INFO NASIONAL - PT PLN (Persero) meraih penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau untuk Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan pada Selasa, 30 Juli 2024, di Jakarta. Penghargaan ini diperoleh atas upaya perseroan yang secara konsisten melakukan transisi energi melalui pengembangan dan penambahan pembangkit EBT di tanah air.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau merupakan hal yang sangat penting karena terkait dengan aspek-aspek perkembangan ekonomi dengan emisi dan polusi yang rendah, efisiensi energi, serta efisiensi sumber daya alam.

"Ekonomi hijau merupakan rezim ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi risiko kehidupan secara signifikan. Ekonomi hijau juga berarti perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan perkembangan sosial," ungkapnya.

Pemimpin Redaksi Detikcom Alfito Deannova Ginting menyatakan bahwa ajang penghargaan Anugerah Ekonomi Hijau merupakan apresiasi yang diberikan untuk program dan inisiatif yang dilakukan korporasi, lembaga, dan organisasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu pembangunan berkelanjutan.

"Kami juga menyadari ekonomi hijau memadukan pertimbangan ekonomi dengan aspek lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Inilah yang meyakinkan kami bahwa ekonomi hijau jadi pintu masuk negeri ini mencapai cita-cita luhur dalam menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Alfito.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi PLN untuk terus mendukung pemerintah melakukan transisi energi dalam rangka memitigasi perubahan iklim global.

"Penghargaan ini buah dari kerja keras seluruh insan PLN dalam menjalankan transisi energi. Capaian ini menjadi pelecut semangat bagi kami untuk terus melakukan transisi energi demi memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang," kata Darmawan.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menyampaikan bahwa PLN terus melakukan upaya transisi energi, salah satunya dengan mengembangkan pembangkit EBT dan infrastruktur pendukungnya.

"Tahun lalu kami berhasil mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Cirata di Jawa Barat dengan kapasitas 192 megawatt peak (MWp). Ini menjadi PLTS apung terbesar di Asia Tenggara dan mampu menyuplai listrik hijau untuk sebanyak 50 ribu rumah tangga," ucap Evy.

Selain itu, Evy menambahkan, PLN juga telah berhasil mengoperasikan PLTS di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar 10 megawatt dari total kapasitas 50 megawatt. PLTS IKN ini menempati lahan seluas 80 hektar dan dilengkapi 21.600 panel surya.

PLN juga telah memiliki skenario pengembangan EBT secara agresif melalui Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Skenario ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penambahan kapasitas pembangkit 75 persen berbasis EBT dan 25 persen berbasis gas hingga 2040.

"Kami menyadari transisi energi harus kami lakukan demi mencegah pemanasan global dan memastikan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang," tutup Evy.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peristiwa pencurian bantal di kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh tak semestinya terjadi. Sandi menyebut fenomena ini merupakan aksi kleptomania.

“Bantal itu tidak lepas, itu nempel. Ini klepto,” kata Sandi saat ditemui di kantornya pada Senin petang, 29 Juli 2024. Kleptomania merupakan gangguan serius yang menyebabkan individu terdorong untuk mencuri barang yang tidak diperlukan dan bernilai kecil.

Sementara itu, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Nia Niscaya mengatakan peristiwa ini menyedihkan bagi dirinya. Dia menilai tindakan penumpang yang menggondol bantal kereta tak terpuji. "Sangat menyedihkan, ini soal perilaku," kata Nia melanjutkan pernyataan Sandi.

Usai peristiwa ini, Nia berharap kepada masyarakat untuk menjaga fasilitas umum, termauk yang berada di Whoosh. “Sangat prihatin,” kata dia.

Kini PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah mengantongi data pelaku usai menelusuri melalui kamera pemantau atau CCTV yang ada di Whoosh. Mereka menyayangkan perilaku penumpang yang tidak menjaga fasilitas bantal pada sandaran kursi kereta kelas premium ekonomi di rangkaian kereta.

“Sampai dengan Juli 2024, sudah terjadi 6 kejadian hilangnya bantal dari kursi kereta Whoosh. Keseluruhan kasus tersebut dapat ditelusuri melalui 44 CCTV yang tersedia pada setiap rangkaian kereta,” kata Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa, pada Sabtu, 27 Juli 2024 seperti dikutip Antara. Eva mengatakan berdasarkan hasil penelusurannya, memang ada terdapat penumpang yang sengaja melepas bantal dari sandaran kursi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan peristiwa pencurian bantal di kereta cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh tak semestinya terjadi. Sandi menyebut fenomena ini merupakan aksi kleptomania.

“Bantal itu tidak lepas, itu nempel. Ini klepto,” kata Sandi saat ditemui di kantornya pada Senin petang, 29 Juli 2024. Kleptomania merupakan gangguan serius yang menyebabkan individu terdorong untuk mencuri barang yang tidak diperlukan dan bernilai kecil.

Sementara itu, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Nia Niscaya mengatakan peristiwa ini menyedihkan bagi dirinya. Dia menilai tindakan penumpang yang menggondol bantal kereta tak terpuji. "Sangat menyedihkan, ini soal perilaku," kata Nia melanjutkan pernyataan Sandi.

Usai peristiwa ini, Nia berharap kepada masyarakat untuk menjaga fasilitas umum, termauk yang berada di Whoosh. “Sangat prihatin,” kata dia.

Kini PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah mengantongi data pelaku usai menelusuri melalui kamera pemantau atau CCTV yang ada di Whoosh. Mereka menyayangkan perilaku penumpang yang tidak menjaga fasilitas bantal pada sandaran kursi kereta kelas premium ekonomi di rangkaian kereta.

“Sampai dengan Juli 2024, sudah terjadi 6 kejadian hilangnya bantal dari kursi kereta Whoosh. Keseluruhan kasus tersebut dapat ditelusuri melalui 44 CCTV yang tersedia pada setiap rangkaian kereta,” kata Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa, pada Sabtu, 27 Juli 2024 seperti dikutip Antara. Eva mengatakan berdasarkan hasil penelusurannya, memang ada terdapat penumpang yang sengaja melepas bantal dari sandaran kursi.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) kini tengah menghadapi ancaman serius terkait skema berbagi beban atau burden sharing yang diterapkan sejak 2020. Mulanya skema ini bertujuan sebagai langkah darurat menghadapi krisis ekonomi yang akibat pandemi Covid-19. Waktu itu pemerintah membutuhkan bantuan bank sentral untuk membantu pembiayaan penanganan pandemi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu mengatakan negara membutuhkan anggaran jumbo untuk penanganan Covid-19. Walhasil, sepanjang 2020 hingga 2022, Bank Indonesia menggelontorkan dana sebesar Rp 1.104,85 triliun melalui skema berbagi beban atau burden sharing.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. “Skema ini disepakati untuk dapat dipertanggungjawabkan secara baik dari berbagai sisi,” katanya pada 6 Juli 2020.

Namun, keputusan menjalankan skema burden sharing berdampak jangka panjang. Bank sentral terjebak dengan banyaknya surat utang pemerintah, yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam pengelolaan kebijakan moneter dan mengancam independensi kebijakan mereka. Lantas sebenarnya, apa itu burden sharing yang kini mencekik BI dan apa saja dampak yang ditimbulkan?

Pengertian Burden Sharing

Burden sharing adalah konsep pemerintah dan bank sentral berbagi tanggung jawab menangani krisis ekonomi, termasuk beban finansial yang timbul. Berdasarkan laporan Majalah Tempo, menurut anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, burden sharing adalah bentuk koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter guna menyelamatkan perekonomian nasional saat terjadi pandemi.

Penguasaan BI atas obligasi pemerintah terjadi akibat kebijakan yang diambil selama pandemi Covid-19 pada 2020. Saat itu, pemerintah membutuhkan bantuan bank sentral untuk membantu pembiayaan penanganan pandemi. Dalam praktiknya, Bank Indonesia turut membiayai APBN dengan cara membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana.

BI dan pemerintah kemudian setuju melaksanakan skema berbagi beban atau burden sharing untuk menutupi defisit APBN yang meningkat. Sederhananya, dalam skema burden sharing pemerintah meminta BI untuk "mencetak uang" dengan membeli obligasi. Dana yang dikumpulkan kemudian digunakan negara untuk membiayai penanganan pandemi serta kebutuhan lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Langkah burden sharing kemudian tertuang dalam surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI serta perjanjian kerja sama Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dengan Deputi Gubernur BI. Alhasil bank sentral pun menguasai surat utang negara.

Bahkan per 22 Juli 2024, BI memegang 23,75 persen dari total outstanding obligasi negara, setara dengan Rp 1.374,61 triliun. Angka ini jauh melebihi kepemilikan SBN oleh perbankan, asuransi, dana pensiun, dan manajer investasi, yang masing-masing sekitar 21-22 persen. Padahal sebelum pandemi, BI hanya menguasai Rp 262,49 triliun atau 9,54 persen dari total obligasi negara.

Keputusan burden sharing ternyata juga berbuntut panjang. Mengutip Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2023, terjadi peningkatan beban sebesar Rp 50,13 triliun, dari Rp 92,83 triliun menjadi Rp 142,96 triliun. Lonjakan beban itu antara lain berasal dari skema burden sharing kelompok penggunaan public goods yang sejalan dengan peningkatan suku bunga acuan BI.

Beban yang ditanggung BI dari hubungan keuangan dengan pemerintah pun meningkat, dari Rp 36,86 triliun menjadi Rp 59,67 triliun. Ini terjadi karena skema burden sharing yang mendekati zero coupon bond membebani neraca keuangan bank sentral. Jumlah beban meningkat karena BI harus menyerap surat utang pemerintah tapi tak ada imbal hasil karena kuponnya nol persen.

Risiko dan Dampak Burden Sharing

Kebijakan burden sharing ini menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah kalangan karena menimbulkan risiko penyimpangan moral (moral hazard) di kemudian hari. Berikut adalah beberapa risiko dan dampak yang ditimbulkan akibat burden sharing menurut Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara.

1. Merusak Independensi Bank Sentral

Keterlibatan BI dalam skema burden sharing menimbulkan kekhawatiran akan independensi bank sentral. Secara ideal, BI harus bebas dari intervensi dalam mengambil keputusan kebijakan moneter. Namun, saat pandemi, BI didorong untuk bertindak cepat oleh pemerintah, bahkan sempat mencuat wacana pengembalian kendali bank sentral ke pemerintah seperti masa Orde Baru. "BI seperti berada di bawah ketiak Kementerian Keuangan,” kata Bhima.

2. Memicu Kenaikan Inflasi

Bhima mengatakan, langkah BI membeli SBN di pasar perdana berarti bank sentral mencetak uang untuk menyerap surat utang yang diterbitkan pemerintah. Menurut dia, kenaikan jumlah uang beredar menyebabkan penurunan nilai mata uang dan mendorong kenaikan harga barang.“Cetak uang bisa menimbulkan kenaikan uang beredar yang kemudian memicu tingkat inflasi menjadi lebih tinggi,” kata Bhima.

3. Membebani Neraca Bank Sentral

Dampak dari skema burden sharing lainnya adalah neraca bank sentral tersandera gunungan surat utang pemerintah yang berisiko menggerus keleluasaan pengelolaan moneter. Hal ini tertuang dalam laporan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Maret 2022. Kajian IMF menyebutkan, berdasarkan skenario kebijakan moneter yang ketat atau hawkish, total biaya yang harus dikeluarkan BI mencapai Rp 164 triliun pada 2023-2025. Skenario itu berdasarkan pada hitungan jika terjadi kenaikan suku bunga acuan hingga 6 persen pada akhir 2025.

4. Kepercayaan Investor Menurun

Risiko lain yang timbul akibat skema burden sharing selanjutnya adalah menurunnya kepercayaan investor terhadap kebijakan moneter BI. Hal ini ditandai dengan rupiah yang terus melemah meski bunganya tinggi. Dalam tiga tahun terakhir, nilai tukar rupiah merosot 12 persen terhadap dolar Amerika Serikat.

RIZKI DEWI AYU | MAJALAH TEMPO | KORAN TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengakhiri 10 tahun masa kepemimpinan. Menjelang masa jabatannya usai, utang pemerintah telah menembus Rp 8,3 kuadriliun. Data terakhir APBN Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.335 triliun per April 2024.

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan angka tersebut hanya menghitung utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Belum termasuk utang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

“Utang-utang lain masih ada, misalnya utang pemerintah untuk bayar pensiun, utang ke BUMN yang belum dibayar, kalau dijumlah itu sudah 45 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” ujar Faisal Basri ditemui di Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Hingga Juni 2024, rasio utang pemerintah telah mencapai 39,13 persen terhadap PDB. Namun jika menghitung pinjaman lain, Faisal Basri meyakini rasio utang telah melampaui angka tersebut.

Faisal Basri mengatakan argumen utang untuk pembiayaan infrastruktur juga perlu ditelaah. Karena sebagian besar infrastuktur itu justru meningkatkan utang BUMN yang ditugaskan. Kalau ditambah utang BUMN, itu juga akibat ulah Jokowi,

Utang BUMN yang melambung, menurut Faisal Basri, disebabkan Jokowi yang menugasi perusahaan negara melebihi dari kapasitasnya. “Kan mulai kelabakan sekarang, Wijaya Karya, macam-macam, itu tidak kelihatan di utang pemerintah (yang disebutkan),” ujarnya.

Pengelolaan anggaran, menurut Faisal Basri, juga sembrono. Ia mencontohkan anggaran subsidi yang tidak transparan, karena dana kompensasi dihitung terpisah. Faisal Basri mengatakan dana kompensasi akan muncul dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan penghitungannya tidak teratur.

Data LKPP menunjukkan pembayaran kompensasi tahun sebelumnya. “Akibatnya, Pertamina dan PLN jadi kesulitan cashflow,” kata dia.

Beban utang menggunung menurut Faisal Basri, juga memberatkan APBN karena harus membayar beban bunga utang yang tinggi. Pembayaran bunga pinjaman telah memakai porsi sekitar 20 persen dana APBN pada 2023 dan 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Di Jumat pagi, 26 Juli 2024, pukul 07.55 WIB, kereta cepat Jakarta-Bandung dengan warna silver berkelir merah itu telah parkir menunggu penumpang dari Stasiun Halim, Jakarta Timur. Bangku dalam gerbong 2 kereta dengan jenama Whoosh ini terlihat beberapa masih melompong.

Kurang satu menit jadwal keberangkatan, pukul 07.54 WIB, sepur kilat yang membuhul Jakarta dan Bandung itu meluncur. Nihil bising landasan rel beradu dengan rangkaian kereta, Whoosh berjalan angkuh dan deras melewati kota, menyigar sawah, menerobos terowongan, hingga menyalip kendaraan lain yang terlewati di jalur Whoosh.

Calon penumpang Whoosh, Andi Maulana, mengaku akrab dengan suasana lengang di Stasiun Halim itu. Dia bercerita sering menemui situasi itu karena dalam sebulan dirinya bisa menggunakan moda kereta cepat sebanyak dua kali atau lebih ketika ada pekerjaan di Jawa Barat. “Saya tidak pernah tidak kebagian tiket. Selalu dapat,” kata Andi sembari senyum kecil saat ditemui di Stasiun Halim, Jumat.

PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) mesti mengeluarkan seribu jurus untuk menarik minat masyarakat menggunakan Whoosh agar perseroan tak rugi. Jumlah penumpang harian kereta cepat ini belum menyundul target 30 ribu orang per hari. Angka itu masuk proyeksi yang dibuat Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, dan Observasi, dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia.

Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan saat ini Whoosh telah mengangkut total 4,2 juta penumpang dengan 48 perjalanan reguler setiap hari. Meski demikian, rata-rata penumpang harian Whoosh berkisar 16-18 ribu penumpang pada hari kerja. Ketika akhir pekan Whoosh bisa mengangkut penumpang dari 18 ribu hingga 22 ribu. “Puncaknya pada 5 Juli 2024, kereta cepat melayani sebanyak 24 ribu penumpang per hari,” kata Eva dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo pada Senin, 22 Juli 2024.

Pada awal 2025, PT KCIC berencana menambah 14 perjalanan, sehingga menjadi 62 perjalanan reguler per hari. Upaya memenuhi target itu bersamaan dengan rencana operasional Stasiun Karawang, Jawa Barat, yang sebelumnya terhenti pembangunannya. Saat ini, Eva mengatakan, KCIC sedang menyiapkan akses dari kawasan Trans Heksa Karawang dan Deltamas untuk menuju Stasiun Karawang.

“Di lain pihak pemerintah melalui kementerian PUPR sedang menyiapkan pembangunan exit KM 42 jalan Tol Jakarta-Cikampek yang langsung menuju kawasan Stasiun Karawang,” kata Eva.

Selain itu, PT KCIC juga akan berkolaborasi dengan destinasi wisata untuk memberi nilai tambah bagi penumpang Whoosh. Kerja sama dengan mitra bisnis untuk mengembangkan fasilitas dan pelayanan di area stasiun dan kereta pun juga dilakoni untuk meningkatkan pendapatan dari optimalisasi aset. “KCIC juga terus melakukan inovasi secara efektif dan efisien agar kinerja keuangan perusahaan dapat lebih lincah dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada,” kata dia.

Ia mengatakan perseroannya akan terus berinovasi di bidang angkutan penumpang agar pelanggan bisa terjaga dan meningkatkan pendapatan. Ia tak membantah saat ini perseroan ada negosiasi untuk restrukturisasi pembiayaan dari China Development Bank karena dampak tak tercapainya feasibility study yang berdampak pada keuangan perusahaan.

Selanjutnya baca: Layanan khusus kereta cepat untuk rombongan<!--more-->

Menurut dia, PT KCIC juga akan berinovasi dalam pelayanan tiket untuk memudahkan pelanggan dan menambah jadwal Whoosh secara bertahap. “Penambahan tersebut juga akan diiringi oleh penambahan perjalanan KA Feeder serta intermodal lainnya yang mendukung perjalanan lanjutan dari para penumpang Whoosh,” kata dia.

Tak hanya itu, PT KCIC juga menarik minat masyarakat untuk merasakan kereta cepat ini dengan layanan khusus penumpang rombongan dan perjalanan edukasi. Para penumpang untuk layanan ini akan dibantu untuk mendapatkan tempat duduk berdekatan atau berdampingan ketika dibutuhkan ketika agenda tertentu.

Dalam layanan perjalanan edukasi ini, PT KCIC juga memasang tarif khusus untuk perjalanan rombongan pelajar. Program ini diklaim menjadi salah satu layanan minati berbagai lembaga pendidikan nasional dan internasional. Bersamaan dengan program ini, PT KCIC juga telah mengeluarkan produk kartu langganan Frequent Whoosher yang bisa dibeli di Stasiun Halim, Padalarang, dan Tegalluar.

“Dengan menggunakan kartu ini, penumpang bisa menikmati 10 perjalanan Whoosh kelas Premium Economy dengan tarif flat meskipun perjalanan dilakukan di jam sibuk,” kata dia.

Rencana KCIC untuk mendongkrak penumpang yang masih jauh dari target ideal 30 ribu orang per hari itu dinilai tak rasional. Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Herry Gunawan, mengatakan jumlah keterisian penumpang yang rata-rata per hari hanya 17 ribu per orang sudah terang kalau tak ada kekurangan kapasitas. Herry mencontohkan, kalau pada hari libur atau akhir pekan Whoosh ramai, itu pun tak pernah sampai kelebihan penumpang atau menyundul target ideal itu.

“Pemerintah sekarang galau. Kalau tambah frekuensi perjalanan, jangan-jangan malah ada beban operasional tambahan, sehingga ruginya makin dalam,” kata Herry saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 26 Juli 2024.

Dalam analisa Herry, pada Juni 2024 rata-rata jumlah penumpang Whoosh per hari mencapai sekitar 17,2 ribu penumpang per hari atau 57 persen. Jumlah ini meningkat 3 persen jika dibandingkan rata-rata harian penumpang di Mei sebanyak 16,7 ribu atau meningkat 26 persen apabila dibandingkan bulan April sebanyak 13,6 ribu penumpang per hari.

Oleh karena itu, ia berpandangan kalau dengan asumsi rata-rata penumpang 50 persen saja, PT KCIC akan balik modal selama 76 tahun. Padahal rencana awal balik modal itu akan tercapai selama 38 tahun. “Ini dengan asumsi tidak ada kenaikan beban, yang tentu saja mustahil,” kata dia.

Pendapat serupa juga disampaikan Achmad Yunus saat dihubungi dalam kesempatan terpisah. Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute itu mengatakan menambah frekuensi penumpang dengan kondisi yang tak ideal seperti itu akan berdampak pada biaya operasional Whoosh yang tinggi. “Menambah frekuensi jangan sekadar untuk mencapai target,” kata dia, Jumat, 26 Juli 2024.

Selanjutnya baca: Perlu menggenjot penerimaan di luar penjual tiket kereta cepat Whoosh<!--more-->

Guru besar transportasi dari Universitas Indonesia, Sutanto Soehodho, mengatakan pemerintah harus mengembangkan kereta cepat Jakarta-Bandung untuk bisa memenuhi nilai ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan itu, kata Sutanto, meliputi optimalisasi jaringan transportasi untuk menciptakan keterhubungan.

Selain itu, Sutanto mengatakan pemerintah juga bisa menggenjot penerimaan di luar penjualan tiket untuk memastikan keberlanjutan keuangan. Misalnya, dengan mengembangkan kawasan berbasis transit ataupun layanan komersial lain.

Ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah penumpang pasti akan dibarengi dengan meningkatnya frekuensi operasi yang berdampak pada kenaikan biaya operasional dan perawatan. Oleh karena itu, biaya operasional serta penerimaan harus seimbang. “Jangan sampai terjadi subsidi yang berlebihan karena Whoosh juga dimiliki perusahaan asing,” kata Sutanto seperti dikutip dalam laporan Majalah Tempo pada Senin, 29 Juli 2024.

Sebelumnya Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menuding proyek kereta cepat menjadi salah satu penyebab perseroan merugi pada 2023. Ia sampaikan hal itu saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, pada Senin, 8 Juli 2024.

Tingginya beban bunga PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PBSI) menyebabkan keuangan WIKA terguncang. PBSI ialah anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik mayoritas saham PT KCIC, yakni mencapai 60 persen. Namun Wijaya Karya menguasai 38 persen saham PSBI.

Agung mengatakan Whoosh turut membebani keuangan perusahaan. WIKA mencatatkan kerugian Rp 7,12 triliun pada 2023. Angka itu membengkak 11,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 59,59 miliar. Ia menyebut perseroan rugi akibat membayar penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga harus menerbitkan obligasi yang menambah beban keuangan.

Menurut dia, dari penyertaan yang sudah digelontorkan sebesar Rp 6,1 triliun. “Kemudian yang masih dispute (belum dibayar) sekitar Rp 5 triliun, sehingga hampir Rp 12 triliun," kata dia.

Sekretaris Perusahaan PT KCIC, Eva Chairunisa mengatakan seluruh proses pembangunan kereta cepat sudah dihitung dan dikoordinasikan dengan petinggi institusi yang terlibat. Ia mengklaim pembangunan kereta cepat ditujukan untuk kemajuan transportasi di Indonesia. Proyek Whoosh diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian antara Jakarta dan Bandung, melalui transportasi massal ramah lingkungan yang modern.

Terkait klaim penyertaan modal triliunan dari WIKA, manajemen KCIC mengatakan semua sudah sesuai alurnya. “Dapat kami sampaikan bahwa dalam prosesnya semua yang berkaitan dengan penagihan di KCIC, harus melalui prosedur administrasi agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Eva dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 16 Juli 2024.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan kereta cepat Jakarta-Bandung sejak beroperasi pada Oktober tahun lalu telah memberi banyak manfaat untuk masyarakat Indonesia. Tak hanya memangkas waktu tempuh, Eric mengatakan kereta cepat ini juga bisa mengefisiensi penggunaan energi.

"Dengan menggunakan energi listrik, Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa melakukan penghematan bahan bakar sebesar Rp3,2 triliun per tahun," kata Ketua Umum PSSI itu dikutip dari akun Instagram resmi pribadinya di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024.

Erick juga mengatakan bahwa kereta cepat telah membawa empat juta penumpang hingga awal Juli 2024. Menurut Erick, angka tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

INFO BISNIS – Pada Triwulan II 2024 atau akhir Juni 2024, Bank bjb berhasil mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan aset sebesar 16,6 persen year on year (yoy) atau sebesar Rp207,3 triliun yang mengantarkan bank bjb selangkah lagi menjadi 10 Bank Terbesar di Indonesia.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi mengatakan, pertumbuhan bisnis bank semakin baik, dengan penyaluran kredit yang mampu dijaga dengan dan upaya terus menerus untuk memperkuat bisnis melalui penguatan sinergi Kelompok Usaha Bank (KUB).

Yuddy menambahkan, pertumbuhan kredit yang sehat ini dicapai dengan seleksi yang lebih ketat dengan fokus pada segmen yang memiliki yield lebih tinggi untuk mengimbangi tekanan biaya dana. Penyaluran kredit yang selektif ini membantu bank bjb menjaga kualitas asetnya.

Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK), bank bjb berhasil menjaga keseimbangan dengan penyaluran kredit. Hingga akhir Juni 2024, DPK bank bjb tercatat sebesar Rp150,2 trilliun, tumbuh 16,4 persen yoy. "Loan to Deposit Ratio (LDR) kami tetap optimal di level 86,2 persen," kata Yuddy dalam earnings call Triwulan II 2024, di Gedung bank bjb T-Tower, Jakarta, pada Selasa, 30 Juli 2024.

Adapun dari sisi kredit dan pembiayaan, bertumbuh sebesar 12.2 persen yoy atau sebesarRp136,1 triliun dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) bank bjb tetap terkendali pada level 1,5 persen dengan coverage level mencapai 105,8 persen. Sementara itu, rasio permodalan (Capital Adequacy Ratio/CAR) berada di level 17,2 persen, menunjukkan ketahanan permodalan yang kuat.

Dari sisi profitabilitas, bank bjb mencatatkan laba sebesar Rp931 miliar hingga akhir Juni 2024 “Capaian laba diiringi dengan efisiensi operasional yang kami lakukan," ujarnya.

Bank bjb pun terus mendorong pendapatan berbasis fee (fee-based income) yang menjadi salah satu fokus utama perusahaan.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi, bank bjb pun mengimplementasikan teknologi dalam operasionalnya dengan mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta mengurangi risiko human error. Penerapan teknologi ini juga membantu bank bjb dalam menjaga biaya operasional tetap terkendali sehingga ekosistem digital bank bjb terus berkembang pesat.

Hingga Juni 2024, jumlah pengguna aplikasi DIGI Mobile mencapai 2,03 juta pengguna, meningkat 36,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Preferensi nasabah semakin bergeser ke arah layanan digital, dan kami siap mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan fitur-fitur smart mobile banking," ujar Yuddy.

Selain itu, jumlah merchant yang menggunakan QRIS bank bjb juga mengalami peningkatan 19,7 persen mencapai 1,15 juta pada akhir Juni 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa layanan bank bjbsemakin diterima oleh masyarakat luas.

Di sisi lain, bank bjb terus memperkuat kualitas layanan di kantor cabang dan mengembangkan fitur-fitur digital untuk memberikan pengalaman perbankan yang seamless bagi nasabah untuk meningkatkan penetrasi market dan mempercepat proses renewal dari kredit yang telah berjalan juga dilakukan oleh perseroan melalui Loan Onboarding yang kini telah tersedia pada mobile apps bank bjb. Ini akan mendorong percepatan pertumbuhan dengan biaya akuisisi yang lebih efisien khususnya untuk kredit berbasis payroll.

Digital loan untuk produk kredit berbasis payroll ASN ini adalah bjb Pisan atau Pinjaman ASN. Di fase pertama, layanan yang diberikan terbatas untuk loan renewal atas kredit berbasis payroll. Aplikasi ini memberikan nilai maksimal pre-approval yang dapat diperoleh debitur, lalu seluruh proses akan dilalui sepenuhnya melalui aplikasi, termasuk upload dokumen persyaratan, verifikasi, tanda tangan digital hingga disbursement.

Dalam menghadapi tantangan di semester kedua tahun 2024, bank bjb telah mempersiapkan berbagai strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan, meningkatkan efisiensi, dan menggali potensi pendapatan baru.

"Kami akan terus bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Mengenai penguatan sinergi Kelompok Usaha Bank (KUB), bank bjb terus melakukan berbagai langkah strategis. bank bjb Menjadi BPD pertama di Indonesia yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses KUB dan menjadi benchmark bagi proses KUB seluruh BPD khususnya BPD yang akan bergabung bersama bank bjb sebagai BPD satu-satu nya di Indonesia yang memiliki pengalaman Ber-KUB sekaligus memiliki perangkat tata kelola nya di dalam organisasi bank.

Atas Laporan keuangan Bank Bengkulu telah terkonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian sejak laporan 31 Maret 2024 sehingga tercermin juga dalam laporan 30 Juni 2024. Apabila seluruh proses dengan BPD lainnya yang telah berkomitmen untuk bergabung bersama KUB bank bjb yaitu Bank Jambi dengan total aset 13,7 trilliun rupiah, Bank Sultra dengan total aset 12,5 trilliun rupiah dan Bank Maluku Malut dengan total aset 9,3 trilliun rupiah berjalan lancar sebagaimana langkah-langkah yang telah ditempuh bersama Bank Bengkulu, diharapkan proses-proses utamanya akan dapat diselesaikan pada tahun 2024 ini, secara size assets konsolidasi bank bjb akan kembali bertambah menjadi 10 bank terbesar di Indonesia.

Menurut Yuddy, sinergi sesama BPD juga lebih mudah untuk diimplementasikan tanpa menghilangkan ciri khas kedaerahan masing-masing BPD. Pelaksanaan KUB dengan sesama BPD di Indonesia merupakan upaya memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Selain itu, inisiatif KUB ini juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat posisi BPD secara grup perbankan dalam industri perbankan nasional.

Menurut Yuddy, kolaborasi adalah hal paling penting yang harus dilakukan BPD dalam melakukan inovasi dan transformasi, agar bisa bersaing di industri perbankan. Bank bjb yang sarat pengalaman serta menjadi pionir berbagai aksi korporasi BPD, dapat berbagi pengalaman tersebut kepada sesama BPD untuk tumbuh kembang dan besar bersama. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Presidium Ibrahim Assuaibi menganalisa indeks dolar menguat. Secara ekternal, fokus pasar beralih sepenuhnya ke suku bunga Amerika Serikat atau AS.

“Kehati-hatian ini membuat para pedagang bias terhadap dolar, dengan Fed akan memulai pertemuan dua hari pada hari Selasa nanti. Bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tak berubah pada akhir pertemuan pada hari Rabu,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Juli 2024.

Ia menuturkan, pasar secara umum memperkirakan pemotongan 25 basis poin pada September, tapi pemotongan suku bunga lebih lanjut masih diragukan.

Menurut Ibrahim, serangkaian berita ekonomi dari Tiongkok juga telah mengguncang pasar. Ia mengatakan, Citi juga telah memangkas perkiraan pertumbuhan Tiongkok menjadi 4,8 persen dari 5 persen setelah pertumbuhan kuartal kedua negara itu tidak memenuhi perkiraan analis, dengan catatan bahwa aktivitas ekonomi semakin melemah pada Juli.

“Pasar tengah mengamati pertemuan mendatang dari badan pembuat keputusan utama Tiongkok, Politbiro, yang diharapkan berlangsung minggu ini, yang dapat memperoleh dukungan kebijakan ekonomi lebih lanjut,” ujarnya.

Namun, kata dia, pertemuan kebijakan utama pada pertengahan Juli, sebagian besar menegaskan kembali tujuan kebijakan ekonomi yang ada dan gagal mengangkat sentimen pasar. “Fokus minggu ini adalah serangkaian pembacaan indeks manajer pembelian dari Tiongkok, yang akan memberikan lebih banyak petunjuk tentang ekonomi terbesar di Asia,” ujarnya.

Sementara dari segi internal, kata Ibrahim, posisi utang pemerintahan naik menjadi Rp8.444,87 triliun hingga akhir Juni 2024 atau tiga bulan menjelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rasio ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13 persen terhadap PDB,” ujarnya.

Ibrahim juga menuturkan berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85 persen. Per akhir Juni 2024, tercatat lembaga keuangan memegang sekitar 41,1 persen kepemilikan SBN domestik, terdiri dari perbankan 22,1 persen dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 19,0 persen.

Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia (BI) tercatat sekitar 23,1 persen yang, kata dia, antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter. Sementara itu, asing tercatat hanya memiliki SBN domestik sekitar 13,9 persen termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

“Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 19 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 50 poin di level Rp16.300 dari penutupan sebelumnya di level Rp16.281. Sedangkan untuk perdagangan senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.290 - Rp16.350,” kata Ibrahim.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Presidium Ibrahim Assuaibi menganalisa indeks dolar menguat. Secara ekternal, fokus pasar beralih sepenuhnya ke suku bunga Amerika Serikat atau AS.

“Kehati-hatian ini membuat para pedagang bias terhadap dolar, dengan Fed akan memulai pertemuan dua hari pada hari Selasa nanti. Bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tak berubah pada akhir pertemuan pada hari Rabu,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Juli 2024.

Ia menuturkan, pasar secara umum memperkirakan pemotongan 25 basis poin pada September, tapi pemotongan suku bunga lebih lanjut masih diragukan.

Menurut Ibrahim, serangkaian berita ekonomi dari Tiongkok juga telah mengguncang pasar. Ia mengatakan, Citi juga telah memangkas perkiraan pertumbuhan Tiongkok menjadi 4,8 persen dari 5 persen setelah pertumbuhan kuartal kedua negara itu tidak memenuhi perkiraan analis, dengan catatan bahwa aktivitas ekonomi semakin melemah pada Juli.

“Pasar tengah mengamati pertemuan mendatang dari badan pembuat keputusan utama Tiongkok, Politbiro, yang diharapkan berlangsung minggu ini, yang dapat memperoleh dukungan kebijakan ekonomi lebih lanjut,” ujarnya.

Namun, kata dia, pertemuan kebijakan utama pada pertengahan Juli, sebagian besar menegaskan kembali tujuan kebijakan ekonomi yang ada dan gagal mengangkat sentimen pasar. “Fokus minggu ini adalah serangkaian pembacaan indeks manajer pembelian dari Tiongkok, yang akan memberikan lebih banyak petunjuk tentang ekonomi terbesar di Asia,” ujarnya.

Sementara dari segi internal, kata Ibrahim, posisi utang pemerintahan naik menjadi Rp8.444,87 triliun hingga akhir Juni 2024 atau tiga bulan menjelang berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Rasio ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13 persen terhadap PDB,” ujarnya.

Ibrahim juga menuturkan berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85 persen. Per akhir Juni 2024, tercatat lembaga keuangan memegang sekitar 41,1 persen kepemilikan SBN domestik, terdiri dari perbankan 22,1 persen dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 19,0 persen.

Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia (BI) tercatat sekitar 23,1 persen yang, kata dia, antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter. Sementara itu, asing tercatat hanya memiliki SBN domestik sekitar 13,9 persen termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.

“Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 19 poin walaupun sebelumnya sempat melemah 50 poin di level Rp16.300 dari penutupan sebelumnya di level Rp16.281. Sedangkan untuk perdagangan senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.290 - Rp16.350,” kata Ibrahim.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan konsultasi publik untuk rancangan undang-undang atau RUU APBN 2025. Pembiayaan program presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan masuk dalam pos anggaran kesehatan.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan mengatakan ada tujuh kebijakan belanja 2025 untuk agenda pembangunan. Program unggulan untuk kebijakan jangka pendek terdiri dari bidang pendidikan yang akan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Adapun fokus anggaran makanan bergizi masuk pada bidang kesehatan. “Tentunya akan mengakselerasi penurunan stunting, menjaga kesehatan masyarakat, termasuk memberikan asupan makan bergizi kepada masyarakat,” ujarnya dalam konsultasi daring di YouTube Ditjen Anggaran Kemenkeu, Selasa, 30 Juli 2024.

Selain itu, kebijakan program lain yang akan diteruskan pada APBN 2025 adalah perlindungan sosial atau perlinsos. Ada pula infrastruktur untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan untuk mendorong kemandirian pangan, dan penghiliran untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja. Pendanaan lain adalah di bidang investasi. “Kami akan mendorong pembangunan iklim investasi yang kondusif,” kata dia.

Rofiyanto melanjutkan, RAPBN 2025 merupakan APBN transisi yang diharapkan selalu hadir menjadi bagian strategis dan menjadi solusi berbagai permasalahan, termasuk mendorong perekonomian.

Selanjutnya: Sebelumnya pemerintah telah menyepakati anggaran makan bergizi gratis....

<!--more-->

Sebelumnya pemerintah telah menyepakati anggaran makan bergizi gratis pada 2025 sebesar Rp 71 triliun. Aggka tersebut diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 24 Juni 2024.

Bendahara negara itu menjelaskan program prioritas Prabowo-Gibran tersebut sudah masuk dalam postur anggaran. Namun belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan RUU APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini.

Penyusunan RUU akan selesai pada pertengahan Agustus dan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2024. Selama penyusunan, pemerintah akan memantau dan terus berkoordinasi dengan presiden terpilih dan timnya yang menyusun program tersebut.

“Apakah sudah menetapkan dalam bentuk program mana eksekutornya siapa, kalau belum ya berarti dicadangkan dalam bendahara umum negara BUN,” ujar Sri Mulyani.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan konsultasi publik untuk rancangan undang-undang atau RUU APBN 2025. Pembiayaan program presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan masuk dalam pos anggaran kesehatan.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan mengatakan ada tujuh kebijakan belanja 2025 untuk agenda pembangunan. Program unggulan untuk kebijakan jangka pendek terdiri dari bidang pendidikan yang akan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Adapun fokus anggaran makanan bergizi masuk pada bidang kesehatan. “Tentunya akan mengakselerasi penurunan stunting, menjaga kesehatan masyarakat, termasuk memberikan asupan makan bergizi kepada masyarakat,” ujarnya dalam konsultasi daring di YouTube Ditjen Anggaran Kemenkeu, Selasa, 30 Juli 2024.

Selain itu, kebijakan program lain yang akan diteruskan pada APBN 2025 adalah perlindungan sosial atau perlinsos. Ada pula infrastruktur untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan untuk mendorong kemandirian pangan, dan penghiliran untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja. Pendanaan lain adalah di bidang investasi. “Kami akan mendorong pembangunan iklim investasi yang kondusif,” kata dia.

Rofiyanto melanjutkan, RAPBN 2025 merupakan APBN transisi yang diharapkan selalu hadir menjadi bagian strategis dan menjadi solusi berbagai permasalahan, termasuk mendorong perekonomian.

Selanjutnya: Sebelumnya pemerintah telah menyepakati anggaran makan bergizi gratis....

<!--more-->

Sebelumnya pemerintah telah menyepakati anggaran makan bergizi gratis pada 2025 sebesar Rp 71 triliun. Aggka tersebut diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 24 Juni 2024.

Bendahara negara itu menjelaskan program prioritas Prabowo-Gibran tersebut sudah masuk dalam postur anggaran. Namun belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan RUU APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini.

Penyusunan RUU akan selesai pada pertengahan Agustus dan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2024. Selama penyusunan, pemerintah akan memantau dan terus berkoordinasi dengan presiden terpilih dan timnya yang menyusun program tersebut.

“Apakah sudah menetapkan dalam bentuk program mana eksekutornya siapa, kalau belum ya berarti dicadangkan dalam bendahara umum negara BUN,” ujar Sri Mulyani.

TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan menyampaikan belum ada rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyusun ulang kabinet. “Sampai saat ini belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana melalui pesan singkat kepada Tempo, Selasa, 30 Juli 2024.Ari menjawab dalam konteks isu pergantian posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat Menteri Investasi, disebut-sebut akan menggantikan Arifin Tasrif.

Ketika Bahlil Lahadalia ditanya soal kemungkinan dia menjabat Menteri ESDM, ia enggan berkomentar secara jelas. “Wallahualam. Itu hak prerogatif Presiden,” katanya, Senin, 29 Juli 2024.

Sorotan Mengenai Bahlil

1. Lahan Tambang untuk Muhammadiyah

Bahlil enggan memberitahukan wilayah izin usaha pertambangan yang akan diberikan pemerintah kepada Muhammadiyah. Kata dia, hal tersebut lebih dulu akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi sebelum disampaikan ke publik. Akan tetapi, ia menjamin kualitas lahan yang akan diberikan untuk Muhammadiyah.

"Insyaallah kami memberikan eks PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) yang paling bagus, di luar KPC (PT Kaltim Prima Coal)," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024.

2. Cerita Bahlil Soal Muhammadiyah

Bahlil menceritakan perannya di balik keputusan PP Muhammadiyah, yang menerima izin usaha pertambangan dari pemerintah. Pada 13 Juli 2024, ia datang ke rapat pleno Muhammadiyah yang dihadiri seluruh pengurus. "Saya diminta memberi penjelasan terkait aspek legalitas, aspek tujuan, aspek pengelolaan, dan aspek keseriusan," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024. "Saya jelaskan resmi di Kantor DPP Muhammadiyah."

3. Tambang dan Surga

Ihwal pemberian izin usaha tambang, Bahlil bilang akan menjalin komunikasi antarpemerintah dengan organisasi keagamaan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dengan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Ormas keagamaan yang sudah memberi izin tambang, yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Komunikasi kami bangun dan insyallah semua akan jalan (ormas keagamaan akan menerima," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024. "Ini jalan menuju surga. Insyallah Tuhan akan beri pintu."

4. Bertemu Gibran

Pada Senin pagi, 29 Juli 2024, Gibran Rakabuming Raka bertemu Bahlil di Kementerian Investasi. Kata Bahlil keduanya banyak berdiskusi, contohnya membahas pembangunan iklim investasi yang lebih baik. "Dia kan wapres yang ke depan fokus pada persoalan ekonomi digital, hilirisasi, dan percepatan pelayanan investasi. Regulasi-regulasinya tidak boleh tumpang tindih," kata Bahlil, Senin, 29 Juli 2024.

5. Jangan Bercita-cita Jadi Menteri

Bahlil bercerita, ia bingung saat ditunjuk Jokowi masuk kabinet di periode kedua. “Saya jadi pejabat karena Allah dan Pak Jokowi,” kata Bahlil di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Sabtu, 27 Juli 2024. Bahlil mengatakan, ia juga tak ingin menjadi anggota DPR, meski ia kader Golkar. “Allah berkehendak lain,” kata dia. Oleh karena itu, Bahlil mengatakan kalau orang bercita-cita menjadi sesuatu itu justru tak akan terjadi. “Jangan bercita-cita jadi menteri, nanti tidak jadi menteri,” katanya.

ADIL AL HASAN | DANIEL A. FAJRI | RIRI RAHAYU