TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengungkap neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2024 mengalami surplus sebesar US$ 2,90 miliar. Ini membuat Indonesia alami surplus selama 52 bulan secara berturut-turut.

“Secara bulanan naik US$ 2,40 miliar dari Juli, sehingga neraca perdagangan Indonesia alami surplus 52 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020,” terang Pudji pada Selasa, 17 September 2024.

Namun, surplus neraca perdagangan Agustus 2024 ini tercatat lebih rendah dibanding Agustus 2023. Surplus neraca perdagangan Agustus 2024 ditopang oleh surplus komoditas non-migas sebesar US$ 4,34 miliar. Tiga komoditas non-migas penyumbang utama surplus adalah bahan bakar mineral, lemak hewan nabati, serta besi dan baja.

“Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit US$ 1,44 miliar,” terangnya.

Komoditas migas penyumbang defisit terbesar adalah hasil minyak dan minyak mentah. Defisit perdagangan migas bulan ini tidak sedalam bulan sebelumnya, tapi lebih dalam jika dibanding bulan yang sama di tahun lalu.

Sementara itu, tiga negara penyumbang surplus perdagangan terbesar pada Agustus 2024 adalah Amerika Serikat (US$ 1.707 juta), India (US$ 1.081 juta), dan Filipina (US$ 847,3 juta).

Surplus perdagangan dengan Amerika Serikat ditopang oleh ekspor mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesorinya, hingga alas kaki. Selanjutnya, surplus perdagangan dengan India ditopang bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani, serta besi dan baja. Sementara dengan Filipina ditopang oleh bahan bakar mineral, kendaraan dan bagiannya, serta lemak dan minyak hewani.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini mengungkap neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2024 mengalami surplus sebesar US$ 2,90 miliar. Ini membuat Indonesia alami surplus selama 52 bulan secara berturut-turut.

“Secara bulanan naik US$ 2,40 miliar dari Juli, sehingga neraca perdagangan Indonesia alami surplus 52 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020,” terang Pudji pada Selasa, 17 September 2024.

Namun, surplus neraca perdagangan Agustus 2024 ini tercatat lebih rendah dibanding Agustus 2023. Surplus neraca perdagangan Agustus 2024 ditopang oleh surplus komoditas non-migas sebesar US$ 4,34 miliar. Tiga komoditas non-migas penyumbang utama surplus adalah bahan bakar mineral, lemak hewan nabati, serta besi dan baja.

“Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit US$ 1,44 miliar,” terangnya.

Komoditas migas penyumbang defisit terbesar adalah hasil minyak dan minyak mentah. Defisit perdagangan migas bulan ini tidak sedalam bulan sebelumnya, tapi lebih dalam jika dibanding bulan yang sama di tahun lalu.

Sementara itu, tiga negara penyumbang surplus perdagangan terbesar pada Agustus 2024 adalah Amerika Serikat (US$ 1.707 juta), India (US$ 1.081 juta), dan Filipina (US$ 847,3 juta).

Surplus perdagangan dengan Amerika Serikat ditopang oleh ekspor mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesorinya, hingga alas kaki. Selanjutnya, surplus perdagangan dengan India ditopang bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani, serta besi dan baja. Sementara dengan Filipina ditopang oleh bahan bakar mineral, kendaraan dan bagiannya, serta lemak dan minyak hewani.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 2,4 persen atas kegiatan membangun sendiri (KMS) mulai tahun depan atau 2025. Namun, tidak semua pembangunan rumah menjadi target pengenaan PPN KMS.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pengenaan pajak itu berlaku untuk pendirian bangunan dengan luas minimal 200 meter persegi. Dia menyebut ketentuan PPN KMS bukan hal baru karena telah ada sejak 30 tahun lalu yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

“Lalu, bayarnya berapa? Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika pada 2025, tarif PPN jadi naik (12 persen), berarti tarif (PPN KMS) menjadi 2,4 persen,” kata Prastowo melalui cuitan di akun X (Twitter) @prastow, Sabtu, 14 September 2024.

Adapun kebijakan PPN KMS tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Sementara besaran tarif PPN umum 12 persen pada 2025 tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Lantas, bagaimana ketentuan pembangunan rumah dikenai pajak 2,4 persen?

Kriteria Bangunan Kena Pajak 2,4 Persen

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 61/PMK.03/2022, kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan mendirikan bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam aktivitas usaha, atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya dimanfaatkan sendiri atau dipakai oleh pihak lain.

Bangunan yang dimaksud adalah berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang dilekatkan atau ditanam secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan, dengan kriteria:

- Konstruksi utama terdiri dari kayu, pasangan batu bata, beton, atau bahan sejenisnya, dan/atau baja.

- Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha.

- Luas bangunan yang dibangun minimal 200 meter persegi.

Kegiatan membangun bangunan sendiri dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu. Selain itu, pengenaan PPN KMS juga berlaku bagi pembangunan secara bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang jarak waktu antara tahapan membangun tidak lebih dari dua tahun.

“Termasuk dalam kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain untuk orang pribadi atau badan, tetapi PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain,” bunyi Pasal 2 ayat (7) PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Dalam PMK yang sama, pemerintah juga memberikan contoh kasus kegiatan mendirikan bangunan yang menjadi target PPN KMS. Misalnya, Pak A membangun rumah sendiri. Pembangunan tersebut dilakukan sekali waktu dimulai pada Juni 2022 dengan luas 200 meter persegi. Atas pembangunan rumah tersebut, Pak A dikenai PPN KMS.

Pembangunan dan Renovasi Rumah Kurang dari 200 Meter Persegi Bebas Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti mengatakan pembangunan rumah dengan luas kurang dari 200 meter persegi tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri (PPN KMS). Begitu pula dengan renovasi rumah yang tidak menambah luas bangunan hingga 200 meter persegi, bukan menjadi target PPN KMS.

Dwi menyebut kebijakan PPN KMS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 itu bukan jenis pajak baru. Pengenaannya sudah diterapkan sejak 1995 melalui Pasal 16C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

“Kebijakan ini ditetapkan untuk memberi asas keadilan, supaya aktivitas membangun yang dilakukan sendiri maupun melalui kontraktor ataudevelopersama-sama dikenakan PPN,” kata Dwi di Jakarta, Selasa, 17 September 2024, seperti dikutip dariAntara.

Dwi menjelaskan PPN KMS dihitung berdasarkan besaran tertentu dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 61/PMK.03/2022. Dengan tarif PPN saat ini sebesar 11 persen, maka PPN KMS yang berlaku adalah 2,2 persen (11/100 x 20 persen).

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 2,4 persen atas kegiatan membangun sendiri (KMS) mulai tahun depan atau 2025. Namun, tidak semua pembangunan rumah menjadi target pengenaan PPN KMS.

Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pengenaan pajak itu berlaku untuk pendirian bangunan dengan luas minimal 200 meter persegi. Dia menyebut ketentuan PPN KMS bukan hal baru karena telah ada sejak 30 tahun lalu yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

“Lalu, bayarnya berapa? Jika tarif PPN normal 11 persen, maka tarif PPN KMS hanya 2,2 persen. Ini karena dasar pengenaannya hanya 20 persen dari total pengeluaran. Jika pada 2025, tarif PPN jadi naik (12 persen), berarti tarif (PPN KMS) menjadi 2,4 persen,” kata Prastowo melalui cuitan di akun X (Twitter) @prastow, Sabtu, 14 September 2024.

Adapun kebijakan PPN KMS tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. Sementara besaran tarif PPN umum 12 persen pada 2025 tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Lantas, bagaimana ketentuan pembangunan rumah dikenai pajak 2,4 persen?

Kriteria Bangunan Kena Pajak 2,4 Persen

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 61/PMK.03/2022, kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan mendirikan bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam aktivitas usaha, atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya dimanfaatkan sendiri atau dipakai oleh pihak lain.

Bangunan yang dimaksud adalah berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang dilekatkan atau ditanam secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan, dengan kriteria:

- Konstruksi utama terdiri dari kayu, pasangan batu bata, beton, atau bahan sejenisnya, dan/atau baja.

- Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha.

- Luas bangunan yang dibangun minimal 200 meter persegi.

Kegiatan membangun bangunan sendiri dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu. Selain itu, pengenaan PPN KMS juga berlaku bagi pembangunan secara bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang jarak waktu antara tahapan membangun tidak lebih dari dua tahun.

“Termasuk dalam kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain untuk orang pribadi atau badan, tetapi PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain,” bunyi Pasal 2 ayat (7) PMK Nomor 61/PMK.03/2022.

Dalam PMK yang sama, pemerintah juga memberikan contoh kasus kegiatan mendirikan bangunan yang menjadi target PPN KMS. Misalnya, Pak A membangun rumah sendiri. Pembangunan tersebut dilakukan sekali waktu dimulai pada Juni 2022 dengan luas 200 meter persegi. Atas pembangunan rumah tersebut, Pak A dikenai PPN KMS.

Pembangunan dan Renovasi Rumah Kurang dari 200 Meter Persegi Bebas Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti mengatakan pembangunan rumah dengan luas kurang dari 200 meter persegi tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri (PPN KMS). Begitu pula dengan renovasi rumah yang tidak menambah luas bangunan hingga 200 meter persegi, bukan menjadi target PPN KMS.

Dwi menyebut kebijakan PPN KMS yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 itu bukan jenis pajak baru. Pengenaannya sudah diterapkan sejak 1995 melalui Pasal 16C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

“Kebijakan ini ditetapkan untuk memberi asas keadilan, supaya aktivitas membangun yang dilakukan sendiri maupun melalui kontraktor ataudevelopersama-sama dikenakan PPN,” kata Dwi di Jakarta, Selasa, 17 September 2024, seperti dikutip dariAntara.

Dwi menjelaskan PPN KMS dihitung berdasarkan besaran tertentu dari hasil perkalian 20 persen dengan tarif PPN umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 61/PMK.03/2022. Dengan tarif PPN saat ini sebesar 11 persen, maka PPN KMS yang berlaku adalah 2,2 persen (11/100 x 20 persen).

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah terpecah menjadi dua kubu antara pendukung Ketua Umum periode 2021-2026 Arsjad Rasjid dan Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) periode 2024-2029 Anindya Bakrie. Kedua pihak mengklaim telah memperoleh sokongan dari pengurus Kadin di berbagai provinsi.

Arsjad Rasjid mengatakan Munaslub yang diselenggarakan di Hotel St Regis, Jakarta, pada Sabtu, 14 September 2024 itu telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Untuk itu, dia telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Saya minta bantuan pemerintah,” kata Arsjad Rasjid saat ditemui di Hotel JS Luwansa, pada Minggu, 15 September 2024. Lantas, dari mana sajakah sumber harta kekayaan Arsjad?

Sumber Kekayaan Arsjad Rasjid

Arsjad Rasjid adalah seorang pengusaha yang kini menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Indika Energy Tbk. sejak April 2016 dan diangkat kembali pada April 2022. Sebelumnya, dia juga pernah menjadi Wakil Direktur Utama di perusahaan yang sama pada periode 2014-2016 dan Direktur Utama pada 2007-2014.

Arsjad Rasjid juga sempat menjabat sebagai Komisaris Utama Indika Energy pada 2000. Dia juga menduduki beberapa posisi dalam anak usaha Indika Energy, seperti Komisaris PT Indika Energy Infrastructure sejak Desember 2016, Komisaris PT Kideco Jaya Agung sejak Februari 2017, Dewan Pembina Indika Foundation sejak Februari 2017, Komisaris PT Indika Inti Corpindo sejak Juni 2020, dan Komisaris Utama PT Indika Infrastruktur Investindo sejak Mei 2021.

Di luar PT Indika Energy Tbk., Arsjad Rasjid juga dipercaya sebagai Komisaris PT Rukun Raharja Tbk. sejak Juni 2014 dan PT Grab Teknologi Indonesia sejak 2020.

Melansir blog pribadinya, Arsjad Rasjid mengklaim bahwa dia berhasil meningkatkan aset PT Indika Energy Tbk. sekitar tujuh kali lipat dari Rp 2,78 triliun menjadi Rp 18,28 triliun dalam jangka waktu enam tahun. Pencapaian itu dilakukannya pada periode 2005 hingga 2011 melalui strategi akuisisi.

Pada 2022, Indika Energy mencatatkan laba bersih sebesar US$ 452,7 juta atau sekitar Rp 6,7 triliun (kurs Rp 15 ribu per dolar AS) dan laba inti sebesar US$ 521,2 juta atau Rp 7,8 triliun. Adapun pendapatan perusahaan meningkat sebesar 41,2 persen menjadi US$ 4.334,9 juta atau sekitar Rp 65 triliun pada 2022, terutama akibat harga jual batu bara yang tinggi.

Gaji Direktur Utama Indika Energy

Mengacu pada Laporan Tahunan PT Indika Energy Tbk. 2023, struktur remunerasi atau penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel. Hal itu didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada 2023, perusahaan telah menggelontorkan anggaran untuk kompensasi manfaat jangka pendek Direksi sebesar US$ 6.369.380 atau sekitar Rp 95,5 miliar. Adapun jumlah anggota Direksi PT Indika Energy Tbk. hingga akhir 2023 adalah lima orang yang terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan tiga Direktur.

Dengan asumsi, setiap anggota Direksi mendapatkan remunerasi yang sama, maka Arsjad bisa memperoleh penghasilan sebesar US$ 1.273.876 atau sekitar Rp 19,1 miliar per tahun sebagai Direktur Utama PT Indika Energy Tbk.

Adil Al Hasanberkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah terpecah menjadi dua kubu antara pendukung Ketua Umum periode 2021-2026 Arsjad Rasjid dan Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) periode 2024-2029 Anindya Bakrie. Kedua pihak mengklaim telah memperoleh sokongan dari pengurus Kadin di berbagai provinsi.

Arsjad Rasjid mengatakan Munaslub yang diselenggarakan di Hotel St Regis, Jakarta, pada Sabtu, 14 September 2024 itu telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Untuk itu, dia telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Saya minta bantuan pemerintah,” kata Arsjad Rasjid saat ditemui di Hotel JS Luwansa, pada Minggu, 15 September 2024. Lantas, dari mana sajakah sumber harta kekayaan Arsjad?

Sumber Kekayaan Arsjad Rasjid

Arsjad Rasjid adalah seorang pengusaha yang kini menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Indika Energy Tbk. sejak April 2016 dan diangkat kembali pada April 2022. Sebelumnya, dia juga pernah menjadi Wakil Direktur Utama di perusahaan yang sama pada periode 2014-2016 dan Direktur Utama pada 2007-2014.

Arsjad Rasjid juga sempat menjabat sebagai Komisaris Utama Indika Energy pada 2000. Dia juga menduduki beberapa posisi dalam anak usaha Indika Energy, seperti Komisaris PT Indika Energy Infrastructure sejak Desember 2016, Komisaris PT Kideco Jaya Agung sejak Februari 2017, Dewan Pembina Indika Foundation sejak Februari 2017, Komisaris PT Indika Inti Corpindo sejak Juni 2020, dan Komisaris Utama PT Indika Infrastruktur Investindo sejak Mei 2021.

Di luar PT Indika Energy Tbk., Arsjad Rasjid juga dipercaya sebagai Komisaris PT Rukun Raharja Tbk. sejak Juni 2014 dan PT Grab Teknologi Indonesia sejak 2020.

Melansir blog pribadinya, Arsjad Rasjid mengklaim bahwa dia berhasil meningkatkan aset PT Indika Energy Tbk. sekitar tujuh kali lipat dari Rp 2,78 triliun menjadi Rp 18,28 triliun dalam jangka waktu enam tahun. Pencapaian itu dilakukannya pada periode 2005 hingga 2011 melalui strategi akuisisi.

Pada 2022, Indika Energy mencatatkan laba bersih sebesar US$ 452,7 juta atau sekitar Rp 6,7 triliun (kurs Rp 15 ribu per dolar AS) dan laba inti sebesar US$ 521,2 juta atau Rp 7,8 triliun. Adapun pendapatan perusahaan meningkat sebesar 41,2 persen menjadi US$ 4.334,9 juta atau sekitar Rp 65 triliun pada 2022, terutama akibat harga jual batu bara yang tinggi.

Gaji Direktur Utama Indika Energy

Mengacu pada Laporan Tahunan PT Indika Energy Tbk. 2023, struktur remunerasi atau penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel. Hal itu didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada 2023, perusahaan telah menggelontorkan anggaran untuk kompensasi manfaat jangka pendek Direksi sebesar US$ 6.369.380 atau sekitar Rp 95,5 miliar. Adapun jumlah anggota Direksi PT Indika Energy Tbk. hingga akhir 2023 adalah lima orang yang terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, dan tiga Direktur.

Dengan asumsi, setiap anggota Direksi mendapatkan remunerasi yang sama, maka Arsjad bisa memperoleh penghasilan sebesar US$ 1.273.876 atau sekitar Rp 19,1 miliar per tahun sebagai Direktur Utama PT Indika Energy Tbk.

Adil Al Hasanberkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah Inggris untuk mengawal isu pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta ekonomi hijau. Pemerintah Inggris diwakili oleh Menteri untuk Pembangunan, Perempuan, dan Kesetaraan Anneliese Dodds.

Kerja sama tersebut akan meliputi banyak isu-isu strategis berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Termasuk pemanfaatan energi bersih dan terbarukan, pembangunan industri hijau, serta pembangunan yang inklusif dan berperspektif gender.

“Kerja sama tersebut berfokus pada isu-isu strategis termasuk perubahan iklim, konservasi hutan dan sumber daya alam, pengembangan energi rendah karbon, pembangunan perkotaan dan transportasi berkelanjutan,” kata Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa dalam sambutannya pada Selasa, 17 September 2024 di Menara Bappenas.

Suharso juga mengatakan, Indonesia dan Inggris memiliki riwayat panjang terkait kerja sama bilateral. Maka menurutnya, program ini penting karena berfungsi sebagai landasan formal untuk kelanjutan kerja sama antara Indonesia dan Inggris. Sekaligus mengidentifikasi peluang baru yang selaras dengan prioritas pembangunan Indonesia Emas 2045 dan agenda pembangunan global SDGs 2030.

“MOU ini akan berfungsi sebagai landasan formal untuk kelanjutan kerja sama yang telah kita jalin, sekaligus mengidentifikasi peluang baru,” terang Suharso.

Anneliese Dodds juga menyambut baik kerja sama ini. Ia ingin membangun kerja sama yang lebih kuat lagi dengan Indonesia dalam isu pembangunan berkelanjutan ini, terkhusus soalgreen growth, climate finance, danclimate resilience. Ia bahkan menyatakan keinginannya untuk bekerjasama dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

“Kami sangat berminat untuk bekerja bersama lebih kuat sebagai pemerintahan baru, dan pemerintah UK baru telah mengatakan dari awal partisipasi dengan Indonesia ini sangatlah berharga dan terhormat,” ujar Anneliese.

Selain dengan Kementerian PPN/Bappenas, Menteri Dodds juga direncanakan akan bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada hari ini. Kemudian esok hari, ia direncanakan akan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia besok untuk membahas kemitraan bilateral dalam mengatasi krisis iklim, kehutanan, transisi energi, dan agenda pembangunan internasional yang lebih luas.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa memastikan program makan bergizi gratis tidak akan menggunakan anggaran Kementerian PPN/Bappenas. Ia menyebut sudah ada anggaran tersendiri untuk program makan bergizi gratis.

“(Anggaran) Bappenas ya (untuk) Bappenas,” kata Suharso pada Selasa, 17 September 2024 di Menara Bappenas, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Syaiful Huda menyebut bahwa biaya program makan gratis berasal dari 20 persen anggaran wajib ataumandatory spendingpendidikan. Program makan bergizi gratis yang diusung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto telah masuk ke Rancangan APBN 2025 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 71 triliun.

Begitu juga dengan program lainnya dari pemerintahan Prabowo, yaitu sekolah unggulan. Menurut Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Alhumami program sekolah unggulan atau Sekolah Unggul Terintegrasi akan tersebar di 39 kabupaten atau kota tahap pertama pada 2025.

Program sekolah unggulan ini diketahui telah masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Program ini dibahas dan disiapkan oleh Bappenas bekerjasama dengan TKN Prabowo-Gibran di masa peralihan pemerintahan.

Kementerian PPN/Bappenas sendiri diketahui akan menerima anggaran sebesar 1,97 triliun untuk tahun 2025. Pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk dua program utama, yaitu perencanaan pembangunan nasional sebesar 1,13 triliun dan dukungan manajemen sebesar 839,52 miliar.

Savero Aristia Wienanto, Anastasya Lavenia Y, danAntaraberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid menanggapi kantor Kadin yang diambil alih Kadin kubu Anindya Novyan Bakrie. Dari Ahad lalu hingga hari ini, Selasa, 17 September 2024, kubu Arsjad Rasjid tak bisa menjejakkan kaki di lantai tiga kompleks perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan itu.

Kendati tak bisa memasuki kantor, Kadin kubu Arsjad Rasjid tetap menggelar jumpa pers tentang hasil investigasi mereka terhadap Munaslub Kadin yang menunjuk Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Munaslub itu membuat Kadin terpecah menjadi dua kubu, kubu Arsjad Rasjid dan kubu Anindya Bakrie. Jumpa pers itu bertempat di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, tak jauh dari Menara Kadin.

“Kami cinta damai. Kami hindari konfrontasi secara langsung,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Dhaniswara Harjono, dalam jumpa pers itu.

Dhaniswara mengatakan, organisasinya hendak menjadikan hukum sebagai panglima. Hukum, kata dia, akan memunculkan pihak siapa yang benar dalam masalah ini. Sebaliknya, dia mengatakan pihak yang salah juga akan terbuktikan. Prinsipnya, semua diselesaikan secara baik-baik.

Kuasa hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva, mengatakan menginginkan organisasi kliennya itu menjaga nama baik. Karena itu, semua masalah diusahakan untuk diselesaikan secara baik-baik. Dia tak ingin Kadin terlibat dalam keributan fisik. “Kalau tidak (diselesaikan secara) kekeluargaan, (diselesaikan secara) hukum,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika kubu Arsjad Rasjid, Firlie Ganinduto, mengatakan kendati kantornya diduduki kubu Anindya, Kadin bisa berkantor di mana saja. Dia mengklaim pelayanan terhadap anggota berjalan lancar, juga kegiatan dengan para pemangku kebijakan, baik kedutaan, asosiasi baik nasional maupun internasional. “Business as usual. Tidak ada gangguan sama sekali,” ucapnya.

Sementara itu Arsjad Rasjid mengaku optimistis hari ini timnya bisa menemukan tempat lain untuk berkantor. Tempat alternatif ini diperlukan setelah kantor lama mereka di Menara Kadin diblokade oleh orang-orang yang diduga diutus Kadin hasil Munaslub siang ini, Ahad, 15 September 2024.

“Kami pengusaha musti agile. Hari Selasa sudah mulai hari kerja, Insyaallah sudah ada tempat lain,” kata Arsjad saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Ahad, 15 September 2024.

Ketika ditanya apakah dia tak bisa masuk ke Menara Kadin, Arsjad membenarkan dan mengaku menyayangkan blokade yang terjadi pada hari ini. Kubunya sedianya akan menggelar jumpa pers merespons Munaslub. Tapi acara itu terpaksa bergeser ke Hotel JS Luwansa. "Kami yang penting adalah bagaimana memastikan program jalan. Kami akan lihat terus,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah membuka ekspor pasir laut. Menurut dia, ekspor yang dibuka adalah sedimen laut. "Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Jokowi saat memberikan keterangan setelah meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024, dikutip dari Antara.

Ekspor pasir laut dihentikan di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003. Larangan ekspor pasir laut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menperindag No. 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK itu disebutkan, alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Setelah 20 tahun dilarang, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. Aturan tersebut memuat rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan, termasuk ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut

1. Sedimentasi juga Berbentuk Pasir

Jokowi mengatakan, sedimentasi air laut berbeda dengan pasir laut. Meskipun, wujud dari sedimentasi itu juga berbentuk pasir. "Sekali lagi, bukan (pasir laut), nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir. Tapi (yang diekspor) sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen," katanya, Selasa, 17 September 2024.

2. Cari Duit

Menurut Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Parid Ridwanuddin, pemerintah hanya ingin mencari keuntungan untuk jangka pendek. Regulasi itu rentan menimbulkan kerugian yang cukup besar di berbagai wilayah Indonesia yang terkena dampak penambangan pasir laut.

"Nah iniproblem-nya karena ngebet mau cari duit, ingin cari uang yang sifatnya cepat dan jangka pendek dibuatlah regulasi semacam ini begitu. Nah, kalau misalnya kerugian, tentu, kita itu sudah rugi banyak," kata Parid saat dihubungi pada Ahad, 15 September 2024.

3. Tanggapan Susi Pudjiastuti

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti merespons ketika mengetahui Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir laut. Respons itu berupa emoticon menangis dalam posting akun X milik Susi, @susipudjiastuti ketika memposting ulang pemberitaan tentang dibukanya kembali ekspor pasir laut yang dilarang 20 tahun. Unggahan yang dibuat Susi dalam media sosial X, pada 14 September 2024 itu viral hingga 19 ribu warganet memposting ulang cuitan tersebut.

4. Alasan Izin Ekspor Dibuka

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyebutkan alasan izin ekspor pasir laut kembali dibuka. Izin ekspor itu kembali dibuka setelah pasir laut Indonesia terpenuhi.

"Pasir laut dapat diekspor ketika persyaratan, terutama pemenuhan kebutuhan material pasir laut untuk dalam negeri, dipenuhi," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto, melalui aplikasi perpesanan pada Jumat malam, 13 September 2024.

5. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir hanya dapat dilakukan selama kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. "Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim melalui keterangan di Jakarta, Senin, 9 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah pensiun pada Minggu, 20 Oktober 2024. Dia menegaskan itu ketika ditanya soal peluang bergabung menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

“Saya mau pulang ke Solo,” kata Jokowi saat memberikan keterangan di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis, 12 September 2024, seperti dikutip dari video yang diterimaTempo.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan keinginannya untuk membangun pusat peradaban melalui pondok pesantren (ponpes) usai purnatugas. Dia menyampaikan akan kembali menjadi kiai setelah tak lagi menjabat sebagai orang nomor dua di Indonesia.

“Ya, saya akan kembali ke ‘habitat’ saya, kehabit(kebiasaan) saya. Saya ‘dipinjam’ saja kok, saya ini ‘pinjaman’. Kalau pinjaman itu apa namanya. Saya ‘dipinjam’ dulu ke sini. Nanti saya balik lagi ke tempat saya sebagai kiai, mengembangkan pendidikan, pesantren,” ucap Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024, seperti dikutip dariAntara.

Lantas, berapa uang pensiun yang akan diterima Jokowi dan Ma’ruf Amin? Berikut rinciannya:

Rincian Pensiun Jokowi dan Ma’ruf Amin

Pemberian pensiun bagi presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Besarnya pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

1. Pensiun Pokok

Adapun gaji pokok presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya, sedangkan gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya. Besaran gaji pokok pejabat negara tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Gaji pokok tertinggi pada pejabat negara diraih oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Mahkamah Agung (MA), yaitu Rp 5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, Jokowi bakal menerima pensiun pokok sebesar Rp 30.240.000 per bulan (Rp 5.040.000 x 6). Sementara Ma’ruf Amin berhak mendapatkan pensiun pokok sebesar Rp 20.160.000 per bulan (Rp 5.040.000 x 4).

Selanjutnya baca: Tunjangan yang diperoleh sesuai perundang-undangan<!--more-->

2. Tunjangan

Selain pensiun pokok, bekas presiden dan wakil presiden juga memperoleh tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS). Ketentuan tunjangan jabatan bagi presiden dan wakil presiden tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Besarnya tunjangan jabatan presiden adalah Rp32.500.000 per bulan. Sementara tunjangan jabatan wakil presiden adalah Rp22.000.000 per bulan.

Melansir laman Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar, selain tunjangan jabatan, tunjangan bagi PNS terdiri dari tunjangan keluarga (tunjangan suami/istri dan tunjangan anak), tunjangan beras, tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai (TPP), tunjangan kemahalan, serta tunjangan lainnya, seperti tunjangan risiko pekerjaan.

3. Fasilitas Lain

Kemudian, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa bekas presiden dan wakil presiden juga berhak menerima biaya rumah tangga yang berhubungan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Seluruh biaya perawatan kesehatan pribadi dan keluarganya juga ditanggung negara.

Tak hanya itu, kepada bekas presiden dan wakil presiden juga diberikan sebuah rumah pensiun yang layak dengan perlengkapannya. Selanjutnya, negara juga memberikan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya.

“Pensiun bekas presiden dan bekas wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentian dengan hormat,” bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Daniel A Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong penataan ulang Kawasan Monas, Jakarta. Erick mengatakan rencana ini sudah didiskusikan dengan Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono.

Menurut Erick, ada 20 aset BUMN yang bisa ditata ulang. Sebab, sejumlah aset yang ada saat ini pemakaiannya tidak maksimal. Misalnya, Gedung Pertamina yang sudah lama kosong dan Gedung Telkomsel yang pemanfaatannya tidak maksimal. Penataan ulang ini sekaligus untuk menyiapkan Jakarta sebagai kota baru, seiring pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Kami ingin 20 aset ini bisa dimaksimalkan kembali. Tentu, ini menjadi bagian pertumbuhan kota Jakarta ke depan sebagai city center baru," ujar Erick dalam acara peresmian Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Selasa, 17 September 2024.

Ihwal penataan ulang yang sudah dilaksanakan, Erick mengambil contoh Kawasan Indonesia Islamic Financial Center yang diresmikan Presiden Jokowi hari ini. Menara Danareksa dan Tower Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dibangun di kawasan ini menjadi dua aset BUMN yang bakal dimaksimalkan pemanfaatannya. "Dua aset ini investasinya Rp 2 triliun," kata Erick.

Pria yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu optimistis pemanfaatan aset itu berhasil. Sebab, menurut dia, kedua aset itu sudah tersewa hampir 100 persen. "Jadi, secara ekonomi, benar-benar memadai," ujar Erick.

Sebelumnya, Erick mengklaim aset Kementerian BUMN meningkat menjadi Rp 10.402 triliun pada 2023. Sebelumnya, pada 2020, aset tersebut tercatat hanya Rp 8.312 triliun. "Artinya, sudah lebih baik," ujarr Erick saat rapat bersama Komisi V DPR RI pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Erick juga mengatakan pendapatan BUMN meningkat dari Rp 1.930 triliun pada 2020 menjadi Rp 2.933 triliun pada 2023. Adapun laba bersih keseluruhan meningkat dari Rp 13 triliun pada 2020 menjadi Rp 327 triliun pada 2023. Sementara itu, total dividen tercatat Rp 279,7 triliun.