Pemerintah dan UMKM satu suara menolak aplikasi temu masuk ke pasar dalam negeri. Bisnisnya yang menghubungkan produsen Tiongkok dengan konsumen Indonesia dianggap bakal mematikan UMKM sekaligus produk asing kian membanjiri pasar

Perpanjangan kontrak dan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) masih belum rampung jelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada 20 Oktober 2024 nanti.

Kabar ini ditegaskan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono.

Kendati, Agus tak menjelaskan apakah nasibnya sudah pasti dilimpahkan kepada presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

"Masih dievaluasi (perpanjangan kontrak Freeport dari 2041 ke 2061)," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (11/10).

Pria yang akrab disapa Aca itu hanya menekankan bahwa pemerintah pasti selalu mengevaluasi. Ini dilakukan utamanya untuk melihat apakah masih ada cadangan dari tambang tersebut.

Aca mencontohkan mengapa Indonesia membuka peluang memperpanjang kontrak Freeport hingga 2061. Alasannya, masih ada cadangan yang bisa dimanfaatkan.

"Kan waktu (permintaan) perpanjangan (kontrak Freeport) dievaluasi, berapa sih cadangannya? Untuk menentukan perpanjangannya berapa (lama). Kalau memang enggak (ada cadangan), ya gak diperpanjang," jelasnya.

Di lain sisi, anak buah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu merespons isu soal produk hilirisasi Freeport sepi peminat. Kabar ini merujuk pada hasil dari fasilitas pemurnian alias smelter Freeport di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

Smelter tersebut disuntik investasi Rp56 triliun. Fasilitas pemurnian ini bisa mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga dari Papua yang kemudian menghasilkan 900 ribu ton katoda tembaga, sekitar 50 ton emas, dan 210 ton perak.

"Alhamdulillah (smelter) Manyar sudah satu tahapan lebih di hilirisasi, dari belum ada, sekarang sudah diproses. Nanti dilanjutkan lagi sampai ke final product, tapi untuk menuju sana kan harus disiapkan industrinya," tutur Aca.

"Ada (pembeli produk hilirisasi Smelter Manyar), pasti. Ini kan demand dunia, ini sudah mereka (Freeport) pikirkan. Kita kan enggak sembarangan maksain bangun sesuatu yang enggak ada pasarnya. Pasti ada (pasarnya). Kalau sudah diolah kan bisa (diekspor), kalau sudah barang olahan," tandasnya.

Perpanjangan kontrak alias izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport memang menjadi salah satu yang diupayakan Jokowi. Sang Kepala Negara juga ingin menambah kepemilikan saham negara dari 51 persen menjadi 61 persen.

Jokowi mengaku memang tak mudah mengamankan 10 persen saham tambahan tersebut. Namun, dirinya tetap optimistis, termasuk dengan mengebut sejumlah revisi aturan.

Saat Bahlil Lahadalia masih menjadi menteri investasi/kepala BKPM, ia juga getol menyuarakan hal ini.

Ia mengatakan upaya pemerintah merampungkan divestasi saham Freeport dan perpanjangan kontrak adalah dengan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan menjalankan program makan bergizi gratis saat memerintah nanti.

Makan gratis akan dijalankan mulai awal 2025 oleh Badan Gizi Nasional, di mana anggaran tahun pertama mencapai Rp71 triliun.

Berikut rincian anggarannya.

Kontraktor proyek pengembangan dermaga jetty pada Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) membantah tudingan menggunakan material ilegal.

Ketegasan ini disampaikan oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Brantas Abipraya dan PT Pelindo yang merupakan pelaksana dari proyek dermaga tersebut.

"PT Brantas Abipraya dan Pelindo sejak awal sudah menyampaikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dari penentuan pemenang subkon kita minta perizinan Galian C, kemudian kita ke lokasi lihat ketersediaan, ketepatan titik lokasi sesuai dokumen dan secara kualitas kita uji materialnya di laboratorium," ujar Project Manager PT Brantas Abipraya Hegar Mityas di Batang, Jumat (11/10).

Hegar juga menyebut bila pihaknya rutin melakukan pemantauan terhadap material-material yang datang ke proyek sehingga akan diketahui bila material tersebut diambil dari tempat lain.

"Kita mengawal, terus memantau. Jadi secara visual kita akan tahu, termasuk ketersediaan stok di query. Jadi pasti akan kelihatan bila itu diambil dari tempat lain," kata Hegar.

Hal senada juga disampaikan Pimpinan Proyek Batang Pelindo Muhammad Pelindo yang merasa yakin tidak material ilegal yang masuk di Pelabuhan Dermaga Jetty.

"Kami juga mengawasi secara ketat terkait izin-izin pekerjaan sehingga pasti tidak mungkin ada material dari query ilegal," jelas Fathoni.

Kemunculan masuknya material ilegal ke proyek Pelabuhan Dermaga Jetty yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) KITB ini disampaikan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha yang mengirimkan surat kepada Penjabat Bupati Batang pada 30 September 2024.

Dalam suratnya, Direktur Perumda Aneka Usaha Adi Pranoto menyampaikan bila saat ini sedang marak terjadinya penjualan material bukan logam khususnya tanah urug yang dijual secara ilegal ke proyek pembangunan KITB, dimana harga yang dipatok juga tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 543/8 tahun 2024.

"Hal ini terus berlanjut dan berdampak pada proses penjualan disposal material penataan lahan yang jelas-jelas merugikan para pelaku usaha yang legal," ujar Adi dalam suratnya.

Adi juga menegaskan bila legalitas atau proses kegiatan eksplorasi dan pengeluaran disposal material penataan lahan telah ditetapkan dan dimiliki resmi oleh Perumda Aneka Usaha Kabupaten Batang. Namun, pada praktiknya, tidak pernah dilibatkan oleh manajemen proyek KITB.

"Kami Perumda dapat surat resmi ijin penambangan batuan untuk komoditas tanah urug. Resmi dan legal, tapi yang dipilih masuk kok malah yang dari galian-galian ilegal," jelas Andi.

Andi pun juga menyebut keberadaan KITB tidak membawa dampak yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang khususnya terkait pembagian pekerjaan.

"Ya hanya pajak-pajak itu, PBB dan sejenis itu. Kalau yang jenis pekerjaan, sampai saat ini nggak ada, minta pekerjaan jasa kebersihan atau perawatan taman saja tak diberi. Hanya janji-janji saja", jelas Andi.

Maraknya material ilegal ke proyek PSN seperti di KITB inipun juga disoroti oleh Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Omah Publik.

Aktivis Omah Publik Patria Palgunadi menduga terjadi praktek kong-kalikong yang melibatkan beberapa pihak dari masuknya material ilegal ke KITB.

"Ini harus ditarik dulu dari hulu. Material ilegal pasti lokasi tambangnya ilegal, kegiatan penambangannya juga ilegal, tak berizin. Kenapa dibiarkan, ada apa dan siapa saja, pasti jelas lah. Kemudian, material ilegal tersebut bisa masuk proyek, KITB kelas PSN lagi, tidak mungkin tanpa ada kong-kalikong dengan orang dalam. Sementara, yang dari Perumda jelas resmi legal malah tidak dipakai," ungkap Patria.

Patria pun menduga pihak manajemen proyek KITB pasti berdalih soal harga lebih murah sehingga dipilih material ilegal.

"Nanti kan alasannya klasik, harga lebih murah. Kalau begitu, kenapa dibuat aturan patokan harga, bebaskan saja tidak usah diatur. Mau ilegal atau legal, mana yang murah, ambil saja. Tapi apakah ini yang akan dicontohkan Pemerintah dalam membangun proyek PSN maupun yang lain. Semoga ini didengar pak Jokowi ataupun pak Prabowo nanti," jelas Patria.

Generasi milenial dan gen Z tajir mengubah cara beramal atau filantropi yang sama sekali berbeda dengan gaya berderma orang tua mereka.

Kelompok muda kaya raya ini tak mau sekadar beramal dengan menyumbang uang, mereka juga terlibat aktif dalam aktivitas sosial dan lingkungan.

Menurut studi terbaru dari Bank of America Private Bank, generasi di bawah 43 tahun ini lebih cenderung menjadi aktivis sosial yang terlibat langsung dalam masalah-masalah yang mereka dukung, dibandingkan sekedar menjadi donatur pasif.

Survei yang melibatkan lebih dari 1.000 responden dengan kekayaan investasi di atas US$3 juta atau senilai dengan Rp46,7 miliar (kurs Rp15.600 per dolar AS) mengungkapkan kaum muda kaya raya ini lebih suka melakukan kerja sukarela, menggalang dana, hingga menjadi mentor bagi organisasi yang mereka dukung.

Riset itu juga menyimpulkan gen Z dan milenial menginginkan pengakuan publik atas kontribusi sosial yang mereka berikan, dibandingkan dengan generasi sebelumnya, seperti generasi X dan boomers.

Menurut hasil survei, generasi muda ini mendefinisikan ulang filantropi dengan pendekatan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Mereka terlibat jauh dalam upaya mengatasi masalah-masalah sosial besar, seperti perubahan iklim, tunawisma, dan kesetaraan gender.

"Mereka melihat diri mereka sebagai agen perubahan sosial yang holistik.Generasi ini benar-benar ingin menggerakkan modal mereka secara komprehensif untuk mencapai tujuan dampak sosial mereka." ujar Dianne Chipps Bailey, Direktur Strategi Filantropi Nasional di Bank of America Private Bank dikutip CNN Business.

Menurut survei tersebut, 91 persen dari responden telah menyumbangkan sebagian kekayaan mereka dalam satu tahun terakhir. Namun, alih-alih hanya menulis cek, generasi muda ini lebih tertarik untuk terlihat dalam berbagai cara seperti bekerja di lapangan, mengumpulkan dana, hingga duduk di dewan nirlaba.

"Generasi ini lebih cenderung untuk menggabungkan waktu, bakat, kesaksian, dan jaringan sosial mereka, dibandingkan hanya menyumbang uang," jelas Bailey.

Laporan itu juga menunjukkan adanya perbedaan motivasi antara generasi muda dan tua dalam beramal. Generasi di atas 44 tahun cenderung berderma karena rasa tanggung jawab dan kewajiban. Sementara itu, kaum milenial dan Gen Z lebih terdorong oleh pendidikan diri dan pengaruh lingkaran sosial mereka.

"Mereka lebih dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar mereka. Tahun 2020, dengan segala krisis yang muncul, mereka tidak hanya berempati, tetapi mengambil tindakan nyata untuk perubahan," tambah Bailey.

Generasi muda kaya ini juga mendukung isu-isu sosial yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka dua kali lebih mungkin mendukung isu-isu seperti perubahan iklim, keadilan sosial, dan kemajuan perempuan. Sedangkan generasi yang lebih tua lebih cenderung mendukung organisasi keagamaan, seni, dan amal militer.

Tren menarik lainnya yang terlihat dari survei ini adalah bagaimana generasi muda lebih menyukai pengakuan publik atas kontribusi mereka. Hampir setengah dari mereka ingin mengaitkan nama mereka dengan kegiatan filantropi, berbeda dengan generasi tua yang lebih memilih beramal secara anonim.

"Mereka lebih memperhatikan dampak langsung dari tindakan mereka dan ingin hal tersebut diakui. Penting bagi kita untuk memuji mereka, merayakan kontribusi mereka, dan memberi visibilitas atas dampak sosial yang mereka buat," ujar Bailey.

Dalam menghadapi masa depan filantropi, penasihat keuangan dan organisasi nirlaba harus menyesuaikan pendekatan mereka. Mengingat generasi muda ini akan diwarisi lebih dari US$80 triliun atau setara dengan Rp124 ribu triliun kekayaan dalam beberapa dekade ke depan, keterlibatan mereka dalam amal bukan hanya soal uang, tetapi juga aktivisme dan jaringan sosial.

"Generasi ini ingin berbicara tentang filantropi bahkan sebelum membicarakan rencana investasi mereka. Mereka memiliki hasrat yang besar untuk belajar lebih banyak tentang dampak sosial dan bagaimana cara berkontribusi," imbuhnya.

Dengan perubahan ini, masa depan filantropi akan semakin diwarnai oleh aktivisme yang digerakkan oleh generasi muda kaya.

"Mereka bukan hanya donatur, mereka adalah pembawa perubahan," pungkas Bailey.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan transisi energi berkelanjutan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional.

Sejak awal masa jabatannya, Jokowi konsisten menunjukkan komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.Bahkan, pemerintah menargetkan porsi energi terbarukan mencapai 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025, sebagai bagian dari visi besar menuju netralitas karbon pada tahun 2060.

Untuk mempercepat transisi ini, pemerintah terus mendorong pengembangan proyek energi hijau, seperti tenaga surya, angin, panas bumi (geothermal), dan biomassa, dengan harapan dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.Salah satu sumber energi terbarukan yang menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi adalah tenaga surya.

Indonesia, dengan garis khatulistiwa dan iklim tropis, memiliki potensi besar dalam pengembangan energi matahari. Kementerian ESDM juga aktif mempromosikan pemasangan panel surya di gedung-gedung pemerintah, fasilitas umum, dan kawasan perumahan.Bahkan, pada 2023 pemerintah meluncurkan PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat, yang merupakan salah satu proyek panel surya terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 192 MWp (megawatt peak). PLTS ini diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi."Hari ini merupakan hari yang bersejarah, karena mimpi besar kita untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam skala besar akhirnya bisa terlaksana. Dan, kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor tiga di dunia," ujar Jokowi, pada November 2023.Presiden mengatakan, pengoperasian PLTS terapung ini dapat terlaksana atas kerja sama Kementerian ESDM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta Masdar dari Uni Emirate Arab."Di Cirata ini sudah ada PLTA dengan kapasitas 1.000 MW dan sekarang ditambah dengan PLTS Terapung sebesar 192 MWp. Ke depan, kalau dimaksimalkan bisa menambah kurang lebih 1.000 MWp. Jadi, nanti tenaga airnya bisa untuk energi hijau juga," ujarnya.Lebih lanjut, Presiden juga mendorong pemanfaatan seluruh potensi energi baru terbarukan (EBT) yang ada di Indonesia. Dengan pemanfaatan teknologi yang ada saat ini, Jokowi menyampaikan optimismenya dapat mengatasi tantangan dalam pengembangan energi baru terbarukan."Misalnya, di pembangkit surya ini juga ada pembangkit angin, dalam prosesnya ada tantangan cuaca memang, tapi bisa kita atasi dengan membangun smart grid, sehingga meskipun cuaca berubah-ubah listriknya tetap stabil," ujarnya.Selain tenaga surya, energi angin juga menjadi bagian penting dalam transisi energi di Indonesia. Salah satu proyek andalan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap di Sulawesi Selatan yang mulai beroperasi pada 2018. PLTB dengan kapasitas 75 MW ini juga diresmikan langsung oleh Jokowi.Pun demikian dengan sumber daya air yang melimpah di Indonesia juga memberi peluang besar untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Indonesia telah lama memanfaatkan tenaga air sebagai sumber energi, dan saat ini, pemerintah berencana memperluas kapasitas PLTA untuk mendukung transisi energi bersih.

Salah satu proyek PLTA terbesar yang sedang dalam tahap pengembangan adalah PLTA Kayan di Kalimantan Utara, yang diproyeksikan memiliki kapasitas mencapai 9.000 MW. Proyek ini akan menjadi salah satu PLTA terbesar di dunia dan memainkan peran kunci dalam transisi energi Indonesia.Selain PLTA Kayan, pemerintah juga terus mengembangkan pembangkit listrik tenaga air lainnya di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Papua yang kaya akan potensi sungai besar. Energi air dianggap sebagai salah satu bentuk energi terbarukan paling stabil dan dapat diandalkan, sehingga menjadi komponen penting dalam bauran energi masa depan.Tak hanya itu, Jokowi juga mengklaim target nol emisi yang ingin dicapai Indonesia ke depannya mampu berkontribusi lebih jauh bagi dunia. Sebab, Indonesia punya potensi energi lebih dari 3.600 gigawatt."Jangan meragukan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emission dan berkontribusi bagi dunia yang lebih jauh," ujar Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Indonesia Sustainability Forum (ISF) di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (5/8).Di sisi lain, pada kesempatan berbeda Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memaparkan sampai 2023, pengembangan pembangkit EBT telah mencapai 8.786 megawatt (MW).Dari total daya tersebut, pembangkit listrik berbasis hidro (PLTA/PLTMH) mencapau 5.777 MW, pembangkit berbasis panas bumi (PLTP) sebesar 2.519 MW, dan sisanya berasal dari surya (PLTS), angin (PLTB) dan biomassa."Tantangan di masa depan terkait pemanasan global atau perubahan iklim, termasuk target emisi nol pada tahun 2060, menjadi fokus utama PLN. Berbagai upaya telah dilakukan oleh PLN untuk mencapai target tersebut, termasuk peralihan dari energi berbasis fosil ke energi terbarukan," ujarnya, Selasa (6/8).Di samping terlibat dalam berbagai proyek pembangkit listrik berkelanjutan yang digagas pemerintah tersebut, ia menambahkan, PLN juga ikut memainkan perannya dalam mendukung agenda pemerintah terkait transisi energi.Hal ini seiring dengan komitmen perseroan menjadi salah satu aktor utama transisi energi di sektor transportasi dengan pengembangan ekosistem electric vehicle (EV) di tanah air.Komitmen ini dibuktikan PLN dengan mengoperasikan 1.615 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), 9.956 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) dan 2.182 Stasiun Penukaran Baterai Listrik Umum (SPBKLU) di seluruh Indonesia sampai saat ini.

Selain PLN, BUMN lain di bidang energi seperti PT Pertamina (Persero) juga turut memainkan peran penting dalam mendukung transisi energi melalui pengembangan energi panas bumi.Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) saat ini mengelola 15 wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan kapasitas terpasang 672 MW yang akan dinaikkan menjadi 1 GW dalam beberapa tahun ke depan, dengan total potensi cadangan panas bumi sebesar 3 GW yang siap dikembangkan dari 10 WKP yang dikelola sendiri.Selain itu, upaya lain yang dilakukan pertamina adalah program pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam minyak Solar. Bahkan program ini sudah berhasil mencampurkan 35% minyak sawit ke dalam minyak solar atau (B35).Dengan pelaksanaan B35 ini, Indonesia dinilai menjadi negara yang paling konsisten dalam menerapkan energi hijau di dunia. Selain itu, implementasi ini dinilai akan menyumbang penghematan devisa negara dan meningkatkan nilai tambah hilir sawit serta mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2.Sebab, dengan implementasi B30 saja sudah banyak membawa manfaat. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan dengan adanya program B30 tahun lalu, Indonesia bisa menghemat devisa hingga Rp122 triliun. Hal tersebut juga berdampak pada penurunan volume impor."Di tahun 2022 saja selama setahun kita berhasil menurunkan karbon emisi 28 juta ton. Selain itu juga mengurangi impor sehingga menghemat devisa sebesar Rp 122 triliun besar sekali dampaknya," ujar Nicke dalam acara Pertamina Research & Innovation Day, Kamis (22/6/2023).Tidak sampai di situ, melalui Kilang Pertamina Cilacap, perusahaan pelat merah ini juga berhasil memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Bahan bakar alternatif untuk penerbangan komersial ini disebut dapat mengurangi karbon hingga 80%.Nicke menyampaikan, strategi transisi energi yang dijalankan Pertamina adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan target NZE 2060 yang dicanangkan pemerintah Indonesia."Energi transisi Pertamina bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menguatkan peningkatan kemampuan Indonesia dalam menghadapi energi trilema," ujar Nicke.

Terpisah, pengamat Energi Komaidi Notonegoro meminta Pertamina maupun PLN berhati-hati saat bisnisnya beralih ke energi bersih terbarukan (EBT). Pasalnya, pendapatan Pertamina mayoritas masih berasal dari bisnis fosil.

"Kalau dilihat streaming pendapatan Pertamina, EBT saat ini hanya di panas bumi, uap, dan listrik. Kalau dihitung dari 2019-2023 itu hanya 0,7-1,1 persen. Artinya 98-99 persen pendapatan Pertamina masih dari fosil," katanya dalam media briefing.

Sementara untuk PLN, dia juga menuturkan, komposisi bauran energi pembangkit listrik PLNsebesar 61 persen atau mayoritas masih berbasis batu bara sehingga BUMN itu juga harus berhati-hati saat memutuskan pindah ke EBT.

Jokowi pun menilai transisi RI dari batu bara ke energi bersih tidak mudah dan menghadapi sejumlah tantangan.Dalam acara Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu (18/9), Jokowi menyoroti tantangan yang dihadapi negara berkembang dalam transisi menuju energi hijau. Salah satu dilema utama yang dihadapi adalah keterjangkauan harga.

"Kita semua tahu dalam melakukan transisi hijau, ini setiap pemerintahan di negara berkembang, hampir semua di negara berkembang dihadapkan pada dilema mengenai keterjangkauan harga," kata Jokowi.Meski begitu, ia menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian penting dalam upaya global menuju ekonomi hijau, mengembangkan industri berkelanjutan, dan beralih dari energi fosil ke energi terbarukan.

Bagi sebagian orang, pembangunan infrastruktur mungkin cenderung berupa proyek-proyek canggih dan megah seperti kereta cepat, bandara hingga stadion kelas dunia. Namun tidak bagi Keisya dan Yosafat, warga di Naioni, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Baginya, pembangunan infrastruktur sesederhana jalan daerah yang terhubung dan dalam kondisi layak dilalui agar masyarakat di kampung halamannya dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Sebab, kondisi jalan penting yang ada di kelurahannya cukup memprihatinkan.

"Jalan ini sebelum direnovasi memang cukup parah. Kami kalau ke sini jalan lubang-lubang sekali, jadi kalau anak-anak sekolah mau ke sekolah juga setengah mati, kendaraan mau ke sana juga jarang karena jalannya rusak dari sini sampai di ujung itu rusak parah," ungkap Yosafat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan di NTT, Kamis (1/10).

Syukurnya, jalan itu kini sudah diperbaiki oleh pemerintah karena masuk dalam proyek pembangunan dan perbaikan jalan 27 ruas jalan sepanjang 217 kilometer di NTT. Dengan begitu, akses jalan yang layak kini sudah dapat dinikmatinya.

"Sekarang sudah menikmati infrastruktur jalan bagus, kami ke tempat kerja pun sudah tidak terlambat, anak sekolah juga sudah bisa dengan motor, sudah bisa menikmati jalan, tidak terlambat lagi ke sekolah, tidak seperti dulu, dulu kan susah sekali," ucapnya.

Cerita Yosafat boleh jadi salah satu contoh bahwa pembangunan infrastruktur sesederhana apa pun dapat sangat berarti bagi masyarakat untuk aktivitasnya sehari-hari sampai menjadi dasar untuk meningkatkan daya saing mereka.

Maka tak heran jika Presiden Jokowi berulang kali menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah pekerjaan penting yang harus dilakukan pemerintah untuk rakyatnya.

"Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat untuk mobilitas barang, mobilitas orang, dan mempercepat pengiriman logistik," kata Kepala Negara.

Hal ini pula yang menjadi salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). IDSD adalah instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Secara kerangka konseptual, IDSD sama dengan Global Competitiveness Index (GCI), tingkat daya saing negara yang diterbitkan World Economic Forum (WEF), namun indikator dan metode pengukurannya disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia.

Menurut IDSD, pembangunan sarana dan prasarana dasar penunjang layanan publik, pendidikan, dan kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat mengangkat tingkat daya saing daerah.

Pembangunan sarana dan prasarana penunjang layanan publik, pendidikan, dan kesehatan masyarakat rupanya mampu mengangkat tingkat daya saing sejumlah daerah di Indonesia.

Setidaknya hal ini tercermin dari IDSD yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah," terang Laporan Indeks Daya Saing Daerah 2023.

Secara kerangka konseptual, IDSD sama dengan Global Competitiveness Index (GCI), tingkat daya saing negara yang diterbitkan World Economic Forum (WEF), namun indikator dan metode pengukurannya disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia.

Pada 2023, IDSD nasional menghasilkan nilai 3,44 dari 5. Sementara menurut provinsi, Jakarta keluar sebagai provinsi dengan tingkat daya saing tertinggi di Indonesia. Nilainya mencapai 3,97 dari 5 atau melebihi capaian nasional.

Kemudian, diikuti oleh Jawa Tengah 3,89, Bali 3,85, DI Yogyakarta 3,84, dan Jawa Timur 3,78. Selanjutnya ada Jawa Barat 3,76, Sulawesi Selatan 3,7, Banten 3,6, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang sama-sama mendapat nilai 3,58 dan menjadi 10 besar di IDSD 2023.

Sepuluh provinsi ini dapat mendominasi peringkat IDSD karena memiliki tingkat daya saing yang lebih baik berkat ketersediaan fasilitas publik, pendidikan sampai kesehatan bagi masyarakat.

Misalnya, dalam hal pembangunan rumah sakit (RS) kelas A. Data Kementerian Kesehatan mencatat Jakarta memiliki RS kelas A yang lebih banyak dari daerah lain.

Jumlah RS kelas A di Jakarta sebanyak 14 RS sampai 31 Oktober 2022. Sementara di Jawa Barat sebanyak 10 RS, Jawa Tengah 9 RS, Jawa Timur 5 RS, dan Yogyakarta 3 RS kelas A.

Sementara data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat Jawa Timur memiliki jumlah sekolah terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 67.400 sekolah pada tahun ajaran Semester 2024/2025.

Jumlah sekolah itu mencakup jenjang TK, KB, TPA, SD, SMP, SMA, SMK sampai SLB. Sedangkan Jawa Barat memiliki 62.710 sekolah, Jawa Tengah 53.046 sekolah, Sumatera Utara 23.554 sekolah, dan Sulawesi Selatan 16.315 sekolah.

Tak hanya mencukupi dari sisi pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan, pemerintah juga memberikan berbagai program penunjang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

Misalnya dengan menghadirkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai layanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Begitu juga dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sampai Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendukung ketersediaan pembiayaan pendidikan bagi masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengungkapkan pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk didapatkan generasi muda Indonesia. Sebab, pendidikan akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan persaingan ke depan yang semakin sulit.

"Yang namanya sumber daya manusia itu menjadi kunci persaingan antarnegara, persaingan antarindividu dengan individu. Oleh sebab itu, anak-anak kita harus sekolah semuanya," ucap Jokowi.

"Saya tidak mau anak-anak kita ada yang tidak sekolah gara-gara orang tuanya tidak mampu membiayai. Semua harus sekolah," sambungnya.

Maka dari itu, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran sekitar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.

Anggaran ini selanjutnya digunakan untuk pembangunan sekolah secara fisik maupun memperbaiki kualitas sekolah, tenaga pendidik hingga kurikulum dan pembiayaan pendidikan bagi pelajar.

Tingkat daya saing daerah juga dipengaruhi oleh keberlangsungan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di masing-masing daerah. Sebab, UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp9.580 triliun pada Agustus 2023. Kontribusi ini mencapai 61 persen dari total PDB nasional.

Adapun kontribusi ini disumbang dari 65,5 juta UMKM yang ada di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah UMKM ini setara 99 persen dari seluruh unit usaha yang ada di Tanah Air.

Sementara menurut IDSD 2023, salah satu indikator yang diukur dalam tingkat daya saing daerah adalah penyediaan sistem keuangan, khususnya pembiayaan kepada UMKM maupun perusahaan rintisan (startup).

Pembiayaan ini baik yang berasal dari lembaga ventura maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah. Dengan merujuk indikator tersebut, Jakarta menjadi provinsi dengan peringkat IDSD tertinggi dalam hal indikaktor sistem keuangan termasuk pembiayaan kepada UMKM.

Jakarta mendapat nilai mencapai 4,16 dari 5. Kemudian diikuti Jawa Barat 3,61, Sulawesi Selatan 3,51, Jawa Timur 3,49, dan Jawa Tengah 3,44.

Capaian ini tentunya tak lepas pula dari kebijakan dukungan pemerintah pusat terhadap UMKM di daerah. Salah satunya dalam bentuk aplikasi katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Aplikasi ini seperti aplikasi e-commerce pada umumnya, namun berisi unit usaha yang dapat menawarkan produknya untuk pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan.

Dengan begitu, UMKM dapat lebih mendominasi pasar nasional, termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah. Artinya, UMKM dapat memperluas pasar produknya dengan mengikuti e-katalog ini.

Pun begitu dengan pemerintah jadi memiliki opsi pengadaan barang/jasa yang berasal dari produk lokal, sehingga dapat turut mengurangi impor.

Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius mengatakan KemenKopUKM terus mendorong pertumbuhan bisnis UMKM, yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Dukungan pun diberikan mulai dari kemudahan akses permodalan, pemasaran, legalitas hingga pemanfaatan teknologi.

"Walaupun skala usahanya kecil, tetapi kontribusinya cukup besar bagi perekonomian. Usaha mikro juga melakukan penyerapan tenaga kerja, dan ekonomi digital yang cukup besar," ucapnya pekan ini.

Yulius menegaskan, transformasi usaha mikro menjadi penting karena secara jumlah, usaha mikro mencapai 99 persen menempati porsi terbesar dalam struktur pelaku usaha nasional dan telah berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Namun diakuinya, mereka masih menghadapi hambatan dalam pengembangan usahanya. Mulai dari akses permodalan, aspek pemasaran, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, bahan baku, pemenuhan legalitas dan sertifikasi usaha, serta kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan bisnisnya.

"Kondisi ini berimbas pada belum optimalnya kemampuan beradaptasi dan daya saingnya dalam dinamika lingkungan bisnis dan perubahan teknologi yang cepat," kata Yulius.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah merilis data penjualan mobil baru pada September yang menunjukkan perubahan struktur 10 merek terlaris.

Lima merek teratas tak berubah, tetap diisi Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi dan Suzuki. Namun pada urutan ke-6 hingga 10 terjadi pergeseran dibanding Agustus.

Merek baru terdaftar di Gaikindo, BYD, ada di urutan 8 pada September, turun dari posisi 6 di Agustus. Sementara Wuling naik ke posisi 9 dari sebelumnya ke-10.

Hyundai yang pada semester satu selalu masuk 10 besar masih terlempar di posisi 11 setelah BYD masuk.

Penjualan semua merek Gaikindo mencapai 72.667 unit pada September, ini turun 4,8 persen ketimbang Agustus. Sebagian besar Agen Pemegang Merek (APM) mengalami minus pertumbuhan.

Toyota tercatat mengalami penurunan penjualan 2,1 persen, diikuti Daihatsu -8,3 persen, Mitsubishi -6,9 persen, Suzuki -1,6 persen, Isuzu -16,6 persen, Hyundai -12,5 persen dan BYD -29,4 persen sebagai yang terbesar di 10 merek terlaris September 2024.

Walau begitu ada APM yang mengalami peningkatan seperti Honda tumbuh 4,9 persen, Fuso 2,9 persen dan Wuling 7,4 persen.

Selama Januari-September penjualan mobil terekam 633.218 unit alias baru 57 persen memenuhi target 1,1 juta unit yang ditetapkan Gaikindo pada awal tahun ini.

10 merek terlaris September 2024 (WS):

1. Toyota 25.4542. Daihatsu 12.6763. Honda 7.9264. Mitsubishi 5.8245. Suzuki 5.1836. Fuso 2.3417. Hino 2.2518. BYD 2.0759. Wuling 2.00410. Isuzu 1.67011. Hyundai 1.59612. Chery 67313. Mazda 40114. BMW 43115. MG 38816. Mercedes-Benz 22217. UD Trucks 15918. Lexus 13719. Citroen 12020. Mercedes-Benz CV 116

Total 633.218

10 merek mobil terlaris Juli 2024 (WS):

1. Toyota: 27.126 unit2. Daihatsu: 13.910 unit3. Honda: 6.249 unit4. Mitsubishi Motors: 5.569 unit5. Suzuki: 5.410 unit6. Isuzu: 2.371 unit7. Hino: 2.370 unit8. Mitsubishi Fuso: 2.240 unit9. BYD: 1.925 unit10. Hyundai: 1.701 unit

10 merek terlaris Januari-September 2024 (WS):

1. Toyota 208.301 (32,9 persen)2. Daihatsu 125.849 (19,9 persen)3. Honda 69.320 (10,9 persen)4. Mitsubishi 54.207 (8,6 persen)5. Suzuki 48.991 (7,7 persen)6. Fuso 20.080 (3,2 persen)7. Isuzu 20.076 (3,2 persen)8. Hyundai 17.164 (2,7 persen)9. Hino 16.674 (2,6 persen)10. Wuling 13.914 (2,2 persen)11. BYD 8.536 (1,3 persen)12. Chery 3.447 (0,5 persen)13. Mazda 3.443 (0,5 persen)14. MG 3.085 (0,5 persen)15. BMW 2.048 (0,3 persen)16. Lexus 1.804 (0,3 persen)17. Mercedes-Benz 1.501 (0,2 persen)18. UD Trucks 1.029 (0,2 persen)19. Mercedes-Benz CV 962 (0,2 persen)20. Citroen 958 (0,2 persen)

Penjualan mobil baru Januari-September 2024 (WS):

Januari 69.758Februari 70.772Maret 74.779April 48.762Mei 71.381Juni 74.623Juli 74.160Agustus 76.304September 72.667Total 633.218

Berbagai produk dalam negeri semakin mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas yang terbukti baik dengan harga kompetitif dianggap mampu bersaing dengan merek internasional.

Salah satu merek lokal itu adalah produsen handuk premium Terry Palmer, yang telah menembus pasar global. Hal ini sejalan dengan data Kementerian Perdagangan, bahwa produk kategori perlengkapan rumah tangga (Home Appliances) berkembang signifikan di pasar global, khususnya untuk produk yang berkualitas, bernilai tambah, dan ramah lingkungan.

Direktur Utama Terry Palmer, Wilson Pesik, menuturkan bahwa Terry Palmer yang sudah berdiri lebih dari 40 tahun mengambil langkah adaptasi digital, yang berhasil memperluas jangkauan konsumen. Adaptasi digital itu diwujudkan lewat Shopee dan fitur Shopee Live, di mana Terry Palmer dapat menunjukkan secara langsung kualitas produk.

Melalui sesi live streaming, Terry Palmer pun dapat memberikan jawaban secara langsung atas pertanyaan konsumen, hingga menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal.

"Kami merasakan pertumbuhan yang signifikan sejak tahun pertama di Shopee dengan peningkatan penjualan hingga 15 kali. Bahkan kini kami juga mengatur strategi bisnis kami dengan fokus mengoptimalkan fitur Shopee Live untuk menjangkau lebih banyak konsumen, hingga live streaming ini sukses memberikan kontribusi hingga 40 persen dalam total penjualan kami," kata Wilson.

Wilson mengakui, sejak bergabung dengan Shopee, Terry Palmer aktif mengikuti berbagai program promosi, seperti Kampanye Angka Kembar, Gajian Sale, dan berbagai kampanye besar lain.

Berawal dari pabrik kecil di Palmerah, Jakarta pada tahun 1962, Terry Palmer kini menjadi salah satu merek lokal terdepan dengan jangkauan pasar sampai Jepang dan Eropa. Menghadapi tantangan melawan produk impor dengan harga murah, Terry Palmer bersikukuh mempertahankan kualitas terbaik.

Keteguhan itu menghasilkan peningkatan permintaan pasar, diikuti ekspansi besar-besaran seperti relokasi pabrik ke Tangerang pada 1998, serta pembangunan pabrik baru di Balaraja pada 2010.

"Handuk bermotif dan berkualitas Eropa dulunya dianggap tidak akan laku di pasar Indonesia, tetapi kami terus berinovasi dan percaya pada produk kami. Selain itu, di kondisi iklim dunia sekarang yang telah berubah, kami melihat kepedulian kaum muda terhadap lingkungan dan kesehatan meningkat," tutur Wilson.

Menyadari hal tersebut, Terry Palmer Group pun berinovasi dengan meluncurkan produk berbahan baku dari serat bambu yang ramah lingkungan, juga lebih sehat dan alami, dipadukan desain dan warna yang bergaya.

Live Streaming Shopee Buka Jalan Sukses Terry Palmer

Berkolaborasi dengan Shopee, Terry Palmer memutuskan memanfaatkan fitur Shopee Live. Menurut Wilson, pihaknya mengetahui bahwa live streaming bukan tren belanja sesaat, melainkan sebuah strategi pemasaran yang relevan dengan zaman.

Pasalnya, fitur interaktif Shopee Live memungkinkan konsumen melihat produk secara langsung seperti jika berbelanja di toko fisik. Bedanya, konsumen tak perlu keluar rumah, dengan kemudahan membuat keputusan belanja yang sama mudahnya.

Selain Shopee Live, Terry Palmer juga memanfaatkan fitur Shopee Video guna menampilkan produk melalui konten visual yang dinamis dan menarik. Lewat Shopee Video, konsumen dapat melihat produk secara detail beserta cara penggunaannya, serta langsung mengklaim voucher saat menonton video. Fitur yang dilengkapi voucher ini tidak hanya meningkatkan brand awareness, tetapi juga mendorong penjualan secara signifikan.

Lebih dari peningkatan penjualan, Terry Palmer melihat bahwa Shopee Live dan Shopee Video sama-sama berpotensi memberi nilai tambah, yakni melalui edukasi tentang berbagai jenis handuk dan cara perawatan.

"Kami sering menerima keluhan dari konsumen yang bingung tentang bagaimana menjaga handuk mereka tetap awet dan berkualitas. Inilah alasan kami menggunakan dua fitur ini untuk berbagi pengetahuan dengan lebih jelas," kata Wilson.

Sebelum mengadakan Shopee Live atau membuat Shopee Video, Terry Palmer terlebih dahulu melakukan riset pasar secara menyeluruh, mencakup tren terbaru, kebutuhan konsumen, hingga gaya hidup yang relevan dengan audiens.

Selain itu, Wilson menyatakan bahwa mengikuti trending content di platform e-commerce dan media sosial juga penting untuk melihat preferensi konsumen untuk menghasilkan konten yang informatif dan menarik untuk dilihat. Contohnya, Terry Palmer kerap memberikan tips dalam konten atau sesi live stream mengenai penggunaan pelembut pakaian saat mencuci handuk atau cara menyetrika handuk yang benar, karena cara setrika yang salah bisa menyumbat serat handuk dan mengurangi kemampuan handuk menyerap air.

Terry Palmer Optimalkan Potensi Bisnis Bersama Shopee

Ke depannya, lanjut Wilson, Terry Palmer berkomitmen akan terus berinovasi dan memperkuat posisi di pasar lokal maupun internasional, antara lain lewat produk unggulan seperti Terry Palmer seri Luxury yang terbuat dari katun Mesir terbaik di dunia, dan Morning Whistle Bamboo Towel yang ramah lingkungan.

Terlebih, kini ada dukungan dari Shopee, yang menyediakan beragam fitur interaktif maupun program promosi, akan diyakini dapat menjadi pilar penting kesuksesan Terry Palmer.

"Harapan kami adalah agar Shopee terus memperluas dukungannya bagi brand lokal dan UMKM, sehingga kita semua bisa tumbuh bersama dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian Indonesia," pungkas Wilson.

Beragam promo terbaik hadir di Shopee guna memenuhi kebutuhan akan produk home & appliance lokal favorit melalui laman Shopee Pilih Lokal. Unduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play dan segera aktifkan ShopeePay.

PT Medikaloka Hermina Tbk (Hermina Group) membangun rumah sakit (RS) bertaraf internasional perdana senilai Rp650 miliar di Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni Rumah Sakit Hermina Nusantara.

RS tersebut telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (11/10) pagi.

Direktur Utama Hermina Group Hasmoro mengatakan berdirinya RS tersebut menjadi rumah sakit yang ke-50 di dalam grup Hermina.

Ia melaporkan pembangunan RS Hermina Nusantara merupakan bentuk komitmen Hermina Group mendukung program pemerintah dalam pelayanan kesehatan, terutama di IKN.

"Rumah Sakit Nusantara dibangun di IKN merupakan rumah sakit dengan bangunan bertaraf internasional yang pertama bagi grup Hermina," ujar Hasmoro saat peresmian RS Hermina Nusantara di IKN.

Bangunan RS Hermina Nusantara berdiri di atas lahan seluas 20.700 meter persegi (m2), luas bangunan master plan 28.210 m2, dengan kapasitas 200 tempat tidur (bed).

Hasmoro mengatakan saat ini telah selesai dibangun lima lantai, yang akan dilanjutkan bertahap master plan delapan lantai. RS Hermina Nusantara kini telah menyediakan sebanyak 50 bed, yang akan dilanjutkan hingga mencapai 100 bed di awal 2025 setelah grand opening.

"Anggaran untuk master plan sebesar Rp650 miliar, yang saat ini sudah terserap Rp500 miliar," ungkapnya.

Hasmoro mengatakan RS Hermina adalah RS umum yang lebih fokus pada pelayanan gawat darurat, traumatologi, ibu dan anak, khususnya perinatologi. Ia menegaskan RS Hermina ikut serta menjalankan program pemerintah di bidang kesehatan, termasuk pelayanan pasien BPJS.

"Yang Alhamdulillah komitmennya sudah ditandatangani BPJS. Terima kasih BPJS. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembangunan dan perizinan, sehingga RS Hermina Nusantara dapat diresmikan pada hari ini," tutur Hasmoro lebih lanjut.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menghargai kecepatan pembangunan RS Hermina Nusantara di IKN, di mana hanya menghabiskan waktu kurang lebih 10 bulan. Menurut Jokowi, RS tersebut sudah beroperasi dan siap menerima pasien.

Ia menekankan pembangunan RS tersebut akan memberikan kepercayaan bagi ASN yang akan dipindahkan ke IKN untuk menjamin kesehatan mereka.

"Sekali lagi saya sangat menghargai, mengapresiasi apa yang telah dibangun oleh Rumah Sakit Hermina Nusantara ini di Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendalami laporan 300 pengusaha pengemplang pajak di sektor sawit. Pasalnya, potensi pendapatan negara yang hilang disebut mencapai Rp300 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dapatkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Atas informasi tersebut, saat ini sedang kami dalami," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/10).

Adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya mengatakan pemerintah mendatang akan mengejar 300 pengusaha pengemplang pajak yang ditaksir merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini menyatakan data tersebut diperoleh dari Luhut dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK) Muhammad Yusuf Ateh. Dari laporan yang diterima Prabowo, pengusaha tersebut berasal dari sektor sawit.

"Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupansi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," kata Hashim.

Data yang diperoleh itu, jelas Hashim, bakal langsung ditindak lanjuti oleh Prabowo setelah menjabat. Namun, tentu saja akan melalui proses peringatan terlebih dahulu.

"Nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder 'please pay up'," pungkasnya.

Berkendara di jalan tol ternyata perlu memperhatikan durasi. Pasalnya, jika terlalu lama di jalan tol, kartu e-toll bisa expired alias kedaluwarsa.

Hal itu pun dibenarkan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Melalui instagram resmi Jasa Marga pada Kamis (10/10), Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan batas waktu kartu e-toll kedaluwarsa adalah 1,5 sampai 2 kali dari waktu tempuh perjalanan normal.

"Durasi implementasi waktu kedaluwarsa e-toll card tersebut sudah memperhitungkan waktu perjalanan dan waktu istirahat pengguna jalan tol," kata Lisye.

Namun, pengguna tak perlu khawatir. Pasalnya, kartu e-toll kedaluwarsa tidak akan menyebabkan saldo pengguna hangus. Saldo tetap terpotong saat proses tapping e-toll sesuai tarif asal gerbang dan tujuan pengguna jalan.

Hanya saja, Automatic Lane Barrier (ALB) pada gerbang tol tidak bisa terbuka secara otomatis karena pengguna jalan tol melebihi batas waktu atau kedaluwarsa.

"(Bila) ALB tidak terbuka otomatis, petugas gerbang tol akan datang membantu pengguna jalan," pungkas Lisye.

Berdasarkan durasi yang ditentukan Jasa Marga, maka jika pengguna masuk Tol Pamulang dan keluar Serpong waktu tempuh normalnya sekitar 30 menit, maka maksimal keluar jalan tol adalah 1 jam kemudian. Jadi, saat masuk tol pukul 13.00 WIB, maksimal keluar tol pukul 14.00 WIB.

Apabila pengguna jalan tol tersebut tidak keluar lebih dari 1 jam, maka kartu e-toll akan kedaluwarsa.