Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memantapkan infrastruktur nasional diklaim berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi.

Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur khususnya konektivitas terbukti berhasil mendorong peningkatan investasi. Hal itu terjadi lantaran biaya logistik cenderung mengalami perbaikan.

“Infrastruktur yang selama ini sudah dibangun meningkatkan konektivitas dan meningkatkan mobilitas. Sehingga, menciptakan tadi sumber cost dan perbaikan dari sisi distribusi," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, Jumat (168/2024).

Di samping itu, peningkatan infrastruktur dalam 10 tahun belakangan juga disebut meningkatkan attractiveness terhadap investasi baru, baik dari luar maupun dalam negeri.

“Selain itu, juga meningkatkan attractiveness terhadap investasi baru. Investasi tak selalu dari luar tapi juga dari dalam, di mana kesempatan berusaha muncul,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam agenda Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sederet capaiannya membangun sarana infrastruktur selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI. Salah satunya, telah membangun jalan tol baru sepanjang 2.700 kilometer (Km).

Kemudian, sebanyak 366.000 km jalan desa juga telah terbangun selama kepemimpinannya. Selain itu, 1,9 juta meter jembatan desa, dan 6.000 km jalan nasional.

Selanjutnya, adapula 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

“Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru, dengan pembangunan yang Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar,” kata Jokowi di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan anggaran belanja infrastruktur 2025 sebesar Rp400,3 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran infrastruktur itu susut sekitar 5,29% dari Rp422,7 triliun pada 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, amplop anggaran infrastruktur tersebut diperuntukkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi hingga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Adapun, anggaran infrastruktur pada 2025 sebesar Rp400,3 triliun bakal dialokasikan untuk sejumlah proyek prioritas pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Perinciannya, sektor layanan dasar dan pangan bakal mencakup pengadaan rumah susun (rusun) sebanyak 3.884 unit dan rumah khusus sebanyak 596 unit.

Kemudian, pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebanyak 80 unit. Penyediaan SPAM dengan kapasitas 773 liter per detik dan jaringan irigasi (pembangunan seluas 2.000 Ha dan rehabilitasi seluas 15.000 Ha).

Selanjutnya, pada sektor konektivitas dan transportasi akan digunakan untuk mendukung pembangunan jalan nasional sepanjang 159,1 kilometer (km) dan jalan tol sepanjang 207,8 km. Jembatan baru sepanjang 4.993,4 meter dan flyover atau underpass sepanjang 1.552,0 meter.

Kemudian, pengadaan bandar udara di 5 lokasi serta Pelabuhan penyeberangan 10 lokasi dan Pelabuhan laut di 39 lokasi.

Sektor jaringan energi dan ketenagalistrikan, meliputi jaringan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon – Semarang, pembangunan bendungan on going 18 unit (akumulatif), serta bantuan pasang baru listrik kepada 130.000 rumah tangga.

Terakhir, sektor infrastruktur TIK mencakup pembangunan digital broadcasting system (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses internet di 36.830 lokasi layanan public (akumulatif), dan operasional satelit multifungsi Satria-1 sebesar 150 Gbps.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap sejumlah upaya untuk menahan pembengkakan nilai impor bahan bakar minyak (BBM) kala produksi minyak bumi dalam negeri melambat dan nilai tukar rupiah yang berpotensi melanjutkan tren pelemahan tahun depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menekan nilai maupun volume impor BBM, yaitu diversifikasi produk hingga pemanfaatan sumber energi lainnya.

"Justru itu kita sekarang mendorong supaya ada diversifikasi supaya [impor] BBM-nya tidak nambah banyak," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk optimalisasi penggunaannya untuk mengurangi konsumsi BBM di masyarakat dan penggunaan bioetanol lokal.

"Kita banyak cara untuk nantinya [kurangi konsumsi BBM]," tuturnya.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, targetlifting minyak dipatok di level 600.000 barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari (boepd).

Target lifting minyak pada RAPBN 2025 turun dibandingkan target lifting dalam APBN 2024 yang mencapai 635.000 barel per hari. Adapun, Dadan menerangkan bahwa saat ini lifting minyak sudah mencapai 570.000 barel per hari.

"Kalau turun memang normalnya itu turun. ICP kan US$82 tetap. Kita ini kalau tidak ngapa-ngapain itu turunnya [lifting] 5%, itu normal declining rate namanya. Itu selalu turun kalau minyak sama gas itu. Sekarang kita turunnya itu nggak 5%," jelasnya.

Adapun, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih berpotensi melemah pada tahun depan.

Dalam RAPBN 2025, nilai tukar rupiah dipatok sebesar Rp16.100 per dolar AS pada 2025, sedangkan dalam APBN 2024, asumsi nilai tukar rupiah dipatok di level Rp15.000 per dolar AS. Sementara untuk tahun ini, nilai tukar rupiah diperkirakan masih berpotensi bergerak pada kisaran RpRp15.900-Rp16.100 per dolar AS.

Sedangkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam RAPBN 2025 dipatok di level US$82 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mencatat telah menyalurkan anggaran Rp3.167,4 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Secara lebih rinci, anggaran infrastruktur sebesar Rp3.167,4 triliun tersebut merupakan akumulasi kucuran belanja negara pada periode 2015 hingga 2023.

“Anggaran untuk infrastruktur yang sudah kita gelontorkan Rp3.167,4 triliun, itu meningkatkan jumlah jalan baik tol maupun bukan tol,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Dalam paparan yang dibagikan, jalan tol yang beroperasi hingga saat ini dilaporkan meningkat sepanjang 1.938 kilometer (Km). Dari posisi sebelumnya hanya sepanjang 879 km menjadi 1.938 km beroperasi.

Meski rutin jor-joran menyuntik biaya pada proyek infrastruktur, Sri Mulyani memastikan hal itu tetap dilakukan secara sehat, kredibel dan sustainable.

“Nah, APBN terus mendukung tadi pembangunan, tetapi APBN fiskal terus dijaga agar sehat, kredibel dan sustainable,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rancangan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp400,3 triliun.

Anggaran infrastruktur tersebut porsinya mencapai 11% dari total rencana pos Belanja Negara sebesar Rp3.613,1 triliun pada 2025. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan alokasi anggaran infrastruktur pada 2024 yang mencapai Rp422,7 triliun, jumlahnya susut 5,29%

“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun,” kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan anggaran infrastruktur tersebut utamanya bakal digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi.

Di samping itu, anggaran itu juga akan dialokasikan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan alasan dibalik kembali turunnya target lifting minyak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan target lifting minyak ke posisi 600.000 barel per hari (bopd) dalam RAPBN 2025. Target ini turun dibandingkan target lifting dalam APBN tahun 2024 yang mencapai 635.000 barel per hari.

Arifin menjelaskan, kembali turunnya target lifting minyak dikarenakan banyaknya lapangan minyak yang mengalami penurunan produksi secara drastis.

Namun, dirinya mengharapkan adanya kenaikan produksi minyak dengan adanya upaya-upaya peningkatan produksi seperti yang dilakukan di Blok Cepu.

“Nah, sekarang kan sudah mulai kita coba recover nih, kan kemarin di Cepu ada tambahan. Mudah-mudahan akhir tahun bisa nguber, tuh,” kata Arifin saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (16/8/2024).

Terkait dengan target produksi minyak 1 juta barel pada tahun 2030, Arifin menyebut bahwa pihaknya masih optimistis dapat mencapai target tersebut. Terlebih, masih terdapat potensi migas dari sumur eksplorasi migas nonkonvensional (MNK) di Blok Rokan.

“Insyaallah [tercapai target 1 juta barel],” ujarnya.

Sebelumnya, SKK Migas mengungkapkan realisasi lifting minyak dan gas bumi (migas) pada semester I/2024 masih di bawah target.

Sampai dengan semester pertama tahun 2024, SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak hanya mencapai 576.000 barel per hari (bopd) atau di bawah target APBN sebesar 635.000 bopd.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan, tidak tercapainya target lifting minyak pada semester 1/2024 ini dikarenakan masalah banjir yang terjadi di beberapa wilayah.

“Lifting minyak sampai dengan semester I, karena kita semester I mengalami gangguan banjir di mana-mana sehingga drilling praktis lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan sehingga ada beberapa keterlambatan kegiatan drilling,” kata Dwi dalam Konferensi Pers Kinerja Hulu Migas Semester I/2024, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kebijakan pemerintah yang membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang/jasa kebutuhan pokok lebih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah hingga kaya daripada kelompok miskin dan rentan.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan pada Jumat (16/8/2024).

"Kalau kita lihat yang biru tua di atas ini [kebijakan PPN yang dibebaskan], mereka dinikmati bahkan lebih pada kelompok kelas menengah bahkan sampai ke atas [kelompok kaya] dalam hal ini," ungkap Sri Mulyani.

Bendahara negara ini mengungkap data tersebut karena merasa banyak pihak yang tidak senang dengan rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

Padahal, dia menekankan barang/jasa untuk kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, hingga transportasi tidak terkena PPN. Oleh sebab itu, Sri Mulyani meyakini kenaikan PPN malah akan menjaga daya beli masyarakat seperti yang tampak data yang dibeberkannya.

"Jadi saya ingin menyampaikan bahwa APBN menjaga daya beli masyarakat agar consumption [konsumsi] itu tetap terjaga stabil," katanya.

Sebagai informasi, kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah memastikan kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya bisa batal apabila ada UU lain yang hapus Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021.

Kendati demikian, masih banyak pihak yang mengkritisi kebijakan kenaikan PPN tersebut. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) misalnya, yang meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kenaikan PPN tersebut.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani meyakini kebijakan tersebut malah akan memperburuk perekonomian karena sedang terjadi tren penurunan daya beli masyarakat.

Apalagi, dia mengingatkan jutaan penduduk kelas menengah turun kasta menurut temuan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI.

Tidak hanya itu, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih ditopang kurang lebih sebanyak 60% oleh konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, Ajib khawatir kenaikan tarif PPN malah akan membenahi pemerintahan presiden selanjutnya, Prabowo Subianto.

"Kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif akan menghadapi kendala," kata Ajib dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pembiayaan utang yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp642,6 triliun, seperti yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menyerahkan RUU APBN 2025 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Dalam pidato sebelum menyerahkan RUU APBN 2025, Jokowi menyatakan defisit APBN 2025 dirancang sebesar 2,53% atau setara Rp616,2 dari produk domestik bruto (PDB).

"Yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," katanya.

Untuk mengakali defisit anggaran tersebut, pemerintah merancang pembiayaan utang dengan total Rp775,9 triliun pada 2025 seperti yang terungkap dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025. Dari total tersebut, mayoritas atau sebanyak Rp642,6 triliun berasal dari SBN.

Lalu, Rp133,3 triliun berasal dari pinjaman. Perinciannya, pinjaman luar negeri sebesar Rp128,1 triliun dan pinjaman dalam negeri sebanyak Rp5,2 triliun.

Total proyeksi pembiayaan utang 2025 tersebut meningkat sebanyak Rp222,8 triliun dari outlook pembiayaan utang 2024 sebesar Rp553,1 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyatakan pembiayaan utang tidak hanya digunakan selain untuk menutup defisit APBN namun juga untuk membiayai pengeluaran seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan.

"[Pembiayaan utang] diarahkan dalam rangka mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal, mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta akselerasi transformasi ekonomi,” tulis Sri Mulyani dalam dokumen Laporan Semester I APBN 2024, dikutip Jumat (12/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp400,3 triliun.

Dalam penjelasannya, anggaran infrastruktur itu mencakup pembiayaan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN,” kata Jokowi saat menyampaikan Pidato Nota Keuangan 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Namun demikian, berapa alokasi anggaran untuk proyek IKN pada 2025 atau periode awal pemerintahan Prabowo Subianto tidak disebutkan secara pasti.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata menjelaskan hingga saat ini pemerintah masih melakukan rumusan.

Isa menyebut Kemenkeu masih melakukan kalkulasi untuk memastikan sejumlah proyek IKN yang saat ini telah berjalan dapat dirampungkan.

“Kita belum ini kan [tentukan], belum exactnya kita lihat, yang kita pastikan yang sudah dimulai sekarang itu harus tetap jalan,” tuturnya.

Kemudian, Isa juga mengaku pemerintah masih akan terlebih dahulu mengkaji sejumlah proyek yang akan mulai dilelang pada tahun depan guna memastikan besaran anggaran infrastruktur pada 2025.

“Kemudian kita belum lihat seberapa banyak yang akan dimulai baru pada tahun depan, karena itu kita belum memastikan berapa khusus untuk IKN nya tahun depan,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan bisnis, anggaran IKN pada awal 2024 ditetapkan sebesar Rp40,6 triliun. Kemudian pada Februari 2024, pagu anggaran untuk IKN turun menjadi Rp39,3 triliun.

Pada konferensi pers untuk kinerja APBN Maret, Sri Mulyani menyampaikan pagu IKN di angka Rp39,6 triliun. Berlanjut pada April, posisi anggaran kembali naik ke angka Rp39,8 triliun dan Mei kembali ke pagu awal, yakni Rp40,6 triliun. Sementara itu, dalam kabar terbaru, anggaran IKN dikerek menjadi Rp42,5 triliun.

Adapun, adanya penambahan anggaran tersebut akibat adanya belanja tambahan untuk infrastruktur. Beberapa tambahan belanja untuk IKN di antaranya belanja bandara VVIP, jalan tol IKN, jalan Jembatan IKN, dan untuk mendukung pembangunan 22 embung.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan anggaran senilai Rp20,3 triliun untuk revitalisasi sekolah pada 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran senilai Rp20,3 triliun tersebut akan diarahkan untuk kualitas sekolah utamanya bangunan sekolah. Hal ini mengingat banyak sekolah di Tanah Air yang ditemukan dalam keadaan rusak berat, menengah, dan sedang.

“Bapak Presiden Terpilih [Prabowo Subianto] meminta supaya revitalisasi sekolah ditekankan. Kami alokasikan Rp20,3 triliun untuk kualitas sekolah utamanya bangunan,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Kantor DJP Kemenkeu, Jumat (16/8/2024).

Dia menuturkan, pemerintahan mendatang berencana menjadikan revitalisasi sekolah sebagai program prioritas. Nantinya, pemerintahan mendatang akan membuat target rehabilitasi dan perbaikan di sekolah dengan menyasar sebanyak 22.000 sekolah umum dan keagamaan di 2025.

Sri Mulyani mengharapkan, program ini dapat memberikan multiplier efek lantaran konstruksinya dapat dilakukan oleh perusahaan konstruksi lokal.

“Kita mengharapkan ada dampak terhadap pertumbuhan maupun penyerapan tenaga kerja sebanyak 178.000 orang,” ujarnya.

Untuk diketahui, anggaran pendidikan di 2025 dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, kebijakan anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 2025 salah satunya dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan revitalisasi sekolah.

Peningkatan kualitas ini dilakukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluas), baik pada pendidikan maupun pendidikan keagamaan.

Selain itu, anggaran pendidikan juga ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan, penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, hingga penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Subsidi Public Service Obligation (PSO) dalam RAPBN 2025 naik menjadi Rp7,96 triliun. Sebanyak 60,26% akan dialokasikan ke PT Kereta Api Indonesia (KAI) yaitu sekitar Rp4,79 triliun disusul PT Pelni sebesar Rp2,97 triliun dan Perum LKBN Antara sebesar Rp184,6 miliar.

Mengutip Nota Keuangan RAPBN 2025, subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7,96 triliun, lebih tinggi 0,9% atau sebesar Rp71,9 miliar dibandingkan dengan anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp7,88 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut diklaim sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik.

Secara lebih terperinci, anggaran belanja subsidi PSO tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.

Angkutan KA yang dimaksud di antara nya KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

Meski mendapatkan jatah paling jumbo, terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan di antaranya penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek hingga mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (non core).

Selain KAI, PSO juga akan diberikan kepada PT Pelni sebesar Rp2,97 triliun. untuk penugasan layanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi melalui setidaknya 26 kapal penumpang.

Terakhir subsidi PSO untuk Perum LKBN Antara sebesar Rp184,6 miliar. PSO ini akan dimanfaatkan untuk peningkatan akses dan kecepatan aksesibilitas informasi kebijakan serta program prioritas Pemerintah kepada masyarakat Indonesia di dalam termasuk daerah 3T dan luar negeri; pembentukan opini positif dan citra negara; serta pemberdayaan media lokal atau berbasis komunitas agar tetap bertahan di bawah ketidakpastian global (media sustainability) melalui optimalisasi sebaran distribusi.

Pengembangan potensi dan peningkatan peran PSO transportasi sebagai penghubung antar wilayah bertujuan untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan KSO TIMAS - PPS melakukan penandatanganan Perjanjian Pengadaan Pipa Proyek Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang – Cirebon – Kandang Haur Timur) pada Jumat, 16 Agustus 2024 di Gedung Krakatau Steel, Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman, ST. MT., Direksi KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung beserta jajaran Direksi Krakatau Steel Group.

Seperti pada proyek Cirebon – Semarang (Cisem) Tahap 1, Pengadaan pipa untuk proyek Cisem Tahap 2 ini kembali diproduksi dan dikerjakan oleh Konsorsium Krakatau Steel melalui anak usahanya PT Krakatau Pipe Industries dengan spesifikasi pipa ERW/HSAW pipa 20 Inch x 9,53 mm WT, 3LPE Coating.

“Melalui anak usaha Krakatau Pipe Industries, lebih kurang 28.000 ton pipa baja Krakatau Steel kami suplai untuk kebutuhan proyek strategis ini,” jelas Direktur Utama Krakatau Steel Purwono Widodo.

Sebagai informasi, Pembangunan Proyek Cisem Tahap 2 sepanjang 245 km terbagi dalam tiga segmen yaitu dari Batang-Pemalang sepanjang 63 km, Pemalang-Cirebon sepanjang 108 km, dan dari Cirebon- Kandang Haur Timur sepanjang 74 km, selanjutnya secara parallel akan dilakukan pembangunan dari 3 ruas tersebut.

Lebih lanjut Purwono menjelaskan bahwa kerja sama ini dilakukan dengan skema multi years contract yang merupakan bagian dari rencana interkoneksi pipa transmisi antara jaringan pipa transmisi Sumatera, Jawa Bagian Barat dengan jaringan pipa transmisi Jawa Bagian Timur.

Interkoneksi pipa ini memperkuat rantai suplai pasokan gas bumi dan dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau secara berkelanjutan, terutama untuk kebutuhan sektor industri eksisting di sepanjang jalur pipa dan kawasan-kawasan industri yang akan segera beroperasi di beberapa wilayah, antara lain Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, serta kawasan industri lainnya yang sedang dalam proses perencanaan.

“Proyek strategis ini tentunya didukung sepenuhnya oleh Krakatau Steel Group dan kami berharap ke depan akan lebih banyak lagi potensi kerja sama PSN yang bisa digarap oleh pelaku industri baja nasional sebagai wujud keberpihakan pada kemajuan industri nasional,” ujar Purwono.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman sebagai perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung pernyataan dari Direktur Utama Krakatau Steel tersebut dan menegaskan bahwa pengerjaan proyek pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 2 harus mengutamakan sumber daya dalam negeri secara optimal. Proyek ini pun ditargetkan dapat rampung pada Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang mencakup bantuan sosial atau bansos pada tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto mencapai Rp504,7 triliun, tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah.

Anggaran tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 dalam menjelaskan Anggaran Tematik 2025 dalam Mendukung Agenda Prioritas Pembangunan pada Jumat (16/8/2024).

Apabila dirinci, anggaran Rp504,7 triliun dimaksudkan untuk melanjutkan perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, PIP Kuliah, hingga penguatan graduasi, kemudian kartu kesejahteraan, hingga pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

Jika dikomparasi, angka tersebut lebih tinggi dari Perlinsos 2024 yang mencapai sebesar Rp496,8 triliun, mencatatkan kenaikan sebesar Rp7,9 triliun.

Diberitakan sebelumnya, jika melihat secara historis anggaran Perlinsos cenderung naik turun. Contohnya, pada 2019 anggaran mencapai Rp317,4 triliun. Kemudian, 2020 tembus Rp455,6 triliun. Sementara, pada 2021 turun menjadi Rp368 triliun dan 2022 mencapai Rp433,6 triliun.

Adapun, anggaran Perlinsos tahun sebelumnya mencakup anggaran Bantuan Sosial (Kemensos); Program bantuan pendidikan (PIP, KIP); Jaminan Kesehatan (PBI JKN); Subsidi pupuk, listrik, LPG dan BBM, Subsidi bunga KUR UMKM serta dalam berbagai program di berbagai Kementerian/Lembaga.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan perlinsos yang mencapai rentang Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 atau pemerintahan Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan bahwa anggaran perlinsos bergantung pada harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh subsidi energi dalam pos perlinsos memiliki ketergantungan akan hal tersebut.

"Secara historis anggaran untuk subsidi energi memiliki porsi yang cukup besar dalam program perlinsos, dalam kurun waktu 2019—2023, rata-rata porsi subsidi energi terhadap program perlinsos sebesar 34,1%," jelas kepada Bisnis, Selasa (21/5/2024).