PT Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) menerima dua penghargaan terkait dengan kinerja perseroan dan performa unit syariah pada awal Oktober.

Penghargaan itu adalah The Best Sharia General Insurance 2024 dari Infobank, dan Best General Insurance 2024 Kelompok Ekuitas Rp500 miliar-Rp1 triliun dari Media Asuransi.

Penghargaan Syariah merupakan temuan dari  Rating 252 Institusi Keuangan Syariah Versi Infobank 2024. Untuk penghargaan tersebut, Sharia Deputy Director Iim Qoimuddin mewakili perusahaan untuk menerima award.

Dalam rilis resmi Mega Insurance dijelaskan, rating diolah berdasarkan kinerja keuangan institusi syariah tahun 2022 - 2023 dan kluster, yakni bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) bank umum, BPR Syariah, asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan perusahaan penjaminan syariah."Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Infobank terhadap institusi keuangan syariah yang berhasil mencatatkan kinerja terbaiknya di tahun 2023," ujar Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group.

Sementara itu untuk penghargaan Best General Insurance 2024 Kelompok Ekuitas Rp500 miliar-Rp1 triliun dari Media Asuransi, Mega Insurance dinilai dari kinerja perusahaan sepanjang 2023.

Sejumlah penilaian di antaranya, publikasi laporan keuangannnya di media massa, mendapatkan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' dari akuntan publik yang melakukan Audit laporan keuangan tersebut, serta memiliki Rasio Solvabilitas (RBC) minimum 120 persen.

Khusus untuk penghargaan ini, Presiden Direktur Mega Insurance Tomy Ferdiansyah menerima award dari Pimpinan Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) Mucharor Djalil.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengungkapkan kapan negara membayar ganti rugi tanah Nasrullah (Mat Solar) yang digusur untuk proyek Tol Serpong-Cinere.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengumumkan kepengurusan baru periode 2024-2029 yang dipimpin oleh Anindya Bakrie.

Tim Formatur sekaligus Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya mengumumkan posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Selain itu, ketua umum sebelumnya, Arsjad Rasjid ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

"Karena kita Kadin tidak dua, Kadin hanya satu, yang dipimpin oleh Pak Anin, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie," ucap Mulyadi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

Dalam kesempatan sama, Anindya menyebut pengumuman kepengurusan ini baru sekitar 50 persen dari keseluruhan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029. Sisanya akan diumumkan usai pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober mendatang.

"Memang bisa dibilang ini baru 50 persen. Karena 50 persennya sehabis 20 Oktober, yang kita bisa lihat. Nomenklaturnya dan juga mitra kerjanya. Bersama di parlemen pun, dengan Komisi XII, XIII, dan kita bisa melihat lebih pasti," ungkapnya.

Anindya berharap kepengurusan baru ini dapat menjadi semangat baru dalam menyongsong era baru yang penuh tantangan dan harapan saat pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Berikut daftar lengkap kepengurusan Kadin periode 2024-2029:

1. Ketua: Rosan P. Roeslani

2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo

3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

4. Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

Ketua Umum Kadin Indonesia: Anindya Novyan Bakrie

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

2. WKU Bidang Keanggotaan: Widiyanto Saputro

3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/ Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

3. WKU Bidang Pertanian: Mulyadi Jayabaya

4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria

6. WKU Bidang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rachmat Harsono

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Widjaja Kamdani

2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Bernardino M. Vega

1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Jusman

3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma'ruf Maulana

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

3. WKU Bidang Industri Olahraga: Pieter Tanuri

1. WKU Bidang Hukum: Otto Hasibuan

2. WKU Bidang Legislasi: Moh. Rano Alfath

3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.

Dia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

"Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menjelaskan target tersebut tak serta merta diterapkan. Merujuk data Bank dunia, disebutkan bahwa potensi penerimaan negara Indonesia bisa mencapai target tanpa harus menaikkan tarif perpajakan.

Salah satu upaya untuk mencapai hal itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak (WP). Dengan demikian, tak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan information technology (IT). Dia optimistis Indonesia dapat melampaui rasio penerimaan perpajakan Kamboja yang sudah sebesar 18 persen dan bahkan Vietnam mencapai 23 persen dari PDB-nya.

"It's the matter of time and will. Cara-caranya ada pakai AI, pakai IT dan kita akan capai 23 persen, kita akan tunjukkan kepada Anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18 persen, capai 23 persen kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," kata Hashim.

Dewan Penasihat Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah sebelumnya mengungkapkan bakal ada menteri penerimaan negara di pemerintahan mendatang.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebut Prabowo akan menambah jumlah kementerian, salah satunya Kementerian Penerimaan Negara.

Menurutnya, hal itu akan masuk dalam perombakan Kementerian Keuangan. Nantinya, kementerian anyar itu akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) lalu.

Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.

Janji ini tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden. Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia menyebut kehadiran BPN ditargetkan bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

"Kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh presiden," ujar Gibran dalam debat pertama cawapres di JCC Senayan, Jakarta Selatan, pada Desember 2023 silam.

"Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa menjadi lebih luwes," imbuhnya.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai daya beli masyarakat menurun. Hal ini lantaran uang untuk berbelanja makin tipis.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja mengatakan dengan kondisi sulit saat ini, masyarakat cenderung memilih harga yang lebih murah untuk barang yang sama.

"Dikarenakan uang yang dipegang semakin sedikit, maka saat ini pola belanja masyarakat kelas menengah bawah cenderung untuk membeli barang ataupun produk dengan nilai atau harga satuan yang lebih kecil atau murah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/10).

Menurutnya, penurunan daya beli masyarakat terjadi sejak awal tahun. Penurunan makin parah setelah Hari Raya Idulfitri 2024, terutama di luar pulau Jawa.

Kondisi keuangan masyarakat kelas menengah yang menipis ini menjadi salah satu penyebab mereka memilih barang impor. Pasalnya, harga yang murah menjadi fokus utama pembeli.

"Inilah juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa barang impor ilegal semakin marak dikarenakan harganya yang sangat murah akibat tidak membayar berbagai pungutan dan pajak sebagaimana mestinya," jelasnya.

Alphonsus memperkirakan kondisi ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Imbasnya, ia memprediksi pertumbuhan industri usaha ritel sepanjang 2024 anjlok atau hanya single digit dibandingkan sebelumnya.

Ia menekankan untuk mengatasi permasalahan ini, pengusaha tidak bisa sendiri. Berbagai langkah telah ditempuh mulai dari memperkecil kemasan hingga menyelenggarakan program belanja seperti Jakarta Great Sale sampai Indonesia Shopping Festival dengan memberikan diskon besar-besaran, tapi tetap tidak berhasil.

Karenanya, ia mendesak pemerintah turun tangan. Salah satunya, menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Pasalnya, kebijakan itu dinilai akan menambah beban masyarakat dan memperburuk industri usaha ritel.

"Rencana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah salah faktor yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah bawah, sehingga sebaiknya rencana tersebut ditunda sementara waktu sampai dengan kondisi telah menjadi lebih baik," pungkasnya.

BPS mencatat Indonesia sebelumnya mengalami deflasi dalam lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Pada September 2024, deflasi tercatat 0,12 persen (mtm). Ini menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan deflasi ini memang pertanda penurunan daya beli masyarakat dan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar.

Hal ini terlihat dari konsumsi kelompok atas yang tetap stabil bahkan lebih fokus pada kebutuhan tersier. Artinya, alih-alih mengurangi konsumsi, mereka yang berada di lapisan atas justru tetap membelanjakan uang mereka, tetapi untuk barang-barang yang bersifat mewah atau hiburan.

"Di sisi lain, kelas menengah bawah yang daya belinya terus tergerus oleh berbagai faktor seperti inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk konsumsi barang tersier. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat nyata dalam distribusi pendapatan di masyarakat," jelasnya.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.504 pada Senin (7/10) sore. Indeks saham menguat 8 poin atau naik 0,11 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,57 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 315 saham menguat, 240 terkoreksi, dan 241 lainnya stagnan.

Terpantau, delapan dari 11 indeks sektoral menguat, dipimpin oleh sektor teknologi, yakni naik 3,46 persen.

Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak berada di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,80 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 2,24 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 1,58 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak berada di zona merah.

Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,07 persen, indeks DAX di Jerman turun 0,32 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,17 persen.

Bursa saham AS sama dengan Asia yakni kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,90 persen, indeks NYSE Composite naik 0,78 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,22 persen.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp15.686 per dolar AS pada Senin (7/10) sore. Mata uang Garuda melemah 201,5 poin atau turun 1,30 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah di posisi Rp15.680 per dolar AS.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,42 persen, baht Thailand melemah 0,22 persen, yuan China melemah 0,11 persen, peso Filipina melemah 0,90 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,37 persen.

Dolar Singapura menguat 0,15 persen dan dolar Hong Kong juga menguat 0,02 persen pada penutupan perdagangan sore ini.

Senada, mata uang utama negara maju juga bergerak bervariasi. Tercatat euro Eropa menguat 0,01 persen, poundsterling Inggris melemah 0,12 persen, dan franc Swiss menguat 0,10 persen.

Dolar Australia melemah 0,01 persen, dan dolar Kanada juga melemah 0,10 persen.

Analis Pasar Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah disebabkan oleh data tenaga kerja NFP AS yang lebih kuat dari perkiraan. Di mana ini membuat pelaku pasar melihat ada harapan dari perekonomian Amerika Serikat.

Rilis cadangan devisa (cadev) hari ini dengan hasil yang lebih baik dari perkiraan ternyata tak mampu menopang rupiah.

"Data cadev Indonesia yang menunjukkan penurunan namun masih lebih baik dari perkiraan tidak mampu mendukung rupiah," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengakui negara belum membayar uang ganti untung kepada Mat Solar yang tanahnya digusur proyek Tol Serpong-Cinere di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menyebut ada kendala dalam pembayaran uang tersebut. Ia mengungkap tanah Mat Solar alias Bang Juri itu dilepas ke negara dengan skema konsinyasi.

"Terkait dengan kasus ini (Mat Solar), kami cek tadi itu memang dia (tanahnya) konsinyasi sejak 2019," katanya dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

"Jadi, kalau konsinyasi itu tentu menunggu putusan dari pengadilan. Nanti, once putusan pengadilan keluar, tentu pembayarannya akan bisa dilakukan," janji Rustanto.

Rustanto mengatakan dirinya sudah mengetahui ada keluhan tersebut. Ia mengaku tahu setelah melihat unggahan media sosial Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka alias Oneng.

Namun, ia menegaskan sebenarnya realisasi penyaluran dana untuk proyek strategis nasional (PSN) Tol Serpong-Cinere itu sudah hampir rampung. Ini termasuk ganti untung yang diberikan negara kepada masyarakat terdampak.

"Memang saya sempat baca juga itu, dari (unggahan) Mbak Oneng. Memang di data kami untuk (Tol) Serpong-Cinere itu kalau realisasi dananya sudah 99,92 persen. Artinya, memang sudah hampir selesai," klaim Rustanto.

Sementara itu, Rieke juga sempat berbincang dengan anak Mat Solar, Idham Aulia. Sang anak mengatakan tanah itu memang dijual lewat jalur konsinyasi.

Mat Solar dan keluarga masih harus menunggu pembayarannya, meski jalan tol yang melintasi tanah itu sudah selesai dibangun. Idham mengatakan uang tersebut bisa dipakai membantu biaya pengobatan Mat Solar.

"Kirain sudah beres urusan tanah #BangJuri yang dipakai negara buat Jalan Tol Cinere-Serpong. Masalahnya ntu jalan tol sudah operasi, kenape tanah Bang Juri belom lunas dari 2019?" kata Oneng dalam akun X pribadinya, Sabtu (5/10).

Mat Solar masih dalam perawatan karena sakit stroke sejak 2017. Aktor senior itu sempat beberapa kali dirawat di rumah sakit, tetapi kini dirawat di rumah.

Ia mengidap stroke di bagian otak sebelah kanan sehingga tangan kiri dan kaki kirinya susah digerakkan. Bang Juri juga memiliki riwayat penyakit diabetes.

Kementerian BUMN menggebrak di tahun ke dua pemerintahan Presiden Jokowi. Gebrakan mereka lakukan dengan membersihkan pelat merah dari korupsi.

Saat itu, BUMN ibarat sebuah Kotak Pandora yang dapat dianalogikan penuh kompleksitas dan permasalahan.

Perlahan-lahan pandora mereka bongkar. Baru 17 hari pertama era pemerintahan periode kedua Jokowi, Kementerian BUMN yang saat itu dipimpin Erick Thohir langsung memberhentikan salah satu dirut BUMN yakni, Dirut Garuda I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau yang lebih populer disebut Ari Askhara karena terlibat penyelundupan dan permasalahan tata kelola korporasi.

Setelah itu, bersih-bersih mereka terus lanjutkan. Salah satunya di sektor keuangan.

Belum segenap sebulan, mereka langsung tancap gas menangani masalah di BUMN sektor keuangan, terutama yang terjadi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan menyambangi Kejaksaan Agung.

Saat itu; Jiwasraya dan Asabri memang tersandung masalah. Jiwasraya kala itu sedang terkena masalah likuiditas.

Perusahaan terpaksa menunda pembayaran klaim jatuh tempo sebesar Rp802 miliar per Oktober 2018.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ada dugaan korupsi di tubuh Jiwasraya sehingga masalah itu terjadi.

Lembaga itu memperkirakan negara rugi sebesar Rp13,7 triliun per Agustus 2019 dari dugaan korupsi tersebut.

Kejagung saat itu telah menahan lima tersangka yang terkait dengan kasus dugaan korupsi Jiwasraya.

Mereka adalah mantan Direktur Utama Hendrisman Rahim, Mantan Kepala Investasi dan Divisi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, dan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Dua tersangka lainnya dari pihak swasta yakni Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk Heru Hidayat.

Sementara itu Asabri, saat itu tengah tercoreng dugaan kasus korupsi terkait pengelolaan dana investasi.Kasus ini merugikan negara hingga Rp22,78 triliun dan menyeret sejumlah petinggi perusahaan pelat merah itu yang juga merupakan para purnawirawan TNI, ; mantan Direktur Utama PT Asabri Mayjen (Purn) Adam Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaja serta mantan Direktur Investasi dan keuangan Bachtiar Effendi dan Hari Setianto dan mantan Kepala Divisi Investasi Bapak Ilham Wardhana Siregar.

Kedatangan mereka ke Kejaksaan Agung demi melaporkan masalah yang terjadi di dua BUMN tersebut.

Mereka mengaku menemukan banyak masalah di Jiwasraya.

Masalah sejatinya sudah diungkap ke Jokowi sebelum akhirnya ia bawa ke Kejaksaan Agung.

Setelah melaporkan ke Kejaksaan Agung, Kementerian BUMN berupaya melakukan pembersihan dan perbaikan di tubuh Jiwasraya dan Asabri.

Untuk Jiwasraya, perbaikan dilakukan agar dana nasabah yang sempat gagal dibayarkan perusahaan itu bisa dikembalikan.

Memang itu bukan pekerjaan mudah. Pasalnya, saat itu Jiwasraya memiliki kewajiban Rp16 triliun dan kekurangan solvabilitas Rp28 triliun.

Untuk itulah, Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, OJK dan pemangku kepentingan lain untuk mengatasi masalah itu sehingga dana nasabah bisa dikembalikan.

Koordinasi juga dilaksanakan dengan DPR. Dari koordinasi inilah kemudian, Kementerian BUMN mendapatkan beberapa jalan menyelesaikan masalah di Jiwasraya.

Salah satunya, dari DPR. Mereka pada 2020 lalu merekomendasikan kepada Kementerian BUMN agar melakukan resturkturisasi Jiwasraya.

Rekomendasi kemudian ditindaklanjuti Kementerian BUMN. Bersama dengan Kementerian Keuangan, mereka membentuk Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan BUMN dengan Nomor SK 143/MBU/05/2020 dan Nomor 227/KMK.06/2020.

Untuk melanjutkan polis Jiwasraya yang sudah direstrukturisasi, pemerintah juga membentuk IFG Life.

Restrukturisasi membuahkan hasil. Berdasarkan data perseroan, hingga April 2021, 91,3 persen polis terestrukturisasi.

Hingga Desember 2023, proses restrukturisasi polis sudah diikuti 99,7 persen.

Wakil Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko mengatakan dengan proses itu, dari Desember 2020 hingga Desember 2023 sudah ada 99,7 persen pemegang polis Jiwasraya yang mengikuti restrukturisasi polis dengan manfaat polis pasca restrukturisasi Rp38,1 triliun.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR pada pekan lalu, Hexana mengatakan dari polis yang sudah dialihkan, sebanyak 163.903 klaim atas polis asuransi dengan nilai Rp15,5 triliun sudah dibayarkan.

Selain pengalihan polis, IFG juga sudah menerima pengalihan aset Jiwasraya Rp9,34 triliun.

"Kami akhirnya memang menyelesaikan penugasan besar, menyelesaikan masalah Jiwasraya. Kami berhasil melaksanakan dengan baik," katanya.

Selesai menyelesaikan masalah Jiwasraya, IFG berubah menjadi perusahaan asuransi terbesar di Indonesia.

Ini tercermin dari kinerja pencatat premi bruto yang mencapai Rp11,9 triliun sampai akhir 2023.

Ini merupakan yang terbesar di antara para pesaingnya di industri.

Pasalnya; perusahaan asuransi umum lain, di antaranya Sinar Mas hanya mencatatkan premi Rp11,8 triliun, Astra Buana Rp6,8 triliun, Askrida Rp5,5 triliun dan Tugu Pratama Rp5 triliun.

"IFG sudah menjadi asuransi umum terbesar di Indonesia dengan pendapatan premi bruto atau GWP mencapai Rp11,9 triliun melebihi dari kompetitor lainnya," ujar Hexana.

Terkait kasus korupsi di Asabri, Kementerian BUMN langsung melakukan pembersihan dari korupsi dengan mengganti jajaran manajemen.

Pada Agustus 2020 misalnya, Kementerian BUMN langsung mencopot Sonny Widjaja dari kursinya sebagai direktur utama.

Sonny yang menjadi Bos Asabri sejak 29 Maret 2016-4 Agustus 2020 merupakan salah satu aktor yang terlibat dalam kasus korupsi di tubuh Asabri. Ia sudah dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun akibat perbuatannya itu.

Ia juga dijatuhi membayar hukuman pengganti Rp64,5 miliar atas kejahatannya itu. Sebagai ganti Sonny, Kementerian BUMN menunjuk Wahyu Suparyono menjadi bos baru Asabri.

Kementerian BUMN juga mengangkat Irjen Kemenhan Ida Bagus Purwalaksana menjadi wakil komisaris utama Asabri.

Pengangkatan dilaksanakan demi memperbaiki tata kelola Asabri. Usai diangkat jadi bos baru Asabri, Wahyu Suparyono pun langsung tancap gas membenahi BUMN bermasalah yang dipimpinnya.

Ia menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan memperbaiki tata kelola organisasi dan investasi.

"Kami juga melakukan optimalisasi bisnis, efisiensi biaya melalui sinergi kluster asuransi BUMN, pemulihan aset bermasalah dan penyusunan kembali portofolio investasi," katanya 2021 lalu.

Perbaikan lain juga dilakukannya dengan menerapkan bunga aktuaria khusus untuk asuransi sosial serta permohonan unfunded past service liability ke Kemenkeu.

Strategi lain, memperbaiki akhlak, integritas, kejujuran, budi pekerti direksi dan karyawan Asabri.

Buah dari strategi itu, kinerja keuangan Asabri membaik. Dalam Laporan Keuangan Audited Asabri 2023, jumlah aset mereka tembus Rp46,94 triliun atau tumbuh 22,52 persen dibandingkan 2022.

"Perbaikan kinerja keuangan yang signifikan tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat dan supervisi dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN, yang menjadi landasan penting bagi penetapan kebijakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan," ujar Wahyu saat itu.

Selain di tubuh Jiwasraya dan Asabri, bersih-bersih juga dilakukan di BUMN keuangan lain; TASPEN, Askrindo, dan Jasindo.

Pasalnya, setelah Jiwasraya dan Asabri, kasus korupsi juga terdeteksi di ketiga BUMN tersebut.

Untuk TASPEN; dugaan korupsi berkaitan dengan kegiatan investasi fiktif tahun anggaran 2019 yang masih diusut KPK.

Untuk Askrindo, dugaan korupsi berkaitan dengan proses penerbitan jaminan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) PT Kalimantan Sumber Energi pada PT Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) tahun 2018 sampai 2021.

Sementara untuk Jasindo, dugaan korupsi berkaitan dengan dugaan korupsi pembayaran komisi agen dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) kepada PT Mitra Bina Selaras tahun 2017-2020.

Untuk TASPEN bersih-bersih dilakukan Kementerian BUMN dengan langsung mencopot Antonius Kosasih dari jabatannya sebagai direktur utama perusahaan pada 8 Maret 2024.

Sementara itu dari sisi internal sendiri, TASPEN melakukan bersih-bersih dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) berdasarkan prinsip transparansi (Transparency), akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), kemandirian (Independency), dan kewajaran (Fairness).

Hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang didapat TASPEN dari Komisi Informasi Pusat sejak 2019 sebagai Badan Informatif, Most Consistent Keterbukaan Informasi Publik pada Kompetisi BUMN Corporate Communication and Sutainabilty Summit (BCOMSS) oleh Kementerian BUMN, Trusted Company untuk keempat kalinya dalam ajang Indonesia Good Corporate Governance Award sejak 2020 hingga 2024.

"Itu sesuai arahan Menteri BUMN untuk pengelolaan BUMN yang bersih, seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Corporate Secretary TASPEN Henra beberapa waktu lalu.

TASPEN berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap langkah bisnisnya. Komitmen ini diwujudkan dengan berbagai upaya, di antaranya menggelar TASPEN GRC Insight Forum (TGIF) 2024 untuk menginternalisasi nilai-nilai GRC dalam lingkungan perusahaan yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi TASPEN, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI, R. Narendra Jatna serta pimpinan dari tiap-tiap BUMN Klaster Jasa Asuransi dan Dana Pensiun. Seluruh Kepala Unit Kerja TASPEN dari seluruh Indonesia dan mitra bisnis TASPEN juga turut berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar di Hotel Tentrem, Tangerang (19/09) serta melakukan pelatihan dan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan, ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.

Untuk Askrindo, Direktur Utama Fankar Usman mengatakan bersih-bersih dilakukan perusahaannya dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui penerapan ISO 37001:2016.

Menurutnya, ini adalah Standar Internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam membangun, mengimplementasikan, memelihara dan meningkatkan program anti-penyuapan. Standar ini mencakup berbagai aspek penting, seperti kebijakan anti-penyuapan, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pelatihan dan kesadaran serta monitoring dan review.

Dengan menerapkan ISO 37001:2016, organisasi dapat mendeteksi dan mencegah tindakan penyuapan yang dapat merusak reputasi dan integritas perusahaan.

"Dengan adanya refreshment ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh karyawan PT Askrindo memiliki pengetahuan yang memadai dan budaya yang baik serta siap menerapkan sistem manajemen anti-penyuapan dalam setiap aktivitasnya," ujar Fankar.

Sementara di tubuh Jasindo, bersih-bersih dimulai saat perusahaan menjadi bagian dari Indonesia Financial Group (IFG) pada 2020 dengan semangat untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan melalui audit yang ketat.

Jasindo mendorong upaya tersebut dengan melakukan perbaikan terhadap praktik bisnis dan underwriting yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan dan secara aktif melakukan pelaporan kepada pihak berwenang saat ditemukan adanya penyimpangan seperti kasus agen PT Mitra Bina Selaras.

Seperti diketahui, pada periode tahun 2020-2021 perusahaan sempat terpuruk dengan RBC di bawah ketentuan Otorisasi Jasa Keuangan (OJK), hal ini akibat dari portofolio perusahaan yang keluar dari core competence yaitu lini bisnis Asuransi Kredit, tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yang dihadapi.

Sebagai langkah perbaikan saat memasuki 2022, perusahaan melakukan transformasi baik pada lini operasional bisnis maupun pendukung. Transformasi ini dilakukan agar perusahaan kedepan dapat menerapkan bisnis yang lebih sustain, transparan dan bertanggung jawab.

[Gambas:Photo CNN]

Pada 2022 dan 2023 menjadi tahun di mana Jasindo fokus untuk bangkit dengan melaksanakan penyehatan keuangan dan perbaikan fundamental di berbagai lini, seperti perbaikan model bisnis dan memperkuat tata kelola perusahaan melalui penerapan Governance, Risk, dan Compliance.

Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel menyampaikan bahwa melalui penerapan Governance, Risk, dan Compliance, Jasindo menerapkan best practice yang mengedepankan tata kelola yang baik, proses bisnis yang prudent, fundamental yang kuat, dan mampu sustain, serta sebagai bentuk transformasi dari praktik bisnis masa lalu

"Kami optimistis dengan mengedepankan tata kelola yang baik dan menjalin kerjasama strategis dengan nasabah melalui risk management partnership, kinerja positif Jasindo pasca transformasi dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang," katanya.

Sebagaimana diketahui, setelah kembali sehat Jasindo berhasil mencatatkan kinerja positif dengan hasil underwriting perusahaan yang melesat 44,30 persen (yoy) menjadi Rp 420,50 miliar pada tahun 2023. Sementara perolehan premi bruto masih bergerak naik sebesar 2,43 persen (yoy) menjadi Rp 3,17 triliun. Lalu RBC Jasindo yang pada tahun 2021 berada di angka minus 84,85 persen, kembali positif di tahun 2022 dengan angka 149,53 persen dan berangsur naik di tahun 2023 menjadi 159,10 persen.

Ekonom Indef Eko Listyanto mengakui perbaikan yang dilakukan terhadap BUMN belakangan ini memang membuahkan hasil. Termasuk dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja operasional BUMN.

"Ini menggambarkan upaya pengawasan BUMN ini berhasil dan membuahkan hasil positif," katanya.

Meski demikian, Eko mengatakan hasil itu tidak boleh langsung membuat BUMN berpuas diri. Mereka harus tetap terus berbenah, memperbaiki dengan membenahi sistem.

"Kondisi akuntabilitas di BUMN yang banyak tentu beragam, ada yang sudah menerapkan tata kelola dan akuntabilitas secara baik, namun masih ada juga yg kinerja akuntabilitasnya buruk. Tentu ke depan perlu pembenahan sistem," katanya.

Inovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang di bidang ketahanan pangan mendapatkan apresiasi di tingkat nasional.

Dalam ajang Anugerah Penyelamatan Pangan dalam rangka International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2024, Minggu (29/9) di Surakarta, Badan Pangan Nasional atau Bapanas memberikan penghargaan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai Dinas Paling Berkomitmen dan Berinisiatif dalam Penyelamatan Pangan.

Pemkot Semarang meraih ini berkat program Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang (GARANGASEM).

"Alhamdulillah, penghargaan ini tentu menjadi suntikan semangat dan motivasi bagi kami di Pemerintah Kota Semarang bersama seluruh komponen masyarakat untuk terus melakukan Gerakan Sayang Pangan Kota Semarang. Harapannya mudah-mudahan program ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

GARANGASEM sendiri merupakan gerakan seluruh elemen masyarakat untuk mencegah sampah pangan berlebih (food waste dan food loss). GARANGASEM diimplementasikan melalui tiga langkah yaitu pertama, Habiskan Isi Piringmu, ke dua Stop Buang Pangan, dan ke tiga Yuk Berbagi Pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan.

GARANGASEM menyasar pengelolaan makan mulai dari rumah tangga, hotel, kantor, sekolah, kampus, rumah makan dan katering, hingga pasar tradisional/modern, dan bertujuan mengurangi sisa sampah pangan.

Melalui program ini diharapkan dapat mencegah krisis pangan dan mengurangi efek gas rumah kaca.

"Secara tidak langsung ini juga berperan dalam pencegahan inflasi serta penanggulangan kemiskinan atau stunting," kata Mbak Ita, sapaan akrab wali kota Semarang.

Sementara itu, peringatan IDAFLW ini ditetapkan FAO sejak tahun 2020. Di Indonesia sejak dibentuknya NFA maka mulai tahun 2022, Badan Pangan Nasional secara kontinu melaksanakan peringatan IDAFLW setiap tanggal 29 September.

Pada peringatan IDAFLW Tahun 2024 ini, Bapanas mengangkat tema "Stop Boros Pangan. Demi Kita. Demi Bumi".

"Apresiasi juga kami haturkan kepada para kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen dan inisiasi-inisiasi di wilayahnya masing-masing baik melalui penerbitan kebijakan daerah berupa instruksi maupun surat edaran, dukungan alokasi dana APBD, sosialisasi/promosi dan aksi penyelamatan pangan bekerja sama dengan para pihak untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.

Raffi Ahmad ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pembawa acara hits sekaligus pengusaha itu masuk di kepengurusan Kadin 2024-2029 yang dipimpin Anindya Bakrie.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan Pak Boby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," ucap Raffi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikcom.

Ia menuturkan pengusaha siap bersinergi dengan pemerintah. Raffi pun percaya sinergi pengusaha dengan pemerintah akan semakin baik setelah Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik.

"Jadi memang sama-sama kita bersinergi untuk seluruh pengusaha, Kadin ini bersinergi dengan pemerintahan. Insya Allah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik pasti sinergi kita juga akan lebih baik, mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan terbaik," ujarnya.

"Pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik," imbuh Raffi.

Raffi baru akan menyusun programnya di Kadin secara rinci usai pergantian pemerintahan.

Lantas seperti apa kiprah Raffi dalam dunia bisnis sehingga dipercaya masuk dalam kepengurusan Kadin?

Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui melebarkan sayap di bidang bisnis, mulai dari kosmetik, baju, kuliner, dan masih banyak lagi. Berikut daftar gurita bisnis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

RANS Entertainment merupakan media hiburan yang fokus pada platform media sosial, agensi digital, aktivitas komunitas, event offline, serta kerja sama branding dengan berbagai kalangan.

Didirikan pada 2015, bisnis RANS Entertainment meliputi RANS Music, PowerRANSgers, RA Pictures, RANS Animation Studio, RANS Zoo, hingga RANS E-Sports.

Tahun lalu, Raffi mengumumkan empat unit usaha baru di bidang food and beverage (F&B) alias bisnis kuliner.

Sejumlah bisnis kuliner yang digaet mulai dari Haraguchi Kei, restoran karage otentik asli Jepang yang gerai pertamanya ada Gandaria City Jakarta, Ikkudo Ichi yang menjual ramen dan Warung Leko, The Hive Kitchen yang dikenal dengan produk Kebab Queen, hingga restoran dari Gunawarman Group.

Tak hanya restoran, Raffi juga menginvestasikan uangnya ke warung makan kaki lima seperti Rojo Sambel. Raffi mengaku sangat ingin mengembangkan UMKM Tanah Air.

Raffi juga memiliki beberapa aset signifikan. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) atau Emtek membeli 17 persen saham Rans Entertainment milik artis Raffi Ahmad. Transaksi tersebut diperkirakan menelan biaya hingga Rp248 miliar.

"Rencana investasi yang akan dilakukan oleh PT Indonesia Entertainment Grup akan dilakukan melalui penyetoran untuk penerbitan saham baru pada Rans Entertainment sebesar Rp248 miliar," terang Corporate Secretary Emtek Titi Maria Rusli dalam keterbukaan informasi beberapa waktu lalu.

Titi menjelaskan Emtek akan berkolaborasi dalam jangka panjang untuk bidang konten, event, dan berbagai acara hiburan lainnya.

Raffi mengungkapkan rencananya merambah bisnis properti. Perusahaannya akan membangun apartemen di dekat lokasi kediaman Raffi, di kawasan Andara, Depok, Jawa Barat.

Bisnis properti tersebut menggandeng pengembang apartemen mewah di kawasan Kemang, Asiana Group.

Melalui RANS E-Sport, Raffi mengakuisisi tim e-sport pada beberapa platform game, seperti Mobile Legends, Free Fire, dan Call of Duty.

Tak hanya e-sport, bisnis Raffi juga merambah olahraga darat, yakni sepak bola. RANS Cilegon FC merupakan klub sepak bola Indonesia yang berasal dari Cilegon, Banten. Klub sepak bola ini berdiri pada 31 Maret 2021.

Raffi juga merambah ke klub bola basket. RANS PIK Basketball didirikan pada 2021 olehnya bersama Rudy Salim dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Lini bisnis Raffi lainnya juga berada di sektor kecantikan. RANS Beauty diluncurkan pada Oktober 2021 melalui kanal YouTube RANS Entertainment.

Raffi menggandeng Founder Jakarta Vapor Shop (JVS) Budiyanto untuk membangun PT. idPods Kreasi Indonesia.

Dengan membangun perusahaan ini, ia berkomitmen mendukung produk karya anak bangsa agar semakin berkembang dan memajukan ekonomi Indonesia.

Raffi juga diketahui membangun bisnis di Bali. Ia bersama Nagita membangun beach club yang bertajuk Mari Beach Club Bali yang resmi dibuka Maret 2022 silam.

Obat pahit itu bernama 'Bersih-bersih BUMN'. Lewat inisiatif program tersebut, Kementerian BUMN mendeklarasikan perang besar melawan korupsi yang menggerogoti perusahaan-perusahaan pelat merah.

Program 'bersih-bersih' ini digagas di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan jadi pilar penting dari visi besar transformasi dan pembenahan BUMN menjadi lebih ramping, efisien dan kompetitif, sesuai arahan Presiden.

Lewat Bersih-bersih BUMN, semua pihak didorong berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di perusahaan pelat merah.

Hal ini juga mengindikasikan perubahan paradigma di tubuh BUMN.

Jika dulu korupsi dianggap aib yang harus ditutupi, kini praktik korupsi di pelat merah diekspose untuk kemudian diberantas. Dengan cara ini, keuangan negara bisa diselamatkan. Kinerja BUMN yang merugi akibat korupsi juga dapat kembali sehat dan mencatatkan pertumbuhan.

Program Bersih-bersih BUMN sekaligus wujud komitmen Kementerian BUMN memberantas korupsi, agar BUMN semakin memberikan manfaat besar kepada masyarakat Indonesia.

Catatan CNNIndonesia.com, dugaan korupsi BUMN pertama kali dilaporkan pada November 2019 atau hanya satu bulan setelah pelantikan Kabinet Indonesia Maju.

Kala itu, Menteri BUMN Erick Thohir mendatangi langsung Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melaporkan indikasi kecurangan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) setelah melihat laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan.

Kasus korupsi ini terungkap setelah Jiwasraya gagal membayarkan polis yang dimiliki oleh para nasabah investasi Saving Plan sebesar Rp12,4 triliun.

Laporan itu kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Hasil penyelidikan tidak main-main, Kejagung didapati nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp16,8 triliun.

Dalam kasus ini, Kejagung selanjutnya menetapkan total enam orang sebagai tersangka. Sementara itu, Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung berhasil merampas aset milik para koruptor Jiwasraya sebesar Rp3,1 triliun untuk kembali diserahkan kepada BUMN.

Sukses melaporkan Jiwasraya, program Bersih-bersih BUMN berlanjut dengan pengaduan praktik korupsi pada PT Asabri (Persero) selaku pengelola dana asuransi PNS, TNI dan Polri yang berada di bawah Kementerian Pertahanan ke Kejagung pada akhir 2020.

Dalam kasus ini, Kejagung menyebut nilai total kerugian keuangan negara mencapai Rp22,7 triliun yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi pada periode 2012-2019.

Setidaknya, 12 orang ditetapkan sebagai pelaku dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan dalam kasus ini. Sementara itu total aset yang berhasil disita penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mencapai Rp16,2 triliun.

Perang besar BUMN melawan korupsi tak berhenti, bahkan ketika Indonesia dihantam Pandemi Covid-19. Pada 2021, giliran kasus korupsi yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dilaporkan ke Kejagung.

Kasus korupsi itu berkaitan dengan proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp8,8 triliun dengan total lima orang tersangka.Setelah tiga kasus tersebut, Kejagung juga semakin gencar mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di sejumlah perusahaan pelat merah.

Salah satu kasus korupsi besar itu merupakan kasus PT Timah Tbk yang mencapai Rp300,003 triliun dengan total 23 orang tersangka mulai dari eks Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis.

Selain itu, Kejagung mengungkap kasus korupsi proyek pembangunan jalan Tol MBZ dengan nilai kerugian Rp2,5 triliun yang dilakukan oleh enam orang pelaku. Kemudian kasus korupsi pada PT Antam Tbk, yang saat ini masih berjalan penyidikannya, dengan nilai kerugian Rp1 triliun dan sebelas orang tersangka.

Perang besar melawan praktik korupsi ini juga mendapat dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah melakukan penyidikan kasus korupsi yang terjadi pada sejumlah perusahaan pelat merah seperti PT Taspen (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dan PT Telkom Tbk.

Upaya-upaya pembenahan termasuk melalui program Bersih-bersih BUMN, membuahkan hasil positif. Pada Oktober 2023, berdasarkan rilis yang diterbitkan di situs Kementerian BUMN, dalam empat tahun terakhir ini Laba Bersih BUMN terus tumbuh.

Pada Semester-I 2023, laba bersih BUMN mencapai Rp 183,9 triliun, naik 12,9% dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sebelumnya, kinerja laba bersih BUMN pun terus tumbuh. Pada tahun 2022, laba mencapai Rp 309 triliun atau naik 147,8% dari 2021. Capaian tersebut merupakan capaian tertinggi di sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022.

Pada tahun 2019, laba bersih BUMN sebesar Rp 124,99 triliun. Satu-satunya penurunan terjadi pada 2020 ketika laba bersih BUMN hanya sebesar Rp12,29 triliun. Namun, penurunan itu lebih disebabkan faktor Pandemi Covid-19.

Tahun 2021, BUMN kembali bangkit seiring dengan mulai bangkitnya perekonomian Indonesia sehingga mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 124,71 triliun.

Laba bersih tersebut bersumber dari peningkatan Pendapatan Usaha BUMN paruh pertama tahun 2023 (1H-23) sebesar Rp 1.389 triliun atau naik 2,2% dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Pendapatan BUMN ini memang terus tumbuh. Sebelumnya, sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 2.292 triliun, lalu tumbuh menjadi Rp 2.916 triliun pada tahun 2022, atau naik 27,2% yoy.

Kontribusi BUMN terhadap perekonomian ikut menunjukkan tren peningkatan. Salah satunya tercermin dari Belanja Modal (capex) BUMN pada paruh pertama 2023 sebesar Rp 118,6 triliun atau naik 47,3% dibandingkan Semester-I 2022 yang mencapai Rp 80,55 triliun.

BUMN pun menunjukkan pertumbuhan aset dari Rp 8.978 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 9.789 triliun pada tahun 2022. Untuk menjaga agar kinerja terus meningkat, Kementerian BUMN melanjutkan program 'Bersih-bersih BUMN', termasuk pada anak perusahaan BUMN.

Kementerian BUMN juga bekerjasama dengan Jaksa Agung dan BPKP untuk terus melanjutkan program bersih-bersih. Bahkan, bukan hanya di 4 Dapen (Dana Pensiun) yang sempat terindikasikan ada kerugian negara Rp300 miliar, tapi juga aksi bersih-bersih berlanjut ke 7 Dapen lainnya.

Kementerian BUMN juga telah membentuk tim khusus yang menyertakan Wakil Menteri BUMN, Sekretaris Kementerian BUMN, dan Deputi Bidang Hukum Kementerian BUMN untuk meneliti ulang adanya indikasi kecurangan terhadap dana pensiun yang dikelola oleh BUMN.

Pada Oktober 2023, hasil koordinasi Kementerian BUMN dengan BPKP dan Kejaksaan Agung menghasilkan angka 70 persen dari 48 Dana Pensiun yang dikelola BUMN dalam kondisi sakit.

Setelah berkoordinasi dengan Jaksa Agung, kedua pihak bersepakat untuk menindaklanjuti ke BPKP untuk memastikan angka-angka tersebut.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan jajaran Korps Adhyaksa berkomitmen dan mendukung penuh program 'bersih-bersih' BUMN. Ia menjelaskan dukungan itu tidak sekadar pembenahan BUMN dari segi bisnis, melainkan juga aspek hukum melalui langkah preventif hingga represif yang menjadi bagian BUMN.

"Program bersih-bersih BUMN ini sangat kami dukung, untuk menghindari dan mengatasi dampak terjadinya fraud yang berujung terjadinya tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN karena akan sangat berdampak bagi tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional," ujar Jaksa Agung beberapa waktu lalu.

Burhanuddin mengatakan pengungkapan kasus korupsi di BUMN itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan agar perusahaan pelat merah dapat kembali ke tujuan awalnya: memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Ia juga memastikan penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN dilakukan dengan penuh kehati-hatian, terutama dalam menetapkan kerugian keuangan yang disebabkan tindakan korupsi. Di sisi lain, Burhanuddin menegaskan optimalisasi asset recovery menjadi fokus utama pihaknya untuk menyelamatkan dan memulihkan kerugian negara.

Burhanuddin juga berharap kolaborasi yang telah terjalin antara Kementerian BUMN, BPKP, dan Kejaksaan lewat program 'bersih-bersih' ini dapat terus berjalan dan semakin ditingkatkan.

"Komitmen Kejaksaan RI untuk turut mengawal program bersih-bersih BUMN, agar terwujud BUMN yang modern, andal, sebagai tulang punggung pembangunan nasional menyongsong Indonesia Emas 2045. Mewujudkan BUMN yang bersih dari korupsi adalah pekerjaan besar bagi kita semua yang akan bermanfaat tidak hanya hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang," tegasnya.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, Bersih-bersih BUMN yang digalakkan Menteri Erick sangat membantu karena dalam menciptakan good and clean corporate governance.

"Jadi kita mengharapkan ke depan program itu akan terus berlangsung supaya apa, karena kalau BUMN kita sehat maka ekonomi kita juga kuat," ujarnya.

Harli pun mendengungkan lagi sikap Kejagung yang terbuka berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, termasuk dengan kementerian lain yang mengambil langkah serupa.

"Jadi kita terbuka berkolaborasi dengan siapa saja, demi perbaikan tata kelola khususnya terkait BUMN untuk semakin baik dan bersih," kata Harli. 

"Kemarin dari Kemenkeu kan sudah ada juga inisiatif serupa, dan itu perkaranya sudah kita serahkan ke KPK. Semua dengan siapa saja, dengan kementerian lembaga yang mau berkolaborasi mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu kita pasti akan dorong. Karena itu sangat penting," ujarnya lagi.

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, di masa depan Kementerian BUMN masih sangat perlu melakukan bersih-bersih di internalnya.

Baginya, ada beberapa BUMN yang harusnya bisa lebih dibersihkan.

"Terutama yang terkait dengan perkara-perkara lama, terkait dengan kasus-kasus lama," kata Boyamin kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/9).

Dia berkata lewat pembersihan yang lebih kencang ke depannya, keuangan negara yang diselamatkan diharapkan bisa lebih besar. Selain itu, efisiensi dan efektivitas BUMN bisa lebih maksimal sehingga bisa bersaing kompetitif dengan perusahaan.

Boyamin mengatakan langkah Kementerian BUMN ini juga dapat ditiru oleh kementerian/lembaga negara lainnya.

Baginya, kunci utama melakukan 'bersih-bersih' kelembagaan adalah menghindari konflik kepentingan. Jika ini dijalankan, institusi tersebut akan makin baik dan profesional.

"Jangan kemudian menteri atau kekuasaan itu kemudian berkeinginan untuk menguasai dari bisnisnya kementerian atau lembaga tersebut ya," kata dia.

Bersih-bersih perusahaan plat merah ini, kata Boyamin, bisa ditiru oleh Kementerian ESDM. Menurut dia masih banyak persoalan dan sengkarut mengenai tambang ilegal yang harus dibenahi.

Boyamin turut menyoroti terkait kasus korupsi pegawai Kementerian Keuangan Rafael Alun yang terjadi di Kementerian Keuangan belakangan ini. Baginya, Kemenkeu juga bisa untuk melakukan bersih-bersih terhadap pegawainya yang sudah diberi gaji tinggi namun tetap korupsi.

"Dan itu yang perlu banyak pembenahan, dulu bahkan Pak Mahfud itu kan pernah mengatakan Rp300 triliun yang hilang dari sisi pendapatan ini, pajak maupun biaya cukai. Nah itu yang banyak hal yang harus dibenahi dan itu misalnya juga perlu masih banyak orang yang menghindari cukai rokok misalnya," kata dia.

Dukungan terhadap program 'bersih-bersih' BUMN tersebut juga datang dari lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebut sektor usaha/bisnis merupakan salah satu sektor krusial yang menjadi fokus KPK lantaran tingginya potensi keterlibatan pelaku dalam terjadinya tindak pidana korupsi.

Tak hanya sebatas penindakan, Tessa mengatakan KPK turut mengedepankan upaya preventif, salah satunya lewat pembentukan Direktorat Anti-Korupsi Badan Usaha (AKBU) guna mencegah korupsi khususnya pada BUMN/BUMD. Kendati demikian, kata dia, keberhasilan pencegahan korupsi pada sektor usaha itu sangat membutuhkan komitmen dan kebijakan dari Kementerian BUMN.

"Oleh karenanya, KPK mendukung berbagai inisiasi dan program pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian BUMN. KPK tentunya terbuka berkolaborasi untuk melakukan "bersih-bersih" tersebut," kata Tessa kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/9).

Ia pun berharap inisiasi yang telah berjalan selama ini dapat terus dilanjutkan pada pemerintahan yang akan datang. KPK juga mendorong agar Kementerian/Lembaga lainnya untuk ikut mengambil langkah serupa guna mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia.

"KPK mendorong komitmen baik ini untuk terus dilanjutkan dan dikembangkan agar bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia yang bersih dari korupsi," tegasnya.