TEMPO.CO, Jakarta - Laba neto PT AKR Corporindo Tbk. yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sepanjang semester pertama tahun 2024 (unaudited) tembus Rp 1 triliun, atau tepatnya sebesar Rp 1.003 miliar. Angka ini hampir sama dengan laba neto semester pertama 2023.

Selain itu, ada pula pendapatan dari segmen kawasan industri yang bertumbuh 9,7 persen tahun ke tahun menjadi Rp 673 miliar. Pendapatan ini didorong oleh penjualan lahan sebesar 18 hektare dan pertumbuhan pendapatan recurring income yaitu utilitas sebesar 91,8 persen tahun ke tahun menjadi Rp 75 miliar.

Corporate Secretary AKRA, Suresh Vembu, menyebutkan, kontribusi segmen kawasan industri terhadap laba bruto konsolidasi AKRA menjadi 22 persen. Laba bruto penjualan lahan Industri, pendapatan sewa dan utilitas semester pertama 2024 tercatat sebesar Rp 353 miliar.

"Atau bertumbuh sebesar 8,9 persen tahun ke tahun,” kata Vembu, melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 Juli 2024.

Vembu mengatakan, untuk EBITDA (nilai pendapatan sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) semester pertama 2024 mencapai Rp 1.424 miliar dengan ROA (tingkat pengembalian aset) sebesar 7 persen TTM (trailing 12 months) dengan ROE (rentabilitas modal sendiri) mencapai 18 persen TTM.

Untuk posisi neraca dianggap tetap kuat dengan total aset sebesar Rp 28.498 miliar per 30 Juni 2024 yang merupakan lahan siap jual, dengan kas sebesar Rp 4.823 miliar dengan net gearing tetap dalam posisi yang rendah yaitu 0,00x.

“Manajemen telah menyetujui pembagian Interim Dividen sebesar Rp 50/saham atau Rp 987 miliar yang akan didistribusikan pada 15 Agustus 2024,” ujarnya.

Lebih jauh, Vembu menuturkan, untuk kinerja per segmen, pendapatan perseroan semester pertama 2024 mencapai Rp 18.651 miliar berasal dari pendapatan segmen perdagangan dan distribusi sebesar Rp 17.167 miliar. Angka tersebut turun 7 persen tahun ke tahun.

Penurunan pendapatan perusahaan berkode saham AKRA ini didorong oleh beberapa faktor perlambatan ekonomi, seperti normalisasi harga jual rata-rata dan kondisi cuaca yang mempengaruhi operasional konsumen.

Normalisasi harga juga terjadi pada segmen bahan kimia secara umum. Perseroan berekspektasi kondisi ini akan membaik pada semester kedua 2024. Perseroan menerapkan model bisnis formula-based price dengan MOPS (Mid Oil Platt's Singapore) sebagai acuan di mana perseroan melakukan passthrough harga produk ke konsumen sehingga dapat mengelola risiko harga dan biaya.

Segmen kawasan industri, kata dia, menghasilkan pendapatan dari penjualan lahan Rp 509 miliar atau naik 5,6 persen tahun ke tahun. Pendapatan dari utilitas turut meningkat menjadi Rp 75 miliar atau sebesar 92 persen tahun ke tahun.

“Secara total, pendapatan dari segmen kawasan industri meningkat 10 persen mencapai Rp 673 miliar. Sedangkan pendapatan dari Kawasan Pelabuhan JIIPE (Java Integrated Industrial Port and Estate) tercatat sebesar Rp 174 miliar dan menghasilkan kontribusi bagi laba AKRA sebesar Rp 31 miliar,” ujarnya.

Laba bruto konsolidasian semester pertama 2024 tercatat sebesar Rp 1.584 miliar dengan kontribusi dari segmen kawasan industri sebesar 22 persen dengan marjin laba bruto kawasan industri sebesar 52 persen, sehingga menghasilkan marjin laba bruto konsolidasian sebesar 8 persen.

Sedangkan laba usaha tercatat sebesar Rp 1.149 miliar dengan marjin sebesar 6,2 persen dan menghasilkan laba neto Rp 1.003 miliar dengan marjin laba neto 5,4 persen.

“Perseroan terus menjaga pengelolaan biaya dan aliran kas, pada semester pertama 2024 berhasil mencatat pendapatan keuangan Rp 147 miliar,” kata Vembu.

Sementara itu, Presiden Direktur AKRA, Haryanto Adikoesoemo, menyebutkan, dari negosiasi pada semester pertama 2024 ini, perseroan berharap pemesanan dan penjualan lahan akan semakin membaik di semester kedua tahun 2024 ini.

Menurut dia, JIIPE semakin menarik investor dalam dan luar negeri, terutama dengan dianugerahkannya KEK JIIPE Gresik sebagai KEK Industri Terbaik oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada aspek standar perusahaan ESG (lingkungan, sosial, tata kelola perusahaan) kata dia, sejak Juni 2024 perseroan juga telah diakui oleh MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang memberikan rating MSCI ESG kepada perseroan dengan peringkat "A". Rating itu dinilai cukup tinggi sebagai perusahaan yang bergerak di industri transportasi dan penyimpanan energi.

Manajemen, kata dia, juga telah menyetujui untuk membagikan interim dividen sebesar Rp 50/lembar saham atau setara Rp 987 miliar dan akan didistribusikan pada 15 Agustus 2024 dengan tanggal pencatatan di 6 Agustus 2024. "Pembagian dividen interim ini kami lakukan untuk memberikan penghargaan bagi pemegang saham perseroan,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi perihal perbaikan aturan pinjaman online atau pinjol. Kominfo mengaku akan melakukan perbaikan.

“Definisi tentang pinjaman online harus diperbaiki. Supaya jangan rakyat jadi korban,” katanya di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia mengaku akan menindaklanjuti putusan kasasi MA serta akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu dilakukan Kominfo, kata dia, sebab banyak masyarakat telah menjadi korban di tengah kemajuan digital.

“Kami akan proses exercise dengan peraturan baru pinjaman online. Pinjaman online ini banyak masyarakat yang kena tipu juga,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai teknis salah satu langkah perbaikan yang akan ditempuh Kominfo, Budi hanya mengatakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat. “Jangan sampai masyarakat yang enggak siap ini, meminjam, tapi malah dia bermasalah karena tidak paham aturan-aturan,” kata Budi.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi 19 warga negara atau citizen lawsuit perihal perbaikan praktik pinjaman online. Para warga menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Mahendra Siregar.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi perihal perbaikan aturan pinjaman online atau pinjol. Kominfo mengaku akan melakukan perbaikan.

“Definisi tentang pinjaman online harus diperbaiki. Supaya jangan rakyat jadi korban,” katanya di kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia mengaku akan menindaklanjuti putusan kasasi MA serta akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu dilakukan Kominfo, kata dia, sebab banyak masyarakat telah menjadi korban di tengah kemajuan digital.

“Kami akan proses exercise dengan peraturan baru pinjaman online. Pinjaman online ini banyak masyarakat yang kena tipu juga,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai teknis salah satu langkah perbaikan yang akan ditempuh Kominfo, Budi hanya mengatakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat. “Jangan sampai masyarakat yang enggak siap ini, meminjam, tapi malah dia bermasalah karena tidak paham aturan-aturan,” kata Budi.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi 19 warga negara atau citizen lawsuit perihal perbaikan praktik pinjaman online. Para warga menggugat Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Mahendra Siregar.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghormati putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2024 terkait gugatan citizen lawsuit praktik pinjaman online atau pinjol yang diajukan oleh para penggugat sejak 2021. Para penggugat meminta OJK sebagai salah satu tergugat untuk membuat peraturan dan memperkuat pengawasan untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

“OJK menghormati putusan Mahkamah Agung,” tulis OJK dalam keterangan resmi mereka pada Kamis, 25 Juli 2024.

OJK menyebut institusinya telah mengupayakan penguatan industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau dikenal sebagai fintech Peer to Peer lending (P2P lending). Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan berbagai ketentuan roadmap LPBBTI 2023-2028 untuk melindungi konsumen dan masyarakat.

“Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, mendorong industri agar dapat berkembang secara sehat, berintegritas dan kontributif, serta memperkuat perlindungan konsumen,” kata OJK.

OJK telah menerbitkan aturan mengenai fintech P2P lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/22) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Selain itu, OJK menyebut institusinya juga telah mengingatkan dan meminta penyelenggara fintech P2P lending dan asosiasi fintech P2P lending untuk memitigasi risiko agar tak jadi sasaran kejahatan ekonomi, seperti judi online, pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, maupun tindak kejahatan ekonomi lainnya.

“Meminta penyelenggara fintech P2P lending dan asosiasi fintech P2P lending untuk memuat pernyataan peringatan kepada konsumen dengan menggunakan huruf kapital yang dapat menarik perhatian pembaca pada laman utama yang langsung dapat terlihat pada halaman website maupun aplikasi,” kata OJK.

Oleh karena itu, OJK mengatakan lembaganya saat ini sedang menyusun peraturan tentang industri fintech P2P lending (Rancangan POJK) sebagai penyempurnaan atas regulasi sebelumnya. Isi aturan ini meliputi penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola (antara lain larangan pemegang saham pengendali/mayoritas sebagai pengelola/direksi penyelenggara) dan perlindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif dan UMKM.

Sementara itu, dalam upaya penegakan ketentuan dan melindungi konsumen serta masyarakat, OJK telah melaksanakan off-site dan on-site supervision terhadap penyelenggara fintech P2P lending. Sejak 2020 hingga 12 Juli 2024, OJK telah mencabut 66 izin usaha penyelenggara fintech P2P lending. Pada periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara fintech P2P lending yang terdiri dari 196 sanksi peringatan tertulis, 166 sanksi denda, 7 sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan 1 (satu) pihak utama yang telah dikenakan sanksi penilaian kembali bagi pihak utama serta terhadap 2 (dua) penyelenggara fintech P2P lending.

“OJK telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. OJK juga telah melakukan moratorium perizinan baru penyelenggara fintech P2P lending sejak tahun 2020,” kata OJK.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghormati putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2024 terkait gugatan citizen lawsuit praktik pinjaman online atau pinjol yang diajukan oleh para penggugat sejak 2021. Para penggugat meminta OJK sebagai salah satu tergugat untuk membuat peraturan dan memperkuat pengawasan untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

“OJK menghormati putusan Mahkamah Agung,” tulis OJK dalam keterangan resmi mereka pada Kamis, 25 Juli 2024.

OJK menyebut institusinya telah mengupayakan penguatan industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau dikenal sebagai fintech Peer to Peer lending (P2P lending). Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan berbagai ketentuan roadmap LPBBTI 2023-2028 untuk melindungi konsumen dan masyarakat.

“Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan, mendorong industri agar dapat berkembang secara sehat, berintegritas dan kontributif, serta memperkuat perlindungan konsumen,” kata OJK.

OJK telah menerbitkan aturan mengenai fintech P2P lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/22) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 19/2023).

Selain itu, OJK menyebut institusinya juga telah mengingatkan dan meminta penyelenggara fintech P2P lending dan asosiasi fintech P2P lending untuk memitigasi risiko agar tak jadi sasaran kejahatan ekonomi, seperti judi online, pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, maupun tindak kejahatan ekonomi lainnya.

“Meminta penyelenggara fintech P2P lending dan asosiasi fintech P2P lending untuk memuat pernyataan peringatan kepada konsumen dengan menggunakan huruf kapital yang dapat menarik perhatian pembaca pada laman utama yang langsung dapat terlihat pada halaman website maupun aplikasi,” kata OJK.

Oleh karena itu, OJK mengatakan lembaganya saat ini sedang menyusun peraturan tentang industri fintech P2P lending (Rancangan POJK) sebagai penyempurnaan atas regulasi sebelumnya. Isi aturan ini meliputi penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola (antara lain larangan pemegang saham pengendali/mayoritas sebagai pengelola/direksi penyelenggara) dan perlindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif dan UMKM.

Sementara itu, dalam upaya penegakan ketentuan dan melindungi konsumen serta masyarakat, OJK telah melaksanakan off-site dan on-site supervision terhadap penyelenggara fintech P2P lending. Sejak 2020 hingga 12 Juli 2024, OJK telah mencabut 66 izin usaha penyelenggara fintech P2P lending. Pada periode Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara fintech P2P lending yang terdiri dari 196 sanksi peringatan tertulis, 166 sanksi denda, 7 sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan 1 (satu) pihak utama yang telah dikenakan sanksi penilaian kembali bagi pihak utama serta terhadap 2 (dua) penyelenggara fintech P2P lending.

“OJK telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. OJK juga telah melakukan moratorium perizinan baru penyelenggara fintech P2P lending sejak tahun 2020,” kata OJK.

TEMPO.CO, Jakarta - PP Muhammadiyah menjadi ormas keagamaan besar kedua, yang mau menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah setelah PBNU.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Sebelumnya, sejumlah ormas keagamaan menyatakan tidak akan ambil bagian dalah pengelolaan tambang melalui IUPK yang ditawarkan pemerintah. Mereka adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Jka Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Sebab itu, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat.

Namun Anwar mengatakan masyarakat setempat jangan mengedepankan emosi. "Di situ ada hitung-hitungannya," tutur mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan isi catatan dari rapat pleno yang digelar pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Pleno itu mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk ormas keagamaan. Termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah. "Muhammadiyah siap menerima dan siap mengelola," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan ormas mengelola usaha pertambangan. Disusul dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 76 Tahun 2024, yang diteken Jokowi pada Senin, 22 Juli lalu.

Persyaratan IUPK untuk Ormas Keagamaan

Ketentuan distribusi IUPK kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1) Perpres Nomor 76 Tahun 2024.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.

Perpres tersebut mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).

Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Perpres 70 bertujuan untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi.

Selain itu, kata Bahlil, Perpres tersebut juga mengatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi Badan Usaha Milik desa, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh UMKM.

"Pendistribusian IUP berskala besar akan dilakukan melalui proses tender sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tapi teknis-nya, ada di Kementerian ESDM," katanya.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - PP Muhammadiyah menjadi ormas keagamaan besar kedua, yang mau menerima izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah setelah PBNU.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas, kepada Tempo, saat ditanya melalui sambungan telepon, apakah Muhammadiyah sudah menyetujui menerima tawaran IUP, pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Sebelumnya, sejumlah ormas keagamaan menyatakan tidak akan ambil bagian dalah pengelolaan tambang melalui IUPK yang ditawarkan pemerintah. Mereka adalah Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Anwar mengatakan persetujuan menerima IUP untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan. Jka Muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. "Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ucap dia.

Selain menjaga lingkungan, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. Sebab itu, mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, Muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat.

Namun Anwar mengatakan masyarakat setempat jangan mengedepankan emosi. "Di situ ada hitung-hitungannya," tutur mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah itu menjelaskan isi catatan dari rapat pleno yang digelar pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Pleno itu mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk ormas keagamaan. Termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah. "Muhammadiyah siap menerima dan siap mengelola," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan ormas mengelola usaha pertambangan. Disusul dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 76 Tahun 2024, yang diteken Jokowi pada Senin, 22 Juli lalu.

Persyaratan IUPK untuk Ormas Keagamaan

Ketentuan distribusi IUPK kepada kelompok masyarakat tercantum dalam Pasal 5A ayat (1) Perpres Nomor 76 Tahun 2024.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang berasal dari wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud harus memenuhi kriteria sebagaimana izin usaha serta memiliki organ yang menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pada pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal tersebut juga mensyaratkan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara berlaku.

Perpres tersebut mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK bagi badan usaha organisasi masyarakat kepada Menteri Investasi selaku ketua satuan tugas (Satgas).

Setelah izin pengelolaan tambang diterbitkan, maka organisasi masyarakat tersebut harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem One Single Submission (OSS).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Perpres 70 bertujuan untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi.

Selain itu, kata Bahlil, Perpres tersebut juga mengatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi Badan Usaha Milik desa, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh UMKM.

"Pendistribusian IUP berskala besar akan dilakukan melalui proses tender sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tapi teknis-nya, ada di Kementerian ESDM," katanya.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan alasan roti Aoka bisa awet berbulan-bulan dibanding produk serupa pada umumnya. Pelaksana Tugas Deputi III BPOM Ema Setyawati mengatakan hal itu terjadi karena proses pembuatan roti Aoka melewati sterilisasi dan metode pengawetan pasteurisasi.

"Teknologi pengawetan itu macam-macam, bisa diberikan pengawet, bisa dengan cara produksi olahan pangan yang baik dengan teknologi pengawetan," kata Ema dalam konferensi pers secara daring, Kamis, 25 Juli 2024.

Ema mengatakan proses pengawetan pada roti Aoka menerapkan teknologi sterilisasi menggunakan sinar ultraviolet. Selain itu, kata dia, proses pengawetan produk tersebut juga menggunakan teknik sterilisasi pemanasan atau pasteurisasi.

"Dengan memakai teknologi tersebut bisa membunuh bakteri dengan sinar tertentu seperti sinar UV," jelasnya.

Ema mengatakan keamanan produk olahan makan bisa diketahui apabila tidak mengalami perubahan mutu dan keamanan pangan selama masa simpan. Menurut dia, dalam proses pendaftarannya ke BPOM, produsen roti Aoka mencantumkan data bahwa produknya bisa bertahan hingga tiga bulan.

"Kalau masa simpannya tiga bulan, itu mungkin saja kalau produsennya menggunakan teknologi pengawetan yang saya jelaskan tadi," ujarnya.

Berdasarkan uji laboratorium BPOM, Ema berkata tidak menemukan zat sodium dehydroacetate pada roti Aoka. BPOM telah menguji sampel roti Aoka pada 28 Juni 2024 lalu. "Setelah pengujian sampel, tidak ditemukan kandungan pengawet seperti yang diisukan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, hasil pengujian sampel roti Aoka disebut mengandung sodium dehydroacetate (dalam bentuk asam dehidroasetat) sebanyak 235 miligram per kilogram. Sedangkan roti Okko yang mengandung zat serupa sebanyak 345 miligram per kilogram.

Menanggapi hal itu, produsen roti Aoka PT Indonesia Bakery Family membantah temuan tersebut. “Kami ingin menegaskan bahwa roti buatan kami tidak menggunakan sodium dehydroacetate. Sebanyak 16 produk kami sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ucap Head of Legal Indonesia Bakery Family Kemas Ahmad Yani dalam wawancara bersama Majalah Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.

Dalam perjalanannya, dari dua jenama roti tersebut, BPOM menyatakan roti Aoka tidak mengandung asam dehidroasetat. Akan tetapi, kandungan zat tersebut terbukti ditemukan pada pengujian sampel roti Okko yang diproduksi PT Abadi Rasa Food.

BPOM mulanya tidak menemukan bahwa kedua jenama roti tersebut menggunakan pengawet dari asam dehidroasetat. Setelah melakukan pemeriksaan ulang, BPOM menyatakan bahwa hanya roti Okka yang mengandung asam dehidroasetat.

"Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM," tulis BPOM dalam keterangan tertulis pada Rabu, 24 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan alasan roti Aoka bisa awet berbulan-bulan dibanding produk serupa pada umumnya. Pelaksana Tugas Deputi III BPOM Ema Setyawati mengatakan hal itu terjadi karena proses pembuatan roti Aoka melewati sterilisasi dan metode pengawetan pasteurisasi.

"Teknologi pengawetan itu macam-macam, bisa diberikan pengawet, bisa dengan cara produksi olahan pangan yang baik dengan teknologi pengawetan," kata Ema dalam konferensi pers secara daring, Kamis, 25 Juli 2024.

Ema mengatakan proses pengawetan pada roti Aoka menerapkan teknologi sterilisasi menggunakan sinar ultraviolet. Selain itu, kata dia, proses pengawetan produk tersebut juga menggunakan teknik sterilisasi pemanasan atau pasteurisasi.

"Dengan memakai teknologi tersebut bisa membunuh bakteri dengan sinar tertentu seperti sinar UV," jelasnya.

Ema mengatakan keamanan produk olahan makan bisa diketahui apabila tidak mengalami perubahan mutu dan keamanan pangan selama masa simpan. Menurut dia, dalam proses pendaftarannya ke BPOM, produsen roti Aoka mencantumkan data bahwa produknya bisa bertahan hingga tiga bulan.

"Kalau masa simpannya tiga bulan, itu mungkin saja kalau produsennya menggunakan teknologi pengawetan yang saya jelaskan tadi," ujarnya.

Berdasarkan uji laboratorium BPOM, Ema berkata tidak menemukan zat sodium dehydroacetate pada roti Aoka. BPOM telah menguji sampel roti Aoka pada 28 Juni 2024 lalu. "Setelah pengujian sampel, tidak ditemukan kandungan pengawet seperti yang diisukan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, hasil pengujian sampel roti Aoka disebut mengandung sodium dehydroacetate (dalam bentuk asam dehidroasetat) sebanyak 235 miligram per kilogram. Sedangkan roti Okko yang mengandung zat serupa sebanyak 345 miligram per kilogram.

Menanggapi hal itu, produsen roti Aoka PT Indonesia Bakery Family membantah temuan tersebut. “Kami ingin menegaskan bahwa roti buatan kami tidak menggunakan sodium dehydroacetate. Sebanyak 16 produk kami sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ucap Head of Legal Indonesia Bakery Family Kemas Ahmad Yani dalam wawancara bersama Majalah Tempo, Rabu, 17 Juli 2024.

Dalam perjalanannya, dari dua jenama roti tersebut, BPOM menyatakan roti Aoka tidak mengandung asam dehidroasetat. Akan tetapi, kandungan zat tersebut terbukti ditemukan pada pengujian sampel roti Okko yang diproduksi PT Abadi Rasa Food.

BPOM mulanya tidak menemukan bahwa kedua jenama roti tersebut menggunakan pengawet dari asam dehidroasetat. Setelah melakukan pemeriksaan ulang, BPOM menyatakan bahwa hanya roti Okka yang mengandung asam dehidroasetat.

"Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM," tulis BPOM dalam keterangan tertulis pada Rabu, 24 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana akan menaikkan gaji ASN alias Aparatur Sipil Negara di 2025. Di tahun ini, gaji ASN sudah mengalami kenaikan sebesar 8 persen, serta pemberian THR, serta pencairan gaji ke-13.

Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengonfirmasi terkait rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025.

“Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Rencana tersebut tertuang dalam dokumen kerangka Ekonomo Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran.

Selain dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Airlangga Hartarto, kabar kenaikan gaji tersebut juga dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata kenaikan gaji ASN tersebut disesuaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang bisa dituang dalam berbagai bentuk

“Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain,” kata Isa kepada awak media di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

1. Rencanan Kenaikan GAji ASN akan Disampaikan pada 16 Agustus 2024

Isa selaku Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu menyampaikan kepastian rencana gaji ASN akan disampaikan saat Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.

“Nanti dibicarakan dulu. Kita tunggu tanggal 16 Agustus saja, pasti disampaikan,” tambahnya.

2. KEM-PPKF sebagai Acuan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 Merujuk Asumsi Mikro

KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota Keuanngan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kementeterian Keuangan bersama DPR menyepakati asumsi mikro dengan rincian sebagai berikut.

- Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen

- Laju inflasi 1,5-3,5 persen

- Nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS

- Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen

- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-85 dolar AS per barel

- Lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari

- Lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari.

Pendapatan negara ditargetkan dalam rentang 12,30-12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja negara berkisar 14,59 -15,18 persen terhadap PDB, serta deficit 2,29-2,82 persen.

3. Restukturisasi Belanja Pegawai sebagai Salah Satu Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Pemerintah berencana akan melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang mencakup gaji, tujangan melekat, tunjangan kinerja daerah, iuran pension dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah juga diwacanakan untuk melakukan penghematan komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuain kebijakan kepegawaian. Hal tersebut berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutase pegawai antar daerah.

4. Gaji PNS Saat Ini

Regulasi gaji ASN diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 yang merupakan pembaruan ke-19 atas PP Nomor 7 Tahun 197 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur kenaikan gaji PNS yang mengalami kenaikan gaji sebesar 8 persen pada 2024 yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 16 Agustus 2023 lalu. Berikut rinciannya:

Golongan I

- Golongan Ia: Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600.

- Golongan Ib: Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700.

- Golongan Ic: Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700.

- Golongan Id: Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400.

Golongan II

- Golongan IIa: Rp 2.184.000 - Rp 3.643.400.

- Golongan IIb: Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500.

- Golongan IIc: Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200.

- Golongan IId: Rp 2.591.100 - Rp 4.125.600.

Golongan III

- Golongan IIIa: Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200.

- Golongan IIIb: Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800.

- Golongan IIIc: Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500.

- Golongan IIId: Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700.

Golongan IV

- Golongan IVa: Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900.

- Golongan IVb: Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300.

- Golongan IVc: Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400.

- Golongan IVd: Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500.

- Golongan IVe: Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200.

INFO BISNIS - Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai sekitar Rp352,06 triliun sepanjang semester I/2024. Perolehan tersebut tumbuh 14,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp307,66 triliun.

“Di tengah kondisi ekonomi global yang sangat menantang, BTN tetap dapat menorehkan kinerja yang positif sepanjang semester I/2024. Bahkan penyaluran kredit dan pembiayaan BTN berhasil tumbuh signifikan. Kami optimistis hingga akhir tahun 2024, BTN tetap mampu membukukan kinerja keuangan yang positif,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya, Kamis, 25 Juli 2024.

Nixon mengungkapkan, penyaluran kredit dan pembiayaan perumahan masih mendominasi total kredit dan pembiayaan perseroan pada semester I/2024. Adapun kredit dan pembiayaan perumahan yang disalurkan BTN hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp299,24 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada semester I/2024 masih menjadi kontribusi terbesar dengan nilai mencapai Rp171,01 triliun tumbuh 12,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp152,16 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 12 persen menjadi Rp101,76 triliun pada semester I/2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp90,83 triliun.

“Kami memacu kredit dengan sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rasio NPL Gross kami masih terjaga dengan baik di level 3,1 persen. Hingga akhir tahun ini kami berharap bisa menurunkan rasio NPL di bawah 3 persen ,” kata Nixon.

Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), seiring ketatnya likuiditas pada industri perbankan, BTN berhasil meningkatkan DPK pada semester I/2024 menjadi Rp365,4 triliun atau naik 16,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp313,3 triliun. Dari jumlah tersebut perolehan dana murah atau CASA mencapai Rp189,21 triliun naik sekitar 11,16% dibandingkan akhir Juni 2023 sebesar Rp170,21 triliun.

Sepanjang semester I/2024, laba bersih BTN tumbuh menjadi Rp1,502 triliun atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,474 triliun. Sementara total aset BTN hingga akhir Juni 2024 naik 13,7 persen menjadi Rp455,60 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp400,54 triliun.

Kinerja BTN Syariah Cemerlang

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis konvensional, laba bersih Unit Usaha Syariah (UUS) BTN (BTN Syariah) juga tumbuh positif pada semester I/2024. Laba bersih UUS BTN tersebut tercatat melonjak mencapai 31,7 persen menjadi Rp370 miliar pada semester I/2024 dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp281 miliar.

Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada semester I/2024, pembiayaan syariah tercatat tumbuh sekitar 22 persen menjadi Rp41 triliun dibandingkan akhir Juni 2023 sebesar Rp34 triliun.

Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah sepanjang semester I/2024 mencapai Rp46 triliun atau tumbuh 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp35 triliun. Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 20 persen menjadi Rp56 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp46 triliun.(*)

INFO NASIONAL- PT Unilever Indonesia Tbk umumkan kinerja keuangan pada semester I 2024. Tercatat, penjualan bersih Unilever Indonesia pada semester I 2024 sebesar Rp 19,0 triliun dengan laba bersih Rp 2,5 triliun.

“Pada paruh pertama 2024 ini kami menangani beberapa tantangan jangka pendek sembari terus mencatatkan kemajuan di bagian-bagian yang penting bagi masa depan perseroan,” ujar Presiden Direktur Unilever, Benjie Yap.

Ia mengatakan, meskipun berada di tengahdemandyang fluktuatif, pihaknya tetap teguh mengupayakan pembangunan bisnis dengan memperkuat fundamental, meningkatkan daya saing brand dan mendorong efisiensi biaya untuk mendongkrak profitabilitas.

“Secara bersamaan, kami menjalankan program transformasi untuk mempertajam fokus dan mendorong pertumbuhan melalui organisasi yang lebih ramping dan akuntabel,” ujarnya.

Secara keseluruhan, kinerja Unilever di semester I 2024 mencatatkan pertumbuhan domestik sebesar 4,1 persen dibandingkan semester II 2023. Marjin Laba Kotor meningkat 17 basis poin dari semester II 2023 menjadi 49,7 persen.

Unilever juga mencatat biaya iklan meningkat sebesar 157 basis poin dari 7,6 persen pada semester I 2023, menjadi 9,1 persen di semester I 2024. Selain itu, Margin Laba Sebelum Pajak (PBT) meningkat 229 basis poin dibanding semester II 2023 menjadi 16,6 persen.

Untuk memperkuat kembali perusahaan Unilever memiliki inovasi berbasis sains dan teknologi yang beroperasi di 190 negara. Unilever juga memiliki pusat Penelitian dan Pengembangan (R&D) di seluruh dunia dengan dukungan lebih dari 5.000 tenaga ahli yang bekerja di 60 negara.

Jangkauan global ini membantu Unilever dalam mempercepat inovasi dan menghasilkan produk berkualitas tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Di samping itu, Unilever juga terus berkomitmen untuk memberikan dampak yang positif, bukan hanya melalui produk berkualitas, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada lingkungan dan masyarakat. Tak hanya itu, Unilever juga merangkul transformasi digital dan memberdayakan karyawan dengan memberikan akses pembelajaran yang berkesinambungan. (*)