TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota tim pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, Andi Arief ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

Andi menyatakan bahwa dirinya akan segera melapor kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Saya akan melapor kepada Ketua Umum AHY terlebih dahulu," kata Andi saat dihubungi pada Selasa, 23 Juli 2024.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengonfirmasi penunjukan Andi Arief sebagai Komisaris PLN. "Kami mengucapkan selamat kepada Bang Andi Arief atas amanah barunya sebagai komisaris PLN," ujar Herzaky ketika dihubungi oleh Antara dari Jakarta, Selasa lalu.

Andi Arief, yang kini berusia 53 tahun, dikenal sering mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pada 2018 menjelang Pilpres 2019, ia menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus." Andi Arief waktu itu menjelaskan bahwa ia menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai "jenderal kardus" karena Prabowo melakukan sesuatu di luar pengetahuan Demokrat. "Ada politik transaksional yang sangat mengejutkan dan berada di luar pengetahuan kami," kata Andi Arief di rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Kamis dini hari, 9 Agustus 2018.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan tentang dugaan bahwa Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden karena telah menyetor uang Rp 500 miliar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi tidak membantahnya. "Saya, Andi Arief, tidak pernah membuat isu dalam karier politik saya," ujarnya. Andi juga mengatakan bahwa kemenangan dalam Pilpres 2019 tidak ditentukan oleh uang, melainkan oleh figur calon. Selaku jenderal, Prabowo seharusnya memahami perhitungan tersebut.

Andi Arief adalah seorang aktivis mahasiswa ketika kuliah di UGM Yogyakarta dan aktif di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko pada pertengahan 1990-an. Ia adalah salah satu aktivis yang menjadi korban penculikan pada 1998. Pria kelahiran Lampung tahun 1970 ini diculik pada Maret 1998 dan dibebaskan pada Juli tahun yang sama.

Pada 2019, Andi pernah berurusan dengan polisi dalam kasus dugaan penggunaan narkoba. Kepolisian RI menangkapnya di sebuah kamar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat pada Ahad, 3 Maret 2019. Polisi menduga Andi Arief mengonsumsi sabu di kamar hotel tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M. Iqbal mengatakan bahwa penangkapan Andi Arief dilakukan berdasarkan laporan masyarakat tentang penggunaan narkoba di hotel tersebut. "Penangkapan ini spontan," ujar Iqbal pada Senin, 4 Maret 2019.

Andi kemudian dilepaskan oleh polisi pada 5 Maret 2019 setelah proses administrasi di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Cawang, Jakarta Timur selesai. "Untuk malam ini, AA sudah diperbolehkan pulang," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo. Meski begitu, kata Dedi, Andi harus kembali pada Rabu, 6 Maret 2019, untuk menjalani proses rehabilitasi di BNN.

Andi Arief pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam dari tahun 2009 hingga 2014, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | RADEN PUTRI I YUDONO YANUAR

TEMPO.CO, Jakarta - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota tim pemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, Andi Arief ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero).

Andi menyatakan bahwa dirinya akan segera melapor kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Saya akan melapor kepada Ketua Umum AHY terlebih dahulu," kata Andi saat dihubungi pada Selasa, 23 Juli 2024.

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengonfirmasi penunjukan Andi Arief sebagai Komisaris PLN. "Kami mengucapkan selamat kepada Bang Andi Arief atas amanah barunya sebagai komisaris PLN," ujar Herzaky ketika dihubungi oleh Antara dari Jakarta, Selasa lalu.

Andi Arief, yang kini berusia 53 tahun, dikenal sering mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pada 2018 menjelang Pilpres 2019, ia menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus." Andi Arief waktu itu menjelaskan bahwa ia menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai "jenderal kardus" karena Prabowo melakukan sesuatu di luar pengetahuan Demokrat. "Ada politik transaksional yang sangat mengejutkan dan berada di luar pengetahuan kami," kata Andi Arief di rumah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Kamis dini hari, 9 Agustus 2018.

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan tentang dugaan bahwa Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden karena telah menyetor uang Rp 500 miliar kepada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi tidak membantahnya. "Saya, Andi Arief, tidak pernah membuat isu dalam karier politik saya," ujarnya. Andi juga mengatakan bahwa kemenangan dalam Pilpres 2019 tidak ditentukan oleh uang, melainkan oleh figur calon. Selaku jenderal, Prabowo seharusnya memahami perhitungan tersebut.

Andi Arief adalah seorang aktivis mahasiswa ketika kuliah di UGM Yogyakarta dan aktif di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang berafiliasi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko pada pertengahan 1990-an. Ia adalah salah satu aktivis yang menjadi korban penculikan pada 1998. Pria kelahiran Lampung tahun 1970 ini diculik pada Maret 1998 dan dibebaskan pada Juli tahun yang sama.

Pada 2019, Andi pernah berurusan dengan polisi dalam kasus dugaan penggunaan narkoba. Kepolisian RI menangkapnya di sebuah kamar di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat pada Ahad, 3 Maret 2019. Polisi menduga Andi Arief mengonsumsi sabu di kamar hotel tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M. Iqbal mengatakan bahwa penangkapan Andi Arief dilakukan berdasarkan laporan masyarakat tentang penggunaan narkoba di hotel tersebut. "Penangkapan ini spontan," ujar Iqbal pada Senin, 4 Maret 2019.

Andi kemudian dilepaskan oleh polisi pada 5 Maret 2019 setelah proses administrasi di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Cawang, Jakarta Timur selesai. "Untuk malam ini, AA sudah diperbolehkan pulang," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo. Meski begitu, kata Dedi, Andi harus kembali pada Rabu, 6 Maret 2019, untuk menjalani proses rehabilitasi di BNN.

Andi Arief pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam dari tahun 2009 hingga 2014, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

ANGELINA TIARA PUSPITALOVA | RADEN PUTRI I YUDONO YANUAR

TEMPO.CO, Jakarta - PT Indofarma (Persero) Tbk atau INAF menunda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 lantaran tidak mencapai kuorum. RUPST ditunda hingga 10 sampai 21 hari sejak RUPST pertama.

Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM), Reza Fahmi Riawan, menyarankan Indofarma untuk berkomunikasi secara transparan dengan pemegang saham.

Reza mengatakan, investor memerlukan kepastian dan kestabilan dalam setiap pengambilan keputusan investasi, sementara penundaan RUPST seperti yang dilakukan Indofarma dapat memicu keraguan.

“Klarifikasi dari manajemen perusahaan dan otoritas pengatur akan membantu mengurangi ketidakpastian,” ungkap Reza ketika dihubungi Tempo pada Kamis, 25 Juli 2024.

Penundaan RUPST pemegang saham ini, menurutnya, dapat mencerminkan masalah dalam manajemen perseroan. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh agar dapat mengidentifikasi penyebabnya.

“Solusi yang tepat dapat melibatkan perbaikan proses internal, komunikasi yang lebih baik dengan pemegang saham, dan tindakan yang memastikan kepatuhan pada peraturan,” jelas Reza.

Perusahaan Indofarma menunda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 hingga dua sampai tiga minggu. Komisaris Utama Indofarma, Laksono Trisnantoro, menyatakan kuorum RUPS Tahunan Indofarma tidak terpenuhi, sehingga RUPST tersebut tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk semua mata acara rapat.

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah kehadiran peserta rapat, pemegang saham dan kuasanya yang hadir hanya 13,7445382 persen sehingga rapat dinyatakan tidak memenuhi kuorum dan tidak dilanjutkan.

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini, media sosial X dihebohkan dengan kabar banyaknya jumlah pasien anak yang menjalani cuci darah di Rumah Sakit dr Cipto Mangunkusumo (RSCM). Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan di kalangan netizen. Pasalnya, penderita penyakit gagal ginjal kronis harus melakukan prosedur cuci darah dengan biaya yang tak sedikit.

Kasus gagal ginjal pada anak ini memang menjadi perhatian pemerintah karena memiliki risiko kematian yang tinggi dan memerlukan biaya perawatan yang besar. Menurut data Kementerian Kesehatan per 26 September 2023, tercatat ada 312 kasus gagal ginjal pada anak, baik yang meninggal maupun yang sedang dalam perawatan.

Adapun salah satu perawatan yang rutin dilakukan oleh penderita gagal ginjal adalah hemodialisa atau cuci darah. Proses ini melibatkan pembersihan darah dari sisa metabolisme dan cairan berlebih dengan bantuan mesin hemodialisa dan ginjal buatan. Mengingat cuci darah harus dilakukan secara rutin, lantas berapakah biaya cuci darah bagi pasien gagal ginjal?

Biaya Cuci Darah

Dilansir dari laman RSUD Kabupaten Pringsewu, biaya cuci darah untuk pasien gagal ginjal mencapai Rp 900 ribu untuk satu kali tindakan hemodialisa atau cuci darah rutin. Durasi hemodialisa antara 4 sampai 5 jam, dilakukan sebanyak dua sampai tiga kali dalam seminggu.

Akan tetapi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan telah menjamin biaya cuci darah bagi pasien yang mengalami gagal ginjal. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Terdapat tiga layanan kesehatan untuk penyakit gagal ginjal yang biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan, diantaranya transplantasi ginjal, cuci darah, dan layanan CAPD. Berikut adalah penjelasan dari ketiga layanan tersebut.

Transplantasi Ginjal

BPJS Kesehatan menanggung biaya perawatan inap bagi penerima transplantasi organ, termasuk ginjal. Selain itu, baik pendonor maupun penerima berhak mendapatkan layanan pemeriksaan sebelum transplantasi. Biaya operasi transplantasi ginjal sekitar Rp 250-300 juta. Namun, dengan skema pertanggungan yang ada, BPJS Kesehatan menanggung hampir 85 persen dari biaya tersebut.

Cuci Darah

Pasien gagal ginjal yang menjalani prosedur cuci darah juga bisa mendapatkan layanan kantong darah jika diperlukan. BPJS Kesehatan menanggung biaya cuci darah untuk pasien yang menjalani hemodialisis hingga setara dengan empat kantong darah per bulan. Biaya penggantian kantong darah yang ditanggung BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp 360.000 per kantong.

Layanan CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)

BPJS Kesehatan juga menanggung biaya untuk perawatan cuci darah melalui perut atau CAPD. Biaya yang ditanggung mencakup bahan habis pakai, jasa pelayanan, dan pengiriman sebesar Rp 8.000.000 per bulan, serta transfer set dan jasa pelayanan sebesar Rp 250.000 per set.

Prosedur Cuci Darah Menggunakan BPJS Kesehatan

Pasien bisa dengan mudah menjalani cuci darah menggunakan BPJS Kesehatan. Peserta tidak perlu lagi meminta surat rujukan ulang setiap tiga bulan dari faskes tingkat pertama. Pasien hanya perlu mendaftar dan merekam sidik jari (fingerprint) di rumah sakit yang menyediakan layanan hemodialisis. Berikut langkah-langkahnya.

- Saat datang ke rumah sakit, pasien membawa kartu BPJS Kesehatan dan Surat Keterangan Dalam Perawatan (SKDP).

- Petugas rumah sakit kemudian memindai sidik jari pasien yang datanya terekam di aplikasi V Claim, yang akan memeriksa masa rujukan dan memperpanjangnya jika perlu.

- Petugas akan menerbitkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP)

- Setelah itu peserta BPJS Kesehatan bisa langsung mendapatkan layanan cuci darah

RIZKI DEWI AYU | MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan, ia sudah siap pindah kantor ke IKN alias Ibu Kota Nusantara pada 28 Juli 2024 asalkan fasilitasnya sudah tersedia.

"Yang disampaikan ke saya, airnya sudah masuk," kata Presiden Jokowi usai menghadiri acara Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia mengatakan sudah menerima laporan dari Otoritas IKN bahwa suplai kebutuhan air bersih sudah tersedia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, menjelang rencana berkantor mulai 28 Juli 2024.

Menurut Kepala Negara, rencana untuk berkantor di IKN mulai 28 Juli 2024 bergantung pada kesiapan fasilitas, berupa perabotan kantor serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

"Saya akan tetap melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum, siap atau belum," ujarnya.

Pada tanggal tersebut, Presiden Jokowi direncanakan meresmikan infrastruktur tol dan meninjau progres pembangunan IKN.

Selain itu, Presiden juga dijadwalkan memimpin jalannya Sidang Kabinet perdana yang direncanakan berlangsung di Kantor Presiden kawasan IKN.

Saat ditanya terkait persiapan Sidang Kabinet tersebut, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu bergantung pada kesiapan fasilitas.

"Kalau semuanya sudah siap. Kalau kursinya belum siap gimana? Duduk masa lesehan, sidang kabinet lesehan," katanya.

Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memaksakan kehendak untuk berkegiatan di IKN bila hal itu berpengaruh pada penurunan kualitas interior hingga bangunan di IKN.

"Semua kesiapan, sekali lagi kesiapan di IKN, dan kita tidak ingin paksa-paksa yang nanti menurunkan kualitas interior, bangunan, nggak. Selama itu benar-benar siap, saya akan masuk," katanya.

Pembangunan Kantor Presiden Rampung

Pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara telah selesai dengan dipasangnya bilah terakhir garuda.

"Alhamdulillah kita melihat dan melakukan pelaksanaan pemasangan bilah ke-4650 yang menandai selesainya pembangunan garuda kita ini," ujar Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Hal ini juga merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung Kantor Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN.

Sebelumnya pemasangan bilah perdana dilakukan pada 17 September 2023 oleh Presiden Joko Widodo.

Bilah selubung sayap garuda terakhir untuk Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tuntas dikirim dari lokakarya PT Siluet Nyoman Nuarta di NuArt Sculpture Park Bandung ke ibu kota negara baru di Sepaku, Penajam Paser, Kalimantan Timur.

Presiden Direktur PT Siluet, Nyoman Nuarta menjelaskan bahwa pengiriman bilah sayap garuda bukan pekerjaan ringan. Ia menjelaskan burung garuda raksasa itu dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan tinggi 77 meter.

Bilah sayap tersebut terbuat dari kuningan dan baja anti-karat produksi PT Krakatau Steel, yang sangat berat dan perlu diangkut dengan cara tepat.

Patung garuda IKN dibangun dengan 4.661 bilah selubung, dengan satu selubungnya memiliki berat 0,3 ton. Patung garuda IKN memiliki bobot total 1.398,3 ton.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, pengisian interior Istana Kepresidenan sedang dikebut dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempersiapkan segala kebutuhan Presiden untuk berkantor di ibu kota baru.

Heru mengatakan, saat ini kantor presiden sudah dipersiapkan menjelang kunjungan Jokowi ke ibu kota di Penajam Paser Utara itu akhir pekan ini, Ahad, 28 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 25 Juli 2024, dimulai dari ormas keagamaan Muhammadiyah yang akhirnya memutuskan menerima izin tambang.

Berikutnya ada berita tentang kekhawatiran para penjual Roti Okko dan Jokowi yang akhirnya berkantor di IKN akhir bulan ini. Lalu ada berita tentang kontroversi Burhanuddin Abdullah dan serba-serbi Golden Visa.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Simak lebih jauh tentang keputusan Muhammadiyah di sini.

<!--more-->

2. Roti Okko Ditarik dari Peredaran, Pemilik Warung Ini Wanti-wanti: Jangan Bikin Rugi, Produk Ditarik tapi Tidak Dibayar..

Tak sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ketar-ketir saat ramai pemberitaan soal produk roti Okko yang disebut terbukti mengandung zat pengawet kosmetik. Apalagi belakangan ada perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM agar produsen menarik produk itu dari pasar dan memusnahkannya.

Mami, salah satu pemilik warung yang menjual roti Okko di daerah Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Jakarta Timur, termasuk salah satu yang khawatir. Namun hingga kini, kata dia, belum ada arahan lebih lanjut mengenai penarikan produk Okko.

Di etalase toko Mami pun masih terlihat sejumlah produk roti Okko. “Belum, masih tenang aja nih, sales-nya baru ngisi juga dua hari yang lalu,” katanya pada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang Roti Okko ditarik dari peredaran di sini.

3. Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap. Dalam beberapa hari terakhir ini, Otoritas IKN berhasil merampunglkan pembangunan kantor dan mengalirkan air ke ibu kota baru tersebut.

"Rencana tanggal 28 beliau akan meresmikan tol dan meninjau (IKN). Kami bersama (Kementerian PUPR) dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan untuk Bapak Presiden berkantor di IKN," kata Kepala Setpres RI Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Heru memaparkan pihak Istana berkoordinasi dengan Kementerian PUPR masih terus mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana untuk Kantor Presiden di IKN, termasuk mengisi kebutuhan furnitur-nya.

Simak lebih jauh tentang Jokowi berkantor di IKN di sini.

<!--more-->

4. Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pasalnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu pernah menjadi terpidana korupsi.

“Saya yakin kader Gerindra atau relasi Prabowo (Subianto) banyak yang lebih patut,” kata Herry saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Simak lebih jauh tentang kontroversi Buhanuddin Abdullah di sini.

5. Apa itu Golden Visa, Manfaat, Penerima dan Kriterianya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis, 25 Juli 2024 di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta. Pemerintah berharap, Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi warga negara asing atau WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

“Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent,” kata Jokowi pada Kamis, 25 Juli 2024.

Jokowi juga mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif. “Tapi benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” ucap dia.

Simak lebih jauh tentang serba-serbi Golden Visa di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 25 Juli 2024, dimulai dari ormas keagamaan Muhammadiyah yang akhirnya memutuskan menerima izin tambang.

Berikutnya ada berita tentang kekhawatiran para penjual Roti Okko dan Jokowi yang akhirnya berkantor di IKN akhir bulan ini. Lalu ada berita tentang kontroversi Burhanuddin Abdullah dan serba-serbi Golden Visa.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Simak lebih jauh tentang keputusan Muhammadiyah di sini.

<!--more-->

2. Roti Okko Ditarik dari Peredaran, Pemilik Warung Ini Wanti-wanti: Jangan Bikin Rugi, Produk Ditarik tapi Tidak Dibayar..

Tak sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ketar-ketir saat ramai pemberitaan soal produk roti Okko yang disebut terbukti mengandung zat pengawet kosmetik. Apalagi belakangan ada perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM agar produsen menarik produk itu dari pasar dan memusnahkannya.

Mami, salah satu pemilik warung yang menjual roti Okko di daerah Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Jakarta Timur, termasuk salah satu yang khawatir. Namun hingga kini, kata dia, belum ada arahan lebih lanjut mengenai penarikan produk Okko.

Di etalase toko Mami pun masih terlihat sejumlah produk roti Okko. “Belum, masih tenang aja nih, sales-nya baru ngisi juga dua hari yang lalu,” katanya pada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang Roti Okko ditarik dari peredaran di sini.

3. Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap. Dalam beberapa hari terakhir ini, Otoritas IKN berhasil merampunglkan pembangunan kantor dan mengalirkan air ke ibu kota baru tersebut.

"Rencana tanggal 28 beliau akan meresmikan tol dan meninjau (IKN). Kami bersama (Kementerian PUPR) dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan untuk Bapak Presiden berkantor di IKN," kata Kepala Setpres RI Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Heru memaparkan pihak Istana berkoordinasi dengan Kementerian PUPR masih terus mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana untuk Kantor Presiden di IKN, termasuk mengisi kebutuhan furnitur-nya.

Simak lebih jauh tentang Jokowi berkantor di IKN di sini.

<!--more-->

4. Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pasalnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu pernah menjadi terpidana korupsi.

“Saya yakin kader Gerindra atau relasi Prabowo (Subianto) banyak yang lebih patut,” kata Herry saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Simak lebih jauh tentang kontroversi Buhanuddin Abdullah di sini.

5. Apa itu Golden Visa, Manfaat, Penerima dan Kriterianya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis, 25 Juli 2024 di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta. Pemerintah berharap, Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi warga negara asing atau WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

“Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent,” kata Jokowi pada Kamis, 25 Juli 2024.

Jokowi juga mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif. “Tapi benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” ucap dia.

Simak lebih jauh tentang serba-serbi Golden Visa di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 25 Juli 2024, dimulai dari ormas keagamaan Muhammadiyah yang akhirnya memutuskan menerima izin tambang.

Berikutnya ada berita tentang kekhawatiran para penjual Roti Okko dan Jokowi yang akhirnya berkantor di IKN akhir bulan ini. Lalu ada berita tentang kontroversi Burhanuddin Abdullah dan serba-serbi Golden Visa.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang

Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Bunyi catatan itu, kata dia, jika Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Simak lebih jauh tentang keputusan Muhammadiyah di sini.

<!--more-->

2. Roti Okko Ditarik dari Peredaran, Pemilik Warung Ini Wanti-wanti: Jangan Bikin Rugi, Produk Ditarik tapi Tidak Dibayar..

Tak sedikit pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ketar-ketir saat ramai pemberitaan soal produk roti Okko yang disebut terbukti mengandung zat pengawet kosmetik. Apalagi belakangan ada perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM agar produsen menarik produk itu dari pasar dan memusnahkannya.

Mami, salah satu pemilik warung yang menjual roti Okko di daerah Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, Jakarta Timur, termasuk salah satu yang khawatir. Namun hingga kini, kata dia, belum ada arahan lebih lanjut mengenai penarikan produk Okko.

Di etalase toko Mami pun masih terlihat sejumlah produk roti Okko. “Belum, masih tenang aja nih, sales-nya baru ngisi juga dua hari yang lalu,” katanya pada Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Simak lebih jauh tentang Roti Okko ditarik dari peredaran di sini.

3. Akhirnya Jokowi Bisa Ngantor di IKN Bulan Ini, Gelar Rapat Kabinet Pertama di Sana Pekan Depan?

Presiden Jokowi akhirnya bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 28 Juli 2024 setelah sarana dan prasarana kantornya siap. Dalam beberapa hari terakhir ini, Otoritas IKN berhasil merampunglkan pembangunan kantor dan mengalirkan air ke ibu kota baru tersebut.

"Rencana tanggal 28 beliau akan meresmikan tol dan meninjau (IKN). Kami bersama (Kementerian PUPR) dan Sekretariat Presiden mempersiapkan segala kebutuhan untuk Bapak Presiden berkantor di IKN," kata Kepala Setpres RI Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Heru memaparkan pihak Istana berkoordinasi dengan Kementerian PUPR masih terus mempersiapkan kelengkapan sarana prasarana untuk Kantor Presiden di IKN, termasuk mengisi kebutuhan furnitur-nya.

Simak lebih jauh tentang Jokowi berkantor di IKN di sini.

<!--more-->

4. Eks Terpidana Korupsi Burhanuddin Abdullah jadi Komisaris Utama PLN, Pengamat: Banyak yang Lebih Patut

Pengamat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik pengangkatan eks Gubernur Bank Indonesia atau BI, Burhanuddin Abdullah Harahap, menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Pasalnya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra itu pernah menjadi terpidana korupsi.

“Saya yakin kader Gerindra atau relasi Prabowo (Subianto) banyak yang lebih patut,” kata Herry saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Juli 2024.

Burhanudin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi aliran dana BI. Dia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan dan denda Rp 250 juta oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008.

Simak lebih jauh tentang kontroversi Buhanuddin Abdullah di sini.

5. Apa itu Golden Visa, Manfaat, Penerima dan Kriterianya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis, 25 Juli 2024 di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta. Pemerintah berharap, Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi warga negara asing atau WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

“Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent,” kata Jokowi pada Kamis, 25 Juli 2024.

Jokowi juga mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif. “Tapi benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” ucap dia.

Simak lebih jauh tentang serba-serbi Golden Visa di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperpanjang rute perjalanan KA Blambangan Ekspres menjadi Stasiun Ketapang-Stasiun Pasar Senen mulai hari ini, Jumat, 26 Juli 2024. Sebelumnya KA Blambangan Ekspres hanya melayani rute Stasiun Ketapang-Stasiun Semarang Tawang.

KA Blambangan Ekspres akan diberangkatkan pukul 14.50 WIB dari Stasiun Ketapang dan tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, pada pukul 07.15 WIB. Sementara itu, sebaliknya, kereta ini akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen pukul 12.15 WIB dan tiba Stasiun Ketapang pada pukul 04.55 WIB.

"Menempuh jarak 1.031 kilometer dengan waktu tempuh 16 jam 25 menit, KA Blambangan Ekspres memecahkan rekor KA dengan rute terjauh yang dioperasikan KAI dan mengalahkan KA Pandalungan yang menempuh jarak 919 km,” kata Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9, Cahyo Widiantoro, pada Rabu, 24 Juli 2024.

KA Blambangan Ekspres menawarkan dua kelas, yaitu eksekutif dan ekonominew generationmodifikasi. Dari kelas tersebut, kereta ini memiliki total kapasitas yang tersedia sebanyak 408 tempat duduk. Penumpang dapat membeli tiket kelas eksekutif mulai dari Rp 775.000, sedangkan ekonomi mulai dari Rp 505.000.

Dilansir dari akun X PT KAI,@KAI121, berikut stasiun yang dilalui KA Blambangan Ekspres Stasiun Ketapang-Stasiun Pasar Senen dengan nomor KA 185A:

• Stasiun Ketapang
• Stasiun Banyuwangi Kota
• Stasiun Rogojampi
• Stasiun Temuguruh
• Stasiun Kalisetail
• Stasiun Kalibaru
• Stasiun Jember
• Stasiun Rambipuji
• Stasiun Tanggul
• Stasiun Klakah
• Stasiun Probolinggo
• Stasiun Pasuruan
• Stasiun Bangil
• Stasiun Sidoarjo
• Stasiun Surabaya Gubeng
• Stasiun Surabaya Pasarturi
• Stasiun Lamongan
• Stasiun Bojonegoro
• Stasiun Cepu
• Stasiun Ngrombo
• Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng
• Stasiun Pekalongan
• Stasiun Tegal
• Stasiun Cirebon
• Stasiun Karawang
• Stasiun Bekasi
• Stasiun Pasar Senen.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperpanjang rute perjalanan KA Blambangan Ekspres menjadi Stasiun Ketapang-Stasiun Pasar Senen mulai hari ini, Jumat, 26 Juli 2024. Sebelumnya KA Blambangan Ekspres hanya melayani rute Stasiun Ketapang-Stasiun Semarang Tawang.

KA Blambangan Ekspres akan diberangkatkan pukul 14.50 WIB dari Stasiun Ketapang dan tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, pada pukul 07.15 WIB. Sementara itu, sebaliknya, kereta ini akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen pukul 12.15 WIB dan tiba Stasiun Ketapang pada pukul 04.55 WIB.

"Menempuh jarak 1.031 kilometer dengan waktu tempuh 16 jam 25 menit, KA Blambangan Ekspres memecahkan rekor KA dengan rute terjauh yang dioperasikan KAI dan mengalahkan KA Pandalungan yang menempuh jarak 919 km,” kata Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9, Cahyo Widiantoro, pada Rabu, 24 Juli 2024.

KA Blambangan Ekspres menawarkan dua kelas, yaitu eksekutif dan ekonominew generationmodifikasi. Dari kelas tersebut, kereta ini memiliki total kapasitas yang tersedia sebanyak 408 tempat duduk. Penumpang dapat membeli tiket kelas eksekutif mulai dari Rp 775.000, sedangkan ekonomi mulai dari Rp 505.000.

Dilansir dari akun X PT KAI,@KAI121, berikut stasiun yang dilalui KA Blambangan Ekspres Stasiun Ketapang-Stasiun Pasar Senen dengan nomor KA 185A:

• Stasiun Ketapang
• Stasiun Banyuwangi Kota
• Stasiun Rogojampi
• Stasiun Temuguruh
• Stasiun Kalisetail
• Stasiun Kalibaru
• Stasiun Jember
• Stasiun Rambipuji
• Stasiun Tanggul
• Stasiun Klakah
• Stasiun Probolinggo
• Stasiun Pasuruan
• Stasiun Bangil
• Stasiun Sidoarjo
• Stasiun Surabaya Gubeng
• Stasiun Surabaya Pasarturi
• Stasiun Lamongan
• Stasiun Bojonegoro
• Stasiun Cepu
• Stasiun Ngrombo
• Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng
• Stasiun Pekalongan
• Stasiun Tegal
• Stasiun Cirebon
• Stasiun Karawang
• Stasiun Bekasi
• Stasiun Pasar Senen.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Bina Karya (Persero) Boyke Soebroto menargetkan pembangunan 40 unit menara hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai pada awal 2025. Target tersebut, kata Boyke, akan dicapai lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dimotori oleh Konsorsium Garuda Nusantara.

Dia mengatakan, jika masih bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembangunan di IKN akan menghabiskan waktu lama. Ia mengatakan salah satu inisiatifnya adalah membentuk konsorsium dengan model investasi ekuitas.

“Selama itu bergantung pada APBN, sekarang kita berupaya mencari funding. Akan ada beberapa investor yang berminat berinvestasi dan uangnya dikelola oleh konsorsium untuk dijadikan ekuiti,” kata Boyke usai menandatangani kerja sama antara PT Bina Karya dan Konsorsium Garuda Nusantara di Ritz Carlton SCBD, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia mengatakan saat ini PT Bina Karya dan Konsorsium Garuda Nusantara sudah menjalin kerja sama dengan 40 perusahaan. Dia mengklaim perusahaan-perusahan tersebut menyatakan minat menjadi pendana dengan skema ekuitas untuk pembangunan di IKN.

Kendati demikian, kata dia, para investor masih ragu menanamkan modalnya di IKN. Salah satu alasannya adalah kekhawatiran minimnya jumlah penduduk di IKN.

Maka dari itu, langkah awal yang diupayakan PT Bina Karya selaku badan usaha milik Otorita IKN adalah merampungkan 40 menara untuk hunian ASN. Boyke bilang awalnya akan ada 211 menara yang dibangun. Selain untuk ASN, hunian tersebut juga diperuntukan untuk pekerja di sektor swasta.

Ia menyebutkan, dari 211 target menara hunian itu, saat ini baru dua unit yang selesai. “Itu hanya bisa menampung 1.700 ASN saja,” katanya. Dia mengatakan, setelah pembangunan hunian selesai, pemerintah akan memindahkan 36 ribu ASN ke IKN.

Adapun untuk pembangunan 40 menara hunian ASN, Boyke mengatakan masih dalam penyusunan studi kelanjutan. “Sekali lagi ini sedang proses.Tapi perbedaan KPBU di IKN adalah bisa enam bulan selesainya hingga kontrak ya, kita targetnya itu,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendampingi Menteri Pertahanan yang juga presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto bertemu para pemimpin perusahaan di Prancis. Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie turut serta dalam pertemuan tersebut.

Informasi soal pertemuan yang berlangsung di Paris itu dibagikan Erick melalui akun media sosialnya. “Dalam pertemuan ini, Pak Prabowo ingin meningkatkan kerja sama yang bisa memberikan manfaat di bidang ekonomi antara Indonesia dan Prancis karena memiliki potensi yang sangat besar,” ujar Erick dalam postingannya di Instagram resmi @erickthohir, Kamis, 25 Juli 2024.

Menurut Erick, pesan senada juga disampaikan Prabowo saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris.

Informasi soal pertemuan Prabowo dan Macron ini juga dibagikan melalui akun Instagram @prabowo. Dalam foto yang diunggah pada Kamis, 25 Juli 2024, Prabowo tampak berfoto bersama Macron. Prabowo juga didampingi anaknya, Didiet Hediprasetyo. Keduanya mengenakan setelan kemeja putih yang dibalut jas hitam.

Dalam postingan itu, Prabowo menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan hangat Macron. “Banyak terima kasih kepada President Macron untuk persahabatan dan sambutan hangatnya,” kata Prabowo dalam akun Instagram @prabowo.