TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebutkan terlalu banyak regulasi yang mengatur kebijakan pupuk bersubsidi. Regulasi berlebihan membuat penyaluran pupuk bersubsidi menjadi terhambat sehingga pada akhirnya berdampak langsung pada petani.

"Pupuk ini terlalu banyak aturan, terlalu banyak mengurusi. Padahal smallholders farmers ini dapatnya gak lebih dari Rp 1 juta," kata Rahmad dalam diskusi bertemakan Membangun Kebijakan Pupuk Bersubsidi di The Langham Hotel, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Saat ini, kata Rahmad, ada enam kementerian yang mengeluarkan regulasi terkait pupuk. Selain regulasi yang berbelit, juga ada aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga memperlambat penyaluran pupuk bersubsidi. Menurut dia, petani hanya ingin ketersediaan pupuk saat mereka membutuhkannya. "Sesederhana itu, ketika petani butuh, pupuk subsidi tersedia," ujarnya.

Rahmad mengatakan kerumitan regulasi itu mengakibatkan penyaluran pupuk subsidi ke sejumlah daerah yang akan kehabisan pada Juli ini menjadi terlambat. "Ini yang sempat jadi polemik, sudah membahasnya dengan Kementerian Dalam Negeri," kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah sudah jauh-jauh hari memutuskan untuk menambah alokasi pupuk subsidi dari 4,5 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Rahmad menyatakan keputusan tersebut sudah disahkan sejak Februari lalu.

Namun saat menggelar rapat bersama yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri pada 15 Juli 2024, Rahmad menyebut ternyata anggaran subsidi pupuk tambahan yang telah disepakati belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

Selanjutnya: Karena hal itu, Rahmad mengatakan, Pupuk Indonesia....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero), pengelola utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta), Tangerang, Banten, sudah melayani 26 juta penumpang pesawat selama periode Januari hingga Juni 2024.

Pgs SVP of Corporate Secretary PT Angkasa Pura II Cin Asmoro mengatakan jumlah pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta melampaui masa sebelum pandemi Covid-19.

"Pada semester I 2024 jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 26 juta orang atau lebih tinggi sekitar 2 persen dibandingkan semester I 2019 saat belum ada pandemi yang sebanyak 25,48 juta penumpang," kata Asmoro dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Dia menyampaikan jumlah penumpang pada Januari - Juni 2024 tersebut juga meningkat sekitar 6 persen dibandingkan Januari - Juni 2023 yang tercatat 24,45 juta penumpang.

Ia mengatakan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terus menggeliat sejak status pandemi dinyatakan berakhir di Indonesia pada Juni 2023.

Seluruh pemangku kepentingan di Bandara Soekarno-Hatta berkolaborasi untuk pengaktifan kembali rute penerbangan yang sempat ditutup saat pandemi, membuka rute-rute baru, dan menambah frekuensi di rute yang sudah ada.

“Kami berupaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kontribusi Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk sektor pariwisata,” ujarnya.

Selanjutnya: Sementara itu, jumlah penumpang di seluruh bandara AP II....

<!--more-->

Sementara itu, jumlah penumpang di seluruh bandara AP II yang berjumlah 20 bandara termasuk Bandara Soekarno-Hatta pada semester I/2024 tercatat 40,05 juta penumpang atau meningkat sekitar 2,5 persen dibandingkan dengan semester I/2023 sebanyak 39,04 juta penumpang.

"Jumlah penumpang semester I 2024 di 20 bandara ini merefleksikan tingkat pemulihan (recovery rate) 92 persen dari semester I 2019 saat belum ada pandemi yang tercatat 43,22 juta penumpang," jelasnya.

AP II menargetkan jumlah penumpang hingga akhir 2024 dapat mencapai 91,08 juta orang atau merefleksikan tingkat pemulihan lebih dari 100 persen dibandingkan saat belum ada pandemi pada 2019 sekitar 90,77 juta penumpang.

AP II saat ini mengelola 20 bandara, yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Kualanamu (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Padang), Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), dan Husein Sastranegara (Bandung).

Selanjutnya, Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja Haji Fisabilillah (Tanjungpinang), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir (Pangkalpinang), Silangit (Tapanuli Utara), Kertajati (Majalengka), Banyuwangi (Banyuwangi), Tjilik Riwut (Palangka Raya), Radin Inten II (Lampung), H.A.S Hanandjoeddin (Tanjung Pandan), Fatmawati Soekarno (Bengkulu), dan Jenderal Besar Soedirman (Purbalingga).

Sementara itu, Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda mengatakan sepanjang enam bulan pertama tahun ini bandara tersebut melayani hingga 175.359 penerbangan.

Dia menyebutkan, khusus Juni 2024 lima rute domestik tersibuk dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta adalah Denpasar, Surabaya, Medan, Makassar, dan Balikpapan.

"Sedangkan lima rute internasional tersibuk, yakni Singapura, Kuala Lumpur, Jeddah, Doha, dan Hong Kong,” ujar Dwi.

ANTARA

Penumpang dan awak pesawat melapor merasa pusing, mual, dan sakit kepala dalam penerbangan dari Washington, DC ke London.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero), pengelola utama Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soekarno-Hatta atau Soetta), Tangerang, Banten, sudah melayani 26 juta penumpang pesawat selama periode Januari hingga Juni 2024.

Pgs SVP of Corporate Secretary PT Angkasa Pura II Cin Asmoro mengatakan jumlah pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta melampaui masa sebelum pandemi Covid-19.

"Pada semester I 2024 jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 26 juta orang atau lebih tinggi sekitar 2 persen dibandingkan semester I 2019 saat belum ada pandemi yang sebanyak 25,48 juta penumpang," kata Asmoro dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Dia menyampaikan jumlah penumpang pada Januari - Juni 2024 tersebut juga meningkat sekitar 6 persen dibandingkan Januari - Juni 2023 yang tercatat 24,45 juta penumpang.

Ia mengatakan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terus menggeliat sejak status pandemi dinyatakan berakhir di Indonesia pada Juni 2023.

Seluruh pemangku kepentingan di Bandara Soekarno-Hatta berkolaborasi untuk pengaktifan kembali rute penerbangan yang sempat ditutup saat pandemi, membuka rute-rute baru, dan menambah frekuensi di rute yang sudah ada.

“Kami berupaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kontribusi Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk sektor pariwisata,” ujarnya.

Selanjutnya: Sementara itu, jumlah penumpang di seluruh bandara AP II....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Beredar kabar asuransi kendaraan baik mobil maupun sepeda motor akan diwajibkan tahun depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang disiarkandi kanal Youtube, pada Rabu, 17 Juli 2024.

“Dalam UU PPSK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat menjadi asuransi wajib,” kata Ogi.

Jika benar pemerintah mewajibkan asuransi bagi kendaraan, maka ada beberapa hal perlu diketahui tentang jenis dan biaya asuransi ini.

Asuransi kendaraan adalah jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan hingga kerusakan yang mungkin dialami kendaraan roda empat atau roda dua, pengemudi, dan penumpang saat berkendara.

Nilai pertanggungan ditentukan oleh pihak perusahaan asuransi sesuai dengan jenis kerusakannya. Asuransi mobil bisa digunakan untuk mobil baru maupun mobil bekas. Bentuk pertanggungan asuransi mobil terbagi menjadi dua, yakni asuransi All Risk atau kadang disebut Comprehensive dan asuransitotal loss only(TLO).

TLO adalah asuransi yang hanya menanggung kerugian jika kendaraan hilang atau hancur total dalam sebuah kecelakaan sehingga tidak bisa lagi diperbaiki.

Sedangkan asuransi All Risk menanggung semua jenis kerusakan dan kehilangan. Di beberapa perusahaan asuransi, pertanggungan termasuk kerusakan pada kendaraan lain yang diakibatkan oleh peserta asuransi.

Adapun besarnya premi yang harus dibayar biasanya ditentukan oleh jenis pertanggungan (all risk atau TLO), harga kendaraan dan wilayah.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017, besarnya premi sebagai berikut:

Pertanggungan All Risk

Pertanggungan TLO

• Wilayah 1: Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya.
• Wilayah 2: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
• Wilayah 3: Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2

TEMPO.CO, Jakarta - Beredar kabar asuransi kendaraan baik mobil maupun sepeda motor akan diwajibkan tahun depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang disiarkandi kanal Youtube, pada Rabu, 17 Juli 2024.

“Dalam UU PPSK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat menjadi asuransi wajib,” kata Ogi.

Jika benar pemerintah mewajibkan asuransi bagi kendaraan, maka ada beberapa hal perlu diketahui tentang jenis dan biaya asuransi ini.

Asuransi kendaraan adalah jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan hingga kerusakan yang mungkin dialami kendaraan roda empat atau roda dua, pengemudi, dan penumpang saat berkendara.

Nilai pertanggungan ditentukan oleh pihak perusahaan asuransi sesuai dengan jenis kerusakannya. Asuransi mobil bisa digunakan untuk mobil baru maupun mobil bekas. Bentuk pertanggungan asuransi mobil terbagi menjadi dua, yakni asuransi All Risk atau kadang disebut Comprehensive dan asuransitotal loss only(TLO).

TLO adalah asuransi yang hanya menanggung kerugian jika kendaraan hilang atau hancur total dalam sebuah kecelakaan sehingga tidak bisa lagi diperbaiki.

Sedangkan asuransi All Risk menanggung semua jenis kerusakan dan kehilangan. Di beberapa perusahaan asuransi, pertanggungan termasuk kerusakan pada kendaraan lain yang diakibatkan oleh peserta asuransi.

Adapun besarnya premi yang harus dibayar biasanya ditentukan oleh jenis pertanggungan (all risk atau TLO), harga kendaraan dan wilayah.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017, besarnya premi sebagai berikut:

Pertanggungan All Risk

Pertanggungan TLO

• Wilayah 1: Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya.
• Wilayah 2: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
• Wilayah 3: Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi memastikan akan tetap akan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani meski kontrak pertama senilai Rp 26,7 triliun akan habis di Juli 2024.

"Jadi, komitmen kami bersama dengan pemerintah sambil proses anggarannya itu diselesaikan, Pupuk Indonesia akan terus menyalurkan pupuk," kata Rahmad di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) 'Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional' yang digelar di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Pupuk Indonesia mendapat tugas dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar menyalurkan pupuk subsidi dengan total sebesar 9,55 juta ton atau senilai Rp 54 triliun di tahun 2024. Namun, dari tugas tersebut Pupuk Indonesia baru melakukan kontrak pertama dengan volume 4,7 juta ton dengan nilai kontrak Rp 26,7 triliun. Kontrak tersebut akan habis di Juli ini.

Rahmad mengungkapkan saat ini Pupuk Indonesia sudah melaporkan hal itu kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pupuk Indonesia saat ini ini juga sedang menggarap administrasi untuk kontrak lanjutan.

Ia menegaskan meskipun kontrak lanjutan belum ada, tetapi Pupuk Indonesia sebagai BUMN tidak akan membiarkan petani kesulitan sehingga penyaluran masih akan terus berlanjut. Hal itu juga sesuai arahan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

"Saya tahu persis Menteri Pertanian all out langsung di hari yang sama saya laporkan, menelepon Presiden (Joko Widodo), menelepon Menteri Keuangan dan sudah disepakati. Dan kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri itu kemudian kami juga sudah diinstruksikan untuk tidak berhenti menyalurkan (pupuk subsidi)," jelasnya.

Rahmad menyebutkan, sekitar 150 kabupaten akan habis alokasi pupuk subsidinya pada Juli ini. Pupuk Indonesia berkomitmen akan tetap menyalurkan sesuai dengan Permentan atau alokasi yang sudah disepakati melalui Pokja Pupuk yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya: "Jadi itu acuannya, hitungan kontrak antara PI (Pupuk Indonesia)....

<!--more-->

"Jadi itu acuannya, hitungan kontrak antara PI (Pupuk Indonesia) dengan pemerintah kita selesaikan, tapi petani tidak boleh dirugikan," tegas Rahmad.

Menurut Rahmad, jika secara normatif maka Pupuk Indonesia bisa saja hanya menyalurkan sesuai dengan kontrak. Tapi karena keadaan darurat, genting, di mana Indonesia membutuhkan produksi pertanian yang tidak boleh terganggu, maka distribusi pupuk akan terus dilakukan.

"Kami pun sepakat dengan pemerintah, kontraknya urusan kami dengan pemerintah. Tapi sudah ada kebijakan Pak Presiden (Jokowi) dengan alokasi itu, itu jadi acuannya. Mudah-mudahan tentunya pasti ada proses bagaimana kalau kita menagih subsidi. Tapi kami meyakini pemerintah juga akan all out, tidak akan membiarkan petani akan kesulitan," katanya.

Pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk secara nasional naik menjadi 9,55 juta ton atau meningkat dua kali lipat dari yang sebelumnya 4,7 juta ton.

Penambahan alokasi subsidi pupuk ini tertuang pada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 249 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2022.

"Jadi bukan alokasi yang 9,55 juta ton yang habis, tapi kontrak yang berdasarkan alokasi pertama, itu yang volumenya sudah habis. Tapi kan kita tidak boleh mengorbankan administratif karena hal yang lebih substantif. Subtantifnya adalah kita harus mendorong produktivitas pertanian," kata Rahmad.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan akan tetap akan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani meski kontrak pertama senilai Rp 26,7 triliun akan habis di Juli 2024.

"Jadi, komitmen kami bersama dengan pemerintah sambil proses anggarannya itu diselesaikan, Pupuk Indonesia akan terus menyalurkan pupuk," kata Rahmad di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) 'Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional' yang digelar di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Pupuk Indonesia mendapat tugas dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar menyalurkan pupuk subsidi dengan total sebesar 9,55 juta ton atau senilai Rp 54 triliun di tahun 2024. Namun, dari tugas tersebut Pupuk Indonesia baru melakukan kontrak pertama dengan volume 4,7 juta ton dengan nilai kontrak Rp 26,7 triliun. Kontrak tersebut akan habis di Juli ini.

Rahmad mengungkapkan saat ini Pupuk Indonesia sudah melaporkan hal itu kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pupuk Indonesia saat ini ini juga sedang menggarap administrasi untuk kontrak lanjutan.

Ia menegaskan meskipun kontrak lanjutan belum ada, tetapi Pupuk Indonesia sebagai BUMN tidak akan membiarkan petani kesulitan sehingga penyaluran masih akan terus berlanjut. Hal itu juga sesuai arahan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

"Saya tahu persis Menteri Pertanian all out langsung di hari yang sama saya laporkan, menelepon Presiden (Joko Widodo), menelepon Menteri Keuangan dan sudah disepakati. Dan kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri itu kemudian kami juga sudah diinstruksikan untuk tidak berhenti menyalurkan (pupuk subsidi)," jelasnya.

Rahmad menyebutkan, sekitar 150 kabupaten akan habis alokasi pupuk subsidinya pada Juli ini. Pupuk Indonesia berkomitmen akan tetap menyalurkan sesuai dengan Permentan atau alokasi yang sudah disepakati melalui Pokja Pupuk yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian.

Selanjutnya: "Jadi itu acuannya, hitungan kontrak antara PI (Pupuk Indonesia)....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi tiba kembali ke Tanah Air dari lawatannya ke Abu Dhabi untuk bertemu Presiden Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) pada Kamis dinihari, 18 JUli 2024

Rombongan Presiden, yang tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Dalam kunjungan ini, Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden MBZ untuk meningkatkan kerja sama kedua negara, terutama dalam bidang ekonomi.

"Dalam 10 tahun terakhir ini, hubungan kedua negara berkembang dengan cepat. Dari sisi perdagangan, misalnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Angka perdagangan di tahun 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan 52 persen, dan di tahun 2023 mencapai 3,282 miliar (dolar AS)," ujar Menlu Retno Marsudi dalam keterangannya di Abu Dhabi..

Dari sisi investasi juga tercatat peningkatan yang signifikan, namun tidak dijelaskannya lebih lanjut.

"Hubungan yang kokoh ini akan menjadi modal bagi pemerintahan ke depan untuk terus mempererat kerja sama antara kedua negara," ujar Retno.

Selain mengadakan pertemuan dalam bentuk pleno, kedua pemimpin juga bertemu empat mata. Menlu Retno menjelaskan bahwa pembahasan dalam pertemuan tersebut berfokus pada kerja sama investasi.

Beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan antara lain rencana kerja sama pembangunan pusat keuangan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana kerja sama ini diwadahi dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri PUPR dengan Dubai International Financial Center (DIFC).

“Setelah penandatanganan MoU akan dilakukan kunjungan delegasi teknis yang akan mulai membahas persiapan kerja sama,” kata Retno Marsudi.

Ia menambahkan, topik kedua yang dibahas kedua pemimpin adalah kerja sama pengembangan industri bahan baku nikel.

Indonesia dengan cadangan nikel yang besar telah mengembangkan ekosistem hilir nikel, khususnya untuk baterai dan kendaraan listrik (EV).

“Presiden Jokowi mengajak UEA untuk berinvestasi di sektor EV dari hulu hingga hilir,” kata Retno.

Selain pertemuan tête-à-tête, kedua pemimpin juga mengadakan pertemuan bilateral dan menyaksikan pengumuman delapan hasil perjanjian:

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi tiba kembali ke Tanah Air dari lawatannya ke Abu Dhabi untuk bertemu Presiden Uni Emirat Arab Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) pada Kamis dinihari, 18 JUli 2024

Rombongan Presiden, yang tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Dalam kunjungan ini, Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden MBZ untuk meningkatkan kerja sama kedua negara, terutama dalam bidang ekonomi.

"Dalam 10 tahun terakhir ini, hubungan kedua negara berkembang dengan cepat. Dari sisi perdagangan, misalnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Angka perdagangan di tahun 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan 52 persen, dan di tahun 2023 mencapai 3,282 miliar (dolar AS)," ujar Menlu Retno Marsudi dalam keterangannya di Abu Dhabi..

Dari sisi investasi juga tercatat peningkatan yang signifikan, namun tidak dijelaskannya lebih lanjut.

"Hubungan yang kokoh ini akan menjadi modal bagi pemerintahan ke depan untuk terus mempererat kerja sama antara kedua negara," ujar Retno.

Selain mengadakan pertemuan dalam bentuk pleno, kedua pemimpin juga bertemu empat mata. Menlu Retno menjelaskan bahwa pembahasan dalam pertemuan tersebut berfokus pada kerja sama investasi.

Beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan antara lain rencana kerja sama pembangunan pusat keuangan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana kerja sama ini diwadahi dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri PUPR dengan Dubai International Financial Center (DIFC).

“Setelah penandatanganan MoU akan dilakukan kunjungan delegasi teknis yang akan mulai membahas persiapan kerja sama,” kata Retno Marsudi.

Ia menambahkan, topik kedua yang dibahas kedua pemimpin adalah kerja sama pengembangan industri bahan baku nikel.

Indonesia dengan cadangan nikel yang besar telah mengembangkan ekosistem hilir nikel, khususnya untuk baterai dan kendaraan listrik (EV).

“Presiden Jokowi mengajak UEA untuk berinvestasi di sektor EV dari hulu hingga hilir,” kata Retno.

Selain pertemuan tête-à-tête, kedua pemimpin juga mengadakan pertemuan bilateral dan menyaksikan pengumuman delapan hasil perjanjian:

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan bahwa realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.

"Realisasi (beras) impor Januari-Mei (2024) sudah 2,2 juta ton," kata Sarwo di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) 'Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional' yang digelar di Jakarta, Rabu.

Sarwo menyampaikan rencana impor pada Juni sampai dengan Desember 2024 masih sekitar 2,1 juta ton. Meski begitu, Sarwo mengatakan penyerapan produksi dalam negeri menjadi hal utama dalam menyediakan stok pangan nasional.

"Tentunya realisasi impor ini disesuaikan dengan keadaan produksi dalam negeri. Artinya kalau nanti bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka impor ini tidak kita lakukan, kira-kira seperti itu," ujar Sarwo.

Sarwo menerangkan, fungsi Bapanas adalah bagaimana memastikan agar 270 juta lebih penduduk Indonesia bisa terpenuhi kebutuhan pangannya.

Oleh karena itu, Bapanas menyusun neraca pangan nasional dengan melibatkan kementerian terkait yaitu Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya.

Selanjutnya: Sarwo mengungkapkan hasil penyusunan neraca pangan....

<!--more-->

Sarwo mengungkapkan hasil penyusunan neraca pangan, khususnya beras, didapatkan stok awal 4,1 juta ton dan perkiraan produksi dalam negeri 31,5 juta ton.

"31,5 juta ton ini perkiraan produksi dalam negeri, kalau tidak terkena banjir, kalau tidak terkena kekeringan, kalau tidak terkena hama dan penyakit," jelasnya.

Sarwo menyebutkan total ketersediaan beras hingga Desember 2024 diperkirakan mencapai sekitar 39,8 juta ton.

Dia menuturkan bahwa angka itu bisa tercapai apabila realisasi impor bisa tercapai sekitar 4,3 juta ton yang diakumulasikan dengan beras awal 4,1 juta ton dan produksi dalam negeri yang diperkirakan sebanyak 31,5 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras bagi masyarakat Indonesia dalam satu tahun tercatat sekitar 31,2 juta ton, sedangkan kebutuhan per bulan sekitar 2,6 juta ton.

Oleh karena itu, Sarwo berharap agar distribusi pupuk bersubsidi maupun ketersediaan pupuk nonsubsidi tetap tersedia dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan bahwa realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.

"Realisasi (beras) impor Januari-Mei (2024) sudah 2,2 juta ton," kata Sarwo di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) 'Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional' yang digelar di Jakarta, Rabu.

Sarwo menyampaikan rencana impor pada Juni sampai dengan Desember 2024 masih sekitar 2,1 juta ton. Meski begitu, Sarwo mengatakan penyerapan produksi dalam negeri menjadi hal utama dalam menyediakan stok pangan nasional.

"Tentunya realisasi impor ini disesuaikan dengan keadaan produksi dalam negeri. Artinya kalau nanti bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka impor ini tidak kita lakukan, kira-kira seperti itu," ujar Sarwo.

Sarwo menerangkan, fungsi Bapanas adalah bagaimana memastikan agar 270 juta lebih penduduk Indonesia bisa terpenuhi kebutuhan pangannya.

Oleh karena itu, Bapanas menyusun neraca pangan nasional dengan melibatkan kementerian terkait yaitu Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya.

Selanjutnya: Sarwo mengungkapkan hasil penyusunan neraca pangan....

<!--more-->

Sarwo mengungkapkan hasil penyusunan neraca pangan, khususnya beras, didapatkan stok awal 4,1 juta ton dan perkiraan produksi dalam negeri 31,5 juta ton.

"31,5 juta ton ini perkiraan produksi dalam negeri, kalau tidak terkena banjir, kalau tidak terkena kekeringan, kalau tidak terkena hama dan penyakit," jelasnya.

Sarwo menyebutkan total ketersediaan beras hingga Desember 2024 diperkirakan mencapai sekitar 39,8 juta ton.

Dia menuturkan bahwa angka itu bisa tercapai apabila realisasi impor bisa tercapai sekitar 4,3 juta ton yang diakumulasikan dengan beras awal 4,1 juta ton dan produksi dalam negeri yang diperkirakan sebanyak 31,5 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras bagi masyarakat Indonesia dalam satu tahun tercatat sekitar 31,2 juta ton, sedangkan kebutuhan per bulan sekitar 2,6 juta ton.

Oleh karena itu, Sarwo berharap agar distribusi pupuk bersubsidi maupun ketersediaan pupuk nonsubsidi tetap tersedia dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri.

ANTARA