Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani merespons kabar bahwa ia akan diangkat Jokowi menjadi menteri investasi.

Respons ia berikan saat berkunjung ke Istana pada Kamis (15/8) pagi. Ia mengaku belum mendengar kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat, termasuk soal kabar pengangkatannya menjadi Menteri Investasi menggantikan Bahlil Lahadalia.

"Waduh mohon maaf saya belum dengar kabar apa-apa," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8).

Rosan pun tak ingin berkomentar banyak sebab kedatangannya ke Istana adalah untuk memenuhi undangan selaku Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABSI).

Oleh sebab itu, Rosan meminta agar kabar reshuffle itu ditanyakan kepada pihak yang bisa mengkonfirmasi hal itu. Selain itu, Rosan juga mengaku belum dihubungi siapapun terkait rencana reshuffle.

"Enggak, saya kan juga baru pulang Olimpiade," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Tempo, ada empat posisi yang disebut akan diganti. Pertama, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar yang disebut akan diganti dengan Raja Juli Antoni.

Kedua, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang disebut akan diganti oleh Supratman Andi Agtas.

Ketiga, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif diganti dengan Bahlil Lahadalia.

Keempat, Menteri Investasi Bahlil yang akan digantikan oleh Rosan Roeslani.

Terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kembali memastikan hingga saat ini Presiden Jokowi belum berencana melakukan reshuffle pada rentang 14-15 Agustus 2024.

Namun di sisi lain, Ari juga mengingatkan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Reshuffle juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan Presiden.

Penjualan mobil listrik alias EV di Indonesia makin bergejolak pada Juli 2024. Pendatang baru BYD Seal berhasil menjegal sejumlah model lain seperti Chery Omoda E5 dan Wuling Cloud EV yang sebelumnya merajai pasar.

Berdasarkan data yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sepanjang bulan ketujuh tahun ini, distribusi wholesales Seal tembus 1.290 unit yang menjadikannya mobil listrik terlaris pada bulan itu.

Sedangkan di posisi kedua ada Cloud EV dengan catatan 550 unit, naik 52 unit dari pengiriman bulan lalu.

Sedangkan penjualan Omoda E5 merosot 34 persen yakni menjadi 394 unit pada Juli 2024, padahal sebelumnya bisa menjual 596 unit hingga merajai pasar mobil listrik pada Juni 2024.

Di posisi keempat kembali ditempati BYD lewat Atto 3 dengan pengiriman 388 unit. Tempat kelima diisi MG 4EV yang laku 332 unit.

Total penjualan mobil listrik pada Juli 2024 mencapai 4.310 unit. Pada periode tujuh bulan mobil listrik sudah terjual 17.051 unit seiring semakin banyak merek dan model baru.

Sementara total penjualan kendaraan roda empat semua model pada Juli 2024 secara wholesales sebanyak 74.160 unit, turun tipis dari sebelumnya 74.623 unit.

Beda dari itu penjualan ritel justru naik. Gaikindo mencatat angka retail tercatat sampai 75.609 unit, sedangkan sebelumnya 70.198 unit.

Daftar 10 Mobil listrik terlaris Juli 2024 :

1. BYD Seal: 1.290 unit2. Wuling Cloud EV: 550 unit3. Chery Omoda E5: 394 unit4. BYD Atto 3: 388 unit5. MG 4EV: 332 unit6. Hyundai Kona Electric: 248 unit7. BYD Dolphin: 207 unit8. Wuling Air EV: 205 unit9. Wuling Binguo EV: 128 unit10. Hyundai loniq 5: 123 unit

Daftar 10 Mobil listrik terlaris Juni 2024:

1. Chery Omoda E5: 596 unit2. Cloud EV: 498 unit3. MG 4 EV: 325 unit4. Hyundai Ioniq 5: 173 unit5. Air EV: 171 unit6. Citroen E-C3: 101 unit7. Neta V-II: 93 unit8. BinguoEV: 73 unit9. MG ZS EV: 48 unit10. BMW iX1 eDrive20: 25 unit

Eks menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, yakni Bambang Brodjonegoro, menganggap kereta gantung bisa menjadi salah satu moda transportasi alternatif di IKN Nusantara.

Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 itu melihat IKN sebagai kota yang berkontur. Oleh karena itu, transportasi yang tepat adalah cable car alias kereta gantung.

"Mengenai kereta gantung, saya sangat setuju. Kota ini (IKN Nusantara) memang berkontur. Salah satu hal yang menurut saya menarik, kota ini tidak flat seperti Jakarta, berkontur," tuturnya dalam Peluncuran Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

Menurutnya, ide membangun kereta gantung di IKN feasible. Bambang mencontohkan bahwa kota-kota di Eropa juga sudah banyak yang menggunakan cable car sebagai moda transportasi.

Ia bahkan secara spesifik menyinggung kota tempat 'raja narkoba' Pablo Escobar, yakni Medellin. Bambang menegaskan kota di Kolombia itu juga berkontur dan menggunakan kereta gantung

"Salah satu kota di Amerika Latin yang dulunya dikenal sebagai markas kartel (narkoba) Pablo Escobar, Kota Medellin, itu sekarang di-recognise dunia. Karena public transportation-nya dianggap sukses," ungkap Bambang.

"Apa itu? Kereta gantung, cable car. Karena kota Medellin itu kota yang berkontur. Jadi, untuk gampangnya bangun saja kereta gantung," imbuhnya.

Eks anak buah Jokowi itu menekankan yang paling penting adalah koneksi antar-wilayah aglomerasi di IKN. Ia menegaskan IKN Nusantara harus bisa terhubung dengan Balikpapan dan Samarinda.

Di lain sisi, pria yang juga pernah menjabat sebagai menteri keuangan 2014-2016 itu mengusulkan ide lain. Bambang meminta pemerintah sudah seharusnya berpikir secara 'radikal'.

"Menurut saya, ke depannya kita harus berpikir lebih radikal sedikit. Gak ada salahnya kok gedung kantor itu tidak harus dimiliki pemerintah, kita bisa sewa. Biarkan swasta yang membangun, nanti kementerian misal dengan sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau sistem sewa bisa masuk," saran Bambang.

Bambang mengatakan negara akan repot jika kantor-kantor di IKN masih dimiliki pemerintah. Ia menyebut biaya yang diperlukan untuk perawatan kantor pemerintah tidak sedikit.

Di lain sisi, kementerian/lembaga (K/L) pemilik aset tersebut mungkin bakal kesulitan mencari dana pemeliharaan. Bambang mengatakan Kementerian Keuangan pun belum tentu memberi anggaran tambahan, berujung pemeliharan yang tidak baik dan umur aset menjadi lebih pendek.

"Kalau dengan swasta maka yang menyewakan atau membangun akan mati-matian menjaga kualitas. Kenapa? Karena klausulnya kita akan bayar kalau sesuai service level agreement (SLA). Ini kalau gak diurus, kita gak mau bayar, jadi dia akan lebih terpacu. Jadi (pemerintah) tinggal mengecek apakah swasta sudah mengerjakan dengan baik," tandasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan RI surplus sebesar US$0,47 miliar pada Juli 2024.

Meski masih surplus, angkanya US$1,92 miliar lebih rendah dibandingkan Juni 2024 dan US$0,82 miliar lebih rendah dibanding Juli 2023.

"Surplus neraca perdagangan RI pada Juli 2024 ditopang oleh surplus pada komoditas non migas, yakni sebesar US$2,61 miliar," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Kamis (15/8).

Adapun komoditas penyumbang surplus utama adalah bahan bakar mineral HS27, lemak dan minyak hewan nabati HS15, dan besi baja HS72.

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang Juli 2024.

Nilai ekspor Indonesia pada Juli ini tercatat US$22,21 miliar atau naik 6,55 persen dibandingkan Juni 2024. Sementara, secara tahunan nilai ekspor naik 6,46 persen.

Menurut Amalia, peningkatan ekspor Juli secara bulanan ini didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas.

"Yaitu pada komoditas bijih logam, terak dan abu yang masuk kelompok HS26 yang naik 3.973,44 persen dengan andil 3,32 persen," katanya.

Tercatat, ekspor non migas naik 5,98 persen dengan nilai ekspor US$20,79 miliar.

Nilai impor Indonesia pada Juli 2024 tercatat sebesar US$21,74 miliar atau naik 17,82 persen dibandingkan Juni 2024. Angka ini naik 11,07 persen dibandingkan Juli 2023.

Amalia menuturkan impor migas mencapai US$3,56 miliar pada Juli 2024. Angka ini naik sebesar 8,78 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Sementara itu, impor non migas mencapai US$18,18 miliar pada Juli 2024. Angka ini naik sebesar 19,76 persen dibanding bulan sebelumnya.

"Meningkatnya nilai impor bulanan disebabkan oleh peningkatan impor non migas dengan andil 16,2 persen. Sementara itu andil peningkatan impor migas adalah 1,56 persen ," katanya.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 mencapai US$408,6 miliar atau setara Rp6.409 triliun (asumsi kurs Rp15.687 per dolar AS).

Bank Indonesia (BI) mengatakan ada kenaikan utang sebesar 2,7 persen secara tahunan (year on year/yoy). Jika dibandingkan dengan kuartal I 2024, ULN Indonesia bertambah 0,2 persen yoy.

Asisten Gubernur BI Edwin Haryono menyebut peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Sedangkan kontraksi terjadi imbas penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada surat berharga negara (SBN) domestik, seiring masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Posisi ULN pemerintah pada kuartal II 2024 sebesar US$191,0 miliar atau mencatat kontraksi pertumbuhan 0,8 persen yoy. Berlanjut dari kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,9 persen yoy," jelas Edwin dalam keterangan di situs resmi BI, Kamis (15/8).

BI menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Selain itu, ULN bakal dikelola secara pruden, terukur, oportunistik, dan fleksibel demi mendapatkan pembiayaan yang paling efisien serta optimal.

Utang luar negeri menjadi salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BI menyebut ULN terus dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaannya.

"Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,8 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (13,6 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen)," rinci Edwin.

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," tegasnya.

Di lain sisi, ULN swasta pada kuartal ini menyentuh US$196,5 miliar. Ini tumbuh 0,3 persen secara tahunan dan diklaim tetap terjaga.

Erwin juga menegaskan ULN Indonesia pada kuartal II 2024 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) di level 29,9 persen. Selain itu, utang tersebut didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,7 persen dari total keseluruhan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim investasi yang masuk ke IKN Nusantara telah mencapai Rp56 triliun melalui 55 proyek.

Itu di luar investasi dari APBN yang mencapai lebih dari Rp80 triliun. Gelontoran investasi itu yang membuat IKN pada tahun ini mulai bisa dipakai untuk upacara perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79.

"Per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet perdana di IKN, Senin (12/8) ini. 

Jokowi memang getol mengajak investor dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di proyek kebanggannya itu. Kemanapun ia pergi, Jokowi selalu membawa dan menjual proyek itu ke investor.

Lantas, seperti apa saja jejak-jejak Jokowi jualan IKN baik ke dalam maupun luar negeri?

Jokowi tahun lalu sempat menjajal kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait investasi di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut.

Kemudian, pada Juni 2023, Jokowi juga terbang ke Singapura dan menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai US$2,6 miliar atau Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) untuk proyek pembangunan IKN.

Selang satu bulan, Jokowi meluncur ke China. Di sana, ia bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu. Kepala negara lantas menawarkan pengusaha China investasi di 34 ribu hektare (ha) lahan yang sudah siap di IKN.

Jokowi juga pernah terbang ke Amerika Serikat untuk jualan investasi IKN. Jualan ia lakukan saat KTT APEC di Negeri Paman Sam pada November 2023 lalu.

Terakhir, Jokowi juga terbang ke UEA pada Juli 2024 kemarin guna menjemput investasi untuk IKN. Jokowi mengklaim ada investasi besar yang diteken dari kunjungan itu.

Tapi sampai sekarang belum jelas, investasi yang dimaksudnya tersebut.

Untuk menarik investor, Jokowi secara resmi memberi izin hak guna usaha (HGU) bagi para investor di IKN Nusantara dengan jangka waktu paling lama mencapai 190 tahun.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pasal 9 beleid tersebut menyebutkan pemberian HGU diberikan dalam dua siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama sehingga totalnya menjadi 190 tahun.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," bunyi Pasal 9 ayat 2a beleid itu.

Perpres Nomor 75 Tahun 2024 juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Adapun, untuk hak pakai bangunan disebutkan jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi ayat 3 Pasal 9 beleid tersebut.

Jokowi menjanjikan perusahaan asing yang mau memindahkan kantornya ke IKN Nusantara bakal dapat insentif berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) Badan hingga 100 persen.

"Pelaku usaha yang berstatus subjek pajak luar negeri yang mendirikan dan/atau memindahkan kantor pusat dan/atau kantor regionalnya ke Ibu Kota Nusantara diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan," isi Pasal 35 ayat 1 PP tersebut.

Masa berlaku fasilitas perpajakan ini bakal berlaku sampai 10 tahun. Setelahnya, maka insentif pengurangan pajak akan menjadi lebih kecil yakni 50 persen dan berlaku lagi untuk 10 tahun berikutnya.

Fasilitas pajak ini bakal diberikan kepada pelaku usaha dengan ketentuan, pertama, memiliki minimal dua unit afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia.

Kedua, memiliki substansi ekonomi di Ibu Kota Nusantara, dan ketiga, membentuk badan hukum dalam bentuk perseroan.

Jokowi memberikan insentif berupa pengurangan PPh Badan sebesar 100 persen bagi perusahaan di bidang infrastruktur dan layanan umum yang bakal beroperasi di IKN Nusantara.

"Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan sebesar 100 persen dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang," tulis pasal 29 PP tersebut.

Namun, pemberian fasilitas pembebasan PPh Badan 100 persen ini berlaku untuk perusahaan dalam negeri, bukan untuk asing.

Syaratnya, pembebasan PPh Badan 100 persen bisa diberikan jika nilai penanaman modalnya minimal Rp10 miliar. Fasilitas ini hanya berlaku untuk bidang usaha yang memiliki nilai strategis untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan IKN, meliputi infrastruktur dan layanan umum, bangkitan ekonomi dan bidang usaha lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memberi izin hak guna usaha (HGU) bagi para investor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan jangka waktu paling lama mencapai 95 tahun tanpa bertahap alias secara langsung.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN yang diteken Jokowi, Senin (12/8).

Pasal 18 beleid tersebut menyebutkan pemberian HGU diberikan dalam dua siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Sehingga totalnya menjadi 190 tahun.

"HGU untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," bunyi pada 18 ayat 2a beleid itu.

Padahal dalam PP 12/2023, pemberian HGU 90 tahun dilakukan secara bertahap yakni pemberian hak paling lama 35 tahun; perpanjangan hak paling lama 25tahun; dan pembaruan hak paling lama 35 tahun.

"Perpanjangan dan pembaruan HGU diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan/atau dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya," bunyi pasal 18 ayat 3 beleid itu.

Selain itu, PP 29/2024 tersebut juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun secara langsung untuk siklus pertama. Kemudian dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Padahal dalam PP 12/2023, pemberian HGB 80 tahun dilakukan secara bertahap yakni pemberian hak paling lama 30 tahun; perpanjangan hak paling lama 20tahun; dan pembaruan hak paling lama 30 tahun.

"Perpanjangan dan pembaruan hak pakai diberikan sekaligus setelah lima tahun hak pakai digunakan dan/atau dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya," bunyi pasal 20 ayat 3 PP 12/2023.

Eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago buka-bukaan soal konsep awal Ibu Kota Nusantara (IKN).

Andrinof merupakan perancang awal konsep pembangunan IKN sekaligus penggagas pemindahan ibu kota negara.

Dalam wawancara di kanal YouTube 'Akbar Faizal Uncensored' beberapa bulan lalu, ia mengutarakan kekecewaannya terhadap perkembangan IKN saat ini. Ia menyampaikan bahwa tujuan awal dari proyek besar ini telah bergeser dari visi yang dibayangkannya.

Menurutnya, konsep awal IKN bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui pemerataan antar wilayah.

IKN awalnya direncanakan untuk menggerakkan atau mentransformasi ekonomi wilayah-wilayah di Kalimantan dan kawasan Timur Indonesia.

Namun, kini berubah menjadi proyek perencanaan kota untuk menarik investor. Ini lah yang membuat Andrinof kecewa berat.

"Terus terang (kecewa). Karena misi dan beberapa tujuan dari IKN ini makin lama, makin mengerucut, makin mengerdil. Terakhir, makin sering digaungkan ini sebagai simbol. Kemudian bergeser juga menjadi kota untuk mendatangkan investor. Sebetulnya bukan itu," ujarnya, dikutip Rabu (14/8).

"Tetapi ketika ide ini berubah menjadi untuk menumpuk juga investasi besar di situ, ini sudah bertabrakan dengan misi untuk pemerataan antar wilayah itu," imbuhnya lebih lanjut.

Andrinof menerangkan semestinya IKN sebagai kota inti pemerintahan menjadi penggerak untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah Kalimantan dan sekitarnya.

"Itu yang harusnya jadi digerakkan oleh adanya IKN, bukan malah memusat perhatian kita untuk membesarkan IKN sekaligus sebagai kota bisnis, ini saya memang menyayangkan," ujarnya.

Yang lebih disayangkan lagi, terang Andrinof, pemerintah saat ini gencar menarik investasi asing untuk pembangunan IKN, dengan cara merayu dan memberi iming-iming 'janji surga' kepada sejumlah pebisnis global untuk berinvestasi di IKN.

Padahal, menurutnya, pembangunan ibu kota negara seharusnya menggunakan anggaran negara, bukan dana lainnya seperti investasi swasta hingga asing.

"Kalau ibu kota negara itu harus dibangun dengan anggaran negara. Kota publik harus dibangun dengan anggaran publik. Nah, dari situ nanti baru ada peluang bisnis kecil-kecilan menengah untuk melayani kota. Bukan menambah fungsi sebagai kota bisnis yang harus mendatangkan investor besar," tegasnya.

"Tidak seperti yang sekarang ingin dikejar ngejar investor kesana-kemari, investor-investor kelas dunia, bukan itu. Kalau mau cari investor carikan lah untuk Sangata, untuk Bontang, untuk Mamuju, untuk Palu, untuk Paser, untuk Tanah Baru, untuk Tanah Grogot, itu konsepnya begitu," imbuhnya

Dosen FISIP Universitas Indonesia ini menambahkan bahwa IKN didesain sebagai kota pemerintahan dengan penduduk sekitar 1,5 juta orang, yang sebagian besarnya adalah ASN dan keluarganya dan bukan kota besar-metropolitan di mana segala bisnis disiapkan.

"Kalau skalanya kota pemerintahan, kalau investor besar itu mau bikin apa di situ? Mau bikin supermal? Ada berapa? Siapa yang beli nanti? Siapa yang datang ke mal itu? Atau mungkin di situ pusat industri IT, raw material-nya, SDM-nya dari mana? Di situ saya melihat ini enggak logis, makanya enggak mungkin investor datang ke situ," ungkapnya.

Di samping itu, target besar yang terus dikejar Jokowi untuk pembangunan IKN jelang lengser jabatan juga menyalahi ketentuan UU. Sebab, dalam lampiran UU disebutkan bahwa IKN ditargetkan rampung 2045.

"Bukan dikejar dalam lima tahun. Maka fokuslah ke tahap awal yang realistis apa? Misal, membangun pusat kota, kawasan inti pemerintahan, ya fokus kesana. Enggak usah juga manggil-manggil investor besar yang enggak mungkin akan datang," imbuhnya.

Nilai tukar rupiah dibuka di posisi Rp15.618 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Kamis (15/8) pagi. Mata uang Garuda naik 57 poin atau plus 0,36 persen dibandingkan penutupan di hari sebelumnya.

Namun, mata uang Asia dominan loyo. Dolar Hong Kong merosot 0,02 persen, yen Jepang minus 0,07 persen, peso Filipina amblas 0,11 persen, dolar Singapura jatuh 0,12 persen, baht Thailand ambruk 0,18 persen, won Korea Selatan minus 0,19 persen, yuan China layu 0,29 persen, dan ringgit Malaysia anjlok 0,35 persen.

Hanya rupee India yang menemani rupiah menguat pagi ini. Mata uang tersebut naik tipis 0,03 persen.

Mata uang utama negara maju juga hampir semuanya dibuka lesu. Poundsterling Inggris mandek, euro Eropa turun 0,03 persen, franc Swiss amblas 0,07 persen, dolar Australia tumbuh 0,12 persen, dan dolar Kanada merosot 0,01 persen.

Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong memperkirakan rupiah kembali sukses membungkam dolar AS. Mata uang Negeri Paman Sam itu layu usai data inflasi yang sedikit lebih rendah dari perkiraan.

"Investor menantikan data perdagangan Indonesia siang ini," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan rupiah bergerak di kisaran Rp15.550 sampai Rp15.700 per dolar AS pada hari ini.

Harga minyak naik pada Kamis (15/8) memulihkan sebagian kerugian yang terjadi pada hari sebelumnya.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent naik 17 sen atau 0,2 persen ke US$79,93 per barel.

Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 23 sen atau 0,3 persen ke US$77,21 per barel.

Kedua benchmark tersebut turun lebih dari 1 persen pada Rabu (14/8) kemarin setelah persediaan minyak mentah AS meningkat secara tak terduga dan meredanya kekhawatiran pasar atas konflik Timur Tengah.

Analis menyebut kenaikan itu imbas data harga konsumen AS yang naik secara moderat pada Juli dan melambatnya inflasi tahunan hingga di bawah 3 persen untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun belakangan ini.

Ini memperkuat ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga bulan depan.

"Investor bertaruh The Fed akan mulai menurunkan suku bunganya bulan depan. Ini membantu minyak," kata ekonom di Nomura Securities Yuki Takashima.

Meski demikian, ia memproyeksikan ke depan minyak akan tertekan.

"Tetap saja, harga minyak diperkirakan akan tetap berada di bawah tekanan karena masih adanya kekhawatiran bahwa permintaan global, terutama di Tiongkok, akan lesu," kata Takashima.

Ia memperkirakan WTI akan menuju angka US$72 pada awal Agustus. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut usulan kementeriannya agar PNS yang mau pindah ke IKN dapat 'bonus' berbentuk tunjangan Rp100 juta ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia mengatakan bonus itu dinilai Sri Mulyani terlalu tinggi.

"Yang kemarin (usul PNS dapat Rp100 juta) berubah, karena yang kemarin kan ketinggian, Menteri Keuangannya (nggak setuju)," kata Azwar Anas kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8) seperti dikutip dari detik.com.

Azwar Anas juga mengakui besaran insentif Rp 100 juta terlalu besar. Dia juga mempertimbangkan nasib insentif Rp 100 juta tersebut ke depan kalau sampai ada perubahan kebijakan.

"Padahal tadinya kalau ini 2 tahun pioneer kan, masa 5 tahun pioneer terus, pioneer kan mesti ada masanya 1-2 tahun. Kalau itu diberikan, pasti tahun ketiga ketika ditarik protes semua karena sudah terbiasa dapat, terlalu gede," ucapnya.

Karena masalah tersebut, ia mengaku sedang menyiapkan tiga formula insentif untuk PNS yang pindah ke IKN.

Salah satu opsi insentif adalah kenaikan pangkat yang cepat. Meski begitu, ia juga tidak ingin adanya insentif tersebut membuat orang-orang yang pindah tidak memiliki talenta.

"Ini yang menjadi PR kita adalah kabupaten sekitar ingin mutasi nih biasanya, nanti mutasinya agak khusus terbuka sehingga tidak bisa semua pegawai di pemda atau tempat lain bisa mutasi ke Pemdasus IKN," ujar mantan Bupati Banyuwangi itu

"Lebih terbuka supaya tidak semua orang pindah, padahal kan kapasitasnya diharapkan yang multitalenta dengan pelayanan digital. Nanti kita akan keluarkan Permenpan-RB terkait pekerja tidak hanya di satu tempat, work from anywhere mungkin. Di IKN kerja tidak hanya di satu ruangan, bisa di kantin, di ruang terbuka ini akan banyak," tambahnya.

Usulan PNS yang mau pindah ke IKN dapat bonus Rp100 juta sebelumnya disampaikan Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kemenpan RB Arizal. Ia mengatakan pihaknya terus melobi Kemenkeu agar insentif itu bisa diberikan agar PNS mau dipindah ke IKN.

Besaran insentif ini diusulkan seperti tukin pejabat setara eselon I di Otorita IKN.

Ia mengatakan usulan disampaikan karena PNS perlu biaya besar jika harus pindah ke IKN. Biaya itu salah satunya untuk membiayai pendidikan anak dan menikmati fasilitas kelas internasional di IKN.

"Makanya itu kita usul besar, usulnya supaya (besarnya) sama seperti yang diterima Pak Alimuddin. Contohnya, di Kemenpan RB, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya) itu cuma Rp40 juta tukinnya. Bapak (eselon I OIKN) sudah Rp100 juta. Kita usul supaya JPT Madya yang ikut pindah ke sana (IKN) dapatnya sama dengan yang diterima JPT Madya di OIKN (Rp100 juta)," jelas Arizal.

Kepala Bappenas 2016-2019 Bambang Brodjonegoro berpesan kepada pemerintah agar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sudah mendapatkan aliran dana Rp135 triliun lebih tak menjadi kota yang berantakan.

Ia menyebut Indonesia sama sekali tidak punya kota paling layak huni most liveable city, andai harus diadu dengan kota lain di dunia. Bambang berharap kehadiran IKN bisa melahirkan kota paling layak huni tersebut.

"Yang saya harapkan (dari) Nusantara ini, ya tapi bukan sekarang, bukan 17 Agustus (2024), tapi Nusantara untuk 20 tahun ke depan (bisa menjadi most liveable city) dan memang itu rencana awalnya," katanya dalam Peluncuran Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

"Mudah-mudahan ketika 20 tahun dikelola dengan benar, ya paling tidak kita punya satu kandidat untuk jadi most liveable city. Makanya dari awal kita tekankan, jangan kemudian (IKN) jadi kota yang berantakan setelah dibangun," pesan Bambang.

Bambang lantas mengingat salah satu argumen saat diskusi dengan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, sang Kepala Negara saat itu langsung setuju dengan pendapat tersebut.

Ia meyakinkan Jokowi bahwa negara bisa berhemat jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke IKN Nusantara. Penghematan tersebut terjadi karena sudah ada dua bandara yang sanggup menopang operasional ibu kota baru.

"Saya ingat sekali argumen saya dan pada waktu itu Pak Presiden (Jokowi) langsung setuju, 'Pak kalau kita mau ibu kota di sini, Nusantara, maka kita bisa menghemat karena tidak perlu bangun bandara'," cerita Bambang.

"Karena sudah ada Bandara Sepinggan di Balikpapan dan bandara baru Samarinda. Bandara itu dalam bayangan saya sudah cukup untuk operasi Nusantara mungkin sampai 10 tahun, itu sangat cukup. Balikpapan bisa kita fungsikan di bandara internasionalnya, Samarinda itu sebagai pusat lokalnya," jelasnya.

Pada kenyataannya Presiden Jokowi tetap membangun bandara baru di IKN. Bandara tersebut bernama Nusantara Airport.

Di lain sisi, Bambang menegaskan pembangunan IKN Nusantara bukan untuk menciptakan 'duplikat' Jakarta. Ia menekankan ibu kota baru ini tidak akan menjadi Jakarta kedua.

Ia menjelaskan bagaimana penumpukan di Jakarta sudah sangat luar biasa. Dominasi masyarakat ada di wilayah aglomerasi, seperti Bekasi hingga Depok, yang akhirnya masuk jajaran lima kota terbesar Indonesia.

"Membangun Nusantara ini bukan hanya sekadar pusat pemerintahan, tapi juga mencoba membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang tidak harus menyamai Jakarta. Maksudnya, kita tidak ingin menciptakan Jakarta kedua, tapi kita ingin menumbuhkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru," tuturnya.

"Kita tidak harus menciptakan Jakarta kedua. Jadi, biarkanlah ekonomi di Nusantara berkembang untuk memenuhi paling tidak kebutuhan Nusantara sendiri dan kebutuhan di Samarinda dan Balikpapan. Jakarta justru saatnya benar-benar menjadi kota global," sambung Bambang.

Bambang mengibaratkan perpindahan ibu kota di Indonesia bakal seperti Amerika Serikat (AS). IKN Nusantara akan seperti Washington DC dan Jakarta selayaknya New York.