JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan setuju jika Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) akan menjadi badan tersendiri yang bukan lagi berstatus BUMN.

Menurut Erick, rencana Bulog menjadi lembaga tersendiri sejalan dengan target swasembada pangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya juga dengar Bulog itu ada komisi di DPR (yang) katanya sudah mulai menggodog itu jadi badan. Dan saya setuju," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/KAISARMUDA Ilustrasi beras Bulog.

"Karena gini lho, kalau kita bicara program besar. Pak Presiden Pak Prabowo bicara swasembada pangan. Tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi massal. Iya kan?" lanjutnya.

Erick lantas mencontohkan situasi saat petani mengeluhkan harga pangan jatuh maupun saat harga pangan mahal yang tidak mendapat apresiasi dengan tindak lanjut yang spesifik.

Padahal, semestinya jika harga pangan mahal petani bisa mendapat pemasukan lebih.

Dengan demikian, Erick menilai harus ada pihak yang menjaga keseimbangan harga pangan secara lebih teknis.

"Nah ekuilibrium ini memang harus di Bulog. Jadi Bulog itu menjadi sebuah badan yang bisa mengontrol fluktuasi harga pangan yang selama ini bikin sulit," katanya.

"Dan saya pernah paparan di Komisi VI. Bulog itu perlu Rp 26 triliun. Di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus Rp 5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina PLN, setelah di audit BPK kan sama," lanjut Erick.

Ia pun menambahkan, rencana menjadikan Bulog sebagai bahan sudah dibicarakan dengan Presiden Prabowo.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Kan sudah dibicarain orang sudah diomongin (ke publik)," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Perum Bulog direncanakan melakukan transformasi kelembagaan. Nantinya, Bulog akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dengan transformasi tersebut, Bulog tidak akan lagi berstatus BUMN.

"Ini Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya, langsung di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN) dong," ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Rabu (6/11/2024).

Wahyu mengaku Prabowo telah memintanya untuk mempersiapkan transformasi kelembagaan Bulog, sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Ia pun menegaskan tak mendapatkan arahan terkait instansi yang dipimpinnya akan berpindah di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Saya tidak ada perintah begitu (di bawah Kementan). Saya diperintah presiden menyiapkan transformasi kelembagaan," kata dia.

Sebagai informasi, penetapan Perum Bulog sebagai BUMN tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

Sebelum berubah menjadi badan usaha berpelat merah, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 pada 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog.

Tujuan pembentukan Bulog adalah untuk mengamankan penyediaan pangan dan menjaga stabilitas harga. Kemudian, pada tahun 2000, pemerintah mulai mendorong Bulog menjadi berstatus badan usaha dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik.

Tugas pokok Bulog kala itu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik.

Hingga pada akhirnya, di tahun 2003, LPND Bulog berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003.

Perubahan status itu pun membuat alur koordinasi vertikal Bulog yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden kini menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta telah membuka penjualan tiket untuk perjalanan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025, yang dimulai pada 20 Desember 2024.

Penjualan tiket untuk periode tersebut telah dibuka sejak 5 November 2024.

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro, mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik menggunakan kereta api selama periode libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) 2024/2025.

"Kami mengimbau agar masyarakat dapat merencanakan dengan baik perjalanan menggunakan KA di periode libur Nataru 2024/2025 dan segera melakukan pemesanan tiket sesuai tanggal yang telah direncanakan," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (7/11).

Tiket dapat dipesan melalui berbagai saluran, antara lain aplikasi Access by KAI, situs web kai.id, dan seluruh kanal pemesanan tiket KA resmi lainnya

Krisbiyantoro juga menekankan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan saat memesan tiket Nataru 2024/2025, yaitu teliti dan cek kembali saat memasukkan data penumpang.

Calon penumpang juga wajib memastikan tanggal dan jam keberangkatan kereta api telah sesuai serta verifikasi rute stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan.

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan, KAI telah menerapkan sistem antrean dalam pembelian tiket jarak jauh melalui Access by KAI dan situs web kai.id.

"Sistem antrean ini diterapkan untuk memastikan kenyamanan calon penumpang, khususnya pada masa puncak seperti periode libur Natal dan Tahun Baru," kata Krisbiyantoro.

Saat terjadi kepadatan pemesanan, calon penumpang KA akan diarahkan ke sistem antrean yang memberikan perkiraan waktu tunggu.

Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup jendela aplikasi agar tetap terhubung dengan sistem.

Setelah gilirannya tiba, mereka akan diarahkan masuk ke sistem pemesanan dan dapat melanjutkan pembelian tiket.

Krisbiyantoro menambahkan bahwa sistem antrean ini telah diberlakukan sejak 1 Februari 2024 sebagai bagian dari komitmen KAI dalam meningkatkan layanan berbasis teknologi kepada pelanggan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga bitcoin kembali mencapai rekor tertinggi atau All Time High (ATH) pada level 76.000 dollar AS atau hampir Rp 1,2 miliar.

Penguatan harga bitcoin didorong oleh beberapa faktor, antara lain kemenangan Donald Trump di pilpres AS, serta meningkatnya minat dari kalangan institusional. Kondisi tersebut didongkrak sentimen positif yang menguat di pasar kripto.

Trump dikenal memiliki sikap mendukung kebijakan yang pro terhadap aset digital dan sektor teknologi, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap pasar kripto. Selain itu, Trump juga berencana untuk membentuk cadangan bitcoin nasional dan menjadikan AS sebagai pemimpin global dalam hal aset bitcoin.

UNSPLASH/KANCHANARA Ilustrasi bitcoin.

Selain faktor politik, pergerakan dana institusional di pasar juga menjadi salah satu pendorong utama kenaikan harga bitcoin belakangan ini.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, fenomena ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh peristiwa politik AS terhadap harga bitcoin.

"Ketika bitcoin mencapai rekor harga tertingginya, ini menunjukkan kepercayaan dan harapan yang besar dari para investor. Faktor politik, seperti kemenangan Trump yang pro kripto pada pilpres AS, memberikan dorongan psikologis yang signifikan di pasar," ungkap Oscar dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Oscar juga menggarisbawahi peran penting institusi besar dalam adopsi bitcoin. Ini terutama setelah adanya pengajuan ETF Spot Bitcoin dari perusahaan besar seperti BlackRock.

"Hal ini menunjukkan perubahan persepsi institusi terhadap aset kripto yang kini dilihat sebagai instrumen investasi jangka panjang,” terang dia.

Oscar menguraikan, permintaan dari kalangan institusional, yang cenderung lebih stabil dan berjangka panjang, memberikan dampak terhadap keberlanjutan harga bitcoin di level tinggi.

“Ketika institusi mulai berinvestasi dalam bitcoin, mereka membawa likuiditas yang lebih besar dan legitimasi ke pasar kripto. Ini menjadi bukti bahwa bitcoin semakin diterima di kalangan mainstream dan bukan sekadar aset spekulatif semata,” jelas Oscar.

Oscar mengingatkan para investor untuk tetap berhati-hati dalam berinvestasi dan mempertimbangkan risiko yang ada akibat volatilitas pasar kripto.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali memperluas jangkauan layanan pembiayaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro.

Ini dilakukan dengan meresmikan unit Mekaar baru di Merauke, Papua Selatan.

Langkah ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam memberdayakan ibu-ibu prasejahtera di wilayah 3T di Indonesia. PNM terus berupaya untuk memberikan akses permodalan yang aman, mudah, dan terpercaya.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit.

Melalui pembukaan unit Mekaar di Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, PNM memberikan pembiayaan serta pemberdayaan pada kelompok ibu-ibu prasejahtera, khususnya bagi mereka yang ingin membangu usaha, telah memiliki usaha, atau ingin kembali membuka usaha yang sempat terhenti.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi berharap kehadiran PNM Mekaar di Merauke dapat diterima dengan baik dan menjadi harapan bagi ibu-ibu prasejahtera meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

“Hadirnya PNM di wilayah 3T menjadi langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera. Kami percaya dengan adanya akses pembiayaan yang lebih dekat, mereka akan lebih mudah mengembangkan usaha dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik,” jelasnya dalam siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Bagi ibu-ibu yang tergabung sebagai nasabah, PNM juga memberikan pendampingan usaha dan berbagai pelatihan agar usaha mereka naik kelas.

Arief menjelaskan, PNM memahami pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya memberikan modal finansial tetapi juga modal intelektual dan sosial.

“Sebelumnya PNM juga telah membuka unit Mekaar di Natuna. Dan masih akan ada titik 3 T lainnya yang kami bukakan unit Mekaar,” tambah Arief.

Dia menuturkan, perseroan berharap kehadiran unit Mekaar di Merauke dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian keluarga dan komunitas lokal, sekaligus mendukung target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah saat ini masih mengkaji soal kemungkinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) bisa melakukan kegiatan bisnis.

Hal itu disampaikan Erick saat ditanya apakah superholding BUMN tersebut bisa berbisnis atau tidak ke depannya.

"Nah itu masih kajian. Saya nggak berani bicara yang lebih dari itu," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

KOMPAS.com/Dian Erika Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan pers usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sama halnya dengan kegiatan bisnis yang masih dalam kajian, Erick pun menyebut status Danantara juga masih dikaji, yakni sebagai holding BUMN atau sovereign wealth fund (SWF).

"Ya ini yang masih jadi kajian. Yang pasti kami BUMN sudah memberikan tempat salah satu aset Bank Mandiri. Cuma kalau tadi sama ini ditanya, Pak ini deal-nya kapan? Nah ini lagi kajian. Nah sama Danantara ini dalam proses kajian," ungkap Erick.

"Apakah ada peraturan pemerintahnya? Apakah ada undang-undangnya? Itu biar yang ahlinya. Kalau kami di BUMN seneng. Kenapa? Artinya apa? Kinerja kita yang selama ini diapresiasi," tambahnya.

Untuk diketahui BP Danantara adalah lembaga yang bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, wewenang lembaga tersebut harus lebih dulu diatur dalam undang-undang.

Sedianya, BP Danantara akan diresmikan pada 7 November 2024. Namun, peresmian ditunda karena menunggu selesainya lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo juga meminta agar pembentukan BP Danantara tidak dilakukan secara terburu-buru.

Adapun Danantara disebut bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding 7 BUMN.

Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA). Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) menekankan pentingnya kebijakan tarif cukai rokok yang seimbang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap industri hasil tembakau (IHT) dan perekonomian.

Salah satu rekomendasi utama adalah moratorium atau penundaan kenaikan tarif cukai.

Direktur PPKE-FEB UB, Candra Fajri Ananda, menyatakan bahwa moratorium kenaikan tarif cukai merupakan langkah bijak untuk menjaga kelangsungan IHT dan mencegah peredaran rokok ilegal, sambil mempertahankan stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

PIXABAY/GERD ALTMANN Ilustrasi rokok.

Candra menyarankan tarif cukai sekitar 4 hingga 5 persen dari tarif yang berlaku saat ini untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan IHT.

"Kenaikan tarif cukai yang lebih tinggi berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal karena konsumen beralih ke produk yang lebih murah dan tidak dikenai cukai," ujarnya seperti dikutip, Kamis (7/11).

Adapun hal itu disampaikan dalam diskusi hasil kajian PPKE-FEB UB bertajuk ‘Membangun Sinergi Kebijakan Cukai dan Pemberantasan Rokok Ilegal sebagai Pondasi Penguatan Ekonomi Nasional’, Selasa (05/11/2024).

Kajian PPKE-FEB UB menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai yang tidak disertai dengan daya beli masyarakat justru memicu peningkatan peredaran rokok ilegal, yang mengurangi potensi penerimaan negara hingga Rp 5,76 triliun per tahun.

Selain itu, kenaikan tarif cukai dapat menurunkan volume produksi rokok legal dan mengancam lapangan kerja di sektor ini, terutama bagi pabrik kecil.

Temuan utama kajian tersebut adalah adanya titik optimal dalam kenaikan tarif cukai. Berdasarkan simulasi, tarif cukai yang ideal berkisar antara 4 sampai 5 persen untuk mencapai keseimbangan antara pengendalian konsumsi rokok, stabilitas penerimaan negara, dan kelangsungan industri.

WIKIMEDIA COMMONS/SANTERI VIINAMAKI Ilustrasi rokok, cukai rokok.

PPKE-FEB UB juga menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi hilangnya penerimaan negara.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mendukung hasil kajian tersebut. Ia sepakat bahwa moratorium kenaikan tarif cukai selama beberapa tahun penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan menjaga daya saing produk rokok legal.

Henry mengusulkan moratorium tiga tahun agar industri dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil dalam kebijakan cukai dan pengawasan terhadap produsen rokok ilegal. Keberhasilan kebijakan cukai bergantung pada koordinasi antara bea cukai, aparat penegak hukum, dan industri tembakau. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Penting untuk Jaga Kelangsungan Industri Tembakau

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasabah kaya atau nasabah affluent di Indonesia menganggap dana yang menjadi jumlah ideal untuk memasuki masa pensiun sebesar 340.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 5,37 miliar dengan asumsi kurs Rp 15.796 per dollar AS.

Riset HSBC Quality of Life 2024 menunjukkan, nasabah kaya (affluent) di Indonesia memprioritaskan perencanaan masa pensiun sebagai satu dari tiga tujuan utama rencana keuangan mereka saat ini.

Salah satu temuan dari riset HSBC Quality of Life 2024 juga menemukan sebanyak 5 dari 10 individu kelas atas di Indonesia berencana untuk tetap bekerja di usia tua.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Acara Insights Day: HSBC Quality of Life 2024, Kamis (7/11/2024).

Rencana untuk tetap bekerja di masa pensiun terkait kekhawatiran terhadap sejumlah hal. Kekhawatiran terbesar nasabah kelas atas adalah tidak memiliki dana yang cukup untuk mengatasi penurunan kesehatan fisik dan biaya perawatan kesehatan yang terus meningkat.

Namun demikian, 32 persen nasabah affluent di Indonesia masih berada di luar jalur perencanaan pensiun yang komprehensif.

Penyebabnya adalah ketidakpastian tentang dana pensiun yang dibutuhkan dan pengelolaan dana pensiun yang tidak konsisten.

Nasabah kaya juga khawatir inflasi akan mengalahkan nilai dana pensiun yang telah dikumpulkan untuk menikmati masa pensiun yang nyaman, terlebih bagi mereka yang akan menyekolahkan anaknya di luar negeri.

Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra mengatakan, Riset HSBC Quality of Life 2024 menunjukkan kelas affluent di Indonesia memiliki kesenjangan antara aspirasi dan kesiapan terkait rencana pensiun mereka.

"Meskipun dianggap sebagai salah satu prioritas, tetapi aspirasi lain seperti menyekolahkan anak ke luar negeri, tekanan ekonomi global dan meningkatnya biaya hidup dapat menjadi aspek yang membuat rencana pensiun tidak tercapai atau bahkan belum memiliki rencana yang komprehensif,” kata dia dalam acara Insights Day: HSBC Quality of Life 2024, Kamis (7/11/2024).

SHUTTERSTOCK/TWINSTERPHOTO Ilustrasi pensiun, masa pensiun.

Pertama, masyarakat harus mulai sedini mungkin. Pasalnya, semakin awal memulai perencanaan pensiun, semakin besar peluang untuk memaksimalkan pertumbuhan investasi dan mencapai tujuan keuangan.

Selain itu, nasabah perlu menyusun rencana komprehensif dengan menetapkan tujuan pensiun, hitung kebutuhan dana, dan pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan jangka waktu pensiun.

"Evaluasi dan sesuaikan secara berkala. Kondisi keuangan dan tujuan hidup dapat berubah seiring waktu. Pastikan untuk meninjau dan menyesuaikan rencana pensiun Anda secara berkala," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja dibentuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Danantara dikabarkan akan menjadi superholding bagi tujuh BUMN.

Menurut Erick, pembentukan Danantara sesuai dengan proses yang sebelumnya sudah didorong pemerintah sebagai roadmap atau peta jalan BUMN.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Kalau kita bicara Danantara enggak perlu negative thinking. Karena itu proses yang memang kita sedang dorong. Nah tetapi namanya beda-beda itu hal yang lumrah," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Danantara kan sesuai dengan RUU BUMN yang sudah kita gulirkan hampir dua tahun sebelumnya kemarin. Memang kan roadmap BUMN itu ke arah sana. Dan saya selalu bilang superholding itu. Jadi bukan sesuatu, jangan dilihat yang negatif gitu," tegasnya.

Erick juga menyebut keberadaan tujuh BUMN yang masuk ke dalam superholding Danantara merupakan cara pemerintah menyehatkan perusahaan pelat merah.

Sehingga ia meminta publik tidak berasumsi mengapa hanya ada tujuh BUMN yang disebut bergabung di Danantara.

"Jadi prosesnya udah berjalan. Dan kita lihat sekarang. Kalau dulu kondisi BUMN-nya tidak sehat. Kalau sekarang sehat. Simpel. Ini dari data-data keuangan. Kita jangan berasumsi tebak-tebakan gitu. Dari 47 (BUMN), 40 sehat, tujuh masih rugi," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Danantara disebut bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding 7 BUMN.

Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA). Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang tahun 2024, PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) turut berperan aktif mendukung PT Pertamina Patra Niaga dalam menjalankan program strategis pemerintah yaitu BBM Satu Harga.

Ini untuk memastikan distribusi energi hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia.

Sinergi ini meliputi sejumlah pengelolaan distribusi BBM melalui moda multimoda udara ke beberapa lokasi vital di wilayah Papua, seperti Eragayam di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Puncak Jaya Mulia.

WIKIMEDIA COMMONS/AKHMAD FAUZI Ilustrasi SPBU Pertamina.

Seperti pada akhir Oktober 2024 lalu telah dilakukan Go Live pengelolaan BBM Satu Harga diresmikan di Integrated Terminal Jayapura, yang menjadi titik pengiriman utama ke Lembaga Penyalur non-reguler di wilayah Eragayam.

Sebelumnya, pada 11 Mei 2024, Elnusa Petrofin telah melaksanakan Go Live Pengelolaan Pengangkutan BBM ke Lembaga Penyalur Multimoda Udara di Lembaga Penyalur Puncak Jaya Mulia.

Proyek-proyek ini menandai pencapaian penting dalam program BBM Satu Harga, membawa energi terjangkau ke wilayah 3T di Indonesia Timur.

Dengan dukungan dari mitra transportasi darat dan udara, Elnusa Petrofin memastikan kelancaran distribusi dengan mengutamakan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) dalam setiap operasionalnya.

Dalam proyek di wilayah Papua ini, distribusi BBM melibatkan penggunaan pesawat Cessna 208 EX dan Boeing 737. BBM Pertalite dan Solar yang dikemas dalam drum berukuran 60 hingga 200 liter.

Dok. Pertamina SPBU 5686410, Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo

Pengiriman ini memenuhi kebutuhan energi di daerah-daerah dengan keterbatasan akses transportasi.

Doni Indrawan, Direktur Utama Elnusa Petrofin, menyampaikan, dukungan Elnusa Petrofin kepada Pertamina Patra Niaga menjalankan program strategis pemerintah, BBM Satu Harga, menunjukkan dedikasi untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan memastikan distribusi yang merata hingga ke daerah-daerah yang paling menantang.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi logistik yang andal dan menjaga standar HSSE yang tinggi dalam setiap operasional kami," ujar Doni dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Partisipasi aktif Elnusa Petrofin dalam program ini tidak hanya menegaskan eksistensinya di kawasan Timur Indonesia, tetapi juga menunjukkan dukungan kuat terhadap Pertamina Group dalam memastikan kehadiran energi yang merata di seluruh pelosok negeri.

Keberhasilan ini merupakan kelanjutan dari kiprah Elnusa Petrofin dalam pengelolaan distribusi BBM ke wilayah 3T sejak 2017, dengan pelaksanaan proyek serupa di beberapa wilayah 3T di Indonesia.

Melalui BBM Satu Harga, Elnusa Petrofin bersama Pertamina Patra Niaga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil.

Dukungan pemerintah dan apresiasi dari pihak lokal, termasuk Bupati Puncak Jaya, menegaskan pentingnya inisiatif ini bagi masyarakat setempat.

Seiring dengan perluasan titik distribusi di wilayah Papua Pegunungan dan Kalimantan, Elnusa Petrofin terus berkomitmen dalam memberikan service excellence untuk pengelolaan distribusi BBM yang efisien dan berkesinambungan.

"Sinergi yang kuat dengan Pertamina Patra Niaga merupakan langkah nyata kami dalam mewujudkan distribusi BBM yang merata di seluruh penjuru negeri. Kami bangga menjadi bagian dari solusi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di wilayah 3T” tambah Doni Indrawan.

Hingga saat ini, Elnusa Petrofin telah berkontribusi dalam mendukung distribusi BBM ke 84 titik penyaluran yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kontribusi ini mencakup daerah-daerah yang sulit dijangkau, termasuk Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan wilayah 3T lainnya.

Dengan pencapaian ini, Elnusa Petrofin berharap dapat terus berkontribusi sebagai mitra strategis Pertamina Patra Niaga dalam mengalirkan energi ke seluruh negeri, mendukung ketahanan energi, dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

KOMPAS.com – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan keuangan yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan nasabah.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bank Mandiri meluncurkan peningkatan layanan pada produk Bank Garansi (BG) dan Mandiri Call 14000.

Bank Garansi adalah produk yang memberikan jaminan dari bank kepada penerima (beneficiary) jika pemohon (applicant) gagal memenuhi kewajibannya. Produk ini sangat penting dalam memastikan kelancaran transaksi bisnis dan menjaga kepercayaan mitra bisnis terhadap nasabah.

Sementara itu, Mandiri Call 14000 adalah layanan pusat informasi berbasis mesin penjawab yang tersedia 24 jam.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menjelaskan bahwa layanan verifikasi BG bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam mengonfirmasi keaslian Bank Garansi dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (valas), sekaligus mencegah risiko.

Bank Mandiri sendiri tercatat sebagai salah satu bank dengan pangsa pasar terbesar di sektor BG di Indonesia, dengan market share mencapai 34,6 persen per Agustus 2024.

“Keamanan dan kenyamanan nasabah adalah prioritas utama bagi Bank Mandiri. Kami terus berinovasi untuk menawarkan layanan yang responsif dan dapat memberikan rasa aman kepada nasabah dalam setiap transaksi mereka,” ujar Eka dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Layanan verifikasi tersebut dapat diakses dengan sangat mudah melalui Mandiri Call 14000. Nasabah cukup memilih bahasa, menekan angka 4 untuk layanan Bank Garansi, dan angka 1 untuk konfirmasi.

Setelah memasukkan nomor Bank Garansi, nilai, dan tanggal berakhir, mesin penjawab akan memberikan informasi mengenai status pencatatan BG dalam sistem administrasi Bank Mandiri.

Layanan tersebut melengkapi metode konfirmasi BG lainnya yang telah diperkenalkan sebelumnya oleh Bank Mandiri, yaitu melalui Kopra Mobile App.

Aplikasi digital tersebut memungkinkan nasabah melakukan verifikasi BG dengan memindai Quick Response (QR) Code yang terdapat pada warkat Bank Garansi, membuat proses konfirmasi menjadi lebih cepat dan praktis.

Dengan inovasi-inovasi tersebut, Bank Mandiri optimis dapat terus menghadirkan kemudahan bagi nasabah, menjaga kepercayaan mereka, serta memperkuat ekosistem keuangan yang aman dan transparan.

"Inovasi ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat ekosistem keuangan yang aman dan transparan," ucap Eka.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan verifikasi Bank Garansi, nasabah dapat mengunjungi situs resmi Bank Mandiri di bmri.id/BG14000.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) menandatangani perjanjian jual beli logam mulia dengan PT Antam Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Penandatanganan perjanjian jual beli logam tersebut dilakukan Direktur Utama (Dirut) PTFI Tony Wenas dan Direktur Utama PT Antam Tbk dengan Dirut Utama PT Antam Tbk Nicolas Kanter yang disaksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung dan Direktur MIND ID Hendi Prio Santoso.

Dalam sambutannya, Dirut PTFI Tony Wenas mengatakan, saat ini perusahaannya telah memiliki precious metal refinery (PMR) atau fasilitas yang berfungsi memurnikan logam mulia yang sudah siap memproduksi emas batangan.

SHUTTERSTOCK/PIXFICTION Harga emas diprediksi terus meningkat hingga 2025, didorong oleh kebijakan moneter dan permintaan global.

"Precious metal refinery yang pada dasarnya juga sudah selesai dan sudah siap untuk memproduksi emas batangan. Itu akan mulai produksi di minggu kedua bulan Desember. Total yang bisa diproduksi dari precious metal refinery tersebut kira-kira sekitar 50 sampai 60 ton bergantung dari kadar biji," ujar Tony.

"Semakin tinggi, kadar bijinya semakin banyak produksi emas yang bisa diproduksi. Di samping juga tentu perak yang lebih dari 200 ton per tahun. Dan juga ada platinum metal group, yaitu platinum kira-kira sekitar 30 kilogram saja per tahunnya. Dan ada palladium sekitar 375 kilogram per tahun. Di samping tentu ada juga mineral yang lainnya seperti selenium," jelasnya.

Setelahnya, PTFI bersama Antam akan bekerja sama untuk jual beli emas yang dihasilkan Antam.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas di kawasan smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

"Ruang lingkupnya adalah kira-kira sekitar 30 ton yang akan di-offtake oleh Antam Kalau memang Antam butuh lebih, kami juga siap Pak. Lebih dari 30 ton juga siap," tegas Tony.

Kedua belah pihak juga sepakat melakukan kontrak kerja sama untuk lima tahun ke depan.

Nilai kontrak yang disetujui sebesar 12,5 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 200 triliun. Namun, nilai tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan harga emas.

"Kontraknya ini untuk tahap ini lima tahun, kalau dihitung dari jumlah nilainya sekitar 12,5 miliar dollar (AS). Tapi tergantung dari harga emas ini Pak, 12,5 miliar dolar itu sekitar Rp 200 triliun," jelas Tony.

"Ini tentu saja sangat membanggakan bagi kita, di mana emas yang kita produksi itu bisa sebagian besar dikonsumsi oleh Antam, untuk selanjutnya memberikan nilai tambah, bukan hanya pada industri retail, tapi juga bagi industrialisasi di Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama Antam Nicolas Kanter mengatakan, kerja sama dengan PTFI merupakan wujud nyata dari hilirisasi dan industrialisasi.

Khususnya untuk hilirisasi berbasis sumber daya alam.

Nicolas pun menyambut baik kesanggupan PTFI yang menyatakan siap memasok emas lebih dari 30 juta ton.

"So we have to be proud of what we achieve today. Karena Pak Tony melaporkan, bilang tadi kalau PT Antam perlu lebih itu, berarti bisa sampai berapa saja," ujar Nicolas.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) menandatangani perjanjian jual beli logam mulia dengan PT Antam Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Penandatanganan perjanjian jual beli logam tersebut dilakukan Direktur Utama (Dirut) PTFI Tony Wenas dan Direktur Utama PT Antam Tbk dengan Dirut Utama PT Antam Tbk Nicolas Kanter yang disaksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung dan Direktur MIND ID Hendi Prio Santoso.

Dalam sambutannya, Dirut PTFI Tony Wenas mengatakan, saat ini perusahaannya telah memiliki precious metal refinery (PMR) atau fasilitas yang berfungsi memurnikan logam mulia yang sudah siap memproduksi emas batangan.

SHUTTERSTOCK/PIXFICTION Harga emas diprediksi terus meningkat hingga 2025, didorong oleh kebijakan moneter dan permintaan global.

"Precious metal refinery yang pada dasarnya juga sudah selesai dan sudah siap untuk memproduksi emas batangan. Itu akan mulai produksi di minggu kedua bulan Desember. Total yang bisa diproduksi dari precious metal refinery tersebut kira-kira sekitar 50 sampai 60 ton bergantung dari kadar biji," ujar Tony.

"Semakin tinggi, kadar bijinya semakin banyak produksi emas yang bisa diproduksi. Di samping juga tentu perak yang lebih dari 200 ton per tahun. Dan juga ada platinum metal group, yaitu platinum kira-kira sekitar 30 kilogram saja per tahunnya. Dan ada palladium sekitar 375 kilogram per tahun. Di samping tentu ada juga mineral yang lainnya seperti selenium," jelasnya.

Setelahnya, PTFI bersama Antam akan bekerja sama untuk jual beli emas yang dihasilkan Antam.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas di kawasan smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

"Ruang lingkupnya adalah kira-kira sekitar 30 ton yang akan di-offtake oleh Antam Kalau memang Antam butuh lebih, kami juga siap Pak. Lebih dari 30 ton juga siap," tegas Tony.

Kedua belah pihak juga sepakat melakukan kontrak kerja sama untuk lima tahun ke depan.

Nilai kontrak yang disetujui sebesar 12,5 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 200 triliun. Namun, nilai tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan harga emas.

"Kontraknya ini untuk tahap ini lima tahun, kalau dihitung dari jumlah nilainya sekitar 12,5 miliar dollar (AS). Tapi tergantung dari harga emas ini Pak, 12,5 miliar dolar itu sekitar Rp 200 triliun," jelas Tony.

"Ini tentu saja sangat membanggakan bagi kita, di mana emas yang kita produksi itu bisa sebagian besar dikonsumsi oleh Antam, untuk selanjutnya memberikan nilai tambah, bukan hanya pada industri retail, tapi juga bagi industrialisasi di Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama Antam Nicolas Kanter mengatakan, kerja sama dengan PTFI merupakan wujud nyata dari hilirisasi dan industrialisasi.

Khususnya untuk hilirisasi berbasis sumber daya alam.

Nicolas pun menyambut baik kesanggupan PTFI yang menyatakan siap memasok emas lebih dari 30 juta ton.

"So we have to be proud of what we achieve today. Karena Pak Tony melaporkan, bilang tadi kalau PT Antam perlu lebih itu, berarti bisa sampai berapa saja," ujar Nicolas.