Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menyiapkan badan baru yang bisa kebal dari sentuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rencana pembentukan ini disampaikan oleh bagian dari inisiator badan tersebut, yakni Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Ferry Latuhihin. Ia menegaskan nama entitas baru itu adalah Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK).

"Kalau BP3I tidak ada urusan dengan uang, tak boleh mereka running uang, mereka pure regulator. Jadi, tidak bisa ditegur KPK karena pure regulator, tak ada hengki pengki. Gak, gak bisa (diaudit BPK)," tuturnya selepas Indonesia Energy Forum 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

"BP3I adalah badan regulator tidak pegang uang, yang pegang uang adalah (supervisor) SPV-nya, tapi juga bukan uang negara. Uang swasta. Siapa yang akan pegang, kalau SPV sih banyak yang bilang saya, tapi saya gak tahu," ungkap Ferry.

Ferry yakin betul peluncuran badan ini akan segera dilakukan usai pelantikan Prabowo pada Oktober 2024 mendatang. Prinsipnya badan ini seperti Indonesian Investment Authority (INA) selaku sovereign wealth fund.

Ia menegaskan Indonesia sudah mesti beralih ke ekonomi hijau, salah satunya dengan membentuk BP3I-TNK. Ferry melihat Indonesia sulit bersaing di sektor manufaktur hingga tekstil, apalagi mengalahkan China.

"Ini (SPV atau special mission vehicle/SMV) merupakan bagian dari BP3I, SPV ini operator. Banyak perusahaan besar buka carbon office, tapi tidak jelas mereka tanam apa? Cuma tanam 2 pohon jambu dibilang carbon office, kan lucu, padahal perusahaan besar," jelas Ferry.

"Kalau serius, masuk ke sini, kita yang akan jamin you punya aset berupa karbon. SPV ini akan diawasi oleh badan (BP3I-TNK), nanti ada ex-officio dari orang badan menjadi komisaris di SPV ini," sambungnya.

Tim dari presiden terpilih 2024-2029 itu mengaku sudah menyiapkan nama khusus untuk SPV atau SMV dari BP3I-TNK. Ferry memberi nama PT Sarana Pembangunan Ekonomi Hijau.

Di lain sisi, ia menyebut sudah ada kandidat kuat siapa yang akan memimpin badan tersebut. Ia adalah Dewan Pakar TKN Laode Masihu Kamaluddin.

"Iya (regulasi sudah siap), ini peraturan pemerintah (PP) akan diketuk palu untuk berdirinya badan ini. Tapi ya mungkin setelah Pak Prabowo dilantik baru badan ini diketuk palu," jelasnya.

"Kalau (ketua/kepala) BP3I itu Profesor Laode kan beliau ketuanya, saya anggotanya. Bukan (sudah resmi ditunjuk), artinya sekarang di tangan Prof Laode, nanti kalau badan ini diresmikan pasti Prof Laode jadi ketuanya," tambah Ferry.

Sedangkan struktur kepengurusan BP3I-TNK dipastikan bakal diisi kalangan profesional. Ferry menegaskan jajaran pengurus regulator ini tidak untuk relawan, simpatisan, atau politikus.

"Oh enggak (tidak diisi relawan/timses), kalau ini harus profesional. Ini semuanya profesional. Kalau relawan mungkin mau komisaris di mana-mana, BUMN, boleh, tapi ini badan pure profesional," tegas Ferry.

"Itu (BP3I-TNK) gak ada hengki pengki dengan KPK dan BPK, karena ini badan basically uangnya bukan uang negara," tandasnya.

Catatan Redaksi: Judul artikel diubah pada Selasa (10/9) pukul 15.45. WIB.

Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengatakan sampai saat ini Marimutu Sinivasan sebagai obligor tidak menunjukkan iktikad baik untuk melunasi utang kepada negara. Karenanya, upaya pencegahan yang dilakukan petugas imigrasi sangat diapresiasi.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan Marimutu Sinivasan merupakan salah satu dari 22 obligor atau debitur BLBI yang ia tangani. Total utang Bos Texmaco itu mencapai Rp8 triliun dan pembayaran baru dilakukan satu kali sebesar Rp1 miliar.

"Selama periode penanganan oleh Satgas BLBI sejak Juni 2021 sampai saat ini, Marimutu tidak menunjukkan iktikad baik untuk melakukan pembayaran atas utangnya. Tercatat hanya satu kali pembayaran sebesar Rp1 miliar dilakukan oleh PT Asia Pacific Fibers, Tbk, anak perusahaan Grup Texmaco," kata Rionald dalam keterangan resmi, Selasa (10/9).

Rionald merinci Marimutu tercatat sebagai debitur terkait utang Grup Texmaco, dengan outstanding sebesar US$3,91 miliar dan Rp31,69 triliun (belum termasuk BIAD 10 persen), dan sebagai obligor dengan nilai utang sebesar Rp790,557 miliar (belum termasuk BIAD 10 persen).

"Oleh karena itu, Satgas BLBI melakukan upaya-upaya pengembalian hak tagih negara dalam bentuk penyitaan aset yang dimiliki Marimutu, dengan estimasi nilai aset sebesar lebih dari Rp6,044 triliun," ujar Rionald.

Selain penyitaan, upaya lain yang telah dilakukan Satgas demi mengembalikan uang negara adalah, melelang jaminan atau harta kekayaan lain Marimutu ataupun Grup Texmaco dan memproses pembayaran kompensasi pailit terkait aset-aset, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjualan sisa material bongkaran eks pabrik PT Wastra Indah di Kota Batu dengan pokok lelang sebesar Rp1,26 miliar;

2. Penjualan sisa material bongkaran eks pabrik PT Perkasa Heavyndo Engineering di Kabupaten Subang dengan pokok lelang sebesar Rp361,724 juta;

3. Menerima pembayaran konsinyasi jalan tol Batang-Semarang (atas SHGB 12/Nolokerto) sebesar Rp429,73 juta;

4. Menerima pembayaran oleh Tim Kurator PT Texmaco Jaya berupa: penjualan barang jaminan (budel pailit) di Kabupaten Karawang sebesar Rp5,11 miliar dan penjualan barang jaminan (budel pailit) di Kabupaten Pemalang sebesar Rp2,33 miliar;

5. menerima kompensasi pembayaran atas pembangunan SUTET di Desa Loji Sukabumi oleh PT PLN (Persero) (di atas lokasi barang jaminan Grup Texmaco) sebesar Rp900,36 juta;

6. Menerima angsuran pembayaran yang dilakukan oleh PT Asia Pacific Fiber, Tbk. sebesar Rp1 miliar;

7. penjualan secara lelang atas 12 SHM barang jaminan Grup Texmaco di Kelurahan Kiarapayung, Kabupaten Karawang sebesar Rp23,44 miliar.

"Untuk tahapan berikutnya, Satgas BLBI akan terus melakukan penyitaan dan penjualan atas aset Marimutu yang tersebar di seluruh Indonesia, demi memulihkan hak Negara dari kasus BLBI," tegas Rionald.

Sebelumnya, petugas imigrasi berhasil mencegat Marimutu Sinivasan yang berupaya kabur ke Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, pada tanggal 8 September 2024. Berdasarkan KMK Nomor 107/KN.6/2024 tanggal 3 Juni 2024, pencegahan Marimutu ke luar negeri efektif diberlakukan.

Pencegahan ini merupakan salah satu upaya pembatasan keperdataan sesuai PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Boeing bakal menaikkan gaji karyawan sebesar 25 persen dan menambah armada pesawat baru.

Kebijakan itu mereka ambil setelah mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja yang mewakili lebih dari 32 ribu buruh perusahaan di wilayah Barat Laut Pasifik AS.

Kebijakan ini mereka ambil demi mencegah terjadinya mogok kerja yang rencananya terjadi mulai 13 September 2024.

Mengutip Reuters, kebijakan ini merupakan keberhasilan penting bagi CEO baru Boeing, Kelly Ortberg, yang mulai menjabat bulan lalu dengan mandat untuk memperbaiki kualitas di perusahaan pembuat pesawat tersebut.

Kesepakatan kerja penuh pertama dalam 16 tahun ini juga akan mencakup manfaat pensiun yang lebih baik dan memberikan serikat pekerja lebih banyak pengaruh dalam sistem produksi terkait keselamatan dan kualitas.

Serikat pekerja menyebutnya sebagai kontrak terbaik yang pernah mereka negosiasikan dan menggambarkan pekerja serikat sebagai komitmen untuk membangun pesawat berkualitas.

Boeing sedang menghadapi krisis kualitas dan  pengawasan dari regulator serta pelanggan, setelah sebuah penutup pintu pada jet MAX baru yang hampir copot saat terbang di Alaska Air pada Januari.

Pekerja Boeing bisa menolak kesepakatan ini jika mendapat dukungan kurang dari mayoritas. Sehingga mogok kerja mungkin terjadi jika dua pertiga mendukung penghentian kerja dalam pemungutan suara kedua.

Boeing dan pesaingnya, Airbus, sedang berada di tahap awal merancang strategi untuk pengganti model satu lorong terlaris mereka yang diperkirakan akan memasuki layanan pada akhir 2030-an.

Keputusan Boeing untuk berkomitmen lebih awal ke pusat pembuatan pesawat utama mereka di Barat Laut untuk model-model baru bertentangan dengan upaya sebelumnya untuk bersaing di lokasi-lokasi berbeda, yang telah membuat IAM merasa tidak puas.

"Ini akan selaras dengan model-model unggulan kami yang lain, artinya keamanan pekerjaan untuk generasi yang akan datang," kata CEO Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, dalam pesan kepada karyawan.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut bakal membentuk 3 badan baru lagi setelah Badan Gizi Nasional.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Ferry Latuhihin menegaskan Prabowo butuh 4 badan anyar. Salah satunya sudah direalisasikan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

"Kan ada 4 badan baru yang (akan) dikeluarkan (dibentuk Prabowo)," kata Ferry usai Indonesia Energy Forum 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Setelah Badan Gizi Nasional, Prabowo akan membentuk Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK). Ferry yakin betul peluncuran badan ini akan segera dilakukan usai pelantikan Prabowo.

Ia menegaskan BP3I-TNK bakal diatur dalam peraturan pemerintah (PP). Bahkan, Ferry mengklaim sudah ada kandidat kuat siapa kepala atau ketua badan tersebut.

"(Selanjutnya) mungkin Badan Penerimaan Negara. Satu lagi, mungkin badan yang berurusan dengan Bulog, dengan pangan, saya gak (kurang) tahu," jelasnya.

Ferry menegaskan Indonesia sudah harus beralih ke ekonomi hijau, salah satunya dengan membentuk BP3I-TNK. Ia melihat Indonesia sulit bersaing di sektor manufaktur hingga tekstil, apalagi mengalahkan China.

Tim Prabowo itu menyebut badan ini bakal menjadi 'mainan' baru. Mereka nanti akan mengelola uang dari pihak swasta, termasuk asing.

"Saya membentuk, bukan saya, sama teman-teman. Walaupun orang bilang 'this is your baby', tapi kita bekerja berkelompok untuk menggolkan BP3I-TNK, termasuk green fund," tutur Ferry.

"Green fund ini sudah banyak sekali asing yang mendekati saya pribadi dan teman-teman untuk ikutan chip in di proyek-proyek yang available untuk kita bangun," tandasnya.

Casio, merek legendaris dalam industri jam tangan global, merayakan ulang tahun ke-50 yang sarat dengan momen-momen bersejarah melalui acara media gathering eksklusif yang digelar di Jakarta, Kamis (5/9) lalu.

Dalam merayakan setengah abad perjalanan inovasi dan keandalan, Casio bukan hanya mengenang pencapaian masa lalu, tetapi juga memperlihatkan komitmennya untuk terus berinovasi dalam menghadirkan teknologi jam tangan yang unggul dan fungsional.

Perjalanan Casio dimulai pada 1974 dengan peluncuran Casiotron, jam tangan digital pertama yang mengubah wajah industri saat itu. Casiotron menjadi sebuah terobosan dalam dunia jam tangan dan telah menjadi simbol inovasi yang terus digunakan hingga hari ini.

Memanfaatkan teknologi digital yang dikembangkan dari bisnis kalkulator Casio, Casiotron mampu menampilkan waktu, bulan, tanggal, dan hari dalam seminggu dengan fungsi kalender yang secara otomatis menyesuaikan panjang bulan. Terobosan revolusioner ini menghilangkan pengaturan kalender manual setiap bulan, menjadikan Casiotron pionir dalam industri jam tangan digital.

Acara perayaan ulang tahun ini menjadi ajang kilas balik Casio. Para undangan berkesempatan untuk melihat kembali sejarah panjang dan berbagai model ikonik jam tangan Casio yang telah menjadi ikon di industri jam tangan, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Casio terus beradaptasi dan berinovasi dari waktu ke waktu.

Salah satu daya tarik utama dari acara ini adalah peluncuran koleksi edisi spesial ulang tahun ke-50, yang mencerminkan perpaduan sempurna warisan desain klasik dengan teknologi modern yang menjadi ciri khas Casio.

Selain merayakan masa lalu, CASIO juga memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan model-model terbaru yang akan segera diluncurkan, khususnya G-Shock yang ketangguhan, kecanggihan, dan keandalannya sudah diakui dunia. Jam tangan G-Shock terbaru, yakni GM-2110, GA-010, dan GD-010 serta berbagai model ikonis lainnya akan diperkenalkan secara resmi kepada publik.

Setiap model seri teranyar G-Shock ini dirancang dengan mengedepankan inovasi, daya tahan, dan desain modern, menegaskan komitmen Casio untuk tetap menjadi pemimpin dalam industri jam tangan.

Dalam media gathering perayaan 50 tahun ini turut hadir sosok-sosok penting di balik kesuksesan Casio, seperti Tetsuro Ono, selaku Executive Officer Casio. Tak ketinggalan sosok legendaris 'father of G-Shock', Kikuo Ibe juga hadir bersama Shinji Saito yang merupakan tim dari research and development Casio.

Tetsuro Ono dalam sambutannya menyampaikan pandangan mendalam tentang perjalanan panjang Casio serta visi perusahaan untuk terus berinovasi di masa depan. Kemudian Kikuo Ibe, dengan pengalamannya yang luas dalam pengembangan produk bersama Shinji Saito, memberikan wawasan tentang bagaimana Casio merancang jam tangan yang tidak hanya fungsional tetapi juga penuh dengan nilai-nilai ketahanan dan keandalan.

Acara ini makin meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh ternama Indonesia, seperti Grace Tahir, Leonard Theosabrata, dan Hadi Ismanto. Kehadiran mereka memberikan eksklusivitas dan mencerminkan dukungan kuat terhadap inovasi dan desain jam tangan Casio yang telah menjadi bagian dari gaya hidup modern.Dengan perayaan ini, Casio tidak hanya merayakan kesuksesan masa lalu, tetapi juga membuka lembaran baru untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan semangat yang sama seperti 50 tahun terakhir dalam menetapkan standar industri jam tangan, Casio siap untuk melanjutkan perjalanannya dengan penuh inovasi dan kreativitas tanpa henti.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi bisa di bawah 5 persen jika pajak pertambahan nilai (PPN) dinaikkan dari 11 persen menjadi 12 persen di tahun depan.

Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto mengatakan kenaikan PPN akan semakin menekan daya beli hingga konsumsi kelas menengah.

"Kalau pelaksanaannya (PPN naik jadi 12 persen) dilakukan pakai kacamata kuda, tanpa melihat realitas ekonomi yang sedang turun ini, ya kita mungkin akan mulai berbicara pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen tahun depan," katanya dalam Diskusi Publik INDEF "Kelas Menengah Turun Kelas", Senin (9/9).

Eko mengatakan PPN belum naik jadi 12 persen saja, konsumsi rumah tangga sudah menurun. Sebelum pandemi covid-19, konsumsi rumah tangga minimal tumbuh 5 persen secara kuartalan (quarter to quarter/qtq), tetapi pasca covid-19 pertumbuhan konsumsi hanya 4,9 persen.

Meski, hanya turun 0,1 persen, Eko mengatakan tren ini harusnya menjadi alarm bagi pemerintah.

"Kenapa demikian, karena 50 persen lebih bahkan hampir 60 persen, bicara pertumbuhan ekonomi sebenarnya bicara konsumsi. Kalau kita lihat konsumsi ini sudah cukup berbahaya," katanya.

PPN yang saat ini sebesar 11 persen akan naik jadi 12 persen mulai tahun depan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam Pasal 7 beleid tersebut ditetapkan tarif PPN sebesar 11 persen berlaku 1 April 2022 dari sebelumnya 10 persen. Kemudian naik lagi 1 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan.

"Tarif PPN yaitu sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025," tulis Pasal 7 ayat 2 UU tersebut.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akhirnya membuka lebar keran ekspor pasir laut.

Pembukaan keran ekspor itu ia tuangkan dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor' dan 'Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan penerbitan peraturan menteri perdagangan soal ekspor pasir laut itu dilaksanakan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Penerbitan aturan itu juga dilakukan untuk menindaklanjuti usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai instansi pembina atas pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Meski demikian, Isy menekankan ekspor pasir laut tak akan dilakukan secara serampangan. Izin ekspor akan diberikan Kementerian Perdagangan setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,"katanya dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta Senin (9/9) kemarin.

Isy meyakini tujuan pengaturan ekspor pasir laut ini sejalan dengan PP Nomor 26 Tahun 2023. Menurutnya, pengaturan dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut.

Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Jenis pasir laut yang boleh diekspor diatur dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Spesifikasi Pasir Hasil Sedimentasi di Laut untuk Ekspor.

Untuk dapat mengekspor pasir laut dimaksud, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi berdasarkan Permendag Nomor 21 Tahun 2024. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan terdapat Laporan Surveyor (LS).

Izin ekspor laut sebenarnya sudah dilarang pemerintah sejak 20 tahun lalu oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. Larangan diberlakukan untuk mengurangi dampak buruk eksploitasi pasir laut bagi lingkungan.

Namun, kebijakan itu diubah oleh Jokowi. Melalui PP Nomor 26 Tahun 2023, Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir laut

Kebijakan ini pun menimbulkan banyak penolakan terutama dari organisasi lingkungan, seperti Greenpeace, Walhi, mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti, hingga para nelayan sendiri.

Greenpeace dan Walhi dengan tegas menolak ikut terlibat dalam kajian PP tersebut dan meminta Jokowi mencabut aturan itu. Bahkan keduanya mengancam bakal menggugat PP tersebut jika tetap dijalankan.

Berikut fakta-fakta seputar aturan ekspor pasir laut di Indonesia:

Megawati pada masa pemerintahannya membatasi eksploitasi pasir laut melalui Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Beberapa ketentuan yang ditetapkan Megawati pada aturan ini adalah ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

Lalu, pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelum Megawati melarang ekspor pasir laut pada masa itu, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut ke Singapura.

Mengutip Reuters, Indonesia pertama kali melarang ekspor pasir laut pada 2003. Larangan ekspor itu dipertegas pada 2007 silam sebagai bentuk perlawanan aksi pengiriman pasir secara ilegal ke Negeri Singa.

"Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan, dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara 1997 hingga 2002," tulis laporan tersebut.

Sedangkan menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, Negeri Singa adalah importir pasir laut terbesar di dunia. Bahkan, Singapura mengimpor 517 juta ton pasir laut dari para negara tetangganya, termasuk Malaysia, dalam dua dekade lamanya.

Presiden Jokowi membuka kembali keran ekspor pasir laut melalui PP 26/2023.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

Keputusan Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut mendapat kritikan dari berbagai pihak. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Jokowi membatalkan keputusannya.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susidalam akun twitter resminya, Senin (29/5).

Ada juga anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Slamet yang menilai isi dari PP tersebut agak ganjil. Pasalnya, PP tersebut seharusnya membahas pengelolaan hasil sedimentasi laut. Ia curiga pengaturan soal ekspor pasir laut ini ditunggangi pihak yang selama ini melakukan ekspor secara ilegal.

"Penyisipan Pasal mengenai pemanfaatan pasir laut, termasuk mengatur secara teknis mekanisme jual belinya, akan membuka prasangka publik bahwa adanya orang-orang yang mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan ini agar melegalkan aktivitas mereka yang selama ini dilakukan secara ilegal," ucap Slamet kepada CNNIndonesia.com.

Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Yorga Permana menilai kurangnya lapangan kerja di sektor formal menjadi penyebab menurunnya jumlah kelas menengah.

Ia mengatakan banyak pekerja di sektor formal yang beralih ke sektor informal, terutama pasca pandemi covid-19. Kemudian banyak juga angkatan kerja baru yang langsung masuk ke sektor informal karena minimnya pekerjaan di sektor formal.

Padahal, sektor informal cenderung tidak layak karena tak mendapatkan pendapatan yang memadai dan tak memiliki jaminan sosial.

"Saya percaya bahwa middle class (kelas menengah) yang bertumbuh tidak bisa hadir, tidak bisa ada terus, tanpa adanya akses pada pekerjaan yang baik dan stabil. Inilah yang membuat pekerjaan yang layak semakin mendesak untuk kelas menengah karena ini yang bisa membuat mereka stabil dan tidak turun kelas," katanya dalam Diskusi Publik INDEF "Kelas Menengah Turun Kelas", Senin (9/9).

Yorga mengatakan penurunan jumlah pekerja di sektor formal mulai terlihat pada 2014, di mana pekerjaan sektor formal tetap tumbuh 2 juta per tahun seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi pekerja mandiri (self employment) juga meningkat, hingga kemudian terjadi fenomena gig economy.

Gig economy ini adalah kondisi saat pasar tenaga kerja didominasi oleh pekerjaan sementara, lepas, dan kontrak, seperti driver ojek online (ojol). Fenomena itu terus terjadi hingga pekerja informal mendominasi.

"Dan ketika covid hadir akhirnya baru kita tahu ekonomi kita rentan, ada 10 juta pekerjaan baru di sektor informal dan pekerja formal hanya meningkat 2 juta. Di sini masalahnya mengapa kelas menengah turun, artinya memang banyak pekerja yang asalnya formal pindah ke informal," imbuhnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta orang pada 2024, turun dibandingkan 2023 yang mencapai 48,27 juta orang.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan penyebab utama turunnya kelas menengah tahun ini adalah pandemi Covid-19. Tercermin dari data yang dimiliki, penurunan jumlah penduduk kelas menengah berkurang sejak 2019.

Menurutnya, efek pandemi pada 2020 lalu masih terasa sampai saat ini, terutama kepada perekonomian. Masyarakat kelas menengah pun turut merasakan dampaknya.

"Kan tadi sudah dilihat dari 2014 ke 2019 kan naik (kelas menengah) dari 41 persen jadi 53 persen. Setelah pandemi, dia turun bertahap, itu yang saya tadi bilang, ada long covid buat perekonomian," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/8).

Bagi para pemilik usaha di bidang makanan dan minuman, ada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PNJT) atas Makanan dan/atau Minuman.

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan, PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Perda 1/2024, dicantumkan bahwa dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan jasa tertentu.

Hal itu antara lain mencakup jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, atas ketentuan tersebut, besaran pokok PBJT makanan dan/atau minuman yang terutang dapat dihitung, di mana tarif PBJT makanan dan/atau minuman sebesar 10 persen dikalikan dengan dasar pengenaan PBJT atas makanan dan/atau minuman (jumlah yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman).

"Apabila terdapat potongan harga atas transaksi penjualan, maka pengenaan PBJT makanan dan/atau minuman adalah jumlah yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman setelah dikurangi potongan harga," kata Morris Danny.

Simulasi Perhitungan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman

Misalnya, Jaenab yang hendak makan di restoran, memesan sejumlah menu senilai Rp100 ribu, dengan diskon sebesar 20 persen dan service charge yang dikenakan restoran sebesar 5 persen. Ada dua cara penghitungan pajak.

Pertama:

Rp100.000 - diskon 20 persen = Rp80.000 (Dasar Pengenaan PBJT Makanan dan/atau minuman setelah diskon)Rp80.000 X service charge 5 persen = Rp4.000Rp(80.000+4.000) X PBJT Restoran 10 persen = Rp8.400Jadi, total tagihan yang dibayarkan Jaenab adalah sebesar Rp(80.000+4.000+8.400) = Rp92.400

Kedua:

Rp100.000 - diskon 20 persen = Rp80.000 (Dasar Pengenaan PBJT Makanan dan/atau minuman setelah diskon)Rp100.000 X service charge 5 persen = Rp5.000Rp(80.000+5.000) X PBJT Restoran 10 persen = Rp8.500Jadi, total tagihan yang dibayarkan Jaenab adalah sebesar Rp(80.000+5.000+8.500) = Rp93.500

Dengan penjelasan dasar pengenaan PBJT atas makanan-minuman seperti di atas, Morris berharap masyarakat, khususnya pelaku usaha di bidang kuliner dapat memahami kewajiban pajak atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu untuk makanan dan/atau minuman.

"Yuk, sama-sama berkontribusi untuk mendukung perekonomian daerah," ujar Morris.

PT Pertamina (Persero) turut dalam penandatanganan 13 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di seluruh Indonesia sebagai bagian dari acara "Sinergi Perhutanan Sosial Rimba Nusa" di Bali, baru-baru ini.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Brahmantya S. Poerwadi mengatakan, peran serta tersebut merupakan langkah nyata Pertamina dalam membantu masyarakat di sekitar hutan. Melalui kerja sama ini, Pertamina akan mendampingi 13 KUPS untuk mengembangkan usaha produktif di kawasan hutan sosial.

Menurut Brahmantya, beberapa KUPS tersebut sudah mulai menghasilkan produk bernilai tambah, seperti madu hutan dan agrowisata.

"Penandatanganan ini adalah bagian dari upaya Pertamina untuk mendukung ekonomi lokal melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kami berharap kerja sama ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan," kata Brahmantya.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Mahfudz M.P. menekankan bahwa kolaborasi ini bukan hanya terkait tanggung jawab sosial, tetapi juga upaya bersama menciptakan akses pasar dan peluang ekonomi yang lebih besar.

"Kami berharap kelompok perhutanan sosial bisa memanfaatkan kerja sama ini untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka," ujar Mahfudz.

Senada, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso optimis bahwa sinergi Pertamina dengan KUPS dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar hutan dan lingkungan.

Terlebih, upaya ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya terkait kesejahteraan masyarakat serta ekosistem daratan.

"Dalam berbagai upaya tanggung jawab sosial lingkungan, Pertamina berupaya berkontribusi dalam menggerakan perekonomian. Kami berharap peran Pertamina ini dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia," ujar Fadjar.

Saaih Halilintar gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024. Hal itu terjadi karena adik Atta Halilintar itu tidak  tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan BPJS Kesehatan.

Asal tahu saja, NPWP dan kepesertaan BPJS merupakan salah satu syarat administrasi ikut PON.

Manajer Tim PON Cabor Golf dari Provinsi Banten, Paulus Rudy mengungkap semua atlet harus memenuhi syarat administrasi KTP, NPWP, BPJS, Kartu Keluarga, hingga KIA.

"Pihak Saaih sampai tanggal 30 Juli ada WA ke saya, masih menanyakan 'Om apakah bisa NPWP-nya pakai orang tuanya?' Pertanyaan saya berarti, satu belum diurus, kedua saat itu juga saya menjawab, 'Maaf, Saaih belum bisa ikut PON karena tidak lolos sebagai administrasi'," ungkap Paulus Rudy, dikutip dari detik.com.

Saaih merupakan YouTuber muda dan cukup dikenal di Indonesia. Pada usianya menginjak 22 tahun, Saaih memiliki 12 juta subscriber.

Seperti diketahui penghasilan sebagai YouTuber bisa sangat fantastis apalagi dengan pengikut yang cukup banyak. Sebagai warga negara yang telah berpenghasilan, diwajibkan untuk membayar pajak yang ditandai dengan memiliki NPWP.

Kepemilikan NPWP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dalam aturan itu kepemilikan NPWP wajib bagi mereka yang sudah di atas 17 tahun dan memiliki penghasilan.

"Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP," bunyi aturan tersebut.

Pemerintah bakal memberlakukan pembatasan kendaraan yang bisa membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti pertalite. Tujuannya, agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin ini bisa tepat sasaran.

Aturan pembatasan BBM subsidi akan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM). Sampai saat ini, aturan masih dalam tahap finalisasi.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan aturan ini, khususnya pemilik angkutan umum dan layanan taksi online.

Kepada mereka, pemerintah masih memberikan izin membeli BBM subsidi.

"Yang menyangkut masyarakat banyak, yang dibutuhkan sehari-hari oleh masyarakat itu tetap mendapatkan subsidi. Seperti angkot, ojol, taxi online, bus umum," ujarnya dikutip dari CNBCIndonesia, Selasa (10/9).

Selain itu, kendaraan logistik juga masih diperbolehkan untuk menggunakan BBM subsidi. Juga beberapa industri yang akan dipilah berdasarkan kriteria.

"Kemudian juga mungkin kalau di laut, transportasi laut, kemudian kereta api, semuanya masih tetap mendapatkan BBM bersubsidi," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan kebijakan pembatasan pembelian pertalite Cs juga tak akan menyasar pengguna kendaraan roda dua alias motor.

"Ya kan kalau (BBM) subsidi katakanlah yang sepeda motor tuh enggak akan dicabut. Yang mau kita tertibkan adalah subsidi yang 6 persen-7 persen yang orang itu tidak berhak terima," jelas dia di JCC Senayan, Jumat (6/8), melansir CNBC Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah melaksanakan rapat untuk membahas pengetatan pembelian BBM bersubsidi di Indonesia.

Nantinya, pihaknya bakal melarang 6-7 persen kendaraan untuk mengisi BBM subsidi. Hal itu sebab kendaraan tersebut termasuk jenis kendaraan yang dimiliki oleh orang mampu yang tak berhak menikmati BBM subsidi.

Ia membeberkan nantinya pendataan masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi akan menggunakan kecerdasan buatan (AI).

"Ya, yang tidak berhak terima (BBM subsidi) dengan sistem AI," imbuhnya.

Luhut menekankan pemerintah masih akan menganggarkan dana untuk subsidi BBM. Ia memastikan subsidi BBM tak akan dicabut, melainkan hanya akan menertibkan siapa saja yang berhak menerima subsidi BBM.

"Kan masih rapat, nanti, sebenarnya enggak ada subsidi yang dicabut, tuh enggak ada," tandasnya.

Pemerintah berencana membatasi pembelian pertalite dan BBM subsidi lainnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi agar pelaksanaan pembatasan pembelian BBM subsidi pada 1 Oktober 2024 mendatang dapat diberlakukan.

"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, permen (peraturan menteri)-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Waktu sosialisasi ini yang sedang saya bahas," ujar Bahlil di Kompleks DPR RI, Selasa (27/8).

Kendati, Bahlil belum bisa membocorkan kriteria kendaraan seperti apa yang bakal diperbolehkan mendapat subsidi BBM. Ia mengatakan saat ini pembahasan masih terus berlanjut.