TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah dalam beberapa hari terakhir setelah pelantikan kabinet Presiden Prabowo Subianto pada awal pekan. Analis pasar uang menilai hal ini akibat kabinet gemuk Prabowo yang berisi 48 menteri.

Ibrahim Assuaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, mengatakan para analis mengantisipasi rupiah menguat setelah Prabowo menyampaikan pidato perdananya.

“Memang kita lebih optimistis rupiah menguat pasca pidato Prabowo setelah dilantik,” kata Ibrahim kepada Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024. “Namun di hari Minggu malamnya, diumumkan tentang pembantu-pembantu presiden yang (jumlahnya) begitu besar.”

Setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden RI ke-8 pada Ahad, 21 Oktober 2024, rupiah dibuka menguat pada perdagangan hari berikutnya. Tercatat rupiah dibuka di level Rp15.455 per dolar AS, kemudian ditutup melemah ke level Rp15.503 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.481 per dolar AS.

Kemudian untuk perdagangan Selasa, 22 Oktober, rupiah ditutup merosot 63,5 poin, bertengger di level Rp15.567 per dolar AS. Hari ini, Rabu, 23 Oktober, rupiah ditutup lesu sebesar 59,5 poin di posisi Rp15.626 per dolar AS.

Ibrahim menjelaskan, rupiah sempat menguat pada pekan sebelum Prabowo dilantik. Namun efek tersebut luntur setelah Prabowo memperkenalkan nama-nama di kabinetnya, yang menurut Ibrahim tidak dikenal oleh pasar.

Selain itu, sentimen eksternal yang memengaruhi pelemahan kurs rupiah adalah tensi geopolitik di Timur Tengah, politik di AS menjelang pilpres pada 5 November, dan masalah ekonomi di China.

Analis mata uang dan komoditas, Lukman Leongarga, berpendapat berbeda. Ia berkata investor justru merespons positif terhadap penunjukan kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan transisi pemerintahan yang dinilai mulus.

“Rupiah melemah oleh penguatan dolar AS menyusul serangkaian data-data ekonomi yang kuat terutama sektor pekerjaan,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi di The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menanggapi salah satu program utama Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menyatakan ingin mengamankan pasar dalam negeri. Ia menyarankan anak buah Presiden Prabowo Subianto itu meninjau ulang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Kami ingin paling utama bagaimana merevisi larangan dan pembatasan (lartas) Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang menurut (Menteri Perdagangan 2022-2024) Zulkifli Hasan sendiri mengatakan bukan dia yang merancangnya," ucap peneliti lulusan Universitas Katolik Parahyangan itu saat dihubungi Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Usai prosesi serah-terima jabatan dengan Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, Budi Santoso mengungkap tiga program utama yang akan dijalankan Kementerian Perdagangan (Kemendag) selama lima tahun mendatang.

Program-program itu yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM) BISA ekspor. Adapun BISA merupakan singkatan dari Berani Inovasi, Siap Adaptasi. “UKM kita harus go global,” kata pejabat karier lulusan Universitas Negeri Sebelas Maret itu.

Andry mengatakan, produk-produk impor harus berkaca kepada neraca komoditas dalam negeri. Sejumlah hal yang harus diperhatikan yakni ketersediaan dan permintaan. Ia berujar, hal ini bukan berarti pemerintah tidak boleh impor. Tapi importasi itu harus berjalan dengan pengawasan.

Revisi aturan impor ini, ia mengatakan, juga penting untuk menyokong program hilirisasi. Peneliti yang menamatkan pendidikan magisternya di Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengatakan, proteksi pasar dalam negeri menjadi instrumen insentif bagi investor untuk mengolah bahan baku.

Selain itu, Andry menyarankan Budi Santoso memperkuat Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Antidumping Indonesia (KADI). Ia berharap, tak lagi ada campur tangan pihak lain, termasuk Presiden, dalam perumusan rekomendasi kedua komite itu. "Kami harapkan murni dilihat dari beberapa aspek industri dalam negeri, juga aspek yang sekarang dijalankan Tim Kepentingan Nasional," katanya.

Dengan memperkuat KPPI dan KADI, Andry mengatakan dua lembaga ini akan menjadi garda depan menghalau produk-produk impor yang menekan industri dalam negeri. Terlebih, praktik dumping saat ini marak dilakukan oleh beberapa negara, terutama China.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memproyeksikan posisi Total Aset Perseroan akan mencapai Rp7 triliun dengan total ekuitas lebih dari Rp 6 triliun pada akhir tahun 2025. Hal ini didasarkan atas seluruh kegiatan Perseroan di tahun depan yang tertulis dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan secara hybrid (luring dan daring) pada hari ini, Rabu, 23 Oktober 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh 93 Pemegang Saham atau 100 persen dari jumlah pemegang saham pemilik hak suara BEI.

RKAT 2025 yang mencatat perkiraan performa keuangan BEI juga memproyeksikan adanya kenaikan pada total laba bersih yang akan didapat di tahun 2025 menjadi Rp275,02 miliar. Artinya, terjadi pertumbuhan sebesar 1,53 persen dari jumlah laba bersih di tahun 2023 yang tercatat pada RKAT 2024-Revisi sebesar Rp270,90 miliar.

Rancangan tersebut ditetapkan berdasarkan sejumlah asumsi terkait kondisi makro ekonomi, yaitu tren penurunan inflasi dan suku bunga global, serta potensi peningkatan dari sisi perusahaan tercatat dan investor pasar modal. Salah satunya berupa proyeksi kenaikan Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) pada tahun 2025 mencapai Rp13,5 triliun dengan jumlah hari bursa sebanyak 242 hari.

"Asumsi kedua di samping RNTH adalah jumlah pencatatan efek baru. Kita bicara adalah 407 efek baru dengan 66 pencatatan saham. Kalau kita lihat bahwa tahun 2024 target adalah 340 efek baru dengan 62 saham," ujar Direktur Utama BEI Iman Rachman dalam RUPSLB, dikutip dari Antara, Rabu, 23 Oktober 2024.

Di samping itu, BEI juga targetkan peningkatan jumlah investor pasar modal baru sebanyak 2 juta investor baru. "Target kita sama dengan tahun lalu yaitu dua juta investor baru. Yang kita harapkan dapat kita capai melalui kanal-kanal distribusi kita, seperti 29 kantor perwakilan, lebih dari 927 Galeri Investasi (GI), dan hampir 200 ribu user (aplikasi) IDX Mobile," kata Iman.

Adapun, partisipasi investor ritel juga diketahui masih terjaga selama tahun 2024 ini, selaras dengan meningkatnya partisipasi dari investor institusi. Melahirkan optimistis investasi di pasar saham yang juga dinilai masih berada di posisi aman.

Berangkat dari seluruh proyeksi keuangan tersebut, Iman menjelaskan bahwa Cost to Income Ratio perseroan ditargetkan sebesar 81,4 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata sejak tahun 2014 sampai 2023. Perseroan juga telah memperhitungkan kecukupan belanja investasi pada tahun 2024, tercermin dari total kas, setara kas dan aset keuangan lainnya yang masih terjaga di atas Rp3,1 triliun atau naik 2,6 persen dari RKAT 2024-Revisi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Kombes Pol. Ahrie Sonta Nasution resmi terpilih sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto dari Polri. Dia menyebut, Ahrie adalah salah satu dari enam nama yang diajukan lembaga Polri.

“Sudah, tinggal tunggu diaktifkan. Mungkin saat ini masih orientasi,” kata Listyo Sigit di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Sementara itu, tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU) juga telah mengusulkan kandidat terbaiknya untuk menggantikan posisi Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya yang telah dilantik sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

Tiga kandidat tersebut adalah Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto dari TNI AD, Letkol Laut (P) Romi Habe Putra dari TNI AL, dan Kolonel Pnb (Penerbang) Anton Palaguna dari TNI AU. Lantas, berapa gaji yang bakal diterima empat ajudan Prabowo?

Gaji Ajudan Presiden

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensesneg) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keajudanan Presiden/Wakil Presiden dan Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden, ajudan presiden tidak kehilangan status kepegawaiannya sebagai prajurit TNI dan anggota Polri.

“Anggota TNI dan Polri yang diangkat menjadi ajudan dan asisten ajudan menerima gaji, fasilitas, serta dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” seperti dikutip dari Permensesneg tersebut.

Besaran gaji pokok ajudan presiden yang berasal dari Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu berkisar antara Rp3.446.000 hingga Rp5.663.000 untuk golongan IV perwira menengah komisaris besar polisi (kombes) dengan masa kerja golongan (MKG) 0-32 tahun.

Sementara gaji pokok ajudan presiden yang berstatus sebagai prajurit TNI diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. Gaji pokok letnan kolonel (letkol) sebesar Rp3.341.500 hingga Rp5.491.200 per bulan, sedangkan gaji pokok kolonel adalah Rp3.446.000 hingga Rp5.663.000 per bulan.

Selanjutnya baca: Tunjangan Ajudan Presiden

• 1
• 2
• Selanjutnya

Airlangga Hartarto mengatakan masa transisi untu pembenahan struktur kementerian di Kabinet Prabowo akan berlangsung dalam waktu tiga bulan

Presiden Prabowo Subianto membagi kementerian menjadi empat kelompok. Begini pembagiannya.

INFO BISNIS - Bazar UMKM BRILiaN di Area Taman BRI, Jakarta, pada yang berlangsung Jumat, 18 Oktober 2024, tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan produk-produk Klaster UMKM kepada masyarakat luas, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen BRI dalam memberikan pendampingan yang komprehensif kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Melalui berbagai kegiatan edukasi, BRI terus mendorong para pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi guna meningkatkan daya saing produk lokal. Melalui program pendampingan berkelanjutan, BRI berharap aneka produk UMKM yang dipamerkan di arena bazar dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

BRI berkomitmen untuk terus mendukung UMKM di seluruh Indonesia melalui layanan pembiayaan, pendampingan, peserta pelatihan yang bertujuan membantu UMKM naik kelas dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Senior Executive Vice President(SEVP) Ultra Mikro BRI Muhammad Candra Utama mengatakan, “Melalui pendampingan intensif dari BRI, para pelaku UMKM itu akan mampu tumbuh dan merambah pasar yang lebih luas. Kami yakin dengan inovasi yang terus berkelanjutan serta perluasan akses pasar, beragam usaha dari UMKM tersebut akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan.” (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melantik susunan menteri untuk kabinet pemerintahannya lima tahun ke depan, yang diberi nama Kabinet Merah Putih. Terdapat total 108 orang yang ditunjuk Prabowo untuk menjadi pembantunya dalam pemerintahan. Mereka terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.

Dari banyaknya menteri-menteri di Kabinet Merah Putih itu, sejumlah nama dikabarkan merupakan orang dekat dari Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Dia adalah pengusaha batu bara dari Kalimantan Selatan yang dekat dengan Prabowo dan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra itu saat Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 lalu.

Orang Dekat Haji Isam di Kabinet Prabowo

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul “Para Bohir di Belakang Pemilihan Menteri Kabinet Prabowo,” besarnya jumlah kabinet di pemerintahan Prabowo ditengarai untuk menampung kepentingan partai politik, pendukung, dan pengusaha yang mengusungnya pada Pilpres 2024.

Dalam sebuah acara di Senayan, Jakarta, 9 Oktober 2024, Prabowo mengungkapkan alasannya membuat kabinet besar. Menurut dia, untuk mengurus negara yang besar dibutuhkan jumlah menteri yang banyak. “Nanti dibilang kabinet Prabowo kabinet gemuk. Negara kita besar, Bung,” kata Prabowo.

Dibalik banyaknya jumlah menteri di era Prabowo, muncul nama-nama menteri yang diduga menjadi kepanjangan tangan pengusaha yang mendukung Prabowo pada Pilpres lalu. Sejumlah narasumber dari kalangan pengusaha dan petinggi Koalisi Indonesia Maju membenarkan adanya campur tangan bohir atau pemilik modal dalam penentuan calon menteri.

Salah satu pengusaha yang diduga berperan dalam mengajukan nama calon menteri adalah Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Menurut lima narasumber Tempo, Haji Isam ditengarai ikut mengajukan setidaknya empat calon menteri kepada Prabowo. Mereka diajukan melalui beberapa partai politik, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat.

Empat orang menteri usulan Haji Isam itu adalah Dudy Purwagandhi yang kini menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Dodi Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum, dan Budi Santoso yang mendapat jabatan sebagai Menteri Perdagangan.

Duddy Purwagandhi adalah mantan Chief Executive Officer (CEO) Jhonlin Air Transport, maskapai penerbangan lokal di Kalimantan milik Haji Isam. Namanya diusulkan melalui Partai Amanat Nasional (PAN), mengingat Duddy adalah anggota dan pengurus PAN selama sepuluh tahun terakhir.

Nama lain yang diajukan PAN untuk menjadi menteri Prabowo adalah Budi Santoso. Ia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan. Budi juga merupakan orang yang dekat dengan Haji Isam.

Adapun Dodi Hanggodo adalah mantan komisaris di emiten sawit PT Pradiksi Gunatama Tbk milik keluarga Isam. Ia juga pernah menjadi pejabat di PT Senabangun Anekapertiwi, perusahaan yang melakukan merger dengan Pradiksi Gunatama.

Sementara Andi Amran Sulaiman adalah kerabat dari Haji Isam. Sebelumnya, dia telah menjabat sebagai Menteri Pertanian di era Presiden Joko Widodo. Dia dilantik pada Rabu, 25 Oktober 2023 untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024. Saat itu Amran menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus rasuah.

Yudono Yanuar, Francisca Christy, Erwan Hermawan, Egi Adyatama, Hendrik Yaputra, dan Daniel A. Fajrie berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis dan selebritas Raffi Ahmad ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Raffi bersama enam orang utusan khusus presiden lainnya dan seorang staf khusus presiden dilantik Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa pagi, 22 Oktober 2024. Sebelum menjadi utusan khusus, Raffi menempuh karier panjang di bidang hiburan dan bisnis.

“Dr. (HC.) H. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, membacakan Surat Keputusan Presiden soal pengangkatan para penasihat, utusan dan staf khusus.

Tak lama sebelum mendapat jabatan baru ini, pada 7 Oktobe 2024r lalu, Raffi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta. Suami dari aktris dan pengusaha Nagita Slavina itu bakal menjalankan tugasnya selama periode 2024-2029.

Perjalanan Raffi Ahmad menjadi nama terkenal di Indonesia dimulai dari dunia hiburan. Ia telah berkarier sejak duduk di bangku SMP, mengikuti syuting sinetron, FTV hingga film layar lebar. Kini, ia dikenal atas badan usaha media hiburan RANS Entertainment – singkatan dari nama lengkap Raffi dan Nagita – yang mereka dirikan pada 2015.

Berikut profil Raffi Ahmad dan kiprahnya di berbagai industri, mulai dari hiburan hingga bisnis.

Pendidikan
Raffi mengawali pendidikannya di bangku sekolah dasar SD Taruna Bakti, Bandung. Ia kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Bandung. Setelah lulus SMP, Raffi bersekolah di SMAN 3 Jakarta sebelum akhirnya pindah ke SMAN 16 Jakarta. Untuk pendidikan tinggi, ia disebut sempat berkuliah di Universitas Terbuka dan Universitas Paramadina.

Riwayat pendidikan Raffi banyak tersebar di sumber terbuka. Tempo telah menghubungi Raffi dan asistennya untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, namun mereka tidak menjawab pesan Tempo hingga berita ini terbit.

Baru-baru ini, Raffi diberikan gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM). Namun, gelar dan kampus itu dipertanyakan legalitasnya oleh masyarakat luas karena tidak diakui oleh pemerintah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) telah melakukan investigasi terhadap UIPM dan menemukan kampus swasta asing tersebut belum memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia.

Selanjutnya baca: Raffi Ahmad sebagai aktor dan presenter<!--more-->

Raffi memulai karier di dunia hiburan sejak usia SMP. Ia mengambil berbagai pekerjaan akting mulai dari sinetron, FTV, hingga film layar lebar. Beberapa proyeknya yang terkenal adalah serial televisi Senandung Masa Puber, di mana ia berakting bersama aktris Bunga Citra Lestari, dan film berjudul Love Is Cinta. Di film itu, Raffi bekerja dengan Acha Septriasa dan Irwansyah.

Bukan hanya akting, Raffi juga sempat berkiprah di dunia musik. Ia pernah menjadi bagian dari grup vokal Bukan Bintang Biasa atau BBB yang dibentuk musisi Melly Goeslaw. Selain Raffi, grup tersebut terdiri dari pesinetron Laudya Chintya Bella, Chelsea Olivia Wijaya, Dimas Beck dan Ayushita.

Raffi juga pernah aktif bekerja sebagai presenter. Pria kelahiran 1987 itu menjadi pembawa acara program musik terkenal Dahsyat. Ia juga menjadi wajah dua program lainnya, yaitu Rafi Wkwkwk dan OMG, bersama Olga Syahputra.

Membangun RANS Entertainment
Raffi dan Nagita membangun RANS Entertainment pada 27 Desember 2015. Badan usaha media hiburan itu berfokus pada produksi konten digital. RANS memiliki platform media sosial yang besar, termasuk akun Instagram dengan 4,5 juta pengikut dan kanal YouTube dengan 26,2 juta pelanggan.

Raffi dan Nagita sendiri memiliki pengikut sebanyak 76,1 juta orang di akun gabungannya di Instagram.

Payung perusahaan RANS terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) mulai 2019 di bawah nama PT RANS Entertainmen Indonesia, beralamat di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Pada 2021, RANS mengumumkan kemitraan dengan perusahaan konglomerat Grup Emtek. Grup tersebut antara lain menaungi SCTV, Indosiar, hingga layanan streaming online Vidio. Kaesang Pangarep, putra bekas presiden Joko Widodo atau Jokowi, menjadi komisaris perusahaan Raffi dan Nagita itu.

Merambah dunia politik
Raffi dan Nagita menjadi bagian dari sekelompok selebritas yang menyatakan dukungan bagi pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2024.

Setelah Prabowo menang pilpres, Raffi menjadi salah satu dari 100 lebih orang yang dipanggil oleh presiden baru itu ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Akhirnya, Raffi ditunjuk menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Di posisi itu, Raffi yang kerap dijuluki Sultan Andara (merujuk pada nama kompleks perumahan tempat tinggalnya di Depok) mendapatkan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan menteri.

Daniel A. Fajri dan Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pebisnis dan selebritas Raffi Ahmad ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Raffi bersama enam orang utusan khusus presiden lainnya dan seorang staf khusus presiden dilantik Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa pagi, 22 Oktober 2024. Sebelum menjadi utusan khusus, Raffi menempuh karier panjang di bidang hiburan dan bisnis.

“Dr. (HC.) H. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, membacakan Surat Keputusan Presiden soal pengangkatan para penasihat, utusan dan staf khusus.

Tak lama sebelum mendapat jabatan baru ini, pada 7 Oktobe 2024r lalu, Raffi ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta. Suami dari aktris dan pengusaha Nagita Slavina itu bakal menjalankan tugasnya selama periode 2024-2029.

Perjalanan Raffi Ahmad menjadi nama terkenal di Indonesia dimulai dari dunia hiburan. Ia telah berkarier sejak duduk di bangku SMP, mengikuti syuting sinetron, FTV hingga film layar lebar. Kini, ia dikenal atas badan usaha media hiburan RANS Entertainment – singkatan dari nama lengkap Raffi dan Nagita – yang mereka dirikan pada 2015.

Berikut profil Raffi Ahmad dan kiprahnya di berbagai industri, mulai dari hiburan hingga bisnis.

Pendidikan
Raffi mengawali pendidikannya di bangku sekolah dasar SD Taruna Bakti, Bandung. Ia kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Bandung. Setelah lulus SMP, Raffi bersekolah di SMAN 3 Jakarta sebelum akhirnya pindah ke SMAN 16 Jakarta. Untuk pendidikan tinggi, ia disebut sempat berkuliah di Universitas Terbuka dan Universitas Paramadina.

Riwayat pendidikan Raffi banyak tersebar di sumber terbuka. Tempo telah menghubungi Raffi dan asistennya untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, namun mereka tidak menjawab pesan Tempo hingga berita ini terbit.

Baru-baru ini, Raffi diberikan gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM). Namun, gelar dan kampus itu dipertanyakan legalitasnya oleh masyarakat luas karena tidak diakui oleh pemerintah.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) telah melakukan investigasi terhadap UIPM dan menemukan kampus swasta asing tersebut belum memiliki izin untuk beroperasi di Indonesia.

Selanjutnya baca: Raffi Ahmad sebagai aktor dan presenter<!--more-->

Raffi memulai karier di dunia hiburan sejak usia SMP. Ia mengambil berbagai pekerjaan akting mulai dari sinetron, FTV, hingga film layar lebar. Beberapa proyeknya yang terkenal adalah serial televisi Senandung Masa Puber, di mana ia berakting bersama aktris Bunga Citra Lestari, dan film berjudul Love Is Cinta. Di film itu, Raffi bekerja dengan Acha Septriasa dan Irwansyah.

Bukan hanya akting, Raffi juga sempat berkiprah di dunia musik. Ia pernah menjadi bagian dari grup vokal Bukan Bintang Biasa atau BBB yang dibentuk musisi Melly Goeslaw. Selain Raffi, grup tersebut terdiri dari pesinetron Laudya Chintya Bella, Chelsea Olivia Wijaya, Dimas Beck dan Ayushita.

Raffi juga pernah aktif bekerja sebagai presenter. Pria kelahiran 1987 itu menjadi pembawa acara program musik terkenal Dahsyat. Ia juga menjadi wajah dua program lainnya, yaitu Rafi Wkwkwk dan OMG, bersama Olga Syahputra.

Membangun RANS Entertainment
Raffi dan Nagita membangun RANS Entertainment pada 27 Desember 2015. Badan usaha media hiburan itu berfokus pada produksi konten digital. RANS memiliki platform media sosial yang besar, termasuk akun Instagram dengan 4,5 juta pengikut dan kanal YouTube dengan 26,2 juta pelanggan.

Raffi dan Nagita sendiri memiliki pengikut sebanyak 76,1 juta orang di akun gabungannya di Instagram.

Payung perusahaan RANS terdaftar dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) mulai 2019 di bawah nama PT RANS Entertainmen Indonesia, beralamat di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Pada 2021, RANS mengumumkan kemitraan dengan perusahaan konglomerat Grup Emtek. Grup tersebut antara lain menaungi SCTV, Indosiar, hingga layanan streaming online Vidio. Kaesang Pangarep, putra bekas presiden Joko Widodo atau Jokowi, menjadi komisaris perusahaan Raffi dan Nagita itu.

Merambah dunia politik
Raffi dan Nagita menjadi bagian dari sekelompok selebritas yang menyatakan dukungan bagi pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada masa kampanye Pemilihan Presiden 2024.

Setelah Prabowo menang pilpres, Raffi menjadi salah satu dari 100 lebih orang yang dipanggil oleh presiden baru itu ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Akhirnya, Raffi ditunjuk menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Di posisi itu, Raffi yang kerap dijuluki Sultan Andara (merujuk pada nama kompleks perumahan tempat tinggalnya di Depok) mendapatkan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan menteri.

Daniel A. Fajri dan Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melantik tujuh orang tokoh yang ditunjuknya sebagai Penasihat Khusus Presiden, untuk membantu pekerjaannya sebagai kepala negara. Ketujuh tokoh tersebut dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden RI.

Adapun tokoh yang dipercaya Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden itu adalah Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan serta Luhut Binsar Pandjaitan yang berfokus di bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Ada juga Dudung Abdurachman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan; Bambang Permadi Soemantri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional; Purnomo Yusgiantoro di Bidang Urusan Energi, Muhadjir Effendy Bidang Khusus Haji; dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Nasional.

Membawahi berbagai bidang yang berbeda, lantas apa sebenarnya tugas penasihat khusus presiden yang baru dilantik oleh Prabowo? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Tugas Penasihat Khusus Presiden

Tugas Penasihat Khusus Presiden tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Aturan ini diteken oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, pada 18 Oktober 2024, dua hari sebelum lengser dari jabatannya.

Keppres tersebut mengatur tentang keberadaan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden serta Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Meski begitu, aturan ini baru diunggah pada JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada 22 Oktober 2024.

Berdasarkan beleid tersebut, Penasihat Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden. Penasihat khusus ini akan melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penasihat Khusus Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nantinya, penasihat khusus ini melaporkan pelaksanaan tugasnya dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pengangkatan dan pembidangan tugas Penasihat Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Penasihat Khusus Presiden juga dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil.

Pada aturan tersebut, disebutkan juga masa bakti penasihat khusus presiden berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang bersangkutan. Dan saat utusan khusus tersebut berhenti atau telah selesai masa jabatannya, maka tidak akan diberikan pensiun atau pesangon oleh negara.

Dalam menjalankan tugasnya, penasihat khusus presiden mendapat dukungan administrasi dari sekretaris kabinet. Dukungan itu berupa asisten dan pembantu asisten untuk utusan khusus presiden, masing-masing sebanyak dua orang. Adapun pembantu asisten akan didukung oleh staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet dan/atau Kementerian Sekretariat Negara.

Selanjutnya: Gaji penasihat khusus...

<!--more-->

Gaji Penasihat Khusus Presiden

Pemberian gaji bagi penasihat khusus presiden diatur dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

“Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri,” bunyi Pasal 6 beleid tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP Nomor 18 Tahun 1993, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan.

Selain gaji pokok, menteri negara juga memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Besaran tunjangan jabatan bagi menteri, yaitu Rp13.608.000 per bulan.

Mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak menerima tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, kendaraan dinas, rumah jabatan, biaya perjalanan dinas, dan jaminan kesehatan.

Selanjutnya, menurut Pasal 15 Perpres Nomor 137 Tahun 2024, disebutkan bahwa segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas penasihat khusus presiden bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui anggaran belanja Setkab.

Dengan demikian, penasihat khusus presiden mendapatkan penghasilan sekurang-kurangnya adalah Rp18.648.000 per bulan, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Jumlah tersebut tentu bisa meningkat seiring dengan penambahan tunjangan-tunjangan lain yang setara dengan menteri.

Rizki Dewi Ayu, Melynda Dwi Puspita dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melantik tujuh orang tokoh yang ditunjuknya sebagai Penasihat Khusus Presiden, untuk membantu pekerjaannya sebagai kepala negara. Ketujuh tokoh tersebut dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden RI.

Adapun tokoh yang dipercaya Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden itu adalah Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan serta Luhut Binsar Pandjaitan yang berfokus di bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Ada juga Dudung Abdurachman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan; Bambang Permadi Soemantri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional; Purnomo Yusgiantoro di Bidang Urusan Energi, Muhadjir Effendy Bidang Khusus Haji; dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Nasional.

Membawahi berbagai bidang yang berbeda, lantas apa sebenarnya tugas penasihat khusus presiden yang baru dilantik oleh Prabowo? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Tugas Penasihat Khusus Presiden

Tugas Penasihat Khusus Presiden tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Aturan ini diteken oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, pada 18 Oktober 2024, dua hari sebelum lengser dari jabatannya.

Keppres tersebut mengatur tentang keberadaan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden serta Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Meski begitu, aturan ini baru diunggah pada JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada 22 Oktober 2024.

Berdasarkan beleid tersebut, Penasihat Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden. Penasihat khusus ini akan melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penasihat Khusus Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nantinya, penasihat khusus ini melaporkan pelaksanaan tugasnya dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pengangkatan dan pembidangan tugas Penasihat Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Penasihat Khusus Presiden juga dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil.

Pada aturan tersebut, disebutkan juga masa bakti penasihat khusus presiden berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang bersangkutan. Dan saat utusan khusus tersebut berhenti atau telah selesai masa jabatannya, maka tidak akan diberikan pensiun atau pesangon oleh negara.

Dalam menjalankan tugasnya, penasihat khusus presiden mendapat dukungan administrasi dari sekretaris kabinet. Dukungan itu berupa asisten dan pembantu asisten untuk utusan khusus presiden, masing-masing sebanyak dua orang. Adapun pembantu asisten akan didukung oleh staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet dan/atau Kementerian Sekretariat Negara.

Selanjutnya: Gaji penasihat khusus...

<!--more-->

Gaji Penasihat Khusus Presiden

Pemberian gaji bagi penasihat khusus presiden diatur dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

“Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri,” bunyi Pasal 6 beleid tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP Nomor 18 Tahun 1993, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan.

Selain gaji pokok, menteri negara juga memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Besaran tunjangan jabatan bagi menteri, yaitu Rp13.608.000 per bulan.

Mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak menerima tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, kendaraan dinas, rumah jabatan, biaya perjalanan dinas, dan jaminan kesehatan.

Selanjutnya, menurut Pasal 15 Perpres Nomor 137 Tahun 2024, disebutkan bahwa segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas penasihat khusus presiden bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui anggaran belanja Setkab.

Dengan demikian, penasihat khusus presiden mendapatkan penghasilan sekurang-kurangnya adalah Rp18.648.000 per bulan, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Jumlah tersebut tentu bisa meningkat seiring dengan penambahan tunjangan-tunjangan lain yang setara dengan menteri.

Rizki Dewi Ayu, Melynda Dwi Puspita dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.