Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail terpilih sebagai Industry Marketing Champion Sumsel 2024 sektor Resource dalam ajang The 12th Indonesia Marketing Festival 2024 yang digelar MarkPlus Institute di Palembang, Kamis (8/8/2024).

Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada Arsal Ismail karena dipandang telah menunjukkan 'marketing spirit' luar biasa yang patut diteladani, serta membawa dampak yang positif dan siginfikan untuk perusahaan maupun masyarakat luas.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan melalui The 12th Indonesia Marketing Festival 2024. Penghargaan ini memacu PTBA untuk terus meningkatkan kinerja serta menghadirkan energi tanpa henti untuk masyarakat," ujar Arsal.

Di bawah kepemimpinan Arsal Ismail, PTBA terus bertransformasi untuk menghadapi perubahan serta mewujudkan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

Salah satu inovasi yang baru-baru ini diluncurkan oleh PTBA yakni bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memulai pilot project konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet untuk bahan baku baterai Lithium-ion (Li-ion). Pilot project konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet ini adalah yang pertama di dunia, sehingga dapat menjadi salah satu terobosan penting dalam hilirisasi batu bara.

Seiring dengan transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan, PTBA menjalankan diversifikasi bisnis. Perusahaan telah membangun PLTS berkapasitas maksimal 241 kilowatt-peak (kWp) di Gedung Airport Operation Control Center (AOCC) Bandara Soekarno-Hatta melalui kerja sama dengan PT Angkasa Pura II (Persero). PLTS tersebut telah beroperasi penuh sejak Oktober 2020.

Selain dengan PT Angkasa Pura II, PTBA bersinergi dengan Jasa Marga Group untuk pengembangan PLTS di jalan-jalan tol. PLTS berkapasitas 400 kWp di Jalan Tol Bali-Mandara telah selesai dibangun dan mulai beroperasi sejak 21 September 2022. Perusahaan pun bekerja sama dengan PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) dalam pembangunan PLTS berkapasitas 23,07 kWp yang mencapai tahap COD pada Juni 2023.

Volume penjualan batu bara PTBA dalam 3 tahun terakhir juga terus bertumbuh. Dari sebanyak 28,4 juta ton pada 2021, kemudian 31,6 juta ton pada 2022, dan mencapai 37,0 juta ton pada 2023.

"Apresiasi setinggi-tingginya juga patut diberikan kepada Insan-insan Bukit Asam yang senantiasa berinovasi agar keberlanjutan perusahaan terus terjaga hingga generasi mendatang," tegas Arsal Ismail.

The 12th Indonesia Marketing Festival 2024 mengangkat tema "Pilot Marketing Flying in Turbulence". Melalui tema ini, MarkPlus Institute memberikan apresiasi kepada para pemasar yang mampu menyusun strategi yang adaptif dan responsif untuk mampu melakukan eksekusi agar dapat menjaga bisnis tetap stabil menuju kesuksesan meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Maskapai penerbangan asal Hong Kong, Cathay Pacific, akan membeli 30 unit pesawat berbadan lebar (wide body) Airbus A330-900 yang ditargetkan tiba pada 2031 mendatang. Mengutip Channel News Asia pada Kamis (8/8/2024), transaksi ini juga mencantumkan opsi pembelian 30 unit pesawat tambahan.

Pembelian ini akan menambah dominasi Airbus di bisnis Cathay. Dalam laman perusahaan, terdapat empat jenis pesawat yang dioperasikan. Jenis yang dioperasikan itu adalah Airbus A321neo, Airbus A330, dan Airbus A350. Sedangkan merek pesawat yang digunakan lainnya adalah Boeing 777.

Manajemen Cathay Pacific menjelaskan, pesawat-pesawat itu akan menggantikan armada eksisting dan akan terbang secara regional di Asia dengan opsi untuk digunakan pada rute jarak jauh pada masa mendatang. Adapun, Cathay Pacific tidak mengungkapkan total biaya yang dikeluarkan untuk pembelian 30 unit pesawat tersebut. Namun, manajemen menyebut 30 pesawat Airbus A330 memiliki harga dasar US$11 miliar atau sekitar Rp177 triliun (US$1=Rp16.100).

"Ada konsesi harga signifikan yang diberikan untuk transaksi pembelian ini," jelas Manajemen Cathay Pacific.

Adapun, saat ini Cathay mengoperasikan armada gabungan pesawat buatan Boeing dan Airbus. Perusahaan pertama kali mengungkap kemungkinan pembelian pesawat berbadan lebar berukuran sedang pada akhir 2022 lalu.

Sementara itu, melalui keterangan resminya, Chief Executive Officer, Commercial Aircraft Airbus, Christian Scherer mengatakan, pemesanan terbaru dari Cathay sebagai salah satu operator A330 paling berpengalaman di dunia, menegaskan posisi A330neo generasi terbaru sebagai pilihan utama bagi maskapai penerbangan.

Scherer memaparkan, pesawat ini merupakan penerus armada A330 yang sudah ada, dengan tingkat kemampuan teknis dan operasional yang paling tinggi, serta mampu mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon secara signifikan.

Selain itu, kabin Airspace yang telah memenangkan penghargaan dapat memberikan pengalaman penerbangan yang baru.

"A330neo akan menjadi andalan dalam operasi pesawat berbadan lebar regional di Cathay, dengan fleksibilitas untuk beroperasi di rute yang lebih jauh. Bersama dengan armada A320 Family dan A350, maskapai ini akan dapat mengambil manfaat penuh dari sinergi unik lini produk Airbus generasi terbaru," kata Scherer.

Adapun, A330-900 mampu terbang sejauh 7.200 nm atau 13.330 km tanpa henti. Seperti pesawat Airbus lainnya, A330neo dapat beroperasi dengan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) hingga 50 persen, dengan target untuk meningkatkannya menjadi 100 persen pada tahun 2030.

Hingga akhir Juli, A330 telah memiliki 1.805 kontrak pemesanan (firm order) dari lebih dari 130 pelanggan di seluruh dunia, dengan 1.469 pesawat kini beroperasi pada rute jarak jauh, menengah, dan pendek di seluruh dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir kembali berencana membuat klaster di sektor logistik. Pos Indonesia pun ditunjuk menjadi holding bersama 16 entitas logistik BUMN lainnya.

VP Corporate Communication Pos Indonesia Heri Nugrahanto mengungkapkan BUMN Logistik dan anak perusahaan BUMN bidang logistik berminat dalam sinergi dan integrasi dalam ekosistem logistik BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi UMKM menjadi sorotan setelah TikTok mencaplok Tokopedia. Bahkan, muncul anggapan jika ekonomi digital e-commerce RI masih dikuasai asing.

Hal tersebut sempat disampaikan Staf Khusus Menkop UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari.

Fiki mengatakan bahwa hampir 80% ekonomi digital e-commerce di Indonesia saat ini dikuasai oleh platform asing usai TikTok mengakuisisi Tokopedia.

Menurutnya, regulasi investasi di Indonesia masih sangat longgar terkait dengan platform e-commerce.

"Tokopedia sebetulnya dulu the best local platform sebelum diakuisisi, ada di posisi kedua untuk market share e-commerce," ujarnya dalam diskusi di KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Akan tetapi menurut Communication Senior Lead Tokopedia and ShopTokopedia, Antonia Adega, ada peningkatan jumlah penjual Tokopedia dan ShopTokopedia sepanjang tahun 2022 hingga 2023 di mana mayoritas adalah UMKM.

"Tokopedia dan ShopTokopedia mengalami peningkatan jumlah penjual pada tahun 2022 hingga 2023. Jumlah penjual Tokopedia meningkat hingga 14 juta penjual. Sedangkan ShopTokopedia naik 20% tahun ini menjai 7 juta," katanya memberikan gambaran umum.

Antonia Adega kemudian menambahkan jika total kenaikkan hingga 21 juta penjual tersebut mayoritas adalah UMKM.

Asa UMKM Batik

Pernyataan tersebut disampaikan Antonia Adega dalam kunjungan ke Pandansari Batik, Kamis 8 Agustus 2024.

Dalam bincang-bincang tersebut, diketahui Pandansari Batik berhasil membuktikan jika masih ada peluang untuk UMKM Batik memperoleh keuntungan lebih besar melalui Tokopedia dan ShopTokopedia.

Berkat kampanye #MelokalDenganBatik, tren belanja online batik di tengah masyarakat Jawa Tengah meningkat.

Untuk beradaptasi di era teknologi, Batik Pandansari memanfaatkan platform digital ShopTokopedia sejak tahun 2021, dan Tokopedia sejak tahun 2023.

UMKM batik asal Sragen, Jawa Tengah ini mulai memanfaatkan fitur dan kampanye di Tokopedia, serta giat membuat konten video dan melakukan live shopping di media sosial TikTok untuk meningkatkan penjualan toko di ShopTokopedia.

Upaya tersebut membuahkan hasil. Omzet bulanan Batik Pandansari di ShopTokopedia naik hingga 30 kali lipat dan mencapai ratusan juta rupiah dibandingkan saat awal bergabung.

"Sebelum ikut kampanye omset puluhan juta, setelah ikut kampanye #melokaldenganbatik, omset naik menjadi Rp300 jutaan," kata Nikhlas Gustaf Mustafa, pemilik Pandansari Batik.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda yang ingin memastikan status NPWP aktif atau sekadar memverifikasi nomor, ada beberapa langkah praktis yang bisa diikuti melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam artikel ini, akan dibahas cara cek NPWP secara online dengan langkah-langkah yang sederhana dan efisien.

Mengecek Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online kini semakin mudah dilakukan dengan akses internet yang luas. Dengan cara ini, Anda dapat memantau kepatuhan pajak Anda tanpa harus mengunjungi kantor pajak secara langsung.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak. Fungsi NPWP adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Di era yang serba digital seperti saat ini, proses cek NPWP bisa dilakukan secara online. Bahkan Anda bisa mengeceknya hanya dengan beberkal ponsel atau laptop saja.

NPWP terdiri dari 15 digit angka sebagai kode unik. Kode unik inilah yang nantinya menjamin data perpajakan. Sembilan digit pertama pada NPWP merupakan kode unik dari identitas Wajib Pajak. Tiga digit selanjutnya adalah kode unik dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Cara cek NPWP secara online bisa dilakukan dengan beberapa metode seperti di bawah ini.

Cara Cek NPWP Online melalui Situs Pajak

• Buka https://ereg.pajak.go.id/
• Masukkan nomor NPWP dan masukkan password.
• Klik "Login".
• Setelah masuk, kamu akan melihat informasi NPWP di dashboard.

Cek NPWP Online melalui Aplikas M-Pajak

• Buka aplikasi M-Pajak lalu masuk dengan akun DJP Online.
• Jika belum punya akun, kamu bisa daftar terlebih dahulu.
• Di halaman utama aplikasi, pilih menu "Cek NPWP".
• Masukkan NIK kamu dan klik "Cari".
• Informasi NPWP akan ditampilkan di dashboard.

Cek NPWP dengan KTP dan KK

• Buka https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp di browser.
• Masukkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK) kamu.
• Isi kode captcha yang ditampilkan.
• Klik "Cari".
• Jika data kamu ditemukan, informasi NPWP kamu akan ditampilkan

Cek dengan Scan QR Code NPWP Elektronik

• Pindai QR code yang ada di NPWP elektronik Anda.
• Kode QR ini memiliki tautan unik yang dapat Anda masukkan ke dalam browser.
• Setelah membuka tautan, masukkan kode keamanan di laman cek NPWP.
• Klik tombol "cek."
• Anda akan menerima notifikasi yang memvalidasi status NPWP Anda.

Demikian informasi lengkap tentang bagaimana cara cek NPWP pribadi secara online dengan mudah dan cepat.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menerima 472 surat minat investasi atau letter of intent (LoI) dari sejumlah calon investor yang ingin menanamkan modalnya di IKN.

Plt. Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya melakukan seleksi ketat terhadap sejumlah LoI yang masuk.

"Dari 472 [LoI] ini, menurut evaluasi hanya 220 yang layak disebut sebagai investor," kata Basuki saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Adapun, dari total 220 LoI tersebut, sebanyak 60 investor akan dipercepat proses investasinya oleh Satgas Percepatan Investasi IKN.

Basuki mengaku optimistis iklim investasi di ibu kota baru bakal terakselerasi seiring dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi IKN.

Dia menuturkan, bakal ada dua investor asing yang akan segera masuk ke IKN. Di mana, dua perusahaan asing tersebut bergerak pada sektor properti.

“Ini akan kita coba percepat, ada 2 [investor] dari luar negeri itu China dan dari Jepang. Sektor perumahan, tak hanya hotel ada kantor juga,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Basuki juga menyebut bahwa rencana pembentukan Satgas Investasi IKN sudah dilakukan sejak lama. Hal itu dilakukan tak lain untuk mempersubur iklim investasi di IKN.

“Itu sudah lama [rencana Satgas mau dibentuk], ya supaya Pak Bahlil bantu untuk mempercepat, itu sudah lama karena dulu Pak OIKN [Bambang Susantono] minta ada Satgas kan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, OIKN menargetkan investasi yang terparkir di IKN sepanjang tahun ini dapat tembus Rp100 triliun. Di mana, saat ini investasi yang telah terealisasi Rp51,35 triliun.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Satuan Tugas alias Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Satgas itu dibentuk setelah terbitnya Keputusan Presiden alias Kepres No.25/2024 pada Senin (5/8/2024).

Salah satu tujuan dibentuknya Satgas itu antara lain untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Adapun jika mengacu kepada beleid tersebut, Satgas pimpinan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tersebut memiliki 9 tugas pokok.

Pertama, mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dengan kementerian atau lembaga terkait dan daerah mitra.

Kedua, menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di Ibu Kota Negara Nusantara.

Ketiga, mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara. Keempat, melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Kelima, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan bagi pengembangan financial center di Ibu Kota Nusantara. Keenam, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di Ibu Kota Nusantara.

Ketujuh, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan fasilitas penanaman modal.

Kedelapan, menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi.

Kesembilan, mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menilai perlu dilakukan sejumlah upaya untuk menyelamatkan industri tekstil, salah satunya dengan menggunakan teknologi agar mampu bersaing dengan produk tekstil impor.

Payaman menyebut, produktivitas perusahaan tekstil Tanah Air selama ini tergolong rendah lantaran belum menggunakan teknologi digital. Selain itu, daya saing terhadap tekstil impor juga sangat rendah.

“Impor tekstil akhir-akhir ini sangat besar, termasuk impor ilegal, bahkan impor pakaian bekas. Akibatnya produk dalam negeri tidak dapat dipasarkan dan PHK [pemutusan hubungan kerja] terpaksa dilakukan,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (7/8/2024).

Untuk mengatasi hal tersebut, menurutnya, perlu ada upaya yang dilakukan, baik pemerintah maupun pelaku usaha itu sendiri. Sebagai regulator, Payaman menyebut bahwa pemerintah perlu membatasi impor tekstil dan mengawasi impor ilegal.

Lalu, lanjutnya, pengusaha tekstil Tanah Air perlu mempersiapkan diri untuk menggunakan teknologi digital agar dapat bersaing dengan tekstil impor. Hanya saja, hal ini tentu akan menambah daftar PHK di Indonesia.

“Untuk itu pemerintah, pengusaha, dan pekerja sendiri perlu mempersiapkan diri untuk alih profesi,” ujarnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap produk domestik bruto mengalami perlambatan pada kuartal II/2024. Industri tekstil dan pakaian jadi pada triwulan II/2024 itu terkontraksi -0,03% year-on-year/yoy).Padahal, industri ini masih tumbuh positif di level 2,64% secara tahunan pada kuartal I/2024, kala industri tengah diterpa isu PHK dan penutupan pabrik.

Adapun, tren penurunan permintaan produk tekstil dan pakaian jadi produksi dalam negeri diperkirakan masih akan terjadi hingga 2 tahun ke depan. Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai tren penurunan ini dipicu oleh sejumlah faktor.

Pertama, daya saing produk tekstil dan pakaian jadi dalam negeri semakin tergerus oleh produk impor yang sangat murah. Kedua, adanya pelemahan daya beli di tingkat kelas menengah.

“Ini berakibat pada perubahan preferensi perilaku membeli produk tekstil dan pakaian jadi yang lebih murah,” ungkap Ronny kepada Bisnis, Rabu (7/8/2024).

Untuk memperbaiki kondisi ini dalam 2 tahun ke depan, Ronny menyebut bahwa perlu adanya perubahan kebijakan oleh pemerintahan mendatang, di antaranya dengan membuat kebijakan yang pro modernisasi sektor manufaktur Tanah Air, utamanya untuk tekstil dan pakaian jadi.

Selain itu, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang terkait dengan penguatan daya beli masyarakat. Kebijakan ini, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan permintaan dalam negeri atas produk domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia diperkirakan turun kasta sejak 2018. Porsi penduduk kelas menegah dalam 6 tahun terakhir pun menurun sejalan dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat tajam dari 2014 hingga 2018: dari 21 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

"Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%," tertulis dalam laporan LPEM FEB UI, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Terjadi tren penurunan sejak itu. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Padahal, mengutip laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara: sumbang 50,7% dari penerimaan pajak.

"Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan," tertulis dalam laporan LPEM UI.

Perbesar

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat membantah terjadi penurunan kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, yang terjadi hanya adanya shifting alias tren pergeseran pekerja formal menjadi pekerja-pekerja informal.

"Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, [menjadi] UMKM, bekerja sendiri, self-employee," ujar Suharso kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Dia menjelas bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase tercatat turun per Februari 2024 menjadi 4,82%, dari periode Februari 2023 yang sebesar 5,45%.

Sementara pergeseran pekerjaan ini, menurutnya, salah satunya akibat kondisi pandemi Covid-19 lalu memunculkan tren bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Suharso mengklaim, banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika, sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 8,5 juta penduduk kelas menengah di Indonesia diperkirakan turun kasta sejak 2018. Porsi penduduk kelas menegah dalam 6 tahun terakhir pun menurun sejalan dengan pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan III/2024, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengategorikan kelas menengah sebagai penduduk yang memiliki peluang kurang dari 10% menjadi miskin atau rentan di masa depan berdasarkan konsumsinya saat ini.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI mengalkulasikan jumlah kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten/kota.

Hasilnya, jumlah kelas menengah sempat meningkat tajam dari 2014 hingga 2018: dari 21 juta (15,6% jumlah penduduk) menjadi 60 juta jiwa (23% jumlah penduduk). Meski demikian, setelah 2018 yang terjadi malah sebaliknya.

"Sejak saat itu, penduduk kelas menengah mengalami penurunan hingga lebih dari 8,5 juta jiwa. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk kelas menengah hanya mencakup 52 juta jiwa [pada 2023] dengan proporsi populasi sekitar 18,8%," tertulis dalam laporan LPEM FEB UI, dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan jika Indonesia ingin mencapai status negara berpenghasilan tinggi maka jumlah kelas menengah harus ditingkatkan menjadi 70% dari populasi Indonesia pada 2045.

Sejalan, LPEM UI juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Terjadi tren penurunan sejak itu. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Padahal, mengutip laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kelas menengah memegang peran penting bagi penerimaan negara: sumbang 50,7% dari penerimaan pajak.

"Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan," tertulis dalam laporan LPEM UI.

Perbesar

Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat membantah terjadi penurunan kelas menengah di Indonesia. Menurutnya, yang terjadi hanya adanya shifting alias tren pergeseran pekerja formal menjadi pekerja-pekerja informal.

"Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, [menjadi] UMKM, bekerja sendiri, self-employee," ujar Suharso kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Dia menjelas bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase tercatat turun per Februari 2024 menjadi 4,82%, dari periode Februari 2023 yang sebesar 5,45%.

Sementara pergeseran pekerjaan ini, menurutnya, salah satunya akibat kondisi pandemi Covid-19 lalu memunculkan tren bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Suharso mengklaim, banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika, sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsumsikelas menengah yang tertahan dan tercermin secara umum pada realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024 yang melambat disinyalir akibat sederet kebijakan pemerintah serta fluktuasi harga pangan.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan rentetan berbagai kebijakan pemerintah dari Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21 individu yang disambung kenaikan harga pangan karena El Niño tentu menahan belanja masyarakat kelas menengah.

"Wacana UKT Pendidikan, lalu juga Tapera. Sehingga ini tentunya mempengaruhi sentimen konsumen khususnya kelas menengah,” ujarnya dalam PIER Economic Review: Mid-Year 2024, Kamis (8/8/2024).

Josua menyoroti pemerintah berlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan ke depan. Mengingat masih terdapat rencana implementasi cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Untuk itu, insentif fiskal bagi masyarakat menjadi penting untuk menjaga daya beli. Seperti halnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) untuk perumahan.

Konsumsi masyarakat menjadi penting karena ekonomi Indonesia bergantung pada konsumsi rumah tangga.

Tercatat pada kuartal II/2024, konsumsi rumah tangga memiliki porsi sebesar 54,53% terdapat total pertumbuhan ekonomi. Sementara PMTB dan ekspor berkontribusi masing-masing sebesar 27,89% dan 21,40%.

"Rencana kenaikan PPN 12% tahun depan ini bisa ditunda ataupun dikaji ulang. Insentif lainnya lagi saya pikir perpanjangan dari PPN DTP, misalkan untuk perumahan, saya pikir ini menjadi salah satu kebijakan yang bisa dipertimbangkan," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Head of Industry & Regional Research PIER Adjie Harisandi menyampaikan pada dasarnya perubahan harga pangan cukup berkontribusi terhadap tren daya beli kelas menengah yang tertahan.

Pasalnya, kelas menengah yang tidak memiliki bantalan sosial, seperti halnya kelas bawah, harus menggunakan tabungannya untuk melakukan konsumsi.

Adjie menjelaskan bahwa pemerintah perlu memastikan suplai dari bahan pangan agar tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan dan mempengaruhi belanja masyarakat kelas menengah.

Pada tahun 2023, kelas menengah di Indonesia mencakup sekitar 52 juta jiwa dan mewakili 18,8% dari total populasi.

"Kelas menengah ini cenderung masih terganggu dari akibat adanya peningkatan harga-harga pangan di awal tahun dan beberapa kebijakan yang mungkin sudah terjadi sehingga mengganggu kelas menengah," tuturnya.

Perbesar

Penjelasan BPS soal Konsumsi Masyarakat Melambat

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan konsumsi tumah tangga tetap tumbuh positif dan meningkat pada kuartal II/2024 sebesar 4,93% (year-on-year/YoY) dari kuartal sebelumnya yang sebesar 4,91%.

Meski demikian, capaian ini tercatat melambat dari kuartal II/2023 maupun kuartal II/2022 yang tumbuh masing-masing sebesar 5,22% dan 5,52%.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menjelaskan perlambatan yang terjadi akibat konsumsi di beberapa subkelompok mengalami pelemahan.

"Nilai konsumsi lebih tinggi dari kuartal sebelumnya. Sementara sebagian komoditas seperti pakaian dan transportasi mengalami pertumbuhan yang tidak setinggi pertumbuhan tahun lalu," jelas Edy dalam konferensi pers, Senin (5/8/2024).

Hal ini, kata Edy, ditunjukkan oleh indikator Indeks Perdagangan Eceran Riil yang melambat dan penjualan wholesales sepeda motor yang turut melambat.

Selain itu, pada kuartal II tersebut juga terjadi pergeseran periode Ramadan dan Idulfitri yang mempengaruhi pola konsumsi.

Jika pada tahun sebelumnya Ramadan dan Idulfitri sebgaian besar terjadi pada kuartal II/2024, tahun ini justru konsumsi untuk Ramadan dan Idulfitri sebagian besar terjadi pada Maret 2024.

“Pergeseran momentum lebaran ada sedikit pengaruhnya terhadap konsumsi rumah tangga,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kualitas infrastruktur Indonesia dinilai stagnan sejak 2018 dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, bahkan dengan India.

Berdasarkan laporan Navigating High Winds: Southeast Asia Outlook 2024-2034 oleh Angsana Council, Bain & Company, dan Bank DBS, yang mengacu pada Logistics Performance Index Bank Dunia, skor infrastruktur Indonesia pada 2023 hanya tercatat sebesar 2,9.

Skor infrastruktur tersebut tidak berubah jika dibandingkan dengan posisi pada 2018. Laporan tersebut menyebutkan bahwa sebagian besar negara di Asia Tenggara, kecuali Indonesia, mencatatkan peningkatan kualitas infrastruktur sejak 2018.

“Selama lima tahun terakhir, sebagian besar negara Asia Tenggara mengalami peningkatan kualitas infrastruktur, kecuali Indonesia,” tulis laporan itu, yang dikutip Kamis (8/8/2024).

Skor kualitas infrastruktur Indonesia yang stagnan diperkirakan disebabkan oleh adanya tantangan dalam pembangunan infrastruktur, kompleksitas geografis, kendala pendanaan, hingga adanya kendala dari sisi peraturan.

Di sisi lain, beberapa negara di Asia Tenggara yang mencatatkan peningkatan kualitas infrastruktur, di antaranya Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.

Peningkatan tertinggi dicatatkan oleh Thailand, naik 0,6 poin dari 3,1 pada 2018 menjadi 3,7 pada 2023.

Kemudian, Singapura, Malaysia, dan Filipina, naik 0,5 poin, masing-masing dari 4,1, 3,1, dan 2,7 pada 2018 menjadi 4,6, 3,6, dan 3,2 pada 2023.

Pada laporan tersebut juga, skor infrastruktur Indonesia yang sebesar 2,9 juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan India yang mencapai 3,2 pada 2023. Skor infrastruktur India naik 0,3 poin dari 2,9 pada 2018.

Tak hanya itu, tingkat investasi Indonesia di bidang infrastruktur juga dinilai masih sangat rendah, hanya sebesar 3% dari PDB sepanjang 2013 hingga 2019.

Tingkat investasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam yang mencapai 5% dari PDB, bahkan jauh di bawah Malaysia yang mencapai 8% PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi pada Juli 2024 tetap optimistis setelah bulan sebelumnya mengalami penurunan.

Berdasarkan Survei Konsumen BI, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada di angka 123,4, naik tipis sebesar 0,1 poin dari Juni 2024 yang sebesar 123,3.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan keyakinan konsumen pada Juli 2024 didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang menguat dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap optimis.

"IKE tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya. Sementara itu, IEK tetap kuat terutama ditopang oleh Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja yang stabil dan Indeks Ekspektasi Penghasilan yang tetap tinggi," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (8/8/2024).

Secara perinci, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Juli 2024 tercatat masing-masing sebesar 113,5 dan 133,3.

Peningkatan IKE Juli 2024 didorong oleh meningkatnya seluruh komponennya, yaitu Indeks Penghasilan Saat Ini, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (Durable Goods), masing-masing menjadi sebesar 121,4, 107,7, dan 111,5.

Di sisi IEK pada Juli 2024, kuatnya indeks ini ditopang oleh ekspektasi terhadap penghasilan sebesar 137,7.

Selain itu, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha juga tercatat berada dalam zona optimis masing-masing sebesar 131,7 dan 130,5.

Secara umum, Erwin menekankan bahwa keyakinan konsumen terpantau tetap optimis pada seluruh kategori pengeluaran. Peningkatan IKK tertinggi tercatat pada responden dengan pengeluaran Rp2,1—3 juta.

Sementara berdasarkan usia, optimisme terhadap ekonomi terjadi pergesaran dari bulan sebelumnya yang terjadi pada kelompok usia 31—40, per Juli ini terjadi pada kelompok usia 20—30 tahun.

Secara spasial, IKK meningkat di sebagian besar kota yang disurvei, terbesar di Kota Banjarmasin (14,8 poin), diikuti Mataram (7,4 poin) dan Padang (7,2 poin).

Sementara itu, sebagian lainnya mencatat penurunan IKK, terutama di Kota Bandar Lampung (16,3 poin), diikuti Pontianak (10,3 poin) dan Banten (6,8 poin).