair, Nigeria, Angola, Namibia, Tanzania, dan Gabon.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina telah memperluas bisnis di kawasan Afrika sejak 11 tahun yang lalu, mulai dari pengembangan upstream hulu migas dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional.

“Dan kami sekarang masih akan mencari blok baru atau memperluas kapasitas blok kami yang ada sekarang di hulu,” kata Nicke dalam diskusi panel di Indonesia Africa-Forum (IAF) 2024, dikutip Rabu (4/9/2024).

Nicke menuturkan, Indonesia masih menjadi negara importir minyak mentah hingga saat ini. Pengembangan blok-blok minyak di Afrika akan membantu menambah produksi minyak perseroan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Indonesia sekarang menjadi negara net importer, terutama untuk minyak mentah, dan kami menemukan bahwa minyak mentah dari Afrika cukup cocok dengan kilang kami,” ujarnya.

Hal ini yang menjadi alasan Pertamina terus mencari blok eksplorasi dan blok produksi di Afrika. Terlebih, pemerintah di negara-negara tersebut mendukung kemitraan dengan Pertamina.

“Bagaimana kemajuan kami akan menyampaikan penghargaan kami bahwa sejauh ini, dukungan dari pemerintah untuk kolaborasi kami, Tanzania, Gabon, Aljazair, Nigeria, Angola, sangat baik,” tuturnya.

Aktivitas importasi minyak mentah dari Afrika juga didukung oleh bisnis pelayaran global yang dimiliki Pertamina. Saat ini, pihaknya memiliki 64 very large crude carrier (VLCC) yang mengangkut minyak mentah.

Selain itu, Pertamina juga memiliki tiga pelabuhan pemuatan di Afrika, tepatnya di Aljazair, Angola, dan Nigeria dengan rute internasional mencakup Mesir, Afrika Selatan, Tanzania, dan lainnya.

“Jadi kami akan memperluas juga di pasar pengiriman global kami, kami membawa pulang barel. Jadi dari produksi kami, bring the barrel home untuk mendukung kilang kami. Dengan situasi ini, kami masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk meningkatkan produksi di dalam negeri, tetapi kami menambahkan produksi kami dari operasi global,” pungkasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) Jaffee A Suardin mengungkapkan bahwa Pertamina mendapat tawaran untuk mengikuti lelang lapangan migas di Zanzibar, Tanzania.

"Mereka menawarkan lapangan minyak dan gas onshore dan offshore. Pertamina akan melihat apakah ada potensi dan apakah kita cocok masuk," kata Jaffee kepada Bisnis.

Jaffee menuturkan, belum banyak data yang bisa disampaikan terkait potensi blok migas yang ditawarkan tersebut. Hal ini lantaran blok masih perlu dieksplorasi lebih lanjut.

"Karena masih relatif baru, mereka sudah punya data 2D seismik. Namun, sumurnya belum terlalu banyak sehingga mereka belum mampu sebutkan angka," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa Pertamina masih akan mengkaji terlebih dahulu potensi pengembangan blok tersebut. Yang jelas, kata Jaffee, rencana akuisisi blok baru tentunya akan mempertimbangkan faktor keekonomian serta keselarasan dengan visi misi Pertamina untuk ketahanan energi nasional.