Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mempertimbangkan untuk menonaktifkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) bagi iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, iPhone 16 bisa mendapatkan IMEI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, khususnya bagi penumpang dengan syarat tertentu.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya terus memantau informasi dari masyarakat berkaitan dengan peredaran seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri.

“Kami telah menerima laporan masyarakat dan juga memantau peredaran iPhone 16, bahwa sudah ada pihak tertentu yang menjual seri iPhone 16, termasuk melalui platformonline marketplace,” kata Febri dalam keterangan resminya, Rabu (30/10/2024).

Pihaknya mengimbau masyarakat agar tidak membeli iPhone 16 yang diperdagangkan di Indonesia. Sebab, seri iPhone terbaru yang telah masuk ke Indonesia saat ini terbatas untuk pemakaian pribadi para penumpang.

Untuk itu, Febri meminta masyarakat agar tidak membeli iPhone 16 yang dijual lewatonline marketplacemaupun tokooffline.

“Kemenperin akan menindaklanjuti informasi yang masuk dan juga informasi yang telah berhasil kami himpun terkait dengan jual-beli iPhone 16 ini,” ujarnya.

Dia menekankan apabila masyarakat membeli iPhone 16 dari luar negeri lewat penumpang terdapat risiko pembelian harus ditanggung pembeli karena tidak ada garansi dari distributor resmi. Artinya, tidak terdapat perlindungan konsumen dalam pembelian unit iPhone 16 tersebut.

Kemenperin juga mengimbau agar semua pihak, terutama penumpang yang membawa seri iPhone 16 dari luar negeri, untuk tidak menyerahkan barang bawaannya tersebut kepada pihak lain, apalagi dengan tujuan diperjualbelikan.

Bukan itu saja, pemerintah memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 dionline marketplacekarena patut diduga melanggar pasal 35 PP 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Selain itu, menurut Febri, Kemenperin juga tengah mempertimbangkan penonaktifan IMEI seri iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di Indonesia saat ini.

Adapun, pertimbangannya yaitu lantaran iPhone 16 yang dibawa penumpang masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri.

Pihaknya menilai hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan peruntukkan ketika memproses perizinan masuknya ponsel tersebut ke Indonesia, yakni untuk pemakaian sendiri.

“Kami mempertimbangkan menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang dan jika terbukti diperjualbelikan di Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa semua kebijakan ini dilakukan Kemenperin semata-mata agar PT Apple Indonesia memenuhi komitmen investasinya dan memberikan keadilan bagi semua investorsmartphonedi Indonesia.

“Bayangkan, selama tahun 2023 dan 2024 Apple telah mengimpor dan menjual produk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia,” tuturnya.

Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp5 juta/unit di dalam negeri, maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp19 triliun dan tentu jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016.

Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai Rp1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia,” jelas Febri.

Seperti disampaikan sebelumnya, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri. Hal ini karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi.

Diberitakan Sebelumnya, Febri telah menyampaikan bahwa diperkirakan pada periode Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Kebangkrutan Sritex seakan menggambarkan nasib naas industri padat karya secara umum beberapa waktu belakangan.

Selama 2023 misalnya, industri padat karya terus mengalami kontraksi secara tahunan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Kuartal I/2023 misalnya, industri furnitur (-35,09%), industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu (-25,56%); barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (-25,19%) terkontraksi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut terdapat satu perusahaan dalam negeri yang minat untuk menggarap proyek Jalan Tol Puncak.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Triono Junoasmono (Yongki) menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut tengah dalam penyiapan pra-kualifikasi (pra-feasibility study).

“Yang puncak kan prakarsa ada Badan Usaha Prakarsa, nah nanti setelah itu mereka siapkan FS-nya jadi belum sampai FS ini,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Yongki menegaskan bahwa proyek tersebut direncanakan untuk digarap lewat proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Akan tetapi, dirinya masih belum dapat memastikan kapan proyek tersebut bakal dilelang. Hanya saja, dirinya menuturkan bahwa proyek tersebut tengah didalami untuk menunjang jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTT).

“Ada peminat yang mau memprakarsai, [perusahaannya] dalam negeri lewat KPBU,” tegasnya.

Sebelumnya, Jalan Tol Puncak diprediksi akan terbentang sepanjang 52 km dan terbagi menjadi 5 seksi. Tol Puncak akan terkoneksi dengan tol eksisting yakni Tol Bocimi yang akan disambungkan ke Cianjur.

Adapun, rencana pembangunan jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur sebelumnya telah disampaikan oleh mantan Kepala BPJT, Danang Parikesit, di mana estimasi biaya awal ditaksir sebesar Rp24,37 triliun.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis.com, pembangunan Jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur mulanya merupakan prakarsa badan usaha yang dilakukan oleh PT Matrasarana Arsitama fan Swoosh Capital CFT.

Dalam kajian awal, biaya investasi tersebut dibutuhkan untuk pembangunan seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp3,1 triliun. Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun.

Selanjutnya, seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun. Lebih lanjut, untuk seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai beberapa dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan kelompok negara BRICS, termasuk meningkatnya ketegangan dengan negara-negara Barat seperti AS.

Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menuturkan, minat Indonesia untuk bergabung ke BRICS merupakan salah satu bentuk diplomasi jalan tengah dan sikap yang lebih inklusif di dunia internasional setelah sebelumnya telah mengurus aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Di sisi lain, dia mengatakan Indonesia juga harus bersiap menghadapi dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan BRICS. Masuknya Indonesia ke BRICS dapat memicu ketegangan hubungan dengan negara barat, seperti AS dan sekutunya.

"Keberpihakan pada aliansi internasional yang non-barat akan menghasilkan karakter pola relasi yang agak penuh dengan kecurigaan. Indonesia bisa menghadapi ketegangan dengan negara-negara seperti AS atau Australia yang bisa disebut sebagai security sheriff AS di wilayah Pasifik," katanya dalam diskusi daring daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?' pada Rabu (30/10/2014).

Serupa, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS dapat mengganggu hubungan dengan AS.

Namun, dia mengingatkan Indonesia untuk tidak takut dan tetap berani melangkah untuk bergabung ke BRICS jika hal tersebut akan menguntungkan negara.

"Memang akan membuat hubungan kita dengan AS bermasalah. Dampak pasti ada, tetapi seberapa besar harus ditakar oleh Indonesia. Jangan sampai ketakutan terhadap dampak itu membuat Indonesia tidak berani melangkah," jelas Wijayanto.

Wijayanto mengatakan potensi risiko tersebut akan bergantung pada diplomasi yang dilakukan Indonesia ke depannya. Dia mengatakan, Indonesia harus mampu memberikan anggapan bahwa keputusan bergabung ke BRICS bukan merupakan langkah memihak blok tertentu.

Dia menuturkan, beberapa negara lain yang telah atau berminat menjadi anggota BRICS masih memiliki hubungan baik dengan AS, seperti dua negara pemrakarsanya, Brasil dan India.

"India dan Brasil sebagai salah satu inisiator BRICS adalah sahabat terdekat AS di Asia Selatan dan Amerika Selatan. Kemudian, Vietnam yang mendekat ke BRICS sudah memiliki perjanjian dagang bilateral dengan AS sejak 2000," tambahnya.

Sementara itu, Umam juga mengingatkan Indonesia harus mampu memanfaatkan kesempatan bergabung dengan BRICS dan OECD untuk meningkatkan pembangunan negara. Dia mengatakan, kerja sama dengan kedua organisasi tersebut akan memiliki manfaat besar terutama dari sisi ekonomi.

"Kalau kita lambat untuk memilih, itu akan memberikan dampak secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," kata Umam.

Peluang dan Risiko Gabung BRICS

Adapun, Umam mengatakan, bergabung dengan BRICS akan menambah akses Indonesia dalam pendanaan untuk infrastruktur. Pasalnya, BRICS memiliki lembaga pendanaan sendiri bernama New Development Bank (NDB) yang menyediakan alternatif pembiayaan infrastruktur.

"BRICS bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan infrastruktur untuk Indonesia yang persyaratannya tak seketat OECD. Ini bisa menggenjot agenda pembangunan infrastruktur Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Selain itu, dengan masuk menjadi anggota BRICS, Indonesia akan memiliki posisi tawar di dunia internasional, terutama dari sisi ekonomi. Ahmad menuturkan, hal ini akan menjadi penting dalam diplomasi ekonomi mengingat negara-negara anggota BRICS memiliki pengaruh yang lebih besar terkait arus investasi dan perdagangan dunia.

Namun, Umam mengingatkan Indonesia harus selalu menjalankan diplomasi jalan tengah dengan tidak terlalu condong ke barat maupun timur.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan Indonesia harus mengantisipasi potensi risiko ketergantungan ekonomi terhadap China. Hal ini mengingat posisi China sebagai negara anggota BRICS dengan kekuatan ekonomi terbesar.

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Fajar Anandi, menambahkan Indonesia juga harus mampu menyeimbangkan hubungan antara negara-negara anggota BRICS, terutama Rusia dan China dan negara-negara Barat.

Fajar juga menyoroti hubungan dagang antara Indonesia dan China yang signifikan seiring dengan tingginya ekspor dan impor yang dilakukan kedua negara.

"Mau tidak mau kita akan lebih terikat dengan mereka (BRICS), terutama dengan China, karena ada kepentingan dalam konteks ekonomi dan lainnya. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia melakukan balancing dengan negara-negara Barat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Muliaman turut ditemani oleh Wakil Kepala BPI Kaharuddin Djenod serta pengusaha batu bara yang kini menjabat Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Tbk. (TOBA) Pandu Sjahrir.

Berdasarkan pantauan Bisnis, ketiganya terlihat keluar dari Istana dan langsung menaikin mobil sekitar pukul 17.00 WIB. Muliaman dan Pandu meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan dengan satu mobil.

Adapun, Muliaman dan Pandu enggan berkomentar banyak soal apa yang dibahasnya dengan Prabowo. Pandu bahkam tak menyampaikan satu kata pun.

Muliaman lalu membenarkan saat ditanya apabila pertemuannya dengan Prabowo ihwal peluncuran BPI Danantara, lembaga baru yang dipimpinnya itu.

"Iya, persiapan [peluncuran]," kata Muliaman kepada wartawan secara singkat sebelum menaiki mobil.

Kendati keduanya irit berbicara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badam Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengonfirmasi pertemuan dengan Prabowo sore ini.

Rosan ikut dalam pertemuan antara Muliaman, Pandu, dan Presiden Prabowo.

"Ya diskusi aja lah. Iya, diskusi [soal] Danantara," ucapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muliaman Darmansyah Hadad Sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Muliaman pun mengamini bahwa sebagai penanggung jawab Danantara, lembaga yang dipersiapkan sebagai cikal bakal Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura.

“End state-nya iya, mirip-mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU-nya dulu ya,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa instansinya ditugaskan untuk mengelola investasi di luar APBN.

Nantinya, kata Muliaman, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini.

“Namun, tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” pungkas Muliaman.

Bisnis.com, TERNATE - Pemerintah masih melakukan konsolidasi terkait wacana mengubah skema subsidi energi berbasis komoditas menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah mengenai perubahan skema penyaluran subsidi BBM, listrik, hingga LPG tersebut.

"Masih dikonsolidasikan dan juga ini akan dibahas di sidang kabinet. Jadi bagaimana keputusannya nanti, kalau sudah ada keputusan di sidang kabinet pasti akan disampaikan," ujar Yuliot usai meresmikan penyalur BBM satu harga di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Saat ini, kata Yuliot, pemerintah juga masih mengevaluasi besaran subsidi energi yang bakal diberikan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menuturkan bahwa perseroan belum mendapat arahan dari pemerintah terkait perubahan skema subsidi menjadi BLT.

Namun, kata Riva, Pertamina pada dasarnya siap apabila pemerintah memutuskan untuk mengubah skema subsidi.

"Kami pokoknya siap melaksanakan tugas," kata Riva.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.

Dengan opsi tersebut diharapkan penyaluran subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. Pasalnya, subsidi energi berbasis komoditas yang diterapkan saat ini dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

Dia menuturkan bahwa penyaluran subsidi harus benar-benar dipastikan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan," kata Prabowo dalam pidato pelantikannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberi sinyal bahwa groundbreaking investasi perdana di era Presiden Prabowo Subianto bakal digelar pada tahun ini.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga. Di mana, dia juga menjelaskan bahwa saat ini proses groundbreaking investasi tengah disiapkan.

“Iya [groundbreaking investasi IKN perdana Prabowo] sedang kita siapkan. Kalau menurut saya sih perkiraan akan tetap ada [tahun ini], sudah ada,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (30/10/2024).

Sayangnya, Danis tak merinci terkait sektor investasi IKN yang bakal ditanam perdana di era Prabowo tersebut. Hanya saja, dirinya memastikan bahwa sektornya bakal bervariasi seperti yang sudah-sudah.

“Waktunya ada tahun ini, campur [sektornya],” tegasnya.

Sebelumnya, groundbreaking investasi IKN terakhir dilaksanakan pada 25 September 2024. Seremoni itu juga menjadi groundbreaking investasi IKN yang dilakukan terakhir kali oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Menariknya, groundbreaking investasi terakhir Jokowi berhasil mendatangkan kontribusi tiga investor asing yang menjadi pionir dalam menanamkan modalnya di IKN.

Dari tiga investor asing tersebut hanya satu yang bakal menanamkan modalnya lewat skema investasi langsung, sedangkan dua investor asing lainnya bakal berinvestasi di IKN melalui skema kerja sama membangun mitra dengan perusahaan lokal.

Berdasarkan catatan Bisnis, investor asing yang telah menyuntik pendanaan secara langsung di IKN yakni Delonix yang merupakan perusahaan asal China. Nantinya, Delonix akan membangun kawasan mix-used mencakup pembangunan mal, hotel hingga apartemen.

Sementara itu, dua investor asing lainnya berinvestasi di IKN dengan cara bermitra dengan pengusaha lokal RI. Kedua investor tersebut yakni Australian Independent School dan Magnum Estate yang merupakan perusahaan properti asal Rusia.

Adapun, total dana asing yang telah tertanam di IKN mencapai Rp950 miliar. Perinciannya, dana sebesar Rp300 miliar bakal dikucurkan oleh Magnum Estate. Kemudian, nilai investasi dari Delonix sebesar Rp500 miliar dan Australian Independent School menyuntikkan dana hingga Rp150 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) mencatatkan kenaikan kinerja operasional dan keuangan kuartal III/2024. Kenaikan kinerja ini membuat rugi bersih CMPP menyusut.

Direktur Utama AirAsia Indonesia Veranita Yosephine mengatakan selama kuartal III/2024, CMPP telah mengangkut 4,99 juta penumpang, lebih tinggi 10% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 4,52 juta penumpang.

“Peningkatan penumpang menjadi salah satu faktor dalam kenaikan pendapatan CMPP. Hal ini juga didukung dengan keterisian penumpang yang naik sebesar 3 pts atau 87% dibandingkan periode kuartal III/2023,” kata Veranita dalam keterangan resmi, rabu (30/10/2024).

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, CMPP mencatat pendapatan usaha sebesar Rp5,90 triliun, naik 20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,93 triliun.

Sebagian besar pendapatan CMPP berasal dari operasi penerbangan, dimana penjualan tiket kursi pesawat memberikan kontribusi sebesar Rp5,02 triliun, diikuti oleh pendapatan dari bagasi dan pelayanan penerbangan sebesar Rp796,83 miliar, serta pendapatan dari ancillary sebesar Rp42,63 miliar, kargo sebesar Rp40,62 miliar, dan charter sebesar Rp1,60 miliar.

Sedangkan pendapatan per kilometer kursi yang tersedia (RASK) naik sebesar 12% atau Rp716, dengan peningkatan kapasitas sebesar 7% atau 5,70 juta kursi.

Hub Jakarta menjadi sumber pendapatan utama senilai Rp 2,48 triliun, diikuti oleh Denpasar senilai Rp2,31 triliun. Sementara itu, Surabaya dan Medan masing-masing mencatat angka Rp687,66 miliar dan Rp 425,49 miliar.

Kenaikan pendapatan menyebabkan rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk CMPP menyusut menjadi sebesar Rp598,57 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp875,42 miliar.

Veranita mengklaim CMPP terus berupaya untuk menaikkan kinerja perusahaan dan menjadi salah satu maskapai penerbangan yang dapat berkontribusi untuk membantu inisiatif Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan sektor pariwisata.

Dari sisi kinerja operasional, sepanjang kuartal III/2024 CMPP telah meresmikan 4 rute internasional baru yaitu Jakarta-Bandar Seri Begawan, Bali-Phuket, Bali-Kota Kinabalu, dan Bali-Cairns.

“Hal ini akan diikuti dengan pembukaan rute-rute internasional baru lainnya ke beberapa negara di Asia pada kuartal IV/2024,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah tambang mineral berlisensi izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi tengah berusaha untuk naik menjadi IUP pengembangan. Pada saat bersamaan, beberapa perusahaan menargetkan operasi produksi dalam beberapa tahun mendatang.

Salah satunya adalah proyek tambang tembaga Beruang Kanan Main (BKM) di Kalimantan Tengah yang menargetkan operasi produksi pada 2027.

Bahkan, PT Delta Dunia Makmur Tbk. (DOID) telah rampung membahas feasibility study atau studi kelayakan untuk proyek tambang tembaga BKM. Saat ini, pemegang saham terbesar Asiamet Resources Limited (AIM), sedang menyusun dokumen financing untuk membiayai proyek tersebut nantinya.

“Feasibility study sudah selesai sudah seperti yang diharapkan, sekarang lagi proses financing,” kata Direktur Delta Dunia Makmur Iwan Fuad Salim saat berkunjung ke Wisma Bisnis Indonesia, Jumat (12/7/2024).

Iwan menerangkan potensi sumber daya tembaga yang berada di blok tersebut relatif menarik. Proyek BKM memiliki cadangan bijih sebesar 51,5 juta ton pada total tembaga 0,6% (303.000 ton), tembaga terlarut 0,4% (206.000 ton). Adapun sumber daya terukur, terindikasi, dan tereka dari proyek tersebut adalah sebesar 69,6 juta ton pada 0,6% tembaga (452.000 ton).

Mengenai peran tambang-tambang mineral anyar dalam memperkokoh program hilirisasi nasional, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai tambang-tambang mineral baru bisa memperkokoh hilirisasi. Khusus tembaga, dia berpendapat kebutuhan terbesarnya adalah untuk produksi kabel listrik.

Apalagi, industri kabel pun sudah terbangaun di Tanah Air. Oleh karena itu, penciptaan nilai tambah dari hilirisasi tembaga itu bisa optimal.

"Jadi lebih mudah. Nah ini baru menurut saya sih bisa mendukung hilirisasi. Karena kita punya nilai tambah yang lebih baik kan," kata Fabby kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Dia juga menyebut kebutuhan kabel listrik itu tinggi sekali. Pasalnya, transisi energi membutuhkan pembangunan jaringan transmisi. Oleh karena itu, pemerintah harus jeli terhadap peluang itu.

Lebih lanjut, Fabby juga mengatakan keberadaan tambang baru itu pun bisa menambah cadangan mineral RI. Terlepas dari itu, para penambang baru juga harus menyiapkan pengolahan dari tembaga itu sendiri.

Pilihannya, kata Fabby, penambang bisa membangun smelter sendiri atau bekerja sama dengan smelter lain yang sudah ada. Dia pun berpendapat setiap penambang punya hitung-hitungannya tersendiri terkait hal tersebut.

Apalagi, dalam membangun smelter pelaku tambang harus memiliki kepastian lahan dan energinya. Sementara, untuk mengejar target produksi 2027, waktu yang tersisa hanya tinggal 3 tahun saja.

"Nah, mungkin bikin keputusannya nggak bisa lama-lama. Di awal 2025 sudah harus bikin keputusan. Karena nanti kan mereka mau jual kemana kan juga harus ada buyernya tuh," imbuh Fabby.

Fabby pun menekankan bahwa jika pelaku tambang memilih membangun smelter sendiri, maka fasilitas peleburan itu harus menggunakan energi rendah karbon. Artinya, smelter tidak boleh menggunakan pembangkit tenaga batu bara.

"Pemerintah harusnya punya kebijakan yang bilang bahwa kalau bangun smelter itu harus rendah karbon. Atau sama sekali bilang ya nggak boleh lagi pakai batu bara," ucap Fabby.

Di sisi lain, Fabby mengamini kalau tambang-tambang baru akan mendongkrak perekonomian di daerah. Dorongan ekonomi itu bisa terjadi lewat pembukaan lapangan kerja baru.

Terlebih, saat tambang itu sudah beroperasi. Fabby mencontohkan, saat beroperasi pelaku usaha akan membuka lapangan kerja untuk mengoperasikan alat berat hingga transportasi.

"Saya kira jelas ya kalau ada tambang pasti kebutuhan kerja kan ada apalagi kalau sudah operasi ya," kata Fabby.

Namun, hal itu pun harus dibarengi oleh kesiapan dari tenaga kerja lokal. Artinya, mereka memiliki kemampuan.

Menurut Fabby, jika tenaga kerja lokal tidak terampil, maka pelaku usaha akan merekrut tenaga kerja dari luar daerah.

Imbasnya, tenaga kerja lokal hanya mendapat pekerjaan kasar dengan upah murah.

"Nah karena dibayar murah karena dibayar murah ya manfaat ekonominya nggak optimal," ucap Fabby.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti mengatakan penambang baru yang bakal masuk ke tahap operasi produksi perlu melakukan pengembangan good mining practices (GMP). Dengan kata lain, mereka harus memperhatikan pelaksanaan tambang yang mengutamakan keselamatan dan sustainability dari sumber daya tambang.

"Keselamatan itu yaitu menjaga keselamatan lokasi tambang, pekerja, dan usaha tambang. Berarti harus memenuhi regulasi seperti K3 dan regulasi yang berlaku," tutur Yayan.

Dia pun berpendapat penambang baru sebaiknya bekerja sama dengan pihak lain dalam hal penggunaan smelter. Sebab, hal ini relatif lebih ekonomis.

"Hal ini juga untuk pengembangan transfer teknologi dan sertifikasi. Agar proses sustainability berjalan dengan baik," sambung Yayan.

Di sisi lain, Yayan mengatakan agar tamba ng-tambang baru bisa memperkokoh hilirisasi, maka industri baru harus disesuaikan dengan roadmap industri hilirisasinya ke industri midstream.

Oleh karena itu, pemerintah perlu ikut mendorong upaya tersebut. Khususnya agar industri midstream terkoneksi dengan industri bahan baku input baik energi maupun non energi.

"Nah energi dan industri sebagai pencipta nilai tambah. Tidak hanga hilirisasi secara ekstraktif, tetapi juga harus menghubungkan tambang dengan industri turunannya," kata Yayan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan penurunan harga tiket pesawat sebelum momen Natal dan Tahun Baru tahun ini.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya masih menunggu koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk hasil Satuan Tugas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

“Kami masih menunggu, harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu,” kata Dudy di Kementerian Perhubungan, Rabu (30/10/2024).

Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan satgas penurunan tiket masih ditata dan terus dikelola.

“Yang tentunya semangatnya bahwa tadi ada satgas penurunan tiket itu memang kita juga pastinya akan terus kelola,” jelas dia.

Seperti yang diketahui, Menhub periode sebelumnya Budi Karya menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Dia juga menjelaskan bahwa rencana penurunan harga tiket pesawat ini tak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Dia mengaku telah mengusulkan 4 syarat yang perlu mendapat penyelesaian dari hulu hingga hilir ke Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Prosesnya harus dilakukan, ada 4 yang saya sampaikan dalam usulan pada saat menteri rapat dengan Pak Menko Marves,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Sebelumnya, Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) berharap wacana harga tiket pesawat turun dapat segera terealisasi di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asita, Budijanto Ardiansjah mengatakan wacana tersebut perlu segera direalisasikan guna mendorong peningkatan kinerja sektor pariwisata hingga meningkatkan kualitas destinasi wisata di Indonesia.

“Kalau tiket penerbangan domestik mahal, [wisatawan] akan ngumpul. Misal wisatawan berkunjung ke Bali, ya dia tetap di Bali saja dia tak akan terbang ke Medan karena mahal, tapi kalau tiket domestik murah akan terjadi penyebaran bagus,” kata Budijanto di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Di samping itu, Budi berpandangan bahwa wacana penurunan harga tiket domestik ini juga bakal mengatasi masalah overtourism pada satu wilayah saja.

Untuk merealisasikan hal itu, Budi menyebut perlu ada komitmen serius pemerintah. Salah satunya untuk menyusun ulang regulasi mengenai pengenaan pajak berlapis pada sektor penerbangan.

“Di Indonesia itu tiket sebenarnya double tax menurut saya. Pada saat dijual oleh maskapai itu kan sudah kena pajak. Dijual lagi di travel agen tambah pajak lagi, jadi bagaimana tidak mahal? Jadi memang harus ada satu gebrakan khusus, kalau tidak tetap akan naik terus,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Grup Salimsudah termasyhur sebagai konglomerasi besar dengan gurita bisnis di berbagai lini usaha.

Dengan rekam jejak panjang, grup usaha yang didirikan olehSudono Salimatau Liem Sioe Liong bersama dengan Sudwikatmono, sepupu Soeharto, serta dua rekan lainnya yakni Djuhar Sutanto dan Ibrahim Risjad—empat sosok ini belakangan dijuluki ‘The Gang of Four’—mengembangkan berbagai bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bakal kembali melelang ulang jalan tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis (Getaci) pada awal tahun depan. Di mana, tol ini sebelumnya telah dilelang dua kali namun nihil dapat investor.

Direktur Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Triono Junoasmono (Yongki) menyebut pihaknya bakal kembali melelang ulang Tol Getaci pada 2025.

“Lagi kita finalkan kajian sebelum lelang, mudah-mudahan akhir tahun ini bisa kita selesaikan. Baru tahun depan di lelang,” tuturnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, dikutip Rabu (30/10/2024).

Selain Getaci, Yongki juga menyebut pihaknya bakal segera melelang ulang Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi yang sebelumnya juga sempat gagal mendapat investor.

Proyek tol terpanjang di Bali tersebut juga sempat dilelang sebanyak 2 kali namun gagal mendapat investor. Di mana, nilai investasi proyek Tol Gilimanuk – Mengwi naik Rp800 miliar menjadi Rp25,4 triliun dari nilai investasi semula yakni Rp24,6 triliun.

Kemudian, pada tahun depan Kementerian Pekerjaan Umum juga bakal melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa usai telah melelang dua proyek jalan tol baru.

Di antaranya yakni Tol Bogor - Serpong via Parung sepanjang 31,12 kilometer (Km) dengan nilai investasi Rp8,9 triliun.

Selanjutnya, Tol Sentul Selatan – Karawang Barat sepanjang 60,36 km dengan nilai investasi mencapai Rp33,3 triliun.

“Ini lagi finalisasi dari feasibility studi-nya termasuk kriteria-kriteria lain lagi kita siapkan. Ini mudah-mudahan bisa launching di pemerintahan baru,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan bahwa Tol Getaci dan Tol Gilimanuk - Mengwi saat ini tengah masuk dalam tahap lelang. Di mana, skemanya diubah dari semula proyek KPBU unsolicited menjadi solicited.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Triono Junoasmono (Yongki) menjelaskan, selain 2 proyek tersebut, terdapat salah satu proyek tol di wilayah Jawa Barat yakni Tol Sentul Selatan - Karawang yang saat ini juga tengah dilelang.

“Untuk yang sudah tahap transaksi di 2025 pada sektor jalan dan jembatan sebanyak 3 proyek jalan tol sepanjang 265,5 km dengan nilai investasi Rp91,99 triliun, yaitu Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Ciamis (Jawa Barat), Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi (Bali), dan Jalan Tol Sentul Selatan - Karawang Barat (Jawa Barat),” tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (5/9/2024).