Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja memastikan bakal melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 12 Agustus 2024 mendatang.

"Mudah-mudahan tanggal 12 (Agustus) groundbreaking BCA di IKN," kata dia dalam acara BCA UKM Fest di Mal Kota Kasablanka, Rabu (7/8).

Jahja mengatakan tanggal tersebut akhirnya diambil setelah beberapa kali mundur. Rencana groundbreaking kantor BCA awalnya direncanakan pada 30 Juli 2024.

Ia juga menyampaikan luas tanah kantor mencapai kurang lebih 9.000 meter persegi. Ia juga mengatakan bahwa kantor ini bukan termasuk ke dalam financial center.

Jahja menuturkan rencana groundbreaking itu juga bukan untuk membangun cabang BCA. Namun, untuk dibangun showroom yang dapat digunakan oleh UMKM.

Ia berharap showroom itu menjadi wadah untuk mengekspor produk mereka. Adapun cara ekspor itu dengan menghubungkan UMKM dengan nasabah bank luar negeri.

Misalnya, Korea Selatan , Malaysia, Singapura, ada di Thailand, Filipina, hingga Jepang. Jahja berharap para nasabah bank di luar negeri bisa tertarik dengan UMKM di Indonesia.

"Kalau matching mudah-mudahan salah satu inisiatif mendorong ekspor kita, untuk IKN kita perlu memperkenalkan promo itu mengundang dari luar. Mudah-mudahan bisa keluar (ekspor)," tuturnya.

Rencana groundbreaking BCA itu awalnya disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Ia menyebut groundbreaking proyek ke-7 di IKN akan dilakukan pada akhir Juli 2024.

Menurutnya, sejumlah investor bakal terlibat dalam groundbreaking tersebut. Ada lima calon investor yang siap menjadi peserta, salah satunya adalah BCA.

"Kelihatannya ada (groundbreaking Juli), tapi tidak banyak. Maksimal ada lima (proyek), macam-macam sektornya, tapi salah satu yang akan groundbreaking adalah BCA," ungkap Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, beberapa waktu silam.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi, terutama yang menimpa sektor padat karya disebabkan kondisi perekonomian dunia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan sektor padat karya menjadi penyumbang tertinggi angka PHK di Indonesia.

"Jadi memang setelah kami evaluasi di bidang padat karya yang berdampak dari global perekonomian dunia, memang jumlah permintaan pada mereka itu berkurang," kata Afriansyah usai membuka Pelatihan Kompetensi di Balai BPVP Makassar, Rabu (7/8).

Akibat berkurangnya permintaan dari pasar global, kata Afriansyah, pabrik-pabrik yang sudah menyiapkan bahan ekspor pun ikut berdampak.

"Pabrik-pabrik yang yang tadinya menyiapkan bahan ekspor itu menurun nilainya. Ini yang menyebabkan PHK," tuturnya.

Afriansyah mengklaim walaupun banyak perusahaan yang tutup, tetapi iklim investasi yang masuk di Indonesia sangat baik dan investor siap bangun pabrik padat karya.

"Kita akan menekankan bagaimana membangun industri di Indonesia dan pasarnya adalah Indonesia itu sendiri. Jadi ini yang kita harapkan bisa membangkitkan kembali dan menyerap tenaga kerja," ungkapnya.

"Kita akan melihat setelah industri yang dibangun di Indonesia oleh investor dari luar, makanya di pemerintahan Pak Jokowi ini kan sudah meresmikan beberapa kawasan industri yang dibangun untuk ke depannya," sambungnya.

Kemnaker mencatat 32.064 tenaga kerja terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juni 2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 23,29 persen kasus PHK terjadi di Jakarta.

Angka tersebut dipublikasikan dalam laporan Satu Data Kemnaker pada Kamis, (25/7).

PHK mayoritas terjadi di Pulau Jawa. Di Jakarta angka PHK mencapai 7.469 orang pada Januari - Juni 2024. Kemudian disusul Banten 6.135 orang dan Jawa Barat sebanyak 5.155 orang.

Selanjutnya Jawa Tengah sebanyak 4.275 orang dan Sulawesi Tengah sebanyak 1.812 orang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan perusahan-perusahaan pelat merah menyetorkan pajak sebesar Rp439 triliun pada 2023.

Capaian itu, katanya, tak terlepas dari meningkatnya kinerja dan produktivitas seiring dengan transformasi yang dilakukan BUMN.

"Hasil ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN. Terima kasih untuk kalian yang terus berjuang demi memberikan kontribusi besar kepada Indonesia," kata Erick dalam unggahan di instagramnya @erickthohir, Rabu (7/8).

Setoran pajak Rp439 triliun itu terutama disumbangkan oleh 20 BUMN. PT Pertamina (Persero) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp224.530 miliar. Kemudian PT PLN (Persero) sebesar Rp52.385 miliar, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp33.119 miliar, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp26.624 miliar.

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp25.979 miliar, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp10.454 miliar, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp10.061 miliar, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rp8.923 miliar, dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Rp 7.227 miliar.

PT Pertamina (Persero): Rp224.530 miliarPT PLN (Persero): Rp52.385 miliarPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: Rp33.119 miliarPT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp26.624 miliarPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp25.979 miliarPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp10.454 miliarPT Pupuk Indonesia (Persero): Rp10.061 miliarPT Semen Indonesia (Persero) Tbk: Rp8.923 miliarPT Mineral Industri Indonesia (Persero): Rp7.227 miliar

[Gambas:Instagram]

PT Pelabuhan Indonesia (Persero): Rp5.666 miliarPT Perkebunan Nusantara III (Persero): Rp4.848 miliarPT Hutama Karya (Persero): Rp3.759 miliarPT KAI (Persero): Rp3.592 miliarPT Garuda Indonesia (Persero) Tbk: Rp3.575 miliarPT Krakatau Steel (Persero) Tbk: Rp3.207 miliarPT PP (Persero) Tbk: Rp3.203 miliarPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: Rp3.114 miliarPT Adhi Karya (Persero) Tbk: Rp3.057 miliarPerum Bulog: Rp2.725 miliarPT Jasa Marga (Persero) Tbk: Rp2.640 miliar.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP28 yang digelar di Dubai beberapa waktu lalu menghasilkan kesepakatan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk mencegah dampak perubahan iklim.

Hal ini tentunya akan mempengaruhi langsung terhadap investasi dunia terhadap energi bersih dan berdampak langsung pada penurunan permintaan bahan bakar fosil khususnya batu bara.

Kesepakatan ini juga menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh selaku salah satu daerah penghasil batubara Indonesia di ujung barat Pulau Sumatera.

PT Mifa Bersaudara (MIFA), anak perusahaan Media Djaya Bersama Group, telah beroperasi lebih dari satu dekade dan berhasil mendominasi ekspor batubara dari Kabupaten Aceh Barat dengan market India dan ASEAN.

MIFA memiliki karakteristik batu bara rendah kalori di angka 2800-3400 dengan harga jual relatif lebih rendah.

Direktur PT Mifa Bersaudara Adi Risfandi mengatakan, perubahan menuju transisi energi ini akan memaksa industri batubara secara global menyesuaikan strategi bisnis, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan memastikan keberlanjutan operasi di tengah transisi global ini.

"PT Mifa Bersaudara telah menerapkan beberapa inovasi teknologi serta melakukan peningkatan dan perbaikan dalam rencana penambangan guna meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya produksi agar tetap kompetitif di pasar energi yang berubah," kata Adi saat pemaparan di The 3rd Sumatera Coal Outlook Conference, Rabu (7/8).

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan perbaikan dalam aspek pengelolaan lingkungan untuk operasional tambang. Yakni memulai beradaptasi melakukan berbagai langkah strategis salah satunya dalam upaya mengurangi emisi karbon.

Salah satu contoh di PT Mifa Bersaudara telah dilakukan perpindahan energi dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil ke pembangkit listrik yang disupply oleh PLN di Area CCP (Coal Crushing Plant), Operasi Pelabuhan, dan Mess.

"Selain itu saat ini kami juga sedang melakukan penjajakan perihal penggunaan sumber energi terbarukan melalui tenaga mikrohidro untuk pembangkit Listrik di area WMP (Water Monitoring Poin) dan mendalami beberapa studi lainnya untuk opsi penggunaan energi bersih", Jelas Adi.

Menurutnya, kehadiran Industri Batu Bara di Sumatera tentunya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan energi Indonesia, termasuk berkontribusi dalam keamanan energi nasional kedepannya.

Ketua Satgas Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga mengatakan total investasi swasta yang sudah masuk ke IKN mencapai Rp51 triliun.

Investasi dari swasta itu mendukung pembiayaan selain yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Di samping APBN, sudah berlangsung juga inisiasi dari sektor-sektor ekonomi, jadi sudah dilakukan groundbreaking dan investornya valuenya sudah Rp51 triliun," kata Danis saat bertemu dengan jurnalis berbagai media di IKN, Rabu (7/8).

Sementara uang APBN yang sudah digunakan untuk membangun IKN sudah mencapai Rp84 triliun. Dana tersebut terserap untuk 107 proyek pengerjaan.

"Ini terdiri dari batch 1,2, dan 3. Kebanyakan sekarang progresnya batch 1 dengan progres 90 persen lebih pekerjaan yang ada," katanya.

Otorita IKN mencatat hingga groundbreaking keenam pada Juni lalu, total investasi yang masuk ke IKN sudah mencapai Rp51,3 triliun. Selain investasi langsung, ada juga skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) yang dijajaki investor.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono mengatakan ada sembilan perusahaan dari tiga negara asing dan Indonesia berpotensi menggelontorkan dana Rp45 triliun ke IKN. Tiga negara yang dimaksud adalah Malaysia, China, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Malaysia dan China akan mengembangkan sektor properti, sedangkan UEA berencana investasi di sektor energi baru terbarukan.

"Yang sudah masuk tahap feasibility study itu adalah dari Malaysia, negara tetangga kita, satu kawasan dengan IKN di Kalimantan, kedua dari Tiongkok, keduanya sama-sama di perumahan, yang ketiga dari UEA untuk energi terbarukan," ujar Agung seperti diberitakan detikfinance.

Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja mengungkapkan biang kerok menurunnya daya beli masyarakat.

Menurutnya, penurunan daya beli masyarakat terjadi karena tiga sebab.

Pertama, maraknya judi online (judol). Jahja mengatakan judol membuat masyarakat kehilangan banyak uang.

"Orang sudah hopeless, judol. Bahkan bank dibawa-bawa. Cara judol ada e-wallet, ada tunai banyak sekali tidak terdetect. Ini menggerogoti daya beli masyarakat," katanya dalam acara BCA UKM Fest di Mal Kota Kasablanka, Rabu (7/8).

Kedua, berkurangnya diskon yang ditawarkan belanja online. Jahja menuturkan dalam beberapa tahun lalu, platform belanja online menawarkan banyak diskon kepada masyarakat.

Hal itu membuat belanja masyarakat bergairah. Fenomena tersebut pun dikenal sebagai bakar uang dari pelaku platform belanja online.

"Ini masuk dan bakar duit, tahun 2022 dibakar Rp80 triliun yang menikmati middle class, tapi banyak lower class dapat income, ada daya beli subsidi indirectly," tutur Jahja.

Namun, saat ini diskon tersebut sudah mulai berkurang. Imbasnya, masyarakat harus berbelanja online dengan biaya lebih tinggi. Karenanya, daya beli pun menurun.

Ketiga, berkurangnya jumlah pinjaman online (pinjol) ilegal. Jahja menuturkan pada saat covid-19 melanda, keberadaan pinjol ilegal marak di Indonesia.

Oleh karena itu, banyak masyarakat yang meminjam uang. Jahja mencontohkan ada satu orang yang bisa meminjam dana pada 20 pinjol sekaligus.

Hal itu terjadi karena ia gali lobang tutup lobang. Dengan kata lain, saat ia tidak bisa membayar utang di satu pinjol, ia akan meminjam ke pinjol lain untuk membayar tagihan.

Di sisi lain, ini memang merugikan masyarakat. Kendati, secara tidak langsung daya beli cukup kuat.

Namun, saat ini pinjol ilegal sudah diberantas oleh Otorita Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, daya beli juga cukup terkikis.

Penurunan daya beli tengah terjadi di Tanah Air. Ada beberapa faktor yang mendukung, pertama deflasi yang tercatat tiga bulan berturut-turut. Kedua, menurunnya kinerja industri manufaktur sehingga PMI Manufaktur masuk ke zona kontraksi.

Ketiga, terjadi banyak PHK akibat melemahnya permintaan sehingga produksi tertahan dan ekspor menurun.

Data Mandiri Spending Index menunjukkan tabungan konsumen menengah dengan nilai Rp1 juta hingga Rp10 juta, turun dari kisaran 100 pada Januari 2023 menjadi 96,6 pada Mei 2024.

Adapun fenomena makan tabungan paling dalam terjadi pada April 2024, yakni di level sekitar 90-an.

Di satu sisi, daya beli kelas menengah juga turun dari level 130-an pada Januari 2023 menjadi 122,7 pada Mei 2024.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membongkar banyak hal aneh di balik kasus tertahannya 26.415 kontainer di sejumlah pelabuhan beberapa waktu lalu.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyoroti surat balasan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Askolani terkait isi kontainer yang tertahan tersebut. Ia menilai isi surat tersebut belum transparan menjelaskan isi kontainer-kontainer itu.

Mulanya, Febri bercerita sehari sebelum terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang aturan impor, yakni pada 16 Mei 2024, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertanya kepada Askolani mengenai jumlah kontainer yang tertahan.

Melalui telepon, Askolani kala itu menjawab kontainer yang tertahan di pelabuhan ada sekitar 4.000 buah.

Namun pada 18 Mei 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani melakukan konferensi pers di Tanjung Priok dan menyatakan jumlah yang tertahan ada 26.415 kontainer.

Ia lantas mempertanyakan kenapa hanya dalam dua malam jumlah kontainer yang tertahan bisa melonjak dratis.

"Komentar kami, apakah Bandung Bondowoso itu melamar Roro Jonggrang dalam dua malam? Sehingga tiba-tiba ada sekitar 21 ribu kontainer (tambahan), tiba-tiba ada di dua atau tiga pelabuhan," ucapnya di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).

Kemenperin pun meragukan angka 26.415 tersebut dan mempertanyakan surat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang dinilai belum mengungkapkan fakta sebenarnya.

Febri menyebut laporan DJBC terlalu makro karena hanya menyampaikan data berdasarkan kategorinya, bukan laporan barang per kode HS dan rinciannya.

"Kalau kami menyatakan belum transparan. Kami minta Menkeu lebih aktif lah. Padahal, Bu Menteri kan ekonom hebat, sudah tahu data yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang tepat. Ini harus berdasarkan data yang akurat, cepat. Kalau data yang dari DJBC, kami bingung barangnya mana, mana kode HS 8 digit dan lain sebagainya," ucap dia lebih lanjut.

Ia memaparkan dari data yang diberikan DJBC, tertulis sebanyak 21.166 kontainer berupa bahan baku dan penolong (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12,7 persen), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen).

Menurut Febri, Angka tersebut dinilai terlalu luas, dan berkesan ada data isi dari puluhan ribu kontainer tersebut yang disembunyikan.

Adapun data yang disampaikan dalam surat Dirjen Bea dan Cukai baru menjelaskan terkait muatan 12.994 kontainer atau 49,19 persen dari data total 26.415 kontainer. Sisanya, isi 13.421 kontainer tidak dijelaskan dengan baik. Hal ini dinilai aneh dan janggal, mengingat Askolani mengklaim telah meloloskan semua kontainer tersebut dari pelabuhan.

"Datanya enggak komprehensif, susah untuk melakukan langkah mitigasi industri dalam negeri. Kejanggalan sih ya ada, masa enggak punya data kode HS 8 digit. Semua importir kan harus isi data itu sebelum kirim barang. Tiba-tiba angkanya janggal itu kan juga aneh. Apa yang terjadi?" kata Febri.

Lazimnya, DJBC memiliki data tersebut pada sistem informasi digital 26.415 kontainer yang telah mereka loloskan tersebut dan mampu menyediakannya bagi Kemenperin dengan cepat.

"Kami kan punya data supply-demand komoditas, kalau sudah bisa disandingkan, ada barang impor banyak masuk, kalau membahayakan barang sama di dalam negeri kami akan mitigasi. Industri dalam negeri kan juga banyak. Kalau banyak banjir barang pesanan ke industri banyak turun kalau turun ya mereka enggak produksi banyak-banyak," tegasnya lebih lanjut.

Merespons tuduhan itu, Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan sejatinya pihaknya sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kemenperin. Meskipun demikian, pihaknya siap memberikan data tambahan bila memang diperlukan Kemenperin.

"Komunikasi di tingkat pimpinan juga baik. Dirjen Bea Cukai sudah berkomunikasi dengan Pak Menperin. Kami siap menindaklanjuti di level teknis jika ada data atau informasi lebih detail yang dibutuhkan," katanya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan lebih dari 26 ribu kontainer berisi barang impor tertahan di pelabuhan gara-gara aturan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku pada 10 Maret 2024.

Dari 26 ribu kontainer itu, Airlangga merinci sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar 9.111 kontainer berada di Pelabuhan Tanjung Perak.

Pemilik Jhonlin Group, Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam berkunjung ke PT Freeport Indonesia, Papua, dalam rangka pemanfaatan tailing untuk membangun jalan proyek cetak sawah di Merauke. Haji Isam mengatakan program cetak sawah adalah tanggung jawab besar dari negara yang diberikan kepadanya.

"Kunjungan kerja dalam rangka kerja pemanfaatan tailing untuk bahan dasar pembuatan jalan poros project cetak sawah 1 juta hektare di Merauke bersama direktur BBA," kata Haji Isam dalam keterangannya, Rabu (7/8).

Ia berharap cetak sawah satu juta hektare bisa terealisasi dan berhasil dalam tiga tahun tanpa mempertimbangkan untung rugi.

"Selain itu, saya berharap gagasan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ini juga bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Papua," katanya.

Tailing adalah material yang tersisa setelah proses pemisahan mineral emas dan perak dari bijih (ore) di tambang emas. Tailing menjadi salah satu limbah terbesar Freeport. Freeport sendiri sudah mendaur ulang tailing sebagai bahan campuran beton dalam pembangunan prasarana dan infrastruktur.

Dalam kunjungannya ke Freeport, Haji Isam turut didampingi Pangkogabwilhan III yang akan menjabat Kepala Staf Umum (Kasum) TN, Letjen Richard Taruli Horja Tampubolon dan Asops Kaskogabwilhan III Brigjen Aulia Dwi Nasrullah.

Turut hadir mendampingi perwakilan PT Freeport Director EVP Sustainable Development Claus Wamafma dan EVP External Affairs Agung Laksamana.

Kemudian VP Environment Gesang Setiayadi, VP Government Relations Lenny Josephine dan Manager Tailings Utilization Harry Johansyah.

Sementara itu pesanan 2.000 ekskavator oleh Jhonlin Group milik Haji Isam dari China secara bertahap tiba di Distrik Ilwayab Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Senin (29/4). Dengan menggunakan tongkang Liana LXXIX, puluhan alat berat bermerek SANY itu berhasil sandar di dermaga PT Dwi Karya, Wanam.

Puluhan alat berat ini akan digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan nasional, yakni pencetakan sawah 1 juta hektare di Merauke.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan jaringan jalan tol yang menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Bandara Sepinggan, Balikpapan bakal rampung pada 2030.

Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida mengatakan dengan jaringan tol ini, IKN-Bandara Sepinggan bisa ditempuh dalam 50 menit.

"Secara sistem jaringan jalan yang sudah dilaksanakan, khususnya untuk jaringan jalan tol, akses ini adalah mengkoneksikan waktu kurang dari 50 menit, dari koneksi transit ekspres dari KIPP sampai dengan ke bandara strategis (Sepinggan) di tahun 2030," kata Wida di acara Indonesia-Korea Technical Exchange Seminar 2024, di Kantor Kementerian PUPR, seperti dikutip dari detikfinance, Rabu (7/8).

Wida mengatakan PUPR mendapat penugasan untuk membangun jaringan jalan tol di IKN sepanjang 88,54 km. Dari jumlah tersebut, yang telah dibangun mencapai 67,65 km. Artinya yang masih belum terbangun sepanjang 20,89 km.

"Rata-rata pembelian untuk jalan tol sendiri adalah sekitar Rp 305 miliar (per km) dan untuk penyelesaian yang belum dibangun adalah Rp 6,38 triliun atau sekitar US$339 juta," ujarnya.

Ia mengatakan saat ini Kementerian PUPR tengah melaksanakan beberapa pekerjaan tol IKN. Pertama, Tol Seksi 1 Segmen Bandara Sepinggan yang langsung terkoneksi dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sepanjang 7,01 km. Akses jalan tersebut saat ini sudah terbangun.

Kemudian Segmen Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, dan Segmen Kariangau-Simpang Tempadung 7,33 km.

Lalu yang keempat ada Segmen Simpang Tempadung sampai Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,68 km. Selanjutnya, jalan tol tersebut dikoneksikan juga dengan Segmen Jembatan Pulau Balang sampai dengan Simpang Riko 13,26 km.

Kemudian Segmen Simpang Riko sampai dengan Outer Ring Road IKN 6,22 km, Outer Ring Road IKN sampai dengan Simpang 3 ITCI sepanjang 6,18 km.

Terakhir, Segmen 6C dari Simpang 3 ITCI sampai dengan Simpang 1B Sumbu Kebangsaan Sisi Timur 5,64 km.

Wida mengatakan proyek-proyek tersebut telah mulai berjalan dan beberapa di antaranya telah rampung. Adapun segmen yang belum dibangun yaitu segmen 4A dan 4B tempat tol terowongan bawah laut atau immersed tunnel dibangun.

"Keseluruhan (jalan tol) sudah dalam proses pekerjaan, kecuali segmen 4A dan 4B, di mana di sini terdapat rencana pembangunan immersed tunnel juga yang rencananya akan dikerjasamakan dengan pemerintah Korea," katanya.

Kerusuhan mengantarkan pemilik Grameen Bank, Muhammad Yunus, menjadi perdana menteri (PM) interim di Bangladesh.

Peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu menggantikan PM Sheikh Hasina yang digulingkan dan saat ini kabur ke luar negeri. Gejolak terjadi imbas blunder Hasina yang memberikan kuota pegawai negeri sipil (PNS) bagi keluarga veteran.

Hasina menjatah 30 persen kuota PNS khusus bagi keluarga veteran. Putusan tersebut tak diterima warga Bangladesh, membuat demo dan kerusuhan pecah di sejumlah titik. Kerusuhan bahkan telah mengakibatkan ratusan rakyat meninggal dunia.

"Keputusan membentuk pemerintahan sementara dengan ... Yunus sebagai pemimpinnya, diambil dalam sebuah pertemuan Presiden Mohammad Shahabuddin, para pemimpin militer, dan para pemimpin kelompok mahasiswa pendemo," kata juru bicara pers Kantor Kepresidenan Bangladesh pada Selasa (6/8).

"Presiden (Mohammad Shahabuddin) telah meminta rakyat membantu mengatasi krisis ini. Pembentukan pemerintahan sementara yang cepat diperlukan untuk mengatasi krisis ini," tambah pernyataan tersebut.

AFP menyebut, penunjukan Yunus dilakukan setelah pendemo dari kelompok mahasiswa menuntut Hasina diganti oleh sang peraih Nobel tersebut.

Yunus dikenal sebagai 'bankir bagi kaum miskin' Bangladesh. Ia kerap memberdayakan para pelaku usaha kelas menengah dan bawah melalui perusahaannya.

Berdasarkan situs Grameen Bank, aksi mulia ini eksis sejak 1976 lalu dalam bentuk proyek percontohan. Barulah pada 1983 dipatenkan menjadi bank yang dikenal hingga sekarang.

Fokusnya memang mengurangi kemiskinan warga Bangladesh. Grameen Bank memberdayakan masyarakat miskin melalui kredit mikro, bahkan tanpa agunan atau jaminan.

Grameen Bank tercatat sudah mempunyai 240 kantor wilayah dan 2.568 kantor cabang. Jumlah karyawannya per Juni 2024 mencapai 22.895 orang.

"Grameen Bank saat ini hadir di 81.678 atau 94 persen desa di Bangladesh dan memberikan layanan kepada hampir 45 juta orang melalui 10,61 juta peminjam," jelas situs tersebut, dikutip Rabu (7/8).

Muhammad Yunus dan Grameen Bank mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 2006 sebagai bentuk apresiasi dunia. Ini diberikan atas upayanya membangun aspek ekonomi dan sosial masyarakat Bangladesh melalui kredit mikro.

Sejumlah layanan yang diberikan Grameen Bank, antara lain pinjaman untuk pendidikan, untuk kewirausahaan, hingga beasiswa bagi anak para debitur.

Bahkan, Grameen Bank punya program kredit untuk pengemis. Mereka memberikan pinjaman tanpa bunga untuk para pengemis, dengan harapan mereka bisa naik kelas dan tak lagi menjadi tukang minta-minta.

"Sebanyak 21.383 anggota (debitur) telah berhenti mengemis dan menjadi mandiri," klaim mereka.

Eksistensi Yunus dan Grameen Bank juga sempat disinggung Presiden Joko Widodo pada Februari 2024 lalu. Kala itu, sang Kepala Negara membandingkan Grameen dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Jokowi mencatat nasabah Grameen Bank hanya 6,5 juta orang, lebih sedikit dari PNM yang sudah memiliki 15,2 juta nasabah. Ia menyinggung capaian itu membuat sang bankir sekaligus pendiri Grameen Bank dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 2006 lalu.

"Perputaran dari yang dulu Rp800 miliar, dalam 8 tahun sudah melompat menjadi Rp244 triliun. Dan ini yang baik adalah kita memberikan kail bukan memberikan bantuan, ndak. Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng," ucap Jokowi di sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2).

"Di sini (PNM) kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira Pak Arief Mulyadi (direktur utama PNM) bisa dapat nobel ini kalau dilanjutkan, dan Rp244 triliun ini sebuah jumlah yang tidak kecil," imbuhnya berkelakar.

Masyarakat biasanya terbagi dalam golongan yaitu kelas bawah, menegah, dan atas alias orang kaya berdasarkan pendapatan atau pengeluaran per bulan.

Berdasarkan dokumen DATAin Edisi 2023.03-1 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia berdasarkan pendapatannya dibagi atas empat kelas yaitu rendah sebesar 7 persen, menengah bawah 69,05 persen, menengah atas 22,14 persen, dan tinggi 1,81 persen.

Data tersebut berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021.

"Karena SUSENAS tidak menghasilkan data pendapatan, nilai pendapatan yang dimaksud pada tulisan ini didekati dengan nilai pengeluaran per kapita," bunyi dokumen BPS.

Masyarakat biasanya terbagi dalam golongan yaitu kelas bawah, menegah, dan atas alias orang kaya berdasarkan pendapatan atau pengeluaran per bulan.

Berdasarkan dokumen DATAin Edisi 2023.03-1 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia berdasarkan pendapatannya dibagi atas empat kelas yaitu kelas pendapatan rendah sebesar 7 persen, menengah bawah 69,05 persen, menengah atas 22,14 persen, dan tinggi 1,81 persen.

Data tersebut berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021.

"Karena SUSENAS tidak menghasilkan data pendapatan, nilai pendapatan yang dimaksud pada tulisan ini didekati dengan nilai pengeluaran per kapita," bunyi dokumen BPS.

Penentuan batas kelas pendapatan tersebut menggunakan ketetapan Bank Dunia, yaitu Gross National Income (GNI) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, yang dikonversi menjadi rupiah per bulan menurut kurs dolar saat itu.

Pada Januari 2020, Bank Dunia merilis laporan berjudul Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class.

Dalam laporan itu, Bank Dunia membagi masyarakat Indonesia ke dalam lima kelas berdasarkan konsumsi atau pengeluaran per orang per bulan sebagai berikut:

1. Miskin (poor)- Pengeluaran di bawah Rp354.000 per orang per bulan2. Rentan (vurnerable)- Pengeluaran Rp354.000 - Rp532.000 per orang per bulan3. Menuju kelas menengah (aspiring middle class)- Pengeluaran Rp532.000 - Rp1,2 juta per orang per bulan4. Kelas menengah (middle class)- Pengeluaran Rp1,2 juta - Rp6 juta per orang per bulan5. Kelas atas (upper class)- Pengeluaran di atas Rp6 juta per orang per bulan.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memproyeksi jumlah UMKM yang berjualan online maupun offline meningkat seiring maraknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, di satu sisi, UMKM menjadi sektor yang paling banyak menyerap lapangan kerja.

"Sehingga kalau sekarang ada deindustrialisasi, banyak PHK, itu pasti pedagang offline/onlien individual akan meningkat," ucap Teten dalam acara BCA UKM Fest di Mal Kota Kasablanka, Rabu (7/8).

Di sisi lain, Teten juga mengingatkan soal risiko penurunan daya beli masyarakat akhir-akhir ini. Ia menilai harus ada bantalan untuk masalah tersebut.

"Ini sesuatu yang sulit, kita harus gotong royong," kata Teten.

Badai PHK memang sedang menggila, salah satunya di DKI Jakarta.

Angka PHK di Jakarta mencapai 7.469 orang. Ini terjadi pada periode Januari 2024 sampai Juni 2024.

Secara keseluruhan di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK menimpa 32.064 tenaga kerja selama enam bulan pertama di 2024. Mayoritas memang terjadi di Jakarta, yakni sebanyak 23,29 persen.

PHK lainnya juga terpusat di Pulau Jawa. Ada di Banten dengan 6.135 orang kehilangan pekerjaan, 5.155 pekerja di Jawa Barat di-PHK, dan kasus di Jawa Tengah yang menimpa 4.275 karyawan.

Pemutusan hubungan kerja yang cukup banyak juga terjadi di luar Jawa. Misalnya, ada 1.812 orang di Sulawesi Tengah yang harus kehilangan pekerjaannya hingga Juni 2024.

Selain PHK, Satu Data Kemnaker mencatat sejumlah kasus mogok kerja di tanah air.

Ada 94 kasus mogok kerja di Indonesia sampai bulan keenam 2024. Ini melibatkan 3.355 orang tenaga kerja dan 26.840 jam kerja yang hilang imbas aksi tersebut.

Lagi, DKI Jakarta memimpin. Mogok kerja di provinsi ini menyentuh 35 kasus dengan 850 orang tenaga kerja yang terlibat dan 6.800 jam kerja hilang.

Jawa Barat menyusul dengan 22 kasus mogok kerja pada Januari 2024-Juni 2024, di mana 630 orang buruh terlibat serta 5.040 jam kerja hilang. Kemudian, Kalimantan Tengah mencatat 10 kasus mogok kerja dengan 300 orang tenaga kerja terlibat dan 2.400 jam kerja hilang.