TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan tiga lahan untuk peternakan sapi perah yang akan digunakan untuk menggenjot produksi susu nasional dan mendukung kebutuhan dalam negeri. Produksi susu yang akan melibatkan investor Vietnam ini juga ditujukan untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Ia menyebutkan lahan di tiga lokasi itu tersebar di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

“Kami sudah meninjau Poso (Sulawesi Tengah) bersama perusahaan TH Group (Perusahaan adal Vietnam). Di sana ada lahan seluas 12 ribu hektare, sementara di Sulawesi Selatan ada 30 ribu hektare dan di Kalimantan Tengah 50 ribu hektare,” kata Amran dalam keterangan tetulis di Jakarta, Sabtu, 2 November 2024, seperti dikutip dari Antara. Bila ditotal, terdapat 92 ribu hektare lahan untuk peternakan sapi perah yang disiapkan.

Amran menjelaskan TH Group adalah perusahaan besar asal Vietnam yang siap mendukung Indonesia dalam meningkatkan produksi daging sapi dan susu domestik.

"Mereka berencana mengembangkan industri pembibitan sapi, budidaya ternak, pemenuhan pakan berkualitas, distribusi, pengolahan, serta peningkatan kapasitas peternak lokal," ujarnya. Investasi dari Vietnam ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) di bidang pertanian yang telah ditandatangani pada 19 Mei 2024.

Ia menyebutkan impor sapi indukan sangat penting untuk mempercepat ketersediaan susu dalam program yang dicanangkan Presiden. Impor terpaksa dilakukan, menurut Amran, karena mengandalkan sapi indukan yang sudah ada akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai swasembada.

“Rencana investasi dari Vietnam dengan pengadaan sekitar 250 ribu ekor sapi ini akan berdampak besar bagi kepentingan nasional,” ujar Mentan.

Pada Kamis lalu, Amran memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Kepresidenan Jakarta. Kala itu, Mentan melaporkan mengenai upaya memenuhi kebutuhan susu nasional melalui kemudahan impor sapi perah yang rencananya akan dilakukan perusahaan investasi asal Vietnam pada 2025 mendatang.

Ia menyebutkan investor Vietnam tertarik untuk membangun peternakan sapi perah berskala besar di Indonesia. "Kami terus berupaya mempermudah proses agar mereka tertarik berinvestasi di Indonesia,” ucap Mentan.

Impor sapi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada daging dan susu melalui pengadaan sapi indukan dari luar negeri. "Rencana ini juga menawarkan peluang bagi pengusaha lokal dan internasional untuk berkontribusi dalam program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah saat ini," kata Amran.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menyiapkan tiga lahan untuk peternakan sapi perah yang akan digunakan untuk menggenjot produksi susu nasional dan mendukung kebutuhan dalam negeri. Produksi susu yang akan melibatkan investor Vietnam ini juga ditujukan untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Ia menyebutkan lahan di tiga lokasi itu tersebar di Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

“Kami sudah meninjau Poso (Sulawesi Tengah) bersama perusahaan TH Group (Perusahaan adal Vietnam). Di sana ada lahan seluas 12 ribu hektare, sementara di Sulawesi Selatan ada 30 ribu hektare dan di Kalimantan Tengah 50 ribu hektare,” kata Amran dalam keterangan tetulis di Jakarta, Sabtu, 2 November 2024, seperti dikutip dari Antara. Bila ditotal, terdapat 92 ribu hektare lahan untuk peternakan sapi perah yang disiapkan.

Amran menjelaskan TH Group adalah perusahaan besar asal Vietnam yang siap mendukung Indonesia dalam meningkatkan produksi daging sapi dan susu domestik.

"Mereka berencana mengembangkan industri pembibitan sapi, budidaya ternak, pemenuhan pakan berkualitas, distribusi, pengolahan, serta peningkatan kapasitas peternak lokal," ujarnya. Investasi dari Vietnam ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) di bidang pertanian yang telah ditandatangani pada 19 Mei 2024.

Ia menyebutkan impor sapi indukan sangat penting untuk mempercepat ketersediaan susu dalam program yang dicanangkan Presiden. Impor terpaksa dilakukan, menurut Amran, karena mengandalkan sapi indukan yang sudah ada akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai swasembada.

“Rencana investasi dari Vietnam dengan pengadaan sekitar 250 ribu ekor sapi ini akan berdampak besar bagi kepentingan nasional,” ujar Mentan.

Pada Kamis lalu, Amran memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Kepresidenan Jakarta. Kala itu, Mentan melaporkan mengenai upaya memenuhi kebutuhan susu nasional melalui kemudahan impor sapi perah yang rencananya akan dilakukan perusahaan investasi asal Vietnam pada 2025 mendatang.

Ia menyebutkan investor Vietnam tertarik untuk membangun peternakan sapi perah berskala besar di Indonesia. "Kami terus berupaya mempermudah proses agar mereka tertarik berinvestasi di Indonesia,” ucap Mentan.

Impor sapi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai swasembada daging dan susu melalui pengadaan sapi indukan dari luar negeri. "Rencana ini juga menawarkan peluang bagi pengusaha lokal dan internasional untuk berkontribusi dalam program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah saat ini," kata Amran.

TEMPO.CO, Solo - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta mengoperasikan untuk kali pertama perjalanan kereta api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) Madiun dengan relasi Stasiun Bandara Adi Soemarmo-Madiun pada Sabtu, 2 November 2024. Keberangkatan KA tersebut dari Stasiun Bandara Adi Soemarmo pukul 15.32 WIB.

EVP Daop 6 Yogyakarta, Bambang Respationo mengemukakan dioperasikannya kereta bandara Madiun itu untuk memberikan kemudahan akses kota besar dari dan ke Bandara Adi Soemarmo yang berlokasi di wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, bagi warga yang berada di Sragen, Ngawi, Magetan, dan Madiun. Pihaknya menerapkan tarif kereta dendan harga terjangkau.

"Kami menghadirkan KA BIAS Madiun untuk memberikan kemudahan akses kota besar dari dan ke Bandara Adi Soemarmo dengan menggunakan kereta api yang lebih tepat waktu dan harga terjangkau. Tentunya KA ini akan sangat berguna bagi masyarakat di Kota Madiun, Magetan, Ngawi, Walikukun, Sragen dan Solo sendiri," ungkap Bambang ketika ditemui wartawan di Stasiun Purwosari Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 2 November 2024.

Ia mengatakan pada perjalanan perdana hari ini dan masa soft launching selama November 2024, KA BIAS Madiun menggunakan rangkaian KRDI dengan 190 tempat duduk dan kapasitas penumpang sebanyak 150 persen. Sehingga penumpang selain bisa duduk juga dapat berdiri.

Untuk tiket KA BIAS Madiun dapat dibeli dengan sangat mudah dan praktis melalui aplikasi Access by KAI H-7 keberangkatan. Pembelian tiket juga dapat dilakukan di loket stasiun secara go show (3 jam sebelum waktu keberangkatan).

"Tarif tiket KA BIAS Madiun dalam 1 bulan masa softlaunching ini masih promo dengan tarif terendah Rp 7 ribu hingga Rp 40 ribu sesuai dengan relasi yang dipilih," katanya.

Ia memastikan Daop 6 Yogyakarta akan terus melakukan evaluasi selama bulan November ini untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan lainnya.

Stasiun pemberhentian KA tersebut adalah Stasiun Adi Soemarmo, Kadipiro, Solo Balapan, Solo Jebres, Sragen, Walikukun, Ngawi, Magetan, dan Madiun. Waktu tempuh KA BIAS Madiun dari Bandara Adi Soemarmo menuju Madiun atau sebaliknya adalah 1 jam 59 menit.

Bambang mengatakan bahwa beroperasinya kereta ini juga menjadi wujud kehadiran Pemerintah dalam memberikan pelayanan angkutan dengan tarif yang terjangkau serta menciptakan konektivitas antar moda di Solo Raya sehingga mempermudah pergerakan masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata dalam kawasan aglomerasi.

"Beroperasinya KA BIAS Madiun juga merupakan wujud semangat KAI untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi sesuai dengan misi perusahaan," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan manajemen arsip digital telah dilakukan oleh pihaknya selama empat tahun belakangan ini. Dalam kurun waktu tersebut, ia mengklaim PLN telah menggenjot prosentase sertifikat kepemilikan lahan dari 28 persen menjadi 80 persen.

Ia menjelaskan, digitalisasi arsip adalah salah satu bentuk transformasi PLN dalam menghadapi era disrupsi digital. Hal ini juga untuk mendukung langkah perusahaannya agar dapat masuk ke dalam daftar Global Fortune 500.

Transformasi digital juga diharapkan dapat membuat proses bisnis PLN lebih cepat, efisien, responsif dan siap menghadapi tantangan masa depan. "Tata kelola baru di mana digital platform menjadi fondasi utama agar bisnis proses kita yang tadinya berbelit, manual, lambat ini diubah menjadi sangat trengginas," ucap Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu, 2 November 2024.

Menurut Darmawan, transformasi digital juga akan menjadi solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi perseroan. Masalah itu di antaranya berupa kerusakan arsip akibat kondisi lingkungan yang tidak mendukung.

“Salah satu terobosan besar dalam transformasi ini adalah membangun platform digital yang mencakup seluruh unit di PLN. Ini tidak hanya sekadar pengembangan perangkat lunak, tetapi juga mencakup perubahan proses bisnis, tata kelola, dan keterampilan teknis. Setiap dokumen penting kini otomatis didigitalisasi dan disimpan dalam sistem terintegrasi,” tutur Darmawan.

Sementara itu, Executive Vice President General Affairs and Property Assets PLN, Arsyadany G. Akmalaputri, mengatakan, pihaknya telah merumuskan berbagai strategi jangka panjang, serta peta jalan selama lima tahun ke depan untuk manajemen arsip. Menurut dia, program Gerakan Tertib Arsip (GEMAR) merupakan simbol komitmen perusahaannya dalam membangun tata kelola arsip yang modern dan profesional.

Peluncuran aplikasi New E-Arsip oleh PLN didukung dengan teknologi canggih berbasis artificial intelligence atau AI, serta optical character recognition (OCR) akan diarahkan untuk mengotomatiskan proses pengelolaan dokumen. Selain itu, PLN telah menerapkan digital signature yang telah digunakan dalam tingkat Board of Directors (BOD) satu dan BOD dua, yang terintegrasi dalam Aplikasi Manajemen Surat (AMS).

“Transformasi ini tidak hanya mengubah cara kami bekerja, tetapi juga memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan produktivitas hingga 30 persen melalui otomasi administratif dan penyelarasan proses bisnis. Waktu pemrosesan dan tinjauan dokumen juga berkurang hingga 80 persen,” tutur Arsyadany.

Dia mengatakan, bahwa transformasi itu juga untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi dokumen hingga 50 persen, serta mengurangi biaya penyimpanan sebesar 80 persen. Arsyadany berujar, PLN telah menargetkan pengurangan ruang arsip sebesar 20 persen, dengan potensi penghematan Rp 3,65 miliar dan potensi penciptaan nilai lebih dari Rp180 miliar dalam lima tahun ke depan.

“Strategi besar penerapan sistem ini akan dilaksanakan secara bertahap, dan pada tahun 2027, kami menargetkan penyempurnaan serta integrasi penuh E-Arsip di seluruh grup PLN. Kami berkomitmen untuk terus beradaptasi dan berinovasi, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga untuk menghadapi tantangan masa depan,” ucap dia.

Kepala Arsip Nasional RI (ANRI), Imam Gunarto, mengapresiasi apresiasi komitmen PLN dalam menjaga ketertiban arsip dan melakukan transformasi pengelolaan secara digital itu. “PLN telah mencanangkan komitmen untuk tertib arsip dan transformasi. PLN sejak zaman dulu sudah menjadi perusahaan terdepan dalam pengelolaan arsip,” ujar Imam

Adapun dalam acara peresmian itu, PLN memberikan arsip statis kepada ANRI yang merupakan sejarah berdirinya perusahaan listrik negara. Imam menekankan, penyerahan arsip tersebut adalah momen penting yang memiliki dampak jangka panjang bagi bangsa Indonesia.

“Saya kira penyerahan hari ini merupakan momen bersejarah yang dampaknya tidak hanya untuk kepentingan PLN sekarang, tapi untuk kepentingan bangsa Indonesia di masa depan. Karena dari arsip yang diserahkan oleh PLN, maka jejak sejarah tentang PLN akan dibaca oleh generasi kita sepanjang masa,” tutur Imam.

Sementara itu, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Amir Yanto, mengatakan digitalisasi arsip sebagai langkah untuk mengamankan lebih dari 100 ribu aset PLN. Hal tersebut, kata dia, aset perusahaan listrik negara itu telah tersebar di seluruh Indonesia.

Dia berharap, adanya upaya digitalisasi arsip PLN sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pengelolaan dan legalisasi aset. Hal tersebut, kata Amir, peningkatan upaya itu agar dapat dilakukan dengan lebih baik.

”Saat masih manual, sangat sulit atau mungkin ada bukti-bukti yang memang tidak lengkap,” ucap Amir dalam keterangan yang sama.

Piliihan Editor: Profil Charles Sitorus, Tersangka dalam Kasus Impor Gula bersama Tom Lembong

TEMPO.CO, Solo - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menikmati suasana malam minggu di kawasan UMKM di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Serengan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam, 2 November 2024. Ia mengajak serta keluarganya untuk berjalan-jalan di kawasan yang dikenal dengan Koridor Gatsu itu.

Bersama Gibran, tampak istrinya, Selvi Ananda dan kedua putra-putrinya, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah, mengunjungi Koridor Gatsu itu dengan naik mobil Maung Garuda warna putih dengan nomor polisi 2. Mereka tiba sekitar pukul 21.02 WIB.

Turun dari mobil, Gibran langsung menggendong Lembah dan berjalan menuju keramaian kawasan Gatsu dan menyapa warga. Gibran dan Selvi kemudian berhenti di stan UMKM untuk membeli beberapa jenis produk kerajinan tangan berupa gelang, jepit rambut, anting, pita, dan lainnya.

Setiap stan UMKM yang didatangi dan dilewati, Gibran memberikan amplop sendiri.

Gibran mengatakan hari itu mengunjungi beberapa lokasi yang dibangun di Kota Solo. di antaranya rel layang simpang Joglo dan Rumah Sakit (RS) kardiologi, RS Emirates-Indonesia.

“Intinya kami ingin menyelesaikan semua pembangunan ini termasuk. Pembangunan strategis. Biar nanti di akhir tahun siap untuk diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo,” katanya.

Dia mengungkapkan agenda kunjungan kerja pada Minggu, 3 November di antaranya ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur untuk memastikan pembangunan berjalan dengan lancar. Kemudian ketika nanti diresmikan Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik.

Terkait Koridor Gatsu, menurut Gibran para pedagang atau pelaku UMKM sangat diuntungkan dengan keramaian ini.

“Sekali lagi kita lihat UMKM kreator lokal, kita lihat sendiri sangat diuntungkan dengan keadaan keramaian seperti malam ini. Ayolah gotong royong, biar Solo itu makin aman, nyaman dan pendatang yang hadir nyaman,” ucap dia.

Sementara itu, salah seorang pedagang kerajinan tangan mengaku senang sempat mendapatkan amplop dari Wakil Presiden itu.

“(Dapat) amplop, senang. Tidak sempat beli, mungkin apresiasinya dalam bentuk ini (amplop),” ujar Hengki, yang merupakan warga Kecamatan Jebres, Solo.

Warga lainnya, Elvina, mengaku Selvi mampir membeli jepit rambut, sama cincin kupu-kupu dengan harga mulai dari Rp 5.000 sampai Rp 15.000. Ia mengatakan saat membeli barang Selvi tidak menawar.

“Saya juga dikasih amplop dari mas Gibran, tidak tahu isinya apa. Senang tidak menyangka,” katanya.

Satgas Pemberantasan Judi Online Polri mengungkap 300 kasus dan menangkap 370 tersangka dalam kurun waktu Juli-November 2024.

INFO BISNIS - Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Oktober 2024 menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan melemahnya aktivitas perekonomian global.

Perlambatan pertumbuhan di beberapa negara utama dan ketidakpastian geopolitik menjadi tantangan utama bagi ekonomi global saat ini. Perekonomian AS menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari ekspektasi awal seiring solidnya pasar tenaga kerja serta membaiknya permintaan domestik. Di Eropa, aktivitas perekonomian mulai membaik yang terlihat dari naiknya penjualan ritel, namun dari sisi manufaktur masih relatif tertekan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada Q3-2024 masih menunjukkan perlambatan baik dari sisi demand maupun supply. Hal ini mendorong pemerintah dan bank sentral Tiongkok terus mengeluarkan stimulus untuk mendorong sektor riil dan kembali melonggarkan kebijakan moneter.

Risiko geopolitik global yang meningkat turut menjadi tantangan bagi prospek perekonomian ke depan, terutama terkait eskalasi konflik di Timur Tengah, serta dinamika politik di AS menjelang Pemilihan Presiden di November 2024. Instabilitas yang terjadi di Timur Tengah menyebabkan harga komoditas safe haven seperti emas meningkat.

Perkembangan tersebut menyebabkan premi risiko meningkat dan kenaikan yield secara global. Hal ini mendorong aliran modal keluar (outflow) dari negara emerging markets, termasuk Indonesia, sehingga pasar keuangan emerging markets mayoritas melemah.

Kinerja perekonomian secara umum masih terjaga stabil di tengah lemahnya kondisi perekonomian global. Inflasi inti terjaga serta neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sejak Juli 2024. Namun demikian, perlu dicermati Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang masih berada di zona kontraksi serta pemulihan daya beli yang berlangsung relatif lambat.

Dalam penegakan ketentuan di bidang Pasar Modal, sejak 25 September 2024 hingga Oktober 2024, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan total denda sebesar Rp2,7 miliar yang terdiri dari Rp2,3 miliar kepada 2 pihak terkait pelanggaran Pasal 107 UU Pasar Modal dan pelanggaran terkait Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan atas kasus emiten dalam transaksi penjaminan aset dan pemberian pinjaman, dan sanksi administratif berupa denda atas atas kasus pelanggaran transaksi serta pelanggaran ketentuan tata kelola kepada 2 Manajer Investasi sebesar Rp400 juta.

Dengan demikian, sepanjang tahun 2024, OJK telah mengenakan sanksi
administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal kepada pihak yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar Rp65,96 miliar, 17 perintah tertulis, 2 pencabutan izin usaha manajer investasi, 1 percabutan izin orang perseorangan, dan 9 peringatan tertulis, serta mengenakan sanksi administratif berupa denda dengan nilai sebesar Rp54,06 miliar, kepada 659 pelaku jasa keuangan di pasar modal dan 101 peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan, serta mengenakan 2 sanksi administratif berupa peringatan tertulis atas selain keterlambatan. (*)

TEMPO.CO, Jakarta -Dua perusahaan milik negara bidang konstruksi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan anak usahanya PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi (WIKON) digugat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Para penggugat itu ialah usaha kontraktor yang bermarkas di Pekanbaru PT Wiradjaja Prima Kencana dengan nomor perkara 329/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan perusahaan tenaga surya di Jakarta Selatan PT Infinite Berkah Energi (IBE) dengan nomor perkara 318/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

PT WIKA belum memberi tanggapan atas gugatan PT Wiradjaja Prima Kencana pada Jumat, 1 November 2024 itu. Namun, WIKA membenarkan kalau anak usahanya digugat PT Infinite Berkah Energi pada 25 Oktober 2024. “WIKON memiliki sisa pembayaran kepada PT Infinite Berkah Energy atas tagihan suplai energi untuk proyek yang dikerjakan,” kata Sekretaris Perusahaan Mahendra Vijaya dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Sabtu, 2 November 2024.

Meski demikian, Mahendra mengatakan WIKA belum menerima nilai gugatan dari perkara itu. Dia menyebut WIKA menghormati proses hukum ini. “WIKON tetap membuka jalur komunikasi kepada IBE sebagai salah satu upaya dalam penyelesaian kewajiban,” kata dia.

Sidang dari perkara PT WIKA dan PT Wiradjaja Prima Kencana akan digelar perdana pada Senin, 11 November 2024. Sementara, perkara WIKON dan IBE akan disidang perdana pada Senin, 4 November 2024.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berupaya meningkatkan efisiensi dan profitabilitas di tengah berbagai tantangan sektor infrastruktur mulai membuahkan hasil. Dalam laporan keuangan kuartal III-2024 atau hingga 30 September 2024, WIKA membukukan pendapatan sebesar Rp 12,55 triliun, dengan kapasitas tingkat produksi (burn rate) sebesar 34,3 persen dari kontrak berjalan Perseroan.

“Manajemen percaya dengan meningkatkan tata kelola, perkuatan manajemen risiko, keunggulan eksekusi proyek, fokus terhadap likuiditas serta pengelolaan struktur modal kerja yang baik, Perseroan akan mampu menjaga nilai kompetitifnya di masa mendatang”, ujar Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW), seperti dikutip Antara pada Jumat, 1 November 2024.

Kontribusi utama pendapatan WIKA itu berasal dari segmen infrastruktur dan gedung, industri, EPC dan realti properti. WIKA juga membukukan laba kotor sebesar Rp1,06 triliun, dengan Gross Profit Margin (GPM) sebesar 8,4 persen, meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,1 persen.

“Hal ini menunjukkan kemampuan eksekusi proyek WIKA yang semakin excellence, terutama pada lini bisnis utama yang menjadi core operasi Perseroan, seperti infrastruktur dan gedung serta EPCC yang naik rata-rata 0,6 persen dari tahun sebelumnya,” kata Agung.

Selain membukukan peningkatan margin laba kotor, WIKA juga mencatatkan peningkatan laba usaha sebesar Rp 839,75 miliar atau meningkat 55,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian Operating Profit Margin (OPM) Perseroan berhasil meningkat dengan peningkatan yang sama secara year on year.

Sejalan dengan langkah Perseroan untuk terus mempercepat upaya penyehatan keuangan, dari sisi neraca WIKA memperbaiki kolektibilitas piutang hingga 30,4 persen menjadi sebesar Rp6,61 triliun dari Rp 9,50 triliun per September 2023. “Selain itu WIKA juga terus berupaya maksimal untuk melakukan pembayaran kepada mitra kerja, sehingga utang usaha Perseroan tercatat menurun hingga 50,7 persen di periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Agung.

Sementara itu, arus kas atas aktivitas operasi Perseroan juga menunjukkan perbaikan hingga 86,9 persen dari minus Rp1,67 triliun menjadi minus Rp218,94 miliar di kuartal III-2024. “Perbaikan ini merupakan hasil dari upaya transformasi Perseroan yang fokus dalam peningkatan likuiditas sebagai upaya penyehatan keuangan,” kata dia.

Kondisi likuiditas yang semakin baik ini tercermin dari current ratio Perseroan yang telah meningkat menjadi 191,8 persen dengan rasio solvabilitas seperti rasio utang berbunga terhadap ekuitas (gearing ratio) dan Debt to Equity Ratio (DER) yang juga kini telah menurun menjadi 2,18 kali dan 3,12 kali dari posisi sebelumnya 3,10 kali dan 5,07 kali.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan kebijakan Ocean Big Data milik Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, hanya untuk mencari sumber daya laut. Meskipun begitu, Trenggono dalam pemaparannya tentang kebijakannya itu mengklaim hal tersebut adalah upaya mengawasi perairan laut Indonesia.

"Tapi apakah itu tujuannya untuk melakukan monitoring pengawasan terhadap perizinan semua aktivitas pesisir dan kelautan? Saya kira ini untuk melihat sumber daya apa yang bisa diekstraksi selain dari pasir laut," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Menurut dia, kebijakan Ocean Big Data akan berhubungan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditargetkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Bhima mengatakan, setelah data lokasi perairan yang ada di laut terpenuhi, maka wilayah itu akan dieksploitasi sumber dayanya. "Nah jadi saya enggak lihat itu ada kebutuhan nano-satellite dan sebagainya itu untuk melakukan monitoring secara efektif," ucap dia.

Bhima mengatakan, dalam mewujudkan kebijakan Ocean Big Data pasti menggunakan anggaran yang cukup besar. Menurutnya, langkah yang diambil KKP tentang kebijakan itu akan tertuju pada peningkatan eksploitasi sumber daya laut. "Tapi dengan anggaran yang tentunya besar untuk melakukan big data ocean accounting dan lain-lain, ini lebih kearah untuk melakukan peningkatan ekstraksi sehingga PNBP dari sektor kelautannya bisa lebih besar," tutur Bhima.

Dia menyatakan, dalam studi yang dilakukan Celios, belum menemukan perkiraan anggaran yang bakal dikeluarkan KKP untuk kebijakan Ocean Big Data lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 untuk kementerian itu belum dikeluarkan Kementerian Keuangan.

Bhima berharap, KKP tidak salah mengambil kebijakan untuk kelautan Indonesia. Menurutnya, kebijakan Ocean Big Data seharusnya dapat digunakan pemerintah untuk pengelolaan sumber daya mentah yang ada di laut. "Apakah ekstraksinya adalah pemanfaatan dari sisi sumber daya yang belum diolah? Tapi saya pikir kalau hanya berhenti pada big data dan ocean accounting, ini hanya jatuhnya pada ekstraksi sumber daya mentah saja," ujarnya.

Menurut Bhima, apabila kebijakan Ocean Big Data telah berjalan, KKP tidak hanya berhenti pada big datanya saja. Dia mengatakan, hal tersebut agar hasil sumber daya laut bisa mendorong devisa ekspor di bidang produksi perikanan tangkap. "Tapi pengolahan pasca, hasil ikan tangkapan, hasil rumput laut, diolah bagaimana bisa mendorong devisa ekspor. Sebenarnya minus kita ada di sananya, bukan hanya sekedar oh titik ini ada potensi A, B, C, D dan lain-lain," ucap Bhima.

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Perdagangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat ada 22 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) bersiap menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). Semua CPFAK ini telah memenuhi Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Berdasarkan Pasal 42 ayat 2, CPFAK yang telah memperoleh tanda daftar dari Bappebti harus mematuhi peraturan yang mewajibkan mereka menjadi anggota bursa berjangka aset kripto dan lembaga kliring aset kripto paling lambat tujuh hari kerja sejak Perba ini ditetapkan atau 25 Oktober 2024. “Sampai dengan batas waktu tersebut, 22 CPFAK telah mematuhi peraturan tersebut dengan berhasil lolos menjadi anggota bursa berjangka aset kripto dan lembaga kliring aset kripto dengan memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK),” kata Kepala Bappebti, Kasan, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu, 2 November 2024.

Dengan pemenuhan persyaratan tersebut, 22 CPFAK ini siap melanjutkan proses menjadi PFAK menyusul enam perusahaan sebelumnya. Dua puluh dua CPFAK yang tengah berproses tersebut adalah PT Kripto Maksima Koin (KMK), PT Coinbit Digital Indonesia (Stockbit Crypto), PT Mitra Kripto Sukses (MAKS), PT CTXG Indonesia Berkarya (Mobee), PT Pedagang Aset Kripto (Coinvest), PT Gerbang Aset Digital (Fasset), PT Samuel Kripto Indonesia (Vonix), PT Aset Instrumen Digital (ASTAL), PT Kripto Inovasi Nusantara (COINX), PT Aset Kripto Internasional (NVX), PT Rekeningku Dotcom Indonesia (REKU), dan PT Gudang Kripto Indonesia (Gudang Kripto).

Selain itu, terdapat pula PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX), PT Indonesia Digital Exchange (DEX), PT Bursa Kripto Indonesia (Bursa Kripto), PT Cipta Koin Digital (Naga Exchange), PT Tumbuh Bersama Nano (NANOVEST), PT Multikripto Exchange Indonesia (Koin Sayang), PT Cyrameta Exchange Indonesia (CYRA), PT Upbit Exchange Indonesia (Upbit), PT Luno Indonesia LTD (LUNO), dan PT Utama Aset Digital Indonesia (Bittime).

Kasan mengatakan Bappebti mengapresiasi para CPFAK yang telah berupaya memenuhi aturan yang telah ditetapkan dalam ekosistem aset kripto di Indonesia. Dia menyebut proses ini akan terus berjalan sampai para calon ini resmi menjadi PFAK. “Walaupun persyaratan yang ditetapkan tidak mudah, terbukti para CPFAK mampu memenuhinya dengan baik sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Proses masih akan terus berjalan,” kata Kasan.

Pada Pasal 42 ayat 1 Perba Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di bursa berjangka, para CPFAK yang telah memiliki SPAB dan SPAK diwajibkan mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK kepada Bappebti paling lambat satu bulan setelah tanggal keanggotaan pada bursa berjangka aset kripto dan lembaga kliring berjangka aset kripto.

“Prinsip yang tidak kalah penting dalam semua proses ini adalah memastikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pelanggan dan tetap memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri aset kripto di Indonesia,” kata Kasan.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK, Tirta Karma Senjaya, mengatakan proses ini harus dilalui setelah perusahaan memperoleh SPAB dan SPAK. Para CPFAK ini akan melewati proses di Bappebti yang meliputi uji kelayakan dan kepatutan pimpinan, pengurus, dan pemegang saham perusahaan.

“Serta pemeriksaan sarana fisik untuk memastikan perusahaan memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Hal ini akan memastikan aktivitas perdagangan aset kripto dapat berjalan aman sehingga dapat meningkatkan kepercayaan,” kata Tirta.

Saat ini, 30 perusahaan telah bergabung sebagai anggota CFX. Dari 30 perusahaan tersebut, enam di antaranya telah berizin resmi sebagai PFAK, yaitu PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib), PT Tiga Inti Utama (TRIV), dan PT Sentra Bitwewe Indonesia (Bitwewe). Adapun sisanya, 22 perusahaan merupakan CPFAK dan 2 non-CPFAK yang saat ini semua sedang berproses menjadi PFAK.

“Kami menjalankan amanat yang diberikan oleh Bappebti untuk mengawasi dan mendukung perusahaan kripto dapat memenuhi regulasi yang berlaku khususnya langkah awal mendapatkan SPAB, yang dilanjutkan proses di Bappebti untuk mendapatkan status sebagai PFAK,” kata Direktur Utama Central Finansial X (CFX), Subani.

Sampai akhir Oktober 2024, sudah ada 30 perusahaan kripto yang mendapatkan SPAB dengan enam di antaranya sudah mendapatkan lisensi penuh sebagai PFAK.

TEMPO.CO, Solo -Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah lokasi proyek pembangunan yang mendapatkan kucuran dana hibah dari Uni Emirat Arab (UEA) dalam kunjungan kerjanya di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 2 November 2024. Beberapa lokasi yang dikunjungi yakni proyek renovasi Kolam Renang Tirtomoyo Manahan, pembangunan gelora olahraga atau GOR indoor Manahan, dan Rumah Sakit (RS) Kardiologi.

Dalam tinjauan ke sejumlah lokasi itu, Gibran tidak memberikan pernyataan seputar kunjungan kerjanya kepada wartawan yang meliput kegiatan. Pihaknya juga tak menyediakan waktu untuk wawancara dengan media. Penjelasan tentang proyek Kolam Renang Tirtomoyo Manahan dan GOR Indoor Manahan disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Rini Kusumandari.

Rini mengatakan untuk proyek renovasi Kolam Renang Tirtomoyo Manahan ditargetkan selesai pada 24 November 2024. Namun sesuai arahan Gibran hari ini saat meninjau lokasi, Rini mengungkapkan Gibran menginginkan jika pembangunan itu belum maksimal maka jangan dibuka untuk umum terlebih dulu. "Target selesai 24 November. Tapi arahan Mas Wapres tadi itu untuk jangan dibuka dulu sebelum semua selesai," ungkap Rini ketika ditemui wartawan usai kunjungan Gibran.

Rini mengatakan proses pembangunan kolam renang saat ini mencapai 70 persen untuk penggantian keramik dan pembangunan pompa air. Adapun untuk tribun dan kolam loncat indah, belum tersentuh pembangunan sehingga memerlukan anggaran tambahan. "Masih perlu (tambahan anggaran) untuk tribun, semuanya sama loncat indah. Loncat indah termasuk kolam dan menara belum kita hitung total berapa, nanti kami menunggu anggaran yang masuk dulu," katanya.

Ia menambahkan kolam renang Tirtomoyo Manahan nantinya memiliki delapan lintasan dengan standar nasional. Adapun untuk standar internasional harus ada 10 lintasan, serta kedalaman kolam 5 meter dan ketinggian tiang loncat 10 meter.

Adapun RS Kardiologi dibangun di kawasan Solo Technopark, Jebres. Pada Sabtu ini, Gibran juga meninjau trem otonomus atau trem baterai yang akan diuji coba jalan pada bulan November 2024 ini, serta proyek pembangunan rel kereta api layang atau elevated rail simpang Joglo Solo.

Proyek renovasi Kolam Renang Tirtomoyo Manahan dilaksanakan dengan menggunakan dana hibah Uni Emirat Arab (UEA) 2024 senilai Rp 2,4 miliar. Adapun untuk pembangunan GOR indoor Manahan, tahun ini juga mendapat kucuran dana hibah UEA tersebut senilai Rp 47,3 miliar.

TEMPO.CO, Solo -Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah lokasi proyek pembangunan yang mendapatkan kucuran dana hibah dari Uni Emirat Arab (UEA) dalam kunjungan kerjanya di Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 2 November 2024. Beberapa lokasi yang dikunjungi yakni proyek renovasi Kolam Renang Tirtomoyo Manahan, pembangunan gelora olahraga atau GOR indoor Manahan, dan Rumah Sakit (RS) Kardiologi.

Dalam tinjauan ke sejumlah lokasi itu, Gibran tidak memberikan pernyataan seputar kunjungan kerjanya kepada wartawan yang meliput kegiatan. Pihaknya juga tak menyediakan waktu untuk wawancara dengan media. Penjelasan tentang proyek Kolam Renang Tirtomoyo Manahan dan GOR Indoor Manahan disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Rini Kusumandari.

Rini mengatakan untuk proyek renovasi Kolam Renang Tirtomoyo Manahan ditargetkan selesai pada 24 November 2024. Namun sesuai arahan Gibran hari ini saat meninjau lokasi, Rini mengungkapkan Gibran menginginkan jika pembangunan itu belum maksimal maka jangan dibuka untuk umum terlebih dulu. "Target selesai 24 November. Tapi arahan Mas Wapres tadi itu untuk jangan dibuka dulu sebelum semua selesai," ungkap Rini ketika ditemui wartawan usai kunjungan Gibran.

Rini mengatakan proses pembangunan kolam renang saat ini mencapai 70 persen untuk penggantian keramik dan pembangunan pompa air. Adapun untuk tribun dan kolam loncat indah, belum tersentuh pembangunan sehingga memerlukan anggaran tambahan. "Masih perlu (tambahan anggaran) untuk tribun, semuanya sama loncat indah. Loncat indah termasuk kolam dan menara belum kita hitung total berapa, nanti kami menunggu anggaran yang masuk dulu," katanya.

Ia menambahkan kolam renang Tirtomoyo Manahan nantinya memiliki delapan lintasan dengan standar nasional. Adapun untuk standar internasional harus ada 10 lintasan, serta kedalaman kolam 5 meter dan ketinggian tiang loncat 10 meter.

Adapun RS Kardiologi dibangun di kawasan Solo Technopark, Jebres. Pada Sabtu ini, Gibran juga meninjau trem otonomus atau trem baterai yang akan diuji coba jalan pada bulan November 2024 ini, serta proyek pembangunan rel kereta api layang atau elevated rail simpang Joglo Solo.

Proyek renovasi Kolam Renang Tirtomoyo Manahan dilaksanakan dengan menggunakan dana hibah Uni Emirat Arab (UEA) 2024 senilai Rp 2,4 miliar. Adapun untuk pembangunan GOR indoor Manahan, tahun ini juga mendapat kucuran dana hibah UEA tersebut senilai Rp 47,3 miliar.