Nilai tukar rupiah dibuka berada di posisi Rp15.410 per dolar AS pada Kamis (29/8). Mata uang Garuda menguat 12 poin atau plus 0,08 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia terpantau bergerak bervariasi. Tercatat, won Korea Selatan melemah 0,05 persen, peso Filipina melemah 0,12 persen, yen Jepang minus 0,06 persen, dan yuan China minus 0,02 persen.

Di sisi lain, baht Thailand menguat 0,14 persen, ringgit Malaysia menguat 0,21 persen, dolar Singapura plus 0,08 persen, dan dolar Hong Kong menguat 0,02 persen.

Sementara itu mata uang di negara maju kompak bergerak di zona hijau. Poundsterling Inggris menguat 0,08 persen, dolar Australia menguat 0,09 persen, dan euro Eropa 0,08 persen.

Lalu, dolar Kanada menguat 0,07 persen dan franc Swiss menguat 0,08 persen.

Analis pasar uang Lukman Leong memperkirakan rupiah akan datar atau berkonsolidasi dengan kecenderungan melemah terbatas terhadap dolar AS yang rebound.

Menurutnya, investor cenderung wait and see menjelang rilis revisi data pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS dan klaim pengangguran AS malam ini.

"Kekhawatiran di Timur Tengah masih berpotensi menekan mata uang berisiko. Namun saat ini belum ada perkembangan signifikan," ucap Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Berdasarkan sentimen di atas, ia pun memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp15.400 sampai Rp15.550 per dolar AS pada hari ini.

Sekitar 500 hingga 1.000 pengemudi ojek online (ojol) bakal unjuk rasa pada hari ini, Kamis (29/8).

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono menjelaskan ada dua tuntutan utama yang akan disampaikan.

Pertama, persoalan mengenai tarif di mana potongan yang dibebankan kepada mitra driver mencapai 20 persen hingga 30 persen.

"Hal ini merugikan pelanggan yang harus menanggung kenaikan tarif dan juga sangat merugikan mitra pengemudi karena potongan aplikasi yang dibebankan kepada mitra mencapai 20 persen hingga 30 persen," tegas Igun kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/8).

Kedua, pemerintah diminta untuk melegalkan pekerjaan driver ojek online dalam undang-undang.

Igun mengklaim ketiadaan legalitas di uu selama ini membuat posisi tawar para pengemudi ojoldi depan perusahaan aplikasi lemah. Kelemahan itu diperparah posisi pemerintah yang hingga kini belum mampu berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi.

"Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform. Dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah, " sambung Igun.

Merespons rencana aksi tersebut, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan sampai saat ini besaran tarif layanan pengantaran Grab telah dihitung secara saksama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial serta dirancang untuk menjaga pendapatan Mitra Pengemudi, serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

"Kami menjamin bahwa Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen," ujar Tirza dalam keterangan resmi.

Sementara, Head of Corporate Affairs Gojek Indonesia Rosel Lavina menyayangkan keputusan pengemudi ojol untuk mematikan aplikasi pada saat menyampaikan aspirasi.

"Kami selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Di sisi lain, kami juga menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasi beberapa layanan kami dikarenakan rencana aksi demonstrasi," ujarnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah alokasi subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 34 ribu unit rumah tahun ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan anggaran yang disiapkan mencapai Rp4,3 triliun. Dengan begitu, unit FLPP tahun ini naik dari 166 ribu menjadi 200 ribu unit.

"Unit (tambahan) rumahnya 34 ribu, dari 166 ribu tambah 34 ribu, Rp4,3 triliun (anggaran) tambahannya," ucap Basuki di Kompleks DPR RI, Rabu (28/8).

Adapun dengan tambahan anggaran itu, pendanaan KPR FLPP tahun ini total menjadi Rp18 triliun.

Meski sudah dinaikkan, jumlah unit KPR FLPP ini masih lebih sedikit dibanding 2023. Pada 2023, pemerintah menyediakan 229 unit hunian dengan anggaran Rp26,3 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Consumer and Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) Hirwandi Gafar mengatakan turunnya anggaran menjadi tantangan dalam penyaluran KPR subsidi tahun ini. Ia berharap anggaran dapat ditambah sehingga jumlah unit yang disalurkan bisa meningkat.

"Mudah-mudahan tahun ini akan ada tambahan lagi supaya minimal 220 ribu unit sampai 250 ribu unit yang bisa disalurkan di 2024," katanya.

Melansir CNBC, Kementerian PUPR awalnya mengusulkan alokasi FLPP tahun ini sebanyak 220 ribu unit. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui sebanyak 166 ribu unit.

KPR FLPP merupakan bantuan pembiayaan perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dan terjangkau. Program ini dimulai sejak 2010.

KPR FLPP merupakan program untuk memberikan akses pemilikan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal tersebut merupakan bagian dari perwujudan komitmen pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H Ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

Di samping itu, akses terhadap perumahan yang layak tidak hanya penting dalam pemenuhan mandat UUD 1945, tetapi juga berperan penting dalam penciptaan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan unggul, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi.

Harga minyak dunia stabil pada Kamis (29/8) menyusul penarikan persediaan minyak mentah AS yang lebih kecil dari yang diharapkan dan kekhawatiran yang terus berlanjut atas permintaan China mengimbangi gangguan pasokan dari Libya.

Dilansir Reuters, harga minyak mentah Brent berjangka turun 1 sen, atau 0,01 persen, pada US$78,64 per barel pada pukul 00.43 GMT, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 8 sen, atau 0,1 persen, menjadi US$74,60.

Kedua kontrak turun lebih dari 1 persen pada Rabu kemarin, setelah data menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS turun 846 ribu barel menjadi 425,2 juta barel minggu lalu, lebih rendah dari ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters untuk penarikan 2,3 juta barel.

Namun, kerugian dibatasi oleh kekhawatiran atas gangguan pasokan dari Libya, anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Sejumlah ladang minyak di Libya telah menghentikan produksi di tengah perebutan kendali atas bank sentral negara itu, dengan satu firma konsultan memperkirakan gangguan produksi antara 900 ribu dan 1 juta barel per hari (bph) selama beberapa minggu.

Pada Juli, Libya memproduksi sekitar 1,18 juta bph.

"Masalah sisi pasokan terus menghantui pasar. Produksi Libya telah berkurang lebih dari setengahnya minggu ini di tengah pertikaian politik," kata ANZ Research dalam sebuah catatan.

Lembaga riset itu juga memprediksi produksi berisiko turun lebih jauh karena lebih banyak ladang ditutup.

Sementara itu, ekspektasi bank sentral AS akan mulai memangkas suku bunga bulan depan juga mendukung harga minyak. Pimpinan The Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael Bostic mengatakan dengan inflasi yang lebih rendah dan pengangguran yang meningkat lebih dari yang diantisipasi, mungkin sudah waktunya untuk pemangkasan suku bunga.

Suku bunga yang lebih rendah menurunkan biaya pinjaman yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan permintaan minyak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen tidak akan cukup membuat Indonesia menjadi negara maju atau negara berpenghasilan tinggi (high income country).

"Tentu kalau ditanya 5 persen cukup? Tidak, terhadap keinginan kita untuk menciptakan kemajuan atau mencapai high income country," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen merupakan sebuah pencapaian di tengah ketidakpastian global. Kondisi global katanya cenderung negatif dari sisi pertumbuhan, ekspor, impor, inflasi, dan suku bunga.

Ia pun membandingkan kondisi Indonesia dengan negara lain terutama Eropa yang masuk jurang resesi.

"Kita masih bisa menjaga lima persen itu berarti kita terus harus menjaga resep untuk menyeimbangkan domestik demand dengan tetap secara oportunistik memanfaatkan global environment," imbuhnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen pada kuartal II 2024 secara tahunan (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal II 2023, yang sebesar 5,17 Persen.

Sementara pada kuartal I 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,11 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2023, yang sebesar 5,04 persen

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic mengusulkan pemerintah untuk memotong tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) dari kementerian/lembaga (K/L) yang tidak mencapai target pembangunan prioritas.

Hal itu ia sampaikan karena pemerintah dan DPR setiap tahun membahas target pembangunan seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Dolfie mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab jika target-target itu tidak tercapai.

"Anggaran kementerian setiap tahun naik tapi target enggak tercapai ini gimana? Jadi pemerintah perlu memikirkan ini terkait sasaran pembangunan prioritas nasional yang dijanjikan pemerintah dalam setiap pembahasan APBN," ujar dia dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Rabu (28/8).

"Apabila tidak tercapai itu gimana? Kami mengusulkan misalnya tingkat pengangguran terbuka ini kan ada K/L yang mengurusi ini, tukinnya disesuaikan karena tidak tercapai," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan secara prinsip setuju dengan usulan tersebut.

"Mengenai insentif bagi K/L dalam mencapai target output dan outcome, secara spirit dan prinsip kami menyetujui karena harusnya reward dan penalty itu adalah sesuatu yang dalam paket yang lengkap," tutur wanita yang akrab disapa Ani itu.

Kendati, Ani mengatakan mekanisme pemotongan tukin K/L perlu dikaji serius karena dalam mencapai suatu target pembangunan tidak hanya melibatkan satu K/L. Misalnya target kemiskinan, pengangguran, dan stunting yang berkaitan dengan banyak K/L.

Di samping itu, mekanisme pemberian tukin juga memerlukan proses panjang. Mulai dari sisi penilaian kinerja yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kemudian, sisi anggaran di Kementerian Keuangan hingga akhirnya ditetapkan dalam peraturan presiden (perpres).

"Jadi memang mekaniknya akan membutuhkan waktu tapi kami secara spirit memahami dan nanti akan kita pikirkan cara signaling-nya," katanya.

Pengemudi ojek online (ojol) bakal unjuk rasa pada Kamis (29/8). Dikabarkan 500 hingga 1.000 pengemudi akan turun ke jalan.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan ada dua tuntutan utama yang mereka suarakan. Pertama, penurunan tarif potongan yang dikenakan platform ke pengemudi.

"Skema tarif baiknya tidak naik, tapi potongan aplikasi yang diturunkan karena potongan aplikasi saat ini mencapai 20 persen bahkan lebih hingga 30 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/8).

Kedua, menuntut agar pemerintah melegalkan pekerjaan ojol dengan memasukkannya dalam undang-undang. Sebab, UU saat ini tidak mengatur sepeda motor sebagai angkutan umum.

Menurut Igun, para pengemudi ojol makin tertekan oleh perusahaan aplikasi. Di lain sisi, pemerintah dituding belum mampu berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi.

"Dikarenakan hingga saat ini status hukum ojek online ini, kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa undang-undang. Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform. Dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah," tuturnya.

Lalu mungkin ojol menjadi angkutan umum?

Pengamat Transportasi Djoko Djoko Setijowarno mengatakan sangat tidak memungkinkan untuk mengatur sepeda motor sebagai angkutan umum karena akan merugikan negara.

"Ya sekarang bayangkan, angkutan umum bisa dapat subsidi. Kalau ojol yang jumlahnya ribuan itu bayangkan dapat subsidi, ya abis uang negaranya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Senada, Pengamat Transportasi Universitas Indonesia Andyka Kusuma juga tidak setuju apabila sepeda motor diubah statusnya sebagai kendaraan umum. Sebab, hanya bisa menampung satu penumpang, meski dia menjadi sumber penghasilan banyak masyarakat.

"Saya sangat setuju kalau sepeda motor tidak dianggap sebagai angkutan umum. Angkutan umum itu harus berbasis masal, mengangkut banyak orang. Bagaimana dengan sepeda motor, berapa kapasitasnya dapat diangkut dalam satuan waktu tertentu?," jelasnya.

Lagi pula, ia menilai tidak mudah mengubah status dari transportasi menjadi umum. Banyak aspek yang dipertimbangkan, seperti dari sisi keselamatan.

"Belum lagi kalau kita bicara keselamatan di jalan. Bisa dilihat dari data kecelakaan, 90 persen kecelakaan di jalan melibatkan sepeda motor. Kalau sepeda motor dianggap angkutan umum, dari sisi keselamatan menjadi pertanyaan," imbuhnya.

Karenanya, meski ojol menjadi sumber penghasilan bagi banyak rumah tangga, tidak bisa dijadikan angkutan umum. Apalagi, selama ini tidak ada keterlibatan pemerintah dengan proses rekrutmen pengemudi.

"Meski banyak masyarakat yang terbantu. Ojol itu sebenarnya hanya urusan pengemudi dan aplikator, di mana aplikator menganggap pengemudi sebagai mitra," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sekitar 500 hingga 1.000 pengemudi (driver) ojek online (ojol) berencana menggelar unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (29/8).

Sejalan dengan rencana itu, beredar kabar seluruh driver ojol se-Indonesia tidak akan menerima pesanan apapun dari pelanggan.

Lantas, apakah benar seluruh driver ojol tidak akan menerima order apapun hari ini?

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengungkapkan peserta aksi unjuk rasa tersebut memang tidak akan menerima pesanan (order) dalam bentuk apapun mulai dari pengantaran, pengantaran makanan, dan paket.

Namun, pihaknya membebaskan mitra driver lain yang tetap ingin menerima orderan.

"Bagi peserta iya betul pasti dimatikan, namun bagi yang tidak ikut serta masih tetap aktif melayani masyarakat, saling menghormati antara peserta aksi damai dengan yang tidak ikut serta aksi damai," ujarnya melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia, Rabu (28/8).

Dalam unjuk rasa tersebut, driver ojol mengusung dua tuntutan utama. Pertama, persoalan mengenai tarif di mana potongan yang dibebankan kepada mitra driver mencapai 20 persen hingga 30 persen.

Kedua, pemerintah diminta untuk melegalkan pekerjaan driver ojek online dalam undang-undang.

Igun mengklaim ketiadaan legalitas di uu selama ini membuat posisi tawar para pengemudi ojoldi depan perusahaan aplikasi lemah. Kelemahan itu diperparahposisi pemerintahyang hingga kini belum mampu berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi.

Merespons rencana aksi tersebut, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan sampai saat ini besaran tarif layanan pengantaran Grab telah dihitung secara saksama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial serta dirancang untuk menjaga pendapatan Mitra Pengemudi, serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

Sementara, Head of Corporate Affairs Gojek Indonesia Rosel Lavina menyayangkan keputusan pengemudi ojol untuk mematikan aplikasi pada saat menyampaikan aspirasi.

"Kami selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Di sisi lain, kami juga menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasi beberapa layanan kami dikarenakan rencana aksi demonstrasi," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah menurun sejak 2019 hingga 2024.

Pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk. Kemudian turun menjadi 53,83 juta atau 19,82 persen.

Jumlah kelas menengah terus turun menjadi 48,27 juta atau 17,44 persen pada 2023. Kemudian turun menjadi 47,85 juta atau 17,13 persen.

"Jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pasca pandemi, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya di rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (29/8).

Amalia memaparkan jumlah kalangan menuju kelas menengah justru naik. Pada 2019, jumlahnya tercatat sebanyak 128,85 juta atau 48,2 persen. Kemudian, naik menjadi 137,5 juta atau 49,22 persen pada 2024.

Ia menjelaskan kriteria kelas menengah adalah mereka yang pengeluarannya berkisar 3,5 - 17 kali garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia atau sekitar Rp2.040.262 - Rp9.909.844 per kapita per bulan. Sementara kriteria menuju kelas menengah pengeluarannya berkisar 1,5 - 3,3 kali garis kemiskinan atau sekitar Rp874.398 - Rp2.040.262 per kapita per bulan.

Amalia mengatakan modus pengeluaran kelas menengah sebesar Rp2.056.494, artinya penduduk kelas menengah memang cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan kelas menengah yang sebesar Rp2.040.262.

"Hal tersebut mengindikasikan kelompok kelas menengah akan lebih sulit untuk lompat menuju kelas atas dan rentan untuk jauh ke kelompok menuju kelas menengah bahkan rentan miskin," kata Amalia dalam paparannya.

Amalia mengatakan data ini menjadi catatan bagi pemerintah karena kelas menengah dan menuju kelas menengah akan menjadi bantalan perekonomian di masa mendatang.

Pasalnya, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,6 persen total penduduk dan nilai konsumsi pengeluarannya mencakup 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.

"Oleh sebab itu, penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin tetapi juga kelas menengah terutama menuju kelas menengah," katanya.

Pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya sedang menyiapkan peraturan menteri ESDM untuk mengatur kebijakan itu.

Peraturan itu berubah. Sebelumnya aturan pembatasan pertalite dan BBM subsidi direncanakan tertuang di dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Namun, pemerintah kemungkinan tidak melanjutkan proses revisi beleid tersebut. Bahlil pun membuka peluang Permen pembatasan BBM subsidi itu berlaku mulai 1 Oktober 2024.

"Memang ada rencana begitu (berlaku 1 Oktober), karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar kan itu ada waktu sosialisasi. Nah, waktu sosialis ini yang sedang saya bahas," kata Bahlil di Kompleks DPR RI, Selasa (27/8).

Menurutnya, BBM subsidi harus tepat sasaran. Bahlil pun mengingatkan agar kendaraan roda empat, khususnya mobil mewah tak ikut minum pertalite.

Ia menegaskan pertalite hanya untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

"Kalau (mampu kayak) kita masih menerima BBM subsidi, apa kata dunia bos?" ucap Bahlil.

Kendati, Bahlil belum bisa membocorkan kriteria kendaraan seperti apa yang bakal diperbolehkan mendapat subsidi BBM. Ia mengatakan saat ini pembahasan masih terus berlanjut.

"Nanti dibahas," katanya singkat.

Dalam kesempatan terpisah, Jokowi mengatakan wacana pembatasan pembelian pertalite muncul demi mengatasi persoalan polusi udara di Jakarta. Selain itu juga demi efisiensi APBN.

"Ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta dengan polusi. Yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025," Jokowi ditemui usai peresmian gedung baru di RSUP dr. Sardjito, Rabu (28/8)..

Namun demikian, sampai saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apapun terkait rencana itu.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan. Belum ada rapat," katanya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi kembali menguat pada perdagangan Kamis (29/8).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG saat ini masih terus berkonsolidasi sambil menapak perlahan untuk dapat kembali mencapai rekor tertinggi baru di tengah penguatan nilai tukar terhadap dolar AS.

"Serta membaiknya kinerja dari para emiten serta masih stabilnya kondisi perekonomian yang terlihat dari data terlansir. Hari ini IHSG berpotensi menguat," kata William.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 7.545 dan resistance 7.686 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni UNVR, HMSP, ASRI, PWON, SMRA, TLKM, BBRI, KLBF, TBIG, dan WIKA.

Senada, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave iii dari wave (v) dari wave [i].

"Sehingga IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji area 7.743 sekaligus sebagai resistance berikutnya," ujar dia.

Ia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.547 dan resistance 7.664 hari ini.

Herditya merekomendasikan sejumlah saham, yaitu ADRO, ASII, BMRI, dan SMGR.

IHSG ditutup di level 7.658 pada Rabu (28/8). Indeks saham menguat 60,99 poin atau plus 0,80 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp115,99 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,05 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 311 saham menguat, 280 terkoreksi, dan 198 lainnya stagnan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan dana untuk pagu anggaran 2025 sebesar Rp61,31 triliun.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (28/8). Basuki mengatakan pagu anggaran 2025 yang semula ditetapkan Rp75,63 triliun masih kurang untuk mencapai target pembangunan.

Menurutnya, usul tambahan anggaran Rp61 triliun itu juga telah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini juga telah dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kementerian PUPR telah mempertajam usul kebutuhan anggaran menjadi sebesar Rp136,95 triliun. Saat ini pagu anggaran 2025 Rp75,63 triliun. Sehingga, masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp61,31 triliun," kata Basuki.

Ia pun mengaku telah menindaklanjuti usulan tambahan anggaran tersebut lewat Surat Menteri PUPR Nomor 725 tertanggal 8 Agustus 2024. Namun, Basuki belum mendapat tindak lanjut dari surat itu.

"Sampai dengan hari ini kami belum dapat informasi terkait usulan ini," ucapnya.

Basuki lantas merinci usul tambahan anggaran akan digunakan untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar Rp18,89 triliun. Lalu, untuk Direktorat Jenderal Bina Marga Rp22,19 triliun, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp12,72 triliun, dan Direktorat Jenderal Perumahan Rp7,51 triliun.

Adapun usul tambahan anggaran akan dipergunakan untuk dukungan ketahanan pangan dan energi. Ini mencakup penyelesaian bendungan on going dan rencana bendungan baru, pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah, pembangunan irigasi, hingga bendungan.

Selain itu, tambahan anggaran juga menurut Basuki dibutuhkan untuk penyelesaian proyek IKN, pembangunan tol, infrastruktur DOB Papua, dan pembangunan jembatan gantung.

Berikutnya, tambahan anggaran juga diperlukan untuk pembangunan SPAM, sarana prasarana perguruan tinggi, sarana olah raga, hingga pasar. Lalu, untuk pembangunan rumah swadaya, rumah khusus reguler, dan bantuan PSU bidang perumahan.