Bisnis.com, JAKARTA — Usulan enam program Quick Win dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi menambah belanja negara hingga Rp117,8 triliun. Program itu di antaranya mencakup makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, hingga lumbung pangan atau food estate.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu (4/9/2024) di Kompleks DPR, Jakarta.

Rapat itu membahas penetapan postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa terdapat proyeksi penambahan penerimaan negara senilai Rp8,2 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp3.005,13 triliun. Proyeksi penerimaan pajak tidak berubah, tetapi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan naik Rp8,2 triliun.

Lalu, pelaksanaan usulan program Quick Win dari Prabowo-Gibran akan menambah belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp117,87 triliun.

"Belanja negara kalau usulan dari Quick Win presiden terpilih, pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp976,79 triliun menjadi Rp1.094,66 triliun, atau naik Rp117,87 triliun," ujar Sri Mulyani pada Rabu (4/9/2024).

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

Pertama, terdapat program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun.

Kedua, terdapat program Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang akan dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi cek tensi, gula darah, foto rontgen, hingga screeningpenyakit katastropik itu memerlukan anggaran Rp3,2 triliun.

Ketiga, program Pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di Daerah yang juga dilaksanakan Kemenkes. Peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya itu membutuhkan angagran Rp1,8 triliun.

Keempat, program Renovasi Sekolah yang mencakup renovasi ruang kelas hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Program yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta Kementerian Agama (Kemenag) itu akan menelan anggaran Rp20 triliun.

Kelima, terdapat program Sekolah Unggulan Terintegrasi, yang meliputi pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Program itu membutuhkan anggaran Rp2 triliun.

Keenam, terdapat program Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa alias Food Estate, dengan tujuan intensifikasi lahan 80.000 hektare dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah hingga 150.000 hektare. Program itu membutuhkan anggaran Rp15 triliun, yang dibagi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian masing-masing Rp7,5 triliun.

"Ini diambil dari belanja non K/L yaitu dari berbagai cadangan, kalau kita lihat, cadangan belanja negara turun Rp12,39 triliun dan cadangan anggaran pendidikan turun Rp66,85 triliun, cadangan TKD [transfer ke daerah] turun Rp14,38 triliun," ujar Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mengingatkan pemerintah tentang potensi dampak negatif dari tertahannya daya beli dan penurunan jumlah kelas menengah terhadap perekonomian domestik. Anis menekankan bahwa penurunan konsumsi di kalangan kelas menengah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan kelas menengah berpotensi mendorong peningkatan konsumsi dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, jika kelas menengah berkurang, maka akan menggerus pertumbuhan ekonomi," ujar Anis dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Selasa (3/9/2024).

Anis meminta pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif yang bisa semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah. Ia menyoroti kebijakan fiskal dan moneter, seperti rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% serta suku bunga acuan yang naik sejak April dan belum diturunkan, sebagai faktor yang memukul kelas menengah.

Lebih lanjut, Anis menyatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 masih sangat terasa pada perekonomian, dengan 9,06 juta orang dari kelas menengah yang turun kelas hingga 2024. Menurutnya, pemerintah perlu memperkenalkan kebijakan yang bisa mendorong pendapatan kelas menengah dan menjaga kelompok yang rentan agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan.

"Pemerintah harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Selain itu, pemerintah perlu meyakinkan investor untuk membuka peluang investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya bagi kalangan menengah," jelas Anis.

Selain itu, Anis menyarankan agar pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12% dan memastikan tidak ada kenaikan harga BBM yang dapat mempengaruhi biaya transportasi dalam waktu dekat. Ia juga mengusulkan agar kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditunda untuk beberapa tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) sepakat menurunkan anggaran subsidi energi Rp1,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Banggar DPR dengan Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan HAM, dan Gubernur Bank Indonesia pada Rabu (4/9/2024) di Kompleks DPR, Jakarta.

Rapat itu membahas penetapan postur sementara RUU APBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka Pembicaraan Tingkat 1/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah menyepakati anggaran subsidi energi 2025 total senilai Rp203,4 triliun. Jumlahnya turun Rp1,1 triliun dari RAPBN awal yakni Rp204,5 triliun.

"Subsidi berubah mengikuti [asumsi nilai tukar] rupiah dalam kesepakatan Panja, dari Rp16.100 menjadi Rp16.000 [per dolar AS]," ujar Sri Mulyani pada Rabu (4/9/2024).

Secara rinci, total anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram mencapai Rp113,7 triliun. Anggaran subsidi BBM 2025 dipatok Rp26,7 triliun sedangkan anggaran subsidi LPG 2025 dipatok Rp87,0 triliun.

Adapun, anggaran subsidi listrik 2025 dipatok senilai Rp89,7 triliun.

"Terdapat penurunan belanja subsidi energi Rp1,1 triliun dari RAPBN 2025, digunakan untuk tambahan kompensasi BBM dan listrik," ujar Sri Mulyani.

Nilai tukar menjadi salah satu komponen yang memengaruhi besaran subsidi energi, karena Indonesia mengimpor minyak dan gas. Transaksi impor dilakukan dengan mata uang dolar AS, sehingga apabila nilai tukar rendah, anggaran subsidi yang dikeluarkan pun menjadi lebih kecil—dan sebaliknya, jika dolar mahal atau nilai tukar rupiah melemah, anggaran subsidi energi bisa meningkat.

*dalam triliun rupiah kecuali asumsi nilai tukar

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) agresif menggali peluang ekspansi bisnis, baik di sektor hulu migas maupun energi terbarukan, ke sejumlah negara di kawasan Afrika.

Melalui gelaran Indonesia Africa-Forum (IAF) yang berlangsung pada 1-3 September 2024 di Bali, Pertamina mematangkan sejumlah rencana kerja sama agar dapat segera dieksekusi.

Bisnis.com, BADUNG – Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 telah berakhir kemarin, Selasa (2/9). Ajang temu berskala internasional menjadi salah satu medium untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara di Afrika.

Untuk mengetahui lebih detail tentang pelaksanaan IAF ke-2 dan berbagai kesepakatan yang dicapai oleh Indonesia, Bisnis mewawancarai Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury di sela-sela acara tersebut. Berikut petikannya:

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) akan menyiapkan crowded management dengan menambah petugas dan sarana di area stasiun saat misa akbar yang dipersembahkan Paus Fransiskus di Stadion GBK, Kamis (5/9/2024). Jam operrasi MRT normal seperti biasa.

Corporate Secretary Division Head Ahmad Pratomo mengatakan MRT meningkatkan jumlah petugas dan peralatan pendukung seperti pengeras suara dan rambu penunjuk arah di area stasiun. Adapun MRT akan beroperasi normal.

“Sehubungan kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta dan acara misa akbar pada tanggal 5 September 2024 yang bertempat di Gelora Bung Karno (GBK), MRT Jakarta tetap melayani masyarakat dengan jam operasi normal,” kata Ahmad dalam keterangan resmi, Rabu (4/9/2024).

MRT akan beroperasi normal yaitu pukul 05.00 WIB hingga 24.00 WIB dengan selang waktu 5 menit pada jam sibuk yaitu di waktu 07.00 WIB - 09.00 WIB & 17.00 WIB - 19.00 WIB serta selang 10 menit di luar jam sibuk.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Paus Fransiskus dijadwalkan mengunjungi Indonesia sebagai bagian dari Perjalanan Apostolik yang meliputi Papua Nugini, Timor-Leste, dan Singapura.

Selama kunjungannya di Indonesia, Paus Fransiskus akan menghadiri berbagai agenda penting, termasuk kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, pertemuan antaragama di Masjid Istiqlal, dan Misa Agung di Stadion Gelora Bung Karno.

Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 11.25 WIB.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Pesawat ITA A330neo milik maskapai nasional Italia, ITA Airways mendarat di landasan pacu pada pukul 11.16 WIB. Terpasang bendera Indonesia dan Vatikan di moncong pesawat berkelir biru dengan sayap putih tersebut.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan edaran ini dikeluarkan guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas di kawasan GBK dan sekitarnya.

"Dinas Pendidikan sudah mengambil langkah dengan mengeluarkan surat edaran (SE) Kepala Dinas Nomor 24/SE/2024 tentang WFH dan belajar dari rumah," katanya dikutip dari Antara, Rabu (4/9/2024).
Surat tersebut diperuntukkan bagi seluruh ASN dan peserta didik pada satuan pendidikan sebanyak 205 sekolah di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta selatan.
Imbauan untuk belajar di rumah juga berlaku bagi siswa yang berada di empat kecamatan Jakarta Selatan, yakni Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Setiabudi, dan Pasar Minggu.
"Kemudian, untuk Jakarta Pusat terdapat 46 sekolah yaitu di kecamatan Gambir, Sawah Besar, Menteng, dan Tanah Abang," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang merencanakan kebijakan baru untuk memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk Pertalite, yang diharapkan mulai efektif berlaku pada 1 Oktober 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol penggunaan BBM bersubsidi dan memastikan distribusi yang lebih tepat sasaran.

Langkah ini terlihat dari penyesuaian alokasi volume BBM bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025, yang ditetapkan sebesar 19,41 juta kiloliter (kl). Jumlah ini lebih rendah dibandingkan pagu tahun 2024 yang sebesar 19,58 juta kiloliter (kl).

Penurunan alokasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menata penggunaan subsidi energi agar lebih tepat sasaran, menjaga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengurangi polusi udara yang kian memburuk, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta akibat penggunaan bahan bakar fosil yang tinggi.

Terkait pengendalian polusi dan emisi, Badan Energi Internasional (IEA) bahkan memperingatkan bahwa konsumsi bahan bakar fosil harus turun lebih dari 25% dekade ini dan 80% pada tahun 2050 untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C (IEA 2023).

Perlu digarisbawahi, tanpa kebijakan yang dirancang dengan perhitungan, ke depan pemerintah mungkin hanya akan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendadak, jangka pendek, dan ketat seiring semakin besar dampak perubahan iklim. Kebijakan yang terburu-buru pun bisa menyebabkan volatilitas yang lebih tinggi dalam harga energi dan distorsi perekonomian.

Pembatasan pembelian BBM subsidi tidak hanya akan berdampak pada perubahan perilaku konsumsi energi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru. Salah satu risiko terbesar adalah potensi terjadinya ketidakadilan akses. Jika pembatasan tidak dirancang dengan cermat, kelompok masyarakat rentan yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi untuk kegiatan sehari-hari, seperti nelayan, petani, dan pengemudi ojek, dapat terdampak negatif.

Jika dilihat dari perspektif paradoks transisi energi hijau (green paradox), upaya membatasi konsumsi bahan bakar fosil di masa depan dapat mendorong peningkatan konsumsi atau ekstraksi bahan bakar fosil, sebelum aturan lebih ketat diberlakukan (Sinn, 2008). Selain itu, apabila pembatasan BBM subsidi diberlakukan, maka akan meningkatkan potensi rebound effect pada kendaraan yang diklaim lebih hemat bahan bakar atau yang tidak menggunakan bahan bakar fosil seperti kendaraan listrik.

Efek rebound adalah fenomena ekonomi-lingkungan yang menggambarkan bagaimana peningkatan efisiensi energi tidak selalu menghasilkan pengurangan konsumsi energi yang proporsional. Maksudnya, ketika mobil jadi lebih irit bensin, maka orang mungkin akan lebih banyak menggunakannya, karena biaya per kilometer jadi lebih murah, sehingga pemborosan energi juga terus berlanjut.

Alih-alih sekadar membatasi BBM subsidi, pemerintah dapat mempertimbangkan implementasi skema Tradable Energy Quotas (TEQs) sebagai solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Sistem ini diperkenalkan oleh ekonom dan sejarawan budaya David Fleming pada tahun 1996 (saat itu masih disebut DTQs (Domestic Tradable Quotas), menawarkan skema yang lebih adil dan efektif untuk mengelola penggunaan energi dan mencapai target pengurangan karbon.

TEQs adalah sistem nasional untuk membatasi dan kemudian mengurangi konsumsi energi berbasis bahan bakar fosil di semua tingkatan pengguna energi, baik individu, institusi, maupun perusahaan. Setiap individu di negara tersebut akan menerima jatah TEQs units yang setara dan tanpa syarat, yang dapat dianggap sebagai kupon elektronik untuk meransum (penjatahan) energi. Ketika membeli bahan bakar atau energi, unit TEQs ini harus diserahkan bersama dengan pembayaran biasa.

Alokasi kuota energi bagi setiap individu dan organisasi pun dapat diperdagangkan. Ini karena setiap penggunaan energi yang menghasilkan emisi karbon diatur melalui kebijakan kuota, sehingga konsumsi energi secara keseluruhan dapat dikontrol secara nasional.

Secara keseluruhan, TEQs menawarkan pendekatan yang lebih responsif dan inklusif dibandingkan skema lainnya, dengan memberikan insentif ekonomi yang kuat untuk inovasi dan efisiensi energi.

Pajak karbon, misalnya, meskipun sangat efektif dalam memberikan sinyal harga yang jelas, cenderung kurang fleksibel karena mengandalkan regulasi harga yang dapat berdampak lebih besar pada masyarakat berpenghasilan rendah. Ini disebabkan terutama karena sifat pajak karbon yang regresif, berpotensi membebankan biaya tambahan pada produk dan layanan akhir yang terkait dengan emisi karbon.

Inilah sebabnya beberapa negara, termasuk Indonesia, hingga kini masih menunda penerapan pajak karbon karena kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi yang dapat memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor-sektor yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Banyak negara memilih untuk mengeksplorasi alternatif lain seperti skema perdagangan emisi, subsidi energi hijau, atau program pengurangan emisi sukarela, yang dianggap dapat memberikan transisi yang lebih bertahap dan terukur menuju ekonomi rendah karbon.

Lebih lanjut, TEQs menawarkan pendekatan yang lebih adil dan memberikan insentif ekonomi yang lebih kuat bagi individu dan bisnis untuk secara aktif mencari cara mengurangi konsumsi energi mereka. Ini akan membangun ekosistem pasar yang dapat menyesuaikan secara alami dengan kebutuhan dan perilaku masyarakat, memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan iklim global.

Melalui skema TEQs, setiap warga negara akan mendapatkan kuota energi yang sama, memberikan insentif kepada mereka yang dapat menghemat atau menggunakan energi lebih efisien untuk menjual kuota lebih. Ini menciptakan pasar yang dinamis dan adil, di mana beban pengurangan emisi didistribusikan berdasarkan kemampuan konsumsi energi.

Konsep ransum (penjatahan) energi tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi sudah menjadi bagian keinginan politik (political will) perubahan iklim, khususnya di negara-negara maju. Pemerintah Inggris, misalnya, telah melakukan studi kelayakan tentang sistem ransum energi atau Tradable Energy Quotas (TEQs). Laporan tahun 2008 menunjukkan hasil yang positif, dan pada tahun 2011, sejumlah besar anggota parlemen Inggris mendukung penerapan sistem TEQs. Sistem ini juga menarik minat dari Komisi Eropa pada tahun 2018, karena menawarkan cara yang lebih konkret untuk mencapai target pengurangan karbon yang telah ditetapkan oleh para politisi.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 2024 berakhir pada Selasa (3/9/2024). Ajang pertemuan berskala internasional ini menjadi salah satu perantara meningkatkan kerja sama Indonesia dan negara-negara Afrika.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan sejumlah pencapaian penting disepakati selama dua hari pertemuan IAF ke-2, antara lain penandatanganan 4 kesepakatan bisnis di sektor industri strategis, 9 sektor bisnis kesehatan, dan 6 sektor bisnis energi baru terbarukan (EBT).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury melaporkan realisasi nilai kesepakatan bisnis antara Indonesia dan Afrika hingga akhir IAF mencapai US$2,95 miliar atau setara dengan Rp45,83 triliun (asumsi kurs Rp15.538 per dolar AS).

Itu artinya, angka ini naik US$50 juta atau sekitar Rp776,8 miliar dari hari sebelumnya atau hari ke-2 yang sempat menyentuh US$2,9 miliar.

Dia optimistis nilai kesepakatan bisnis dengan negara-negara Afrika dapat mencapai US$3,5 miliar hingga akhir September 2024, dengan beberapa peluang tambahan yang telah dijajaki.

“Kita optimis mencapai target untuk bisa memiliki perjanjian di sektor bisnis atau B2B agreement dengan negara-negara di Afrika itu bisa menembus angka US$3,5 miliar atau Rp55 triliun rupiah,” ujarnya di sela-sela agenda Indonesia-Africa Forum di Nusa Dua Bali, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, capaian ini sebagian berasal kesepakatan-kesepakatan lain yang telah difinalisasi dalam 1-3 pekan terakhir sebelum forum IAF digelar.

Dia menyebutkan, Indonesia telah menandatangani perjanjian terkait pengembangan fasilitas pupuk, termasuk optimalisasi penggunaan suplai gas menjadi pupuk dan amonia.

Selain itu, juga ada kesepakatan untuk mengoptimalisasi untuk kegiatan upstream di sektor minyak dan gas, khususnya di Blok Buzi, Mozambik, Afrika.

Untuk diketahui, Pahala sempat menyebut bahwa nilai kesepakatan bisnis saat ini telah mencakup kerja sama di berbagai sektor seperti kesehatan, energi, pangan, hingga industri pertahanan dan pembangunan infrastruktur.

Secara terperinci, nilai investasi dari sektor kesehatan khususnya vaksin dan obat-obatan senilai US$94,2 juta, sektor energi yang mencakup eksplorasi gas dan pembangunan infrastruktur listrik sebesar US$1,4 miliar.

"Di sektor pangan khususnya untuk produksi pupuk diperoleh kesepakatan bisnis senilai US$1,2 miliar dan di sektor industri strategis termasuk pertahanan dan pembangunan infrastruktur kita memperoleh kesepakatan bisnis sebesar US$235 juta," ujarnya.

Pahala menekankan bahwa kesepakatan bisnis ini sifatnya masih potensial. Namun, pemerintah akan terus mendorong berbagai prospek bisnis yang belum disepakati, tetapi cukup 'matang' untuk dikejar dalam beberapa waktu mendatang.

"Kita berharap semua hal yang kita capai dalam IAF yang kedua ini dapat ditindaklanjuti dan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Afrika, sehingga betul-betul merupakan bentuk daripada kerja sama yang win-win sesuai dengan semangat Bandung," jelasnya.

Pertemuan Bilateral

Selain ajang pertemua bisnis, IAF 2024 juga menjadi kesempatan pemerintah Indonesia melakukan pertemuan bilateral.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan telah melakukan pertemuan bilateral dengan menteri negara-negara Afrika selama gelaran IAF 2024, salah satunya dengan Menlu Eswatini Pholila Shakantu.

Dalam pertemuan bilateral pada hari kedua IAF, Senin (2/9/2024), kedua Menlu menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas.

”MoU ini akan mendorong peningkatan saling kunjung pejabat kedua negara,” jelas Menlu Retno dalam konferensi pers IAF Ke-2 dan HLF MSP, Senin (2/9/2024).

Selain menandatangani MoU dengan Eswatini, Menlu Retno juga mengadakan pertemuan dengan Mensesneg Angola Adao de Almeida dan membahas kerja sama ekonomi, agro industri dan perikanan. Dalam pertemuan ini kedua menteri mengadakan pembicaraan untuk membuka kedutaan besar

”Dan Angola juga sedang dalam proses untuk membuka kedutaan besarnya di Jakarta.,” jelasnya.

Kemlu juga tengah membahas perjanjian pembebasan visa ke Afrika Selatan untuk para pemegang paspor hijau yang pada digunakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Pahala Mansury mengatakan dengan kemudahan akses perjalanan diharapkan dapat meningkatkan kontak antara pelaku bisnis Indonesia dan negara-negara di Afrika, terutama Afrika Selatan.

Menurut Pahala, dengan menghilangkan hambatan perjalanan dinilai dapat mendorong hubungan langsung di antara dua negara.

Dia menekankan bahwa kontak langsung adalah kunci untuk menciptakan kerja sama ekonomi yang konkret. Tanpa kontak ini, akan sulit untuk meningkatkan kerja sama ekonomi secara signifikan.

"Seperti yang kita lihat saat ini kan, tanpa kontak dari para pelaku bisnis susah untuk kita bisa meningkatkan adanya kerja sama ekonomi yang konkret sifatnya," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa dengan mudahnya perjalanan, diharapkan orang Indonesia lebih mudah melakukan perjalanan ke Afrika dan membangun hubungan bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 2024 berakhir pada Selasa (3/9/2024). Ajang pertemuan berskala internasional ini menjadi salah satu perantara meningkatkan kerja sama Indonesia dan negara-negara Afrika.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan sejumlah pencapaian penting disepakati selama dua hari pertemuan IAF ke-2, antara lain penandatanganan 4 kesepakatan bisnis di sektor industri strategis, 9 sektor bisnis kesehatan, dan 6 sektor bisnis energi baru terbarukan (EBT).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury melaporkan realisasi nilai kesepakatan bisnis antara Indonesia dan Afrika hingga akhir IAF mencapai US$2,95 miliar atau setara dengan Rp45,83 triliun (asumsi kurs Rp15.538 per dolar AS).

Itu artinya, angka ini naik US$50 juta atau sekitar Rp776,8 miliar dari hari sebelumnya atau hari ke-2 yang sempat menyentuh US$2,9 miliar.

Dia optimistis nilai kesepakatan bisnis dengan negara-negara Afrika dapat mencapai US$3,5 miliar hingga akhir September 2024, dengan beberapa peluang tambahan yang telah dijajaki.

“Kita optimis mencapai target untuk bisa memiliki perjanjian di sektor bisnis atau B2B agreement dengan negara-negara di Afrika itu bisa menembus angka US$3,5 miliar atau Rp55 triliun rupiah,” ujarnya di sela-sela agenda Indonesia-Africa Forum di Nusa Dua Bali, Selasa (3/9/2024).

Menurutnya, capaian ini sebagian berasal kesepakatan-kesepakatan lain yang telah difinalisasi dalam 1-3 pekan terakhir sebelum forum IAF digelar.

Dia menyebutkan, Indonesia telah menandatangani perjanjian terkait pengembangan fasilitas pupuk, termasuk optimalisasi penggunaan suplai gas menjadi pupuk dan amonia.

Selain itu, juga ada kesepakatan untuk mengoptimalisasi untuk kegiatan upstream di sektor minyak dan gas, khususnya di Blok Buzi, Mozambik, Afrika.

Untuk diketahui, Pahala sempat menyebut bahwa nilai kesepakatan bisnis saat ini telah mencakup kerja sama di berbagai sektor seperti kesehatan, energi, pangan, hingga industri pertahanan dan pembangunan infrastruktur.

Secara terperinci, nilai investasi dari sektor kesehatan khususnya vaksin dan obat-obatan senilai US$94,2 juta, sektor energi yang mencakup eksplorasi gas dan pembangunan infrastruktur listrik sebesar US$1,4 miliar.

"Di sektor pangan khususnya untuk produksi pupuk diperoleh kesepakatan bisnis senilai US$1,2 miliar dan di sektor industri strategis termasuk pertahanan dan pembangunan infrastruktur kita memperoleh kesepakatan bisnis sebesar US$235 juta," ujarnya.

Pahala menekankan bahwa kesepakatan bisnis ini sifatnya masih potensial. Namun, pemerintah akan terus mendorong berbagai prospek bisnis yang belum disepakati, tetapi cukup 'matang' untuk dikejar dalam beberapa waktu mendatang.

"Kita berharap semua hal yang kita capai dalam IAF yang kedua ini dapat ditindaklanjuti dan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Afrika, sehingga betul-betul merupakan bentuk daripada kerja sama yang win-win sesuai dengan semangat Bandung," jelasnya.

Pertemuan Bilateral

Selain ajang pertemua bisnis, IAF 2024 juga menjadi kesempatan pemerintah Indonesia melakukan pertemuan bilateral.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan telah melakukan pertemuan bilateral dengan menteri negara-negara Afrika selama gelaran IAF 2024, salah satunya dengan Menlu Eswatini Pholila Shakantu.

Dalam pertemuan bilateral pada hari kedua IAF, Senin (2/9/2024), kedua Menlu menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas.

”MoU ini akan mendorong peningkatan saling kunjung pejabat kedua negara,” jelas Menlu Retno dalam konferensi pers IAF Ke-2 dan HLF MSP, Senin (2/9/2024).

Selain menandatangani MoU dengan Eswatini, Menlu Retno juga mengadakan pertemuan dengan Mensesneg Angola Adao de Almeida dan membahas kerja sama ekonomi, agro industri dan perikanan. Dalam pertemuan ini kedua menteri mengadakan pembicaraan untuk membuka kedutaan besar

”Dan Angola juga sedang dalam proses untuk membuka kedutaan besarnya di Jakarta.,” jelasnya.

Kemlu juga tengah membahas perjanjian pembebasan visa ke Afrika Selatan untuk para pemegang paspor hijau yang pada digunakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Pahala Mansury mengatakan dengan kemudahan akses perjalanan diharapkan dapat meningkatkan kontak antara pelaku bisnis Indonesia dan negara-negara di Afrika, terutama Afrika Selatan.

Menurut Pahala, dengan menghilangkan hambatan perjalanan dinilai dapat mendorong hubungan langsung di antara dua negara.

Dia menekankan bahwa kontak langsung adalah kunci untuk menciptakan kerja sama ekonomi yang konkret. Tanpa kontak ini, akan sulit untuk meningkatkan kerja sama ekonomi secara signifikan.

"Seperti yang kita lihat saat ini kan, tanpa kontak dari para pelaku bisnis susah untuk kita bisa meningkatkan adanya kerja sama ekonomi yang konkret sifatnya," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa dengan mudahnya perjalanan, diharapkan orang Indonesia lebih mudah melakukan perjalanan ke Afrika dan membangun hubungan bisnis.

Bisnis.com, NUSA DUA -- Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) melalui strategi perdagangan dan investasi. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko, dalam Konferensi Pers High Level Forum On Multi Stakeholders Partnership (HLF MSP) di Bali, Selasa (3/9/2024).

Bogat menjelaskan, salah satu diskusi tematik selama HLF MSP mengangkat topik kerja sama antara negara-negara di belahan dunia selatan atau south-south cooperation. Dia menuturkan, para perwakilan pemerintah, pihak swasta, institusi keuangan, serta pihak terkait lain menyepakati upaya baru dalam pencapaian target SDGs.

"Jika selama ini kerja sama south-south itu lebih bersandar pada bantuan, ke depannya, ini akan didorong melalui platform trade and investment," kata Bogat dalam Konferensi Pers High Level Forum On Multi Stakeholders Partnership (HLF MSP) di Bali, Selasa (3/9/2024).

Selain itu, para pemangku kepentingan terkait juga membahas hambatan dalam menjalankan platform terbaru ini. Salah satu hambatan yang muncul menurut Bogat adalah adanya pengenaan pajak ganda (double tax) pada platform perdagangan dan investasi.

Seiring dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia akan berkolaborasi dengan UN Trade and Development (UNCTAD) dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru untuk menghindari terjadinya pengenaan double tax.

"Selain itu, kami juga telah merencanakan pertemuan bilateral antara Bapak Menteri PPN/Bappenas dan Sekretaris Jenderal UNCTAD di Jakarta untuk membahas terkait double tax dan juga pembahasan terkait platform perdagangan dan investasi untuk pencapaian target SDGs," jelas Bogat.

Dia juga mengatakan Indonesia dan pemangku kepentingan global lain juga telah sepakat akan menata kembali Global Blended Finance Alliance (GBFA) dalam upaya pendanaan untuk mencapai target-target SDGs.

Adapun, GBFA adalah organisasi yang didirikan untuk mempercepat investasi dalam aksi iklim dan SDGs di negara-negara berkembang.

Dari sisi pendanaan, forum ini juga tengah melakukan penjajakan dengan salah satu lembaga keuangan. Bogat menuturkan, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan akses dan penggunaan skema pembiayaan kreatif (creative financing) dalam upaya pencapaian target SDGs.

Meski demikian, Bogat belum dapat menyebutkan lembaga keuangan yang dimaksud karena Masih dalam masa penjajakan.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengatur penyediaan cadangan penyangga energi (CPE) untuk mengantisipasi krisis energi atau darurat energi.

Pengaturan penyediaan dan pengelolaan CPE tertuang dalam Peraturan Presiden No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi yang diundangkan pada 2 September 2024.

Dijelaskan bahwa cadangan penyangga energi adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu.

Jenis CPE yang diatur meliputi bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline), liquefied petroleum gas (LPG), dan minyak bumi (minyak mentah).

Berdasarkan pasal 6, jumlah CPE untuk jenis bensin ditentukan sebesar 9,64 juta barel, LPG sejumlah 525.780 metrik ton, dan minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel.

Jumlah CPE tersebut dipenuhi sampai dengan kurun waktu 2035. Pemenuhan CPE dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Adapun, pengelolaan CPE dapat mengikutsertakan BUMN di bidang energi, badan usaha, dan/atau bentuk usaha tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang energi. Pengelolaan CPE meliputi pengadaan persediaan CPE, penyediaan infrastruktur CPE, pemeliharaan, penggunaan, hingga pemulihan CPE.

CPE digunakan apabila terjadi krisis energi dan/atau darurat energi. Sementara itu, pendanaan CPE dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Energi Nasional (DEN) menyebut, alokasi anggaran untuk penyediaan cadangan penyangga energi hingga 2035 diperkirakan mencapai Rp70 triliun.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menekankan bahwa pendanaan CPE tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

“Alokasi dana disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Sampai dengan 2035 kurang lebih Rp70-an triliun,” kata Djoko saat dihubungi Bisnis, Selasa (3/9/2024).

Terkait dengan infrastruktur CPE, Djoko menuturkan bahwa pada tahap awal ini bakal menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Namun, dirinya tidak menutup kemungkinan untuk membangun infrastruktur baru.

“Kalau infrastruktur yang ada nggak cukup ya harus bangun jika dananya tersedia bertahap, 2035 targetnya selesai semua,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 2 aplikasi pesaing Gojek dan Grab di mana driver ojolnya berpotensi mendapatkan gaji Rp20 jutaan per bulan.

Aplikasi yang dimaksud adalah AirAsia Ride dan Lalamove. Buat Anda yang penasaran, berikut adalah informasi tentang gaji driver AirAsia Ride dan Lalamove yang sempat bikin hebih.

AirAsia Ride

AirAsia Ride sempat heboh karena bisa menawarkan potensi gaji yang cukup besar. Konon per bulannya, driver ojol Air Asia akan mengantongi Rp19 hingga Rp20 jutaan.

Di Malaysia, seorang driver ojol bisa mengantongi 30 Ringgit Malaysia per jam. Itu setara dengan Rp99.210 per jam.

Jika driver ojol bekerja 8 jam selama 30 hari berturut-turut maka potensi gaji yang akan dikantongi per bulan mencapai 6.000 sampai 7.000 Ringgit Malaysia atau Rp19,84 juta sampai Rp23.15 juta.

Heboh juga di Thailand Bukan hanya di Indonesia dan Malaysia, gaji menakjubkan dari driver ojol Air Asia ini juga membuat gempar Thailand.

Dilansir dari thansettakij, media Thailand tersebut menyebut jika potensi pendapatan Driver ojol Air Asia mencapai 64 ribu bath (Rp26 juta per bulan).

Lalamove

Sementara Lalamove disebut menawarkan "gaji" hingga Rp21 jutaan per bulan kepada drivernya.

Dilansir dari laman resminya, mitra driver bisa mendapatkan penghasilan harian hingga Rp700.000 setiap harinya.

Dengan kata lain, andai driver bisa mendapatkan Rp700 ribu per hari, maka dalam 30 hari mereka akan memiliki penghasilan hingga Rp21 juta.

Cara Daftar AirAsia Ride dan Lalamove...

Cara Daftar

Cara Daftar AirAsia Ride

Untuk mendaftar, silahkan download aplikasi AirAsia Ride di Google Play Store atau App Store dan lakukan pendaftaran dari aplikasi tersebut.

Meski demikian, sata ini AirAsia Ride baru beroperasi di Bali, Indonesia.

Cara Daftar Lalamove

• Unduh aplikasi Lalamove Driver
• Daftarkan diri dengan mengisi nomor handphone, kota domisili, dan jenis armada
• Menyelesaikan training online melalui tautan yang diberikan
• Membayar deposit sebesar Rp50.000 untuk roda dua dan Rp100.000 untuk roda empat. *Gratis biaya deposit untuk jenis kendaraan tertentu selama program promosi berlangsung
• Lengkapi syarat identitas pribadi dan kendaraan yang diminta
• Setelah selesai, akun Anda akan diverifikasi di hari yang sama (di hari kerja)
• Begitu akun Anda lolos verifikasi, maka Anda dapat mulai terima pesanan pengiriman barang