Bisnis.com, JAKARTA - Penerbangan pesawat Singapore Airlines (SIA) berjenis Boeing 777-300ER menuju Tokyo dialihkan ke Taipei, Taiwan pada Senin (28/10/2024) usai mengalami insiden kaca depan retak di tengah penerbangan.

Dilansir dari CNA, Penerbangan SQ636, dengan 249 penumpang dan 17 awak pesawat, lepas landas dari Bandara Changi pukul 23.07 pada hari Minggu dan dijadwalkan mendarat di Bandara Haneda pukul 06.20 pada Senin.

Namun kaca depan yang retak membuat pesawat harus dialihkan ke Bandara Internasional Taoyuan dan mendarat dengan lancar sekitar pukul 4 pagi. Akomodasi hotel juga telah diatur untuk pelanggan terdampak.

"SIA dengan tulus meminta maaf kepada semua pelanggan yang terkena dampak atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," kata juru bicara.

Penerbangan telah diubah nomornya menjadi SQ9876 dan akan berangkat dari Taipei menuju Tokyo pukul 8.30 malam. Pesawat itu dijadwalkan tiba di Bandara Haneda pukul 12.30 dini hari pada Selasa, dengan penundaan sekitar 18 jam.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan pemerintahan Prabowo menghadapi berbagai tantangan domestik dan global, tidak terkecuali serbuan kecerdasan buatan alias artificial intelligent (AI), termasuk pengaruhnya bagi perpajakan.

Dirinya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024), bercerita bahwa dari materi retreat yang didapat selama empat hari di Magelang, tidak ada yang dapat menjawab perkembangan dari kecerdasan buatan tersebut di masa mendatang.

Termasuk dalam persoalan hitung-menghitung yang dibutuhkan para pemangku kebijakan. Salah satunya, soal penghitungan pajak dan potensi penerimaan negara dari sumber-sumber yang ada.

Pasalnya, semua hal itu dapat dilakukan oleh AI dan tidak perlu lagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Meski demikian, AI tidak memiliki soft skill yang dapat dilatih layaknya manusia.

"Saya bisa ngitung perimaan pajak [pakai AI]. Kita jumlahnya ini, jumlah orangnya segini, jumlah PDB-nya segini, berapa perimaan pajak, proyeksinya ketemu, sudah. Sudah enggak perlu Dirjen Pajak, enggak perlu Kanwil [Kantor Wilayah Ditjen Pajak], tetapi yang enggak bisa kita ajarkan adalah soft skill," tuturnya.

Disrupsi tatanan ekonomi akibat keberadaan AI pun bukan hanya sekadar hitung-menghitung pajak, tetapi juga terhadap sektor industri musik hingga pendidikan.

Misalnya, Anggito mengungkapkan salah satu keluhan dari pelaku indsutri musik yang kini tergabung dalam kabinet, Yovie Widianto, bahwa business plan, pembuatan musik, desain, logo, sudah dapat dibuat oleh AI.

"Mas Yovie sudah bilang bahwa industri musik is dying. Karena kalah sama I Love Music," tuturnya.

Kementerian Keuangan juga menyoroti berbagai tantangan lain yang tak kunjung berhenti, seperti banjir barang impor yang menghantam industri tektil, banji barang ilegal dan trafficking.

Selain itu, Anggito juga menyebutkan maraknya judi online alias judol juga menjadi perhatian presiden Prabowo Subianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian menilai bahwa program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto bisa mendorong jumlah petani ke depan, termasuk petani milenial. Permintaan terhadap petani dibutuhkan untuk meningkatkan produksi

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian memandang, jika pemerintah melalui program MBG mampu memberi kepastian dari sisi pasar dan harga, salah satunya melalui skema pertanian kontrak atau contract farming, maka akan mendorong petani untuk berekspansi menanam padi.

“Jika ada skema semacam contract farming, anak muda akan tertarik menjadi petani milenial, sehingga bisa menambah jumlah petani muda di indonesia,” kata Eliza kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Maka dari itu, menurut Eliza, pemerintah perlu membangun backward linkage langsung dengan kelompok tani, sehingga bisa menampung hasil panen.

Backward linkage atau keterkaitan ke belakang merupakan sebuah konsep dalam ekonomi untuk menunjukkan sejauh mana suatu sektor produksi bergantung pada sektor lain untuk mendapatkan input atau bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksinya.

Dalam hal ini, peningkatan hasil panen sangat bergantung dengan ketersediaan petani.

Mengacu Hasil Pencacahan Sensus Pertanian 2023 Tahap I, jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) mencapai 29,34 juta unit atau turun 7,45% dari tahun 2013 yang sebanyak 31,7 juta unit. Sedangkan, jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP) sebanyak 28,42 juta rumah tangga, atau naik 8,74% dari tahun 2013 yang sebanyak 26,13 juta rumah tangga.

Adapun sejalan dengan adanya program MBG, Eliza menilai pemerintah harus meningkatkan produktivitas (intensifikasi) atau perluasan lahan (ekstensifikasi). Hanya saja, perluasan tanah ini harus mengorbankan keberadaan hutan.

Jika ditanam di lahan rawa, lanjut dia, maka rata-rata produktivitasnya relatif rendah dari lahan sawah biasa, sehingga perlu lebih luas lagi areal pertanaman dengan biaya yang relatif besar.

Sayangnya, Eliza mengungkap bahwa kondisi yang terjadi di lapangan adalah mayoritas kualitas sawah makin menurun akibat dampak pembangunan konversi sawah. Di mana, pembangunan konversi sawah ini merusak jaringan irigasi secara sistemik, mencemari areal sawah, peningkatan hama dan penyakit, dan kurangnya penerapan praktek pertanian berkelanjutan.

Di sisi lain, Eliza juga menyoroti jika terjadi penambahan jumlah petani di tengah kondisi penurunan luasan lahan. Menurutnya, kondisi ini akan berujung menjadi permasalahan.

“Karena makin rendah lagi produktivitas sektor pertanian, makin banyak orang yang menggarap lahan sempit ini akan makin tidak efisien dan produktif,” jelasnya.

Eliza menyebut bahwa hal yang perlu diprioritaskan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas dan menaikkan indeks pertanaman.

Untuk peningkatan produktivitas, misalnya, bisa dilakukan dengan penggunaan varietas benih unggul yang tinggi produktivitas, hingga tahan hama penyakit dan tahan terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan untuk indeks pertanaman, kata dia, bisa dilakukan dengan membangun dan merevitalisasi irigasi.

Menurutnya, jika pemerintah bisa mendorong penerapan inovasi dan teknologi secara masif oleh petani di berbagai daerah. “Maka kita bisa meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, termasuk program MBG sekalipun tanpa perlu mengorbankan lahan hutan yang tersisa,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut program makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengerek ekonomi Indonesia.

“Ini program [MBG] sebenarnya investasi. Investasi dalam SDM kita. SDM kita, sumber daya manusia kita adalah anak-anak kita, ibu-ibu kita,” terang Hashim.

Dia menjelaskan bahwa program MBG yang ditargetkan Prabowo diperuntukkan kepada 78 juta anak, mulai dari anak sekolah dan anak pra sekolah, dan anak-anak yang belum lahir atau ibu hamil.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekspor udang Indonesia mencapai US$1,19 miliar atau turun sebesar 8,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu pada kuartal III/2024 imbas gugatan antidumping Amerika Serikat.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana menyampaikan, penurunan ekspor salah satunya terjadi di pasar Amerika Serikat, yang merupakan tujuan utama pasar udang Indonesia.

“Penurunan ekspor salah satunya terjadi di pasar Amerika, 9,1% penurunannya,” ungkap Erwin dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/10/2024).

Amerika Serikat merupakan tujuan utama pasar udang Indonesia dengan pangsa 63,7% dari total ekspor udang Indonesia dan nilai ekspor pada Januari-Juni 2024 mencapai US$757,81 juta.

Selain kondisi pasar AS yang tengah mengalami inflasi, Erwin mengakui bahwa adanya pengenaan antidumping menjadi salah satu penyebab menurunya ekspor udang ke Negeri Paman Sam. Mengingat, ekspor udang Indonesia ke AS sebelumnya tidak dikenakan bea masuk alias 0%.

Lantaran dikenakan bea masuk sebesar 6,3% dalam bentuk cash deposit mulai 1 Juni 2024, dan turun menjadi 3,9% pada 22 Oktober 2024, menurutnya pelaku eksportir udang Indonesia menjadi terbebani untuk melakukan kegiatan ekspor.

“Harga, tentunya akan lebih kompetitif atau bersaing lebih berat dengan negara-negara eksportir lainnya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia bersama sejumlah negara tengah menghadapi gugatan antisubsidi dan anti dumping untuk produk udang beku yang dilayangkan oleh AS. Investigasi pun telah dilakukan sejak 2022 hingga 2023.

Gugatan ini bermula saat American Shrimp Processors Association (Aspa) pada Oktober 2023 mengajukan petisi kepada Departemen Perdagangan AS dan Komisi Perdagangan Internasional AS untuk meminta bea masuk antidumping atas impor udang air hangat beku asal Ekuador dan Indonesia.

Asosiasi juga meminta pemerintah AS untuk melakukan countervailing terhadap bea masuk udang impor dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam.

Erwin menyebut, pemerintah akan terus aktif mengawal dan berkoordinasi dengan otoritas AS dan stakeholders terkait guna menjaga hasil final di Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat berpihak pada kepentingan Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan melakukan upaya tindak lanjut berupa mendorong sinergi para eksportir, pengolah dan pembudidaya, meningkatkan kualitas hulu dan hilir, serta promosi udang Indonesia ke pasar potensial non-AS seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) merasa keberatan dengan adanya perbedaan rate antidumping antar perusahaan eksportir udang beku.

AP5I menyebut rate antidumping PT Bahari Makmur Sejati (BMS) dengan PT First Marine Seafood (FMS) dan eksportir udang beku dari Indonesia, yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat (United States Department of Commerce/USDOC) tidak sama.

Ketua Dewan Pengawas AP5I Harry Lukmito menyampaikan, Departemen Perdagangan Amerika Serikat dalam hasil final determinationnya menetapkan rate antidumping untuk responden BMS tetap sebesar 0%, sedangkan FMS dan pelaku usaha lainnya turun dari 6,3% menjadi 3,9%.

“Pelaku usaha AP5I yang terdampak rate 3,9% merasa adanya persaingan usaha yang tidak sehat,” kata Harry dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/10/2024).

Menurutnya, perbedaan rate antara BMS dengan FMS dan eksportir udang Indonesia lainnya telah membuat pelaku usaha yang terdampak rate 3,9% merasa persaingan usaha menjadi tidak sehat dalam perhitungan harga beli bahan baku dan harga produk udang ke AS.

“Sehingga perjuangan untuk membantah tuduhan dari petitioner masih perlu dilanjutkan di hadapan Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (United States International Trade Commission/USITC),” tuturnya.

Indonesia bersama sejumlah negara tengah menghadapi gugatan antisubsidi dan anti dumping untuk produk udang beku yang dilayangkan oleh AS. Investigasi pun telah dilakukan sejak 2022 hingga 2023.

Pada 25 Maret 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menetapkan CVD preliminary determination untuk Indonesia adalah de-minimis sehingga Indonesia untuk sementara tidak dikenakan bea masuk subsidi.

Lalu pada 23 Mei 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menetapkan AD preliminary determination yang menyatakan bahwa Indonesia melakukan tindakan dumping. Mandatory respondents yakni BMS mendapat tarif 0% sedangkan FMS dan udang beku dari eksportir Indonesia lainnya dikenakan sebesar 6,3% dalam bentuk cash deposit mulai 1 Juni 2024.

Hasil tersebut kemudian menjadi latar belakang AP5I membentuk Satuan Tugas (Satgas) AP5I untuk Anti Dumping. Pasalnya, rate antidumping 6,3% ini membuat pelaku usaha yang terdampak sulit untuk bersaing dalam usaha pengolahan udang di Tanah Air.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada 22 Oktober 2024 kembali mengeluarkan hasil final determination untuk antisubsidi dan antidumping. Hasilnya, AS menurunkan rate antidumping sebesar 3,9% untuk FMS dan udang beku dari eksportir Indonesia lainnya, sedangkan BMS tetap 0%.

Adapun bea masuk tambahan tersebut masih bersifat sementara hingga dikeluarkannya hasil keputusan final determination Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (United States International Trade Commission/USITC) terkait dengan injury domestik AS pada 5 Desember 2024. Jika tidak terbukti adanya injury domestik AS, bea masuk anti subsidi dan anti dumping tidak diberlakukan.

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Perdagangan Amerika Serikat (United States Department of Commerce/USDOC) dalam keputusan terbarunya menurunkan rate antidumping produk udang asal Indonesia.

Berdasarkan hasil final determination untuk countervailing duties (CVD) dan anti dumping (AD) (antisubsidi dan antidumping) yang dikeluarkan Departemen Perdagangan AS, Indonesia dibebaskan dari tuduhan subsidi atau de-minimis dan menjaga nilai margin dumping dari semula 6,3% menjadi 3,9%.

“Hasilnya kita tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional sehingga kita tidak dikenai tarif untuk CVD jadi 0%, sementara antidumping kita turun 6,3% menjadi 3,9%,” ungkap Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (28/10/2024).

Secara terperinci, Departemen Perdagangan AS menetapkan rate antidumping untuk responden PT Bahari Makmur Sejati (BMS) sebesar 0%, sedangkan PT First Marine Seafood (FMS) dan pelaku usaha lainnya menjadi 3,9%, dari semula 6,3%.

Adapun bea masuk tambahan ini masih bersifat sementara hingga dikeluarkannya hasil keputusan final determination Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (United States International Trade Commission/USITC) terkait dengan injury domestik AS pada 5 Desember 2024. Jika tidak terbukti adanya injury domestik AS, bea masuk anti subsidi dan anti dumping tidak diberlakukan.

“Mudah-mudahan posisi kita yang hasil final dari USDOC, CVD dan kaitan dengan dumping bisa di drop atau dibatalkan, itu keinginan kita,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Indonesia bersama sejumlah negara tengah menghadapi gugatan antisubsidi dan antidumping untuk produk udang beku yang dilayangkan oleh AS.

Gugatan ini bermula saat American Shrimp Processors Association (Aspa) pada Oktober 2023 mengajukan petisi kepada Departemen Perdagangan AS dan Komisi Perdagangan Internasional AS untuk meminta bea masuk antidumping atas impor udang air hangat beku asal Ekuador dan Indonesia.

Asosiasi juga meminta pemerintah AS untuk melakukan countervailing terhadap bea masuk udang impor dari Ekuador, India, Indonesia, dan Vietnam.

Kemudian pada 25 Maret 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menetapkan CVD preliminary determination untuk Indonesia adalah de-minimis sehingga Indonesia untuk sementara tidak dikenakan bea masuk subsidi.

Lalu pada 23 Mei 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat menetapkan AD preliminary determination yang menyatakan bahwa Indonesia melakukan tindakan dumping. Mandatory respondents yakni BMS mendapat tarif 0% sedangkan FMS dan udang beku dari eksportir Indonesia lainnya dikenakan sebesar 6,3% dalam bentuk cash deposit mulai 1 Juni 2024.

Terbaru atau tepatnya pada 21 Oktober 2024, Departemen Perdagangan Amerika Serikat dalam hasil final determination menurunkan rate antidumping sebesar 3,9% untuk FMS dan udang beku dari eksportir Indonesia lainnya.

Erwin mengatakan, pemerintah akan terus aktif mengawal dan berkoordinasi dengan otoritas AS dan stakeholders terkait guna menjaga hasil final di Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat berpihak pada kepentingan Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan melakukan upaya tindak lanjut berupa mendorong sinergi para eksportir, pengolah dan pembudidaya, meningkatkan kualitas hulu dan hilir, serta promosi udang Indonesia ke pasar potensial non-AS seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa kesiapan pendanaan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) belum memadai.
Hal ini sebagaimana tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2024. BPK mengungkapkan terdapat keterbatasan operator listrik untuk mendanai pembangunan pembangkit energi terbarukan.
Menurut BPK, secara keseluruhan selama 2021 sampai dengan semester I/2023, realisasi pendanaan yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur tenaga listrik dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PLN (Persero) di bawah kebutuhan pendanaan yang diperlukan.
BPK mencatat dari investasi yang dianggarkan sebesar Rp230,2 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp138,2 triliun atau sebesar 60,03% dari RKAP atau sebesar 28,39% dari proyeksi investasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
"Selain itu, skema pendanaan pengembangan EBT belum terealisasi secara optimal di mana belum ada penyusunan komite pengarah yang mendukung skema pendanaan Energy Transition Mechanism [ETM], serta belum terbentuknya struktur tata kelola Just Energy Transition Partnership [JETP]," demikian bunyi laporan IHPS I-2024 BPK dikutip Senin (28/10/2024).
BPK pun menilai hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya proyek pengembangan EBT dan bauran EBT sesuai target dan potensi defisit kelistrikan di beberapa daerah.
Berdasarkan hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera melakukan perbaikan antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.
Koordinasi itu untuk mendorong penyusunan komite pengarah skema pendanaan ETM, penyusunan struktur tata kelola JETP, mengidentifikasi secara detil skema, sumber, dan pembagian porsi pendanaan.
"Serta mendorong lembaga keuangan dalam negeri untuk mampu membiayai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan suku bunga yang kompetitif," imbuh BPK.
Lebih lanjut, BPK juga mengungkapkan bahwa kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menimbulkan hambatan signifikan dalam pembangunan pembangkit EBT. Hal tersebut terjadi karena belum memadainya kapasitas produksi pembangkit EBT dalam negeri.
Selain itu, juga terdapat pendanaan proyek pembangunan pembangkit EBT yang terkendala klausul TKDN.
BPK menyebut Lembaga keuangan seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, Japan Internasional Coopera on Agency (JICA) hingga bank pembangunan dan investasi Jerman yaitu Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) Bankengruppe menganggap kebijakan unsur TKDN tidak selaras dengan batas minimal yang ditetapkan oleh masing-masing bank.
"Hal ini mengakibatkan adanya risiko pembatalan pendanaan dari luar negeri, keterlambatan COD proyek dan pemenuhan kebutuhan listrik, biaya proyek menjadi jauh lebih tinggi karena delay dan penalti, serta klaim penjaminan pemerintah," tulis BPK.
BPK pun telah merekomendasikan Bahlil untuk segera melakukan perbaikan. Upaya ini antara lain berkoordinasi dengan Kemenkomarves dan Kementerian Perindustrian terkait evaluasi keselarasan regulasi atas persyaratan TKDN dan pengadaan.
"Sehingga dapat mengakomodasi pendanaan dari luar negeri tanpa mengorbankan pembangunan industri dalam negeri dan
pengembangan EBT," kata BPK.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara telah menunjukkan minat untuk menjadi anggota kelompok BRICS. Beberapa negara juga telah resmi menjadi negara mitra atau partner countries setelah KTT BRICS di Rusia pada 22—24 Oktober 2024 lalu, sehingga menambah daftar panjang negara anggota BRICS sekarang.

BRICS adalah kelompok ekonomi beranggotakan negara-negara berkembang yang digagas oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan penuh negara BRICS terkini telah bertambah dan mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Indonesia menjadi salah satu negara yang berminat untuk bergabung dalam BRICS. Saat ini, Indonesia juga telah resmi menjadi partner countries kelompok BRICS bersama beberapa negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan lainnya.

Salah satu hasil pertemuan pada KTT BRICS di Rusia pekan lalu adalah rencana penggunaan mata uang lokal dalam transaksi keuangan antara anggota dan mitra dagangnya.

Kesepakatan ini merupakan salah satu poin dari komunike KTT ke-16 BRICS yang disebut Deklarasi Kazan. Mengutip situs berita milik pemerintah Rusia, RT, komunike tersebut menyatakan negara-negara BRICS menyadari manfaat luas dari instrumen pembayaran lintas batas yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah, lebih efisien, transparan, aman, dan inklusif berdasarkan minimalisasi hambatan perdagangan dan memastikan akses non-diskriminatif.

Berikut daftar negara BRICS yang terdiri dari anggota penuh, negara mitra, dan negara-negara yang telah mengumumkan minatnya untuk bergabung ke kelompok tersebut, yang dihimpun dari beragam sumber:

Negara Anggota Penuh BRICS:

• Brasil
• Rusia
• India
• China
• Afrika Selatan
• Iran
• Mesir
• Ethiopia
• Arab Saudi
• Uni Emirat Arab (UEA)
  

Negara Mitra (Partner Country) BRICS:

• Turki
• Indonesia
• Aljazair
• Belarusia
• Kuba
• Bolivia
• Malaysia
• Uzbekistan
• Kazakhstan
• Thailand
• Vietnam
• Nigeria
• Uganda
  

Negara yang telah menyatakan minat bergabung BRICS:

• Kamerun
• Republik Afrika Tengah
• Kongo
• Republik Demokratik Kongo
• Guinea Khatulistiwa
• Ghana
• Libya
• Mali
• Senegal
• Sudan Selatan
• Sudan
• Tunisia
• Zimbabwe
• Kolombia
• El Salvador
• Nikaragua
• Peru
• Venezuela
• Afganistan
• Azerbaijan
• Bahrain
• Bangladesh
• Irak
• Kuwait
• Laos
• Myanmar
• Pakistan
• Palestina
• Sri Lanka
• Suriah
• Serbia

Bisnis.com, JAKARTA - PT Astra Infra Cipali secara resmi mengumumkan akan mengerek tarif Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) mulai lusa, tepatnya pada Rabu (30/10/2024).

Adapun, kenaikan tarif jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTT) itu bakal mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB pada 30 Oktober 2024.

"Mulai 30 Oktober 2024, pukul 00.00 WIB akan diberlakukan penyesuaian tarif di ruas Tol Cikopo - Palimanan," jelas manajemen Astra Infra di akun Instagram resminya, dikutip Senin (28/10/2024).

Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Astra Tol Cipali memastikan kenaikan tarif tersebut telah mengantongi restu Kementerian Pekerjaan Umum yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol dan Penetapan Golongan Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol Cikampek – Palimanan Nomor 2789/KPTS/M/2024.

Dalam perinciannya, tarif terjauh ruas Cikopo hingga Palimanan yang semula Rp119.000 bakal naik menjadi Rp132.000 untuk kendaraan golongan I. Artinya, kenaikan tarif tersebut mencapai 10% dari harga semula.

Namun demikian, kenaikan tarif Tol Cipali itu diikuti dengan peningkatan pelayanan dan kualitas jalan. Hingga saat ini, Astra Infra telah melakukan tiga kali pelebaran lajur Tol Cipali dari semula hanya dua lajur menjadi tiga lajur.

Sementara itu, saat ini Astra Infra tengah merampungkan konstruksi penambahan lajur ke-3 di KM 87 – KM 110 tersebut telah dilakukan sejak Juli 2024. Prosesnya juga ditargetkan akan rampung pada tahun ini.

Adapun, penambahan tersebut merupakan kelanjutan dari penambahan lajur ke-3 di KM 72- KM 87 serta di depan rest area KM 101, KM 102 serta KM 130 yang telah rampung pada 2023.

Berikut tarif terjauh Tol Cipali untuk seluruh golongan:

Golongan I: Rp132.000

Golongan II: Rp217.500

Golongan III: Rp217.500

Golongan IV: Rp273.000

Golongan V: Rp273.000

Bisnis.com, JAKARTA – PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex akan membuat tim untuk merancang strategi besar penyelamatan perusahaan usai diputus pailit oleh PN Niaga Semarang pekan lalu.

Komisaris Utama SRIL Iwan S. Lukminto mengatakan, tim tersebut akan dibentuk sejalan dengan arahan perencanaan strategi penyelamatan usaha sebagai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Arahannya tadi aja, ya kita buat strategi besar aja, Nanti kita mempunyai tim disitu, nah ini kita baru, belum bisa dipublikasikan, tapi kita bernaung di industri [Kemenperin],” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin(28/10/2024).

Iwan menerangkan, salah satu strategi yang akan dirancang mencakup kebutuhan insentif untuk industri tekstil yang saat ini dalam kondisi terpuruk. Kendati demikian, Iwan belum memberikan strategi konkret.

Adapun, hari ini, Iwan bertandang ke Kantor Kemenperin untuk menemui Menperin Agus. Pertemuan perdana ini belum menghasilkan keputusan konkret. Namun, dia akan kembali membahas dengan Kemenperin setelah penyusunan strategi rampung.

“Kami ini stakeholders, saling membantu. Kami membantu pemerintah, pemerintah membantu kami. Itu sudah otomatis, tidak perlu disuruh atau tidak perlu ada instruksi malahan jadi saling mutual,” ujarnya.

Iwan menerangkan pihaknya akan membuat rencana menyeluruh untuk penyelamatan Sritex yang akan memberikan dampak sosial dan masyarakat secara langsung.

Sritex saat ini memiliki tenaga kerja sebesar 50.000 karyawan. Iwan memastikan meski diputus pailit oleh PN Semarang, operasional pabrik masih berjalan normal.

“Jadi kita tetap mempunyai spirit yang kuat di Sritex Group ini. Jadi pegawai-pegawainya, kami, direksi, komisaris, semuanya itu. Ya, jadi kita harus mempunyai spirit yang terus kita kuatkan,” jelasnya.

Sritex saat ini tengah mengajukan langkah hukum kasasi terkait putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Pembatalan homologasi tersebut tertuang dalam putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Semarang oleh Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dalam surat keterangan yang diterima Bisnis, manajemen Sritex menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal serta konsolidasi dengan para stakeholder terkait.

"Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” tulis manajemen Sritex dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (25/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok berjanji bertindak cepat untuk mengekang volatilitas yang berlebihan pada mata uang won. Hal tersebut merupakan indikasi terbaru bahwa para pejabat semakin gelisah terhadap mata uang tersebut setelah jatuh ke level terendah dalam tiga bulan.

"Pihak berwenang Korea akan segera merespons sesuai dengan rencana darurat jika terjadi volatilitas yang berlebihan baik pada mata uang maupun pasar keuangan negara yang lebih luas," kata Choi dikutip dari Bloomberg pada Senin (28/10/2024).

Peringatan ini muncul setelah nilai tukar won merosot lebih dari 5% pada Oktober, sehingga memicu kekhawatiran mengenai stabilitas keuangan dan menimbulkan pertanyaan sulit bagi bank sentral negara tersebut.

Gubernur Bank of Korea (BOK) Rhee Chang-yong mengatakan kepada wartawan pekan lalu bahwa pelemahan mata uang kini menjadi faktor dalam keputusan suku bunga, tetapi perekonomian yang melambat telah meningkatkan kemungkinan pemotongan lebih lanjut.

Nilai tukar won Korea terhadap dolar AS merosot pada perdagangan Jumat (25/10/2024) lalu dan mencapai level terlemahnya dalam sekitar tiga bulan dan mendekati harga 1.400 won per dolar.

Korea Selatan bergabung dengan sejumlah pejabat di Asia yang khawatir terhadap kinerja mata uang mereka, karena kebangkitan dolar mengirimkan gelombang kejutan di seluruh kawasan dan para pedagang memperkirakan prospek kenaikan tarif perdagangan jika Donald Trump kembali ke Gedung Putih.

Indeks Bloomberg terhadap mata uang Asia telah merosot selama empat minggu berturut-turut dan diperdagangkan pada level terendah sejak 19 Agustus pada hari Senin.

Adapun, Korea Selatan kerap melakukan intervensi pasar untuk memuluskan pergerakan ketika volatilitas tinggi, sebuah taktik yang juga digunakan oleh Indonesia dan India. Awal tahun ini, Seoul mengeluarkan peringatan yang jarang terjadi kepada para pedagang ketika won menembus level 1.400 per dolar. Harganya berada di 1,388.90 per dolar pada awal perdagangan Senin.

"Karena volatilitas pasar keuangan global mungkin meningkat sehubungan dengan pemilihan presiden AS dan keputusan kebijakan moneter negara-negara besar di masa depan, kita harus sangat waspada dan memantau dengan cermat perkembangan risiko terkait dan dampaknya terhadap keuangan domestik dan internasional. dan ekonomi," kata Ryoo Sangdai, wakil gubernur senior di BOK, dalam sebuah pernyataan.

Pernyataan Menteri Keuangan Choi muncul sekitar tiga bulan setelah pemerintah mempermudah orang asing untuk memperdagangkan won Korea, yang merupakan bagian dari serangan pesona yang dirancang untuk memasukkan obligasi pemerintah negara tersebut ke dalam indeks global.

FTSE Russell mengatakan awal bulan ini bahwa pihaknya akan menambahkan obligasi Korea Selatan ke dalam Indeks Obligasi Pemerintah Dunia, yang menurut para analis pada akhirnya akan menarik arus masuk asing antara US$56 miliar hingga US$70 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Bos emiten tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex (SRIL) Iwan S. Lukminto bertandang ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hari ini, Senin (28/10/2024), menyusul kabar pailit yang menjerat perusahaan tersebut.

Komisaris Utama Sritex Iwan S. Lukminto mengatakan, pembahasan yang dilakukan bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita hari ini baru permulaan dan belum memberikan keputusan konkret.

“Jadi masih prematur lah. Nanti ada pembahasan berikutnya. Jadi, saya ya istilahnya, membuat strategi besar lah. Intinya begitu, bagaimana untuk bisa semuanya lebih sustain ya di situ ,” kata Iwan di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

Iwan menerangkan pihaknya akan membuat rencana menyeluruh untuk penyelamatan SRIL yang akan memberikan dampak sosial dan masyarakat secara langsung.

Adapun, Sritex saat ini memiliki tenaga kerja sebesar 50.000 karyawan. Iwan memastikan meski diputus pailit oleh PN Semarang, operasional pabrik masih berjalan normal.

“Ya itu, nanti kita tunggu tanggal mainnya, jadi strategi besar ya, itu aja. Timing belum keluar tapi nanti secepat-cepat,” terangnya.

Kendati demikian, Iwan belum dapat memberikan detail terkait strategi besar yang dimaksud. Namun, dia membenarkan bahwa salah satu yang akan dituangkan dalam strategi itu yakni insentif.

“Arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan itu, harus beroperasional yang baik memang ya kita beroperasional betul baik di tempat kami gitu,” tuturnya.

Pemerintah bakal melakukan upaya penyelamatan Sritex usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa langkah penyelamatan bakal dilakukan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.

Agus mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, bersama dengan menteri badan usaha milik negara (BUMN), dan menteri tenaga kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata Agus dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Diberitakan sebelumnya, emiten tekstil Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.