Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI memberikan pembebasan pokok PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) 100% untuk hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai Rp2 miliar di tahun 2024.

Demi mendapatkan fasilitas tersebut, wajib pajak diharuskan melakukan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) terlebih dahulu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan PBB-P2 Tahun 2024.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menyatakan berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut dan selama kondisi wajib pajak memenuhi Pergub 16/2024, maka wajib pajak dapat melakukan pemutakhiran data NIK.

"Pemutakhiran data NIK dilakukan di SIM Pajak Bumi dan Bangunan melalui pajakonline.jakarta.go.id untuk mendapatkan pembebasan PBB-P2," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7).

Dalam peraturan ini, ada sejumlah aturan tentang pembebasan pokok yang tercantum pada pasal 3. Berikut isi dari pasal tersebut:

1. Gubernur memberikan pembebasan pokok sebesar 100% dari PBB-P2 terutang tahun pajak 2024

2. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk objek PBB-P2 dengan kriteria sebagai berikut. Berupa hunian dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000 (dua miliar rupiah); dan dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang datanya telah dilengkapi dengan NIK pada sistem informasi manajemen pajak daerah (NIK Valid).

3. Pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak untuk 1 (satu) Objek PBB-P2.

4. Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Objek PBB-P2, pembebasan pokok diberikan untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP terbesar sesuai kondisi data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024.

Pada Pasal 4 tersebut diatur bahwa dalam hal wajib pajak tidak diberikan pembebasan pokok sebesar 100% karena belum memenuhi kriteria dalam pasal 3 ayat (2) huruf b. Wajib pajak dapat diberikan pembebasan pokok dengan mengajukan permohonan pemutakhiran data NIK sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. NIK yang diinput adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT PBB-P2

2. Data pajak daerah telah terhubung dengan data kependudukan sehingga setiap NIK yang masuk akan langsung terverifikasi apakah Valid.

3. Yang dimaksud valid berarti NIK tercatat pada server data kependudukan, pemilik NIK orang pribadi yang masih hidup, dan nama di SPPT sesuai dengan nama NIK, baik penulisan dan urutan.

4. Jika nama wajib pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama PBB-P2.

Sebagai informasi, balik nama atau mutasi PBB adalah proses mengubah data PBB atas nama pemilik baru. Hal ini dilakukan karena adanya peralihan hak kepemilikan properti, seperti jual beli, hibah, atau warisan.

Fungsi balik nama pada SPPT PBB juga untuk mengidentifikasi kewajiban membayar PBB-P2. Hal ini penting untuk memastikan pemilik yang menguasai atau memanfaatkan tanah dan bangunan benar menjadi objek pajak PBB-P2.

Pergub 16/2024 tentang pembebasan PBB-P2 untuk tahun pajak 2024 merupakan langkah strategis yang diambil Pemprov DKI Jakarta untuk meringankan beban ekonomi warganya. Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa pengurangan beban pajak, tetapi juga mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah

Influencer di bidang saham bernama Ahmad Rafif Raya menjadi sorotan karena gagal mengelola dana yang dititipkan sejumlah investor sebesar Rp71 miliar.

Usai namanya ramai diperbincangkan di media sosial, Ahmad kemudian mengaku telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan investasi.

"Saya bertransaksi dan mengalami kerugian, tapi melaporkan dan memberikan keuntungan kepada para investor," ujar Rafif dalam surat pernyataan kewajiban pembayaran utang yang ditandatangani 9 Juni 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil Ahmad untuk diminta keterangan karena diduga melanggar prosedur manajemen investasi.

Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) OJK Hudiyanto mengatakan Ahmad yang mengelola akun Instagram @waktunyabelisaham tidak memiliki izin dari OJK sebagai Manager Investasi dan Penasihat Investasi.

"Terkait dengan status legalitas PT Waktunya Beli Saham, berdasarkan database perizinan kelembagaan di OJK, PT Waktunya Beli Saham (pemilik akun @waktunyabelisaham) tidak tercatat dalam perizinan apapun, baik sebagai Pedagang Efek, Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Agen Penjual Efek Reksadana, dan lain-lain," kata Hudiyanto, dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa berdasarkan peraturan OJK hanya pihak yang mendapatkan izin dari OJK yang boleh mengelola dana publik.

"Tentunya mereka (influencer) tidak boleh memberikan rekomendasi saham, apalagi mengelola dana tanpa izin OJK," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/7).

Ahmad mengatakan ia sebenarnya mengalami kerugian dalam pengelolaan investasi. Namun, ia tidak jujur kepada para investor.

Lantaran melaporkan kondisi yang tidak sesuai, mayoritas investor pun akhirnya melakukan penarikan yang melebihi nilai keuntungan yang diberikan. Sehingga, dari waktu ke waktu keadaan ini membuat nilai dana pengelolaan semakin menyusut.

"Bahwa dalam hal ini sebagai manusia biasa yang bergelut di dunia investasi dengan perhitungan untung rugi, saya menyadari telah melakukan kesalahan," ujar pria asal Makassar itu.

Ahmad pun berjanji ke kliennya untuk menanggung seluruh nilai investasi dengan mengkonversinya menjadi utang. Adapun total nilai investasi adalah sebesar Rp71.811.674.410.

Pembayaran utang katanya akan dilakukan secara bertahap. Pembayaran utang dilakukan sejak 1 Juli 2024 dan akan berakhir pada 1 Juli 2027.

Ahmad Rafif pun meminta para korbannya untuk tidak melakukan tindakan hukum ataupun yang bersifat intimidatif yang mengganggu konsentrasinya beserta tim untuk bekerja memaksimalkan pembayaran utang tersebut.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir media sosial dan situs yang berkaitan dengan influencerAhmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham.

Pasalnya, Ahmad dan perusahaannya melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana publik tanpa izin.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Sementara, Ahmad yang merupakan pengurus dan pemegang saham PT Waktunya Beli Saham hanya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

WMI dan WPPE katanya hanya bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek.

"Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan," kata Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7).

Karena itu, Satgas PASTI OJK menghentikan kegiatan Ahmad dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin. Kemudian meminta Ahmad bertanggung-jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan kepadanya.

Satgas juga membekukan sementara izin WMI dan WPPE atas nama Ahmad Rafif sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

"Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," kata Hudiyanto.

Ahmad Rafif dan PT Waktunya Beli Saham viral di media sosial karena diduga gagal mengelola dana yang dititipkan sejumlah investor sebesar Rp71 miliar.Sebelumnya, Ahmad Rafif mengakui telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan investasi.

"Saya bertransaksi dan mengalami kerugian, namun melaporkan dan memberikan keuntungan kepada para investor," ujar pria asal Makassar itu dalam surat pernyataan kewajiban pembayaran utang yang ditandatangani 9 Juni 2024.

Lantaran melaporkan kondisi yang tidak sesuai, mayoritas investor pun akhirnya melakukan penarikan yang melebihi nilai keuntungan yang diberikan. Sehingga, dari waktu ke waktu keadaan ini membuat nilai dana pengelolaan semakin menyusut.

"Bahwa dalam hal ini sebagai manusia biasa yang bergelut di dunia investasi dengan perhitungan untung rugi, saya menyadari telah melakukan kesalahan," ungkap Rafif lebih lanjut.

Untuk itu, ia pun berjanji ke kliennya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menanggung seluruh nilai investasi dengan mengkonversinya menjadi utang. Adapun total nilai investasi adalah sebesar Rp71.811.674.410.

Pembayaran utang itu, kata Ahmad Rafif, akan dilakukan secara bertahap. Pembayaran dilakukan sejak 1 Juli 2024 dan akan berakhir pada 1 Juli 2027.

Presiden Jokowi menargetkan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan surplus panen padi hingga sayuran dalam beberapa waktu ke depan sehingga kelebihan itu bisa dibawa atau dialihkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Target katanya, dibuat karena tanah di Bantaeng tergolong subur sehingga diharapkan mampu menjadi daerah dengan produktivitas bahan pangan yang tinggi.

"Ya nanti kan ada demand, ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN. Tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini, bisa dikirim ke IKN," kata Jokowi di Desa Layoa, Gantarangkeke, Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7).

Selain itu, harga bahan pangan di mayoritas daerah Sulawesi Selatan menurutnya relatif lebih murah ketimbang di pulau Jawa.

"Ada kelebihan produksi sayur di sini, bisa ditarik ke IKN. Ada bawang merah tadi yang juga harganya baik, sangat baik, Rp30 ribu, bisa ditarik ke IKN," imbuhnya.

Jokowi memastikan produksi pertanian di Sulawesi Selatan akan menjadi perhatian pemerintah.

Misalnya untuk provinsi Sulawesi Selatan, sebaran pompa dari 2019-2024 sejumlah 5.230 unit. Untuk Kabupaten Bantaeng dialokasikan 81 unit pompa di 2024. Sementara jumlah yang dibagikan di seluruh daerah sebanyak 20.000 pompa, dari target 70.000 pompa.

"Petani tadi menyampaikan di sini hanya panen sekali, padahal tanahnya subur, karena airnya enggak ada. Dengan pompa ini, ini sudah tanam yang kedua. Kita harapkan nanti bisa masuk ke penanaman yang ketiga," ujar Jokowi.

"Ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional ya. Arahnya, arahnya ke sana dan juga untuk mengantisipasi kekeringan panjang yang terjadi di semua negara ya," imbuhnya.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa influencer Ahmad Rafif Raya telah mengakui melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan Ahmad Rafif adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham yang tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

"Ahmad Rafif Raya menyatakan bahwa dalam penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening Efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas," kata Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7).

Hudiyanto mengatakan Ahmad hanya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE katanya hanya bertindak sebatas mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek.

"Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan," katanya.

Karena itu, Satgas PASTI OJK menghentikan kegiatan Ahmad dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

Kemudian, satgas itu juga meminta Ahmad bertanggung-jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan kepadanya.

Satgas juga membekukan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Tak hanya itu, Satgas OJK jugamerekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untukmemblokir situs dan media sosial terkait Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

"Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," kata Hudiyanto.

Bank Syariah Indonesia (BSI) mengumumkan layanan mobile banking (m-banking) kembali bisa digunakan pada Sabtu (6/7) siang. Gangguan sempat terjadi akibat proses Peningkatan Kapasitas Layanan Sistem.

BSI menyatakan layanan m-banking sudah dapat digunakan kembali. Gangguan yang sempat jadi keluhan nasabah ternyata akibat proses Peningkatan Kapasitas Layanan Sistem.

"Kami informasikan bahwa proses tersebut telah selesai dan transaksi dapat dilakukan kembali pada seluruh channel BSI," kata pihak BSI dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.com.

Sejumlah nasabah sebelumnya mengeluh tidak bisa menggunakan layanan m-banking via media sosial. Mereka membagikan tangkapan layar yang menunjukkan pesan 'Informasi, permintaan kehabisan waktu'.

"BSI Mobile error nih? Udah 1 jam "BSI Mobile error nih?? Udah 1 jam aku coba berulang kali tetep gak bisa," tulis netizen dengan akun X @@MiftahulArifW

"BSI kenapa dikit-digit 'gangguan', 'permintaan tidak dapat diproses', 'eror', ada masalah apa sih?" tambah netizen @maharan_ii.

Bank syariah pelat merah itu pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabah.

"Kami terus berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah, menjadi bank yang modern serta inklusif dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah," imbuh mereka.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) influencerAhmad Rafif Raya yang gagal mengelola dana saham publik sebesar Rp71 miliar.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan pihaknya menghentikan kegiatan penawaran investasi dan pengelolaan dana publik yang dilakukan Ahmad karena terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"OJK menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil PerantaraPedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai," kata Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7).

Hudiyanto mengatakan pihaknya memanggil Ahmad pada Kamis (4/7) untuk meminta klarifikasi terkait kegagalan pengelolaan dana sebesar Rp71 miliar.

Dari hasil klarifikasi diketahui bahwa Ahmad adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham yang tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Ahmad hanya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) di mana kedua izin tersebut hanya sebatas mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek.

"Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan," katanya.

Kemudian, Ahmad juga mengakui telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin. Ia menghimpun dana masyarakat dari hasil penawaran investasi menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening Efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Karena itu, Satga PASTI OJK menghentikan kegiatan penawaran investasi dan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan Ahmad. Selain itu, Ahmad juga diminta bertanggung-jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan.

"Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," kata Hudiyanto.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) buka suara soal keluhan nasabah terkait error pada layanan m-banking.

SVP Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan pihaknya sedang melakukan peningkatan kapasitas sistem sehingga transaksi menggunakan BSI Mobile dan layanan ATM tidak dapat digunakan untuk sementara waktu.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7).

Wisnu mengatakan untuk kebutuhan transaksi, nasabah dapat mengunjungi weekend banking BSI yang daftarnya dapat dilihat pada akun resmi instagram @banksyariahindonesia atau situs resmi BSI.

BSI juga mengimbau nasabah untuk senantiasa berhati-hati dan tidak memberikan PIN, OTP maupun password kepada siapapun termasuk pegawai BSI.

"Kami terus berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah, menjadi bank yang modern serta inklusif dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah," katanya.

Sejumlah nasabah mengeluh di media sosial terkait m-banking BSI tidak bisa digunakan. Nasabah membagikan tangkapan layar m-banking BSI yang bertuliskan pesan 'Informasi, permintaan kehabisan waktu'.

"BSI Mobile error nih?? Udah 1 jam aku coba berulang kali tetep gak bisa," tulis netizen dengan akun X @@MiftahulArifW

"BSI kenapa dikit-digit 'gangguan', 'permintaan tidak dapat diproses', 'eror', ada masalah apa sih?" tambah netizen @maharan_ii.

Sebanyak enam dana kantor keluarga kaya atau family office di Singapura yang menikmati insentif pajak  diduga terlibat dalam kasus pencucian uang yang dilakukan 10 orang asing.

Orang asing itu telah ditangkap atas kasus pencucian uang terbesar di Singapura.

Melansir Straits Times, Rabu (3/7), dugaan muncul setelah regulator keuangan Singapura memperketat pemberian insentif pajak kepada sejumlah family office. Pengetatan dilakukan buntut pencucian uang yang dilakukan oleh 10 orang asing.

Setelah pengetatan dilakukan, mereka membentuk panel untuk menyaring para family office yang mengajukan permohonan insentif pajak ke pemerintah Singapura untuk mengusut dugaan atau risiko terjadinya pencucian uang di kantor itu. 

Keterlibatan enam family office dalam dugaan kasus pencucian uang diketahui ketika Calon Anggota Parlemen Usha Chandradas bertanya kepada Perdana Menteri Lawrence Hong berapa banyak family office yang terkait dengan 10 terpidana asing yang diberikan keringanan pajak.

Mewakili Lawrence Hong, Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong kemudian mengatakan bahwa ada enam family office yang berkaitan dengan 10 terpidana tersebut.

Family office merupakan organisasi yang didirikan untuk mengelola kekayaan satu atau beberapa keluarga. Di Singapura, family office tidak perlu terdaftar atau dilisensikan oleh Otoritas Moneter Singapura (MAS) karena mereka tidak mengelola dana pihak ketiga.

Gan Kim Yong mengatakan manfaat pajak yang diberikan MAS ditarik pada awal tahun keuangan pemilik family office didakwa atau dihukum.

"Manfaat pajak yang diberikan sebelumnya tidak akan ditarik kembali, kecuali ada pelanggaran terhadap ketentuan pemberian insentif pajak pada saat itu," katanya.

Ia menambahkan bahwa aset milik terpidana yang terlibat dalam kasus itu telah disita. Nilai total aset yang disita  itu jauh melebihi manfaat pajak yang diberikan kepada dana family office.

Di Indonesia sendiri, pemerintah berencana membentuk family office di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengumpulkan sejumlah menteri dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim keluarga kaya di luar negeri tertarik menyimpan uangnya di Tanah Air. Dengan begitu, devisa negara menjadi kian kuat.

"Jadi, bisa dibayangkan kalau kita bisa dapat (dari family office) awal-awal sebesar US$100 juta, US$200 juta sampai US$1 miliar, kan bagus. Gak ada ruginya," jelas Luhut.

Data BPS menunjukkan ada 10 pekerjaan yang memberikan rata-rata gaji tertinggi di Indonesia, meliputi sektor pertambangan, keuangan dan lain sebagainya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan murah Minyakita mulai naik pekan depan.

"MinyaKita sudah, harganya mulai minggu depan sudah disesuaikan Rp15.700 per liter," kata Zulhas di Masjid Kauman, Kota Yogyakarta, DIY, Sabtu (6/7).

Dengan penyesuaian itu, maka harga MinyaKita naik Rp1.700 per liter dari harga sebelumnya, yakni Rp14 ribu per liter.

Zulhas memastikan MinyaKita masih mudah diperoleh di pasaran. Dia meminta masyarakat segera melapor ke instansi terkait manakala menemukan kelangkaan pada produk ini.

"Nggak (MinyaKita tidak sulit didapat). Di mana, nanti saya kasih tahu. Lapor aja," pungkasnya.

Zulhas sebelumnya berniat menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng pemerintah tersebut. Ia mengusulkan kenaikan Rp1.500 dari harga semula Rp14 ribu per liter, jadi Rp15.500.

Kabar kenaikan HET minyak goreng juga sudah berembus sejak akhir Januari 2024 saat pemerintah mengevaluasi HET minyak goreng curah. Upaya ini dilakukan imbas lonjakan harga di pasar.

Menurut Zulhas, sudah waktunya harga Minyakita dinaikkan. Pada akhir Mei 2024 lalu, ia mengatakan baru akan mengusulkan hal tersebut jika bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kalau ada rapat di Kemenko (Perekonomian) dan nanti ada undangan, saya akan usulkan Rp1.500 naiknya jadi Rp15.500 (per liter), (ini) usulan ya," kata Zulhas pada akhir Mei lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah siap memberikan insentif pajak bagi sektor swasta yang menciptakan lapangan pekerjaan.

Hal ini ia sampaikan menjawab pertanyaan dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid terkait peran sektor swasta dalam transformasi bakat digital dalam acara The Big Idea Forum CNN Indonesia, Jumat (5/7).

Airlangga menegaskan investasi dari sektor swasta adalah sebuah kunci untuk membangun transformasi bakat digital. Menurutnya, 70 persen ekonomi Indonesia tergantung pada sektor swasta dan konsumsi, sementara 25-30 persen adalah pendanaan pemerintah melalui anggaran.

"Jadi menurut saya, di masa depan, dibutuhkan investasi sebesar sekitar Rp1.900 triliun untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kami meminta sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan, lalu pemerintah akan mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM)," ujar Airlangga.

Selain dukungan pengembangan SDM, Airlangga mengatakan sektor swasta juga mendapatkan dukungan berupa pengurangan pajak.

"Jadi bila mereka mendukung pelatihan sumber daya manusia senilai US$1 juta (Rp16,3 miliar/asumsi kurs Rp16.393 per dolar AS), pemerintah memberikan insentif pajak sebesar US$2 juta (Rp32,7 miliar) dalam bentuk pengurangan pajak untuk keuntungan dan kerugian mereka," jelas dia lebih lanjut.

Menurutnya, hal itu adalah bentuk dukungan yang jelas. Airlangga juga mengatakan sektor swasta tak perlu khawatir akan diaudit. Sebab, kata dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merancang sistem audit yang berbeda sehingga lebih mudah untuk mendapatkan insentif ini.

Selain itu, Airlangga menyebut pemerintah juga memberikan insentif untuk inovasi, dari sisi penelitian dan pengembangan, termasuk untuk digital.

"Jadi bila mereka berinovasi dan mereka bisa bekerja dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) untuk kliring, mereka bisa mendapatkan pengurangan pajak sebesar 300 persen," ungkapnya.

Airlangga kemudian mencontohkan saat pemerintah mengundang universitas asing untuk beroperasi di Indonesia seperti Monash University di Bumi Serpong Damai, The University of Western Australia, hingga King's College London.

"Ini adalah akses bagi sektor swasta untuk menembus ke dalam inovasi. Lalu infrastruktur dari pemerintah adalah dalam bentuk kebijakan fiskal," ujar dia lebih lanjut.