Berikut tips buat penghuni rumah masa kini agar bisa melakukan penghematan daya listrik sehingga hunian bisa semakin ramah lingkungan.

Sebelumnya PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menyatakan untuk meningkatkan keandalan energi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 menyiapkan skema pengamanan kelistrikan empat lapis.

“Berbagai aspek teknis kelistrikan telah kami persiapkan dengan matang sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keandalan listrik selama berlangsungnya PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024,” kata General Manager PLN UID Aceh Mundhakir.

Ia menyebutkan total kecukupan daya di Unit Induk Distribusi Aceh dengan daya mampu 1.100 MW dengan beban puncak tertinggi 563,7 MW dan cadangan daya 537 MW. Kemudian, jumlah sistem isolated ada sebanyak 9 sistem dengan kondisi 8 normal, 1 siaga dan 0 Defisit.

PLN memproyeksikan beban puncak pada saat penyelenggaraan PON XXI Aceh -Sumut 2024 adalah sebesar 629,9 MW dan cadangan daya sebesar 183,2 MW.

UID Aceh mendirikan sebanyak enam posko Induk dengan total personil yang bertugas sebanyak 1.058 orang yang terdiri dari 224 petugas piket posko venue PON, 47 petugas piket Mobile dan 787 petugas Yantek.

Selanjutnya untuk kesiapan peralatan pendukung operasional siaga terdiri dari 57 unit genset, 33 unit UPS, 28 Unit UGB, 11 unit mobil, 25 unit motor dan 20 unit motor listrik.

“Berbagai upaya yang kami lakukan ini merupakan bagian memastikan kesiapan serta keandalan pasokan listrik selama perhelatan olahraga nasional terbesar di Indonesia ini,” katanya.

ANTARA

• Sebelumnya
• 1
• 2

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024.

Hal ini berasar pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 293 Tahun 2024. Para CPNS akan bertugas di berbagai unit kerja di lingkungan BMKG.

Penempatan dan Kualifikasi Pendidikan

CPNS BMKG tahun 2024 akan ditempatkan di tiga jenis unit kerja, yaitu:

1. Sekretariat Utama dan Kedeputian.
2. Satuan Kerja Mandiri (termasuk Inspektorat dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan).
3. Unit Pelaksana Teknis BMKG di berbagai wilayah.

Adapun kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan meliputi jenjang Diploma 3 (D3), Sarjana atau Diploma 4 (S1/D4), dan Magister (S2). BMKG juga membuka formasi untuk kebutuhan umum dan kebutuhan khusus.

Rincian Formasi dan Gaji CPNS BMKG 2024

Dilansir dari laman resmi BKMG, berikut adalah rincian beberapa formasi yang dibuka beserta rentang gaji yang ditawarkan:

1. Analis Hukum Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 3
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

2. Analis Kebijakan Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 4
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 11
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

4. Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 2
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

5. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 7
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

6. Arsiparis Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 1
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

7. Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 2
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

8. Auditor Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 5
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

9. Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 171
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

10. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 12
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

11. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 4
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

12. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 2
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

13. Perencana Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 6
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

14. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 2
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

15. Pranata Hubungan Masyarakat Terampil

• Jumlah formasi: 2
• Gaji: Rp 4 juta – Rp 6,5 juta

16. Pranata Keuangan APBN Terampil

• Jumlah formasi: 6
• Gaji: Rp 4 juta – Rp 6,5 juta

17. Pranata Komputer Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 3
• Gaji: Rp 5,5 juta – Rp 8,5 juta

18. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

• Jumlah formasi: 4
• Gaji: Rp 4 juta – Rp 6,5 juta

19. Widyaiswara Ahli Pertama

• Jumlah formasi: 3
• Gaji: Rp 6 juta – Rp 9 juta

BMKG

INFO BISNIS - Implementasi teknologiArtificial Intelligence(AI) pada produk dan layanan digital PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) semakin memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Salah satunya dengan menyematkan AI pada OCA Indonesia, produk unggulan dari Leap Telkom Digital.

Teknologi AI akan diimplementasikan padachatbotOCA Indonesia yang diberi nama OCAAutomated Interaction(OCA AI). Teknologi mutakhir di OCA AI mampu membalaschatsecara pintar dan otomatis, sehingga dapat mengurangi keterlibatan manusia dalam membalas pesan atau menangani keluhan secara manual.

HadirnyaChatbotAI pada OCA dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha dalam mengefisienkan pemanfaatan karyawan. Dengan begitu, pelaku usaha bisa lebih fokus menempatkan karyawannya untuk menangani hal-hal yang sifatnya lebih strategis dan mendatangkanbenefitlebih bagi perusahaan maupun lembaga yang menggunakan OCA Indonesia.

Kehadiran OCA AI juga akan membantu pelaku usaha dalam mengembangkanchatbot-nya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Berkat dukunganomnichannelyang lengkap, OCA AI memudahkan pengguna mengimplementasikanchatbotdi berbagaichannelkomunikasi.

Melalui cara ini, perusahaan dapat lebih meningkatkan layanan pelanggan memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Selain itu, OCA AI juga dapat digunakan untuk mengotomatisasikan komunikasi di banyak industri, salah satunya bagi dunia pendidikan.

EVP Digital Business and Technology Telkom Komang Budi Aryasa mengatakan, “Telkom selalu berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik melalui produk dan layanan digital kami. Seperti penyematan AI padachatbotOCA yang kami namakan OCA AI. Nantinya OCA AI dapat digunakan untuk mengefisiensikan alur kerja perusahaan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak lagi.”

KeunggulanchatbotAI yang dibangun OCA Indonesia telah dirasakan manfaatnya oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Penggunaan sistemchatbotOCA merevolusi proses komunikasi ITS secara signifikan dengan mengusung otomatisasi.

KinichatbotOCA sudah mampu menangani berbagai keluhan, permintaan, dan pertanyaan yang diajukan olehcivitas academicaITS. Terlebih ketika OCA AI yang didukung dengan kemampuangenerativeAI rampung dikembangkan,chatbotyang ada di OCA Indonesia akan semakin pintar dan semakin memudahkan penggunanya.

Sebelumnya, civitas akademika ITS harus secara manual mengajukan pertanyaan melaluiwebdan harus memilih unit yang dituju secara benar. Cara ini sering kali mengalami kendala, karena terkadang pengguna salah memilih unit yang dituju sehingga proses penanganan dari permasalahan yang diajukan memakan waktu lama, atau bahkan tidak terproses sama sekali.

Setelah menggunakanchatbotOCA yang dihubungkan dengan aplikasi WhatsApp, kini setiap pertanyaan umum sudah dikategorikan sehingga mahasiswa, dosen, tenaga pendidik dapat memilih sesuai kategori pertanyaan. Contohnya mahasiswa baru jenjang S1 (sarjana) akan memiliki pilihan pertanyaan yang berbeda dengan mahasiswa jenjang S2 (pascasarjana).

LayananchatbotOCA menghilangkan kebingungan yang sebelumnya terjadi dalam proses komunikasi di ITS dan mampu membalas keluhan lebih optimal. Setelah nanti OCA AI resmi diluncurkan,chatbotOCA mampu belajar mandiri dan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa perlu mengatur kategorisasinya.

Dengan memanfaatkan layananchatbotOCA, pihak ITS bisa mengirimkan hingga 30 ribu pesan ke mahasiswa baru setiap tahunnya. Berkat teknologi yang ada di OCA Indonesia, ITS dapat memperbarui dan meningkatkan kualitas komunikasi kampus dengan mahasiswa, orang tua, dan alumni melaluichatbotyang telah diotomatisasi.

Kepala Seksi Hubungan Pelanggan dan Perencanaan Bisnis ITS Dini Adni Navastara mengatakan, “ChatbotOCA terbukti memudahkan dan membantu timservice deskkami dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh calon mahasiswa, mahasiswa, dosen, alumni, hingga pihak-pihak di luar kampus dengan efisien dan cepat.”

Langkah OCA Indonesia menyematkan AI pada layananchatbotmiliknya, menjadi upaya nyata OCA Indonesia untuk terus mendorong inovasi dalam solusi digital untuk membantu pengguna mengoptimalkan kinerjanya. Implementasi OCA Indonesia terbukti memainkan peran penting dalam mengelola dan merampingkan proses komunikasi digital di ITS.

Berkat OCA Indonesia, komunikasi digital ITS lebih responsif, efisien, dan tepat waktu, terhadap pertanyaan daricivitas academica, termasuk penyebaran informasi yang lebih efektif. Tidak hanya OCA Indonesia, Leap Telkom Digital juga memayungi beragam produk dan layanan digital unggulan Telkom lainnya, sebagai solusi dari berbagai permasalahan di semua sektor.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat, 6 September 2024. Aksi ini menuntut agar Kemenhub melaksanakan peraturan pemerintah tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan perikanan migran.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, mengatakan Kemenhub memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan PP Nomor 22 Tahun 2022 itu. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi awak kapal migran. Namun menurut dia, hal itu tak kunjung dilaksanakan instansi itu. “Kemenhub justru masih konsisten untuk melakukan pengabaian hukum terhadap transisi perizinan ini,” ucap Hariyanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2024.

Beleidini mengatur tentang peralihan tata kelola perekrutan, penempatan, dan perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran yang semula dikelola Kemenhub menjadi dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. SBMI sebelumnya telah melayangkan somasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 13 Mei 2024, karena Kemenhub tidak melaksanakan peraturan ini.

Hariyanto mengatakan, ketentuan peralihan ini muncul karena sudah bertahun-tahun Kemenhub melampaui kewenangannya dalam menerbitkan izin bagi perusahaanmanning agency. Padahal menurut dia, perusahaan itu merekrut dan menempatkan AKP Migran tanpa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM).

Sepanjang 2020–2022, SBMI telah menerima pengaduan dan menangani 377 kasus AKP Migran yang berasal dari 65 perusahaanmanning agency. Di antaranya, kasus AKP Migran menjadi korban dalam jeratan kerja paksa dan perdagangan orang. Dalam proses penanganan kasus ini, SBMI mencatat Kemenhub tak pernah menjatuhkan sanksi administratif peringatan hingga pencabutan perizinan kepada perusahaanmanning agencyyang bermasalah.

Pada 18 Maret 2024, Komisi Informasi Pusat membacakan Hasil Putusan Mediasi antara SBMI melawan Kemenhub. Putusan ini ditindaklanjuti dengan pemberian data informasi sanksi administratif peringatan dan pencabutan perizinan oleh Kemenhub kepadamanning agency. Pada 2020-2022, dari 105 perusahaan, Kemenhub hanya memberikan sanksi peringatan pertama kepada 2 perusahaan, dan melakukan pencabutan izin kepada 1 perusahaan.

Hariyanto berharap aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk serius menegakkan PP Nomor 22 Tahun 2022 untuk melindungi pelaut migran dari ketidakpastian hukum. Dengan kepatuhan kepada peraturan, dia berharap hak-hak pelaut migran dapat terlindungi secara optimal.

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat, 6 September 2024. Aksi ini menuntut agar Kemenhub melaksanakan peraturan pemerintah tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan perikanan migran.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, mengatakan Kemenhub memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan PP Nomor 22 Tahun 2022 itu. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi awak kapal migran. Namun menurut dia, hal itu tak kunjung dilaksanakan instansi itu. “Kemenhub justru masih konsisten untuk melakukan pengabaian hukum terhadap transisi perizinan ini,” ucap Hariyanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2024.

Beleidini mengatur tentang peralihan tata kelola perekrutan, penempatan, dan perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran yang semula dikelola Kemenhub menjadi dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. SBMI sebelumnya telah melayangkan somasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 13 Mei 2024, karena Kemenhub tidak melaksanakan peraturan ini.

Hariyanto mengatakan, ketentuan peralihan ini muncul karena sudah bertahun-tahun Kemenhub melampaui kewenangannya dalam menerbitkan izin bagi perusahaanmanning agency. Padahal menurut dia, perusahaan itu merekrut dan menempatkan AKP Migran tanpa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM).

Sepanjang 2020–2022, SBMI telah menerima pengaduan dan menangani 377 kasus AKP Migran yang berasal dari 65 perusahaanmanning agency. Di antaranya, kasus AKP Migran menjadi korban dalam jeratan kerja paksa dan perdagangan orang. Dalam proses penanganan kasus ini, SBMI mencatat Kemenhub tak pernah menjatuhkan sanksi administratif peringatan hingga pencabutan perizinan kepada perusahaanmanning agencyyang bermasalah.

Pada 18 Maret 2024, Komisi Informasi Pusat membacakan Hasil Putusan Mediasi antara SBMI melawan Kemenhub. Putusan ini ditindaklanjuti dengan pemberian data informasi sanksi administratif peringatan dan pencabutan perizinan oleh Kemenhub kepadamanning agency. Pada 2020-2022, dari 105 perusahaan, Kemenhub hanya memberikan sanksi peringatan pertama kepada 2 perusahaan, dan melakukan pencabutan izin kepada 1 perusahaan.

Hariyanto berharap aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk serius menegakkan PP Nomor 22 Tahun 2022 untuk melindungi pelaut migran dari ketidakpastian hukum. Dengan kepatuhan kepada peraturan, dia berharap hak-hak pelaut migran dapat terlindungi secara optimal.

TEMPO.CO, Mataram - Pertamina Patra Niaga melalui Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menjatuhkan sanksi kepada pangkalan dan juga agen yang ketahuan menjual harga LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi (HET).

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan sikap tegas ini diambil karena kebijakan HET dikeluarkan untuk melindungi konsumen. Pada prinsipnya, agen ataupun pangkalan tidak boleh menjual LPG 3 Kg di atas HET.

Pada hari ini sudah melakukan pengecekan di lapangan terkait sidak stock dan HET pangkalan LPG 3 Kg di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. ‘’Sangat disayangkan sekali masih saja ditemukan pangkalan yang menjual LPG 3 Kg diatas HET, ‘’ katanya.

Di antaranya di Kecamatan Unter dan Kecamatan Labuhan Badas yang berada di Kabupaten Sumbawa. Atas kejadian ini, akan dikenai sanksi tegas untuk agen yang pangkalannya menjual LPG 3 Kg diatas HET tersebut.

Ahad kemudian menjelaskan agen harus menjual LPG 3 Kg sesuai HET yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Di NTB sendiri, HET untuk satu tabung gas LPG 3 Kg adalah Rp 18.000,-. Ketentuan ini diatur lewat Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 750/444/2023 tentang HET LPG 3 Kg.

Ahad menjelaskan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus akan menjatuhkan sanksi kepada agen yang pangkalannya ini ketahuan menjual LPG 3 Kg di atas HET. Setelah melakukan pengecekan kronologis, Pertamina selanjutnya bisa menjatuhkan teguran bahkan pemutusan hubungan usaha (PHU) bagi pangkalan. "Kita cek kronologisnya, mulai teguran hingga PHU,’’ ujarnya.

Untuk tindak lanjut atas sidak pada hari ini dan beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima, kami sudah melayangkan surat sanksi kepada agennya dan kemudian akan dilakukan pemotongan supply selama sebulan untuk pembinaan.

Selanjutnya Ahad menyampaikan untuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa per hari ini (6/9) sudah 6 surat sanksi yang dilayangkan kepada agen yang pangkalan LPG nya ketahuan menjual LPG 3 Kg diatas HET. Atas sidak ini, selain sanksi terkait HET kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk stok LPG 3 Kg sendiri tergolong aman untuk 2 kabupaten ini, untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir.

Pertamina mengimbau kepada pelaku usaha dan juga untuk rumah tangga yang mampu, agar menggunakan Bright Gas agar subsidi dari Pemerintah bisa dipergunakan untuk bidang kemasyarakatan yang lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. ‘’Harapan kami mari kita arif untuk penggunaan barang subsidi agar nanti dapat tepat sasaran untuk kesejahteraan bersama", ucap Ahad.

Apabila ada konsumen yang membutuhkan informasi lebih lanjut ataupun ingin mendapatkan layanan pesan antar LPG Non Subsidi Pertamina dapat menghubungi call center Pertamina di nomor 135.

TEMPO.CO, Mataram - Pertamina Patra Niaga melalui Patra Niaga Regional Jatimbalinus, menjatuhkan sanksi kepada pangkalan dan juga agen yang ketahuan menjual harga LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi (HET).

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan sikap tegas ini diambil karena kebijakan HET dikeluarkan untuk melindungi konsumen. Pada prinsipnya, agen ataupun pangkalan tidak boleh menjual LPG 3 Kg di atas HET.

Pada hari ini sudah melakukan pengecekan di lapangan terkait sidak stock dan HET pangkalan LPG 3 Kg di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. ‘’Sangat disayangkan sekali masih saja ditemukan pangkalan yang menjual LPG 3 Kg diatas HET, ‘’ katanya.

Di antaranya di Kecamatan Unter dan Kecamatan Labuhan Badas yang berada di Kabupaten Sumbawa. Atas kejadian ini, akan dikenai sanksi tegas untuk agen yang pangkalannya menjual LPG 3 Kg diatas HET tersebut.

Ahad kemudian menjelaskan agen harus menjual LPG 3 Kg sesuai HET yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Di NTB sendiri, HET untuk satu tabung gas LPG 3 Kg adalah Rp 18.000,-. Ketentuan ini diatur lewat Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 750/444/2023 tentang HET LPG 3 Kg.

Ahad menjelaskan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus akan menjatuhkan sanksi kepada agen yang pangkalannya ini ketahuan menjual LPG 3 Kg di atas HET. Setelah melakukan pengecekan kronologis, Pertamina selanjutnya bisa menjatuhkan teguran bahkan pemutusan hubungan usaha (PHU) bagi pangkalan. "Kita cek kronologisnya, mulai teguran hingga PHU,’’ ujarnya.

Untuk tindak lanjut atas sidak pada hari ini dan beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima, kami sudah melayangkan surat sanksi kepada agennya dan kemudian akan dilakukan pemotongan supply selama sebulan untuk pembinaan.

Selanjutnya Ahad menyampaikan untuk Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa per hari ini (6/9) sudah 6 surat sanksi yang dilayangkan kepada agen yang pangkalan LPG nya ketahuan menjual LPG 3 Kg diatas HET. Atas sidak ini, selain sanksi terkait HET kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk stok LPG 3 Kg sendiri tergolong aman untuk 2 kabupaten ini, untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir.

Pertamina mengimbau kepada pelaku usaha dan juga untuk rumah tangga yang mampu, agar menggunakan Bright Gas agar subsidi dari Pemerintah bisa dipergunakan untuk bidang kemasyarakatan yang lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. ‘’Harapan kami mari kita arif untuk penggunaan barang subsidi agar nanti dapat tepat sasaran untuk kesejahteraan bersama", ucap Ahad.

Apabila ada konsumen yang membutuhkan informasi lebih lanjut ataupun ingin mendapatkan layanan pesan antar LPG Non Subsidi Pertamina dapat menghubungi call center Pertamina di nomor 135.

INFO BISNIS - PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengumumkan kemitraan strategis bersama Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi Indonesia melalui pengembangan Indonesia Cable Express System 2 (ICE System 2).

Pengumuman kerjasama dilakukan di gelaran BATIC 2024 yang diselenggarakan Telkom dan Telin, di Bali, awal September pekan lalu. Kemitraan strategis ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang telah dilakukan pada 28 Agustus 2024 lalu, menjadi langkah penting dalam pemenuhan permintaan yang semakin meningkat akan konektivitas berkualitas tinggi dan efisien di wilayah-wilayah utama di Indonesia dan sekitarnya.

ICE System 2 dirancang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas yang semakin berkembang di berbagaiLanding Pointsyang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Manado, serta menyediakan jalur penting ke Singapura.

Sistem ini bertujuan untuk memajukan jaringan telekomunikasi Indonesia secara signifikan dan meningkatkan kualitas serta efisiensi konektivitas di lokasi-lokasi penting tersebut.

Melalui kemitraan ini, juga akan ada pengembangan infrastruktur melalui perluasan konektivitas yang menghubungkanPoints of Presence(PoP) dari IOH dan Telin dengan ICE System 2. Hal ini semakin memperkuat jaringan telekomunikasi untuk memberikan konektivitas kelas atas dengan tetap memastikan pengambangan yang efisien dari segi biaya.

CEO Telin Budi Satria Dharma Purba mengatakan, "Kolaborasi kami dengan IOH pada ICE System 2 akan menciptakan jaringan telekomunikasi yang kuat dan akan mendukung ekonomi digital Indonesia. Kami sangat antusias untuk mewujudkan proyek ini, memastikan konektivitas yang lancar dan andal bagi bisnis dan konsumen." (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan generasi Z dan milenial berkontribusi sebesar 37,17 persen pada kredit macet atau tingkat wanprestasi (TWP) 90 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online untuk Juli 2024.

“Dari data yang ada pada kami di Juli 2024 porsi wanprestasi 90 hari atau TWP 90 untuk gen Z dan milenial ini, yang kami kategorikan di usia 19 sampai 34 tahun, itu adalah 37,17 persen,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Jumat, 6 September 2024.

Dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Bulanan Agustus 2024, Agusman menuturkan tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 pada P2P lending, dalam kondisi terjaga di posisi 2,53 persen pada Juli 2024, menurun dibandingkan pada Juni 2024 yang sebesar 2,79 persen.

Sementara, outstandingpembiayaan di industri fintech peer to peer lending pada Juli 2024 terus meningkat menjadi 23,97 persen yoy, dengan nominal sebesar Rp 69,39 triliun.

Untuk memitigasi risiko kredit macet oleh masyarakat termasuk generasi Z dan milenial, penyelenggara peer to peer lending telah diminta oleh OJK untuk membuat pernyataan peringatan kepada konsumen pada laman utama website maupun aplikasinya.

Selanjutnya: Kalimat peringatan tersebut berbunyi....

<!--more-->

Kalimat peringatan tersebut berbunyi: Hati-hati, transaksi ini berisiko tinggi. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan uang. Jangan berutang jika tidak memiliki kemampuan membayar. Pertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi.

“Mudah-mudahan pendekatan ini akan membantu untuk menyeleksi gen Z dan milenial dan siapapun juga yang ingin bertransaksi di peer to peer lending untuk lebih sadar dari awal risiko yang akan dihadapi,” ujar Agusman.

Selain itu, OJK telah menerbitkan aturan mengenai fintech P2P lending, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/22) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Dalam aturan tersebut, OJK mengatur beberapa hal antara lain analisis pendanaan atau proses uji kelayakan pengajuan pinjaman dengan memperhatikan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh penerima dana.

Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan. Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil; biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud; dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai dan pajak.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi-fraksi di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk pagu indikatif 2025 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Adapun besaran tambahan yang diusulkan Kemenparekraf sebesar Rp 3,05 triliun untuk mencapai target sesuai rancangan rencana kerja pemerintah (RKP).

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan, prihatin dengan anggaran Kemenparekraf yang terbatas padahal alokasi dan dampaknya secara langsung memberikan kebermanfaatan.

“Kami Fraksi Golkar menyetuju dan mendukung sepenuhnya agar pagu anggaran sementara Rp 1,7 triliun bisa diserahkan kepada Banggar dan demikian juga dengan usulan tambahan, memang sangat diperlukan sekali,” katanya dalam rapat di Komisi X DPR, Senayan, JUmat, 6 September 2024.

Ia mengatakan, program dan inovasi sektor pariwisata khususnya dalam menghadapi tantangan global banyak sekali yang diperlukan tapi anggarannya tak tersedia. “Jadi sekitar Rp 3,05 triliun hendaknya bisa diperjuangkan di Banggar DPR,” kata Hetifah.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Ali Zamroni menegaskan, belum mengetahui nomenklatur pemerintahan berikutnya, yakni presiden terpilih Prabowo-Gibran. Sebab itu, ia meminta Kemenparekraf memaksimalkan pagu anggaran dan akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran itu.

“Fraksi Gerindra menyetujui anggaran yang disampaikan, dan juga mendorong supaya anggarannya tersebut bisa terwujud supaya nanti bisa mempermudah pergerakan Kemenparekraf,” kata Ali.

Ali mengatakan, program pariwisata berkualitas dan berkelanjutan harus menjadi wujud konkrit dari Kemenparekraf. Sebab, menurut dia, dari 17 sub sektor yang ada, hanya sekitar setengahnya saja yang menjadi favorit.

Selanjutnya: “Jadi pertanyaan (masyarakat) muncul, nasib kami setelah...."

<!--more-->

“Jadi pertanyaan (masyarakat) muncul, nasib kami setelah mengetahui apa yang bapak sampaikan semua. Kami tak punya biaya untuk usaha dan sebagainya,” kata Ali.

Ali menuturkan, Kemenparekraf harus mempertimbangkan dengan memudahkan prosesnya kepada masyarakat mengenai akses permodalan. “Mudah-mudahan dengan anggaran yang ada ini bisa dimaksimalkan, walaupun ikhtiar untuk menyampaikan penambahan (anggaran),” ujarnya.

Senada, Anggota DPR dari Fraksi NasDem Eva Stevany Rataba juga menyetujui usulan penambahan anggaran 2025 untuk Kemenparekraf. “Kami Fraksi Partai NasDem menyetujui usulan tambahan pagu anggaran Kemenparekraf 2025 untuk dibahas dan diperjuangkan teman-teman di Banggar DPR,” katanya.

Namun, ia menyoroti perihal biaya uang kuliah tunggal (UKT) di Politeknik Pariwisata yang dirasa lebih mahal, supaya bisa dijangkau masyarakat. Kemudian, kata dia, kurikulumnya juga sesuai dengan dunia usaha dan industri sehingga dapat meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan pelaku industri agar lulusannya dapat mendapatkan pekerjaan secara optimal.

“Kami juga mendorong agar SDM Kemenparekraf yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan untuk berbagi pengetahuan dan keterampilannya bersama masyarakat juga memberikan kemudahan akses dalam pendampingan, permodalan,” ujar Eva.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengusulkan tambahan anggaran untuk pagu indikatif kementeriannya tahun 2025. “Kami menyampaikan usulan tambahan sejumlah Rp 3 triliun sekian dan teralokasi pada masing-masing satuan kerja pada isu utama yaitu peningkatan kekuatan SDM (sumber daya manusia) kita, maupun kekuatan destinasi dan beberapa program unggulan seperti program desa wisata," kata Sandiaga dalam Rapat Kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Senayan pada Kamis, 13 Juni 2024.

Sebelumnya, pagu anggaran untuk Kemenparekraf sebesar Rp 1,7 triliun. Penambahan anggaran tersebut, kata Sandiaga, diharapkan dapat memberi kemudahan bagi pemerintahan berikutnya dalam menjalankan program kerja.

Annisa Febiola berkontribusi dalam artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar institusinya tidak akan mentoleransi apabila ada staf atau pejabat yang terlibat gratifikasi atas jasa penerimaan emiten yang terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain pelaku, kedua institusi ini juga menelusuri calon emiten lain yang diduga menggunakan praktik yang sama.

“Termasuk melihat kemungkinan dari pihak lain yang terlibat. Apabila ada calon emiten yang terlibat ini merupakan pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Ini sedang berlangsung,” kata Mahendra dalam konferensi pers Dewan Komisioner Bulanan yang Tempo pantau secara daring pada Jumat, 6 September 2024.

Mahendra mengatakan OJK dan BEI masih menelusuri keterlibatan dari pihak lain dalam kasus ini. Dia menyebut fenomena gratifikasi di BEI bisa merusak citra pasar bursa di Indonesia.

“Ini merupakan suatu pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi, tidak dapat diterima, tidak dapat dikecualikan. Ini akan mempengaruhi integritas sektor jasa keuangan kita terutama pasar modal,” kata Mahendra. Adapun, BEI telah memecat lima karyawannya yang terlibat dalam kasus ini.

Tak hanya itu, Mahendra mengatakan penelusuran itu juga akan menyasar aliran dana penerimaan dana atas imbalan pencatatan emiten. Namun, hingga saat ini Mahendra mengatakan belum ada temuan staf atau pejabat OJK yang terlibat.

“Tidak ada staf kami yang terlibat. Kami akan terus dalami,” kata dia.

Dalam keterangan tertulis pada Rabu, 28 Agustus lalu, OJK menyebut BEI telah berkoordinasi dengan OJK untuk mendukung adanya sanksi kepada para pihak yang melanggar integritas.

“OJK mendukung langkah tegas BEI menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar untuk menjaga integritas serta kepercayaan kepada institusi,” tulis OJK

OJK melarang seluruh pegawainya menerima suap dan gratifikasi saat menjalankan tugas dan fungsinya. OJK meminta para pegawai untuk menjunjung kode etik dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku.

“Menegaskan melarang semua pegawainya terlibat dalam praktik penyuapan, termasuk menerima gratifikasi,” tulis OJK.

OJK mengklaim institusi ini akan berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Salah satunya menerapkan anti-suap dan anti-gratifikasi sesuai dengan Sitem Anti-Penyuapan berbasis SNI ISO 37001 yang telah dijalankan.

“Juga berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip tata kelola yang baik termasuk tentang anti penyuapan dan anti-gratifikasi,” tulis OJK.

Apabila terdapat pihak-pihak yang memiliki informasi dan atau bukti keterlibatan pegawai dan pejabat, OJK meminta untuk segera melaporkannya. Adapun laporan itu bisa melalui OJK Whistle Blowing System (WBS).