TEMPO.CO, Jakarta - PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk pertama kalinya menerapkan sistem Paylater sebagai opsi pembayaran bagi para penggunanya. Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta, Farchad H. Mahfud menerangkan, langkah kolaborasi dengan platform kredit digital Kredivo ini sebagai bentuk dukungan atas upaya transformasi digital saat melakukan transaksi, khususnya di dalam ekosistem MRT Jakarta.

“Mengingat pengguna MRT yang tech-savvy, kolaborasi dengan digital credit payment seperti Kredivo menjadi sangat strategis untuk memberikan fleksibilitas dan meningkatkan kenyamanan perjalanan bagi pengguna MRT,” kata Farchad, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 16 Oktober 2024.

Kerja sama tersebut sejauh ini menunjukkan potensi yang signifikan, mengingat kedua layanan tersebut memiliki segmen pengguna yang serupa, terutama di kalangan usia 20 hingga 40 tahun. Menurut keterangan resmi, penerapan sistem pembayaran Paylater untuk pembayaran moda transportasi MRT telah dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan.

Kehadiran Paylater sebagai opsi pembayaran MRT merupakan wujud komitmen Kredivo dan MRT Jakarta untuk terus mempermudah akses transportasi publik yang mengedepankan kenyamanan dan fleksibilitas penggunanya.

Berdasarkan data yang ada, pengguna MRT Jakarta terus terjadi pertumbuhan yang signifikan, dengan peningkatan penumpang sebesar 18,7 persen year on year (yoy) dan memiliki lebih dari 158.000 pengguna aktif bulanan di aplikasi MyMRTJ. Jumlahnya terus meningkat dengan capaian 120 ribu orang dalam satu hari per September 2024.

Di samping itu, dari 10 juta pengguna Kredivo di Indonesia, 15 sampai 20 persennya merupakan pengguna yang berada di Jakarta. Kredivo mencatat adanya peningkatan pengguna, khususnya di merchant offline, sebanyak 169 persen selama 2023 yang berkontribusi hampir 30 persen terhadap total transaksi Paylater.

Selain itu, dengan diadopsinya Paylater sebagai metode pembayaran MRT sekaligus mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sesuai roadmap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Pemasaran dan Strategi Kredivo, Lily Suriani dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 16 oktober 2024. “Kolaborasi strategis ini juga merupakan wujud komitmen kami sebagai pelaku sektor jasa keuangan dalam mendukung transportasi publik hemat energi dan pemenuhanSustainable Development Goals(SDGs) sesuai Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK,” kata Lily.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memiliki komitmen menjadi Home to The Best Talent. Oleh karena itu, BRI mengoptimalisasikan fungsi human capital sebagai strategic enabler.

“Berinvestasi pada karyawan sama dengan berinvestasi pada masa depan,” kata Direktur Human Capital BRI Agus Winardono yang baru saja menerima penghargaan sebagai Indonesia Distinguished Human Capital Leader Awards 2024. Penghargaan yang diberikan Economic Review bekerja sama dengan NBO dan Thomas International, Perbanas Institute di ajang IHCA-Indonesia Human Capital Award-X-2024.

Selama ini, lanjut dia, BRI senantiasa mempersiapkan talenta terbaik untuk menjadi profesional yang kompeten, tangguh, serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Di samping itu, peluang dan jenjang karier yang luas juga terbuka untuk seluruh Insan BRILiaN yang menunjukkan strong performance.

BRI, kata Agus, telah menyusun strategi pengelolaan human capital (HC) yang selaras dengan strategi korporasi. Insan BRILiaN di BRI terus semakin dikembangkan untuk menghasilkan talenta yang unggul dan menyediakan serta terus membangun lingkungan kerja yang nyaman sekaligus produktif.

BRI juga telah melakukan Deklarasi Respectful Workplace Policy (RWP) sebagai bentuk dukungan human capital terhadap ESG (Environmental, Social & Governance). RWP merupakan pedoman yang mengatur tentang lingkungan kerja aman serta mengedepankan sikap saling menghargai bebas diskriminasi, pengucilan hingga pembatasan. Di samping itu BRI terus memperbaiki dan menyempurnakan berbagai aplikasi human capital untuk mendukung employee experience serta semakin mengoptimalkan people analytics untuk mendukung kajian pengambilan keputusan.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menggelar acara pembekalan bagi calon menteri di Pondok Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 16 Oktober 2024. Pelatihan calon menteri Prabowo tersebut rencananya akan dilaksanakan hingga besok.

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengonfirmasi kegiatan pembekalan itu. Iya (benar),“ kata Dahnil melalui pesan singkat kepadaTempo,Rabu, 16 Oktober 2024. Lantas, apa saja yang bakal disampaikan Prabowo?

Daftar Materi Pembekalan Calon Menteri Prabowo

Berikut susunan acara dan rincian tema pembekalan calon menteri Prabowo di Hambalang:

Rabu, 16 Oktober 2024

-Pukul 08.00 WIB - sambutan Prabowo.

-Pukul 09.15 WIB - pengenalan.

-Pukul 10.30 WIB - materi geopolitik.

-Pukul 13.30 WIB - kesuksesan sebuah negara.

-Pukul 16.00 WIB -gross domestic bruto(GDP) atau produk domestik bruto (PDB).

Kamis, 17 Oktober 2024

-Pukul 09.00 WIB -artificial intelligence(AI) atau kecerdasan buatan.

-Pukul 11.00 WIB - komunikasi.

-Pukul 12.00 WIB - lapangan kerja di masa depan.

-Pukul 14.00 WIB - antikorupsi.

-Pukul 16.00 WIB - kesimpulan.

Berdasarkan pantauanTempodi Hambalang, calon menteri Prabowo mulai tiba sejak pukul 06.15 WIB. Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra datang pertama, lalu disusul dengan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid.

Yusril enggan memberikan keterangan kepada awak pers dan langsung masuk ke kompleks Padepokan Garuda Yaksa. Sementara Nusron yang mengenakan kemeja putih sempat memutar balik kendaraannya, sebelum masuk lagi. Selanjutnya, ada Gibran yang tiba sekitar pukul 07.30 WIB.

Beberapa kendaraan juga tampak keluar masuk tanpa membuka kaca jendela ketika disapa awak media, termasuk milik Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni, serta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Kemudian, kaca jendela kendaraan milik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, serta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga tidak terbuka ketika disapa wartawan.

Advokat Natalius Pigai, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Meutya Viada Hafid, dan Menteri ATR/Kepala BPN sekaligus Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga sudah terlihat tiba. Mayoritas dari mereka tidak turun dari kendaraan untuk memberikan pernyataan.

Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Letkol Inf G Borlak di Hambalang mengungkapkan bahwa sebanyak 59 orang dijadwalkan hadir, termasuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah tokoh-tokoh yang diundang mencakup calon menteri dan calon wakil menteri.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menuturkan bahwa pembekalan di Hambalang hanya untuk calon menteri Prabowo. Namun, dia mengaku tidak tahun kapan agenda pembekalan khusus untuk calon wakil menteri.

“Saya belum dapat arahan,” ucap Bima melalui aplikasi perpesanan kepadaTempo,Rabu, 16 Oktober 2024. Bima sendiri menjadi salah satu kandidat kuat calon wakil menteri dalam negeri (wamendagri).

Daniel A Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia dompet digital (e-wallet) karena dinilai memfasilitasi pemain judi online.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi Arie, Jumat lalu, 11 Oktober 2024.

Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Kominfo, lima perusahaan dompet digital masing-masing PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay) memfasilitasi judi online dengan nilai transaksi triliunan rupiah.

“E-wallet Espay nilai transaksinya paling tinggi, hampir Rp5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online, “ ucap Budi Arie.

Berdasarkan Data PPATK, lima perusahaan penyedia dompet digital terkait dengan transaksi judi online yaitu Espay dengan nilai transaksi Rp5.371.936.767.944 dan jumlah transaksi sebanyak 5.724.337.

OVO dengan nilai transaksi sebesar Rp216.620.290.539 dan jumlah transaksi 836.095, GoPay dengan nilai transaksi Rp89.240.919.624 dan jumlah transaksi 577.316.

LinkAja dengan nilai transaksi Rp65.745.310.125 dan jumlah transaksi 80.171, serta ShopeePay dengan nilai transaksi Rp6.114.203.815 dan jumlah transaksi 33.069.

Budi Arie mengatakan kecurigaan penggunaan dompet digital dalam transaksi judi online bermula dari transaksi penambahan saldo (top-up) yang melonjak tiba-tiba.

Apalagi, transaksi di dompet digital itu hanya satu arah saja, yaitu transaksi masuk, tanpa ada transaksi keluar.

“Sasaran utama pemblokiran akun E-Wallet adalah para bandar judi online. Selain itu, arus perputaran uang ke pemain judi online akan menjadi sasaran selanjutnya,” kata dia.

Oleh karena itu, Menkominfo menegaskan perusahaan penyedia dompet digital harus mendata dengan jelas akun pengguna atau electronic Know Your Customer (eKYC), sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi (PDP).

“Pengguna e-wallet harus terverifikasi saat membuka akun e-wallet supaya tidak digunakan untuk pelaku kejahatan,” ucapnya.

“Tidak ada keraguan bahwa judi online adalah penipuan yang menyengsarakan rakyat terutama kalangan bawah. Perekonomian nasional pun terancam tergerus parah jika judi online dibiarkan,” ucap dia.

Sampai 8 Oktober 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap 3,7 juta situs judi online.

Dana Gunakan Smart Friction untuk Deteksi Transaksi Mencurigakan

Penyedia layanan keuangan digital DANA Indonesia menegaskan komitmen perusahaan untuk melindungi pengguna layanan dari judionline.

"DANA ingin menegaskan kembali komitmen kami dalam menjaga keamanan dan integritas ekosistem keuangan digital di Indonesia," kata Kepala Komunikasi DANA Indonesia Sharon Issabella sebagaimana dikutip dalam siaran pers perusahaan di Jakarta, Jumat.

"Hal ini kami lakukan bukan semata hanya karena regulasi mengharuskan, tetapi juga karena kami secara serius ingin bertanggung jawab dalam melindungi pengguna kami yang sering kali menjadi korban dalam judionline," katanya.

Sharon menyampaikan, perusahaan memahami bahwa pemberantasan aktivitas ilegal seperti judionlinemembutuhkan upaya kolektif.

Guna mendukung upaya pemberantasan aktivitas ilegal, DANA secara berkala melaporkan transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi yang terindikasi terkait aktivitas judionline, kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Sharon, perusahaan menggunakan teknologi dalam menanggulangi transaksi ilegal melalui penyalahgunaan ekosistem digital, termasuk dalam sistem pelaporan ke pihak berwajib dan pengetatan sistem deteksi penipuan (Fraud Detection System/FDS).

"Besarnya angka yang terlihat dari pelaporan PPATK kami yang diberitakan adalah refleksi dari komitmen kami tersebut sebagai salah satu platforme-walletterbesar di Indonesia," ujarnya.

DANA Indonesia memastikan proses pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pelindungan data pribadi.

Selain itu, perusahaan telah meluncurkan fitur Smart Friction untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, Scam Checker untuk memeriksa nomor mencurigakan, serta Waspada Online dan Tipu Online untuk mengedukasi pengguna mengenai risiko judionlinedan aktivitas ilegal lainnya.

"Dan yang tak kalah pentingnya, prosesoff-boardingdari ekosistem pembayaran digital terhadap pihak-pihak yang mencurigakan," kata Sharon.

Ia menambahkan, perusahaan berkoordinasi dengan institusi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, dan PPATK dalam upaya memberantas judionline.

"Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan terus berlanjut dan memperkuat langkah-langkah perlindungan dalam jangka panjang, hingga saatnya nanti judionlinedapat teratasi secara tuntas," katanya.

7 Komitmen LinkAja Brantas Judi Online

Dompet digital LinkAja menjelaskan tujuh komitmen mereka untuk memberantas praktik judi online dari platform mereka.

"Kami sampaikan bahwa kami tidak pernah memfasilitasi segala bentuk aktivitas atau transaksi keuangan mencurigakan termasuk judi online," kata CEO LinkAja Yogi Rizkian Bahar kepada ANTARA, Jumat malam.

LinkAja mendukung upaya pemerintah dan regulator dalam mencegah dan mengantisipasi judi online. Poin pertama dari komitmen mereka memberantas judi online adalah mengoptimalkan sistem deteksifraud(penipuan) atau FDS dengan menarik data setiap minggu untuk akun yang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan, termasuk judi online.

LinkAja kemudian menganalisis temuan dan melaporkan kepada otoritas melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kedua, LinkAja memperkuat pengawasan terhadap mitra yang bekerja sama dengan mereka. Hingga September 2024, platform memutus koneksi transaksi terhadap lebih dari 350 akun yang terdeteksi melakukan penipuan dan menindak lebih dari 150 kasus (termasuk membekukan dan memblokir) akun berdasarkan laporan yang masuk dari layanan pelanggan dan mitra bank.

Ketiga, LinkAja melakukan penguatan manajemen risiko antara lain dengan memperketat proses verifikasi pengguna Know Your Customer (KYC) eksisting, memantau transaksi keuangan mencurigakan, mengevaluasi akun pelanggan dan mitra dagang dan melakukan patroli siber secara mandiri.

Keempat, mereka memperkuat pembinaan kepada mitra dagang dan memberhentikan kerja sama jika mitra terbukti melakukan tindakan merugikan.

Kelima, LinkAja mengoptimalkan FDS mereka agar bisa memantau transaksi secara aktual agar bisa mengambil tindakan pencegahan untuk akun yang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan, termasuk judi online.

Keenam, platform mengintegrasikan fitur keamanan tambahan, autentikasi ganda dan enkripsi data.

Terakhir, LinkAja mengadakan edukasi atau kampanye, baik secara mandiri maupun kolaborasi, kepada konsumen untuk memberi gambaran tentang konsekuensi hukum judi online dan meningkatkan kewaspadaan mereka tentang judi online.

Reaksi OVO

Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra menegaskan pihaknya tidak memfasilitasi kegiatan perjudian online dan tidak memiliki kerja sama apapun dengan penyelenggara atau pun bandar judi online.

"Kami tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan atas layanan OVO dan secara proaktif melakukan upaya pencegahan terhadap kejahatan transaksi keuangan digital, serta senantiasa mendukung penuh upaya Pemerintah dan aparat hukum dalam memberantas judi online," katanya dalam keterangan yang diterima, Jumat malam.

Dalam upaya menghadirkan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, OVO telah melakukan pemblokiran terhadap akun yang teridentifikasi sebagai bandar judi online.

Selain itu OVO juga menegaskan konsisten mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman di Indonesia, di antaranya secara aktif dan rutin mendeteksi dan melaporkan Laporan Transaksi Mencurigakan (LTKM) sesuai peraturan yang berlaku kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Langkah ini juga dibarengi dengan melakukan pemblokiran, baik terhadap transaksi maupun akun yang terkonfirmasi terlibat perjudian online.

OVO juga melakukan pengawasan dan pemantauan yang ketat terhadap pengguna jasa yang melakukan pendaftaran di platform OVO.

"Untuk memastikan keamanan pada platform OVO, kami melakukan pengecekan KTP ke Dukcapil yang disertai dengan pemadanan biometrik serta screening terhadap list Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Weapon Mass Destruction (WMD), Politically Exposed Person (PEP), sanction, serta melakukan penilaian berbasis risiko terhadap pengguna jasa baru," kata Karaniya.

Patroli siber juga akan dilakukan secara aktif untuk menyusur situs judi online dan transaksi judi online, serta membuat daftar pantau yang terus diperbarui.

OVO berkomitmen akan melaporkan daftar tersebut secara mingguan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar dapat diblokir.

Sebagai aplikasi yang juga melayani aktivitas transaksi keuangan, OVO senantiasa mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah serta regulator dalam upaya memberantas perjudian online di Indonesia.

Upaya ini dilakukan melalui edukasi yang rutin kepada pengguna, yang disampaikan melalui akun media sosial, aplikasi OVO, serta forum-forum publik.

Berikutnya: ShopeePay Klaim Aktif Edukasi Masyarakat <!--more-->

Platform pembayaran digital ShopeePay menegaskan komitmennya untuk mendukung pemberantasan judionlinemelalui pemantauan dan investasi aktivitas yang mencurigakan.

”Kami secara aktif melakukan edukasi serta berbagai upaya untuk mencegah kegiatan perjudian online," kata Director of Business and Partnership ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Eka mengatakan, ShopeePay mendukung pemberantasan aktivitas ilegal termasuk judi online dengan senantiasa melaksanakan pemantauan yang ketat terhadap transaksi ilegal berdasarkan indikator dan parameter Fraud Detection System (FDS).

Menurut dia, sistem elektronik ShopeePay telah mematuhi ketentuan terkait larangan untuk memuat ataupun memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menjelaskan, pihaknya menerapkan proses Know Your Customer/Merchant (KYC/M) atau verifikasi data diri dan akun pengguna/merchant, dan Enhanced/Ongoing Due Diligence atau pengkinian data diri pengguna.

Selain itu, juga terus melakukan investigasi terhadap transaksi mencurigakan, melaporkan pelanggar kepada pihak yang berwenang, dan melakukan pemblokiran akun terkait.

Sehubungan dengan siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tanggal 11 Oktober 2024, ShopeePay menginformasikan bahwa terkait data transaksi yang diduga terindikasi dengan judi online, pihaknya juga secara aktif melakukan investigasi dan pelaporan kepada pihak berwenang sebagai bentuk partisipasi aktif.

"Dan perusahaan juga berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah memerangi aktivitas ilegal," katanya.

GoPay Blokir Akun Terindikasi Judi Online

Dompet digital GoPay menutup layanan pada akun yang terindikasi melakukan judi online sebagai komitmen mereka untuk memberantas judi online di Indonesia.

"Secara rutin, kami melakukan pengecekan untuk mendeteksi penyalahgunaan akun sehubungan dengan aktivitas judi online, lalu menghentikan layanan GoPay terhadap akun yang terindikasi melakukan aktivitas judi online serta melakukan pelaporan kepada regulator," kata Kepala Urusan Korporat GoTo Financial Audrey P. Petriny melalui email kepada ANTARA, Jumat malam.

GoPay menerapkan proses electronic Know Your Costumer (e-KYC), prosedur untuk memverifikasi keabsahan pengguna antara lain melalui verifikasi wajah ketika pengguna ingin meningkatkan layanan menjadi GoPay Plus.

"Hal ini dilakukan untuk mencegah pencurian identitas dan penyalahgunaan akun," kata Audrey.

Platform juga menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan secara aktual.

Selain mengerahkan teknologi, GoPay juga memberikan edukasi kepada konsumen tentang bahaya judi online untuk sebagai bentuk preventif.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali meraih penghargaan di bidang Human Capital (HC). Apresiasi diberikan kepada Direktur Human Capital BRI Agus Winardono sebagai Indonesia Distinguished Human Capital Leader Awards 2024.

“Pencapaian ini saya dedikasikan untuk seluruh Insan BRILiaN sekaligus menjadi apresiasi atas keberhasilan transformasi Human Capital yang sedang dijalankan perusahaan,” kata Direktur Human Capital BRI Agus Winardono. Penghargaan tersebut menjadi pembuktian dan wujud nyata komitmen BRI menjadi Home to The Best Talent.

Indonesia Distinguished Human Capital Leader Awards 2024 diberikan oleh Economic Review bekerja sama dengan NBO dan Thomas International, Perbanas Institute di ajang IHCA-Indonesia Human Capital Award-X-2024. Aspek penilaian dilakukan terhadap kinerja Human Capital, Leaders Capabilities dan Impact terhadap komunitas dan pengembangan Human Capital di Indonesia. Tak hanya itu, dilengkapi pula dengan survey 360 Thomas International dari UK yang memotret aspek Character, Competence dan Commitment dari Leadership Direktur Human Capital.

Penghargaan ini sejalan dengan visi dan aspirasi BRI sebagai The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion. BRI pun telah menyusun strategi pengelolaan HC yang selaras dengan strategi korporasi. Insan BRILiaN di BRI terus semakin dikembangkan untuk menghasilkan talenta yang unggul dan menyediakan serta terus membangun lingkungan kerja yang nyaman sekaligus produktif.

Berbagai penghargaan di bidang HC diraih oleh BRI, antara lain empat tahun berturut-turut dinobatkan sebagai Best Companies to work for in Asia dan penghargaan khusus di DEI, HR Sustainable Workplace Awards dari HR Asia. Kemudian 21 awards dari Brandon Hall, di mana 12 di antaranya penghargaan tertinggi (Gold) di berbagai bidang pengelollan HC seperti Talent Development, Performance Management, Workforce Planning, Learning, dll, Stellar Workplace Award 2021, 2023 dan Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kebutuhan alat kesehatan nasional seperti mesin CT Scan masih bergantung impor dari luar negeri. PT Kalbe Farma Tbk lewat PT Forsta Kalmedic Global saat ini sedang mengembangkan mesin CT Scan buatan lokal pertama dengan menggandeng GE HealthCare International.

Presiden Direktur PT Kalbe Farma, Irawati Setiady, mengatakan penyediaan mesin CT Scan sebagai upaya membangun ketahanan kesehatan nasional. Hal ini menurutnya selaras dengan upaya meningkatkan kemandirian penggunaan alat kesehatan dalam negeri yang digencarkan emerintah. “Kami berharap inisiatif penyediaan mesin CT Scan secara lokal dapat memajukan layanan kesehatan dan mendukung pemerataan akses kesehatan di Indonesia,” kata Irawati dikutip dari keterangan resminya, Selasa, 15 Oktober 2024.

Ia menambahkan, pemeriksaan CT Scan merupakan salah satu prosedur medis yang dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memantau berbagai penyakit secara detail hingga mendiagnosis kanker sejak dini. Penggunaan CT Scan di Indonesia juga termasuk tinggi jika dibandingkan dengan alat diagnostik lainnya. Sayangnya, kata dia, mesin CT Scan termasuk alat kesehatan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Sementara itu, Direktur PT Forsta Kalmedic Global, Yvone Astri Della Sijabat mengungkapkan penyediaan mesin CT Scan termasuk sepuluh besar alat kesehatan yang diprioritaskan untuk diproduksi secara lokal. Kerja sama ini menurutnya membantu meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) industri alat kesehatan nasonal.

“Demi mengoptimalkan mutu layanan, kerja sama strategis antara Kalbe dengan GE HealthCare juga dilengkapi dengan pelatihan kepada tenaga teknisi layanan kesehatan,” kata Yvone.

Sejauh ini, Kalbe Farma terus mengembangkan produk di dalam negeri. Beberapa yang sudah diproduksi di dalam negeri berupa produk-produk generik, produk biologi, hingga benang bedah. Sejumlah produk buatan dalam negeri itu juga telah terdistribusi ke pasar Asia dan Afrika.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa ada perusahaan asal Korea Selatan dan Cina yang siap berinvestasi di Indonesia. Kesepakatan tersebut akan diteken dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Rosan menyebut total nominal yang akan diinvestasikan kedua perusahaan tersebut cukup siginifikan. “Investasinya itu kurang lebih hampir mencapai Rp 80 triliun atau US$ 5,5 miliar,” katanya dalam konferensi pers capaian kinerja 10 tahun Kementerian Investasi/BKPM di kantornya pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Kerja sama tersebut, kata Rosan, dilakukan bersama badan usaha milik negara seperti PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam.

Rosan menjelaskan, pasar global memiliki ketertarikan yang besar pada ekosistem industri berbasis energi hijau. Oleh sebab itu, pemerintah terus menyokong sektor tersebut demi menarik lebih banyak investor asing masuk ke Indonesia.

Salah satu target pemerintah, katanya, dengan mendorong pembangunan pabrik-pabrik baterai untuk kendaraan elektrik atau electric vehicle (EV). "Jadi bagaimana kita mendorong investasi Indonesia itu yang clean energy dan berorientasi pada ekspor," tuturnya.

Rosan meyakini bahwa investasi dan orientasi terhadap ekspor merupakan dua ruang dengan potensi paling tinggi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Karena sejauh ini masih didominasi oleh domestic consumption yang kurang lebih sekarang 53 sampai 56 persen, lah,” kata dia. Sedangkan, investasi menduduki peringkat di bawahnya dengan menyumbang sekitar 25-26 persen.

Sehingga, nantinya, target investasi sebesar Rp 1.905 triliun di tahun 2025 akan lebih mengakselerasi tenaga kerja berbasis energi hijau. “Kalau kita ingin terus maju dan berkembang, serta menarik investasi, itu menjadi hal yang perlu kita lakukan,” ujar Rosan.

BKPM mencatat realisasi investasi pada kuartal III 2024 tumbuh 15,24 persen year on year (yoy) mencapai nilai sebesar Rp 431,48 triliun. Capaian ini lebih tinggi 0,72 persen dibanding kuartal sebelumnya.

Angka realisasi tersebut, kata Rosan, juga setara dengan 26,15 persen dari target yang dicanangkan Presiden Jokowi hingga akhir tahun 2024, yaitu sebesar Rp 1.650 triliun.

Sedangkan, untuk capaian realisasi investasi sejak Januari hingga September 2024 tercatat tumbuh sebanyak sebesar 19,78 persen year on year (yoy). Pertumbuhannya menyentuh angka Rp 1.261,43 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Perhimpunan Indonesia Berseru, Tejo Wahyu Jatmiko, menganggap pemerintahan Joko Widodo gagal mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Indonesia. Ia mengatakan, di periode pertama saat Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mereka menerima berbagai usulan dari berbagai pegiat pangan, untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi di Indonesia.

"Teman-teman masyarakat sipil yang mengurus pangan waktu itu benar-benar menganggap seperti new hope gitu, karena usulan-usulan dari pegiat pangan itu diambil semuanya," ujar Tejo ketika menyampaikan capaian Jokowi selama 10 tahun di Kopikina, Jakarta Selatan, pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Tejo mengatakan, saat itu, Jokowi berencana menata ulang berbagai sumber agraria sebagai upaya mengatasi krisis pangan. Penataan ulang itu diperuntukkan agar masyarakat Indonesia dapat sejahtera. "Jadi yang pertama, menata ulang sumber-sumber agraria. Jadi itu bukan hanya lahan, tapi juga ada tanah, air, hutan, benih, kredit gitu, itu yang bisa menjadi sumber-sumber untuk membangun kesejahteraan," ucap dia.

Pemerintahan era Jokowi-Jusuf Kalla saat itu menurutnya masih mengikuti alur Susilo Bambang Yudhoyono dalam program kedaulatan pangan. "Jadi copy paste juga, benderanya aja kedaulatan pangan, tapi dalam pelaksanaannya ya, kalau ini memang masalah mesinnya," tutur Tejo.

Menurut Tejo, selama lima tahun pertama, program ketahanan pangan pemerintahan Jokowi tidak berfokus pada ketahanan pangan, namun hanya menekankan komoditas pangan yang terdapat di Indonesia. "Mesinnya ini masih mesin lama, di Kementerian Pertanian, dan itu orang-orang lama, jadi mereka business as usual aja. Akhirnya juga, bahwa nilainya juga merah semua, jadi artinya target-target yang dicanangkan ini baru dari segi komoditas ya," ujar dia.

Sementara itu, Tejo mengatakan, angka impor beras pada lima tahun pertama Jokowi memimpin masih terbilang cukup tinggi. Menurutnya, hal tersebut juga tidak dapat diselesaikan dan masih terjadi permasalahan. "Impornya ini masih berkelanjutan gitu. Beras yang menjadi program khususnya itu juga tetap saja gitu, masih bermasalah di sana," kata Tejo.

Selain itu, Tejo menganggap, produksi pangan pada lima tahun pertama pemerintahan Jokowi, dinilai tidak mensejahterakan. Alasannya, kondisi lahan pertanian Indonesia yang turut mengalami kehancuran sejak adanya impor beras. "Bisnis produksi pangan itu tidak mesejahterakan, tidak menguntungkan mereka (petani dan nelayan). Sementara di satu sisi lahan-lahan pertanian juga terus tergerus gitu," ucap dia.

SAyangnya, pada lima tahun kedua, saat Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin, kebijakan ketahanan pangan makin luput diperhatikan. "Tapi kemudian yang kedua, mungkin setelah babak belur gitu ya, diturunkan gitu. Jadi sangat jarang atau bahkan tidak pernah para pejabat Jokowi ngomong tentang kedaulatan pangan, ngomongnya diubah jadi swasembada pangan," ujar Tejo.

Menurut Tejo, jarangnya pembahasan kebijakan ketahanan pangan disebabkan pemerintahan Jokowi masih bergantung pada impor beras. Meskipun begitu, kata Tejo, kegiatan impor dalam pemerintahan Jokowi disebut sebagai swasembada pangan. "Ada yang mendefinisikan swasembada pangan itu ya, pokoknya asal di atas 50 persen, kita bisa memproduksi, itu swasembada. Nah, kalau beras masih sekitar 10 persen kita impor itu masih dianggap swasembada," tuturnya.

Tejo mengatakan, di periode kedua, Jokowi hanya mengubah sebagian kebijakan tentang ketahanan pangan. Perubahan itu, kata dia, terkait prioritas Jokowi mencari sumber pangan yang ada di laut daripada di darat. "Nah, semuanya diubah gitu, kalau kemarin darat, sekarang laut. Mungkin karena di darat pusing kemudian lebih ngomongin tentang sumber pangan laut," ucap Tejo.

Sehingga akhirnya, Tejo menilai, kebijakan yang dibuat selama 10 tahun pemerintahan Jokowi dalam hal ketahanan pangan, dianggap gagal total terutama dengan kondisi kenaikan harga pangan masih terus terjadi sampai saat ini. "Sampai sekarang kebijakan dan pilihan-pilihan yang dilakukan pemerintah itu ternyata tidak memperbaiki situasi pangan ini," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan memisahkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kemenkop UKM bukan satu-satunya kementerian yang dikabarkan akan dipecah. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) santer dikabarkan akan mengalami nasib serupa.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan, UMKM memang merupakan sektor yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Terlebih, jumlah UMKM di seluruh Indonesia saat ini mencapai angka sekitar 66 juta pelaku usaha. Sementara koperasi juga merupakan isu krusial yang perlu mendapatkan dukungan.

Namun, di tengah situasi anggaran dan ruang fiskal yang menyempit seperti sekarang ini, Bhima mengatakan momentum memisahkan Koperasi dan UMKM menjadi dua kementerian berbeda justru berpotensi menambah beban anggaran baru. Ia justru meragukan efektivitas dari kebijakan pemecahan kementerian ini.

Musababnya, kementerian baru ini akan memerlukan anggaran tambahan untuk belanja pegawai dan keperluan birokrasi. Mereka tidak akan hanya akan mengambil sumber daya dari direktorat yang sudah lebih dulu ada di bawah Kemenkop UKM. Belum lagi pembangunan gedung baru untuk kompleks perkantoran.

"Artinya dari sisi anggaran bukan momentum yang tepat," ucap Bhima saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Oktober 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya membidik defisit di kisaran 2,45-2,82 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran pemerintahan baru diprediksi sejumlah kalangan akan terbatas dengan adanya berbagai proyek berbiaya jumbo, seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan makan bergizi gratis.

Alih-alih pertimbangan teknokratis, Bhima justru menilai rencana pemecahan kementerian ini lebih banyak didorong oleh pertimbangan politis untuk mengakomodasi kepentingan koalisi. Prabowo diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PSI, Partai Demokrat, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Prima. Belakangan, Partai NasDem, PKB, dan PKS menyusul bergabung.

"Kalau secara politik lebih dominan untuk konsolidasi para relawan dan bagi-bagi jabatan kepada partai politik pendukung," kata Bhima.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 36 unit rumah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Artinya, bila presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki 49 menteri, rumah dinas di ibu kota baru saat ini belum bisa mengakomodasi semua pembantu presiden tersebut.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan belum ada persiapan untuk pembangunan rumah dinas tambahan. "Belum ada arahan," kata Iwan ketika ditemui di kantornya pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Namun, Iwan mengatakan lahan untuk pembangunan rumah menteri tambahan tersedia. Adapun saat ini, rumah menteri dibangun di zona 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Masih banyak lokasi, Kalau lihat tempat, mungkin lebih ideal ada yang di 1B atau 1C," ujar Iwan.

Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga juga mengatakan rumah menteri di IKN berpotensi ditambah seiring rencana Prabowo menambah kementerian.

Hal ini kemudian dikritisi akademisi kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, yang menilai penambahan itu bakal bakal memboroskan anggaran. Apalagi, membangun satu unit rumah dinas menteri saja sudah menelan Rp 14 miliar.

"Kalau ditambah empat kementerian saja, sudah mengeluarkan Rp 56 miliar. Dana sebesar ini bisa untuk program lain yang lebih berdampak langsung ke masyarakat," kata Achmad kepada Tempo, Sabtu, 18 Mei 2024.

Susunan Kabinet Prabowo

Prabowo Subianto bakal dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia pada Ahad, 20 Oktober 2024. Menjelang peresmian dirinya sebagai kepala negara, Prabowo sibuk menyiapkan kabinet. Pada Senin-Selasa, 14-15 Oktober 2024, ia memanggil sejumlah tokoh yang ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.

Untuk calon menteri, Prabowo memanggil 49 tokoh. Sejumlah wajah lama yang mengisi kabinet Presiden Jokowi juga muncul. Beberapa di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono.

Sementara untuk kandidat calon wakil menteri dan ketua badan, salah satu nama yang dipanggil Prabowo adalah aktivis 98 Budiman Sudjatmiko. Total, ada 59 tokoh yang dipanggil kemarin.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tokoh-tokoh yang dipanggil itu belum dipastikan bakal menjabat dalam kabinet selanjutnya. Keputusan akhir bagi para calon pejabat dalam kabinet itu bakal ditentukan pada 19 Oktober, sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

"Mungkin masih ada satu, dua nanti yang dinamis, sampai dengan tanggal 18 (Oktober) atau terakhir 19 mungkin masih ada beberapa," katanya.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menempatkan tiga wakil menteri untuk mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kabinetnya mendatang. Tiga wakil menteri keuangan itu adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

Rencana formasi tersebut disampaikan oleh Thomas Djiwandono. Ia, Suahasil dan Anggito dipanggil Prabowo ke kediaman di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Kepada pers, Thomas menceritakan Prabowo telah memberikan penugasan kepada mereka bertiga sebagai wamenkeu dalam kabinet berikutnya.

“Jadi kami ini trio diberi tugas untuk membantu tugas menkeu (menteri keuangan). Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara,” kata Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Prabowo, seperti dikutip dari Antara.

Pria yang akrab disapa Tommy ini membeberkan keinginan Prabowo selama memimpin nanti agar penerimaan negara dapat terus ditingkatkan. Hal ini setidaknya berkaca dari Kamboja yang rasio penerimaan negara dari pajak mencapai 18 persen.

“Kami diminta melakukan segala upaya, strategi, tata cara dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Tommy.

Adapun Anggito Abimanyu menilai tugasnya ke depan membantu Sri Mulyani cukup berat. “Tugasnya berat, dan cakupannya juga luas, tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga untuk menggerakkan APBN, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Sehari sebelumnya, Prabowo telah menugaskan secara langsung Sri Mulyani Indrawati untuk kembali mengisi kursi menteri keuangan. Sri Mulyani, yang saat ini menteri keuangan dua periode selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, menyebut Prabowo sangat memerhatikan dampak APBN terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sri Mulyani menyebutkan diskusinya dengan Prabowo juga membahas APBN, penguatan Kementerian Keuangan, belanja negara, dan pengelolaan penerimaan negara termasuk pajak.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menempatkan tiga wakil menteri untuk mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kabinetnya mendatang. Tiga wakil menteri keuangan itu adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

Rencana formasi tersebut disampaikan oleh Thomas Djiwandono. Ia, Suahasil dan Anggito dipanggil Prabowo ke kediaman di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Kepada pers, Thomas menceritakan Prabowo telah memberikan penugasan kepada mereka bertiga sebagai wamenkeu dalam kabinet berikutnya.

“Jadi kami ini trio diberi tugas untuk membantu tugas menkeu (menteri keuangan). Tadi pesannya sudah cukup banyak, salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara,” kata Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Prabowo, seperti dikutip dari Antara.

Pria yang akrab disapa Tommy ini membeberkan keinginan Prabowo selama memimpin nanti agar penerimaan negara dapat terus ditingkatkan. Hal ini setidaknya berkaca dari Kamboja yang rasio penerimaan negara dari pajak mencapai 18 persen.

“Kami diminta melakukan segala upaya, strategi, tata cara dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Tommy.

Adapun Anggito Abimanyu menilai tugasnya ke depan membantu Sri Mulyani cukup berat. “Tugasnya berat, dan cakupannya juga luas, tanggung jawabnya untuk tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga untuk menggerakkan APBN, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Sehari sebelumnya, Prabowo telah menugaskan secara langsung Sri Mulyani Indrawati untuk kembali mengisi kursi menteri keuangan. Sri Mulyani, yang saat ini menteri keuangan dua periode selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, menyebut Prabowo sangat memerhatikan dampak APBN terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sri Mulyani menyebutkan diskusinya dengan Prabowo juga membahas APBN, penguatan Kementerian Keuangan, belanja negara, dan pengelolaan penerimaan negara termasuk pajak.