Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali mencatatkan deflasi keempat kalinya secara beruntun hingga Agustus 2024, yang tercatat sebesar 0,03% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Secara tahunan, inflasi pada periode tersebut mencapai 2,12% (year-on-year/yoy), relatif stabil dari bulan sebelumnya 2,13% yoy.

Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan bahwa laju inflasi tersebut masih tetap terjaga dalam sasaran, dikarenakan konsistensi kebijakan moneter.

Selain itu, capaian tersebut juga hasil dari eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

“Ke depan, BI meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025,” kata Erwin melalui keterangan resmi, Selasa (3/9/2024).

Erwin merincikan, inflasi inti pada Agustus 2024 tercatat sebesar 0,20% mtm, sedikit lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,18% mtm.

Realisasi inflasi inti tersebut disumbang terutama oleh inflasi komoditas kopi bubuk, emas perhiasan, dan biaya sekolah, seiring dengan berlanjutnya peningkatan harga komoditas global khususnya emas dan dimulainya tahun ajaran baru.

Secara tahunan, inflasi inti Agustus 2024 tercatat sebesar 2,02% yoy, meningkat dari inflasi inti bulan sebelumnya sebesar 1,95% yoy.

Kelompok volatile food pada Agustus 2024 melanjutkan deflasi sebesar 1,24% mtm, disumbang terutama oleh komoditas bawang merah, daging ayam ras, dan tomat.

“Penurunan harga komoditas pangan didukung oleh peningkatan pasokan seiring dengan masih berlangsungnya periode panen beberapa komoditas hortikultura,” kata Erwin.

Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 3,04% yoy, menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,63% yoy.

Sementara itu, kelompok administered prices pada Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,23% mtm, meningkat dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,11% mtm.

Inflasi kelompok administered prices ini disumbang terutama oleh bensin dan sigaret kretek mesin (SKM) seiring dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan berlanjutnya transmisi kenaikan cukai hasil tembakau.

Secara tahunan, inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,68% yoy, meningkat dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,47% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan aturan terbaru mengenai waralaba sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2024. Aturan ini mulai berlaku pada 2 September 2024.

Melalui aturan teranyar ini, pemerintah ingin mewujudkan keadilan berusaha, kepastian hukum, dan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan diberlakukannya PP No.35/2024, maka PP No.42/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lantas, apa saja yang diatur dalam beleid tersebut?

Penyelenggara Waralaba

Dalam aturan sebelumnya, hanya ada dua penyelenggara, dalam hal ini pemberi dan penerima waralaba. Pada beleid terbaru, pemerintah membagi penyelenggara waralaba ke dalam delapan kelompok yang terdiri atas:

a.Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri

b.Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri

c.Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri

d.Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri

e.Penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri

f.Penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri

g.Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri

h.Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri

Utamakan Pengolahan Bahan Baku di Dalam Negeri

Pemerintah dalam Bab IX dokumen tersebut mengatur secara khusus mengenai penggunaan produk dalam negeri. Bedanya dengan aturan sebelumnya, pemerintah dalam Pasal 27 beleid ini meminta penyelenggara waralaba mengutamakan pengolahan bahan baku di dalam negeri.

Wajib Lapor Setiap Tahun

Melalui Pasal 28 ayat 4, pemerintah mewajibkan pemberi dan penerima waralaba baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk waralaba lanjutan untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha waralaba kepada Menteri, kepala dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau kabupaten/kota setempat, atau Kepala Otorita lbu Kota Nusantara melalui Sistem OSS.

“Laporan disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya,” bunyi dokumen tersebut, dikutip Selasa (3/9/2024).

Adapun laporan kegiatan usaha meliputi:

a.jumlah penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan

b.jumlah gerai

c.laporan keuangan yang memuat neraca laba rugi

d.omzet

e.jumlah imbalan

f.keterangan mengenai pengolahan bahan baku di Indonesia

g.keterangan mengenai pengelolaan bahan baku di Indonesia

h. jumlah tenaga kerja

i.status pelindungan kekayaan intelektual, dan

j.bentuk dukungan yang berkesinambungan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan

STPW Tak Dibatasi Masa Berlaku

Sebelumnya, pemerintah melalui PP No.42/2007 membatasi masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) hingga lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun jika perjanjian waralaba belum berakhir.

Melalui beleid teranyar, pemerintah mewajibkan Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan memiliki STPW sebagai perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Secara terperinci, STPW Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan dinyatakan tidak berlaku jika Pemberi Waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, STPW Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan dinyatakan berlaku jika perjanjian waralaba berakhir, Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba lanjutan, dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan menghentikan kegiatan usahanya, dan/atau berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengajuan Perizinan Melalui OSS

Hal berbeda lainnya yang diatur dalam beleid terbaru ini yakni penggunaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

“Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan mengajukan permohonan STPW melalui Sistem OSS,” tulis Pasal 15 ayat (1).

Dalam aturan lama, permohonan pendaftaran STPW diajukan kepada Menteri alias tidak melalui Sistem OSS.

Logo Waralaba

Poin lainnya yang membedakan aturan baru dengan aturan terdahulu yakni pengaturan soal logo waralaba. Melalui beleid terbaru, pemerintah mewajibkan penyelenggara waralaba menggunakan logo waralaba, di mana logo tersebut dipasang atau diletakkan pada tempat yang terbuka dan mudah terlihat.

“Logo waralaba diberikan oleh Menteri kepada penyelenggara waralaba yang telah memiliki STPW,” bunyi pasal 22 beleid tersebut.

Adapun pemerintah akan mengenakan sanksi administratif kepada penyelenggara waralaba yang tidak memasang logo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, dan/atau pencabutan STPW dikenakan secara bertahap.

Sementara dalam regulasi terdahulu, pemerintah tidak mengatur soal logo waralaba.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah penduduk kelas menengah mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang disertai dengan perubahan prioritas pengeluaran.

Berdasarkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), hasil perbandingan 11 kelompok pengeluaran utama masyarakat menunjukkan bahwa pengeluaran kelas menengah turun untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan makanan.

Di sisi lain, terjadi peningkatan pengeluaran kelas menengah untuk hiburan, pajak/iuran, kendaraan, barang tahan lama, pakaian, barang/jasa lainnya, dan keperluan pesta.

Tercatat pula ada sebanyak 9,4 juta kelas menengah yang turun kasta ke kelompok aspiring middle class atau kelas menengah rentan, kelompok menuju kelas menengah, hingga kelompok rentan miskin selama periode 2019-2024.

Jika dirincikan, pada 2019, terdapat 57,33 juta penduduk kelas menengah, turun menjadi 47,85 juta pada 2024.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah kelompok penduduk rentan miskin, dari 54,97 juta, menjadi 67,69 juta dan penurunan jumlah kelompok penduduk menuju kelas menengah, dari 128,85 juta, menjadi 67,69 juta jiwa.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun silam,” tulis BKF dalam laporannya, dikutip Selasa (3/9/3034).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa kelas menengah di dalam negeri menghadapi tekana, yaitu sulit naik menuju kelas atas dan rentan turun kelas ke kategori aspiring middle class.

Golongan masyarakat kelas menengah tersebut kata Amalia sangat rentan terhadap guncangan ekonomi yang mempengaruhi pengeluarannya.

“Ini memang relatif rentan kalau ada goncangan dia bisa masuk ke dalam kelompok menuju kelas menengah,” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian yang stabil dan tinggi untuk menjaga kelas menengah.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang optimal akan mendorong kelas menengah di Indonesia untuk terus tumbuh dan turut mengurangi jumlah warga aspiring middle class.

"Langkah strategis yang diambil ini selain untuk menjaga daya beli kelas menengah, juga untuk mencegah penurunan kelas menengah ke kelompok rentan serta memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat," kata dia.

Bisnis.com, MANGUPURA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap keandalan obat simtomatik asal Indonesia yang mendapat pengakuan dari pemerintah Tanzania. Hal ini pun mendorong potensi kerja sama di kedua negara tersebut.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan lembaga pengawas Indonesia mendapatkan pengakuan dari Tanzania sehingga keduanya berhasil menyepakati kerja sama perluasan pasar farmasi Indonesia di Afrika.

Dalam ajang Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 ini pihaknya bertemu dengan Tanzania Medicines and Medical Devices Authority (TMDA) untuk melakukan nota kesepahaman dengan tujuan menjalin kemitraan strategis.

"Intinya obat-obat simtomantik ini ternyata lebih efektif dibanding obat yang berasal dari India dan China, karena India dan China juga berupaya masuk," kata Taruna disela-sela Indonesia Africa Forum (IAF) 2024, Selasa (3/9/2024).

Obat simtomatik asal Indonesia diakui oleh pemerintah Tanzania dan dianggap lebih manjur dibandingkan obat dari China dan India. Sebab, butuh 4 kapsul obat dari China dan India untuk menunjukkan efektivitas, sementara obat dari Indonesia lebih cepat menunjukkan efek penyembuhan.

Adapun, Taruna menyebutkan bahwa kerja sama dengan Tanzania juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengupayakan potensi ekspor, khususnya produk obat tradisional maupun simtomatik yang diproduksi dalam negeri.

Hingga saat ini terdapat 8 jenis obat produksi perusahaan farmasi nasional telah diekspor ke Tanzania. Obat-obat yang diekspor tersebut yaitu obat flu, ondansetron (obat anti-mual), medroksiprogesteron asetat (obat kontrasepsi), omeprazol (obat tukak lambung), doripenem (antibiotik), sefiksim (antibiotik), asam mefenamat (obat anti-nyeri), dan ketokonazol (obat anti-jamur).

"Kita paham tanzania merupakan salah satu negara yg penduduknya cukup besar dan maju di afrika, jumlah penduduknya itu 67 juta, jadi cukup besar," tuturnya.

Kesepakatan Indonesia dan Tanzania mencakup kesepakatan dari segi teknis, pengawasan regulasi obat, memberikan technical assistant dari BPOM dengan Kementerian Kesehatan Tanzania.

"Kita juga berharap seperti salah satu kewajiban kami sebagai Kepala Badan POM bagaimana mengangkat reputasi badan pengawas obat dan makanan ini ke tingkat global," jelasnya.

Dengan kerja sama ini, TMDA dapat mengandalkan hasil evaluasi obat dan inspeksi good manufacturing practice (GMP) yang telah dilakukan oleh BPOM. Hal ini akan mempercepat proses registrasi dan perizinan produk farmasi Indonesia di Tanzania sehingga meningkatkan akses masyarakat Tanzania terhadap obat-obatan yang mereka butuhkan.

Bisnis.com, NUSA DUA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkap besaran nilai transaksi penjualan lima unit pesawat jenis N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke Republik Demokratik Kongo.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pesawat N219 merupakan produk buatan anak bangsa. Amalia mengatakan, pesawat yang dijual ke Kongo memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%.

Amalia menyebut, nilai penjualan kelima unit pesawat tersebut adalah sekitar US$66,2 juta tau sekitar Rp1,02 triliun dengan asumsi kurs US$1=Rp15.500.

"Nilai kontraknya itu sekitar US$66,2 juta untuk lima pesawat yang akan dimanfaatkan di Kongo," kata Amalia dalam Konferensi Pers High Level Forum On Multi Stakeholders Partnership (HLF MSP) di Bali, Selasa (3/9/2024).

Amalia menambahkan, penjualan pesawat ini merupakan komitmen Indonesia untuk mengembangkan industri kedirgantaraan. Menurutnya, dengan pesawat N219, Indonesia memiliki kesempatan untuk masuk ke pasar-pasar global lain, seperti Afrika.

Dia menyebut Bappenas dan PT DI akan terus berupaya mengkomersialisasikan pesawat ini. Sehingga, pesawat ini tidak hanya digunakan di dalam negeri, tetapi juga di negara-negara belahan bumi selatan atau global south.

Amalia menambahkan, ke depannya pemerintah juga akan mengembangkan varian amfibi dari pesawat N219. Dia mengatakan, pengembangan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarpulau terpencil di Indonesia.

Selain itu, produk amfibi atau seaplane dari N219 juga dapat dipasarkan pada negara-negara kepulauan lain seperti di kawasan Pasifik. Amalia mengatakan, salah satu negara, yakni Kepulauan Solomon, mengakui tertarik memanfaatkan pesawat amfibi buatan Indonesia.

"Mereka (Kepulauan Solomon) bilang tertarik memanfaatkan pesawat amfibi Indonesia. Saat ini sedang dalam proses pembuatan, mudah-mudahan dalam 2 tahun ke depan Indonesia dapat memproduksi karya anak bangsa dalam bentuk pesawat amfibi," ujar Amalia.

Bisnis.com, LABUAN BAJO - AirAsia Indonesia meresmikan penerbangan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/9/2024). Rute ini menandai penerbangan internasional berjadwal pertama AirAsia Malaysia (kode penerbangan AK) ke Labuan Bajo, Indonesia.

Penerbangan perdana AirAsia dengan nomor penerbangan AK 336 dari Kuala Lumpur International Airport (KUL), mendarat di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo (LBJ) pada pukul 14.25 WITA dengan mengangkut 169 penumpang.

Seperti diketahui, Bandara Labuan Bajo resmi ditetapkan sebagai bandara internasional sejak April 2024. Bandara ini masih dikelola melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

AirAsia Indonesia rute Kuala Lumpur-Labuan Bajo akan terbang dengan frekuensi sebanyak 3x dalam seminggu yaitu pada Selasa, Kamis dan Sabtu dengan tarif sekitar Rp1,1 juta menggunakan pesawat Airbus A320 berkapasitas 180 penumpang.

Melalui pembukaan rute internasiona baru ke Malaysia, Air Asia Indonesia berusaha memaksimalkan peluang dari banyaknya wisatawan dari Negeri Jiran itu. Pada Februari 2024 kemarin, Air Asia juga membuka rute penerbangan langsung Jakarta-Kota Kinabalu, Malaysia.

Dato’ Captain Fareh Mazputra, Managing Director AirAsia Malaysia yang hadir dalam penerbangan perdana rute internasional di Labuan Bajo mengatakan lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia.

"Indonesia tetap menjadi salah satu pasar terpenting bagi kami, dan kami akan terus bekerja sama dengan AirAsia Indonesia untuk meningkatkan pariwisata dan perdagangan antara kedua negara kita. Kami berharap dapat memperluas jaringan kami dengan rencana untuk mengeksplorasi lebih banyak rute langsung antara Malaysia dan Indonesia di masa mendatang,” kata Dato’ Captain Fareh Mazputra.

Dato’ Captain Fareh Mazputra juga mengatakan 28 rute langsung yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia telah menerbangkan lebih dari 7 juta penumpang dan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas regional, dan mendukung sektor pariwisata lokal.

"Kami berkomitmen untuk berkontribusi pada pengembangan Labuan Bajo yang berkelanjutan sebagai destinasi kelas dunia dengan mempermudah akses bagi wisatawan dari seluruh dunia. Seperti kita ketahui bersama, sebagai destinasi super prioritas, pemerintah menargetkan Labuan Bajo bisa dikunjungi 500.000 pengunjung pada 2024,” tambahnya.

Sementara itu, Wisnu Sindhutrisno, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional Asia Pasifik Kemenparekraf mengatakan pembukaan rute Kuala Lumpur-Labuan Bajo oleh AirAsia merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa dalam upaya kita mempromosikan destinasi pariwisata unggulan Indonesia.

Menurutnya, Labuan Bajo memilili keindahan alam dan daya tarik budaya, sehingga kemudahan akses bagi wisatawan mancanegara sangat diperlukan.

"Pembukaan rute pertama internasional di Labuan Bajo ini akan mempercepat pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur, serta semakin mengukuhkan Indonesia sebagai salah satu destinasi pariwisata pilihan dunia," kata Wisnu.

Dalam kesempatan itu, Farzamie Sarkawi, Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengatakan wisatawan Malaysia mewakili 17% dari wisatawan asing yang datang ke Indonesia pada Mei 2024 dan menjadikan warga Malaysia, sebagai kelompok terbesar yang mengunjungi Indonesia.

Dia berharap dengan rute Kuala Lumpur - Labuan Bajo, hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia terutama di bidang pariwisata semakin berkembang.

"Pada 2023, perdagangan bilateral kita sudah mencapai US$ 24 miliar dan Indonesia adalah mitra dagang terbesar ketujuh kami di dunia. Malaysia adalah investor terbesar kelima di Indonesia dengan nilai investasi sebesar US$ 4,1 miliar tahun lalu, meningkat dari US$ 3,3 miliar yang tercatat pada 2022," jelas Farzamie.

Dengan lebih dari 4.000 kursi yang tersedia setiap minggu, rute ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung secara signifikan serta memberikan dampak ekonomi yang substansial bagi masyarakat lokal di Malaysia dan Indonesia.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia pada Juli 2024 tercatat mencapai 1.310.756 kunjungan. Angka ini meningkat 9,42% secara bulanan (month-to-month/ mtm), dan naik 16,91% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Deputi Kepala BPS Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menyebutkan wisman asal Malaysia, Australia, dan Tiongkok mendominasi jumlah kunjungan ke Indonesia pada Juli 2024. Wisman asal Malaysia ke Indonesia tercatat mencapai 177,7 ribu kunjungan, atau 13,6% dari total kunjungan wisman di Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan kinerja Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 terkontraksi ke angka 48,9 disebabkan kondisi global.

Kepala BKF Febrio Kacaribu menuturkan hal ini tidak terlepas dari menurunnya kinerja sektor manufaktur global di tengah tekanan permintaan. Meski demikian, pihaknya masih optimistis terhadap manufaktur Indonesia yang masih mencatatkan pertumbuhan di beberapa leading sector.

“Di tengah perlambatan PMI Indonesia, optimisme masih terjaga dengan kinerja sejumlah leading industry di tanah air,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/9/2024).

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyebut industri tersebut antara lain, industri makanan dan minuman serta kimia farmasi yang hingga kuartal I/2024 lalu konsisten tumbuh di atas 5% (year-on-year/YoY). Bahkan, industri logam dasar tumbuh hingga 18,1% seiring proses hilirisasi yang semakin menunjukkan hasil.

Kendati demikian, pemerintah tersebut memberikan perhatian terus diberikan untuk lagging industry yang menghadapi tantangan berat.

Seperti halnya industri padat karya, yakni Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan Alas Kaki yang saat ini tengah menghadapi tantangan berat. Tidak hanya dari sisi kinerja ekspor, namun juga daya saing di pasar domestik yang tergerus produk impor.

“Pemerintah terus berupaya mendorong daya saing industri seperti ini dengan berbagai bauran kebijakan,” ujar Febrio.

Saat ini sebagai langkah menjaga daya saing produk TPT, pemerintah telah menerapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), di antaranya untuk Pakaian dan Asesori Pakaian sampai dengan November 2024.

Komoditas lainnya yang menggunakan BMTP, yakni Tirai, Kelambu Tempat Tidur, serta Benang dari Serat Staple Sintetik dan Arti-fisial sampai dengan Mei 2026. Kemudian Kain dan Karpet sampai dengan Agustus 2027.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk produk Poliester Staple Fiber (benang) dari India, Tiongkok, dan Taiwan yang berlaku sampai dengan Desember 2027.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri TPT dalam negeri yang memiliki serapan tenaga kerja besar.

Adapun, kontraksi ini bukan hanya Indonesia yang merasakan. Hal serupa pun turut terjadi negara mitra dagang dan kawasan Asean juga mengalami tantangan yang sama, antara lain Amerika Serikat (48,0) dan Jepang (49,8).

Aktivitas manufaktur negara mitra dagang dan kawasan Asean juga mengalami tantangan yang sama, antara lain Amerika Serikat (48,0) dan Jepang (49,8). Negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga kembali mencatatkan PMI manufaktur yang terkontraksi masing-masing pada level 49,7 dan 48,5.

Ke depan, Febrio menekankan pemerintah akan semakin mengantisipasi efek rambatan dari pelemahan pertumbuhan ekonomi China, Kawasan Eropa, dan Amerika terhadap manufaktur Tanah Air.

Berdasarkan laporan terbaru S&P Global, Senin (2/9/2024), indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional itu turun dari bulan sebelumnya yang berada di level 49,3.

Economis Director S&P Global Market Intelligence Paul Smith mengatakan, penurunan pada perekonomian sektor manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 ditandai oleh penurunan tajam pada permintaan baru dan output selama 3 tahun. Produksi manufaktur dan permintaan baru pada Agustus 2024 mengalami penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat kunjungan wisatawan mancanegara asal benua Afrika terus meningkat sepanjang tahun 2024.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan berdasarkan data BPS terakhir menunjukkan bahwa kunjungan wisman dari Afrika ke Indonesia ini meningkat secara signifikan.

Berdasarkan data BPS, kunjungan wisatawan mancanegara asal Afrika meningkat 23,24% pada Juli 2024 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Jika dibandingkan bulan sebelumnya, kunjungan wisman Afrika naik 35,74%.

Sandiaga mengatakan negara asal wisman Afrika mayoritas berasal dari Afrika Selatan dengan total hampir mencapai 15.000, disusul Mesir, Maroko, Tunisia, dan Kenya.

”Mereka masuk melalui pintu utama Bali, Jakarta, dan Kepri serta disusul oleh Sumatra Utara dan Lombok,” jelas Sandiaga dalam konferensi pers di sela-sela Indonesia-Africa Forum (IAF) Ke-2 dan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 di Bali, Selasa (3/9/2024).

Sandiaga mengatakan lama tinggal wisman Afrika hampir mencapai 17 hari dengan pengeluaran rata-rata mencapai Rp38 juta atau mendekati US$2.500, jauh di atas rata-rata wisatawan mancanegara lainnya.

Adapun usia wisatawan asal Afrika berkisar antara 35-40 tahun yang terdiri dari wisatawan tunggal, grup, dan wisatawan keluarga dengan jumlah maksimal 8 orang.

Sandiaga melanjutkan, destinasi wisata yang diminati wisatawan asal Afrika mencakup wisata alam, pantai, hingga wisata religi.

”Ini menarik sekali, jadi banyak juga yang datang ke Indonesia untuk wisata religi dan juga melihat kebudayaan dan adat istiadat setempat,” lanjutnya.

Mengenai potensi Afrika Sandiaga mengatakan Afrika adalah benua masa depan. Semua mata tertuju ke Afrika karena memiliki pasar yang besar dan sumber daya yang melimpah.

”Oleh karena itu kami melihat bahwa pertumbuhan signifikan ini perlu kita dorong lagi dengan rangkaian kegiatan kegiatan yang mudah-mudahan bisa memperkuat kerja sama Afrika dan Indonesia terutama di sektor parekraf,” ungkapnya.

Hubungan diplomatik indonesia dan negara-negara Afrika terus dikembangkan sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 lalu dan akan terus ditingkatkan.

Sandiaga mengatakan komitmen pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih berikutnya juga dituangkan dalam sejumlah MoU khusus untuk pariwisata, antara lain dengan Mesir, Sudan, Aljazair dan negara-negara lainnya.

Pemerintah juga membidik kerja sama dengan negara ekonomi terbesar Afrika, yakni Nigeria, Afrika Selatan dan Angola untuk meningkatkan wisatawan dan menjual produk-produk ekonomi kreatif RI.

”Kemarin kita juga bertemu dengan Nigeria, Maroko, dan Tanzania yang juga memberikan suatu keinginan untuk lebih erat bekerja sama dengan kita,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri manufaktur nasional makin tersungkur di zona kontraksi pada Agustus 2024 seiring masih lesunya permintaan. Perlu ada paket kebijakan pemulihan industri agar gairah manufaktur Tanah Air bangkit kembali.

Berdasarkan laporan terbaru S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia terkontraksi lebih dalam ke level 48,9 pada Agustus 2024. Indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional itu turun dari bulan sebelumnya yang berada di level 49,3. Adapun, untuk pertama kalinya sejak Agustus 2021, industri manufaktur masuk zona kontraksi pada Juli 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mengungkapkan bahwa pendapatan riil masyarakat cenderung menurun beberapa tahun terakhir, sementara itu biaya hidup semakin naik.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan menjelaskan, proporsi pendapat individu yang dikeluarkan untuk konsumsi menunjukkan tren penurunan relatif terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita sepanjang 2010—2023.

Artinya, sambung Scenaider, meskipun disposable income (nilai maksimal pendapatan setelah dikurangi pajak cenderung) meningkatkan tetapi nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun.

"Tantangan pembangunan yang pertama adalah pendapatan disposable masyarakat yang menunjukkan tren penurunan," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Dia menunjukkan, proporsi pendapatan riil terhadap PDB per kapita mencapai 78,5% pada 2010—bahkan sempat mencapai nilai tertinggi di angka 78,9% pada 2011. Meski demikian, data terakhir menunjukkan proporsi disposable income terhadap PDB per kapita hanya berada di 72,7% pada 2023.

Bappenas menyimpulkan, penurunan pendapatan riil tersebut dipengaruhi oleh naiknya biaya hidup secara umum. Selain itu, tekanan inflasi akibat ketidakpastian global seperti pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, dan perang dagang juga ambil peran.

"Ini jadi satu hal yang menjadi timbangan kita dalam menyusun RKP [rencana kerja pemerintah]," ujar Scenaider.

Lebih lanjut, Bappenas juga mengidentifikasi permasalahan lain yaitu mayoritas penduduk bekerja di sektor non produktif. Bahkan, jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

"18,9 juta orang bekerja di sektor manufaktur, dan masih banyak yang bekerja paruh waktu yaitu sekitar 36,8 juta orang dan setengah pengangguran di sekitar 12,1 juta orang," ungkap Scenaider.

Selain itu, masih banyak sektor perekonomian yang beri upah buruh di bawah rata-rata nasional. Scenaider membeberkan, rata-rata upah buruh nasional ada di angka Rp3,04 juta perbulan pada 2024.

Bappenas mengidentifikasi ada delapan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja namun memberi gaji yang relatif rendah. Sektor tersebut yaitu industri pengelolaan (rata-rata upah Rp3,03 juta/bulan), konstruksi (Rp2,95 juta/bulan), pendidikan (Rp2,84 juta/bulan).

Lalu pengadaan air (Rp2,69 juta/bulan), pedagang (Rp2,54 juta/bulan), pertanian (Rp2,24 juta/bulan), akomodasi dan makanan minum (Rp2,24 juta/bulan), serta aktivitas jasa lainnya (Rp1,74 juta/bulan).

Sceinaider pun menekankan, berbagai problematika tersebut menjadi tantangan pembangunan pemerintah ke depan.

Jutaan Kelas Menengah Turun Kasta

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti juga mengungkapkan setidaknya 9,4 juta penduduk kelas menengah telah turun kasta ke kelompok aspiring middle class selama 2019 sampai dengan 2024 atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menunjukkan, pada 2019 tercatat ada 57,33 juta kelas menengah atau 21,45% dari total penduduk Indonesia. Kini pada 2024, jumlah kelas menengah menjadi 47,85 juta atau 17,13% dari total penduduk Indonesia.

Pada periode yang sama, terjadi peningkatan jumlah dan persentase kelompok penduduk rentan miskin atau dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta atau dari 20,56% menjadi 24,23% dan menuju kelas menengah dari 128,85 juta menjadi 137,50 juta atau dari 48,2% menjadi 49,22%.

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang terjadi pada 2020 menjadi salah satu alasan utama penurunan kasta jutaan kelas menengah tersebut.

"Kami mengidentifikasi masih ada scaring effect dari pandemi Covid-19 terhadap ketahanan kelas menengah," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Sementara itu, Presiden Jokowi seakan tidak ambil pusing dengan penurunan kasta 9,4 juta masyarakat kelas menengah tersebut. Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan kondisi tersebut tak hanya terjadi di Tanah Air, tetapi juga di seluruh dunia.

"Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global turun semuanya, ada Covid 2—3 tahun lalu memengaruhi. Semua negara saat ini berada pada kesulitan yang sama," ujar Jokowi usai meresmikan Gedung Respirasi Kesehatan RS Persahabatan Ibu dan Anak, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Bisnis.com, BADUNG - PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) mengungkap kebutuhan investasi untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dalam negeri diperkirakan mencapai US$6 miliar.

Direktur Utama IBC Toto Nugroho mengatakan jumlah kebutuhan penanaman modal tersebut untuk memproduksi baterai electric vehicle (EV) mencakup infrastruktur dari hulu ke hilir.

"Baterai, mungkin Anda bisa melihatnya kecil, tetapi prosesnya sangat rumit. Perlu banyak investasi. Perlu banyak teknologi dan pengetahuan mulai dari penambangan hingga sel baterai," kata Toto dalam panel diskusi di Indonesia Africa Forum (IAF) 2024, Selasa (3/8/2024).

Untuk membuat investasi tersebut berhasil, dia menilai perlu kemitraan yang dapat mendukung kebutuhan sumber daya mineral dan pengembangan hilirisasi mineral kritis.

Dalam hal ini, IBC juga menawarkan mitra nya untuk mendapatkan rantai pasok nilai dari dalam negeri, seperti bahan prekursor hingga anoda yang sudah diproduksi lokal.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti upaya untuk mempertahankan keberlanjutan energi terbarukan dalam kegiatan penambangan. Hal ini penting untuk memastikan kualitas ekosistem produksi yang berkelanjutan.

"Ini sangat penting bagi negara-negara seperti Afrika dan Indonesia di mana kita memiliki banyak potensi untuk panel surya atau juga dari angin. Dan dengan solusi energi baterai, ini adalah satu hal yang dapat memberikan daya konstan untuk pengembangan listrik," jelasnya.

Toto menuturkan, Indonesia dan Afrika dapat saling melengkapi dengan potensi sumber daya alam sebagai bahan baku produksi baterai kendaraan listrik. Dalam hal ini, Indonesia memiliki nikel, sementara grafit dan lithium tida ada.

"Afrika belum memiliki banyak produksi nikel, tetapi Anda memiliki grafit dan litium, yang dapat kita kerjakan bersama di masa mendatang untuk memastikan kita memiliki rantai pasokan yang stabil," tuturnya.

Sebagai informasi, Toto menerangkan saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan LG mengembangkan lini bisnis baterai dari hulu hingga hilir di Tanah dan telah memiliki pabrik sel baterai bersama Hyundai.

"LG telah menginvestasikan salah satu investasi terbesar untuk produksi sel baterai di Indonesia, 10 gigawatt per jam, yang setara dengan sekitar 100.000 mobil EV per tahun. Selain itu, mitra Tiongkok kami juga telah berinvestasi dari hulu ke hilir," terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan Indonesia membidik potensi kerja sama sektor energi di bidang mineral kritis dengan negara-negara Afrika dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani mengatakan Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan mineral berupa nikel saja dalam mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik.

"Kita ketahui, at the same time bahwa critical mineral yang kita perlukan melampaui nikel, banyak hal lain dan di mana kita tahu bahwa beberapa negara Afrika juga memiliki potensi critical mineral," kata Kadir dalam Konferensi Pers Persiapan IAF 2024 dan HLF MSP, Minggu (1/9/2024).

Menurut Kadir, untuk menghasilkan sebuah baterai kendaraan listrik, Indonesia membutuhkan banyak mineral kritis yang tidak terbatas hanya nikel.

Sebagaimana diketahui, selain nikel, baterai kendaraan listrik juga terbentuk dari komponen litium, kobalt, mangaan, alumina, timah, dan lainnya.

Berdasarkan catatan Kemlu RI, negara-negara Afrika akan memainkan peran penting lantaran memiliki kekayaan mineral kritis seperti cadangan kobalt dunia 55%, mangaan 48%, grafit 22%, dan lainnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Jumlah penumpang angkutan udara domestik di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan sebesar 2,88% pada Juli 2024 dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya jumlah penumpang di Bandara APT Pranoto-Samarinda sebesar 2,86% dan Bandara Sepinggan-Balikpapan sebesar 2,76%, yang merupakan dua jalur utama di wilayah tersebut.

Kepala BPS Kalimantan Timur, Yusniar Juliana, menyatakan Bandara Melalan di Kutai Barat justru tercatat mengalami kenaikan jumlah penumpang sebesar 10,68%.

“Sementara itu, jumlah penumpang internasional melalui Bandara Sepinggan-Balikpapan juga mengalami penurunan signifikan sebesar 29,20% dibandingkan dengan Juni 2024,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/9/2024).

Secara kumulatif dari Januari hingga Juli 2024, jumlah penumpang internasional tercatat meningkat 31,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tidak hanya angkutan udara, sektor angkutan laut di Benua Etam juga menunjukkan tren yang kontras.

Adapun, dia menuturkan jumlah penumpang angkutan laut domestik meningkat sebesar 13,67%, terutama didorong oleh kenaikan penumpang di Pelabuhan Semayang-Balikpapan sebesar 64,40%.

Sebagai informasi, dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2024, jumlah barang yang diangkut melalui angkutan laut juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 36,99% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.