PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi meluncurkan aplikasi super atau super apps baru bernama Wondr by BNI.

Dengan hadirnya aplikasi perbankan ini, BNI menargetkan pertumbuhan tabungan meningkat hingga 30 persen.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan Wondr by BNI hadir memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terencana sesuai kebutuhan finansial masing-masing melalui fitur 3 Dimensi Keuangan yaitu Transaksi, Insight, dan Growth.

"Pinginnya pertumbuhan tabungannya sih bisa bukan hanya kecil di tahun ini, mungkin kita tunggu 10-20 persen lah, 20-30 persen. Tapi ke depan harusnya lebih baik," jelas Royke usai rencana Peluncuran Aplikasi Wondr by BNI di Menara BNI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Ia menuturkan Wondr by BNI menjadi salah satu strategi BNI dalam meningkatkan dana murah atau Current Account Saving Account (CASA). Hal ini menjadi salah satu penunjang dalam mendorong perbankan dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

"Salah satu pilar fundamental yang kita ubah adalah platform retail kita, kita ubah jadi super apps ini. Super apps ini bukan sekadar untuk kepentingan kita, tapi untuk nasabah juga. Sehingga nasabah juga berasa ada kenyamanan, planning-nya, kan tadi kita bikin planning-nya dan segala macam," ujar dia lebih lanjut.

Saat ini pengguna BNI Mobile Banking hampir menembus 16 juta. Dengan adanya super apps Wondr by BNI, Royke berharap agar pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di kisaran 9-10 persen. Begitu pula dengan jumlah transaksi yang ikut naik.

Seiring dengan peluncuran aplikasi baru ini, BNI juga bersiap menutup BNI Mobile Banking sebagai salah satu bagian dari langkah efisiensi perusahaan.

"Kita berharap secepatnya harus beralih. Paling lama enam bulan, harusnya mobile banking yang lama sudah tutup. Kita tidak akan pakai dua platform," jelas Royke.

Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio menjelaskan perbedaan antara Wondr by BNI dengan BNI Mobile Banking, yakni adanya fitur 3 Dimensi Keuangan.

"Perbedaannya di aplikasi Wondr by BNI kita mengenal 3 Dimensi, dimensi insight, dimensi transaksi, dan dimensi growth ataupun investasi," ujar Toto.

Untuk dimensi transaksi, Toto menjelaskan fitur itu akan memudahkan nasabah BNI dalam bertransaksi harian dengan cepat dan lebih mudah.

Kemudian dimensi insight, setiap nasabah diberikan edukasi untuk memahami pengelolaan dan perencanaan keuangannya. Nasabah dapat memantau sekaligus menganalisis keuangan mereka sebelumnya melalui tampilan rekap keuangan yang lengkap setiap harinya.

"Mulai yang berkaitan dengan apa yang saya dapatkan sebulan, lalu spend buat apa. Jadi planning itu memang penting, memang ini sesuatu yang baru dan kemudian kita juga bisa mengkategorikan transaksi ini buat kemarin buat apa saja, yang mana buat jajan, mana buat belanja yang perlu. Itu cara istilahnya manage keuangan," jelas Toto lebih lanjut.

Untuk dimensi growth akan berfokus pada perencanaan masa depan dengan menyediakan berbagai pilihan produk finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti investasi dan tabungan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengungkap strategi melindungi data nasabah online dengan menerapkan keamanan berlapis.

Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio menjelaskan BNI menggunakan standar keamanan yang terbaik pada saat mendesain aplikasi Wonder by BNI. Ia pun merinci sejumlah lapisan keamanan yang diterapkan.

"Jadi layer yang paling atas edukasi. Edukasi ke nasabah agar menggunakan atau meng-keep passwordnya dengan hati-hati, supaya tidak terjadi yang namanya social engineering," jelas Toto dalam acara Peluncuran Aplikasi Perbankan Wondr by BNI di Menara BNI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

"Layer yang di bawahnya kita juga membuat ada kontrol terhadap aplikasinya, apa prosesnya yang ada. Dan ketiga, layer di bawahnya, kita apply yang namanya technology security-nya. Kita apply yang namanya artificial intelligence (AI) saat kita melakukan lie detection, bahwa memang bukan di-fake ataupun apapun juga," imbuhnya.

Di samping itu, sambung Toto, pihaknya juga mengadopsi metode multifactor authentication, di mana nasabah harus memasukkan password dan juga mobile pin untuk mentransmisikan dari password yang ada.

"Seluruh faktor keamanan seperti yang sisinya enkripsi, datanya, lalu yang berkaitan dengan server-servernya harus selalu, istilahnya tidak bisa diakses bareng orang, termasuk backup-nya," tutur dia.

Kemudian lapisan terakhir adalah dari sisi behaviour, Toto mengatakan pihaknya juga memasang anti-fraud atau fraud management system.

"Jadi kita bergantung daripada transaksi behavior daripada nasabah. Pada saat ada anomali, pastinya transaksi kita tolak. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang kita apply agar yang namanya Wondr by BNI menjadi secara security, insyaallah menjadi state of the art yang paling baik," tegas Toto lebih lanjut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berjanji menindak tegas jika ada indikasi korupsi dalam fraud di PT Indofarma Global Medika (IGM) yang merugikan negara Rp436,87 miliar.

Erick mengatakan pihaknya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengatasi permasalahan di anak usaha PT Indofarma (Persero) itu.

"Kasus fraud, ya fraud. Ya, korupsi kami tangkap," ucap Erick di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Ia juga mengatakan telah melakukan investigasi internal terkait permasalahan tersebut. Erick menegaskan akan kooperatif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karenanya, Erick bakal mencari waktu untuk bertemu dengan lembaga anti rasuah itu untuk menyelidiki kasus IGM.

"Nanti saya akan minta waktu kepada KPK untuk bagaimana kita terus memperbaiki daripada situasi-situasi yang tentu tadi ada kasus korupsi untuk para oknum itu," jelas Erick.

Kendati, Erick menegaskan nasib Indofarma dan anak usahanya harus tetap diselamatkan. Ia pun mengingatkan permasalahan termasuk utang pada vendor harus segera diselesaikan.

Selain itu, perbaikan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan harus dijalankan.

"Jadi, ya kembali yang saya bilang, bahwa kalau kita mau baik, tidak hanya kita membangun sistem, tapi membangun manusianya," kata Erick.

Belakangan Bos PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya selaku pimpinan Holding BUMN Farmasi membongkar 10 fraud Indofarma yang merugikan negara hingga Rp436,87 miliar.

Fraud pertama, Shadiq menyebut ada indikasi kerugian di anak perusahaan Indofarma, yakni IGM. Kerugian Rp157,33 miliar ini timbul dari transaksi unit bisnis fast movingconsumer goods (FMCG).

"Kemudian, (kedua) indikasi kerugian IGM dengan penempatan dan pencairan deposito beserta bunganya senilai Rp35,07 miliar," ungkap Shadiq soal fraud kedua Indofarma dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN Farmasi di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Ketiga, indikasi kerugian IGM atas penggadaian deposito beserta bunga senilai Rp38,06 miliar pada Bank Oke. Keempat, indikasi kerugian Rp18 miliar atas pengembalian uang muka yang tak masuk ke rekening Indofarma Global Medika.

Kelima, pengeluaran dana dan pembebanan biaya tanpa didasari transaksi. Shadiq menyebut ini menimbulkan indikasi kerugian sebesar Rp24,35 miliar.

Keenam, kerja sama distribusi alat kesehatan TeleCTG dengan PT ZTI tanpa perencanaan memadai yang berpotensi merugikan Rp4,50 miliar. Pembayaran yang melebihi invoice dan berpotensi merugikan IGM senilai Rp10,43 miliar atas stok TeleCTG yang tidak terjual.

"Ketujuh, pinjaman melalui fintech bukan untuk kepentingan perusahaan berindikasi kerugian IGM sebesar Rp1,26 miliar," tuturnya.

Kedelapan, kegiatan usaha masker tanpa perencanaan memadai yang berindikasi fraud senilai Rp2,67 miliar. Ini juga berdampak pada penurunan nilai persediaan masker serta berpotensi kerugian Rp60,24 miliar atas piutang macet PT Promedik dan imbas sisa masker Rp13,11 miliar.

Kesembilan, pembelian dan penjualan rapid test panbio PT IGM tanpa perencanaan memadai berindikasi fraud dan berpotensi kerugian senilai Rp56,70 miliar. Ini juga berdampak atas piutang macet PT Promedik.

Kesepuluh, Indofarma membeli dan menjual PCR kit covid-19 senilai Rp5,98 miliar pada 2020-2021, juga menyangkut piutang macet PT Promedik Rp9,17 miliar atas tidak terjualnya PCR kit covid-19 yang kedaluwarsa.

Jika ditotal data dari BPK tersebut, potensi fraud Indofarma dan anak usahanya IGM mencapai Rp436,87 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan rencana pengenaan tarif impor sebesar 200 persen tak hanya menyasar produk China.

Ia menuturkan penerapan tarif pengaman impor sebenarnya sudah berlaku untuk beberapa produk tekstil dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu.

Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu."Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan national interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," ungkap Luhut melalui keterangan resmi, Jumat (5/7).

Luhut juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para anak buahnya memperketat pengawasan impor. Impor ini terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia.

Hal ini, kata Luhut, diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.Pemerintah juga membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," imbuh Luhut.

Luhut menilai China merupakan salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

Luhut pun ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi.

"Saya memahami betul kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan covid-19," ujar Luhut.

Pemerintah berencana mengenakan bea masuk hingga 200 persen untuk barang-barang impor. Hal itu untuk menyikapi banjirnya impor dari Negeri Tirai Bambu seperti termasuk pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya.

Belakangan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan tujuh komoditas akan dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Komoditas itu adalah tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan penetapan BMAD dan BMPT dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

"Tentu Kemendag akan melakukan segala upaya sesuai aturan baik nasional maupun yang sudah disepakati lembaga dunia seperti WTO," katanya di Kantor Kemendag, Jumat (5/7).

Untuk penetapan BMPT katanya akan di dihitung berdasarkan pantauan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terkait banyaknya produk impor yang masuk dalam tiga tahun terakhir.

Sementara untuk BMAD akan ditentukan berdasarkan hasil pantauan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

"Tiga tahun ini dilihat melonjak nggak (impor) yang mematikan usaha kita, kita boleh mengenakan BMAD," katanya.

Untuk besaran BMAD dan BMPT, ia mengatakan akan tertuang dalam aturan yang akan segera diterbitkan. Ia membantah bea masuk dipatok 200 persen.

"Nanti dihitung, bisa 50 persen, bisa 100 persen, bisa sampai 200 persen. Tergantung seberapa hasil dari KPPI dan KADI," katanya.

Begitu juga dengan negara asal produk impor, ia mengatakan akan menyasar semua negara, tidak hanya China.

Ia juga sempat menyinggung buah-buahan akan dikenal akan BMAD. Namun saat ini masih berfokus pada 7 komoditas itu.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI buka suara soal pemblokiran rekening berkaitan dengan kegiatan judi online (judol).

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkap pihaknya telah memblokir sejumlah rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online. Hal ini dilakukan dengan koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah banyak. Saya lupa (angkanya), pokoknya banyak deh. Itu dari OJK juga," ujar Royke usai acara Peluncuran Aplikasi Perbankan Wondr by BNI di Menara BNI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Tak hanya memblokir rekening hasil temuan yang dilakukan OJK dan PPATK, Royke mengatakan BNI juga memiliki temuan-temuan versinya sendiri.

"Jadi kita juga kasih feedback ke OJK. Jadi bukan sekadar, karena kita punya data manajemen, kita juga kelola data manajemen. Ini ada indikasi begini, kita sampaikan ke OJK. Tapi kan yang punya hak untuk bilang tutup (itu) OJK," imbuhnya

"Tapi kita udah ada indikasi-indikasi, ini ada judi online, ini kan teknologi udah ada," jelas Royke lebih lanjut.

Ia pun memastikan pihaknya bakal mendukung segala upaya untuk memberantas judi online.

Sebelumnya, OJK menginstruksikan perbankan untuk membuat sistem pendeteksi rekening yang digunakan untuk judi online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya ingin bank segera membuat parameter untuk menjerat rekening judi online.

"Bank sendiri pun kita sudah minta mereka membangun sistem yang lebih spesificated yang lebih bisa menangkap parameter-parameter judi," kata Dian dalam Podcast Money Honey CNN Indonesia yang disiarkan Selasa (2/7).

Menurutnya, seharusnya perbankan bisa membuat parameter pendeteksi rekening pengguna judi online. Pasalnya, perbankan juga sudah mafhum pembuat parameter pendeteksi rekening untuk pencucian uang.

Dian menuturkan jika perbankan sudah menemukan rekening judi online dengan parameter yang diterapkan, maka pemberantasan praktik haram itu bisa ditekan.

Pasalnya, perbankan bisa segera memblokir rekening tersebut. Selain memblokir, perbankan juga bisa membuat profiling rekening bersangkutan. Dengan begitu, orang yang bersangkutan tidak bisa lagi membuka rekening di perbankan mana pun.

Dior dan Armani dituduh membayar murah para buruh ilegal asal China sebesar Rp32 ribu per jam untuk membuat tas yang dijual seharga Rp45 juta.

Eksploitasi tenaga kerja migran ini diungkap oleh aparat penegak hukum Italia. Polisi setempat mulanya menggerebek sejumlah tempat kerja alias workshop dan pabrik, yang ternyata mempekerjakan buruh migran ilegal.

"Jaksa di Milan menuduh perusahaan tersebut (Dior dan Armani) membayar subkontraktor untuk mempekerjakan migran Tiongkok dan pekerja asing lainnya, yang dibayar hanya US$2-US$3 (sekitar Rp32 ribu, asumsi Rp16.282 per dolar AS) per jam," tulis laporan Sky News, Kamis (4/7) seperti dikutip.

Para buruh yang diupah murah itu diklaim bekerja dari sore hingga esok paginya. Pekerja untuk Dior dan Armani itu juga dipaksa masuk pada hari libur dan akhir pekan.

Tak jarang, buruh migran untuk merek mode terkenal itu harus tidur atau beristirahat di tempat mereka bekerja.

Dior adalah brand fesyen kenamaan asal Prancis yang dijalankan oleh Bernard Arnault dan keluarga. Perusahaan ini membayar US$57 atau Rp928 ribu kepada pemasok untuk memproduksi setiap handbag tersebut.

Setelah tas tersebut jadi, Dior menjualnya seharga US$2.780 atau Rp45,27 juta.

Di lain sisi, Armani yang merupakan jenama asal Italia mengucurkan uang lebih banyak kepada supplier untuk memproduksi tas tangan. Mereka membayar sekitar US$270 atau Rp4,39 juta untuk memproduksi handbag, yang kemudian dijual US$2.000 alias Rp32,57 juta.

Hakim di Italia sudah menyeret sejumlah perusahaan mode tersebut ke pengadilan. Dior, Armani, dan perusahaan sejenisnya dituduh mempekerjakan buruh dengan tak layak.

Akan tetapi, Giorgio Armani Group mengelak. Perusahaan yang meng-outsource produksinya kepada GA Operations membantah serangkaian tuduhan eksploitasi buruh.

"Perusahaan selalu menerapkan langkah-langkah pengendalian dan pencegahan untuk meminimalkan penyalahgunaan dalam rantai pasok," jelas pernyataan resmi Armani.

"GA Operations akan bekerja sama dengan pihak berwenang secara transparan untuk mengklarifikasi mengenai masalah ini," dalih perusahaan.

Padahal, Kepolisian Italia terang-terangan membongkar GA Operations menyewa subkontraktor untuk mempekerjakan buruh China. Para pekerja tersebut adalah migran ilegal.

Untuk satu tas tangan yang dijual Armani, subkontraktor China itu dibayar US$100 atau Rp1,62 juta. Sedangkan subkontraktor lainnya selaku perantara mendapatkan Rp4,4 juta plus Rp2,76 untuk setiap produksi handbag tersebut.

"Sistem ini memungkinkan (perusahaan) memaksimalkan keuntungan, (di mana) pabrik China yang sebenarnya membuat produk (handbag), memangkas biaya tenaga kerja dengan menggunakan pekerja ilegal," ungkap polisi.

Ahli IPB University Rachmat Pambudy membeberkan urgensi pembentukan Badan Sawit Indonesia oleh presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Orang dekat Prabowo itu mengatakan Badan Sawit Indonesia bisa menjadi strategi membenahi masalah persawitan di Tanah Air. Harapannya, akan lahir produk sawit unggulan yang berdaya saing dan punya keunggulan komparatif hingga kompetitif.

Namun, Rachmat mengatakan harus ada dasar yang kuat mengenai desakan tersebut. Ia lantas menyinggung suara-suara dari petani kelapa sawit.

"Bukan hanya atas dasar aspirasi petani saja, tapi kan nanti pembentukannya berdasarkan apa? Apakah nanti berdasarkan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden? Nah, ini ada dasar hukumnya," katanya dalam Diskusi Forwatan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (4/7).

"Jadi, saya belum bisa mewakili siapa-siapa, kecuali saya sebagai guru besar (IPB) dan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Saya merasa ini (pembentukan Badan Sawit Indonesia) menjadi kebutuhan," tegas Rachmat.

Masalah sawit, termasuk urusan birokrasi, juga dikeluhkan oleh pengusaha. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengklaim selama ini harus bertemu 31 kementerian/lembaga (K/L) hanya untuk mengurus perizinan sawit.

Gapki pun sudah sering menyuarakan pembentukan Badan Sawit Indonesia, misalnya pada April 2024 lalu. Wakil Ketua Umum III Gapki Satrija B. Wibawa menegaskan instansi anyar ini bisa punya peran penting, terutama mengakomodir kebutuhan petani dan pengusaha sawit.

Sementara itu, rencana pembentukan Badan Sawit Indonesia terjadi di tengah desakan peleburan dua kementerian terkait. Isu ini menyangkut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan rencana peleburan dua kementerian tersebut sudah mereka usulkan saat bertemu dengan tim Prabowo Subianto.

Dari hasil pertemuan itu, Apkasindo optimis Prabowo bakal membentuk Badan Sawit Indonesia.

"Sangat optimis," tegas Gulat.

"Kita sudah berdialog dengan tim penyusunan kabinet Prabowo, dan sudah didengar apa yang kita inginkan, termasuk itu kehutanan (KLHK) dengan BPN (Kementerian ATR/BPN) itu digabung. Karena itu salah satu yang banyak teman-teman korporasi terganggu," ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pamer prestasi pengelolaan ekonomi RI di era Jokowi. Salah satunya, dalam hal pengendalian inflasi.

Ia mengatakan tingkat inflasi 2023 Indonesia jauh lebih baik dari Rusia hingga Argentina.

Ia menuturkan lebih lanjut inflasi 2023 terkendali di level 2,6 persen (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,5 persen.

"Laju inflasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya antara lain Rusia 7,4 persen, Turki di level 64,8 persen, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4 persen (yoy)," kata Sri Mulyani dalam Rapat paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (4/7).

Ia juga mengatakan kinerja makro fiskal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan.

Tercatat, rasio perpajakan berhasil dijaga pemerintah di level 10,31 persen dari produk domestik bruto (PDB). Lalu, keseimbangan primer surplus 0,46 persen PDB.

Menurut Sri Mulyani, ini merupakan posisi surplus pertama kali sejak 2012. Selain itu, defisit fiskal terkendali di kisaran 1,62 persen PDB dan rasio utang secara bertahap turun ke kisaran 39,2 persen PDB.

"Dengan pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel tersebut pemerintah secara konsisten berupaya memelihara momentum pertumbuhan," kata Sri Mulyani.

"Sekaligus mendorong agar reformasi struktural dapat berjalan optimal untuk mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, akselerasi infrastruktur dan penguatan institusional dan simplifikasi regulasi," imbuhnya.

Melalui reformasi struktural dan disertai pengelolaan fiskal yang sehat, tingkat kesejahteraan masyarakat pada 2023 juga membaik.

Sri Mulyani mengatakan hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun dari 5,86 persen di 2022 menjadi 5,32 persen di 2023.

"Sementara itu, angka kemiskinan menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen dan indeks pembangunan manusia meningkat dari73,77 menjadi 74,39," ujar Sri Mulyani.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meluncurkan kembali Yayasan BUMN, Jumat (5/7). Ia berkolaborasi dengan sejumlah orang, salah satunya pesohor Prilly Latuconsina dalam peluncuran itu.

Ia pun ingin organisasi nirlaba itu berfokus pada isu lingkungan dan kesehatan.

Yayasan BUMN sendiri berkomitmen untuk memelihara jiwa bangsa dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Ia menuturkan keberadaan yayasan itu sebagai bukti bahwa BUMN turut menjadi agen pembangunan. Erick menyebut Yayasan BUMN harus memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah.

Lantas, Erick pun mengatakan Yayasan BUMN harus berfokus pada isu masa depan.

"Apa sih isu masa depan? Kalau kita lihat ya salah satunya hijau, alam. Jangan sampai kita menjadi negara maju tapi alam kita rusak," ucap Erick di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).

Ia menilai saat ini masih banyak food waste hingga sampah plastik yang bertebaran. Imbasnya, alam pun rusak.

Oleh karena itu, Yayasan BUMN pun berupaya menanggulangi hal tersebut. Yayasan bakal fokus pada keberlanjutan lingkungan hijau.

Selain itu, isu masa depan lainnya ialah kesehatan. Pasalnya, untuk membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, kesehatan adalah hal penting.

"Nah di situ lah kenapa kami coba melihat kesehatan untuk ibu dan anak. Ya, menjadi salah satu tolak ukur yang kami coba nanti Insya Allah Agustus ini membuat percontohan untuk PAUD tapi di lokasi terjadinya kesenjangan yang tinggi antara kaya dan miskin," jelas Erick.

Pemerintah Kota Tangerang mempersiapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pj Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan anggaran disiapkan karena Kota Tangerang dan Kota Cilegon terpilih menjadi wilayah awal menjadi tempat uji coba program makan siang gratis dan bergizi.

"Pemkot Tangerang pastinya mendukung penuh program ini, karena dapat mengubah paradigma dalam penanganan masalah gizi di Kota Tangerang," katanya di Tangerang pada Jumat (5/7) yang dikutip dari Antara.

Menurutnya, koordinasi dengan Kota Cilegon telah dilakukan melalui kunjungan kerja ke daerah itu dalam rangka persiapan pelaksanaan program uji coba makan gratis tersebut.

"Untuk anggarannya perlu dipersiapkan sebaik mungkin, siapa yang akan melaksanakannya bisa melalui posyandu atau sekolah akan dibahas lebih lanjut atau bisa juga kolaborasi," ujarnya.

Sementara itu, Perwakilan dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Tabiota Bay mengatakan uji coba di kedua daerah akan menjadi langkah awal pelaksanaan program.

"Program ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam mengatasi masalah gizi, tetapi juga langkah strategis dalam membangun fondasi kesehatan yang kuat bagi generasi mendatang," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut 500 juta orang di seluruh dunia berpotensi mengalami bencana kelaparan.

Kondisi tersebut menurutnya bisa terjadi dibarengi dengan menurunnya produktivitas pertanian akibat masalah air.

Jokowi mengingatkan air merupakan sumber kehidupan. Tidak hanya untuk memenuhi aktivitas sehari-hari, air juga penting untuk meningkatkan produktivitas bahan pangan dunia yang banyak mengalami penurunan termasuk Indonesia.

"Ada potensi 500 juta orang akan kelaparan di seluruh dunia," kata Jokowi saat meresmikan Bendungan Pamukkulu di Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7).

Oleh sebab itu, pemerintah berupaya membangun bendungan air sebagai upaya menampung atau menyimpan pasokan air untuk panen.

Bendungan Pamukkulu, kata dia, menghabiskan anggaran sebanyak Rp1,6 triliun dengan masa pembangunan tujuh tahun. Bendungan tersebut memiliki daya tampung 82 juta meter persegi dengan luas genangannya mencapai 460 hektare.

"Ini adalah bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali Rp1,6 triliun. Tetapi nanti kita lihat manfaatnya juga akan sangat besar sekali. Terutama untuk masyarakat di Kabupaten Takalar," katanya.

Selain membangun bendungan, pemerintah menurutnya juga telah membagikan pompa-pompa air untuk mengairi sawah tadah hujan dan ladang lainnya di tengah ancaman kekeringan dan El Nino.

Ia menjelaskan melalui pompanisasi, air dari berbagai sumber seperti bendungan mampu ditarik untuk mengairi sawah sebelum mengalir ke sungai dan laut.

Misalnya untuk provinsi Sulawesi Selatan, sebaran pompa dari 2019-2024 sejumlah 5.230 unit. Untuk Kabupaten Bantaeng dialokasikan 81 unit pompa di 2024. Sementara jumlah yang dibagikan di seluruh daerah sebanyak 20 ribu pompa dari target 70 ribu pompa.

"Ini untuk mengantisipasi kekeringan panjang yang terjadi di semua negara," ujar Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Pamukkulu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan hari ini (5/7).

Pembangunannya dimulai sejak 2017 dan menghabiskan anggaran sebesar Rp1,83 triliun. Ini merupakan bendungan ketiga yang diresmikan Jokowi di Sulawesi Selatan.

"Bendungan Pamukkulu kita ingin mengelola air. Tidak kita biarkan ke sungai, terus ke laut, tapi kita siapkan Bendungan Pamukkulu yang dibangun sejak tahun 2017, berarti sudah hampir 7 tahun," kata Jokowi di Takalar, Jumat (5/7).

Menurutnya, BendunganPamakkulu ini memiliki daya tampung 82 juta meter kubik, dengan luas genangan 460 hektare.

Manfaat bendungan ini, kata Jokowi sangat besar bagi masyarakat Kabupaten Takalar, terutama untuk mengurangi banjir. Selain itu, bendungan juga bisa menjadi pembangkit listrik dan pengairan sawah.

"Baik untuk pembangkit tenaga listrik, baik untuk mereduksi atau mengurangi banjir. Yang paling penting untuk irigasi kita, untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Takalar dan sekitarnya," jelasnya.

Sebelum meresmikan Bendungan Pamukkulu, Jokowi memberikan bantuan pompa sebanyak 80 unit kepada para petani di Kabupaten Bantaeng. Pemberian pompa ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

"Air sangat penting sekali. Oleh sebab itu, kita tadi pagi bagikan pompa untuk menaikkan air dari sungai ke sawah, agar produksi beras kita tidak jatuh, anjlok, karena ada kemungkinan kekeringan panjang," pungkasnya.