TEMPO.CO, Jakarta -Center of Economic and Law Studies (Celios) memaparkan hasil studinya tentang kerugian ekonomi akibat pencurian pasir laut yang terjadi di perairan Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu lalu, 9 Oktober 2024. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan Indonesia mengalami kerugian pada produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 925,2 miliar akibat pencurian itu.

"Tapi justru ini sebenarnya banyak merugikan secara ekonomi. Jadi sampai Rp 925,2 miliar output ekonomi yang hilang karena pencurian pasir dari Singapura," ujar Bhima dalam konferensi pers kebijakan ekstraksi dan ekspor pasir laut Indonesia di Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Jakarta, pada Jumat, 1 November 2024.

Sementara itu, dia mengatakan, pembukaan keran ekspor pasir laut yang dilakukan pemerintah justru menguntungkan Singapura. Bhima berujar, meskipun kebijakan itu diatur secara legal, proses ilegal dalam hal penambangan pasir laut turut memberikan keuntungan bagi negara tersebut. "Jadi ketika ada klausul ekspor pasir ini sudah langsung jelas, salah satu negara yang akan diuntungkan adalah Singapura," ucap dia.

Bhima mengatakan, sejak adanya kasus pencurian pasir laut, seharusnya pemerintah bisa mempertimbangkan regulasi tambang pasir laut. Menurut dia, penetapan regulasi secara legal untuk kebijakan itu juga memiliki kerugian yang sama bagi negara.

"Terutama di perbatasan Singapura, dan ini terlihat jelas bahwa ini (ekspor pasir laut) sangat-sangat merugikan. Jadi klaim-klaim yang ilegal ini rugi juga. Jadi dua-duanya ini sebenarnya harus diselesaikan," tutur Bhima.

Dia mengatakan, penetapan regulasi tentang ekspor pasir laut bukan untuk menambah keuntungan bagi negara. Meskipun, kata Bhima, pemerintah mengklaim hal tersebut sebagai upaya menaikkan devisa ekspor. "Apalagi kalau dilegalkan, itu bukan kemudian penerimaan negaranya jadi lebih besar, enggak, dan ini sebenarnya bukan cara-cara Indonesia menaikkan devisa ekspor," ucap dia.

Menurutnya, jika peraturan yang kini disebut dengan pembersihan sedimentasi di laut tetap ada, maka ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk menaikan angka pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen, sulit terwujud. Termasuk, kata Bhima, jika berbagai cara untuk mewujudkan ekonomi biru menggunakan mekanisme yang salah. "Kalau ternyata masih terjadi ekspor pasir ilegal, sedangkan nanti akan dilegalkan untuk ekspor pasir ini," kata Bhima.

Jika rencana program 3 juta rumah ini benar-benar akan diwujudkan, di manakah lokasi untuk proyek ini akan dibangun?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menggandeng lima konglomerat Indonesia dalam menjalankan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai program mengefisiensi anggaran, yang ada hanya sebesar Rp 5,07 triliun.

Kelima konglomerat yang dimaksud, diantaranya Sugianto Kusuma atau Aguan dari Agung Sedayu Group, Prajogo Pangestu bos Barito Pacific, Boy Thohir dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk, dan Franky Widjaja dari Grup Sinar Mas.

“Saya sudah undang empat partner saya, kebetulan kami membangun Hotel Nusantara di IKN (Ibu Kota Nusantara), ada dari Agung Sedayu Group, Pak Aguan, ada Prajogo dari Barito Pacific, Pak Boy Thohir dari Adaro Energy, ada Pak Franky dari Sinar Mas,” kata Maruarar saat ditemui sebelum rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Maruarar juga menuturkan terdapat satu perusahaan yang juga ikut menyusul dan mengaku siap untuk membantu melaksanakan program 3 juta rumah, yaitu PT Harum Energy Tbk dengan Lawrence Barki sebagai Komisaris Utama.

“Saya mendapatkan telepon dari Pak Lawrence Barki dari Grup Harum Energy. Dia mengatakan juga siap membantu,” ucap Maruarar usai raker bersama Komisi V DPR RI.

Proyek 3 juta rumah ini merupakan bentuk efisiensi karena anggaran yang ada hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Meskipung dengan anggaran yang terbatas, Maruarar menyatakan bahwa ia tetap bertekad merealisasikan program tersebut. Dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta, Maruarar optimistis dapat melakukan groundbreaking program 3 juta rumah pada 10 November 2024.

Profil 5 Konglomerat Proyek 3 Juta Rumah

1. Sugianto Kusuma (Aguan)

Aguan lahir pada 9 Januari 1951, di Palembang, Sumatra Selatan. Agung Sedayu Group yang didirikan Aguan merupakan induk usaha yang membawahi berbagai segmen bisnis, seperti pembangunan gedung bertingkat tinggi, pengembangan kota, mal, hotel dan resort, serta proyek komersial lainnya.

Proyek-proyek terkenal yang pernah ditangani Agung Sedayu Group, di antaranya Grand Galaxy City, Kelapa Gading Square, Green Lake City, dan Ancol Mansion. Menurut Globe Asia, total harta kekayaan Aguan mencapai 970 juta US Dolar atau sekitar Rp 14 triliun pada 2018.

Sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 13 April 2016, Aguan pernah terlibat kasus reklamasi yang menyeret Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Mohamad Sanusi yang disebut menerima uang dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Sejak 1 April 2016, Aguan dilarang bepergian ke luar negeri. Namun, KPK memutuskan untuk tidak memperpanjang status cekalnya dalam rapat yang digelar pimpinan lembaga antirasuah tersebut pada Kamis, 29 September 2016.

Diketahui, Aguan menjadi pimpinan Konsorsium Nusantara, sebuah wadah kumpulan investor dalam negeri yang membantu pembangunan IKN. Beberapa proyek yang rencananya bakal dibangun Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) IKN tersebut mencakup hotel, taman kota, kafe, hingga pusat olahraga.

2. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu lahir di Bengkayang, Kalimantan Barat, pada 13 Mei 1944. Ia adalah anak seorang pedagang karet yang memulai kariernya sebagai sopir angkutan kota. Ia pernah merantau ke Jakarta, tetapi setelah mengalami kegagalan, ia memilih untuk kembali ke kampung halamannya.

Pada tahun 1969, ia mulai bekerja di PT Djajanti Group di bawah pimpinan konglomerat Tionghoa, Phang Djoen Phen. Dengan pengalaman yang diperoleh, ia kemudian mendirikan perusahaannya sendiri yang menjadi dasar berdirinya Barito Pacific pada akhir tahun 1980-an.

Pada tahun 1993, perusahaan kayu miliknya, Barito Pacific Timber, resmi didirikan. Seiring waktu, ia mengurangi keterlibatannya dalam bisnis kayu dan mengubah nama perusahaan menjadi Barito Pacific pada tahun 2007.

Pada tahun yang sama, Barito Pacific mengakuisisi 70 persen saham perusahaan petrokimia Chandra Asri. Kemudian, pada 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tri Polyta Indonesia, sehingga menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia.

Prajogo juga memperluas bisnisnya ke industri pertambangan batu bara melalui Petrindo Jaya Kreasi, yang telah terdaftar di bursa saham sejak Maret 2023. Menurut Forbes, kekayaan Prajogo mencapai USD 51 miliar atau sekitar Rp 800 triliun (dengan kurs Rp 15.698) per Rabu, 30 Oktober 2024.

3. Boy Thohir

Pemilik asli nama Garibaldi Thohir ini merupakan anak dari salah satu pemilik grup Astra International, Teddy Thohir. Kariernya diawali dari Astra setelah memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Northrop University, Amerika Serikat.

Lebih lanjut, pria kelahiran Jakarta pada 1965 itu mencoba peruntungan karir dengan mendirikan perusahaan properti berupa apartemen di kawasan Casablanca. Namun, akhirnya dia menjual perusahaan tersebut kepada ayahnya.

Pada 1992, Boy Thohir bergabung dengan PT Allied Indo Coal, sebuah perusahaan pertambangan yang berlokasi di Sawah Lunto, Sumatra Barat. Beberapa tahun kemudian, pada 1997, dia mengakuisisi PT Wahana Ottomitra Multiartha atau PT WOM Finance, sebuah perusahaan multifinansial yang fokus pada pembiayaan, terutama untuk pembelian sepeda motor Honda.

Kemudian pada 2005, Boy Thohir, yang merupakan kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir, mengakuisisi PT Adaro Energy Tbk. dan berhasil menjabat sebagai Direktur Utama. Di tahun 2011, perusahaan tersebut diakui oleh Forbes sebagai The Asia’s Fab 50 Companies, dan pada saat yang sama, Boy Thohir meraih penghargaan Businessman of the Year dari Forbes Indonesia.

Menurut informasi dari PT Surya Esa Perkasa Tbk, Boy Thohir telah menduduki beberapa posisi penting, termasuk Presiden Direktur PT Surya Esa Perkasa Tbk (2009-2020), Presiden Direktur PT Panca Amara Utama (2012-2018), Presiden Komisaris PT Panca Amara Utama (2018-sekarang), dan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk (2014-sekarang).

Menurut Forbes, Boy Thohir dan keluarganya memiliki kekayaan sebesar 3,3 miliar Dolar AS, setara dengan sekitar Rp 51,8 triliun per 12 Juni 2023. Ia juga berada di peringkat ke-17 sebagai orang terkaya di Indonesia pada tahun 2023.

4. Franky Oesman Widjaja

Franky Oesman Widjaja adalah putra pendiri Sinar Mas Group, almarhum Eka Tjipta Widjaja. Ia saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada 15 Juli 2020.

Lulusan Bachelor of Commerce dari Universitas Aoyama Gakuin, Jepang, pada tahun 1979 ini juga memegang beberapa posisi lainnya, termasuk Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2015, Presiden Komisaris PT Dian Swastatika Sentosa Tbk sejak 2011, Komisaris Utama PT Plaza Indonesia Realty Tbk sejak 2001, Komisaris Utama PT Purimas Sasmita sejak 2002, serta Chairman (sejak 2000) dan CEO (sejak 1996) di Golden Agri-Resources Ltd (GAR).

Di luar dunia usaha, Franky Widjaja juga berperan sebagai Co-Chairman Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PisAgro), Anggota Grow Asia Business Council, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Ia juga tercatat sebagai Anggota Dewan Pengarah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Anggota Dewan Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), serta Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Selain itu, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Prasetiya Mulya.

5. Lawrence Barki

Lawrence Barki adalah putra tertua dari Kiki Barki, pendiri perusahaan batu bara PT Harum Energy Tbk. Saat ini, ia menjabat sebagai Presiden Komisaris sesuai dengan keputusan RUPST yang diadakan pada 25 Agustus 2020.

Ia meraih gelar sarjana dari School of Management, Boston University, di Amerika Serikat. Sejak 1995, Lawrence bergabung dengan Harum Energy dan saat ini masih aktif sebagai komisaris dan direktur di beberapa anak perusahaan.

Harum Energy sendiri memiliki berbagai anak usaha yang bergerak di sektor pertambangan batu bara dan nikel, pengolahan serta pemurnian nikel (smelter), hingga layanan logistik yang meliputi penggunaan tugboat dan kapal tongkang.

Anak-anak perusahaan Harum Energy meliputi PT Layar Lintas Jaya, PT Mahakam Sumber Jaya, PT Santan Batubara, PT Bumi Karunia Pertiwi, PT Karya Usaha Pertiwi, PT Position, PT Infei Metal Industry, PT Westrong Metal Industry, dan PT Blue Sparking. Selain itu, ada juga entitas terkait seperti PT Sunny Metal Industry dan Nickel Industries Limited.

Dalam laporan Forbes pada Rabu, 30 Oktober 2024, terungkap bahwa Kiki Barki dan keluarganya memiliki total kekayaan sebesar 1,3 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 20,3 triliun. Kiki Barki, yang merupakan ayah dari Lawrence Barki, berada di peringkat ke-33 sebagai miliarder terkaya di Indonesia untuk tahun 2023.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menggandeng lima konglomerat Indonesia dalam menjalankan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai program mengefisiensi anggaran, yang ada hanya sebesar Rp 5,07 triliun.

Kelima konglomerat yang dimaksud, diantaranya Sugianto Kusuma atau Aguan dari Agung Sedayu Group, Prajogo Pangestu bos Barito Pacific, Boy Thohir dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk, dan Franky Widjaja dari Grup Sinar Mas.

“Saya sudah undang empat partner saya, kebetulan kami membangun Hotel Nusantara di IKN (Ibu Kota Nusantara), ada dari Agung Sedayu Group, Pak Aguan, ada Prajogo dari Barito Pacific, Pak Boy Thohir dari Adaro Energy, ada Pak Franky dari Sinar Mas,” kata Maruarar saat ditemui sebelum rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Maruarar juga menuturkan terdapat satu perusahaan yang juga ikut menyusul dan mengaku siap untuk membantu melaksanakan program 3 juta rumah, yaitu PT Harum Energy Tbk dengan Lawrence Barki sebagai Komisaris Utama.

“Saya mendapatkan telepon dari Pak Lawrence Barki dari Grup Harum Energy. Dia mengatakan juga siap membantu,” ucap Maruarar usai raker bersama Komisi V DPR RI.

Proyek 3 juta rumah ini merupakan bentuk efisiensi karena anggaran yang ada hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Meskipung dengan anggaran yang terbatas, Maruarar menyatakan bahwa ia tetap bertekad merealisasikan program tersebut. Dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta, Maruarar optimistis dapat melakukan groundbreaking program 3 juta rumah pada 10 November 2024.

Profil 5 Konglomerat Proyek 3 Juta Rumah

1. Sugianto Kusuma (Aguan)

Aguan lahir pada 9 Januari 1951, di Palembang, Sumatra Selatan. Agung Sedayu Group yang didirikan Aguan merupakan induk usaha yang membawahi berbagai segmen bisnis, seperti pembangunan gedung bertingkat tinggi, pengembangan kota, mal, hotel dan resort, serta proyek komersial lainnya.

Proyek-proyek terkenal yang pernah ditangani Agung Sedayu Group, di antaranya Grand Galaxy City, Kelapa Gading Square, Green Lake City, dan Ancol Mansion. Menurut Globe Asia, total harta kekayaan Aguan mencapai 970 juta US Dolar atau sekitar Rp 14 triliun pada 2018.

Sempat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 13 April 2016, Aguan pernah terlibat kasus reklamasi yang menyeret Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Mohamad Sanusi yang disebut menerima uang dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Sejak 1 April 2016, Aguan dilarang bepergian ke luar negeri. Namun, KPK memutuskan untuk tidak memperpanjang status cekalnya dalam rapat yang digelar pimpinan lembaga antirasuah tersebut pada Kamis, 29 September 2016.

Diketahui, Aguan menjadi pimpinan Konsorsium Nusantara, sebuah wadah kumpulan investor dalam negeri yang membantu pembangunan IKN. Beberapa proyek yang rencananya bakal dibangun Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) IKN tersebut mencakup hotel, taman kota, kafe, hingga pusat olahraga.

2. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu lahir di Bengkayang, Kalimantan Barat, pada 13 Mei 1944. Ia adalah anak seorang pedagang karet yang memulai kariernya sebagai sopir angkutan kota. Ia pernah merantau ke Jakarta, tetapi setelah mengalami kegagalan, ia memilih untuk kembali ke kampung halamannya.

Pada tahun 1969, ia mulai bekerja di PT Djajanti Group di bawah pimpinan konglomerat Tionghoa, Phang Djoen Phen. Dengan pengalaman yang diperoleh, ia kemudian mendirikan perusahaannya sendiri yang menjadi dasar berdirinya Barito Pacific pada akhir tahun 1980-an.

Pada tahun 1993, perusahaan kayu miliknya, Barito Pacific Timber, resmi didirikan. Seiring waktu, ia mengurangi keterlibatannya dalam bisnis kayu dan mengubah nama perusahaan menjadi Barito Pacific pada tahun 2007.

Pada tahun yang sama, Barito Pacific mengakuisisi 70 persen saham perusahaan petrokimia Chandra Asri. Kemudian, pada 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tri Polyta Indonesia, sehingga menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia.

Prajogo juga memperluas bisnisnya ke industri pertambangan batu bara melalui Petrindo Jaya Kreasi, yang telah terdaftar di bursa saham sejak Maret 2023. Menurut Forbes, kekayaan Prajogo mencapai USD 51 miliar atau sekitar Rp 800 triliun (dengan kurs Rp 15.698) per Rabu, 30 Oktober 2024.

3. Boy Thohir

Pemilik asli nama Garibaldi Thohir ini merupakan anak dari salah satu pemilik grup Astra International, Teddy Thohir. Kariernya diawali dari Astra setelah memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Northrop University, Amerika Serikat.

Lebih lanjut, pria kelahiran Jakarta pada 1965 itu mencoba peruntungan karir dengan mendirikan perusahaan properti berupa apartemen di kawasan Casablanca. Namun, akhirnya dia menjual perusahaan tersebut kepada ayahnya.

Pada 1992, Boy Thohir bergabung dengan PT Allied Indo Coal, sebuah perusahaan pertambangan yang berlokasi di Sawah Lunto, Sumatra Barat. Beberapa tahun kemudian, pada 1997, dia mengakuisisi PT Wahana Ottomitra Multiartha atau PT WOM Finance, sebuah perusahaan multifinansial yang fokus pada pembiayaan, terutama untuk pembelian sepeda motor Honda.

Kemudian pada 2005, Boy Thohir, yang merupakan kakak dari Menteri BUMN Erick Thohir, mengakuisisi PT Adaro Energy Tbk. dan berhasil menjabat sebagai Direktur Utama. Di tahun 2011, perusahaan tersebut diakui oleh Forbes sebagai The Asia’s Fab 50 Companies, dan pada saat yang sama, Boy Thohir meraih penghargaan Businessman of the Year dari Forbes Indonesia.

Menurut informasi dari PT Surya Esa Perkasa Tbk, Boy Thohir telah menduduki beberapa posisi penting, termasuk Presiden Direktur PT Surya Esa Perkasa Tbk (2009-2020), Presiden Direktur PT Panca Amara Utama (2012-2018), Presiden Komisaris PT Panca Amara Utama (2018-sekarang), dan Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk (2014-sekarang).

Menurut Forbes, Boy Thohir dan keluarganya memiliki kekayaan sebesar 3,3 miliar Dolar AS, setara dengan sekitar Rp 51,8 triliun per 12 Juni 2023. Ia juga berada di peringkat ke-17 sebagai orang terkaya di Indonesia pada tahun 2023.

4. Franky Oesman Widjaja

Franky Oesman Widjaja adalah putra pendiri Sinar Mas Group, almarhum Eka Tjipta Widjaja. Ia saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada 15 Juli 2020.

Lulusan Bachelor of Commerce dari Universitas Aoyama Gakuin, Jepang, pada tahun 1979 ini juga memegang beberapa posisi lainnya, termasuk Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2015, Presiden Komisaris PT Dian Swastatika Sentosa Tbk sejak 2011, Komisaris Utama PT Plaza Indonesia Realty Tbk sejak 2001, Komisaris Utama PT Purimas Sasmita sejak 2002, serta Chairman (sejak 2000) dan CEO (sejak 1996) di Golden Agri-Resources Ltd (GAR).

Di luar dunia usaha, Franky Widjaja juga berperan sebagai Co-Chairman Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PisAgro), Anggota Grow Asia Business Council, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Ia juga tercatat sebagai Anggota Dewan Pengarah Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Anggota Dewan Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), serta Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Selain itu, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Prasetiya Mulya.

5. Lawrence Barki

Lawrence Barki adalah putra tertua dari Kiki Barki, pendiri perusahaan batu bara PT Harum Energy Tbk. Saat ini, ia menjabat sebagai Presiden Komisaris sesuai dengan keputusan RUPST yang diadakan pada 25 Agustus 2020.

Ia meraih gelar sarjana dari School of Management, Boston University, di Amerika Serikat. Sejak 1995, Lawrence bergabung dengan Harum Energy dan saat ini masih aktif sebagai komisaris dan direktur di beberapa anak perusahaan.

Harum Energy sendiri memiliki berbagai anak usaha yang bergerak di sektor pertambangan batu bara dan nikel, pengolahan serta pemurnian nikel (smelter), hingga layanan logistik yang meliputi penggunaan tugboat dan kapal tongkang.

Anak-anak perusahaan Harum Energy meliputi PT Layar Lintas Jaya, PT Mahakam Sumber Jaya, PT Santan Batubara, PT Bumi Karunia Pertiwi, PT Karya Usaha Pertiwi, PT Position, PT Infei Metal Industry, PT Westrong Metal Industry, dan PT Blue Sparking. Selain itu, ada juga entitas terkait seperti PT Sunny Metal Industry dan Nickel Industries Limited.

Dalam laporan Forbes pada Rabu, 30 Oktober 2024, terungkap bahwa Kiki Barki dan keluarganya memiliki total kekayaan sebesar 1,3 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 20,3 triliun. Kiki Barki, yang merupakan ayah dari Lawrence Barki, berada di peringkat ke-33 sebagai miliarder terkaya di Indonesia untuk tahun 2023.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pihaknya tengah memetakan sumur-sumur minyak yang saat ini sedang menganggur atau tidak aktif (sumur idle). Hal itu ESDM lakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan lifting minyak untuk mencukupi kebutuhan nasional. Selain itu juga untuk merealisasikan program swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, saat ini telah membentuk tim satuan tugas atau satgas khusus untuk memanfaatkan sumur-sumur idle. Ia akan menindak tegas perusahaan jika kedapatan tidak mengelola sumur minyaknya yang masuk dalam ketegori idle dengan optimal. "Kalau dia (perusahaan) mau untuk mengerjakan nggak papa, kalau tidak mau serhakan ke pemerintah," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat, 1 November 2024.

Bahlil mengatakan saat ini ada ribuan perusahaan yang menyerahkan pengelolaan sumur tersebut kepada pemerintah. Saat ini, Kementerian ESDM sedang mencari skema untuk mempercepat pemanfaatan sumur tersebut.

Bahlil enggan menggunakan skema lelang karena akan memakan waktu yang cukup panjang. Terlebih, regulasi terhadap skema ini juga berlapis yang membuat pihaknya tidak bisa bekerja dengan cepat. "Kalau lelang lama ngapain, bisa kita buat percepat, kita terlalu banyak aturan di republik ini. Gara-gara semakin banyak aturan, kita bekerja saja tidak bisa. Kapan lelangnya kapan menangnya," imbuhnya.

Mantan menteri investasi ini menyebut ada sekitar 4.500-5.000 sumur idle di seluruh Indonesia. Meskipun menurutnya satu sumur hanya mampu menghasilkan sekitar 10 hingga 15 barel, jika dikumpulkan tetap berkontribusi untuk meningkatkan lifting minyak. "Ada yang di bawah 10 (barel), tapi kalau dikumpulin kan banyak. Sekarang lifting kita turun terus," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto, Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 31 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil membahas langkah meningkatkan lifting minyak dengan Prabowo. “Cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja tapi sampai sekarang belum POD (plan of development), ini akan kita lakukan,” katanya.

Bahlil juga berujar, Indonesia punya 4500 idle well yang harus digarap atau direaktivasi. Ia meminta Aris melakukan percepatan-percepatan dengan mengatasi kendala di lapangan. “Ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa kemandirian energi,” katanya.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam tulisan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS dalam penyusunan data penerima subsidi energi. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran subsidi bisa sampai kepada penerima yang berhak.

"BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Bapak Presiden (Prabowo) untuk mengumpulkan semua data baik yang ada di Kemensos, Pertamina, maupun PLN," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat, 1 November 2024.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, anggaran untuk subsidi energi mencapai Rp 435 triliun, mencakup Liquified Petroleum Gas (LPG), listrik, dan BBM. Besarnya anggaran tersebut, menurut Bahlil banyak subsidi yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan hal itu, Prabowo menunjuknya sebagai ketua tim khusus untuk menangani masalah ini. "Nah kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa, kami mulai rapat untuk menggodok ini," tutur Bahlil.

Bahlil juga mengatakan akan ada dua kemungkinan terkait skema BBM subsidi tepat sasaran ini. Salah satu skema yang mereka rencanakan adalah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan skema lainnya, saat ini masih dikaji tim bentukan Prabowo Subianto itu. Bahlil mengatakan, kajian berlangsung dalam kurun waktu dua minggu. "Kalau untuk LPG karena itu terkait UMKM, kemudian masyarakat, ibu-ibu rumah tangga dan saya pikir itu bertahap aja, tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto, Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 31 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik yang dibahas adalah mengenai subsidi tepat sasaran. Upaya dalam merealisasikan topik tersebut, Prabowo menunjuk Bahlil sebagai ketua tim pengkajian untuk optimalisasi subsidi energi.

Bahlil juga akan memastikan bahwa tim yang ditunjuk segera menyelesaikan tugas ini dan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. "Keputusan akan disampaikan setelah tim ini selesai bekerja, dan kami akan melapor kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS dalam penyusunan data penerima subsidi energi. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran subsidi bisa sampai kepada penerima yang berhak.

"BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Bapak Presiden (Prabowo) untuk mengumpulkan semua data baik yang ada di Kemensos, Pertamina, maupun PLN," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat, 1 November 2024.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, anggaran untuk subsidi energi mencapai Rp 435 triliun, mencakup Liquified Petroleum Gas (LPG), listrik, dan BBM. Besarnya anggaran tersebut, menurut Bahlil banyak subsidi yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan hal itu, Prabowo menunjuknya sebagai ketua tim khusus untuk menangani masalah ini. "Nah kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa, kami mulai rapat untuk menggodok ini," tutur Bahlil.

Bahlil juga mengatakan akan ada dua kemungkinan terkait skema BBM subsidi tepat sasaran ini. Salah satu skema yang mereka rencanakan adalah menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sedangkan skema lainnya, saat ini masih dikaji tim bentukan Prabowo Subianto itu. Bahlil mengatakan, kajian berlangsung dalam kurun waktu dua minggu. "Kalau untuk LPG karena itu terkait UMKM, kemudian masyarakat, ibu-ibu rumah tangga dan saya pikir itu bertahap aja, tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto, Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis siang, 31 Oktober 2024.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik yang dibahas adalah mengenai subsidi tepat sasaran. Upaya dalam merealisasikan topik tersebut, Prabowo menunjuk Bahlil sebagai ketua tim pengkajian untuk optimalisasi subsidi energi.

Bahlil juga akan memastikan bahwa tim yang ditunjuk segera menyelesaikan tugas ini dan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. "Keputusan akan disampaikan setelah tim ini selesai bekerja, dan kami akan melapor kepada Bapak Presiden," ujar Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan rencana penyehatan PT Indofarma (Persero) Tbk. yang saat ini mengalami persoalan finansial. Ia mengklaim sudah mencoba berdiskusi dengan beberapa perusahaan swasta untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk menopang produksi.

“Karena bahan baku ini penting. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa (perusahaan swasta), karena ini lagi proses tender. Jadi belum getok (ketok palu) istilahnya,” kata Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Jumat, 1 November 2024.

Erick Thohir mengatakan, Indofarma memang harus kembali ke langkah awal yakni menyehatkan kondisi finansial perusahaan. Setelah ketersediaan bahan baku terjamin dan produksi berjalan, Erick berharap Indofarma bisa mengekspor 50 persen dari hasil produksinya.

Selain itu, Erick Thohir menekankan pentingnya proses check and balance untuk memastikan kelangsungan usaha. Menurutnya, tidak mungkin pegawasan BUMN hanya dilakukan oleh Kementerian. Ia menginginkan agar pihak swasta maupun partner strategis dan partner keuangan bisa ikut membantu.

“Saya rasa (check and balance), itu yang menjadi metode yang sangat ampuh untuk BUMN hai ini dan ke depan,” ujarnya.

Mengenai kasus korupsi yang terjadi di BUMN, Erick Thohir menegaskan tidak akan pandang bulu. “Kami periksa dan kami ambil siapa pun yang melakukan fraud atau penipuan-penipuan,” kata dia.

Seperti diketahui, permasalahan BUMN farmasi tersebut tercium usai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah di manajemen Indofarma dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

Perusahaan milik negara yang berbisnis di bidang produksi obat dan alat kesehatan itu diketahui terjerat pinjaman online atau pinjol yang menimbulkan piutang macet sebesar Rp 124,9 miliar. BPK juga menemukan indikasi kerugian negara hingga total Rp 371,83 miliar dari kegiatan Indofarma selama 2020 hingga semester I 2023.

Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang disampaikan BPK ke DPR pada Kamis, 6 Juni 2024. BPK juga menemukan sejumlah temuan lain terkait aktivitas Indofarma yang menyebabkan kecurangan atau kerugian pada perusahaan farmasi tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM Nonsubsidi tidak akan melebihi batas yang telah ditetapkan pemerintah. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan wewenang dari badan usaha terkait.

Namun, ia menjelaskan penyesuaian tarif yang efektif pada 1 November 2024 sudah ditetapkan batasannya oleh pemerintah. "Kan pemerintah menetapkan batasan, kita menetapkan batasan, wilayah menaikkan menetapkannya berada di badan usaha, wilayah mereka. Yang tidak boleh itu melewati (batas)," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat, 1 November 2024.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mengevaluasi harga BBM nonsubsidi memasuki bulan November 2024. Kenaikan harga terjadi pada jenis BBM gasoline, yaitu Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil, yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara itu, harga Pertamax tetap tidak mengalami perubahan.

Penyesuaian harga ini merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang merupakan perubahan dari Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar untuk Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Didistribusikan Melalui SPBU.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengatakan harga BBM nonsubsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren rata-rata publikasi minyak, yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus. Selain itu, Pertamina juga akan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun, atau tetap. Bulan Oktober lalu, semua harga BBM nonsubsidi Pertamina turun. Pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax yang harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS RON 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," kata Heppy dalam keterangan resmi pada Jumat, 1 November 2024.

Adapun rincian dari penyesuaian harga ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Pertamax tetap di harga Rp 12.100 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green atau RON 95 disesuaikan menjadi Rp 13.150 per liter dari sebelumnya Rp 12.700, sedangkan Pertamax Turbo (RON 98) naik menjadi Rp 13.500 dari Rp 13.250 per liter. Dexlite berubah menjadi Rp 13.050 per liter dari Rp 12.700, dan Pertamina Dex menjadi Rp 13.440 dari sebelumnya Rp 13.150 per liter.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM Nonsubsidi tidak akan melebihi batas yang telah ditetapkan pemerintah. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan wewenang dari badan usaha terkait.

Namun, ia menjelaskan penyesuaian tarif yang efektif pada 1 November 2024 sudah ditetapkan batasannya oleh pemerintah. "Kan pemerintah menetapkan batasan, kita menetapkan batasan, wilayah menaikkan menetapkannya berada di badan usaha, wilayah mereka. Yang tidak boleh itu melewati (batas)," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat, 1 November 2024.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mengevaluasi harga BBM nonsubsidi memasuki bulan November 2024. Kenaikan harga terjadi pada jenis BBM gasoline, yaitu Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil, yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara itu, harga Pertamax tetap tidak mengalami perubahan.

Penyesuaian harga ini merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang merupakan perubahan dari Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar untuk Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Didistribusikan Melalui SPBU.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengatakan harga BBM nonsubsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren rata-rata publikasi minyak, yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus. Selain itu, Pertamina juga akan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun, atau tetap. Bulan Oktober lalu, semua harga BBM nonsubsidi Pertamina turun. Pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax yang harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS RON 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," kata Heppy dalam keterangan resmi pada Jumat, 1 November 2024.

Adapun rincian dari penyesuaian harga ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Pertamax tetap di harga Rp 12.100 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green atau RON 95 disesuaikan menjadi Rp 13.150 per liter dari sebelumnya Rp 12.700, sedangkan Pertamax Turbo (RON 98) naik menjadi Rp 13.500 dari Rp 13.250 per liter. Dexlite berubah menjadi Rp 13.050 per liter dari Rp 12.700, dan Pertamina Dex menjadi Rp 13.440 dari sebelumnya Rp 13.150 per liter.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM Nonsubsidi tidak akan melebihi batas yang telah ditetapkan pemerintah. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan wewenang dari badan usaha terkait.

Namun, ia menjelaskan penyesuaian tarif yang efektif pada 1 November 2024 sudah ditetapkan batasannya oleh pemerintah. "Kan pemerintah menetapkan batasan, kita menetapkan batasan, wilayah menaikkan menetapkannya berada di badan usaha, wilayah mereka. Yang tidak boleh itu melewati (batas)," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat, 1 November 2024.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mengevaluasi harga BBM nonsubsidi memasuki bulan November 2024. Kenaikan harga terjadi pada jenis BBM gasoline, yaitu Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil, yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sementara itu, harga Pertamax tetap tidak mengalami perubahan.

Penyesuaian harga ini merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 yang merupakan perubahan dari Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar untuk Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Didistribusikan Melalui SPBU.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengatakan harga BBM nonsubsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren rata-rata publikasi minyak, yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus. Selain itu, Pertamina juga akan mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun, atau tetap. Bulan Oktober lalu, semua harga BBM nonsubsidi Pertamina turun. Pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax yang harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS RON 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," kata Heppy dalam keterangan resmi pada Jumat, 1 November 2024.

Adapun rincian dari penyesuaian harga ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Pertamax tetap di harga Rp 12.100 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green atau RON 95 disesuaikan menjadi Rp 13.150 per liter dari sebelumnya Rp 12.700, sedangkan Pertamax Turbo (RON 98) naik menjadi Rp 13.500 dari Rp 13.250 per liter. Dexlite berubah menjadi Rp 13.050 per liter dari Rp 12.700, dan Pertamina Dex menjadi Rp 13.440 dari sebelumnya Rp 13.150 per liter.

TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah melarang ponsel iPhone 16 masuk Indonesia karena produsennya, Apple, belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang baru. Implikasinya, dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) Adi Indrayanto menerangkan, ponsel tersebut tidak bisa dijual secara sah atau legal di Indonesia.

"Kalau ada yang pakai iPhone 16 menggunakan operator seluler lokal itu berarti ilegal, bisa disita pihak berwenang," katanya kepada Tempo, Jumat 1 November 2024.

Adi menambahkan, peminat bisa membeli ponsel tersebut di luar negeri lalu mendaftarkan International Mobile Equipment Identity (IMEI) yang ada padanya di Indonesia. Namun jika pemerintah tidak mengizinkan, gawai itu menjadi tidak berfungsi. "Kecuali pengguna menggunakan operator seluler dari luar atau roaming, itu menjadi nggak bermasalah," ujar Adi.

Cara tunggal agar iPhone 16 bisa dipakai di Indonesia adalah Apple harus memenuhi syarat sertifikasi TKDN 40 persen. Menurut Adi, perusahaan yang berbasis di Cupertino, California, Amerika Serikat, itu sebelumnya punya sertifikat TKDN itu namun masa pakainya telah habis.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif sebelumnya mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menonaktifkan IMEI iPhone 16 yang dipasarkan di dalam negeri karena Apple belum berinvestasi lagi untuk sertifikasi TKDN. Dijelaskannya, terdapat tiga skema yang bisa dipilih produsen elektronik untuk memperoleh sertifikat TKDN.

Pertama, skema manufaktur, yakni perusahaan harus memproduksi barang di dalam negeri atau membangun pabrik. Cara yang kedua, perusahaan membuat aplikasi digital kemudian skor TKDN akan dihitung. Alternatif lain dengan inovasi atau riset yang dipiih Apple untuk membangun akademi di sejumlah daerah di Indonesia seperti Tangerang, Sidoarjo, Batam, dan Bali. "Nah, yang di Bali ini belum terealisasikan,” ujarnya Kamis, 31 Oktober 2024.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan ada persoalan investasi yang menjadi ganjalan masuknya telepon seluler iPhone 16 ke pasar Indonesia. Menurut dia, realisasi investasi dari Apple baru mencapai Rp 1,48 triliun dari komitmen Rp 1,71 triliun. Apabila komitmen investasi tersebut sudah direalisasikan sepenuhnya, Apple akan mendapat nilai TKDN sebesar 40 persen sehingga iPhone 16 dan produk-produk Apple yang menggunakan jaringan seluler bisa masuk ke pasar Indonesia.

Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam tulisan ini.