Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

"Mengangkat Djoko Siswanto sebagai Kepala Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas," berikut bunyi putusan yang dibacakan di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (7/11/2024) malam.

Dengan begitu, Djoko menggantikan Dwi Soetjipto. Djoko sendiri sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN).

Dia juga pernah mendapat jabatan di SKK Migas, yakni sebagai deputi pengendalian pengadaan pada 2016 hingga 2018.

Secara pengalaman, Djoko Siswanto memiliki pengalaman panjang di sektor migas. Dia memulai karirnya pada 1990 di PT Sarana Putra Makmur sebagai Petroleum Engginer, di sana dia melakukan analisa tekanan, volume, dan temperatur migas dengan menggunakan software eclipse 100 dan 200.

Dua tahun kemudian atau pada 1992, dia pindah menjadi Direktorat Teknik, Dirjen Migas. Di sana, dia melakukan inspeksi lapangan kegiatan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan pada kegiatan eksplorasi serta produksi migas, selain itu dia juga membuat plan fo development (POD) lapangan migas.

Karirnya pun terus melejit di Kementerian ESDM. Jika melihat latar pendidikannya, Djoko mengambil Diploma Teknik Mesin Politeknik Universitas Indonesia. Lalu, dia melanjutkan kuliah S1 di teknik Perminyakan ITB pada periode 1986-1990.

Pada 2000-2001, dia lulus di Edinburgh Business School di Herriot Watt University, Inggris. Dia juga mengambil S2 Spesialis manajemen migas di Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy, Dundee University, Inggris.

Untuk pendidikan S3, Djoko pulang kampung dengan mengambil doktor di Teknik perminyakan ITB pada periode 2006-2011.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan BBN Airlines Indonesia membuka rute penerbangan baru Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) mulai 15 November 2024.

Berdasarkan informasi resmi akun media sosial instagram BBN Airlines, rute tersebut merupakan penerbangan langsung dan akan dijadwalkan empat kali dalam seminggu yaitu Senin, Rabu, Jumat dan Minggu.

“Temukan kekayaan budaya Pontianak, cita rasa unik dan keindahan alam dengan penerbangan langsung empat kali seminggu,” dikutip dari akun instagram BBNArilinesindonesia, Kamis (7/11/2024).

Adapun, jadwalnya adalah Jakarta (CGK) ke Pontianak (PNK) akan terbang pukul 06.40 dan tiba pukul 07.55 waktu setempat, sedangkan Pontianak (PNK) ke Jakarta (CGK) akan berangkat pada 08.45 dan tiba pukul 10.00 waktu setempat. Penerbangan ini juga sudah termasuk fasilitas bagasi 20 kg dan makanan di pesawat.

Sebelumnya, maskapai penerbangan BBN Airlines Indonesia mengubah jadwal penerbangan dua rute pesawat miliknya yaitu Jakarta (CGK)-Surabaya (SUB) pp dan Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) pp.

Manajemen BBN Airlines menyebutkan pihaknya telah menggeser jadwal penerbangan dua rute tersebut. Namun, manajemen tidak merincikan alasan mengapa jadwal diganti.

“Untuk dua rute [DPS dan SUB] digeser jadwalnya. Sudah bisa dilihat di OTA [online travel agent],” kata Manajemen kepada Bisnis, baru-baru ini.

Selain itu BBN Airlines juga menonaktifkan penerbangan rute Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN) (pp). Head of Marketing BBN Airlines Indonesia Rosye Risandy mengatakan, CGK - BPN (pp) sedang ditinjau ulang, karena okupansi yang rendah.

“Kami berkomitmen untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang telah terjadi dan meningkatkan layanan kami ke depan. Saat ini, kami sedang meninjau kembali rute Balikpapan,” kata Rosye kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Rosye mengatakan, peninjauan kembali memang terkait dengan operasional yaitu tidak terpenuhinya permintaan pasar atau demand yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

Bisnis.com, JAKARTA — Hilirisasi nikel berbuah manis terhadap akselerasi ekonomi di wilayah Timur Indonesia, khususnya Maluku & Papua. Per kuartal III/2024, wilayah tersebut mampu tumbuh 6% secara tahunan dan tercatat paling tinggi dari lima wilayah lainnya.

Direktur Regional III (Maluku-Papua) Kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandary menuturkan keberadaan industri pengolahan khususnya hilirisasi nikel menjadi salah satu penyebab ekonomi Maluku & Papua tumbuh tinggi.

“Sektor industri pengolahan tumbuh lebih cepat khususnya di Maluku Utara, industri pengolahan tumbuh lebih tinggi dari 17 sektor PDRB,” ujarnya kepada dalam Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (6/11/2024).

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya, Maluku Utara bahkan tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi double digit pada 2023 yang mencapai 20,49%, utamanya ditopang industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan.

Sepanjang tahun ini, ekonomi di Maluku & Papua mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari ekonomi nasional, bahkan paling tinggi di antara Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali & Nusra, dan Sulawesi.

Pada kuartal I/2024, Maluku & Papua tumbuh 12,15% year on year (YoY) dan melambat pada kuartal II/2024 menjadi 8,45%.

Per kuartal III/2024, Maluku & Papua tumbuh 6% YoY sementara ekonomi nasional tumbuh di level 4,95%.

Di samping menunjukkan perlambatan, ekonomi yang tumbuh tinggi ini minim kontribusinya terhadap ekonomi nasional, yakni hanya sebesar 2,66%. Pasalnya, Jawa masih menjadi kontributor utama Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDB ADHB), yakni sebesar 56,84%.

Mengambil sejumlah contoh di wilayah Maluku, yakni Kawasan Industri (KI) Obi di Halmahera Selatan dan KI Weda di Halmahera Tengah menunjukkan pertumbuhan tersebut.

Ika menjelaskan bahwa sejak penetapan KI Obi pada 2018, Kabupaten Halmahera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 23%, lebih tinggi dari pertumbuhan Provinsi Maluku Utara (17%) dan Wilayah Maluku (11%).

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, di sisi lain sektor ini juga mengubah struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya didominasi oleh sektor pertanian menjadi sektor industri pengolahan.

Sementara sejak penetapan KI Weda pada tahun yang sama, Kabupaten Halmahera Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 60%.

Meski demikian, pertumbuhan tersebut belum diiringi dengan terpangkasnya angka kemiskinan di daerah tersebut. Bahkan, kemiskinan di Kab. Halmahera Selatan mengalami peningkatan sementara kemiskinan di Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya harga barang di sekitar kawasan Obi, yang tidak diiringi dengan peningkatan penghasilan yang signifikan.

“Kawasan Industri untuk angka perbaikan indikator makro ini belum secara signifikan. Mungkin laju pertumbuhan ekonomi jelas, kontribusinya besar. Tetapi dari aspek penurunan kemiskinannya masih masih menantang, masih perlu dipercepat,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) membuka dua rute baru menuju IKN Nusantara yaitu Balikpapan - Makassar (pp) dan Denpasar - Balikpapan (pp) mulai 18 November 2024.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan GIAA segera mengoperasikan 2 rute penerbangan terbarunya yakni rute Denpasar-Balikpapan pp dan rute Makassar - Balikpapan pp.

Adapun rute Denpasar - Balikpapan akan akan dilayani dengan armada B737-800NG berkapasitas 162 penumpang yang tersedia sebanyak 3 kali seminggu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.

Sementara itu, rute Makassar - Balikpapan akan dilayani dengan armada yang sama sebanyak 4 kali seminggu pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

“Sejalan dengan fokus Pemerintah Indonesia yang saat ini tengah mengembangkan Balikpapan sebagai salah satu superhub Ibukota Nusantara (IKN), kiranya aksesibilitas dari dan menuju Bali dan Makassar sebagai salah satu hub penerbangan internasional di Indonesia mampu turut berperan sebagai roda penggerak perekonomian IKN,” kata Irfan dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Irfan mengatakan penerbangan tersebut kiranya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menyasar para pelaku perjalanan bisnis hingga mendorong pengembangan potensi komoditas unggulan di Kalimantan Timur dan sekitarnya melalui angkutan kargo.

Penerbangan dari Bali menuju Balikpapan akan berangkat dari Denpasar dan diberangkatkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan GA-481 pada pukul 12.05 waktu setempat dan tiba di Balikpapan pukul 13.45 waktu setempat.

Sebaliknya, penerbangan GA-480 dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dijadwalkan berangkat pada pukul 14.30 waktu setempat dan tiba di Denpasar pukul 16.10 waktu setempat.

Adapun, penerbangan dari Makassar dengan jadwal keberangkatan GA-466 dari Bandara Internasional Hasanuddin pukul 09.00 waktu setempat dan tiba di Balikpapan pukul 10.15 waktu setempat.

Sementara itu, penerbangan GA-467 menuju Makassar akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan pukul 11.00 waktu setempat dan tiba pukul 12.15 waktu setempat.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut rencana perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 2025 disebut tengah diusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto menuturkan bahwa belum ada keputusan final mengenai perpanjangan PPN DTP tersebut. Hanya saja, dia menegaskan telah melakukan pembahasan bersama Kementerian dan Lembaga lain.

"Untuk 2025 belum ada [keputusan PPN DTP diperpanjang]. Itu sedang diusulkan, termasuk usulan aspirasi dari pengembang, tapi kan nanti kita akan bicara dengan perspektif ekonomi makro juga kan," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Iwan turut memberikan penjelasan mengenai usulan pengembang agar nantinya PPN DTP juga dapat berlaku bagi unit rumah yang inden apabila jadi dilanjutkan di 2025.

Dia menjelaskan, guna mewujudkan hal itu perlu dilakukan koordinasi mendalam dengan Kementerian Keuangan. Pasalnya, pemberian insentif perumahan yang terlalu besar dikhawatirkan bakal berpotensi menggerus penerimaan negara RI.

"Itu [usulan pengembang] harus dibicarakan bersama. Bukan hanya kami tapi dengan Kemenkeu juga. Karena itu berpengaruh terhadap penerimaan negara gitu kan dan itu nanti berpotensi terhadap ketersediaan ruang fiskal buat kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut agar efek PPN DTP dapat lebih terasa, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk dapat mengimplementasikan insentif pajak bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Asal tahu saja, pemerintah sempat menyebut bakal kembali memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir tapi diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk atau Antam siap menyerap emas dari PT Freeport Indonesia (PTFI) sebanyak 30 ton per tahun.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian jual beli emas, di Jakarta, Kamis (7/11/2024). Dengan begitu Antam akan mengonsumsi emas dari smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur.

Direktur Utama Antam Nico Kanter mengatakan, kerja sama ini menjadi wujud nyata dari program hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam yang merupakan 17 program prioritas dari pemerintah.

Dia juga menyebut pembelian emas dari PTFI dapat menghemat devisa RI sebanyak ratusan triliun rupiah. Sebab, Antam bisa mengurangi impor logam mulia itu.

"Beli dari Freeport mengurangi ketergantungan pada impor tadi sudah disampaikan berapa ratusan triliun di-save sebagai devisa negara," kata Nico.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, kerja sama ini kian meneguhkan niat perusahaan untuk menggenjot hilirisasai guna meningkatkan nilai tambah.

"Kontraknya untuk tahapan ini 5 tahun nilainya US$12,5 miliar atau sekitar Rp200 triliun dan ini sangat membanggakan untuk kita di mana emas produksi kita dikonsumsi Antam dan bisa memberikan nilai tambah untuk industrialisasi di Indonesia," katanya.

Dia menjelaskan, PTFI telah menjalankan mandat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan membangun fasilitas precious metal refinery (PMR) di smelter barunya di Gresik. PTFI pun melakukan proses penambangan, pengolahan, hingga pemurnian emasnya terintegrasi dan terbesar didunia.

Adapun, PMR PTFI menjadi salah satu produsen emas murni batangan di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun. Selain itu, smelter tersebut juga mampu menghasilkan platinum group metals yaitu 30 kg platinum dan 375 kg paladium.

"Dan ini PMR ini adalah bukti kami serius melakukan hal ini dan kita bersama Antam terjadi kesepakatan diskusinya nggak alot karena nya punya kepentingan yang sama dan bersinergi," imbuh Tony.

Produksi emas dari PMR PTFI pertama direncanakan pada pekan kedua Desember 2024 mendatang. Sementara, estimasi saat ini hingga akhir tahun 2024 produksi emas sebesar 0,5 ton dan pada kuartal pertama 2025 sebesar 4,75 ton.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama PT Aneka Tambang Tbk atau Antam resmi melakukan penandatanganan perjanjian jual beli emas, Kamis (7/11/2024).

Dalam penandatangan yang dilakukan di Jakarta hari ini, nantinya Aantam akan menyerap sebesar 30 ton emas per tahun dari smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur. Penyerapan ini dinilai dapat mendorong hilirisasi industri emas.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, kerja sama ini kian meneguhkan niat perusahaan untuk menggenjot hilirisasai guna meningkatkan nilai tambah.

"Kontraknya untuk tahapan ini 5 tahun nilainya US$12,5 miliar atau sekitar Rp200 triliun dan ini sangat membanggakan untuk kita di mana emas produksi kita dikonsumsi Antam dan bisa memberikan nilai tambah untuk industrialisasi di Indonesia," katanya.

Dia menjelaskan PTFI telah menjalankan mandat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan membangun fasilitas precious metal refinery (PMR) di smelter di Gresik. PTFI pun melakukan proses penambangan, pengolahan, hingga pemurnian emasnya terintegrasi dan terbesar didunia.

Adapun, PMR PTFI menjadi salah satu produsen emas murni batangan di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50 ton emas dan 200 ton perak per tahun. Selain itu, smelter tersebut juga mampu menghasilkan platinum group metals yaitu 30 kg platinum dan 375 kg paladium.

"Dan ini PMR ini adalah bukti kami serius melakukan hal ini dan kita bersama Antam terjadi kesepakatan diskusinya gak alot karena nya punya kepentingan yang sama dan bersinergi," imbuh Tony.

Produksi emas dari PMR PTFI pertama direncanakan pada pekan kedua Desember 2024 mendatang. Sementara itu, estimasi saat ini hingga akhir tahun 2024 produksi emas sebesar 0,5 ton dan pada kuartal I/2025 sebesar 4,75 ton.

Bisnis.com, JAKARTA - ASEAN merupakan salah satu wilayah dengan konsumsi energi terbesar di dunia. Dengan populasi yang terus bertambah hingga mencapai 700 juta orang, kebutuhan energi pun meningkat secara signifikan.

Namun, kenyataannya, sebagian besar permintaan energi yang melonjak ini masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Akibatnya, sektor tenaga listrik ASEAN menyumbang hampir setengah (45%) dari total emisi kawasan ini.

Peningkatan ketahanan, konektivitas, dan resiliensi energi merupakan aspek krusial bagi sistem energi ASEAN. Langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu memenuhi permintaan energi yang terus berkembang, tetapi juga memungkinkan transisi penting menuju energi hijau.

ASEAN Power Grid (APG) akan menjadi inisiatif penting dalam menciptakan masa depan yang terhubung ini. Konsep APG pertama kali diperkenalkan dalam Deklarasi Hanoi pada tahun 1998, dan menurut perkiraan International Energy Agency (IEA), hingga kini telah memfasilitasi pertukaran lebih dari 7.000 megawatt (MW) listrik melalui interkoneksi yang ada.

Dengan memperluas interkoneksi ini lebih jauh, APG berpotensi meningkatkan perdagangan listrik di kawasan hingga lebih dari 25.000 MW di masa depan.

APG memungkinkan negara-negara ASEAN untuk memfokuskan pembangkitan energi di wilayah yang paling kompetitif secara biaya. Listrik yang dihasilkan kemudian dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan yang terdapat pada pusat-pusat permintaan tertinggi di seluruh kawasan.

Negara-negara dapat memanfaatkan perdagangan lintas batas dengan memaksimalkan keuntungan dari kondisi geografis regional, sehingga mengurangi hambatan geografis antarnegara, sehingga dapat menghasilkan biaya pembangkitan yang optimal.

Interkoneksi jaringan listrik Uni Eropa (EU) dapat menjadi studi kasus yang menarik untuk memahami manfaat dari transisi ini. Infrastruktur interkoneksi di kawasan tersebut menciptakan jaringan sinkron tunggal, di mana setiap negara anggota bertanggung jawab menjaga keseimbangan jaringan secara terus-menerus.

Interkonektor yang dibangun antarnegara beroperasi pada tingkat regional, yang mengurangi kebutuhan cadangan sekaligus meningkatkan ketahanan. Dengan kebutuhan cadangan yang lebih rendah, investasi besar-besaran untuk peningkatan kapasitas dapat diminimalisir.

Sebagai jaringan interkoneksi yang terdepan di dunia, Interkoneksi jaringan Listrik Uni Eropa (EU) telah berkembang seiring waktu dan kini melayani lebih dari 600 juta orang di lebih dari 40 negara, dengan memperhitungkan konektivitas jaringan EU dengan benua lain.

Selain meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan energi, APG juga berpotensi membuka peluang ekonomi tambahan bagi negara-negara anggota ASEAN. APG akan memberikan akses ke pasar yang lebih luas untuk ekspor listrik, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Studi Masterplan Interkoneksi ASEAN (AIMS) III yang dirilis oleh ASEAN Centre for Energy (ACE) dan Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA), menunjukkan bahwa tambahan kapasitas interkoneksi sekitar 26 gigawatt (GW) diperlukan untuk mencapai target energi terbarukan di kawasan ini. Hal ini akan membutuhkan investasi sebesar US$330 miliar dalam jangka pendek dan US$771 miliar dalam jangka panjang, yang diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$31 miliar per tahun serta menciptakan 270.000 lapangan kerja.

Tahap pengembangan APG selanjutnya

APG menargetkan untuk menghubungkan 18 jaringan listrik di seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2040, meningkat dari sembilan interkoneksi perbatasan yang ada saat ini. Beberapa faktor penting diperlukan untuk mewujudkan tujuan ini.

Penyesuaian kebijakan dan kerangka regulasi merupakan faktor penting pertama. Regulasi perlu diselaraskan untuk mengurangi hambatan masuk bagi seluruh pelaku pasar. Ini termasuk penyederhanaan proses persetujuan regulasi untuk proyek lintas batas negara dan memastikan akses yang setara ke jaringan bagi semua pemain.

Langkah ini harus didukung dengan pembentukan badan pusat yang bertugas mengatur tata kelola APG. Tata kelola ini mencakup penetapan bahasa kerja bersama, mekanisme penyelesaian dan pembayaran, mekanisme penyelesaian sengketa, serta elemen penting lainnya.

Harmonisasi persyaratan teknis untuk interkoneksi jaringan merupakan faktor penting kedua. Standar teknis dan dinamika operasional yang selaras, seperti kode jaringan, sangat penting untuk mendukung koneksi antar jaringan. Ini mencakup harmonisasi frekuensi jaringan listrik, penetapan kerangka kerja bersama, serta kode transmisi dan pengukuran, beserta detail teknis lainnya.

Investasi merupakan faktor penting ketiga dan akan menjadi fondasi bagi pengembangan APG yang efektif. Menurut proyeksi IEA, ASEAN akan membutuhkan investasi antara US$20 miliar hingga US$30 miliar per tahun hingga 2030 untuk meningkatkan dan memperluas infrastruktur listriknya. Investasi ini mencakup peningkatan infrastruktur yang sudah ada, pembangunan interkoneksi baru, serta peningkatan stabilitas jaringan.

Untuk memenuhi kebutuhan investasi besar ASEAN, diperlukan akses ke opsi pembiayaan berkelanjutan yang dapat menyediakan modal dengan ketentuan yang menguntungkan. Mekanisme pembiayaan berkelanjutan ini merupakan faktor penting keempat sekaligus terakhir dalam mencapai tujuan APG. Mekanisme yang relevan meliputi pembiayaan lunak, obligasi hijau, dan dana iklim. Mekanisme ini akan menjadi kunci untuk memastikan pengembangan APG yang layak secara finansial dan ramah lingkungan.

Kerja sama adalah kunci utama bagi efektivitas implementasi APG

Mewujudkan visi terhubungnya pasar energi ASEAN yang kuat akan memerlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan.

Pemerintah akan berperan penting dalam memperkuat nilai komersial proyek jaringan dengan mengurangi risiko investasi di sektor ini. Langkah ini akan memperkuat daya tarik bisnis bagi para investor komersial.

Pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai tujuan ini. Beberapa inisiatif utama meliputi harmonisasi regulasi dan standar regional, serta pembentukan kerangka kebijakan yang stabil dan transparan untuk memberikan kepastian bagi para investor.

Sektor publik dan swasta juga harus berperan aktif. Mereka dapat mendorong inovasi dan investasi yang diperlukan untuk mewujudkan masa depan APG. Kemitraan publik-swasta (PPP) akan menjadi kunci dalam memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan, berbagi risiko, dan memastikan pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu.

Selain itu, penggunaan dana pembangunan publik akan menjadi faktor penting dalam menarik lebih banyak investasi swasta ke sektor ini. Dana tersebut dapat membantu mengurangi risiko investasi bagi pemain sektor swasta dan mendorong investasi melalui model blended financing pembiayaan campuran. Sektor swasta dapat berperan dalam mempromosikan solusi ini dengan menyediakan rangkaian proyek yang layak secara finansial untuk menarik dana pembangunan.

Dari sisi keuangan, lembaga keuangan merupakan pemangku kepentingan lainnya. Lembaga regional maupun internasional idealnya memimpin penyediaan modal (catalytic capital) sebagaimana dibutuhkan dalam pengembangan APG. Opsi pembiayaan berkelanjutan, seperti skema tarif konsesional, juga harus disediakan untuk memastikan investasi yang diperlukan dapat terealisasi.

Dukungan teknis juga menjadi faktor yang penting untuk mengatasi kompleksitas seperti regulasi dan pembiayaan dalam proyek integrasi lintas batas. Para pelaku, seperti bank pembangunan, memainkan peran penting dalam memberikan dukungan ini dengan menawarkan sumber daya untuk perencanaan infrastruktur, manajemen proyek, penyelarasan regulasi, dan pengembangan kapasitas di seluruh negara anggota ASEAN.

Layaknya puzzle, organisasi internasional, asosiasi, dan lembaga pengetahuan adalah kepingan yang melengkapi gagasan ini. Lembaga-lembaga ini akan memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan, menyediakan platform untuk kolaborasi, pengembangan kapasitas, dan berbagi pengetahuan di seluruh kawasan.

Manfaat dari APG yang semakin matang sudah jelas, begitu juga langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkannya. ASEAN perlu berkomitmen pada pendekatan strategis yang tepat, yang dibangun di atas kolaborasi lintas kawasan. Dengan pendekatan ini, kita dapat mendorong masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan saling terhubung, yang pada akhirnya memperkuat ekonomi ASEAN secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mendapatkan dukungan dari 6 konglomerat RI dalam menyukseskan pembangunan program 3 juta rumah.

Hal tersebut disampaikan Ara di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih besutan Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

"Sudah ada 6 perusahaan besar yang super kaya di Indonesia. Konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis,” jelasnya dikutip dari siaran langsung Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna menekan biaya yang bakal ditanggung negara untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Di samping itu, dia juga menyebut telah mendapat alokasi bantuan lahan dari berbagai Kementerian dan Lembaga negara. Mulai dari tanah seluas 1.000 hektare dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang merupakan tanah sitaan di Banten.

Kemudian, tanah seluas 151 hektare di Mojokerto serta 6,7 hektare di Tangerang yang dialokasikan langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Kementerian PKP.

"Saya berterima kasih, Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 Ha tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari pak Nusron [Menteri ATR/BPN] seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang itu yang idle," tegasnya.

Sayangnya, Ara tak merinci daftar 6 konglomerat tersebut. Akan tetapi, beberapa waktu lalu dirinya sempat mengatakan bahwa usai Bos Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma (Aguan) turun tangan membangun 250 unit hunian rakyat di Tangerang, bos PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) Garibaldi Thohir alias Boy Thohir juga bakal terlibat.

Tak bakal berhenti sampai di situ, Ara mengaku bakal terus melobi sejumlah konglomerat lainnya mulai dari pemilik Sinar Mas Group Franky Widjaja hingga Lawrence Barki untuk turut mendukung program 3 juta rumah.

"Dukungan dilaksanakannya ada dari Adaro Pak Boy, Pak Prajogo Pangestu, dari Pak Franky Sinar Mas, hingga Lawrence Barki [pemilik entitas] Harum Energi," kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pengelola KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST), memberikan respons terkait dengan 47 gerai ditutup dan PHK massal 2.274 karyawan.

Berdasarkan laporan keuangan FAST, tercatat bahwa perusahaan saat ini mengoperasikan 715 gerai restoran hingga 30 September 2024, dari sebelumnya 762 gerai pada 31 Desember 2023.

Adapun penutupan gerai tersebut berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang, yang tercatat dalam laporan keuangan. Saat ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023.

Kerugian membengkak sebesar Rp557,08 miliar hingga kuartal III/2024 atau melejit 266,45% dari kerugian perusahaan Rp152 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan pengelola KFC Indonesia yang sebesar Rp3,58 triliun hingga kuartal III/2024 juga mengalami penurunan 22,34% dibandingkan Rp4,61 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Turunnya pendapatan FAST terdampak paling besar dari penurunan penjualan makanan dan minuman yang hanya mencapai Rp3,57 triliun hingga kuartal III/2024, anjlok 22,39% dari sebelumnya Rp4,6 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Manajemen FAST beralasan kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan grup dari pandemi Covid-19, dengan penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari krisis Timur Tengah.

"Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil perseroan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2024,” papar manajemen FAST dalam laporan keuangan, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk merespons dan mengelola dampak negatif dari kondisi bisnis perseroan, manajemen FAST memaparkan enam langkah strategis.

Pertama, penerapan pengurangan biaya, menunda beberapa pengeluaran modal atau proyek yang tidak penting dan memprioritaskan hanya pengeluaran esensial untuk menjaga operasi.

Kedua, penggunaan restoran secara efektif untuk meminimalisir biaya tetap dan mencapai skala ekonomi. Ketiga, menjaga hubungan yang baik dengan para kreditur yang memungkinkan grup untuk terus memanfaatkan fasilitas yang ada.

“Keempat, menerapkan manajemen modal kerja yang efektif dan efisien.”

Kelima, menerapkan strategi arus kas yang lebih baik dengan mengoptimalkan manajemen persediaan dan mencari opsi pembiayaan yang fleksibel. Keenam, dalam kasus kebutuhan, manajemen dapat mendisposisi beberapa aset non-inti atau yang performanya kurang untuk memenuhi kewajiban finansial yang mendesak.

Selain mengoperasikan gerai restoran KFC Indonesia, FAST juga memiliki lisensi restoran Taco Bell dan Naughty by Nature.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mulai membuka pemesanan tiket kereta api Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan ketentuan pola pemesanan H-45 mulai hari ini, Kamis (7/11/2024).

Vice President of Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan KAI telah membuka pemesanan tiket kereta api untuk H-45 sebelum tanggal keberangkatan. Mulai hari ini, Kamis, 7 November 2024 masyarakat sudah bisa memesan tiket KA untuk keberangkatan tanggal 22 Desember 2024.

“Dan untuk esok hari, Jumat, 8 November 2024, pelanggan dapat memesan tiket untuk keberangkatan tanggal 23 Desember 2024, dan seterusnya mengikuti pola pemesanan H-45,” kata Anne dalam keterangan resmi, Kamis (7/11/2024).

Anne menyampaikan tiket dapat dibeli melalui aplikasi Access by KAI, situs kai.id, serta seluruh channel resmi lainnya. Pihaknya juga mengimbau para pelanggan agar teliti memastikan tanggal keberangkatan, rute perjalanan, dan data diri diinput dengan benar saat melakukan pemesanan.

Anne juga menjelaskan bahwa KAI terus berinovasi untuk meningkatkan layanan penumpang. Salah satu inovasi terbaru adalah penerapan sistem waiting room atau antrean online dalam proses pembelian tiket kereta api jarak jauh melalui aplikasi Access by KAI dan situs booking.kai.id.

Sistem waiting room ini membantu mengelola aliran pemesanan tiket secara lebih terorganisir, terutama saat trafik pemesanan tinggi, seperti pada periode Lebaran atau Natal dan Tahun Baru. Fitur ini memastikan aplikasi dan situs KAI tetap stabil, sehingga pengguna dapat memesan tiket dengan lebih adil dan teratur.

Ketika pelanggan mengakses aplikasi atau situs KAI selama periode sibuk, mereka akan masuk ke dalam waiting room dan mendapatkan nomor antrean. Pengguna kemudian perlu menunggu giliran untuk bisa mengakses sistem pemesanan tiket. Waktu tunggu ini akan bervariasi tergantung jumlah pengguna yang online pada saat itu.

KAI mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan liburan untuk memesan tiket kereta api jauh – jauh hari, terutama untuk tanggal keberangkatan favorit, agar tidak kehabisan tiket.

“Liburan Nataru kali ini akan memberikan pengalaman yang lebih istimewa dengan hadirnya kereta New Generation yang menawarkan kenyamanan dan pengalaman perjalanan yang lebih baik,” imbuhnya Anne.

Cara Pesan Tiket KA via Aplikasi:

1. Unduh dan buka aplikasi Access by KAI
2. Pilih menu kereta
3. Pilih menu Antar Kota
4. Pilih asal dan stasiun tujuan
5. Pilih tanggal keberangkatan yang tersedia
6. Masukkan jumlah penumpang dewasa dan bayi
7. Klik tombol "Cari Tiket Antar Kota"
8. Pilih kereta keberangkatan

Cara Pesan Tiket KA via website:

1. Buka laman booking.kai.id
2. Pillih stasiun keberangkatan dan tujuan
3. Pilih tanggal keberangkatan
4. Tentukan jumlah penumpang dewasa dan bayi
5. Klik tombol 'Cari & Pesan Tiket'

Berikut tanggal pemesanan tiket KA dan tanggal keberangkatan libur Nataru:

- 4 November 2024 dengan keberangkatan 19 Desember 2024
- 5 November 2024 dengan keberangkatan 20 Desember 2024
- 6 November 2024 dengan keberangkatan 21 Desember 2024
- 7 November 2024 dengan keberangkatan 22 Desember 2024
- 8 November 2024 dengan keberangkatan 23 Desember 2024
- 9 November 2024 dengan keberangkatan 24 Desember 2024
- 10 November 2024 dengan keberangkatan 25 Desember 2024
- 11 November 2024 dengan keberangkatan 26 Desember 2024
- 12 November 2024 dengan keberangkatan 27 Desember 2024
- 13 November 2024 dengan keberangkatan 28 Desember 2024
- 14 November 2024 dengan keberangkatan 29 Desember 2024
- 15 November 2024 dengan keberangkatan 30 Desember 2024
- 16 November 2024 dengan keberangkatan 31 Desember 2024
- 17 November 2024 dengan keberangkatan 1 Januari 2025
- 18 November 2024 dengan keberangkatan 2 Januari 2025
- 19 November 2024 dengan keberangkatan 3 Januari 2025
- 20 November 2024 dengan keberangkatan 4 Januari 2025
- 21 November 2024 dengan keberangkatan 5 Januari 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang tingkat kemiskinan dan ketimpangannya masih tinggi.

Pernyataan itu Airlangga sampaikan ketika memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Bogor pada Kamis (7/11/2024).

Dia mengungkapkan meski sudah banyak daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, tetapi sering kali tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan dan tingkat kemiskinan yang rendah.

"PDRB [Produk Domestik Regional Bruto] yang tinggi ini tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan juga tentu pengangguran [yang rendah]," ujar Airlangga seperti yang ditayangkan kanal YouTube Kemendagri RI, Kamis (7/11/2024).

Terkait itu, mantan ketua umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa pemerintah membedakan kinerja ekonomi daerah ke empat kategori. Pertama, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah dan rasio gini rendah.

Contohnya, yaitu Kalimantan Timur yang memiliki PRDB per kapita US$14.160 pada 2023. PRDB yang tinggi itu diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (5,78%) dan rasio gini rendah (0,32).

Kedua, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah tetapi rasio gini tinggi. Contohnya adalah DKI Jakarta yang memiliki PRDB per kapita US$21.172 pada 2023.

PRDB yang tinggi tersebut diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah (4,3%). Hanya saja, rasio gininya termasuk tinggi (0,42).

"Antara kaya dan miskinnya, gap-nya [kesenjangannya] terlalu jauh. Ini PR bagi kepala daerah untuk menurunkan rasio gini," jelas Airlangga.

Ketiga, provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi, tetapi rasio gini rendah. Contohnya yaitu Sulawesi Tengah yang memiliki PRDB per kapita US$7.381 pada 2023.

PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah alias masih tinggi (11,77%). Kendati demikian, rasio gininya termasuk rendah (0,30).

Keempat, provinsi dengan kemiskinan tinggi dan rasio gini tinggi. Airlangga menegaskan, kategori keempat ini harus dihindari.

Contohnya, Papua Barat yang memiliki PRDB per kapita US$7.094 pada 2023. PRDB yang di atas rata-rata tersebut tidak diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah atau masih tinggi (21,66%) sekaligus rasio gini yang rendah alias masih tinggi (0,39).

"Dengan indikator ini, pemerintah bisa bekerja untuk memacu pertumbuhan di daerah dan kita bisa memberikan insentif kepada daerah agar masing-masing punya industri atau sektor unggulan," tutup Airlangga.