TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis, 25 Juli 2024 di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta. Pemerintah berharap, Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi warga negara asing atau WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

“Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent,” kata Jokowi pada Kamis, 25 Juli 2024

Jokowi juga mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif. “Tapi benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” ucap dia.

Adapun kebijakan Golden Visa disahkan pada 30 Agustus 2023. Regulasi ini dibuat atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023.

Lantas, apa itu Golden Visa, manfaat, dan pemiliknya? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Apa Itu Golden Visa?

Golden visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama, yakni lima hingga sepuluh tahun. Klasifikasi visa ini diperuntukkan bagi orang asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara. Salah satunya adalah penanam modal baik korporasi maupun perorangan.

Melansir dari laman Sekretariat Kabinet, skema Golden Visa diberlakukan oleh suatu negara melalui mekanisme pemberian fasilitas izin tinggal atau berkewarganegaraan kepada Warga Negara Asing (WNA) melalui investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu.

Manfaat Golden Visa

Pemegang Golden Visa dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini. Di antaranya adalah jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus Izin Tinggal Terbatas ke kantor imigrasi.

Pemilik Golden Visa juga akan menikmati manfaat eksklusif yang tidak diterima oleh pemegang visa pada umumnya. Antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

Sementara untuk negara, skema Golden Visa diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing masuk di berbagai instrumen. Baik itu pada investment funds, obligasi pemerintah, saham perusahaan, maupun properti.

Pada 2018, Transparency International telah melakukan kajian dan mengestimasi pada rentang waktu tahun 2008-2018, Uni Eropa menerima sekitar EUR 25 miliar (Rp 407 triliun) dalam bentuk PMA berkat pemberlakukan skema Golden Visa di negara-negara anggotanya. Meskipun Golden Visa diasosiasikan dengan visa investor, beberapa negara juga membuka kesempatan kepada individu noninvestor dengan keahlian khusus untuk mendapatkan Golden Visa.

Pemilik Golden Visa

Untuk memiliki Golden Visa dan dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2.500.000 atau sekitar Rp 38 miliar. Sedangkan untuk masa tinggal 10 (sepuluh) tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah sebesar US$ 5.000.000 atau sekitar Rp. 76 miliar.

Sementara itu bagi investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US$ 25.000.000 atau sekitar Rp 380 miliar akan memperoleh golden visa dengan masa tinggal 5 lima tahun bagi direksi dan komisarisnya. Sedangkan untuk nilai investasi sebesar US$ 50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk golden visa 5 tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$ 350.000 atau sekitar Rp 5,3 miliar. Dana ini dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito. Sementara untuk golden visa 10 sepuluh tahun dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700.000 atau sekitar Rp 10,6 miliar.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meluncurkan Golden Visa Indonesia pada Kamis, 25 Juli 2024 di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta. Pemerintah berharap, Golden Visa Indonesia ini dapat memberi kemudahan bagi warga negara asing atau WNA dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

“Saya berharap Golden Visa dapat segera disosialisasikan, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent,” kata Jokowi pada Kamis, 25 Juli 2024

Jokowi juga mengingatkan pemberian Golden Visa hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif. “Tapi benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” ucap dia.

Adapun kebijakan Golden Visa disahkan pada 30 Agustus 2023. Regulasi ini dibuat atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 tahun 2023.

Lantas, apa itu Golden Visa, manfaat, dan pemiliknya? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Apa Itu Golden Visa?

Golden visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama, yakni lima hingga sepuluh tahun. Klasifikasi visa ini diperuntukkan bagi orang asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara. Salah satunya adalah penanam modal baik korporasi maupun perorangan.

Melansir dari laman Sekretariat Kabinet, skema Golden Visa diberlakukan oleh suatu negara melalui mekanisme pemberian fasilitas izin tinggal atau berkewarganegaraan kepada Warga Negara Asing (WNA) melalui investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu.

Manfaat Golden Visa

Pemegang Golden Visa dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini. Di antaranya adalah jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus Izin Tinggal Terbatas ke kantor imigrasi.

Pemilik Golden Visa juga akan menikmati manfaat eksklusif yang tidak diterima oleh pemegang visa pada umumnya. Antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

Sementara untuk negara, skema Golden Visa diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing masuk di berbagai instrumen. Baik itu pada investment funds, obligasi pemerintah, saham perusahaan, maupun properti.

Pada 2018, Transparency International telah melakukan kajian dan mengestimasi pada rentang waktu tahun 2008-2018, Uni Eropa menerima sekitar EUR 25 miliar (Rp 407 triliun) dalam bentuk PMA berkat pemberlakukan skema Golden Visa di negara-negara anggotanya. Meskipun Golden Visa diasosiasikan dengan visa investor, beberapa negara juga membuka kesempatan kepada individu noninvestor dengan keahlian khusus untuk mendapatkan Golden Visa.

Pemilik Golden Visa

Untuk memiliki Golden Visa dan dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2.500.000 atau sekitar Rp 38 miliar. Sedangkan untuk masa tinggal 10 (sepuluh) tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah sebesar US$ 5.000.000 atau sekitar Rp. 76 miliar.

Sementara itu bagi investor korporasi yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US$ 25.000.000 atau sekitar Rp 380 miliar akan memperoleh golden visa dengan masa tinggal 5 lima tahun bagi direksi dan komisarisnya. Sedangkan untuk nilai investasi sebesar US$ 50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk golden visa 5 tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$ 350.000 atau sekitar Rp 5,3 miliar. Dana ini dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito. Sementara untuk golden visa 10 sepuluh tahun dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700.000 atau sekitar Rp 10,6 miliar.

RADEN PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bina Karya (Persero) menandatangani kerja sama dengan Konsorsium Garuda Nusantara untuk membangun 40 menara hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Badan usaha milik Otorita IKN itu menyepakati kerja sama dalam bentuk investasi senilai Rp 20 triliun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ketua Konsorsium Garuda Nusantara Witjaksono mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut baru langkah awal. Dia mengatakan agar bisa terealisasi, perlu ada studi kelayakan dan harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Prosesnya masih beberapa step. Yang pertama, kita harus menyiapkan feasibility study. Setelah itu disetujui Kemenkeu. Baru Kemenkeu berkontrak dengan kita,” kata Witjaksono saat ditemui usai penandatanganan kerja sama di Ritz Carlton SCBD, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia menjelaskan,dalam rancangan anggaran biaya (RAB) yang disusun oleh Konsorsium Garuda Nusantara, pemerintah akan menjamin KPBU selama 10 hingga 15 tahun. Kendati demikian, Witjaksono belum bisa memastikan kapan realisasi pembangunan 40 menara hunian ASN tersebut bisa dimulai. “Ini pemerintah akan melihat budget kita dulu di 10 tahun atau 15 tahun."

Dia menambahkan, saat ini fokus Konsorsium Garuda Nusantara masih mengupayakan pembangunan hunian untuk ASN. Jika berjalan sesuai rencana, konsorsium akan merambah sektor lain dan menarik pendanaan dari investasi swasta, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Untuk mewujudkan hal itu, Witjaksono mengatakan akan mendiri skema funding bersama PT Bina Karya. “Salah satu kesepakatan konsorsium dengan Bina Karya itu kita akan membuat Garuda Nusantara Fund. Dimana fund-nya ini dari grup kita sendiri. Tapi ke depannya kita akan bikin fund bersama dan mengumpulkan investasi dari luar negeri untuk membiayai ekuitas di dalam pembangunan IKN."

Dikutip dari Antara, Konsorsium Garuda Nusantara merupakan gabungan sejumlah perusahaan yang dibentuk oleh PT Globalasia Infrastructure Fund (GIF). Konsorsium ini berfokus pada pelibatan investasi Indonesia dan luar negeri.

Selain itu konsorsium ini sebagai kombinasi sumber daya keuangan, keterampilan desain dan pengembangan, kemampuan teknologi konstruksi yang modern dalam melaksanakan proyek properti berskala besar baik di Indonesia maupun di luar negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bina Karya (Persero) menandatangani kerja sama dengan Konsorsium Garuda Nusantara untuk membangun 40 menara hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Badan usaha milik Otorita IKN itu menyepakati kerja sama dalam bentuk investasi senilai Rp 20 triliun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ketua Konsorsium Garuda Nusantara Witjaksono mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut baru langkah awal. Dia mengatakan agar bisa terealisasi, perlu ada studi kelayakan dan harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

“Prosesnya masih beberapa step. Yang pertama, kita harus menyiapkan feasibility study. Setelah itu disetujui Kemenkeu. Baru Kemenkeu berkontrak dengan kita,” kata Witjaksono saat ditemui usai penandatanganan kerja sama di Ritz Carlton SCBD, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia menjelaskan,dalam rancangan anggaran biaya (RAB) yang disusun oleh Konsorsium Garuda Nusantara, pemerintah akan menjamin KPBU selama 10 hingga 15 tahun. Kendati demikian, Witjaksono belum bisa memastikan kapan realisasi pembangunan 40 menara hunian ASN tersebut bisa dimulai. “Ini pemerintah akan melihat budget kita dulu di 10 tahun atau 15 tahun."

Dia menambahkan, saat ini fokus Konsorsium Garuda Nusantara masih mengupayakan pembangunan hunian untuk ASN. Jika berjalan sesuai rencana, konsorsium akan merambah sektor lain dan menarik pendanaan dari investasi swasta, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Untuk mewujudkan hal itu, Witjaksono mengatakan akan mendiri skema funding bersama PT Bina Karya. “Salah satu kesepakatan konsorsium dengan Bina Karya itu kita akan membuat Garuda Nusantara Fund. Dimana fund-nya ini dari grup kita sendiri. Tapi ke depannya kita akan bikin fund bersama dan mengumpulkan investasi dari luar negeri untuk membiayai ekuitas di dalam pembangunan IKN."

Dikutip dari Antara, Konsorsium Garuda Nusantara merupakan gabungan sejumlah perusahaan yang dibentuk oleh PT Globalasia Infrastructure Fund (GIF). Konsorsium ini berfokus pada pelibatan investasi Indonesia dan luar negeri.

Selain itu konsorsium ini sebagai kombinasi sumber daya keuangan, keterampilan desain dan pengembangan, kemampuan teknologi konstruksi yang modern dalam melaksanakan proyek properti berskala besar baik di Indonesia maupun di luar negeri.

OJK menghormati putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2024 terkait gugatan citizen lawsuit praktik pinjaman online atau pinjol.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi merespons pernyataan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang mengungkap adanya sosok berinisial T yang mengendalikan judi online di Indonesia dari Kamboja.

“Kalau tanya inisial-inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kami. Memang tebak-tebak buah manggis,” katanya di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024.

Perihal inisial dan penegakan hukum, Budi melemparkan jawabannya ke aparat penegakan hukum, sementara dirinya berfokus pada pencegahan judi online.

“Saya ketua harian bidang pencegahan (Satgas Pemberantasan Judi Online). Kalau mencegah itu bisa semakin sangat sedikit dan bahkan tak ada lagi pemain judi online, kan bagus,” ujarnya.

Budi mengaku sudah melakukan membahas penanganan judi online dengan aparat penegak hukum perihal langkah ke depan. Sementara untuk pernyataan BP2MI, ia lagi-lagi melemparkan jawabannya ke BP2MI.

“Tanya saja yang buat pernyataan. Kalau saya masalah T itu kan banyak, ada Mayor Teddy. Kami tak mau berspekulasi tentang nama-nama,” ujarnya.

Budi mengklaim, Kominfo telah mencegah aktivitas judi online dengan menutup sekitar 2,6 juta lebih situs, sekitar 6.700 lebih rekening bank dan juga e-wallet.

“Kalau kami ibaratnya begini, di tahun 2023 ini angkanya Rp 327 triliun. Kalau diam saja, di tahun 2024 bisa Rp 900 triliun. Hampir Rp 3 triliun sehari uang rakyat disedot,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam acara pengukuhan 165 Kawan PMI se-Sumatera Utara, pada Selasa, 23 Juli 2024, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengaku telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam, Kapolri, hingga Panglima TNI bahwa sangat mudah menangkap aktor di balik bisnis judi online di Kamboja.

“Saya cukup menyebut inisialnya T aja, boleh ditanya kepada Pak Menko. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, cukup hebohlah waktu itu. Orang ini selama Republik ini berdiri, tidak tersentuh hukum," ujar Benny.

BAGUS PRIBADI | MEI LEANDHA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Balai Pustaka (Persero) Achmad Fachrodji menceritakan sempat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebagian karyawannya. Kala itu PHK tak terhindarkan untuk karyawan yang berada di divisi percetakan.

"Kemarin untuk mengurangi karyawan yang terkait percetakan, kan harus dikurangi, itu (pembayaran gaji karyawan) dibantu Danareksa," ujar Fachrodji di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Tapi karena dibantu oleh Danareksa yang merupakan holding, Fachrodji yakin, Balai Pustaka akan dapat bertahan di masa mendatang. "Saya tidak khawatir, Balai Pustaka akan terus melejit dan terus naik."

Lebih jauh, Fachrodji juga optimistis Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak akan menutup Balai Pustaka.

Apalagi dengan Balai Pustaka sebagai perusahaan IP-based licensing digital company, meurut dia, bakal terus berkembang di masa yang akan datang. Caranya dengan melakukan berbagai transformasi serta proyek-proyek dari percetakan buku dan film serta aset-aset lain yang dimilikinya.

"Jadi, di tangan Pak Erick Thohir, Balai Pustaka akan semakin menggeliat," ujar Fachrodji.

Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan PT Danareksa (Persero) sebagai holding pengelola BUMN lintas sektor. Hal ini ditandai dengan bergabungnya sebanyak 10 perusahaan menjadi anggota dalam Holding Danareksa. Salah satu dari 10 perusahaan itu adalah Balai Pustaka.

Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa.

Balai Pustaka kini tengah mengembangkan bisnisnya ke industri kreatif dengan memproduksi film, komik digital, hingga gim.

Adapun transformasi yang ditempuh Balai Pustaka merupakan instruksi dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk menghidupkan kembali karya-karya sastra yang diterbitkan Balai Pustaka melalui film dan media digital yang diproduksinya.

Bentuk transformasi menuju industri kreatif dimulai dengan merilis film perdana bertajuk "Kutukan Peti Mati" yang merupakan adaptasi dari novel Sarcophagus Onrust karya Astryd Diana Savitri. Selain "Kutukan Peti Mati", Balai Pustaka akan menghadirkan film adaptasi novel "Sitti Nurbaya" karya Marah Roesli.

Sementara itu, untuk media digital lain seperti gim dan komik digital, Balai Pustaka sedang menjalani tahap pengembangan dengan melibatkan para ahli di bidangnya masing-masing.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan saat ini telah ada 300 warga negara asing atau WNA yang menerima Golden Visa Indonesia. Dari jumlah itu, Silmy mengatakan pemerintah mendapat investasi sebesar Rp 2 triliun.

“Harapan kami ini bisa memberikan dampak kepada ekonomi, tentunya di sini akan terus bertambah,” kata Silmy saat ditemui usai peluncuran Golden Visa di The Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024.

Silmy menyebut 300 WNA yang telah menerima Golden Visa Indonesia itu berasal dari berbagai kategori, baik yang telah didaftarkan melalui perusahaan ataupun personal. Dia menyebut dari 300 WNA itu dua di antaranya adalah bos Chat GPT Samuel Altman dan pelatih tim nasional sepak bola Indonesia Shin Tae-yong. Adapun, Shin Tae-yong menerima Golden Visa secara langsung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat peluncuran platform ini.

Sementara itu, Silmy mengatakan pada tahun ini Direktorat Jenderal Imigrasi menargetkan 1000 WNA bisa mendapat Golden Visa.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kemudahan investasi dan berkarya bagi warga negara asing melalui Golden Visa Indonesia mesti melalui seleksi ketat. Dia menyebut hanya warga negara asing berkualitas dan bisa berkontribusi bagi Indonesia saja yang bisa mendapat Golden Visa.

“Ini hanya untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif dan diseleksi. Benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang yang membahayakan keamanan negara, orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” kata Jokowi dalam pidatonya.

Selain itu, Jokowi juga meminta para duta besar negara sahabat yang menghadiri acara itu untuk menyosialisasikan Golden Visa Indonesia. Tujuannya agar meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara sahabat dengan Indonesia.

"Saya juga berharap dubes negara-negara sahabat untuk menyampaikan kebijakan ini di negara masing-masing untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perekat persahabatan antarnegara," kata Jokowi.

Sementara itu, Silmy Karim mengatakan Golden Visa Indonesia yang baru saja diluncurkan ini akan berfokus mencari investor dari luar dan menarik talenta dari berbagai negara. Golden Visa Indonesia ini diklaim akan memberi kemudahan untuk berinvestasi dan berkarya di dalam negeri.

“Fokusnya mencari investor dan global talent,” kata Silmy.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo-Gibran diadakan di beberapa daerah. Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ikut meninjau pelaksanaan uji coba program tersebut. Kata Gibran, uji coba makan bergizi gratis akan terus dilakukan hingga Oktober 2024 menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

1. Menu Ikan

Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP Hendra Yusran Siry mengatakan, ikan bisa menjadi pilihan menu dalam program tersebut, sejalan dengan program KKP, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

“Salah satu bentuk kami mendukung ini adalah mencoba menggalakkan program Gemarikan. Kalau kita tahu persis, sumber protein dan juga Omega 3 dan ini adalah salah satu investasi sangat besar untuk menciptakan generasi muda lebih basis dan lebih cerdas,” kata Hendra, Rabu, 24 Juli 2024 dikutip dari Antara.

2. Dicoba di Solo

Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan uji coba program makan bergizi gratis di Solo diadakan di tiga sekolah dasar negeri (SDN), pada Kamis, 25 Juli 2024 untuk sesi pertama.

Teguh mengatakan, terdapat tiga SDN yang akan menjadi lokasi uji coba makan bergizi gratis. "SD Tugu, SD Sabranglor, dan SD Jagalan," kata Teguh, Rabu, 24 Juli 2024.

Teguh mengatakan, sekitar Rp15 ribu anggaran setiap anak dan akan dilaksanakan dalam dua sesi. Itu selama dua pekan di sekolah-sekolah tersebut. "Untuk perporsi mungkin Rp15 ribu seperti uji coba di lokasi kemarin," ucapnya.

3. Gibran Meninjau

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SDN Sentul 03 dan 02 Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meninjau uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Adapun paket makan bergizi gratis yang dibagikan Gibran, yaitu nasi putih, ayam goreng, sayur, buah, dan susu. Ia membagikan paket itu langsung untuk para pelajar di ruang-ruang kelas. Ratusan paket makanan Program Makan Bergizi Gratis ini diantar ke sekolah menggunakan layanan pesan antar-Gojek.

Gibran menyebut program uji coba akan terus dilakukan hingga Oktober 2024 menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. "Jadi, nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi, segera kami blow up sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema," katanya, Selasa, 23 Juli 2024 dikutip dari Antara.

4. Anggaran Tidak Dipotong

Gibran juga memastikan anggaran program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pada pemerintahan mendatang tidak akan dipotong menjadi Rp7.500.

"Untuk menu hari ini cost-nya Rp14.900 sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp7.500, itu tidak benar," kata Gibran pada Selasa, 23 Juli 2024. "Untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus bangsa anggarannya tidak boleh pelit. Menunya beda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai Rp7.500."

5. Didanai Swasta

Gibran juga menjelaskan, dana dari pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis hingga Oktober 2024 didanai oleh swasta. "Kalau tidak ada suport dari perusahaan swasta mungkin tidak akan berjalan baik seperti ini. Ini masih proses uji coba," katanya setelah meninjau uji coba di SDN Sentul 03 dan 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Menurut dia, setelah ia dan Prabowo Subianto mengusulkan program makan bergizi gratis, banyak pihak-pihak yang bersedia berpartisipasi, salah satunya dalam bentuk CSR. "Banyak sekali perusahaan yang tergerak termasuk GoTo dan Tiktok," kata Gibran.

SEPTIA RYANTHIE | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis dari pemerintahan Prabowo-Gibran diadakan di beberapa daerah. Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ikut meninjau pelaksanaan uji coba program tersebut. Kata Gibran, uji coba makan bergizi gratis akan terus dilakukan hingga Oktober 2024 menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

1. Menu Ikan

Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP Hendra Yusran Siry mengatakan, ikan bisa menjadi pilihan menu dalam program tersebut, sejalan dengan program KKP, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

“Salah satu bentuk kami mendukung ini adalah mencoba menggalakkan program Gemarikan. Kalau kita tahu persis, sumber protein dan juga Omega 3 dan ini adalah salah satu investasi sangat besar untuk menciptakan generasi muda lebih basis dan lebih cerdas,” kata Hendra, Rabu, 24 Juli 2024 dikutip dari Antara.

2. Dicoba di Solo

Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan uji coba program makan bergizi gratis di Solo diadakan di tiga sekolah dasar negeri (SDN), pada Kamis, 25 Juli 2024 untuk sesi pertama.

Teguh mengatakan, terdapat tiga SDN yang akan menjadi lokasi uji coba makan bergizi gratis. "SD Tugu, SD Sabranglor, dan SD Jagalan," kata Teguh, Rabu, 24 Juli 2024.

Teguh mengatakan, sekitar Rp15 ribu anggaran setiap anak dan akan dilaksanakan dalam dua sesi. Itu selama dua pekan di sekolah-sekolah tersebut. "Untuk perporsi mungkin Rp15 ribu seperti uji coba di lokasi kemarin," ucapnya.

3. Gibran Meninjau

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SDN Sentul 03 dan 02 Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meninjau uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Adapun paket makan bergizi gratis yang dibagikan Gibran, yaitu nasi putih, ayam goreng, sayur, buah, dan susu. Ia membagikan paket itu langsung untuk para pelajar di ruang-ruang kelas. Ratusan paket makanan Program Makan Bergizi Gratis ini diantar ke sekolah menggunakan layanan pesan antar-Gojek.

Gibran menyebut program uji coba akan terus dilakukan hingga Oktober 2024 menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. "Jadi, nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi, segera kami blow up sampai bulan Oktober akan mencoba berbagai skema," katanya, Selasa, 23 Juli 2024 dikutip dari Antara.

4. Anggaran Tidak Dipotong

Gibran juga memastikan anggaran program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pada pemerintahan mendatang tidak akan dipotong menjadi Rp7.500.

"Untuk menu hari ini cost-nya Rp14.900 sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp7.500, itu tidak benar," kata Gibran pada Selasa, 23 Juli 2024. "Untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus bangsa anggarannya tidak boleh pelit. Menunya beda, tapi tidak mungkin anggarannya dikurangi sampai Rp7.500."

5. Didanai Swasta

Gibran juga menjelaskan, dana dari pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis hingga Oktober 2024 didanai oleh swasta. "Kalau tidak ada suport dari perusahaan swasta mungkin tidak akan berjalan baik seperti ini. Ini masih proses uji coba," katanya setelah meninjau uji coba di SDN Sentul 03 dan 02, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Menurut dia, setelah ia dan Prabowo Subianto mengusulkan program makan bergizi gratis, banyak pihak-pihak yang bersedia berpartisipasi, salah satunya dalam bentuk CSR. "Banyak sekali perusahaan yang tergerak termasuk GoTo dan Tiktok," kata Gibran.

SEPTIA RYANTHIE | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah melemah 35 poin dalam penutupan perdagangan hari ini Kamis, 25 Juli 2024. Nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp16.250 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS tercatat di level Rp16.215.

Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan fokus makro ekonomi pekan ini merujuk pada dua data. Pertama, soal Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat kuartal II yang akan rilis pada Kamis. Kedua, Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi yang dirilis pada Jumat untuk mengukur inflasi AS.

Ibrahim menuturkan, The Fed juga akan mengadakan pertemuan pada hari yang sama. Perkiraan pemangkasan suku bunga pada bulan ini terbilang kecil. Namun, peluang The Fed melakukan pivot pada September akan lebih kuat. "Mengingat penurunan inflasi selama berbulan-bulan dan pertumbuhan yang lebih lambat."

Di samping itu, pasar Cina mengalami penurunan tajam karena serangkaian data ekonomi yang lemah. Perekonomian Cina tumbuh kurang dari yang diperkirakan pada kuartal II, sehingga melemahkan sentimen terhadap negara tirai bambu. "Pemotongan suku bunga yang tiba-tiba di negara ini juga tidak banyak memperbaiki sentimen," kata Ibrahim.

Ibrahim juga mengingatkan agar pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming (Prabowo-Gibran) berhati-hati karena harus menghadapi utang jatuh tempo yang diwariskan pemerintahan Joko Widodo. Warisan utang lima tahun ke depan hingga 2029 tembus Rp 3.748,2 triliun.

Bersamaan dengan itu, janji kampanye Prabowo-Gibran juga banyak dan butuh anggaran jumbo. "Pemerintahan baru memiliki janji yang luar biasa banyak."

Profil jatuh tempo utang pemerintah yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai total Rp 3.245,3 triliun untuk periode 2025 hingga 2029. Sementara jatuh tempo pinjaman pada periode yang sama akan mencapai Rp 502,9 triliun. Secara total, maka jumlahnya menjadi Rp 3.748,2 triliun.

"Pemerintah selanjutnya harus lebih berhati-hati. Karena ketika pemerintah berutang untuk menutup defisit, ada imbal hasil atau bunga yang perlu dibayar. Nominal di atas pun belum termasuk pembayaran bunga utang pemerintah," tuturnya.

Ibrahim menjelaskan bahwa kondisi utang pemerintah saat ini memang masih dalam batas aman, sebesar 60 persen terhadap PDB dan defisit maksimal 3 persen dari PDB. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.353,02 triliun hingga akhir Mei 2024. Dengan jumlah utang tersebut, rasio utang pemerintah per akhir Mei 2024 tercatat mencapai 38,71 persen terhadap PDB.

Kondisi tersebut berada dalam posisi yang tidak aman bila mengacu pada standar Dana Moneter Internasional (IMF). IMF menetapkan perbandingan utang pemerintah dengan pendapatan berada di rentang 90 hingga 150 persen. "Nyatanya, rasio utang pemerintah terhadap pendapatan telah mencapai 300 persen per 31 Mei 2024, naik dari posisi 292,6 persen pada akhir Desember 2024."

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah melemah 35 poin dalam penutupan perdagangan hari ini Kamis, 25 Juli 2024. Nilai tukar rupiah ditutup pada level Rp16.250 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS tercatat di level Rp16.215.

Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, mengatakan fokus makro ekonomi pekan ini merujuk pada dua data. Pertama, soal Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat kuartal II yang akan rilis pada Kamis. Kedua, Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi yang dirilis pada Jumat untuk mengukur inflasi AS.

Ibrahim menuturkan, The Fed juga akan mengadakan pertemuan pada hari yang sama. Perkiraan pemangkasan suku bunga pada bulan ini terbilang kecil. Namun, peluang The Fed melakukan pivot pada September akan lebih kuat. "Mengingat penurunan inflasi selama berbulan-bulan dan pertumbuhan yang lebih lambat."

Di samping itu, pasar Cina mengalami penurunan tajam karena serangkaian data ekonomi yang lemah. Perekonomian Cina tumbuh kurang dari yang diperkirakan pada kuartal II, sehingga melemahkan sentimen terhadap negara tirai bambu. "Pemotongan suku bunga yang tiba-tiba di negara ini juga tidak banyak memperbaiki sentimen," kata Ibrahim.

Ibrahim juga mengingatkan agar pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming (Prabowo-Gibran) berhati-hati karena harus menghadapi utang jatuh tempo yang diwariskan pemerintahan Joko Widodo. Warisan utang lima tahun ke depan hingga 2029 tembus Rp 3.748,2 triliun.

Bersamaan dengan itu, janji kampanye Prabowo-Gibran juga banyak dan butuh anggaran jumbo. "Pemerintahan baru memiliki janji yang luar biasa banyak."

Profil jatuh tempo utang pemerintah yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai total Rp 3.245,3 triliun untuk periode 2025 hingga 2029. Sementara jatuh tempo pinjaman pada periode yang sama akan mencapai Rp 502,9 triliun. Secara total, maka jumlahnya menjadi Rp 3.748,2 triliun.

"Pemerintah selanjutnya harus lebih berhati-hati. Karena ketika pemerintah berutang untuk menutup defisit, ada imbal hasil atau bunga yang perlu dibayar. Nominal di atas pun belum termasuk pembayaran bunga utang pemerintah," tuturnya.

Ibrahim menjelaskan bahwa kondisi utang pemerintah saat ini memang masih dalam batas aman, sebesar 60 persen terhadap PDB dan defisit maksimal 3 persen dari PDB. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.353,02 triliun hingga akhir Mei 2024. Dengan jumlah utang tersebut, rasio utang pemerintah per akhir Mei 2024 tercatat mencapai 38,71 persen terhadap PDB.

Kondisi tersebut berada dalam posisi yang tidak aman bila mengacu pada standar Dana Moneter Internasional (IMF). IMF menetapkan perbandingan utang pemerintah dengan pendapatan berada di rentang 90 hingga 150 persen. "Nyatanya, rasio utang pemerintah terhadap pendapatan telah mencapai 300 persen per 31 Mei 2024, naik dari posisi 292,6 persen pada akhir Desember 2024."