TEMPO.CO, Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non-nfrastruktur di Tanah Air dengan total nilai investasi sebesar Rp 534 triliun.

"Total ada 53 proyek, salah satunya untuk proyek yang ada di SPAM Semarang Barat ini dan total nilai penjaminannya itu Rp 99 triliun," kata Deputi Direktur III PT PII Muhammad Ridho dalam acara Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat di Semarang Jawa Tengah, Jumat, 20 Juli 2024.

Dia menjelaskan, total nilai investasi Rp 534 triliun itu terdiri atas Rp 471 triliun untuk nilai investasi proyek infrastruktur dan Rp 63 triliun untuk nilai investasi proyek non-infrastruktur.

Adapun jumlah 53 proyek yang diberikan penjaminan oleh PT PII meliputi 45 proyek infrastruktur dan delapan proyek non-infrastruktur.

Penjaminan proyek tersebut mencakup sejumlah sektor, yakni ketenagalistrikan, air minum, transportasi, jalan, telekomunikasi, dan konservasi energi.

Sedangkan total nilai penjaminan yang dilakukan PT PII sebesar Rp 99 triliun, yang terdiri atas nilai penjaminan proyek infrastruktur Rp 91 triliun dan non infrastruktur Rp 8 triliun.

Sementara itu khusus di Jawa Tengah, PT PII memberikan penjaminan infrastruktur kepada PLTU Batang dengan nilai Rp 70 triliun, Tol Batang-Semarang Rp 14 triliun, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat Rp 0,4 triliun, Tol Semarang-Demak Rp 5,4 triliun, serta Tol Jogja Bawen Rp 14,3 triliun.

Selain proyek infrastruktur dan non-infrastruktur, PT PII juga memberikan penjaminan terhadap korporasi dengan nilai penjaminan Rp 2,3 triliun dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia merupakan institusi BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan, yang dibuat guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema Public Private Partnership.

Salah satu dukungan PII terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah sebagai penyedia dukungan fiskal kontinjen untuk proyek infrastruktur Public Private Partnership melalui penyediaan penjaminan atas risiko kontraktual terkait tindakan pemerintah.

Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnerships (PPP) adalah sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan pada kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta).

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara menggunakan kode QR. Ini mencakup QR Code Indonesian Standard (QRIS) dari Indonesia dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditetapkan oleh Bank of Korea (BoK).

"Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antarkedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran," kata Perry dalam keterangan resmi pada Senin lalu.

Selanjutnya, inisiasi kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Implementasi kerja sama ini, kata Perry akan mendukung transaksi antarmasyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan, mengingat tingginya jumlah turis antara kedua negara.

Perry Warjiyo menambahkan bahwa kolaborasi dalam sistem pembayaran berbasis kode QR ini merupakan implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Ini juga menekankan pentingnya menyatukan konektivitas pembayaran lintas negara dengan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Langkah ini diharapkan dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Dia berharap bahwa kerja sama ini akan membantu menciptakan sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang lebih efisien, cepat, inklusif, dan transparan. Perry menambahkan bahwa ke depannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat serta memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya untuk mendorong konektivitas pembayaran lintas batas.

QRIS adalah inisiatif kolaborasi antara Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menyatukan berbagai jenis QR Code yang digunakan oleh berbagai PJSP seperti e-wallet, bank, dan penyedia layanan pembayaran lainnya. Dengan QRIS, konsumen dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code tanpa perlu khawatir dengan jenis QR Code yang digunakan oleh pedagang atau penyedia jasa lainnya.

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, QRIS mengakomodir 2 model penggunaan QR Code Pembayaran yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Namun demikian, implementasinya mengacu pada standar QRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional.

Pihak yang terlibat dalam pengolahan transaksi QRIS mencakup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan pengelola National Merchant Repository. Transaksi QRIS dapat dilakukan oleh PJSP yang termasuk dalam kategori PJSP front end seperti Penerbit dan/atau Acquirer. Sebelum melakukan proses transaksi QRIS, PJSP dan Lembaga Switching harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Penggunaan QRIS memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

1, Kemudahan: Konsumen dapat menggunakan QRIS tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu kredit/debit.

2. Kecepatan: Proses pembayaran lebih cepat karena hanya memerlukan pemindaian QR Code dan konfirmasi sederhana.

3. Keamanan: QRIS memastikan keamanan transaksi dengan standar teknologi yang tinggi, mengurangi risiko penipuan atau kesalahan pembayaran.

4. Efisiensi Operasional: QRIS mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan proses manual seperti penghitungan kembalian, sehingga meningkatkan efisiensi operasional bagi pedagang.

5. Peningkatan Inklusi Keuangan: QRIS mempermudah akses pembayaran digital bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal, meningkatkan inklusi keuangan secara keseluruhan.

MYESHA FATINA RACHMAN I ANNISA FEBIOLA

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut satuan tugas (satgas) pengawasan impor ilegal akan mulai bekerja paling cepat Selasa, 23 Juli

TEMPO.CO, Jakarta - Transaksi belanja melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan segera dapat digunakan di Korea Selatan, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pembayaran berbasis QR code antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK), pada Senin, 15 Juli 2024.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat interkoneksi dan interoperabilitas pembayaran lintas negara menggunakan kode QR. Ini mencakup QR Code Indonesian Standard (QRIS) dari Indonesia dan QR Code pembayaran Korea Selatan yang akan ditetapkan oleh Bank of Korea (BoK).

"Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antarkedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran," kata Perry dalam keterangan resmi pada Senin lalu.

Selanjutnya, inisiasi kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum dapat diimplementasikan sepenuhnya. Implementasi kerja sama ini, kata Perry akan mendukung transaksi antarmasyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan, mengingat tingginya jumlah turis antara kedua negara.

Perry Warjiyo menambahkan bahwa kolaborasi dalam sistem pembayaran berbasis kode QR ini merupakan implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Ini juga menekankan pentingnya menyatukan konektivitas pembayaran lintas negara dengan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Langkah ini diharapkan dapat mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

Dia berharap bahwa kerja sama ini akan membantu menciptakan sistem pembayaran lintas negara antara Indonesia dan Korea Selatan yang lebih efisien, cepat, inklusif, dan transparan. Perry menambahkan bahwa ke depannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat serta memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas terkait lainnya untuk mendorong konektivitas pembayaran lintas batas.

QRIS adalah inisiatif kolaborasi antara Bank Indonesia dan industri sistem pembayaran di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menyatukan berbagai jenis QR Code yang digunakan oleh berbagai PJSP seperti e-wallet, bank, dan penyedia layanan pembayaran lainnya. Dengan QRIS, konsumen dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code tanpa perlu khawatir dengan jenis QR Code yang digunakan oleh pedagang atau penyedia jasa lainnya.

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, QRIS mengakomodir 2 model penggunaan QR Code Pembayaran yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Namun demikian, implementasinya mengacu pada standar QRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional.

Pihak yang terlibat dalam pengolahan transaksi QRIS mencakup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan pengelola National Merchant Repository. Transaksi QRIS dapat dilakukan oleh PJSP yang termasuk dalam kategori PJSP front end seperti Penerbit dan/atau Acquirer. Sebelum melakukan proses transaksi QRIS, PJSP dan Lembaga Switching harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Penggunaan QRIS memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

1, Kemudahan: Konsumen dapat menggunakan QRIS tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu kredit/debit.

2. Kecepatan: Proses pembayaran lebih cepat karena hanya memerlukan pemindaian QR Code dan konfirmasi sederhana.

3. Keamanan: QRIS memastikan keamanan transaksi dengan standar teknologi yang tinggi, mengurangi risiko penipuan atau kesalahan pembayaran.

4. Efisiensi Operasional: QRIS mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan proses manual seperti penghitungan kembalian, sehingga meningkatkan efisiensi operasional bagi pedagang.

5. Peningkatan Inklusi Keuangan: QRIS mempermudah akses pembayaran digital bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal, meningkatkan inklusi keuangan secara keseluruhan.

MYESHA FATINA RACHMAN I ANNISA FEBIOLA

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi memperbaharui kerja sama Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran dengan menunjuk 8 bank tambahan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi memperbaharui kerja sama Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran periode 2024-2029 dengan menunjuk 8 bank tambahan pada Jumat, 19 Juli 2024. Untuk periode ini, KSEI melibatkan total 23 Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran guna meningkatkan akses investor untuk investasi pasar modal.

Mulai tahun ini, seluruh Bank RDN akan merangkap sebagai Bank Pembayaran supaya dapat melaksanakan fungsi penyelesaian transaksi efek di pasar modal dan memberikan alternatif penyediaan fasilitas intraday untuk perusahaan efek.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengatakan pemilihan seluruh Bank RDN dan Bank Pembayaran ini sudah melalui proses panjang yang transparan. Proses tersebut melibatkan bank umum dan bank pembangunan daerah yang sudah menjadi peserta BI-RTGS (Bank Indonesia Real Time Gross Settlement) dan BI-FAST (Bank Indonesia Fast Payment), dengan tujuan mempermudah akses investor ke pasar modal.

Samsul menambahkan, berdasarkan data per Juni 2024, total investor di pasar modal telah tembus 13 juta, dengan rata-rata penyelesaian transaksi harian sebesar Rp12,3 triliun. Rata-rata pertumbuhan investor tercatat sebesar 38,7 persen per tahun sejak 2020.

Di kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menyampaikan seluruh Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran memiliki peran strategis dalam ekosistem pasar modal. Dengan menunjuk 23 bank yang sudah dinilai kredibel, kerja sama ini menunjukkan sinergi antara industri perbankan dan industri pasar modal nasional.

Kerja sama antara KSEI dan Bank Pembayaran dimulai sejak 2000 dengan tiga bank untuk mendukung penerapan scripless trading, sedangkan fungsi Bank RDN dimulai tahun 2012 dengan empat bank. Pada periode 2019-2024, KSEI bekerja sama dengan tujuh Bank Pembayaran dan 9 Bank RDN yang juga berperan sebagai Bank Pembayaran.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Salah satu pejabat yang dikukuhkan adalah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Mantan asisten pribadi Prabowo tersebut mulai bekerja di kabinet di sisa akhir pemerintahan Jokowi yang tinggal menghitung bulan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi politikus Gerindra tersebut sebagai Wamentan. Terlebih jika transisi ini masih akan dilanjutkan ke depan.

Eliza mengatakan selama 10 tahun terakhir perkembangan sektor pertanian Indonesia belum signifikan. Ada beberapa indikator seperti masih kurangnya kesejahteraan petani dan masalah pangan. "Perlu pendekatan kebijakan baru dalam sektor pertanian,” kata dia saat dihubungi Jumat, 19 Juli 2024.

Tantangan yang harus dihadapi Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian yang baru adalah menaikkan kesejahteraan petani. Sebab penurunan kesejahteraan, menurut Eliza, saat ini sangat terlihat. Salah satu indikatornya, bertambahnya jumlah petani berlahan sempit atau kurang dari 0.5 hektare.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), petani lahan sempit pada 2023 bertambah 2,8 juta orang menjadi 16,89 juta. Angka ini naik 18,54 persen dibandingkan 2013 yakni 14,25 juta.

Selanjutnya: Selain itu, Eliza melanjutkan, Wamentan baru juga dihadapkan....

<!--more-->

Selain itu, Eliza melanjutkan, Wakil Menteri Pertanian baru juga dihadapkan persoalan harga pangan. Hingga mendekati masa akhir pemerintahan Jokowi, harga pangan kurang terkendali sehingga daya beli masyarakat menurun.

Hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan pun belum serius digarap. “Pemerintahan Jokowi cederung ke hilirisasi tambang,” kata dia.

Eliza mengatakan, ini memang tugas banyak pihak, tetapi yang bisa menerjemahkan visi pemerintah dalam bentuk program kerja hanya menteri dan wakilnya yang baru. Ia mengatakan posisi Kementerian Pertanian cukup strategis karena menjadi salah satu mesin penting penggerak perekonomian.

Sementara itu, sebagai Wamentan yang baru, Sudaryono mengemukakan kebijakan food estate hingga pompanisasi lahan pertanian menjadi fokus perhatiannya. Khususnya selama menjadi anggota kabinet Jokowi.

"Mungkin lebih detailnya saya kira bisa panjang, ada food estate, intensifikasi, kemudian ada pipanisasi, pompanisasi, peningkatan lahan dari lahan rawa, lahan pasang surut untuk menambah produktivitas pangan kita," kata Sudaryono usai dilantik di Istana Negara Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024 seperti dikutip dari Antara.

Sudaryono mengatakan, pertanian adalah sektor yang sangat penting untuk terus ditingkatkan selama tiga bulan masa jabatannya. Karena menyangkut ketahanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Salah satu pejabat yang dikukuhkan adalah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Mantan asisten pribadi Prabowo tersebut mulai bekerja di kabinet di sisa akhir pemerintahan Jokowi yang tinggal menghitung bulan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi politikus Gerindra tersebut sebagai Wamentan. Terlebih jika transisi ini masih akan dilanjutkan ke depan.

Eliza mengatakan selama 10 tahun terakhir perkembangan sektor pertanian Indonesia belum signifikan. Ada beberapa indikator seperti masih kurangnya kesejahteraan petani dan masalah pangan. "Perlu pendekatan kebijakan baru dalam sektor pertanian,” kata dia saat dihubungi Jumat, 19 Juli 2024.

Tantangan yang harus dihadapi Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian yang baru adalah menaikkan kesejahteraan petani. Sebab penurunan kesejahteraan, menurut Eliza, saat ini sangat terlihat. Salah satu indikatornya, bertambahnya jumlah petani berlahan sempit atau kurang dari 0.5 hektare.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), petani lahan sempit pada 2023 bertambah 2,8 juta orang menjadi 16,89 juta. Angka ini naik 18,54 persen dibandingkan 2013 yakni 14,25 juta.

Selanjutnya: Selain itu, Eliza melanjutkan, Wamentan baru juga dihadapkan....

<!--more-->

Selain itu, Eliza melanjutkan, Wakil Menteri Pertanian baru juga dihadapkan persoalan harga pangan. Hingga mendekati masa akhir pemerintahan Jokowi, harga pangan kurang terkendali sehingga daya beli masyarakat menurun.

Hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan pun belum serius digarap. “Pemerintahan Jokowi cederung ke hilirisasi tambang,” kata dia.

Eliza mengatakan, ini memang tugas banyak pihak, tetapi yang bisa menerjemahkan visi pemerintah dalam bentuk program kerja hanya menteri dan wakilnya yang baru. Ia mengatakan posisi Kementerian Pertanian cukup strategis karena menjadi salah satu mesin penting penggerak perekonomian.

Sementara itu, sebagai Wamentan yang baru, Sudaryono mengemukakan kebijakan food estate hingga pompanisasi lahan pertanian menjadi fokus perhatiannya. Khususnya selama menjadi anggota kabinet Jokowi.

"Mungkin lebih detailnya saya kira bisa panjang, ada food estate, intensifikasi, kemudian ada pipanisasi, pompanisasi, peningkatan lahan dari lahan rawa, lahan pasang surut untuk menambah produktivitas pangan kita," kata Sudaryono usai dilantik di Istana Negara Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024 seperti dikutip dari Antara.

Sudaryono mengatakan, pertanian adalah sektor yang sangat penting untuk terus ditingkatkan selama tiga bulan masa jabatannya. Karena menyangkut ketahanan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan atau Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. “Iya semua diawasi, tapi fokus kepada distributor dan importir,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat pada Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut Zulhas, segala hal yang statusnya ilegal wajib ditindak sesuai hukum di negara tersebut. Zulhas mengatakan para pedagang juga tidak perlu panik jika merasa tak bersalah. “Berdagang saja terus. (Pusat perbelanjaan) kalau diperlukan (diawasi), tapi bukan sasarannya. Kalau diperlukan informasi, kan bisa,” katanya.

Zulhas juga menyoroti kabar adanya pengawasan yang sudah berjalan di pusat-pusat perbelanjaan kendati satgas baru disahkan dan paling cepat bisa bekerja pada Selasa pekan depan. “Tapi kalau ada, tergantung tugas kementerian masing-masing. Kalau sesuai aturan, silakan saja. Tapi satgas ini baru akan bekerja, misalnya mungkin Juknis sudah selesai, Selasa saya kira sudah akan kelihatan gerakannya nanti,” ujarnya.

Zulhas mengatakan, satgas pencegahan barang impor ilegal akan berupaya mengawasi grosir skala besar dan importir. Dalam hal ini, yang disoroti adalah proses masuknya barang impor ilegal. “Masuknya bagaimana, itu nanti pelabuhan-pelabuhan. Bukan ritel ya, ritel itu kan akibat,” ujarnya.

Kemendag membentuk satgas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Pasal 38 Ayat 1 menyebutkan pemerintah mengatur kegiatan perdagangan warga melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Kemudian, PP 29 Tahun 2021 tentang Penyalahgunaan Perdagangan, pada Pasal 139 Ayat 3 menyebut menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan di tingkat nasional.

Satgas beranggotakan 11 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kejasaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kemenprin, Kemenkumham, BIN, BPPOM, Bakamla, TNI AL, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan. Berlaku sejak 18 Juli 2024 hingga akhir Desember 2024, mengikuti masa kerja tahunan dan akan diperpanjang jika diperlukan.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan atau Kemendag buka peluang mengawasi pusat perbelanjaan melalui satuan tugas atau satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. “Iya semua diawasi, tapi fokus kepada distributor dan importir,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat pada Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut Zulhas, segala hal yang statusnya ilegal wajib ditindak sesuai hukum di negara tersebut. Zulhas mengatakan para pedagang juga tidak perlu panik jika merasa tak bersalah. “Berdagang saja terus. (Pusat perbelanjaan) kalau diperlukan (diawasi), tapi bukan sasarannya. Kalau diperlukan informasi, kan bisa,” katanya.

Zulhas juga menyoroti kabar adanya pengawasan yang sudah berjalan di pusat-pusat perbelanjaan kendati satgas baru disahkan dan paling cepat bisa bekerja pada Selasa pekan depan. “Tapi kalau ada, tergantung tugas kementerian masing-masing. Kalau sesuai aturan, silakan saja. Tapi satgas ini baru akan bekerja, misalnya mungkin Juknis sudah selesai, Selasa saya kira sudah akan kelihatan gerakannya nanti,” ujarnya.

Zulhas mengatakan, satgas pencegahan barang impor ilegal akan berupaya mengawasi grosir skala besar dan importir. Dalam hal ini, yang disoroti adalah proses masuknya barang impor ilegal. “Masuknya bagaimana, itu nanti pelabuhan-pelabuhan. Bukan ritel ya, ritel itu kan akibat,” ujarnya.

Kemendag membentuk satgas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Pasal 38 Ayat 1 menyebutkan pemerintah mengatur kegiatan perdagangan warga melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Kemudian, PP 29 Tahun 2021 tentang Penyalahgunaan Perdagangan, pada Pasal 139 Ayat 3 menyebut menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan di tingkat nasional.

Satgas beranggotakan 11 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kejasaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kemenprin, Kemenkumham, BIN, BPPOM, Bakamla, TNI AL, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan. Berlaku sejak 18 Juli 2024 hingga akhir Desember 2024, mengikuti masa kerja tahunan dan akan diperpanjang jika diperlukan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespons problem pembangunan bandar udara di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, yang dikabarkan tak berjalan maksimal. Proyek bandara yang direncanakan akan diuji coba pada 17 Agustus 2024 disebut masih berupa onggokan tanah.

"Tantangan terbesar pembangunan bandara IKN adalah hujan yang terjadi terus-menerus di wilayah Kalimantan Timur," kata dia, dalam keterangan tertulis pada Jumat malam, 19 Juli 204.

Mengatasi problem itu, Budi mengatakan memerintah modifikasi cuaca terus ditingkatkan hingga beberapa bulan ke depan. Modifikasi cuaca bertujuan agar pembangunan bandara IKN menjadi optimal. “Dari pembicaraan saat rapat dan pengalaman yang saya alami sendiri di lapangan, tantangan terbesar pembangunan infrastruktur di IKN adalah cuaca," ujar dia.

Menurut dia, curah hujan di wilayah Kalimantan Timur cukup tinggi dalam satu bulan terakhir. Dari 30 hari, kata dia, terhitung hanya delapan cuaca cerah di kawasan IKN. Bahkan hanya delapan hari cuaca cerah. "Karena itu modifikasi cuaca menjadi keharusan," tutur Budi.

Budi menjelaskan, jika kondisi ini terus terjadi, lanjut dia, target pembangunan sejumlah fasilitas bandara IKN berpotensi mundur dari rencana awal. Menurut dia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan upaya modifikasi cuaca dan umumnya berhasil mengurangi intensitas hujan.

Dia menyatakan meminta modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Timur dapat ditingkatkan dengan bekerja sama melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Harapannya langkah itu dapat menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN secara keseluruhan. "Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia agar berbagai upaya yang dilakukan membuahkan hasil terbaik,” ucap dia.

Sebelumnya Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimistis bandara di IKN siap beroperasi sebelum 17 Agustus 2024. Bahlil bahkan mengatakan pesawat sudah bisa mendarat saat digelar upacara 17 Agustus nanti.

“Kita akan upacara pada tanggal 17 Agustus di IKN dan sekarang untuk bandaranya akan jadi sebelum tanggal 17 Agustus, kita akan mendarat di sana,” kata Bahlil di Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 11 Juli 2024. Dia menyebutkan bandara itu bakal menjadi salah satu fasilitas bagi para tamu mengikuti upacara.

Lokasi bandara ini berada di Kelurahan Pantai Lango, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, lahan yang digaruk menjadi landasan pesawat tersebut adalah lokasi yang ditutupi tanaman sawit.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespons problem pembangunan bandar udara di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, yang dikabarkan tak berjalan maksimal. Proyek bandara yang direncanakan akan diuji coba pada 17 Agustus 2024 disebut masih berupa onggokan tanah.

"Tantangan terbesar pembangunan bandara IKN adalah hujan yang terjadi terus-menerus di wilayah Kalimantan Timur," kata dia, dalam keterangan tertulis pada Jumat malam, 19 Juli 204.

Mengatasi problem itu, Budi mengatakan memerintah modifikasi cuaca terus ditingkatkan hingga beberapa bulan ke depan. Modifikasi cuaca bertujuan agar pembangunan bandara IKN menjadi optimal. “Dari pembicaraan saat rapat dan pengalaman yang saya alami sendiri di lapangan, tantangan terbesar pembangunan infrastruktur di IKN adalah cuaca," ujar dia.

Menurut dia, curah hujan di wilayah Kalimantan Timur cukup tinggi dalam satu bulan terakhir. Dari 30 hari, kata dia, terhitung hanya delapan cuaca cerah di kawasan IKN. Bahkan hanya delapan hari cuaca cerah. "Karena itu modifikasi cuaca menjadi keharusan," tutur Budi.

Budi menjelaskan, jika kondisi ini terus terjadi, lanjut dia, target pembangunan sejumlah fasilitas bandara IKN berpotensi mundur dari rencana awal. Menurut dia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan upaya modifikasi cuaca dan umumnya berhasil mengurangi intensitas hujan.

Dia menyatakan meminta modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Timur dapat ditingkatkan dengan bekerja sama melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Harapannya langkah itu dapat menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN secara keseluruhan. "Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia agar berbagai upaya yang dilakukan membuahkan hasil terbaik,” ucap dia.

Sebelumnya Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimistis bandara di IKN siap beroperasi sebelum 17 Agustus 2024. Bahlil bahkan mengatakan pesawat sudah bisa mendarat saat digelar upacara 17 Agustus nanti.

“Kita akan upacara pada tanggal 17 Agustus di IKN dan sekarang untuk bandaranya akan jadi sebelum tanggal 17 Agustus, kita akan mendarat di sana,” kata Bahlil di Sumedang, Jawa Barat, Kamis, 11 Juli 2024. Dia menyebutkan bandara itu bakal menjadi salah satu fasilitas bagi para tamu mengikuti upacara.

Lokasi bandara ini berada di Kelurahan Pantai Lango, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, lahan yang digaruk menjadi landasan pesawat tersebut adalah lokasi yang ditutupi tanaman sawit.