TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, beberapa kali menyinggung permasalahan kemiskinan dalam pidato perdananya selepas dilantik. Menurutnya, angka kemiskinan di Indonesia masih sangat besar. Rakyat Indonesia, kata Prabowo, Indonesia masih belum merdeka dari kemiskinan.

“Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan, terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan,” ucap Prabowo dalam pidato perdananya sebagai presiden, Ahad, 20 Oktober 2024 di kompleks Senayan, Jakarta.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap permasalahan ini. Para pemimpin, kata Prabowo, sudah sepatutnya bekerja sama untuk dapat mengelola kekayaan negara sebaik mungkin untuk dapat digunakan bagi kepentingan rakyat dan mengatasi kemiskinan.

“Kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta, kalau melihat sesuatu yang tidak enak memasukkan kepalanya ke dalam tanah,” ujarnya.

Prabowo bercita-cita masyarakat kelas bawah atau wong cilik harus bisa sejahtera. Kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat harus bisa terpenuhi. Itu semua, menurut Prabowo, sudah menjadi tanggung jawab pemimpin negara yang bekerja untuk rakyat.

“Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu. Wong cilik bisa senyum, bisa tertawa,” ucap pensiunan Jenderal TNI tersebut.

Pengentasan kemiskinan sendiri sudah sedari lama dicita-citakan Prabowo. Sejak dari masa kampanye, Prabowo menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu dari 17 program prioritasnya. Ia menjanjikan kemiskinan akan hilang dalam lima tahun masa kepemimpinannya, atau artinya dalam tahun 2029.

Prabowo menjadikan data kemiskinan ekstrem sebagai dasar untuk mempromosikan program kampanyenya yang lain, salah satunya makan bergizi gratis. Ia acapkali menyebutkan, kemiskinan menyebabkan banyak anak atau masyarakat kekurangan gizi, sehingga program makan bergizi gratis harus dilakukan.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin per Maret 2024 di Indonesia mencapai 25,22 juta orang atau sama dengan 9,03 persen. Sedangkan garis kemiskinan yang ditetapkan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan.

Han Revanda Putra ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut kunci untuk menuju swasembada pangan antara lain dengan intensifikasi lahan, dan penyediaan sumber daya manusia (SDM). "Kalau kita ngomongin beras padi yang bisa dilakukan ya intensifikasi itu, intensifikasi ekstensifikasi kan. Ekstensifikasi itu membuka lahan, intensifikasi itu dengan menggunakan teknologi sehingga produktivitas per lahannya itu meningkat," ujar Nailul Huda seperti dilansir dari Antara, Ahad, 20 Oktoberfest 2024.

Nailul mengatakan saat ini banyak lahan di Indonesia yang sudah beralih fungsi menjadi industri dan perumahan. Dengan lahan yang sedikit ini, akan membuat produktivitas semakin sedikit hingga produksinya terus berkurang. Intensifikasi lahan sangat perlu untuk dilakukan bila ingin mengejar target swasembada pangan. Namun demikian, Nailul mengingatkan bahwa penyediaan SDM juga menjadi hal krusial yang harus diperhatikan.

Lebih lanjut, kata Nailul, penggunaan teknologi memiliki peran besar dalam hal intensifikasi lahan. Menurutnya, sejauh ini Indonesia masih kekurangan SDM untuk mengimplementasikan teknologi-teknologi di bidang pertanian. "SDM kita masih sangat kurang untuk bisa implementatif dalam hal teknologi, teknologi pangan ini masih kurang ya diterapkan di Indonesia, kayak traktor yang mesin besar itu saja masih sangat minim dan akhirnya malah sia-sia. Ini menurut saya juga harus digarisbawahi," kata Nailul.

Nailul juga menyampaikan, swasembada bukan sekadar kemandirian dalam penyediaan pangan di dalam negeri. Akses pangan yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, merupakan indikator dari swasembada pangan itu sendiri. Program-program dari Prabowo memang bertujuan untuk swasembada pangan, lanjut Nailul, namun bila tidak dibarengi dengan akses serta SDM yang belum maksimal maka target 4-5 tahun diprediksi akan mundur. "Saya rasa sebenarnya swasembada pangan ini, harus dilihat bukan dari penyediaan mandiri dari dalam negeri, tapi akses masyarakat terhadap pangan itu bisa lebih mudah," ucapnya.

Nailul juga menyampaikan, Prabowo harus menetapkan mana yang paling prioritas untuk swasembada pangan. Menurutnya, hal tersebut akan lebih bijaksana dan berkelanjutan dalam hal pengelolaan pangan di dalam negeri.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat 4—5 tahun ke depan. "Saya yakin paling lambat 4—5 tahun, kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo saat berpidato dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Ahad. Keyakinan itu, kata Prabowo, muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menuntut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden baru segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

“UU ini adalah amanat konstitusi dan akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak kami, serta memberikan kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini diabaikan,” tutur Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sumbolinggi dalam pernyataan politik AMAN merespons pelantikan Prabowo-Gibran dalam Sidang Paripurna MPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Selain mendesak pemerintahan Prabowo segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, AMAN juga menekankan beberapa poin lain yang penting untuk menjadi perhatian pemerintahan selanjutnya.

Poin kedua yang tertulis dalam pernyataan resmi AMAN adalah permintaan percepatan pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah adat dan penyelesaian konflik agraria. Hal ini sekaligus penghentian seluruh perampasan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN), bisnis pengusaha, dan kebijakan pro pemodal asing lainnya yang dikerjakan di atas wilayah adat.

Poin selanjutnya, AMAN mendesak agar Presiden Prabowo mencabut UU Cipta Kerja, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Mineral dan Batubara, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mendiskriminasi masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. AMAN juga menuntut Presiden Prabowo untuk memulihkan Kedaulatan Bangsa Indonesia atas tanah dan kekayaan alamnya serta mewujudkan kesejahteraan dengan menjalankan Reforma Agraria yang sejati sesuai mandat Konstitusi, TAP MPR No.IX Tahun 2001, dan UU Pokok Agraria tahun 1960.

Guna melindungi hak-hak masyarakat adat, AMAN mendesak pemerintah Prabowo-Gibran untuk menegakkan supremasi hukum tanpa berpihak pada kepentingan modal atau korporasi besar semata. Selain itu, melakukan pemulihan terhadap masyarakat adat yang telah ditangkap, dituntut, dan dihukum di pengadilan karena berjuang mempertahankan haknya dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan pembela masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya.

AMAN juga menuntut pemerintahan terbaru untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan penyusunan regulasi sebagai pihak yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Kemudian, AMAN mendesak dilakukannya pemulihan lingkungan hidup dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak penjahat lingkungan dan pelanggar hak asasi manusia.

Terakhir, AMAN mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendukung upaya pelestarian budaya dan memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kearifan lokal. Pendidikan yang menghargai bahasa, nilai, dan pengetahuan lokal akan memperkuat identitas kami dan memastikan keberlanjutan kebudayaan adat di tengah arus globalisasi.

Menurut data yang diarsipkan AMAN hingga tahun 2024, terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta hektar yang mengakibatkan lebih dari 925 orang warga masyarakat adat yang dikriminalisasi dalam 10 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 60 orang di antaranya mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat negara, dan satu orang meninggal dunia.

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menuntut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden baru segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

“UU ini adalah amanat konstitusi dan akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-hak kami, serta memberikan kepastian hukum atas wilayah adat yang selama ini diabaikan,” tutur Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sumbolinggi dalam pernyataan politik AMAN merespons pelantikan Prabowo-Gibran dalam Sidang Paripurna MPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Selain mendesak pemerintahan Prabowo segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, AMAN juga menekankan beberapa poin lain yang penting untuk menjadi perhatian pemerintahan selanjutnya.

Poin kedua yang tertulis dalam pernyataan resmi AMAN adalah permintaan percepatan pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah adat dan penyelesaian konflik agraria. Hal ini sekaligus penghentian seluruh perampasan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN), bisnis pengusaha, dan kebijakan pro pemodal asing lainnya yang dikerjakan di atas wilayah adat.

Poin selanjutnya, AMAN mendesak agar Presiden Prabowo mencabut UU Cipta Kerja, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Mineral dan Batubara, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mendiskriminasi masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. AMAN juga menuntut Presiden Prabowo untuk memulihkan Kedaulatan Bangsa Indonesia atas tanah dan kekayaan alamnya serta mewujudkan kesejahteraan dengan menjalankan Reforma Agraria yang sejati sesuai mandat Konstitusi, TAP MPR No.IX Tahun 2001, dan UU Pokok Agraria tahun 1960.

Guna melindungi hak-hak masyarakat adat, AMAN mendesak pemerintah Prabowo-Gibran untuk menegakkan supremasi hukum tanpa berpihak pada kepentingan modal atau korporasi besar semata. Selain itu, melakukan pemulihan terhadap masyarakat adat yang telah ditangkap, dituntut, dan dihukum di pengadilan karena berjuang mempertahankan haknya dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan pembela masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas wilayah adatnya.

AMAN juga menuntut pemerintahan terbaru untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan penyusunan regulasi sebagai pihak yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Kemudian, AMAN mendesak dilakukannya pemulihan lingkungan hidup dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak penjahat lingkungan dan pelanggar hak asasi manusia.

Terakhir, AMAN mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendukung upaya pelestarian budaya dan memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kearifan lokal. Pendidikan yang menghargai bahasa, nilai, dan pengetahuan lokal akan memperkuat identitas kami dan memastikan keberlanjutan kebudayaan adat di tengah arus globalisasi.

Menurut data yang diarsipkan AMAN hingga tahun 2024, terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta hektar yang mengakibatkan lebih dari 925 orang warga masyarakat adat yang dikriminalisasi dalam 10 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, 60 orang di antaranya mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat negara, dan satu orang meninggal dunia.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus terus berlanjut di era pemerintahan baru dengan berbagai pembenahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Menuju Indonesia Emas 2045, hendaknya transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan masyarakat,” kata Djoko Setijowarno di Jakarta, Ahad, 20 Oktpber 2024 seperti dilansir dari Antara.

Ia menyoroti meski pembangunan Jalan Tol Trans Jawa memberikan sejumlah manfaat bagi kelancaran transportasi orang dan barang, tapi hal tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan bagi para pekerja di sektor logistik.

Infrastruktur tersebut memang telah memperlancar arus transportasi, memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen, menekan biaya logistik menjadi 14 persen, serta meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Namun, rata-rata upah yang diterima oleh para pengemudi angkutan barang jarak jauh hanya Rp500 ribu seminggu karena masih maraknya praktik pungli.

Tidak hanya memberantas praktik pungli, Djoko menyatakan bahwa pemerintahan mendatang juga perlu memperbaiki layanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang sudah tidak layak dioperasikan di beberapa lokasi. “Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan (dengan penggunaan weigh in motion/WIM) dan perlu ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota,” ucapnya.

Pihaknya juga menyatakan bahwa penanganan kendaraan over dimension dan over load (ODOL) masih perlu ditingkatkan, mengingat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang masih kerap terjadi.

“Namun, pengusaha angkutan barang dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tidak mendapat sanksi hukum. Sopir truk adalah korban sistem angkutan logistik yang masih carut-marut di negeri ini. Presiden baru harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan penanganan angkutan barang,” ujar Djoko.

Ia juga menuturkan bahwa infrastruktur rel dan transportasi air belum maksimal digunakan dalam pengangkutan logistik. Menurut dia, perlu ada kesetaraan ongkos angkutan jalan raya dan angkutan rel, mengingat pengangkutan logistik dengan kereta api masih dikenakan PPN dan track access charge (TAC), serta menggunakan BBM non subsidi, sehingga tarif moda transportasi kereta api menjadi mahal.

Pihaknya juga menilai bahwa keselamatan transportasi masih menjadi masalah serius, terutama transportasi jalan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat keselamatan transportasi adalah menyelenggarakan kembali Program Rute Anak Selamat Sekolah (RASS) serta memasukkan pengajaran terkait tertib berlalu lintas dalam kurikulum sekolah. “Sarana transportasi perairan yang membawa pelajar menuju lokasi sekolah di pulau-pulau kecil, danau, dan sungai juga harus dilengkapi dengan baju pelampung,” imbuh Djoko.

Prabowo Subianto dan GIibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 - 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sebanyak 709 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus terus berlanjut di era pemerintahan baru dengan berbagai pembenahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Menuju Indonesia Emas 2045, hendaknya transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan masyarakat,” kata Djoko Setijowarno di Jakarta, Ahad, 20 Oktpber 2024 seperti dilansir dari Antara.

Ia menyoroti meski pembangunan Jalan Tol Trans Jawa memberikan sejumlah manfaat bagi kelancaran transportasi orang dan barang, tapi hal tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan bagi para pekerja di sektor logistik.

Infrastruktur tersebut memang telah memperlancar arus transportasi, memangkas waktu perjalanan hingga 50 persen, menekan biaya logistik menjadi 14 persen, serta meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Namun, rata-rata upah yang diterima oleh para pengemudi angkutan barang jarak jauh hanya Rp500 ribu seminggu karena masih maraknya praktik pungli.

Tidak hanya memberantas praktik pungli, Djoko menyatakan bahwa pemerintahan mendatang juga perlu memperbaiki layanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang sudah tidak layak dioperasikan di beberapa lokasi. “Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan (dengan penggunaan weigh in motion/WIM) dan perlu ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota,” ucapnya.

Pihaknya juga menyatakan bahwa penanganan kendaraan over dimension dan over load (ODOL) masih perlu ditingkatkan, mengingat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang masih kerap terjadi.

“Namun, pengusaha angkutan barang dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tidak mendapat sanksi hukum. Sopir truk adalah korban sistem angkutan logistik yang masih carut-marut di negeri ini. Presiden baru harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan penanganan angkutan barang,” ujar Djoko.

Ia juga menuturkan bahwa infrastruktur rel dan transportasi air belum maksimal digunakan dalam pengangkutan logistik. Menurut dia, perlu ada kesetaraan ongkos angkutan jalan raya dan angkutan rel, mengingat pengangkutan logistik dengan kereta api masih dikenakan PPN dan track access charge (TAC), serta menggunakan BBM non subsidi, sehingga tarif moda transportasi kereta api menjadi mahal.

Pihaknya juga menilai bahwa keselamatan transportasi masih menjadi masalah serius, terutama transportasi jalan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat keselamatan transportasi adalah menyelenggarakan kembali Program Rute Anak Selamat Sekolah (RASS) serta memasukkan pengajaran terkait tertib berlalu lintas dalam kurikulum sekolah. “Sarana transportasi perairan yang membawa pelajar menuju lokasi sekolah di pulau-pulau kecil, danau, dan sungai juga harus dilengkapi dengan baju pelampung,” imbuh Djoko.

Prabowo Subianto dan GIibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 - 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sebanyak 709 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Ekonomi DigitalCenter of Economic and Law Studies(Celios) Nailul Huda mengatakan pangsa pasar harus menjadi pertimbangan utama saat melakukan kebijakan hilirisasi pada suatu komoditas."Hilirisasi komoditas ini, yang pertama kita harus menciptakan pasarnya dulu. Jangan sampai ketika kita melakukan hilirisasi semua komoditas, nggak ada pasar-pasarnya lagi," kata Nailul seperti dilansir dari Antara, Ahad, 20 Oktoberfest 2024.

Nailul menyampaikan pasar menjadi bagian yang sangat penting untuk menyukseskan kebijakan hilirisasi.Dengan adanya permintaan, kata Nailul, secara otomatis komoditas tersebut memiliki nilai tambah, sehingga mampu memberikan pemasukan bagi negara.Selain itu, dalam kebijakan hilirisasi juga harus mengutamakan keberlanjutan bagi lingkungan.

Sebagai contoh, lanjut Nailul, kelapa sawit adalah komoditas yang mampu memberikan dampak dari hulu ke hilir.Menurutnya, yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana proses produktivitas kelapa sawit tersebut bagi lingkungan.

"Pembakaran lahan dan sebagainya yang akhirnya menimbulkan hilirisasi sawit itu, dia tidak baik bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan sebagainya. Jadi kompensasi sebenarnya hilirisasi itu, harus mengedepankan aspek dari sustainability-nya atau aspek dari keberlanjutan," ujarnya.

Nailul mengatakan Indonesia telah memiliki banyak riset terkait dengan komoditas mana saja yang siap untuk hilirisasi. Dari laporan-laporan tersebut, Pemerintahan yang baru hanya perlu mereplikasi dan mengimplementasikannya.

Menurut Huda, Presiden RI Prabowo Subianto yang baru saja dilantik harus segera mencari tahu pasar mana saja yang dapat memberikan peluang bagi komoditas asal Indonesia untuk hilirisasi."Yang paling penting adalah pangsa pasarnya ada, terus juga harussustain, SDM. Saya rasa itu yang paling penting kalau menyangkut hilirisasi," kata Nailul.

Dalam pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan melakukan hilirisasi pada semua komoditas.

Ia menyebutkan nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi sehingga rakyat Indonesia bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera."Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Ekonomi DigitalCenter of Economic and Law Studies(Celios) Nailul Huda mengatakan pangsa pasar harus menjadi pertimbangan utama saat melakukan kebijakan hilirisasi pada suatu komoditas."Hilirisasi komoditas ini, yang pertama kita harus menciptakan pasarnya dulu. Jangan sampai ketika kita melakukan hilirisasi semua komoditas, nggak ada pasar-pasarnya lagi," kata Nailul seperti dilansir dari Antara, Ahad, 20 Oktoberfest 2024.

Nailul menyampaikan pasar menjadi bagian yang sangat penting untuk menyukseskan kebijakan hilirisasi.Dengan adanya permintaan, kata Nailul, secara otomatis komoditas tersebut memiliki nilai tambah, sehingga mampu memberikan pemasukan bagi negara.Selain itu, dalam kebijakan hilirisasi juga harus mengutamakan keberlanjutan bagi lingkungan.

Sebagai contoh, lanjut Nailul, kelapa sawit adalah komoditas yang mampu memberikan dampak dari hulu ke hilir.Menurutnya, yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana proses produktivitas kelapa sawit tersebut bagi lingkungan.

"Pembakaran lahan dan sebagainya yang akhirnya menimbulkan hilirisasi sawit itu, dia tidak baik bagi lingkungan, bagi masyarakat, dan sebagainya. Jadi kompensasi sebenarnya hilirisasi itu, harus mengedepankan aspek dari sustainability-nya atau aspek dari keberlanjutan," ujarnya.

Nailul mengatakan Indonesia telah memiliki banyak riset terkait dengan komoditas mana saja yang siap untuk hilirisasi. Dari laporan-laporan tersebut, Pemerintahan yang baru hanya perlu mereplikasi dan mengimplementasikannya.

Menurut Huda, Presiden RI Prabowo Subianto yang baru saja dilantik harus segera mencari tahu pasar mana saja yang dapat memberikan peluang bagi komoditas asal Indonesia untuk hilirisasi."Yang paling penting adalah pangsa pasarnya ada, terus juga harussustain, SDM. Saya rasa itu yang paling penting kalau menyangkut hilirisasi," kata Nailul.

Dalam pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan melakukan hilirisasi pada semua komoditas.

Ia menyebutkan nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi sehingga rakyat Indonesia bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera."Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

TEMPO.CO, Banjarmasin - Penjabat Kepala Desa Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Alekman, mengatakan masyarakat Dayak Batulasung mempertanyakan ganti rugi tanam tumbuh dan plasma atas 5.801 hektar kebun sawit Sungai Kamboyan Estate (SKBE) dan Sungai Mantawigi Estate (SMGE) milik PT Jhonlin Agro Raya Tbk.

Alekman bilang masyarakat akan aksi damai di kebun sawit PT JAR pada Kamis pekan depan, 24 Oktober 2024, untuk klarifikasi penguasaan lahan 5.801 hektare oleh PT JAR. "Kalau belum bisa membuktikan, mari cari solusinya,” kata Alekman kepada Tempo, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Menurut dia, luasan lahan yang diklaim masyarakat itu mengacu pada tiga Peraturan Bupati Kotabaru dan hasil klarifikasi Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Kotabaru. Alekman merinci tiga perbup yang dimaksud terdiri atas Perbup Kotabaru Nomor 50 Tahun 2020, Perbup Kotabaru Nomor 32 Tahun 2017, dan Perbup Kotabaru Nomor 201 Tahun 2022. Ketiga perbup mengatur batas Desa Cantung Kiri Hilir.

"Di dalam tiga perbup ini terdapat kebun PT JAR dengan luasan 5.801 hektar," kata Alekman. Namun, pihaknya siap mengukur ulang luas lahan yang dimaksud sesuai kondisi lapangan dengan bantuan Pemkab Kotabaru.

Ia mengakomodir masyarakat yang merasa punya surat penguasaan fisik tanah, tapi belum menerima ganti kerugian. Sebab, Alekman belum pernah mendapati berkas dan arsip ganti rugi lahan masyarakat di pemerintah desa dari emiten berkode JARR itu.

Padahal, kata dia, perolehan Hak Guna Usaha di atas penguasaan pihak lain, harus diberi ganti kerugian tanam tumbuh sesuai kesepakatan. Pihaknya siap berunding menentukan skema terbaik ganti kerugian tanam tumbuh tanah masyarakat yang belum menerima pembayaran.

Selain itu, kata Alekman, masyarakat mempersoalkan kemitraan plasma sawit oleh PT JAR. Ia mengingatkan perusahaan harus menyisihkan 20 persen lahan untuk kebun plasma masyarakat dari total lahan yang diusahakan perusahaan. Di Desa Cantung Kiri Hilir, setahu dia, PT JAR belum melaksanakan pola 80:20, yakni 80 persen kebun inti dan 20 persen kebun plasma.

“Tanah itu dikelola masyarakat secara adat sejak 1936. Tahun 2017 jadi lahan kebun sawit PT JAR, padahal belum pernah ditemukan berkas ganti rugi tanam tumbuh dan surat jual beli. Sosialisasi pun belum pernah,” ucap Alekman.

Kepala Adat Dayak Batulasung, Riwinto, menuturkan persoalan ini pernah mengemuka pada akhir 2019 lalu, tapi belum ada solusinya. Alhasil, masyarakat terus mempertanyakan penguasaan lahan oleh Jhonlin Agro Raya. “Ada ketidakpuasan masyarakat. Menurut kami 5.801 hektar itu hutan ulayat Dayak Batulasung, sehingga kami ada hak di situ,” kata Riwinto.

Riwinto turut mempertanyakan lahan sawit 96 hektar yang dikuasai oleh PT JAR dari pelepasan kawasan lewat program TORA tahun 2019. Sebab, kata dia, lahan itu seharusnya untuk pertanian masyarakat Desa Cantung Kiri Hilir. "Ternyata saat ini juga dijadikan kebun PT JAR," ucapnya.

Ihwal rencana aksi damai di kebun PT JAR, Riwinto berkata kemungkinan ada sekitar 200 masyarakat Dayak berpartisipasi dalam aksi tersebut. Menurut dia, ritual adat akan mengawali aksi, sebelum masyarakat menyuarakan aspirasinya.

Arpani, misalnya. Ia salah satu masyarakat yang menguasai lahan 200 hektare hak ulayat adat warisan dari orang tuanya. Klaim kepemilikan ini dibuktikan melalui surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang diteken oleh Arpani pada 2006, atas sepengetahuan Ketua RT 03, Ketua Adat Dayak Batulasung, dan Kepala Desa Cantung Kiri Hilir. Sebelum ditanami sawit oleh perusahaan, Arpani mengingat lahan ulayat itu sebagai tempat mencari rotan, berladang, berburu, mencari madu hutan, dan sarang walet di dalam goa hutan.

“Tanah tersebut berasal dari hak ulayat adat, warisan dari kakek ke orang tua kami, dan hingga saat ini masih kami kuasai terus menerus. Tanah tersebut digarap sejak tahun 1947, dan sampai saat ini tidak pernah diperjualbelikan,” demikian isi surat keterangan tanah milik Arpani bertarikh 18 November 2006, seperti dilihat Tempo.

Alhasil, Arpani terkejut ketika ada perusahaan tiba-tiba menanami sawit pada 2017 tanpa sosialisasi dan ganti rugi tanam tumbuh. "Tanah itu sudah dikuasai secara adat dan belum ada ganti rugi. Saat itu belum tahu nama perusahaannya karena tidak ada sosialisasi," lanjut Arpani. Belakangan setelah tumbuh sawit, Arpani baru sadar nama perusahaan itu: PT Jhonlin Agro Raya.

Juru bicara dan Legal PT Jhonlin Agro Raya Tbk, Dedy Hari Suprianto, tidak menjawab gamblang atas upaya konfirmasi persoalan tersebut. Dedy menyarankan Tempo bertanya ke Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru, dan pihak Kecamatan Kelumpang Hulu. “Info lebih jelas dan pasti,” tutur Dedy.

Pilhan editor: Jajaran Tim Ekonomi Jokowi Diangkut Prabowo dalam Pemerintahannya Mulai Sri Mulyani sampai Bahlil

TEMPO.CO, Banjarmasin - Penjabat Kepala Desa Cantung Kiri Hilir, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Alekman, mengatakan masyarakat Dayak Batulasung mempertanyakan ganti rugi tanam tumbuh dan plasma atas 5.801 hektar kebun sawit Sungai Kamboyan Estate (SKBE) dan Sungai Mantawigi Estate (SMGE) milik PT Jhonlin Agro Raya Tbk.

Alekman bilang masyarakat akan aksi damai di kebun sawit PT JAR pada Kamis pekan depan, 24 Oktober 2024, untuk klarifikasi penguasaan lahan 5.801 hektare oleh PT JAR. "Kalau belum bisa membuktikan, mari cari solusinya,” kata Alekman kepada Tempo, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Menurut dia, luasan lahan yang diklaim masyarakat itu mengacu pada tiga Peraturan Bupati Kotabaru dan hasil klarifikasi Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Kotabaru. Alekman merinci tiga perbup yang dimaksud terdiri atas Perbup Kotabaru Nomor 50 Tahun 2020, Perbup Kotabaru Nomor 32 Tahun 2017, dan Perbup Kotabaru Nomor 201 Tahun 2022. Ketiga perbup mengatur batas Desa Cantung Kiri Hilir.

"Di dalam tiga perbup ini terdapat kebun PT JAR dengan luasan 5.801 hektar," kata Alekman. Namun, pihaknya siap mengukur ulang luas lahan yang dimaksud sesuai kondisi lapangan dengan bantuan Pemkab Kotabaru.

Ia mengakomodir masyarakat yang merasa punya surat penguasaan fisik tanah, tapi belum menerima ganti kerugian. Sebab, Alekman belum pernah mendapati berkas dan arsip ganti rugi lahan masyarakat di pemerintah desa dari emiten berkode JARR itu.

Padahal, kata dia, perolehan Hak Guna Usaha di atas penguasaan pihak lain, harus diberi ganti kerugian tanam tumbuh sesuai kesepakatan. Pihaknya siap berunding menentukan skema terbaik ganti kerugian tanam tumbuh tanah masyarakat yang belum menerima pembayaran.

Selain itu, kata Alekman, masyarakat mempersoalkan kemitraan plasma sawit oleh PT JAR. Ia mengingatkan perusahaan harus menyisihkan 20 persen lahan untuk kebun plasma masyarakat dari total lahan yang diusahakan perusahaan. Di Desa Cantung Kiri Hilir, setahu dia, PT JAR belum melaksanakan pola 80:20, yakni 80 persen kebun inti dan 20 persen kebun plasma.

“Tanah itu dikelola masyarakat secara adat sejak 1936. Tahun 2017 jadi lahan kebun sawit PT JAR, padahal belum pernah ditemukan berkas ganti rugi tanam tumbuh dan surat jual beli. Sosialisasi pun belum pernah,” ucap Alekman.

Kepala Adat Dayak Batulasung, Riwinto, menuturkan persoalan ini pernah mengemuka pada akhir 2019 lalu, tapi belum ada solusinya. Alhasil, masyarakat terus mempertanyakan penguasaan lahan oleh Jhonlin Agro Raya. “Ada ketidakpuasan masyarakat. Menurut kami 5.801 hektar itu hutan ulayat Dayak Batulasung, sehingga kami ada hak di situ,” kata Riwinto.

Riwinto turut mempertanyakan lahan sawit 96 hektar yang dikuasai oleh PT JAR dari pelepasan kawasan lewat program TORA tahun 2019. Sebab, kata dia, lahan itu seharusnya untuk pertanian masyarakat Desa Cantung Kiri Hilir. "Ternyata saat ini juga dijadikan kebun PT JAR," ucapnya.

Ihwal rencana aksi damai di kebun PT JAR, Riwinto berkata kemungkinan ada sekitar 200 masyarakat Dayak berpartisipasi dalam aksi tersebut. Menurut dia, ritual adat akan mengawali aksi, sebelum masyarakat menyuarakan aspirasinya.

Arpani, misalnya. Ia salah satu masyarakat yang menguasai lahan 200 hektare hak ulayat adat warisan dari orang tuanya. Klaim kepemilikan ini dibuktikan melalui surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang diteken oleh Arpani pada 2006, atas sepengetahuan Ketua RT 03, Ketua Adat Dayak Batulasung, dan Kepala Desa Cantung Kiri Hilir. Sebelum ditanami sawit oleh perusahaan, Arpani mengingat lahan ulayat itu sebagai tempat mencari rotan, berladang, berburu, mencari madu hutan, dan sarang walet di dalam goa hutan.

“Tanah tersebut berasal dari hak ulayat adat, warisan dari kakek ke orang tua kami, dan hingga saat ini masih kami kuasai terus menerus. Tanah tersebut digarap sejak tahun 1947, dan sampai saat ini tidak pernah diperjualbelikan,” demikian isi surat keterangan tanah milik Arpani bertarikh 18 November 2006, seperti dilihat Tempo.

Alhasil, Arpani terkejut ketika ada perusahaan tiba-tiba menanami sawit pada 2017 tanpa sosialisasi dan ganti rugi tanam tumbuh. "Tanah itu sudah dikuasai secara adat dan belum ada ganti rugi. Saat itu belum tahu nama perusahaannya karena tidak ada sosialisasi," lanjut Arpani. Belakangan setelah tumbuh sawit, Arpani baru sadar nama perusahaan itu: PT Jhonlin Agro Raya.

Juru bicara dan Legal PT Jhonlin Agro Raya Tbk, Dedy Hari Suprianto, tidak menjawab gamblang atas upaya konfirmasi persoalan tersebut. Dedy menyarankan Tempo bertanya ke Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru, dan pihak Kecamatan Kelumpang Hulu. “Info lebih jelas dan pasti,” tutur Dedy.

Pilhan editor: Jajaran Tim Ekonomi Jokowi Diangkut Prabowo dalam Pemerintahannya Mulai Sri Mulyani sampai Bahlil

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memaksimalkan pemungutan pajak dari subjek-subjek yang belum optimal, seperti sektor hiburan. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemerintah mendatang sebaiknya tidak berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan mengenakan lebih banyak pajak kepada sektor manufaktur maupun konsumsi, mengingat kini terjadi pelemahan daya beli dan penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur.

“Yang semestinya dilakukan adalah menyasar pada subjek-subjek pajak yang selama ini belum terlalu maksimal, misalkan pajak untuk hiburan, untuk (masyarakat) kelas atas, atau perusahaan-perusahaan besar dan multinasional yang beroperasi Indonesia,” ujarnya dilansir dari Antara.

Pemerintahan mendatang mencanangkan dalam dokumen Asta Cita untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan lebih bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil.

Selain subjek-subjek pajak yang telah disebutkan di atas, Mohammad Faisal pun menyarankan Prabowo-Gibran juga untuk mengoptimalkan pajak dari sektor ekonomi digital karena dinilai menguntungkan. “Jadi bukan malah membebani sektor-sektor yang pada saat sekarang itu justru dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk ditambahkan beban (pajak) gitu ya, nanti malah bisa backfire (menjadi bumerang) bagi perekonomian,” katanya.

Dalam dokumen Asta Cita, Prabowo-Gibran juga memberikan perhatian besar terhadap industri buku dan berencana untuk memberikan insentif bagi industri tersebut dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final.

Faisal mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana relaksasi pajak tersebut. Meskipun begitu, ia menyoroti perlunya pemerintahan mendatang juga melakukan relaksasi pajak terhadap sejumlah industri padat karya, seperti industri tekstil dan alas kaki. “Bisa dengan mengurangi PPN, tidak harus menghapus PPN. Beban pajak yang lain juga tidak menutup kemungkinan untuk juga dikurangi,” imbuhnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memaksimalkan pemungutan pajak dari subjek-subjek yang belum optimal, seperti sektor hiburan. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemerintah mendatang sebaiknya tidak berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan mengenakan lebih banyak pajak kepada sektor manufaktur maupun konsumsi, mengingat kini terjadi pelemahan daya beli dan penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur.

“Yang semestinya dilakukan adalah menyasar pada subjek-subjek pajak yang selama ini belum terlalu maksimal, misalkan pajak untuk hiburan, untuk (masyarakat) kelas atas, atau perusahaan-perusahaan besar dan multinasional yang beroperasi Indonesia,” ujarnya dilansir dari Antara.

Pemerintahan mendatang mencanangkan dalam dokumen Asta Cita untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan lebih bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil.

Selain subjek-subjek pajak yang telah disebutkan di atas, Mohammad Faisal pun menyarankan Prabowo-Gibran juga untuk mengoptimalkan pajak dari sektor ekonomi digital karena dinilai menguntungkan. “Jadi bukan malah membebani sektor-sektor yang pada saat sekarang itu justru dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk ditambahkan beban (pajak) gitu ya, nanti malah bisa backfire (menjadi bumerang) bagi perekonomian,” katanya.

Dalam dokumen Asta Cita, Prabowo-Gibran juga memberikan perhatian besar terhadap industri buku dan berencana untuk memberikan insentif bagi industri tersebut dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final.

Faisal mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana relaksasi pajak tersebut. Meskipun begitu, ia menyoroti perlunya pemerintahan mendatang juga melakukan relaksasi pajak terhadap sejumlah industri padat karya, seperti industri tekstil dan alas kaki. “Bisa dengan mengurangi PPN, tidak harus menghapus PPN. Beban pajak yang lain juga tidak menutup kemungkinan untuk juga dikurangi,” imbuhnya.