Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan uji coba atau pilot project makan bergizi gratis bakal dilakukan di 100 titik pada akhir 2024.

Uji coba ini bisa dilakukan berkat restu Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani. Dadan mengklaim Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu sudah berjanji akan memberikan dana piloting project.

"Kami, di 2024 meskipun (badan) baru alhamdulillah sudah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan dana operasional serta dana piloting yang akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (Kemenkeu)," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (31/10).

"Kami sedang bahas secara detail untuk melaksanakan piloting di 100 wilayah di seluruh Indonesia di akhir tahun ini (2024) ... sehingga insyaallah daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) kami barangkali bisa kami terima di akhir November atau awal Desember," tuturnya.

Dadan menyebut pilot project di akhir 2024 ini bakal mencontoh uji coba yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Ini meliputi proyek percontohan makan gratis di Warung Kiara, Sukabumi serta Bojong Koneng, Bogor.

Akan tetapi, Badan Gizi Nasional menegaskan pilot project di 100 titik itu bakal terfokus di Pulau Jawa.

"Kami sudah mendapatkan komitmen dari dirjen anggaran untuk melakukan pilot project di 100 titik di seluruh Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan mayoritas tetap di Pulau Jawa karena sekolah (dan) anak sekolah mayoritas ada di Pulau Jawa," jelasnya.

Bos Badan Gizi Dadan lalu menjelaskan tiga skema penyaluran makan bergizi gratis di Indonesia. Pertama, akan dibangun central kitchen yang terpusat.

Opsi kedua adalah penempatan central kitchen di sekolah atau pesantren. Ini dilakukan jika sasarannya minimal 2.000 anak.

"Ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan, ada daerah-daerah yang nanti harus dijangkau dalam waktu satu hari," ungkap Dadan.

"Nanti akan kami pikirkan dengan menggunakan makanan yang sekarang berkembang dengan vakum, yang bisa tahan selama satu tahun. Sehingga kami bisa kirim sekali dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan dengan variasi menu sehingga makanan itu tinggal dibuka (dan) makan," tandasnya.

Kementerian Koperasi (KemenKop) dan Perum Bulog akan melakukan kerja sama terkait penyerapan komoditas pangan yang dikelola oleh koperasi.

Menteri Koperasi (MenKop) Budi Arie Setiadi menuturkan menjelaskan rencana kerjasama ini akan segera dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU/ Memorandum of Understanding) yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Jadi, keterlibatan koperasi di dalam kerja sama ini diharapkan juga nantinya semakin meningkatkan semangat masyarakat untuk berkoperasi," kata Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai menerima kunjungan Dirut Perum Bulog di kantornya, Kamis (31/10).

Koperasi-koperasi yang akan dilibatkan dalam kerja sama ini adalah koperasi yang bergerak di sektor pangan dan beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang akan dilakukan revitalisasi. Dengan sumber daya Perum Bulog yaitu jumlah gudang mencapai 1.596 unit dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia akan memudahkan bagi koperasi di daerah melakukan sinergi.

"Nanti kita lihat koperasi-koperasi yang sehat dan yang bergerak di sektor pangan untuk terlibat dalam kerja sama ini," kata dia.

Melalui kerja sama ini diyakini bakal mendorong peningkatan kesejahteraan anggota koperasi. Secara tidak langsung koperasi juga dapat berperan sebagai stabilitator harga pangan di pasar yang sering mengalami fluktuasi.

"Untuk teknisnya kita bicarakan lebih mendalam, yang penting adalah bagaimana memastikan keterjangkauan, ketersediaan dan stabilisasi harga karena tidak boleh bergejolak, kasihan rakyat," kata MenKop.

Budi Arie menegaskan keterlibatan koperasi dalam membangun ekosistem pangan ini adalah bagaimana memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Dia menyatakan tidak dipungkiri ada beberapa koperasi yang salah kelola oleh pengurusnya sehingga memicu penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap koperasi.

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan skema kerja sama yang akan dilakukan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan kapasitas gudang yang mencapai 4 juta ton, Perum Bulog akan mampu menyerap banyak komoditas hasil petani anggota koperasi.

"Melalui kerja sama ini kita ingin saling menguntungkan, dengan begitu perputaran ekonomi di koperasi akan bergerak. Bulog tidak bergerak sendirian dan di sini ada koperasi sehingga saling mengontrol," kata Wahyu.

Wahyu memastikan sebagai lembaga yang diberi mandat untuk menyerap komoditas dari petani, Perum Bulog komitmen akan terus memaksimalkan peluang untuk menjaga harga jual komoditas di tingkat petani tetap di atas harga pasar.

Wahyu memaparkan dengan jaminan harga, diharapkan dapat mendorong kesejahteraan petani.

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.698 per dolar AS pada Kamis (31/10) sore. Mata uang Garuda menguat 6 poin atau plus 0,04 persen dari perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp15.705 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Mata uang di kawasan Asia terpantau dominan menguat. Tercatat, won Korea Selatan menguat 0,06 persen, peso Filipina menguat 0,21 persen, dan baht Thailand plus 0,17 persen.

Kemudian dolar Singapura menguat 0,06 persen, ringgit Malaysia plus 0,01 persen, dan yen Jepang 0,83 persen. Di sisi lain, rupee India melemah 0,01 persen dan yuan China minus 0,02 persen.

Sementara itu, mata uang negara maju bergerak bervariasi. Poundsterling Inggris menguat 0,22 persen dan franc Swiss plus 0,10 persen.

Sedangkan dolar Australia melemah 0,01 persen dan dolar Kanada minus 0,09 persen. Sementara euro Eropa terpantau mandek di posisi sebelumnya.

Analis pasar uang Lukman Leong mengatakan rupiah ditutup hampir datar menguat terbatas terhadap dolar AS menyusul data ekonomi AS yang mix.

Menurutnya, rupiah didukung oleh data manufaktur China yang lebih baik dari perkiraan dan keluar dari kontraksi, namun data non manufaktur/service di bawah perkiraan.

"Investor cenderung wait and see menantikan data inflasi PCE AS malam ini," ujar dia kepada CNNIndonesia.com.

Anggota Dewan Energi Nasional Agus Pramono mengungkap potensi bahan bakar hidrogen di Indonesia. Menurut dia semua komponen pendukung sudah tersedia dan penerapannya hanya menunggu arahan dari pemerintah.

Komponen pendukung yang dimaksud Agus di antaranya produksi hidrogen, ketersediaan refueling station, hingga mobil yang kompatibel dengan bahan bakar tersebut.

Produksi hidrogen di Indonesia melalui proses cracking dari gas alam, di mana kandungan metan diekstrak dan direaksikan dengan uap untuk menghasilkan hidrogen.

Ke depannya, untuk mengurangi penggunaan gas alam, Indonesia dapat memproduksi hidrogen menggunakan metode elektrolisis yang memisahkan molekul hidrogen serta oksigen dari air dengan reaksi yang ditimbulkan aliran listrik.

Aliran listrik tentunya harus berasal dari sumber hijau, seperti pembangkit listrik tenaga air, geothermal, angin, ataupun nuklir.

Untuk refueling station atau stasiun pengisian hidrogen, Indonesia sudah memiliki satu yang dibangun PLN di kawasan Senayan.

Stasiun pengisian ini mampu melayani segala jenis kendaraan berbasis hidrogen, mulai dari kendaraan pribadi, transportasi umum hingga kendaraan berat.

Sementara untuk mobil berbasis hidrogen sudah ada Toyota Mirai yang telah diperkenalkan di dalam negeri. Namun penjualan mobil hidrogen ini masih menunggu kesiapan Toyota Indonesia.

"Jadi hidrogennya sudah ada, refueling sudah ada, mobilnya sudah ada. Tinggal mengaspal saja. Siapa sih yang mau mengawinkan tiga ini? Ini kan pemerintah yang harus ada," ujar Agus saat ditemui di Depok (30/10).

Ia menyebut pemerintah harus berkaca pada Jerman yang berhasil mengembangkan bahan bakar tersebut, hingga memiliki empat refueling station dan akan melayani aktivitas ekspor-impor hidrogen mulai 2035.

Selain itu Agus juga berharap pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru untuk menjalankan program bahan bakar hidrogen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku prihatin usai Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjadi tersangka kasus korupsi impor gula.

Bahlil menyebut sebagai junior Tom di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ia hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mantan Menteri Perdagangan itu.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau. Karena kami sama-sama sebagai mantan Kepala BKPM, jadi kami mendoakan yang terbaik," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Bahlil pun enggan menanggapi ada tidaknya intervensi penguasa atau unsur kriminalisasi dalam kasus Tom Lembong. Ketum Golkar itu hanya meminta agar publik percaya sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

"Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik saja lah," ujarnya.

Tom Lembong bersama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015-2016 oleh tim Jampidsus Kejaksaan Agung.

Menurut Kejaksaan, kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar.

Tom Lembong dan CS sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak Selasa (29/10) setelah menjalani pemeriksaan.

Kejaksaan memastikan akan mengusut tuntas kasus tersebut dan membuka kemungkinan menjerat tersangka baru.

Hasil uji Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa anggur muscat aman dikonsumsi.

Plh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangak Yusra Egayanti melakukan uji cepat terhadap residu pestisida anggur Shine Muscat. Rapid test dilakukan bersama dinas yang menangani urusan pangan provinsi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

"Hasil uji rapid test yang dilakukan oleh OKKP ini menunjukkan bahwa anggur muscat yang beredar saat ini aman dikonsumsi karena dari semua uji rapid tersebut dalam jumlah aman," katanya dalam rilis resmi, Kamis (31/10).

Ia mengungkapkan rapid test dilakukan di hampir 100 titik kabupaten/kota. Rinciannya, 90 persen negatif dan 10 persen lainnya ada kandungan residu dalam jumlah aman.

Meski memastikan anggur muscat aman, Bapanas menegaskan tetap memperhatikan sampel uji lain. Yusra menegaskan sampel sisanya dikirim ke laboratorium untuk memastikan kandungan anggur tersebut.

"Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional (Arief Prasetyo Adi), kami akan terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan produk pangan segar yang beredar di masyarakat melalui sampling dan uji lab secara berkala," tegas Yusra.

Di lain sisi, Bapanas mengimbau seluruh masyarakat untuk menerapkan good practices sebelum konsumsi buah anggur. Ia menyarankan untuk memilih anggur yang memiliki izin edar serta cuci dengan air bersih mengalir sebelum dikonsumsi.

Yusra mengatakan Bapanas juga tengah menggencarkan gerakan mengonsumsi buah lokal. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal mengklaim buah lokal memiliki keunggulan, antara lain dalam hal kesegaran dan kualitas karena mengonsumsi buah sesuai musimnya.

"Buah-buahan lokal tidak perlu menempuh perjalanan jauh sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga lebih segar dan memiliki cita rasa yang lebih khas," ucap Rinna.

"Mengonsumsi buah lokal merupakan bagian dari mencintai produk-produk dalam negeri khususnya di sektor pangan. Perpres 81 Tahun 2024 (tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal) ini harus kita implementasikan bersama sehingga kemandirian pangan kita lebih kuat," tandasnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) akan melarang peredaran dan konsumsi anggur Shine Muscat impor apabila dalam pemeriksaan yang tengah berproses ditemukan kandungan residu kimia berbahaya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut saat ini Kementan tengah berkoordinasi dan menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Intinya ya, kita kalau memang ada di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya [residu berbahaya], tentu akan kita kaji dan akan kita larang," kata Sudar di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Sudar pun memastikan pemerintah akan menyetop impor anggur Muscat tersebut bila ternyata memang ditemukan kandungan berbahaya.

Ia menjelaskan, teknisnya Kementan akan berkoordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perdagangan untuk menyetop impor.

"Ya harus dong [setop impor], kan berbahaya," kata dia.

Di sisi lain, Sudar juga menilai tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi anggur. Selain itu, ia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia meminimalisir kegiatan impor, salah satunya termasuk buah-buahan.

Sudar pun berkomitmen untuk memperkuat aktivitas riset sehingga Indonesia mampu menghasilkan produk dalam negeri yang berkualitas dan mampu bersaing dengan negara lain.

"Jadi apa yang bisa diproduksi dalam negeri kita maksimalkan kalau itu bisa diproduksi," ujar Sudar.

BPOM sebelumnya sudah angkat bicara soal beredarnya anggur Shine Muscat yang mengandung residu pestisida berbahaya di Thailand.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan hingga saat ini belum ada temuan atau laporan terkait temuan residu pestisida pada anggur Shine Muscat yang beredar di Indonesia.

Namun, BPOM bakal melakukan koordinasi dengan Kementan terkait temuan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah residu pestisida yang sama ditemukan pada anggur Shine Muscat yang beredar di pasar Indonesia.

Selain itu, BPOM juga bakal melakukan sampling ke beberapa toko atau pasar terkait temuan tersebut.

PT Pertamina (Persero) memperluas penggunaan energi bersih berbasis perdesaan melalui program Desa Energi Berdikari (DEB) yang hingga Oktober 2024, telah menjangkau 102 desa di seluruh Indonesia.

Per Oktober 2024, Pertamina resmi menambah DEB di 17 desa, masing-masing di Tasikmalaya (Jawa Barat), Banten, Kamojang, Subang, Indramayu (Jawa barat), Bali, Jambi, Ulubelu (Lampung), Boyolali (Jawa Tengah) dan Lumut Balai (Sumatra Selatan).

"DEB yang dikembangkan Pertamina menggunakan energi bersih yang bersumber dari tenaga surya, mikrohidro, dan biogas yang memang potensinya besar sehingga bisa memberikan manfaat secara berkelanjutan," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso.

Dalam pelaksanaan program DEB, Pertamina melakukan pemasangan infrastruktur energi bersih diikuti pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan energi bersih, sehingga manfaat bagi pengembangan ekonomi jadi optimal. Melalui edukasi ini, Pertamina berharap masyarakat bisa mengelola energi secara mandiri.

"Inilah model pemberdayaan Pertamina membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya," kata Fadjar.

Selain mendukung swasembada energi, program DEB juga penting untuk mengurangi emisi, sejalan dengan target pemerintah mencapai NZE pada 2060. Setiap tahun, program DEB Pertamina berhasil menurunkan karbon emisi sebesar 729.127 ton Co2eq.

"Semakin luas penggunaan energi bersih maka akan semakin besar pengurangan emisi karbon sehingga bisa mempercepat target pemerintah dalam NZE," tandas Fadjar.

Pada saat bersamaan, DEB turut berdampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, seperti pembangkit listrik tenaga surya sistem off-grid di Ulubelu, Lampung yang dimanfaatkan untuk menyalakan mesin pemanggangan kopi.

Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mengurangi biaya operasional produksi kopi Robusta. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan potensi besar DEB dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal, sekaligus mendorong penggunaan energi terbarukan.

Untuk itu, Pertamina ditegaskan akan terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis desa. Pada 2024, Pertamina menargetkan penambahan DEB di 79 wilayah. Progres saat ini, sebagian sudah dilakukan survei, dan sebagian lagi tengah dalam proses instalasi.

Presiden Prabowo Subianto akan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang membentang dari pesisir Banten hingga Jawa Timur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hashim mengatakan proyek tanggul laut raksasa itu harus segera dimulai. Pasalnya, ada ancaman sawah-sawah di pantai utara (pantura) Pulau Jawa akan tenggelam.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," ujar adik Prabowo itu di Kantor AHY, Kamis (31/10), melansir Detik Finance.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," imbuh Hashim.

Menurutnya, saat ini sudah ada konsultan yang menyusun proyek tanggul laut raksasa untuk direalisasikan secepatnya. Tanggul laut raksasa dibangun guna menyelamatkan pantura Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, Teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi amblas, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatra," bebernya lebih lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan estimasi kebutuhan anggaran untuk proyek fase pertama sebesar Rp164,1 triliun. Rencananya, pembiayaan proyek menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek giant sea wall diharapkan mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah utara Jawa.

"Kita akan terus mendorong pembangunan giant sea wall di utara Jawa sehingga dengan demikian kemiskinan utara Jawa 55 juta akan selesai," ujar Airlangga dalam Tatap Muka - Orasi Ilmiah BJ Habibie Memorial Lecture: Peran Iptek dan Inovasi menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Selasa (24/7), seperti dikutip Antara.

Bos PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi mengklaim sudah membantu ratusan ribu pekerja di Indonesia untuk memiliki rumah.

Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk kredit pemilikan rumah (KPR). Darmawan menyebut penyaluran KPR Bank Mandiri per September 2024 tumbuh 16,2 persen secara tahunan.

"Hingga September 2024, Bank Mandiri mampu membantu ratusan ribu masyarakat dan pekerja di Indonesia mewujudkan hunian impian mereka dengan KPR Bank Mandiri," jelasnya dalam Paparan Kinerja Keuangan Kuartal III 2024 Bank Mandiri yang disiarkan secara virtual, Rabu (30/10).

Direktur Utama Mandiri Darmawan menegaskan catatan itu jauh melampaui pertumbuhan industri.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran kredit Bank Mandiri mencapai 20,8 persen year on year (yoy) sebesar Rp1.590 triliun. Kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri merupakan salah satu penopang capaian ini.

"Target utama kami (penyaluran KPR) adalah seluruh pekerja di Indonesia yang memiliki rekening dan payroll di Bank Mandiri," ungkap Darmawan.

Kualitas aset emiten berkode BMRI juga diklaim terjaga dan semakin membaik. Ini terlihat dari rasio kredit bermasalah atau NPL Mandiri sebesar 0,97 persen, turun 39 basis poin (bps) secara yoy.

Bank Mandiri ke depannya akan terus fokus menumbuhkan kredit pada sektor-sektor strategis. Ini meliputi pertanian dan perkebunan, telekomunikasi, energi, industri makanan dan minuman, serta sektor padat karya di berbagai wilayah.

"Melalui strategi penyaluran kredit yang mengutamakan sektor ekonomi kerakyatan, kami optimis target pertumbuhan kredit sesuai guidance pada kisaran 16 persen-18 persen yoy dapat tercapai pada akhir 2024," tutupnya.

PT FWD Insurance Indonesia meluncurkan FWD Tomorrow Protection, produk asuransi tradisional yang memberikan perlindungan serta perencanaan keuangan untuk mewujudkan rencana di masa depan melalui manfaat tunai.

Chief Agency Officer FWD Insurance Jeffrey Kie mengatakan FWD Tomorrow Protection memiliki sejumlah keunggulan di antaranya fitur perlindungan terhadap risiko meninggal dunia, kecelakaan, penyakit kritis, dan cacat tetap total untuk membantu nasabah di setiap fase kehidupan.

"Selain perlindungan, ada manfaat tambahan pilihan pembebasan pembayaran premi lanjutan jika tertanggung mengalami risiko meninggal, cacat tetap total. atau menderita penyakit kritis," katanya dalam peluncuran FWD Tomorrow Protection di Pasific Century Place, Jakarta, Kamis (31/10).

Keunggulan lainnya yakni manfaat tunai dari total premi dasar yang akan dibayarkan sesuai dengan rencana yang dipilih. Lalu, pilihan pembebasan pembayaran premi lanjutan jika pembayar premi (bukan tertanggung) mengalami risiko meninggal, cacat tetap total.

"Produk asuransi tradisional ini dipasarkan melalui jalur distribusi keagenan yang didukung lebih dari 12 ribu agen asuransi dan lebih dari 40 kantor pemasaran di Indonesa," kata Jeffrey.

Selain itu, FWD Insurance juga memperkenalkan rangkaian program Costumer Month, sebagai upaya perusahaan hadir lebih dekat dengan nasabah. Jeffrey mengatakan program ini diluncurkan sebagai bentuk apresiasi FWD Insurance kepada nasabah.

Costumer Month, sambungnya, merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan selama dua bulan, September hingga Oktober. Salah satu yang dilakukan adalah mendengarkan umpan balik dari nasabah terkait pelaynan FWD Insurance.

"Kita juga memberikan literasi keuangan kepada nasabah kami, dan ini juga sejalan dengan bulan inklusi yang dilakukan Otoritas Jasa Keungan (OJK).

FWD Insurance adalah bagian dari FED Group, bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di Asia yang telah menjangkau lebih dari 12 juta nasabah di 10 jaringan usaha. FWD Group yang telah berdiri sejak 2013, berfokus dalam mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah tetap menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai dasar perumusan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang akan diputuskan pemerintah pada November mendatang.

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan sebelumnya pemerintah telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam aturan tersebut.

Apalagi penetapan UMP 2025 dinilai akan sangat menentukan minat investasi asing di tengah upaya Pemerintahan baru mencari suntikan dana guna melanjutkan pembangunan.

"Dalam menetapkan UMP yang baru sebaiknya tetap gunakan formula PP 51, jangan berubah lagi formulanya. Karena kepastian hukum itu bukan hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga untuk pekerja dan para investor juga," ujar Bob, Rabu (30/10).

Ia mencontohkan, apabila ada investor asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia pasti akan menghitung berapa besar biaya operasional termasuk gaji pekerja minimal selama 5 tahun ke depan. Jika rumusan perhitungan penetapan UMP berubah setiap tahun, maka hal tersebut bisa memicu investor asing lebih memilih berinvestasi di negara tetangga.

"Bagaimana cara menghitung labour cost selama 5 tahun ke depan kalau tiap tahun ditetapkan semau-maunya," kata dia.

Selain itu, ia menekankan apabila upah dinaikkan tinggi dalam situasi permintaan yang lemah saat ini, maka sangat mustahil bagi perusahaan menaikkan harga jual produknya. Sehingga, investor akan malas masuk ke dalam negeri karena untung yang didapatkan sangat kecil.

"Opsinya adalah menekan margin. Tetapi kalau margin dikurangi terlalu besar, investor tidak akan masuk. Mereka akan menghitung potensi margin lebih besar jika investasi di Vietnam misalnya. Jadi ini semua harus kita pertimbangkan," terang Bob.

Apindo menurut Bob sangat mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian nasional dengan prinsip ekonomi kerakyatan.

Oleh karena itu, Apindo menurutnya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi sejumlah kelompok buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 8-10 persen.

UMP 2025, kata dia juga tidak bisa diterapkan secara merata di semua daerah. Sebab kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan di tiap daerah berbeda.

Karenanya, Apindo terus mendorong seluruh anggotanya untuk terus memperkuat hubungan bipartit dengan para pekerja demi mendapatkan titik temu besaran upah yang ideal di setiap perusahaan.

"Komunikasi bipartit bisa menjadi solusi soal besaran upah ini dengan menyepakati Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU). Kami mendorong anggota Apindo untuk membangun SUSU berdasarkan kompetensi. Caranya setiap perusahaan berdiskusi dengan serikat pekerja untuk membangun struktur skala upah," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan menetapkan UMP 2025 pada November 2024. Menaker Yassierli menyebut pembahasan soal UMP masih berjalan saat rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR.