Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Adinda Ade Mustami, Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat sebanyak 130 perusahaan telah memanfaatkan fasilitas penundaan pelunasan pita cukai selama 90 hari.

Adapun nilai pembayaran pita cukai yang ditunda tersebut mencapai Rp 163,61 triliun hingga 29 Oktober 2024.

"Sampai dengan 29 Oktober 2024, total penundaan pembayaran pita cukai Rp 163,61 triliun (dan sudah lunas 71,96%) dengan jumlah 130 perusahaan," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Selasa (29/10).

Seperti yang diketahui, pemerintah kembali menerbitkan relaksasi pelunasan pita cukai selama 90 hari dari normalnya dua bulan.

Aturan ini diterbitkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2024 tentang Petunjuk Teknis Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelusanan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Askolani menambahkan, pada November mendatang, penundaan pembayaran pita cukai akan kembali normal atau hanya untuk 60 hari (dua bulan).

Oleh karena itu, ia memastkan bahwa penerimaan cukai pada tahun ini akan kembali normal seperti yang telah direncanakan.

"Sudah diperhitungkan di rencana penerimaan tahun 2024, karena sudah menjadi pola seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Sebagai informasi, penerimaan cukai menjadi komponen terbesar dari penerimaan kepabeanan dan cukai. Adapun outlook penerimaan cukai pada tahun ini akan sebesar Rp 230,5 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT belum akan diterapkan pada 2025. Padahal sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR sudah menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai rokok tersebut.

“Sampai dengan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang Minggu lalu sudah ditetapkan DPR, posisi pemerintah untuk penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan," kata Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi September 2024, Senin (23/9).

Alih-alih menaikkan tarif cukai rokok, pemerintah justru berencana untuk mengeluarkan kebijakan alternatif melalui penyesuaian harga jual eceran (HJE) untuk produk tembakau. Dengan begitu, harga jual rokok eceran berpotensi naik.

"Dengan melakukan penyesuaian harga jual di level industri, tentunya nanti akan dikaji dalam beberapa bulan ke depan. Untuk bisa dipastikan kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah," kata Askolani.

Besaran kenaikan HJE masih dikaji oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Dalam menyusun kebijakan CHT, pemerintah juga mempertimbangkan adanya fenomena downtrading. Fenomena itu merupakan adanya peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah semenjak tarif cukai diterapkan.

Untuk itu, evaluasi akan dilakukan terlebih dahulu sebelum menerapkan penyesuaian tarif cukai rokok. “Kebijakan CHT menjadi salah satu basis yang akan dievaluasi kembali oleh pemerintah untuk penetapannya,” kata Askolani.

Cukup beralasan pemerintah mengatur kenaikan cukai rokok, sebab komoditas ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Bahkan setoran cukai rokok ke negara terus naik.

Sampai dengan Agustus 2024 saja, pemerintah mengantongi penerimaan cukai hasil tembakau Rp 138,4 triliun, atau naik 5% secara tahunan (yoy). Di mana kontribusi cukai rokok mencapai Rp 132,8 triliun, naik 5%.

Peningkatan cukai rokok disumbang oleh kenaikan produksi rokok golongan II dan golongan III, di mana tarif cukai rokok golongan I cenderung lebih tinggi.

Usulan Tarif Cukai Rokok Naik 5% di 2025

Sebelumnya, BAKN DPR menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai hasil tembakau minimal sebesar 5% pada tahun depan dalam sesi rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada awal pekan ini.

Dalam kesimpulan rapat kerja, Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mendorong pemerintah menaikan cukai hasil tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM).

“Kenaikan minimum 5% setiap tahun untuk dua tahun ke depan," kata Wahyu dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (10/9).

Usulan tersebut disampaikan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Selain itu, kenaikan tarif juga untuk membatasi kenaikan cukai hasil tembakau pada jenis sigaret kretek tangan atau SKT.

"Usulan ini untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja. Setuju ya?" ujar Wahyu dan dijawab sepakat oleh anggota BAKN DPR yang hadir pada kesempatan tersebut.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean. Aturan ini dikeluarkan untuk memperkuat pengawasan demi mencegah adanya penyelundupan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menerangkan, dalam implementasinya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"PMK ini baru diterbitkan dan ini berlandaskan UU Kepabeanan dan kemudian dalam implementasinya kami akan koordinasi dengan Perhubungan dan Kementerian Perdagangan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (13/8/2024).

Dengan Kemendag, jelasnya, pihaknya akan koordinasi terkait dengan surat izin kapal. "Untuk Perhubungan kita koordinasi dengan surat izin kapal yang ditetapkan oleh Perhubungan, kapalnya yang berlayar dalam kawasan domestik akan disharing ke Bea dan Cukai," ungkapnya.

Sementara, dengan Kemendag pihaknya akan berkoordinasi terkait barang tertentu yang diawasi, apakah barang yang dikenakan pembatasan atau bea keluar. Dia mengatakan, penguatan pengawasan ini penting untuk mencegah penyelundupan.

"Kemudian mengenai barang yang diawasi barang tertentu tentunya masukan dari Permendag apakah nanti barang yang dikenakan pembatasan (lartas), apakah barang dikenakan BK (bea keluar) harus kita awasi lebih, atau tentu juga bisa juga barang bersubsidi," katanya.

"Pengawasan antar pulau ini sangat penting untuk penguatan pengawasan kita. Jangan sampai kemudian dari modus antar pulau tapi kemudian dilakukan ship to ship, barangnya dibawa keluar tanpa izin kepabeanan yang sah," katanya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membongkar banyak hal aneh di balik kasus tertahannya 26.415 kontainer di sejumlah pelabuhan beberapa waktu lalu.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyoroti surat balasan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disampaikan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Askolani terkait isi kontainer yang tertahan tersebut. Ia menilai isi surat tersebut belum transparan menjelaskan isi kontainer-kontainer itu.

Mulanya, Febri bercerita sehari sebelum terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang aturan impor, yakni pada 16 Mei 2024, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertanya kepada Askolani mengenai jumlah kontainer yang tertahan.

Melalui telepon, Askolani kala itu menjawab kontainer yang tertahan di pelabuhan ada sekitar 4.000 buah.

Namun pada 18 Mei 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani melakukan konferensi pers di Tanjung Priok dan menyatakan jumlah yang tertahan ada 26.415 kontainer.

Ia lantas mempertanyakan kenapa hanya dalam dua malam jumlah kontainer yang tertahan bisa melonjak dratis.

"Komentar kami, apakah Bandung Bondowoso itu melamar Roro Jonggrang dalam dua malam? Sehingga tiba-tiba ada sekitar 21 ribu kontainer (tambahan), tiba-tiba ada di dua atau tiga pelabuhan," ucapnya di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).

Kemenperin pun meragukan angka 26.415 tersebut dan mempertanyakan surat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang dinilai belum mengungkapkan fakta sebenarnya.

Febri menyebut laporan DJBC terlalu makro karena hanya menyampaikan data berdasarkan kategorinya, bukan laporan barang per kode HS dan rinciannya.

"Kalau kami menyatakan belum transparan. Kami minta Menkeu lebih aktif lah. Padahal, Bu Menteri kan ekonom hebat, sudah tahu data yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang tepat. Ini harus berdasarkan data yang akurat, cepat. Kalau data yang dari DJBC, kami bingung barangnya mana, mana kode HS 8 digit dan lain sebagainya," ucap dia lebih lanjut.

Ia memaparkan dari data yang diberikan DJBC, tertulis sebanyak 21.166 kontainer berupa bahan baku dan penolong (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12,7 persen), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen).

Menurut Febri, Angka tersebut dinilai terlalu luas, dan berkesan ada data isi dari puluhan ribu kontainer tersebut yang disembunyikan.

Adapun data yang disampaikan dalam surat Dirjen Bea dan Cukai baru menjelaskan terkait muatan 12.994 kontainer atau 49,19 persen dari data total 26.415 kontainer. Sisanya, isi 13.421 kontainer tidak dijelaskan dengan baik. Hal ini dinilai aneh dan janggal, mengingat Askolani mengklaim telah meloloskan semua kontainer tersebut dari pelabuhan.

"Datanya enggak komprehensif, susah untuk melakukan langkah mitigasi industri dalam negeri. Kejanggalan sih ya ada, masa enggak punya data kode HS 8 digit. Semua importir kan harus isi data itu sebelum kirim barang. Tiba-tiba angkanya janggal itu kan juga aneh. Apa yang terjadi?" kata Febri.

Lazimnya, DJBC memiliki data tersebut pada sistem informasi digital 26.415 kontainer yang telah mereka loloskan tersebut dan mampu menyediakannya bagi Kemenperin dengan cepat.

"Kami kan punya data supply-demand komoditas, kalau sudah bisa disandingkan, ada barang impor banyak masuk, kalau membahayakan barang sama di dalam negeri kami akan mitigasi. Industri dalam negeri kan juga banyak. Kalau banyak banjir barang pesanan ke industri banyak turun kalau turun ya mereka enggak produksi banyak-banyak," tegasnya lebih lanjut.

Merespons tuduhan itu, Juru Bicara Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan sejatinya pihaknya sudah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kemenperin. Meskipun demikian, pihaknya siap memberikan data tambahan bila memang diperlukan Kemenperin.

"Komunikasi di tingkat pimpinan juga baik. Dirjen Bea Cukai sudah berkomunikasi dengan Pak Menperin. Kami siap menindaklanjuti di level teknis jika ada data atau informasi lebih detail yang dibutuhkan," katanya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan lebih dari 26 ribu kontainer berisi barang impor tertahan di pelabuhan gara-gara aturan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku pada 10 Maret 2024.

Dari 26 ribu kontainer itu, Airlangga merinci sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar 9.111 kontainer berada di Pelabuhan Tanjung Perak.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkapkan isi 26 ribu kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Jawa Timur.

Menurut Askolani, isi kontainer yang menumpuk itu sudah dilaporkan ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Agus  sebelumnya mempertanyakan hingga bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani soal isi kontainer itu.

"Ini sudah kita laporkan ke Kemenperin. Sudah selesai (masalah penumpukan) dan nanti minggu depan kita sampaikan (umumkan ke media)," ujar Askolani saat ditemui di Kantornya, Rabu (31/7).

Askolani menyampaikan bahwa isi kontainer sudah diperiksa oleh pihak surveyor dan ia mengakui bahwa ada barang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Namun, ia belum merinci detail barangnya.

Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa ada barang yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), izin Persetujuan Impor (PI), hingga pertimbangan teknis (Pertek).

"Yang ilegal kita musnahkan, ada di situ. Jadi kontainer itu kita nilai bersama sesuai ketentuan, barang boleh masuk di stake oleh surveyor, kalau nggak ada SNI, lartas, dia akan di-reject surveyor," jelasnya.

Sementara, untuk barang yang tak sesuai aturan telah dikirimkan kembali ke negara asal. Saat ini, permasalahan penumpukan tersebut diklaim telah selesai.

"Jadi semua screening oleh pic, kalau sudah semua clear and clean, baru bisa mana yang bisa lewat mana yang kemudian kita suruh re ekspor, mana yang kemudian kita musnahkan," pungkas Askolani.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan lebih dari 26 ribu kontainer berisi barang impor tertahan di pelabuhan gara-gara aturan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku pada 10 Maret 2024.

Dari 26 ribu kontainer itu, Airlangga merinci sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar 9.111 kontainer berada di Pelabuhan Tanjung Perak.

JAKARTA, investor.id – Langkah pemerintah menjalankan ekstensifikasi cukai diharapkan dapat dijalankan secara tepat sasaran. Dalam hal ini, objek yang dapat menjadi barang kena cukai idealnya sudah diperhitungkan masak-masak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain saat kebijakan tersebut diterapkan.

Hal ini berkaitan dengan pengenaan cukai untuk makanan olahan khususnya makanan olahan siap saji. Dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 194 Ayat 4 disebutkan bahwa pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan isi 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Sudah, sudah kita laporin ke Kemenperin," kata Askolani kepada awak media di Jakarta, Rabu (31/7).

Hanya saja, dirinya tidak memerinci isi dari 26.000 kontainer tersebut. Dirinya hanya menyebut bahwa ada barang impor yang sudah dimusnahkan.

"Yang ilegal kita musnahin, ada di situ. Jadi kontainer itu kita assess bersama sesuai ketentuan," katanya.

Ia menegaskan ribuan kontainer yang masuk ke Indonesia sudah berdasarkan Persetujuan Impor (PI) Kementerian Perdagangan dan Pertimbangan Teknis dan Kemenperin.

"Jadi semua screening oleh PIC, kalau sudah semua clear and clean baru bisa (masuk), mana yang bisa lewat mana yang kemudian kita suruh re-ekspor mana yang kemudian kita musnahkan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita sendiri mengaku sudah berkirim surat kepada Kementerian Keuangan untuk meminta data muatan kontainter yang tertahan tersebut.

Nantinya, data itu akan digunakan memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Askolani, buka suara terkait isu impor tekstil ilgal. Askolani mengatakan dirinya siap menerima masukan dari masyarakat, termasuk asosiasi pengusaha di sektor industri tekstil dan produk tekstil (PTP). "Nanti kami akan dengarkan masukan asosiasi tersebut persis dan detailnya," kata Askolani saat dihubungi, Jumat, 12 Juli 2024.

Askolan menjelaskan, sepanjang 2024 Bea Cukai sudah melakukan penindakan terhadap arus masuk produk tekstil impor ke Indonesia. Dia mengatakan akan mengecek informasi maraknya impor ilegal yang disuarakan sejumlah asosiasi pelaku industri tekstil.

"Bila valid masukannya, maka akan sangat bagus memperkuat pengawasan dan penindakan yang telah dilakukan Bea Cukai selama ini di pelabuhan, bandara, pesisir timur Sumatra dan daerah perbatasan," katanya.

Saat ditanyai lebih lanjut soal temuan Bea Cukai sepanjang 2024 terkait upaya penyelundupan tekstil ilegal, Askolani tidak merespon lagi. Askolani juga tidak merespon pertanyaan ihwal 26 ribu kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Tempo kembali mengonfirmasi hal tersebut pada Rabu pagi, 17 Juli 2024. Namun hingga berita ini dimuat, pertanyaan yang dikirimkan tidak direspon dan hanya menunjukkan centang dua.

Sementara itu Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia saat ini dijadwalkan berunjuk rasa di depan Kementerian Keuangan pada siang ini. Aliansi yang terdiri dari sejumlah asosiasi pengusaha tekstil dan produk tekstil tersebut mendesak Menteri Keuangan serius mengusut praktik impor tekstil ilegal. Mereka juga mendesak Menteri Keuangan untuk mengevaluasi kinerja Bea Cukai sebagai gerbang utama arus masuk impor ilegal.

Itu proses normal saja. Dijalani saja. Enggak ada hal aneh itu. Nanti kalau ada yang enggak sesuai pasti dilarang

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan 26.415 kontainer misterius yang saat ini menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak masih diperiksa sesuai prosedur.

Ia mengatakan proses pemeriksaan serta perizinan kontainer tersebut akan melibatkan beberapa kementerian/lembaga (K/L).

“Itu proses normal saja. Dijalani saja. Enggak ada hal aneh itu. Nanti kalau ada yang enggak sesuai pasti dilarang Kementerian Perindustrian, nanti kalau ada yang enggak sesuai pasti dilarang Kementerian Perdagangan, kalau enggak sesuai pasti dilarang PT Surveyor, banyak pihak yang mengawasinya,” kata Askolani saat ditemui usai Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan RI dan Bank Indonesia di Jakarta, Selasa.

Hingga saat ini, ia mengaku masih belum mengetahui isi dari kontainer tersebut.

Terkait dugaan kontainer yang berisi barang-barang tekstil dan produk tekstil (TPT), Akolani menilai akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Bea Cukai.

“Isinya pasti ikutin ketentuan. Kalau ada yang larangan dan pembatasan (lartas), itu tidak ada barang yang langsung lolos, pasti dicek. Izin perdagangan, izin sama PT Surveyor Indonesia, panjang tuh urusannya. Itu bukan hanya urusan Bea Cukai saja. Itu urusan semua pihak,” ujarnya.

Adapun sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pihaknya ingin mengetahui isi dari 26.415 kontainer atau peti kemas yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak guna menyiapkan strategi pencegahan yang efektif dalam melindungi industri dalam negeri.

"Sebanyak 26 ribu itu is a big number, besar sekali. Kalau kita bicara soal 100-200 kontainer ya mungkin kita tidak akan terlalu pusing tapi ketika kita mempunyai 26 ribu kontainer kita mempunyai kepentingan tentu untuk memitigasi," kata Menperin.

Menurutnya, keterbukaan data terkait isi dari kontainer tersebut merupakan hal utama yang mesti diketahui, mengingat dari 26.415 peti kemas yang tertahan berpotensi berisi bahan baku industri yang mengancam industri domestik.

"Saya juga pengen tau, tentukan barang-barang itu jangan-jangan bahan baku, kalau bahan baku di sektor apa barang-barang itu?, jangan-jangan barang jadi, misalnya pakaian jadi, misalnya TV elektronik, barang-barang elektronik," kata dia.

Lebih lanjut menurutnya, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan untuk meminta keterangan, dan data terkait isi dari peti kemas yang tertahan di dua pelabuhan itu, namun belum mendapatkan tanggapan.

"Belum ada respons," katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024