Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha Telkom Indonesia, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel menyampaikan akusisi aset fiber optik bakal diumumkan pada akhir tahun 2024 ini.

Direktur Investasi Mitratel Hendra Purnama mengungkapkan pihaknya berharap akan ada kesepakatan akuisisi inorganik lagi yang bisa diumumkan perseroan di akhir tahun ini. Hanya saja, Hendra menegaskan akuisisi aset fiber optik tersebut bukanlah aset optik fiber milik PT Indosat Tbk. (ISAT) maupun milik PT Link Net Tbk. (LINK).

"Nanti kami umumkan ya, sebentar lagi di Desember ini kami akan close," ujar Hendra ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Hendra juga menjelaskan alasan Mitratel tidak mengakuisisi asetfiber optic milik Indosat maupun Link Net. Menurut Hendra aset fiber optic Link Net saat ini tidak cocok dengan portofolio Mitratel.

Sementara itu, aset fiber optic Indosat saat ini bersifat campuran dan merupakan fiber optic backbone, sedangkan aset fiber optic milik Mitratel adalah fiber to the tower (FTTT).

Hendra juga menuturkan tahun ini Mitratel memasang target agresif untuk ekspansi, dengan penambahan fiber optic hingga 14.000 km.

Adapun pada periode Januari—September 2024, MTEL mencatatkan penambahan portofolio fiber optic sepanjang 7.193 km. Dengan penambahan tersebut, total panjang fiber optic yang dimiliki MTEL menjadi sepanjang 39.714 km. Sebanyak 56% aset fiber optic yang dimiliki Mitratel berada di luar Jawa dan 44% berada di Pulau Jawa.

Sebagai perbandingan, pada periode Januari—September 2023, panjang fiber optic Mitratel mencapai 29.042 km. Dengan demikian, panjang fiber optic perseroan tumbuh 36,7% secara tahunan.

Hingga sembilan bulan tahun 2024, pendapatan konsolidasian MTEL tumbuh sebesar 8,7% YoY menjadi Rp6,81 triliun, dengan sewa menara dan fiber optic tetap menjadi pendorong pertumbuhan utama.

Mitratel juga mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,53 triliun atau meningkat 7,1% YoY, dengan margin laba bersih sebesar 22,5%.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana mengkritik regulasi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Pasalnya Indonesia pernah menggugat aturan tersebut kepada Badan Perdagangan Dunia (WTO).

Ia menjelaskan, tahun 2014 Australia menerapkan aturan kemasan rokok tanpa identitas merek di negaranya. Indonesia sebagai salah satu pengekspor produk hasil tembakau terbesar melakukan perlawanan meskipun akhirnya kalah.

"Bayangkan, 2014 Australia meletakkan kemasan polos, dan kita melawat tahun 2017. Kita Indonesia melawan sebagai negara pengekspor keenam dunia. Kenapa, karena yang dipikirkan adalah kalau Australia bisa, berhasil, itu tenaga kerja kita, produk ekspor kita akan terganggu," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Dan memang kita kalah. Masa kita kalah terus kemudian sekarang kita mau menerapkan apa yang dilakukan Australia? Bingung saya," sambung Hikmahanto.

Adapun regulasi baru soal kemasan rokok tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurutnya rencana penerapan kemasan rokok tanpa identitas merek berasal dari FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control. FCTC adalah perjanjian kesehatan masyarakat global pertama yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kita nggak (meratifikasi FCTC) dan jangan pernah kita ikut FCTC. Tapi kan pintarnya mereka memaksa lewat Menteri Kesehatan supaya ketentuan-ketentuan yang ada dalam FCTC itu diadopsi ke dalam hukum Indonesia," ujarnya.

Ia menuding ada kelompok yang ingin agar produk rokok dari negara pengekspor tidak bisa masuk ke negaranya. Hikmahanto lalu meminta pemerintah Indonesia agar tidak mudah diintervensi.

Dalam catatan detikcom, Indonesia menggugat Negeri Kanguru lantaran menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau. Sengketa dagang ini merupakan salah satu sengketa dagang terbesar yang ditangani WTO sampai saat ini.

Tercatat ada tiga anggota WTO lainnya yang ikut menggugat kebijakan yang sama, yaitu Honduras, Republik Dominika, dan Kuba, serta 36 Anggota WTO menjadi pihak ketiga yang turut berkepentingan terhadap gugatan ini.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan menuai kritik berbagai pihak. Aturan tersebut dikhawatirkan mempengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok. Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) mengkritik pemerintah yang dinilai kerap membuat aturan tanpa adanya kajian dan riset.

"Kita ini sering membuat regulasi tanpa adanya kajian atau riset. Jadi apa ya, sekonyong-konyong saja buat peraturan. Misalkan seperti ini, saya berikan contoh PP 28/2024 terkait dengan jarak," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ia lalu menyoroti pembuatan aturan yang ditudingnya berjalan masing-masing antara Kementerian/Lembaga. Bahkan menurutnya pengusaha pun tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi.

"Ini betul-betul harus dengan kajian, riset yang juga bersama-sama dengan semua stakeholder. Ini kementerian kesehatan kan kementerian kesehatan saja, kementerian-kementerian lainnya tidak terlibat, apalagi pengusaha tidak terlibatkan," tuturnya.

"Kalau dari pelaku usaha memang kita tidak ada komunikasi dengan baik. Kita tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembuatan suatu regulasi. Kita sepakat dengan, terkait dengan pentingnya kesehatan. Tapi kalau mau mengizinkan regulasi, ya kita bahas bareng," sambung dia.

Adik menilai poin penting dalam suatu regulasi adalah pengawasan. Menurutnya jika pengawasan pemerintah berjalan baik maka hasilnya tetap efektif.

"Saya yakin kalau pengawasannya efektif, jejer dengan dengan sekolahan tidak masalah. Kalau pengawasannya efektif. Jadi jangan jaraknya digeser. 100 meter pengawasannya efektif, saya kira aturan ini juga bisa efektif. Teman-teman ritel, tidak apa-apa diawasi," tutupnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), Adik Dwi Putranto membeberkan peran penting industri tembakau terhadap perekonomian. Adik menilai industri ini punya peran dalam mendukung target Presiden Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki lahan tembakau hingga 200 ribu hektare. Menurut Adik luas lahan tersebut harus dipertahankan atau ditingkatkan demi menjamin serapan tenaga kerja tetap terjaga.

"Untuk kita supaya sesuai dengan targetnya Presiden Prabowo 8%, minimal dari 200 ribu hektare ini harus bertahan, syukur-syukur bisa meningkat. Karena kalau lahannya luasannya meningkat, itu berarti ada petani baru, ada tenaga kerja baru di sektor petani, buruh tani, dan sebagainya," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya dari 200 hektare lahan tembakau itu jumlah serapan tenaga kerja mencapai ratusan ribu hingga jutaan orang. Ia juga mengingatkan bahwa tenaga kerja di sektor pertanian perlu dijaga demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

"Karena dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang ada, khususnya di pedesaan, tentunya para buruh tani dan petani memperoleh upah, petani memperoleh hasil. Di situlah muncul investasi. Yang buruh tani beli sepeda motor, petani beli mobil atau beli sepeda motor, itulah perputaran perekonomian terkait di petani dan buruh tani di tembakau," jelas Adik.

Pada kesempatan itu ia menyebut jumlah industri hasil tembakau di Jawa Timur mencapai 525 industri. Jumlah tersebut merupakan campuran antara industri kecil dan besar.

Industri tersebut juga harus dikembangkan dengan mendatangkan investasi-investasi baru. Pada akhirnya hal tersebut akan berdampak pada serapan tenaga kerja.

"Investasi-investasinya harusnya ditingkatkan untuk penyerapan tenaga kerja," tutupnya.

Pemerintah terus berupaya memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyebab aktivitas ilegal tersebut masih menjamur di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto mengatakan fenomena tersebut tak lepas dari masih rendahnya literasi keuangan digital masyarakat Indonesia, meskipun hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

"Sumber dari sekarang ini yang muncul permasalahan di media karena rendahnya digital financial literacy. Apakah itu penggunaan aplikasi judol, banyak yang kena pinjol ilegal misalnya dan juga aplikasi aplikasi lain. Kenapa ini terjadi? Karena digital financial literasi yang masih rendah dan perlu ditingkatkan," terang Djoko dalam acara dalam acara Pre-Event Media Gathering, di Menara OJK Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya, akses keuangan digital saat ini sangat mudah. Setiap orang dapat melakukan aktivitas keuangan maupun transaksi hanya dengan satu genggaman, yakni menggunakan ponsel.

Sayangnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan pemahaman risiko yang terjadi saat melakukan aktivitas tersebut.

"Cuma masalahnya apakah mereka-mereka yang provide layanan di dalam HP ini bertanggung jawab? Dan sebaliknya apakah kita-kita yang gunakan ini regardless umurnya, regardlessgender-nya, sudah memahami dampak risiko yang kita lakukan dengan HP kita?" tutur Djoko.

Di sisi lain, dia menilai digitalisasi ini dapat memicu celah bagi-bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, seperti pinjol ilegal.

Untuk itu, pihaknya mendorong peningkatan literasi keuangan digital dengan menggelar Bulan Fintech Nasional (BFN). Melalui acara tersebut, Djoko menilai dapat menjadi kesempatan pihaknya mengingatkan kembali terkait potensi risiko di keuangan digital.

"Bagaimana kita bisa meningkatkan digital financial literacy. Ini yang terpenting. Ketika kita ngomongin digital di situlah potensi untuk orang menggunakan atau digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab itu tinggi potensinya. Jadi, digital financial ini yang kurang. Kita ingin kejar selama BFN ini untuk bisa kita saling mengingatkan kembali bahwa di balik kemudahan adanya kehadiran AI, blockchain, kripto, dan lain-lain. Di balik itu semua, masih ada potensi risiko yang harus diketahui bersama. Inilah yang kita bangkitkan, kita tingkatkan," jelas Djoko.

Otoritas Jasa Keuangan merespons terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut pemerintah tengah menyusun payung hukum terkait kebijakan itu.

Mahendra mengatakan pemerintah telah membahas terkait rencana pemutihan utang itu lebih lanjut. Aturan tersebut nantinya akan mengatur tentang kriteria penerima, seperti nominal dan jangka waktu kredit.

"Hal-hal ini sudah dilakukan rumusannya, sedang dilakukan rumusannya dengan pemerintah secara khusus oleh Kementerian Keuangan. Saat ini tentu sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini," kata Mahendra dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan penghapusan utang tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Melalui UU tersebut, penghapusan buku maupun utang tersebut dapat dilakukan baik oleh bank-bank milik negara maupun yang bukan.

Untuk itu, dia menilai rencana tersebut sudah tepat lantaran sesuai dengan amanat dengan UU P2SK. Dia pun berharap agar kebijakan tersebut tidak memakan waktu lama.

"Kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama karena sebenarnya sejak dari undang-undang itu sendiri sampai sekarang sudah hampir 2 tahun diterbitkan, tapi peraturan mengenai hal ini masih dirumuskan. Kami berharap tidak lama lagi karena memang hal tadi baik bagi keseluruhan kondisi UMKM, tentu petani dan nelayan," terangnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Eae mengatakan OJK terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu serta keuangan terkini yang ada disoroti masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan rpp dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," katanya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Lihat Video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tower Bersama Infrastructure, Tbk. (TBIG) mengumumkan laporan keuangan interim sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024. Laba bersih emiten menara Grup Saratoga ini naik menjadi Rp1,16 triliun.

TBIG mencetak laba bersih sebesar Rp1,16 triliun pada periode sembilan bulan 2024. Laba bersih ini naik 4,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,11 triliun.

Pendapatan TBIG pada periode Januari-September 2024 tercatat sebesar Rp5,12 triliun, naik 3,51% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,95 triliun. Sementara itu, EBITDA TBIG mencapai Rp5,12 triliun untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

TBIG juga menyampaikan hingga akhir September 2024 memiliki 42.546 penyewaan dan 23.681 sites telekomunikasi. Sites telekomunikasi milik TBIG ini terdiri dari 23.565 menara telekomunikasi dan 116 jaringan DAS.

Dengan angka total penyewaan pada menara telekomunikasi sebanyak 42.430, maka rasio kolokasi (tenancy ratio) TBIG menjadi 1,80x.

“Di sembilan bulan pertama 2024, kami telah menambahkan 1.801 penyewaan ke dalam portofolio kami yang terdiri dari 1.281 sites telekomunikasi dan 520 kolokasi,” kata Hardi Wijaya Liong, CEO TBIG dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).

Per 30 September 2024, total pinjaman kotor (gross debt) TBIG, jika bagian pinjaman dalam mata uang US Dollar yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah sebesar Rp28,87 triliun dan total pinjaman senior (gross senior debt) sebesar Rp624 miliar.

Dengan saldo kas yang mencapai Rp585 miliar, maka total pinjaman bersih (net debt) menjadi Rp28,28 triliun dan total pinjaman senior bersih (net senior debt) TBIG menjadi Rp39 miliar. Menggunakan EBITDA kuartal ketiga 2024 yang disetahunkan, rasio pinjaman bersih terhadap EBITDA adalah 4,8x.

“Kami telah berhasil memperpanjang jatuh tempo Fasilitas Kredit Bergulir senilai US$325 juta hingga Oktober 2029, sehingga memperpanjang tenor rata-rata kewajiban utang kami. Hal ini menunjukkan para pemberi pinjaman kami terus memberi dukungan terhadap bisnis kami,” ujar Helmy Yusman Santoso, CFO TBIG.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara Grup Djarum PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) membukukan peningkatan pendapatan dan laba bersih pada 9 bulan 2024. TOWR mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,44 triliun sepanjang Januari-September 2024.

Laba bersih TOWR tersebut naik tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,42 triliun. Sementara itu, pendapatan TOWR naik 8,37% menjadi Rp9,44 triliun di 9 bulan 2024, dari Rp8,71 triliun pada periode yang sama tahun 2023.

“Pada kuartal III/2024 ini SMN mencatat kuartal pertama konsolidasi hasil usaha IBST yang kami akuisisi pada 1 Juli 2024. Kami dengan senang melaporkan bahwa akuisisi IBST menyumbangkan laba bersih Rp41 milyar kepada TOWR selama 3 bulan terakhir," kata Aming Santoso Direktur Utama dan CEO TOWR dalam keterangan resminya, Kamis (31/10/2024).

Dia melanjutkan, TOWR optimistis sinergi operasional akan terus membaik sehingga kontribusi laba bersih IBST bisa meningkat.

TOWR juga mencatatkan jumlah menara konsolidasian mencapai 35.371 meningkat 18,2% dari tahun lalu. Tenancy ratio mencapai 1,64x karena mengkonsolidasikan menara-menara dari IBST serta dampak dari relokasi dari titik-titik kontrak sewa menara IOH ke lokasi-lokasi baru.

Kontribusi revenue dari segmen menara atas revenue konsolidasian TOWR tercatat stabil sekitar 67%, sedikit meningkat dari kuartal sebelumnya sebesar 66% karena memasukkan hasil dari IBST.

Di sisi lain, lanjutnya, pertumbuhan usaha TOWR dari segmen non-menara masih menunjukkan pertumbuhan. Kontribusi kepada revenue konsolidasian dari segmen ini pada kuartal III/2024 mencapai 33%, sedikit menurun dari 34% pada kuartal II/2024 karena dampak konsolidasi IBST.

Pertumbuhan revenue segmen ini cukup baik terlihat dari FTTT yang tumbuh 18,2%, Connectivity naik 13%, dan FTTH yang tumbuh 369,4% secara tahunan.

TOWR juga menjelaskan kontributor terbesar dari segmen non-tower adalah penyewaan fiber yang total asetnya tumbuh 33% yoy mencapai sekitar 160.000 km. Utilisasi fiber FTTT tanpa IBST tetap stabil di 190% dan belum termasuk pelaporan utilisasi fiber yang disebabkan sinergi antara bisnis fiber di dalam SMN Group.

Utilisasi fiber FTTT secara keseluruhan, termasuk dampak konsolidasi IBST menjadi 182% dengan IBST memiliki utilisation ratio sekitar 132%.

Amin juga menuturkan pada 25 Oktober 2024 lalu TOWR juga mendapatkan persetujuan pemegang saham pada RUPSLB untuk menjalankan rights issue sebanyak-banyaknya 5 miliar lembar saham baru senilai sebanyak-banyaknya Rp4,5 triliun. Tujuan penggunaan dana rights issue adalah untuk melunasi pinjaman perusahaan beserta kemungkinan kebutuhan working capital.

"Secara strategis dana ini akan memberikan kapasitas baru bagi Perusahaan untuk melanjutkan ekspansi organik ataupun inorganik, serta membantu mempertahankan investment grade Perusahaan yaitu BBB dari Fitch Ratings serta BBB- dari Standard & Poor’s,” ucapnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Menara NusantaraTbk. (TOWR), emiten Grup Djarum, akan melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) I ataurights issuedengan menerbitkan 5 miliar saham baru dengan nilai total Rp4,5 triliun.

Rencana itu telah memperoleh persetujuan RUPSLB yang diselenggarakan pada Jumat (25/10/2024). Dalam agenda tersebut, mayoritas pemegang saham telah menyetujui mata acara pertama RUPSLB yakni penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sejumlah Rp4,5 triliun.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menanggapi terkait rencana Presiden Prabowo Subianto yang menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk UMKM, petani, serta nelayan. Kebijakan tersebut nantinya akan menyasar kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Maman menegaskan ada beberapa kriteria penerima penghapusan utang tersebut. Namun, dia belum mau membeberkan terkait kriteria-kriteria penerima karena masih dalam kajian. Dia hanya menekankan penerima penghapusan itu nantinya pihak-pihak yang tidak mampu melunasi.

"Ada beberapa kriteria-kriteria. Jadi jangan sampai ini diasumsikan bahwa penghapusan utang untuk seluruh para pelaku UMKM ataupun seluruh petani-petani kita. Saya harus luruskan dulu, tidak untuk seluruhnya," kata Maman saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia juga menyebut terkait data-data penerima penghapusan itu sedang dalam tahap sinkronisasi. Dia bilang kebijakan tersebut melibatkan kementerian/lembaga lain sehingga perlu sinkronisasi.

Maman pun belum bisa membeberkan terkait target pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebab, masih harus menunggu dasar hukum yang tengah disiapkan oleh Menteri Hukum dan HAM

"Ini lagi-lagi disinkronisasi semuanya ya. Arahan dari Pak Presiden secepatnya, tentunya itu akan disiapkan dulu oleh Menkumham juga, oleh beberapa pihak kementerian untuk disinkronisasi dan disiapkan aturan-aturan hukumnya," terangnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya saja belum dieksekusi karena aturan yang ada saat ini bisa dikategorikannya sebagai kerugian negara.

"Sebenarnya kebijakan tentang bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih, itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya kebijakan hapus tagih terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara," kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

Sunarso menyebut yang paling penting saat ini adalah menetapkan kriteria siapa saja yang bisa dihapus tagih. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

"Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, itu agar tidak menimbulkan moral hazard," ucapnya.

Terkait dampaknya ke BRI, kata Sunarso, sepanjang tidak menimbulkan moral hazard pihaknya akan menghitungnya terhadap kinerja keuangan BRI yang nantinya masuk dalam perencanaan keuangan tahun depan ketika diberlakukannya kebijakan ini.

Paling penting menurutnya dari kebijakan ini adalah bisa memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM, petani dan nelayan.

"Dan yang perlu dijaga adalah moral hazard, jangan sampai terjadi moral hazard, dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik," tegasnya.

Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

JAKARTA, investor.id - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel konsisten mengukir laba bersih secara beruntun sepanjang periode Januari-September 2024 dengan pertumbuhan sebesar 7,14% secara yoy dan 44% secara kuartalan.

Direktur Investasi sekaligus Sekretaris Perusahaan Mitratel Hendra Purnama mengungkapkan bahwa kinerja perseroan hingga kuartal III-2024 sudah berjalan sesuai target. Bahkan, dirinya menyebut, pertumbuhan Mitratel sudah dua kali dari pertumbuhan industri.

“Pertumbuhan industri ada di 3-4%. Dengan growth sekarang, kami sudah dua kali dari industri. Jadi, kinerja kami sudah sesuai dengan target,” ucap Hendra menjawab Investor Daily, Selasa (29/10/2024).

Merujuk laporan keuangan konsolidasian Mitratel yang berakhir pada 30 September 2024, emiten menara Grup PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) tersebut mencetak laba tahun berjalan periode sembilan bulan tahun ini sebesar Rp 1,53 triliun, tumbuh 7,14% secara yoy daripada laba periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1,43 triliun.

Rekor pertumbuhan laba bersih juga Mitratel ukir pada periode Januari-September tahun lalu yang berhasil membukukan kenaikan sebesar 16,59% dari sebelumnya Rp 1,22 triliun, menjadi Rp 1,43 triliun. Torehan laba beruntun di setiap tahunnya ini memperlihatkan kemampuan kinerja solid MTEL dalam mencetak laba.

Pada periode sampai sembilan bulan tahun ini, emiten bersandi saham MTEL tersebut mencetak pendapatan sebesar Rp 6,81 triliun, lebih tinggi 8,68% dibanding pendapatan Mitratel pada periode sama tahun lalu sebesar Rp 6,27 triliun.

Mesin Pendapatan

Pendapatan MTEL pada periode Januari-September 2024 mayoritas dikontribusikan dari tiga bisnis utamanya. Pertama, pendapatan dari bisnis sewa menara telekomunikasi dengan sumbangsih mencapai Rp 6,33 triliun yang berasal dari pihak berelasi yaitu PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) sebesar Rp 3,72 triliun.

Kemudian, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) atau Telkom sebesar Rp 72,87 miliar, PT Telkom Infrastruktur Indonesia sebesar Rp 12,84 miliar, dan PT Telekomunikasi Indonesia Internasional sebesar Rp 322 miliar, sehingga total MTEL meraup total pendapatan dari pihak berelasi sebesar Rp 3,81 triliun. Sedangkan, pendapatan dari pihak ketiga sebesar Rp 2,52 triliun.

Mesin kedua yang menjadi sumber pendapatan MTEL adalah bisnis jasa konstruksi dengan kontribusi total sebesar Rp 452 miliar yang terdiri dari pihak berelasi sebesar Rp 434 miliar dan pihak ketiga sebesar Rp 18,19 miliar.

Sedangkan, mesin ketiga yang menjadi ladang dari pundi-pundi pendapatan MTEL adalah bisnis jasa dan sewa listrik dengan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 30,56 miliar yang berasal dari pihak berelasi sebesar Rp 5,41 miliar dan pihak ketiga Rp 25,15 miliar.

Beban pokok pendapatan naik tipis menjadi Rp 3,32 triliun ketimbang sebelumnya Rp 3,20 triliun. Kemampuan MTEL dalam menekan pada beban pokok turut mendongkrak laba kotor perseroan secara signifikan menjadi Rp 3,49 triliun dari sebelumnya Rp 3 triliun. Beban usaha dan laba kompak mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp 437 miliar dan Rp 3 triliun.

Dari sisi aset, Mitratel mencatatkan total aset sebesar Rp 56,97 triliun, menyusut dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 57 triliun. Total liabilitas sebesar Rp 23,37 triliun, membengkak ketimbang sebelumnya sebesar Rp 22,97 triliun. Diikuti dengan pelemahan dari sisi ekuitas menjadi Rp 33,60 triliun daripada sebelumnya Rp 34 triliun.

Adapun, dari sisi kas dan setara kas, Mitratel mencatatkan penurunan sebesar Rp 113,15 miliar pada akhir periode menjadi Rp 765 miliar daripada sebelumnya sebesar Rp 879 miliar. Arus kas bersih bersih yang digunakan perseroan untuk mendukung aktivitas pendanaan sampai kuartal III-2024 mencapai Rp 4,18 triliun. Angka ini lebih tinggi dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 3,54 triliun.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News