Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal pada 18 Juli 2024. Satgas yang dibentuk untuk memberantas impor ilegal itu rencananya mulai beroperasi pekan ini usai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) rampung.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang sekaligus Ketua Pelaksana Satgas menyampaikan, saat ini draft juknis sudah dibahas dan dikirim kepada anggota yang tergabung dalam Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

“Kita harapkan besok sudah selesai finalisasi dan bisa saya teken paling lambat Rabu [24/7/2024],” kata Moga kepada Bisnis.com, Senin (22/7/2024).

Langkah pertama yang akan dilakukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal pasca dirampungkannya junkis adalah menginventarisir permasalahan dan dilanjutkan dengan penyusunan penetapan program dan target/sasaran yang diberlakukan tata niaga impor.

Moga menyebut, langkah ini dilakukan agar pengawasan yang dilakukan tidak salah sasaran dan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

“Kita kan nggak mau salah sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut Moga mengatakan, Satgas yang terdiri dari sejumlah kementerian/lembaga ini akan fokus mengawasi gudang distributor dan importir. Dalam hal ini, pihaknya akan melakukan pemeriksaan perizinan perusahaan, persetujuan impor (PI), laporan surveyor, pemberitahuan barang impor (PIB), serta pemenuhan kewajiban standar yang ditetapkan oleh Undang-undang.

“Yang jelas fokus kita saat ini adalah gudang distributor sama gudang importir,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024 resmi membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Satgas ini bertugas sejak Kepmendag ini ditetapkan pada 18 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, pembentukan Satgas tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah untuk memberantas impor ilegal yang memengaruhi ketahanan industri dalam negeri dan stabilitas perdagangan dalam negeri.

Industri tekstil dalam negeri yang mulai terdampak dari maraknya produk impor ilegal hingga berujung pada penutupan pabrik, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan menurunnya pendapatan negara menjadi urgensi dibentuknya Satgas ini.

Untuk diketahui, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal terdiri atas Penasihat, Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan Anggota. Dalam hal ini, penasihat Satgas yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Jaksa Agung, dan Polri.

Adapun Ketua Pelaksana Satgas ini yakni Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag; Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu; Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia; dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Anggota Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal berasal dari 11 kementerian dan lembaga. Mereka adalah Kementerian Perdagangan; Kejaksaan Agung; Kepolisian Republik Indonesia; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan HAM; Badan Intelijen Negara; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Badan Keamanan Laut TNI AL; dinas-dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; serta Kadin Indonesia.

Terdapat tujuh komoditas yang akan diawasi Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal antara lain tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

“Sementara itu, pengawasannya akan difokuskan pada gudang distributor dan importir,” ungkap Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membuka peluang penerimaan negara baru senilai Rp10 triliun dari Launching Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah.

Pada dasarnya Simbara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara, dan kini diperluas ke komoditas nikel dan timah. Sri Mulyani menyampaikan sistem ini juga akan membantu mengerek penerimaan negara.

“Makanya kalau sekarang dengan nikel dan timah yang tadi disebutkan sebagai mineral yang nomor satu dan dua terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut, ada potensi sekitar Rp10 triliun,” ujarnya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Hal ini mengingat penerimaan negara dari pajak pada semester I/2024 senilai Rp893,8 triliun, turun 7,9% secara tahunan akibat setoran PPh Badan dari sektor komoditas yang menurun.

Melalui pemanfaatan Simbara, penerimaan negara dapat dioptimalkan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama antar Kementerian/Lembaga, terwujudnya ekosistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah.

Selain itu, juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha melalui single entry data, serta pemanfaatan satu data minerba yang andal dan akurat lintas Kementerian dan Lembaga.

Simbara menyederhanakan 50 sistem menjadi 1 sistem, dengan demikian pemerintah dapat melakukan pencegahan terhadap tambang ilegal.

Nikel dan timah menjadi pilihan perluasan Simbara, karena Indonesia adalah salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia, dengan cadangan mencapai 21 juta ton atau 24% dari total candangan dunia.

Cadangan timah terbesar kedua dunia dengan candangan 800.000 ton atau 23% dari stok global.

Tercatat pada 2023, volume produksi nikel mencapai 1,8 juta metrik ton, dan menjadi peringkat produksi pertama di dunia dengan kontribusi 50% dari global.

Sementara produksi timah Indonesia yang mencapai 78.000 ton menempati posisi kedua dengan kontribsui 22% dari total produksi global.

Berkaca dari Simbara yang awalnya diluncurkan pada 2022, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari batu bara mencapai Rp183,5 triliun, tidak termasuk pajak.

Kemudian pada 2023, di tengah moderasi harga komoditas, PNBP dari batu bara mencapai Rp172,9 triliun atau 18% di atas target APBN.

Selain PNBP, Simbara juga mencatatkan kontribusi penerimaan negara senilai Rp7,1 triliun. Antara lain, pencegahan atas modus ilegal mining senilai Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara dari data analitik dan juga risk profiling pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun.

Selain itu, Simbara juga berhasil menyelesaikan piutang dari penerapan Automatic Blocking System (ABS), yang merupakan bagian dari Simbara, senilai Rp1,1 triliun.

“Kami bisa melakukan satu blocking sistem bersama-sama, sehingga dia tidak bisa lepas, akhirnya mereka patuh dengan membayar piutangnya sebelum mereka mengekspor batu bara. Ini baru batu bara [belum nikel dan timah],” jelas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA - China mengejutkan pasar dengan memangkas suku bunga kebijakan jangka pendek utama dan suku bunga pinjaman acuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Bank sentral China (PBOC) pada Senin (22/7/2024) menyatakan memangkas suku bunga repotujuh hari menjadi 1,7% dari 1,8% dan akan meningkatkan mekanisme operasi pasar terbuka.

China juga memangkas suku bunga pinjaman acuan dengan margin yang sama pada penetapan bulanan. Suku bunga acuan pinjaman (LPR) satu tahun diturunkan menjadi 3,35% dari sebelumnya 3,45%, sementara LPR lima tahun diturunkan menjadi 3,85% dari 3,95%.

Pemangkasan ini terjadi setelah China melaporkan data ekonomi kuartal II/2024 yang lebih lemah dari perkiraan pekan lalu. Para pemimpin tertinggi negara tersebut bertemu dalam sebuah pleno yang diadakan setiap lima tahun sekali.

Dalam pernyataannya, PBOC mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga China dilakukan untuk memperkuat penyesuaian kontra-siklus untuk lebih mendukung ekonomi riil.

China tengah menghadapi deflasi dan menghadapi krisis properti yang berkepanjangan, utang yang melonjak, serta sentimen konsumen dan bisnis yang lemah. Ketegangan perdagangan juga meningkat, dengan para pemimpin global semakin khawatir akan dominasi ekspor China.

“Pemotongan hari ini merupakan langkah yang tidak terduga, kemungkinan karena perlambatan tajam dalam momentum pertumbuhan pada kuartal kedua serta seruan untuk 'mencapai target pertumbuhan tahun ini' pada sidang pleno ketiga," pungkas kepala ekonom China di Macquarie, Larry Hu, seperti dikutip dariReuters,Senin (22/7/2024).

Kepala strategi valuta asing & suku bunga China Raya di BNP Paribas, Ju Wang, mengatakan bahwa meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mulai menurunkan suku bunga juga memberi ruang bagi PBOC untuk melonggarkan kebijakan, mengingat tekanan yang dialami yuan karena kesenjangan imbal hasil yang besar dengan dolar.

Kantor berita resmi Xinhua mengutip sumber anonim yang dekat PBOC yang mengatakan bahwa pemotongan suku bunga yang "tegas" menunjukkan tekad bank sentral untuk memperkuat pemulihan. Upaya ini juga merupakan respons terhadap tujuan pleno untuk mencapai target pertumbuhan 2024.

PBOC juga melakukan penyesuaian pada program pinjamannya, dengan menurunkan persyaratan jaminan untuk pinjaman fasilitas pinjaman jangka menengah mulai bulan ini.

Adapun pengumuman ini juga muncul setelah PBOC mengatakan akan merombak saluran transmisi kebijakan moneternya. Gubernur PBOC Pan Gongseng mengatakan bulan lalu bahwa repo tujuh hari pada dasarnya berfungsi sebagai suku bunga kebijakan utama.

"Ini juga merupakan cerminan dari perbaikan mekanisme suku bunga berorientasi pasar," Jelas sumber yang dikutip Xinhua.

Bisnis.com, JAKARTA -- Beroperasinya Kereta Cepat Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Kereta Cepat WHOOSH membawa sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, Kereta Cepat WHOOSH diklaim memberikan penghematan BBM hingga Rp3,2 triliun.

Di sisi lain, Kereta Cepat WHOOSH juga dituding sebagai biang penyebab kerugian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Tidak tanggung-tanggung, angka kerugian WIKA karena kereta cepat mencapai Rp5 triliun. Namun, Kementerian BUMN membantah Kereta Cepat WHOOSH menjadi penyebab WIKA merugi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa potensi dana yang masuk ke dalam negeri melalui family office sangatlah besar.

Dia mengatakan, berdasarkan laporan Wealth Report dari Knight Frank, jumlah orang super kaya di dunia mencapai 626.619 orang, dengan jumlah aset di atas US$30 juta.

Sementara itu, Asia, kata Josua, menjadi kawasan yang memiliki jumlah orang super kaya terbesar kedua setelah Amerika, yaitu sebanyak 165.442 orang pada 2023. Pertumbuhan jumlah orang super kaya dunia di Asia hingga 2028 juga diperkirakan yang tertinggi, yaitu mencapai 228.849 orang, atau tumbuh 38,3%.

“Dengan demikian, potensi dana dari pengelolaan harta kekayaan para orang super kaya ini sangat besar,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Namun demikian, Josua mengatakan bahwa Indonesia harus bersaing dengan negara-negara yang selama ini menjadi tujuan pengelolaan dana tersebut, seperti Singapura dan Hong Kong.

Dia berpendapat, Indonesia memang memiliki prospek pertumbuhan yang relatif baik ke depan, sejalan dengan transformasi struktural yang Indonesia lakukan, sehingga secara fundamental Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi yang berpotensi menguntungkan.

Akan tetapi, untuk bisa memanfaatkan potensi tersebut, menurutnya, berbagai insentif harus disediakan pemerintah agar dapat menarik dana-dana tersebut, terutama dari sisi insentif perpajakan.

“Secara spesifik, aturan pajak terkait penghasilan atas investasi serta pajak peralihan aset/inheritance tax,” jelasnya.

Selain itu, regulasi dan kepastian hukum, terutama terkait hak kepemilikan aset orang kaya itu juga dinilai perlu untuk dipersiapkan.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas aturan terkait pembentukan family office di Indonesia.

Beberapa hal yang dikaji diantaranya minimal dana yang harus ditempatkan, kewajiban investasi, dan jumlah tenaga kerja yang harus dipekerjakan.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani INdrawati juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki beberapa opsi terkait pemberian insentif perpajakan terkait dibentuknya family office.

Dia menyampaikan bahwa, selama ini pun, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance, termasuk insentif dalam rangka menarik investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi kita lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menepis tuduhan penggelembungan harga impor beras dari perusahaan Vietnam Tan Long Group yang belakangan ramai menjadi sorotan publik.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyangkal tuduhan tersebut dengan dua dalih. Pertama, Bulog tidak memiliki keterikatan kontrak impor beras dengan Tan Long Group tahun ini. Perusahaan itu, kata Bayu, tidak pernah mengajukan penawaran harga meskipun pernah mendaftar sebagai kandidat mitra Bulog.

Kedua, Bulog mengimplementasikan metode open bid alias lelang terbuka sepanjang 2024. Dengan metode tersebut, jelasnya, pergerakan penawaran harga dari masing-masing calon pemasok dapat terlihat jelas oleh mitra-mitra lain atau semua peserta lelang.

Dia mengatakan, skema lelang terbuka yang dijalankan oleh Bulog ditopang oleh persyaratan administratif yang sangat ketat. Mulai dari pengumuman terbuka soal agenda pembelian beras, dilanjutkan dengan tahap pendaftaran dengan jumlah peminat berkisar antara 80 – 100 perusahaan eksportir penjual.

Kemudian, sambungnya, perusahaan peminat akan diberikan informasi tentang syarat dan ketentuan menjadi peserta lelang.

Syarat dan ketentuan yang dimaksud merujuk kepada praktik transparansi dalam perdagangan internasional. Termasuk, memiliki pengalaman ekspor; kesediaan mengikuti inspeksi, menerbitkan uang jaminan tender (bid bond), dan jaminan kinerja (performance bond) di bank prominen dalam negeri, serta sejumlah term lainnya.

“Beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya mundur karena persyaratan yang ketat tersebut sehingga yang kemudian benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan. Lalu, kami melakukan lelang terbuka, di mana pergerakan penawaran harga dari masing-masing calon pemasok bisa terlihat jelas oleh semua peserta lelang sehingga tidak mungkin kami menggelembungkan harga,” kata Bayu kepada Bisnis baru-baru ini.

Khusus menyoal pembelian beras dari Vietnam, Bayu menyebut Bulog memiliki sejarah importasi yang panjang dengan dua perusahaan pelat merah Negeri Naga Biru, yaitu Vinafood 1 dan Vinafood 2. Namun, jika dilihat mundur, eksportir Vietnam yang berminat memasok beras ke Bulog tercatat sebanyak 14 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 perusahaan pernah mengikuti lelang dan menang, sedangkan sisanya tidak mengikuti lelang atau gagal memenuhi persyaratan administrasi.

“Kami selalu berhasil mendapatkan beras di bawah harga penawaran awal, dan sekali lagi kami tekankan bahwa lelang impor beras selalu kami laksanakan secara terbuka dan transparan,” tegasnya.

Tahun ini, Bulog ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengimpor 3,6 juta ton beras yang akan disalurkan untuk bantuan pangan, penjualan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Importasi dilakukan bertahap. Sampai dengan Juni 2024, Bulog sudah menjalankan 5 tahap importasi dengan jumlah sekitar 300.000 ton beras dalam tiap tahap. Artinya, sepanjang semester I/2024 Bulog mengimpor sekitar 1,5 juta ton beras.

Dalam prosesnya, bobot impor dipecah dalam 10 -12 lot di kisaran 25.000 – 30.000 ton di setiap tahap dan disebar ke 26 pelabuhan penerima di seluruh Tanah Air.

“Setiap lot terkait dengan pelabuhan tertentu, dengan harga pembelian menggunakan sistem CnF [cost and freight] yang memasukkan biaya tranportasi ke pelabuhan dituju sebagai bagian dari tanggung jawab eksportir,” jelas Bayu.

Pembengkakan Demurrage

Pada perkembangan lain, Bulog juga sedang melakukan negosiasi kepada sejumlah pihak mulai dari shipping line, pelabuhan, hingga asuransi, untuk mengetahui lebih dalam kasus per kasus serta penanggung beban ihwal pembengkakan biaya demurrage atas keterlambatan bongkar muatan beras impor di pelabuhan.

Menurut Bayu, proses negosiasi bakal memakan waktu 2 hingga 3 bulan untuk mengetahui pembengkakan biaya yang timbul. Pastinya, prosedur negosiasi ini tergantung kepada penyebab terjadinya demurrage.

Adapun, demurrage bisa disebabkan oleh beberapa hal termasuk kondisi iklim, arus pelabuhan yang padat, surat-surat yang belum lengkap dari kapal pengirim dan lain-lain.

Dia menjelaskan, saat ini hanya tiga pelabuhan laut di Indonesia yang bisa menerima kapasitas kapal bermuatan 100.000 ton. Kondisi ini juga dinilai menimbulkan tantangan teknis tersendiri.

“Namun, perkiraan kami biaya demurrage tidak akan melebihi 3% dari total produk yang diimpor. Perhitungan kami yang terakhir, tetapi belum final karena masih dalam proses, total biaya demurrage yang sudah dalam perhitungan itu, kurang dari 1% kira-kira hanya 0,9%,” kata Bayu.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bakal segera menetapkan 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru dalam waktu dekat. Dalam laporannya, target nilai investasi dari 4 KEK tersebut mencapai Rp161 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin menjelaskan 4 KEK itu tersebar di 4 Provinsi di Indonesia, di antaranya yakni 2 berlokasi di Kepulauan Riau, Banten, serta Sulawesi Tengah.

“Untuk investasinya jumlahnya dari 4 KEK tersebut adalah Rp161 triliun,” tuturnya, Senin (22/7/2024).

Perinciannya, 4 KEK baru tersebut yang pertama yakni KEK Nipa. Kawasan ini rencana kegiatan usahanya bakal bergerak di usaha logistik dan distribusi pengembangan Energi. Sedangkan, pengusul dari KEK Nipa yakni PT Asinusa Putra Sekawan.

Kedua, yakni KEK Edutek Medika Internasional Banten yang berlokasi di Bumi Serpong Damai (BSD) Kabupaten Tangerang Provinsi Banteng. KEK ini diusulkan oleh PT Surya Inter Wisesa (SIW) yang merupakan entitas usaha milik PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE).

Adapun, rencana kegiatan usaha KEK Edutek Medika Internasional Banten tersebut yakni riset, ekonomi digital dan pengembangan teknologi, Pendidikan, Kesehatan, serta industri kreatif.

Ketiga, yakni KEK Kesehatan Internasional Batam yang diusulkan oleh entitas usaha Mayapada milik Dato’ Sri Tahir yakni PT Karunia Praja Pesona.

KEK ini berlokasi d Kota Batam, yang bergerak pada rencana kegiatan usaha pariwisata dan Kesehatan.

Keempat, yakni KEK Industri Hijau Bungku yang berlokasi di Morowali Sulawesi Tengah. KEK ini diusulkan oleh PT Anugran Tambang Industri yang bakal bergerak di kegiatan usaha produksi dan pengolahan, logistic dan distribusi, serta pengembangan energi.

Edwin menjelaskan, 4 KEK itu saat ini statusnya tengah menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diterbitkan payung hukumnya. Apabila hal tersebut rampung dilakukan, maka 4 KEK itu bakal resmi masuk dalam daftar kawasan khusus yang dikembangkan pemerintah.

“Itu [empat KEK] yang sedang disiapkan PP. Jadi, sudah disetujui tapi untuk bisa ditetapkan menjadi KEK kita perlu ada penetapan PP yang akan di tandatangani oleh Presiden,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng raksasa minyak dan gas (migas) China untuk berinvestasi pada program enhanced oil recovery (EOR) di Indonesia.

Ketiga perusahaan itu, di antaranya China National Petroleum Corporation (CNPC), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), dan Sinopec Group.

Peluang kerja sama itu muncul saat lawatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ke China beberapa waktu lalu.

“Contohnya Sinopec, mereka menurunkan team specialist. Dari 16 area yang ditawarkan Pertamina Hulu Energi, sudah dipilih lima area, yaitu Rantau, Tanjung, Pamusian, Jirak dan Zulu,” kata Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Dadan Kusdiana lewat siaran pers, Senin (22/7/2024).

Berdasarkan data SKK Migas, pemerintah menawarkan 12 proyek EOR di dalam negeri dengan potensi estimasi cadangan mencapai 951 juta stok barel (million stock tank barrels/MMSTB). Sebagian besar blok migas itu dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, pemerintah mendorong kerja sama antara tiga perusahaan China tersebut dengan PHE. Menurut Dwi, ketiga perusahaan China tersebut telah berpengalaman pada proyek EOR.

“Mereka memiliki teknologi sehingga mereka sangat tertarik menangkap potensi EOR di Indonesia dengan catatan kemitraan dengan Pertamina maupun KKKS yang lain,” kata Dwi saat RDP dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (6/6/2024).

Adapun, EOR merupakan metode yang diaplikasikan untuk meningkatkan produksi hidrokarbon dari reservoir minyak apabila metode primary recovery dan secondary recovery tidak efisien lagi untuk menguras minyak.

Sementara itu, baru-baru ini, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) resmi membuat keputusan investasi akhir (final investment decision/FID) untuk proyek chemical enhanced oil recovery (EOR) Lapangan Minas Tahap-1 (Area-A), Blok Rokan.

Proyek dengan nilai investasi mencapai Rp1,48 triliun itu telah disetujui rencana pengembangan atau plan of development (PoD)-nya pada akhir 2023 lalu.

“FID sudah di awal Juli kemarin,” kata Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo saat dikonfirmasi Bisnis, Minggu (7/7/2024).

Wahju mengatakan, saat ini proyek chemical EOR itu tengah memasuki masa persiapan. Dia menerangkan bahan kimia yang dipakai Pertamina nantinya menggunakan formulasi dari Chevron Oronite, unit binis Chevron yang memiliki komponen kimia untuk Lapangan Minas tersebut.

“Chemical surfactant menggunakan formulasi dari Oronite selaras dan optimasi dari formulasi hasil field trial,” kata dia.

Lapangan Minas bakal menjadi lapangan pertama di Indonesia yang mengimplementasikan metode chemical EOR pada skala komersial dengan menggunakan bahan kimia injeksi alkali-surfaktan-polimer (ASP).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menargetkan aturan terkait pembentukan family office di dalam negeri rampung sebelum Oktober 2024.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyampaikan bahwa pemerintah perlu memperhatikan sejumlah faktor dalam menetapkan regulasi tersebut.

Pertama, yaitu pemerintah dinilai perlu mengantisipasi atau jangan sampai terjebak perang tarif pajak dengan negara-negara lainnya yang telah mengadopsi konsep family office untuk mendatangkan investor dari luar.

“Hal ini karena bertentangan dengan gerakan global yang sebenarnya menghindari penggunaan insentif tarif pajak secara agresif yang justru akan merugikan negara berkembang seperti Indonesia dalam upaya menarik investasi,” katanya kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Kedua, menurutnya, pemerintah perlu menyesuaikan pemberian insentif dengan besaran nilai investasi yang akan masuk, juga mengukur dampaknya terutama ke sektor riil yang terpengaruh langsung dengan masyarakat.

Ketiga, penetapan jangka waktu pemberian insentif harus dilakukan secara bijak, misalnya pemerintah bisa menawarkan insentif pajak dalam jangka waktu yang lebih pendek, yang dapat diperpanjang dengan syarat tertentu.

“Jika di kemudian hari setelah investasi itu masuk dan memberikan dampak ke investasi di sektor riil, pemerintah kemudian bisa memberikan tambahan insentif terhadap investor tersebut,” jelasnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah membahas aturan terkait pembentukan family office di Indonesia.

Beberapa hal yang dikaji diantaranya minimal dana yang harus ditempatkan, kewajiban investasi, dan jumlah tenaga kerja yang harus dipekerjakan.

"Saya kira itu masih teknis tapi harus selesai sebelum Oktober ini," kata dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki beberapa opsi terkait pemberian insentif perpajakan terkait dibentuknya family office.

Dia menyampaikan bahwa, selama ini pun, pemerintah telah mengimplementasikan insentif seperti tax holiday dan tax allowance, termasuk insentif dalam rangka menarik investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Cukup banyak sebetulnya dalam kerangka peraturan untuk pemberian insentif perpajakan. Jadi kita lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi serta pemerhati industri hulu minyak dan gas (migas) menilai positif penjajakan yang belakangan didorong SKK Migas pada sejumlah perusahaan global skala minor atau biasa disebut independent small oil and gas producer untuk berinvestasi di Indonesia.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, penjajakan pada perusahaan skala minor itu bakal ikut mengerek investasi serta kegiatan eksplorasi di sejumlah lapangan di dalam negeri.

“Profil investor migas di kawasan Asia Tenggara sudah mulai berubah, apalagi di Indonesia, kita tidak bisa berharap lagi dari perusahaan besar untuk balik lagi investasi di Indonesia,” kata Moshe saat dihubungi Bisnis, Minggu(21/7/2024).

Kendati demikian, Moshe meminta pemerintah untuk memberikan penawaran yang sesuai dengan kemampuan investasi serta modal dari beberapa perusahaan skala kecil-menengah tersebut.

Dia beralasan sebagian negara di kawasan Asia Tenggara saat ini juga tengah menjaring berbagai peluang investasi dari kontraktor kelas minor tersebut.

“Mereka itu unik berbeda, mereka bukan tipe yang punya leverage capital yang sangat besar, ambil risiko yang sangat tinggi dan sebagainya, itu yang harus kita antisipasi jangan disamakan dengan kontraktor besar,” kata dia.

Beberapa perusahaan migas yang belakangan didekati SKK Migas itu di antaranya Posco International asal Korea Selatan, Woodside Energy berbasis di Singapura, EnQuest asal Inggris, DIALOG perusahaan publik terdaftar di Malaysia dan Valeura Energy Inc. perusahaan publik berkantor pusat di Singapura yang terdaftar di Kanada.

Beberapa perusahaan migas kelas minor itu ikut joint study di area Seram Aru, Sumatra Utara, Natuna Timur dan Bintuni. Misalkan, EnQuest diketahui melakukan joint study untuk area Binutni.

Sementara itu, Woodside Energy tengah melirik potensi Cekungan Buton, lapangan lepas pantai di Sulawesi Tenggara.

Praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo mengatakan, pendekatan kepada beberapa perusahaan itu bakal mendorong kegiatan eksplorasi yang lebih masif di Indonesia mendatang.

“Langkah yang bagus, agar semakin banyak pemain eksplorasi internasional masuk dan melakukan kegiatan eksplorasi di Indonesia,” kata Hadi saat dihubungi.

Menurut Hadi, beberapa kawasan joint-study yang saat ini dikerjakan perusahaan migas tersebut terbilang prospektif. Hanya saja, kata Hadi, pemerintah mesti memastikan data yang tersedia pada kawasan tersebut lebih akurat untuk eksplorasi lanjutan.

“Yang diperlukan adalah eksplorasi yang masif dan terukur dengan data-data yang lebih detail sehingga sukses ratio menjadi lebih tinggi,” kata dia.

Adapun, SKK Migas tengah mendekati sejumlah perusahaan global skala minor atau biasa disebut independent small oil and gas producer untuk berinvestasi di Indonesia.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja, SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, pembicaraan bersama dengan sejumlah perusahaan global itu cukup positif selepas penemuan berhasil sumur eksplorasi di Geng North dan South Andaman.

“Jadi independent small oil and gas producer yang kita sedang engage sekarang itu banyak,” kata Benny saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Benny menuturkan, pendekatan dengan beberapa perusahaan kelas minor ini cukup penting untuk mendorong investasi dan kegiatan eksplorasi yang lebih masif di Indonesia. Menurut dia, beberapa perusahaan yang didekati memiliki portofolio global yang cukup menarik.

“Perusahaan kecil, independent player, tapi sangat penting, mereka punya blok di beberapa negara seperti Valeura Energy mereka punya di Turki dan Thailand, tapi memang tidak sekelas bp dan lain-lain,” kata dia.

Selain itu, SKK Migas turut menawarkan kesempatan farm in atau akuisisi sebagian hak partisipasi di beberapa blok migas eksplorasi dan eksploitasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Berdasarkan catatan SKK Migas per Juli 2024, beberapa lapangan eksplorasi yang sedang dalam proses farm-out di antaranya wilayah kerja (WK) Andaman I, WK Akia dan WK Bobara.

Selanjutnya beberapa lapangan eksploitasi lainnya meliputi WK Raja/Pendopo, WK Pandan, WK Offshore Duyung, WK Tarakan Offshore, WK Ogan Komering, WK South East Madura, WK Brantas, dan WK North Madura II.

Bisnis.com, JAKARTA - AirAsia memastikan seluruh sistem pelayanan telah berjalan normal pada hari ini, Senin (22/7/2024) setelah sempat terkendala akibat Microsoft Windows yang mengalami gangguan atau down.

CEO AirAsia Aviation Group, Bo Lingam menjelaskan, pelayanan maskapai telah berjalan normal setelah memulihkan semua sistem yang terdampak gangguan. Lingam mengatakan, perusahaan terus melaksanakan pemulihan layanan untuk penumpang yang terpengaruh selama akhir pekan.

Dia memaparkan, AirAsia Group telah menghubungkan lebih dari 500.000 penumpang melalui 3.000 penerbangan ke tujuan pada 19-21 Juli 2024 lalu sejak terjadinya gangguan yang mempengaruhi sistem kontrol keberangkatan / Departure Control Systems (DCS).

"Gangguan ini menyebabkan keterlambatan penerbangan akibat proses check-in manual selama dua hari," jelas Lingam dalam keterangan resminya, Senin (22/7/2024).

Dia memaparkan, proses check-in manual melibatkan prosedur kepatuhan regulasi dan imigrasi yang teliti untuk memprioritaskan keselamatan, keamanan, dan persyaratan penerbangan maskapai. Sehingga, banyak penumpang mengalami antrian panjang karena mereka harus diverifikasi secara individu.

Dengan volume penerbangan dan penumpang selama akhir pekan, hal ini berkontribusi pada keterlambatan penerbangan. Namun, dia menyebut AirAsia berhasil mengoperasikan lebih dari 99% penerbangannya selama periode tersebut.

Meski demikian, Lingam menyarankan para penumpang yang melakukan perjalanan dalam beberapa hari ke depan untuk terus memantau status penerbangan dengan memeriksa email dan nomor kontak yang terdaftar untuk update penerbangan terbaru atau di airasia.com/flightstatus.

“Kami bersyukur dapat menghubungkan lebih dari setengah juta penumpang ke 130 jaringan destinasi kami ketika dunia sedang terdampak akibat gangguan IT global. Berkat adanya rencana keberlanjutan bisnis yang kuat dan keputusan tepat waktu untuk beralih ke proses check-in manual, para penumpang dapat melanjutkan perjalanan mereka dengan aman," katanya.

Rencana keberlanjutan bisnis AirAsia Aviation Group berfokus untuk mendukung keberlanjutan maskapai dalam setiap skenario, selama ada kepatuhan terhadap langkah-langkah keselamatan dan keamanan yang telah ditetapkan.

Lingam menuturkan, AirAsia memiliki sistem, staf, dan proses yang memungkinkan perusahaan untuk beralih ke mode check-in manual dengan cepat, serta penanganan yang kuat untuk mendukung seluruh penumpang.

Adapun, selama tiga hari tersebut, AirAsia memperkuat kapasitas operasionalnya di berbagai bagian untuk memenuhi lonjakan permintaan dan memastikan penumpang mencapai tujuan. Selain mengerahkan seluruh staf daratnya, AirAsia juga dengan cepat mengerahkan ratusan relawan Allstars (staf AirAsia) untuk mendukung situasi tersebut, sambil bekerja sama dengan otoritas bandara.

“AirAsia mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan pengertian seluruh penumpang selama gangguan global ini. Menghadapi insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya juga memerlukan upaya bersama dari semua pihak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membidik realisasi investasi KEK dapat mencapai Rp78 triliun sepanjang 2024.

Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin menjelaskan hingga semester I/2024 pihaknya telah merealisasikan nilai investasi mencapai Rp31,4 triliun atau telah mencapai 40% dari target yang ditetapkan.

“Untuk tahun ini kita sudah dari target sebesar Rp78 triliun tahun ini sudah terkumpul Rp31,4 triliun atau sudah 40% dari target tahun ini,” kata Edwin dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Adapun, secara kumulatif sejak tahun 2012 hingga semester I/2024 nilai realisasi investasi Kawasan Ekonomi Khusus yang telah terparkir di Indonesia dilaporkan mencapai Rp205,2 triliun.

Dewan Nasional KEK mencatat realisasi investasi KEK senilai Rp205,2 triliun itu secara kumulatif menyerap tenaga kerja mencapai 132.227 orang.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Investasi, Kerja Sama dan Komunikasi Dewan Nasional KEK, Bambang Wijanarko menjelaskan secara komposisi investasi KEK itu mayoritas di injeksi oleh penanam modal asing (PMA).

Perinciannya, porsi PMA di Kawasan Ekonomi Khusus nasional dilaporkan mencapai 71%. Sementara sisanya disuntik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN).

“Komposisi [antara] PMA dan PMDN, sekitar 71% itu PMA sisanya PMDN, jadi cukup banyak,” imbuhnya.

Bambang menjelaskan, modal asing utamanya paling banyak ditanam di KEK Sei Mangkei yang berlokasi di Provinsi Sumatra Utara. Di mana, KEK itu memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, industri pengolahan karet, pariwisata dan logistik.

Adapun, hingga saat ini terdapat 22 Kawasan Ekonomi Nasional yang telah ditetapkan. 22 KEK itu terdiri dari 4 sektor utama yakni Industri, Pariwisata, Digital, dan Tema Jasa Lainnya.

Berikut daftar 22 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia:

KEK Industri

1. KEK Arun Lhokseumawe
2. KEK Sei Mangkei
3. KEK Galang Batang
4. KEK Kendal
5. KEK Gresik
6. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan
7. KEK Palu
8. KEK Bitung
9. KEK Morotai
10. KEK Sorong
11. KEK Tanjung Sauh
12. KEK Setangga

KEK Pariwisata

1. KEK Tanjung Kelayang
2. KEK Tanjung Lesung
3. KEK Lido
4. KEK Kura-Kura Bali
5. KEK Mandalika
6. KEK Likupang

KEK Digital

1. KEK Nongsa
2. KEK Singhasari

KEK Tema Jasa Lainnya

1. KEK Batam Aero Technic
2. KEK Sanur