TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kembali menyelenggarakan Festival Ekonomi Sirkular (FES) untuk kedua kalinya. Acara yang bertajuk Harmoni Gaya Hidup Berkelanjutan, Dengan Prinsip Ekonomi Sirkular ini berlangsung pada 17-18 Juli 2024 di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Festival ini diisi berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi sirkular seperti pegiat Biokonversi Maggot BSF, bank sampah, kompos, ecoenzyme, UMKM hijau, kelompok tani hutan, startup, offtaker, hingga lembaga keuangan.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto menekankan FES 2024 tidak hanya berfokus pada memanfaatkan limbah sampah plastik, pupuk, kain, dan kayu, namun juga mulai berfokus pada kegiatan sosialisasi untuk seluruh pelaku usaha sosial di jakarta mengenai ekonomi berkelanjutan tentang produksi kerajinan dari sampah "Sampah dari masyarakat jadi punya value lebih dari income yang dihasilkan oleh para pelaku usaha" Ucap Asep dalam pembukaan FES 2024 di Taman Menteng, Jakarta pada 17 Juli 2024.

Ia juga menambahkan, di tahun kedua ini, cakupan informasi dan pengaruh ekonomi sirkular telah meluas ke seluruh segmen masyarakat, tidak hanya kepada praktisi lingkungan tetapi juga kepada industri hotel, restoran, pasar, apartemen, influencer, hingga generasi muda. "Kami ingin memastikan bahwa ekonomi sirkular bukan hanya menjadi konsep di kalangan terbatas, tetapi juga dipahami dan diadopsi oleh seluruh masyarakat Jakarta," jelas Asep dalam keterangan resmi.

Yang menjadi menarik, dalam event FES 2024 masyarakat bisa turut mengimplementasikan hidup berkelanjutan dengan melakukan penukaran berbagai macam sampah dan barang-barang bekas. Salah satunya dengan menukarkan minyak bekas masak atau minyak jelantah dengan uang tunai senilai Rp5000 per liternya.

Penukaran minyak jelantah ini dapat langsung ditukarkan pada stand "TUKR" di area stand UMKM Hijau FES 2024. Business Development TUKR, Inggil M. Hanif menyampaikan kuota penukaran minyak jelantah ini tidak terbatas. "Seluruh pengunjung FES bisa langsung menukarkan minyak jelantah di stand kami, tidak ada batasan jumlah liternya juga," Jelas Hanif kepada Tempo ketika ditemui di Stand UMKN Hijau pada 17 Juli 2024.

Selain menukarkan minyak jelantah, masih banyak implementasi kegiatan berkelanjutan lainnya seperti menukarkan botol plastik (PET) yang dapat disetor pada reverse vending machine, penukaran pakaian bekas pakai yang disetorkan ke dropbox charity, dan juga masyarakat dapat menyetor kemasan kosmetik serta kardus bekas yang sudah tidak digunakan ke stand UMKM Rekoiling.

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, menekankan pentingnya penyelenggaraan acara seperti ini dalam menghadapi tantangan keberlanjutan lingkungan di kota besar seperti Jakarta. "Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia yang berskala global harus siap menghadapi berbagai tantangan kota global, salah satunya adalah permasalahan keberlanjutan lingkungan," katanya.

Ia menambahkan, event ini menjadi ajang bagi industri, UMKM, startup, dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam sistem ekonomi sirkular untuk unjuk gigi dan meningkatkan kelas mereka. "Event ini bisa menjadi ajang bagi mereka untuk menunjukkan inovasi dan solusi yang mereka miliki, serta meningkatkan skala bisnis mereka," ujar Afan dalam keterangan resmi.

FES 2024 akan menampilkan beragam kegiatan yang mendukung perkembangan dan kesinambungan ekonomi sirkular. Selain pameran, festival ini juga akan menyelenggarakan talkshow, sesi berbagi, dan workshop. Agar semangat ekonomi sirkular lebih meluas ke generasi muda, acara ini juga menyertakan kompetisi karya tulis untuk siswa SMA dan lomba video reels untuk umum.

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta kembali menyelenggarakan Festival Ekonomi Sirkular (FES) untuk kedua kalinya. Acara yang bertajuk Harmoni Gaya Hidup Berkelanjutan, Dengan Prinsip Ekonomi Sirkular ini berlangsung pada 17-18 Juli 2024 di Taman Menteng, Jakarta Pusat. Festival ini diisi berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi sirkular seperti pegiat Biokonversi Maggot BSF, bank sampah, kompos, ecoenzyme, UMKM hijau, kelompok tani hutan, startup, offtaker, hingga lembaga keuangan.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto menekankan FES 2024 tidak hanya berfokus pada memanfaatkan limbah sampah plastik, pupuk, kain, dan kayu, namun juga mulai berfokus pada kegiatan sosialisasi untuk seluruh pelaku usaha sosial di jakarta mengenai ekonomi berkelanjutan tentang produksi kerajinan dari sampah "Sampah dari masyarakat jadi punya value lebih dari income yang dihasilkan oleh para pelaku usaha" Ucap Asep dalam pembukaan FES 2024 di Taman Menteng, Jakarta pada 17 Juli 2024.

Ia juga menambahkan, di tahun kedua ini, cakupan informasi dan pengaruh ekonomi sirkular telah meluas ke seluruh segmen masyarakat, tidak hanya kepada praktisi lingkungan tetapi juga kepada industri hotel, restoran, pasar, apartemen, influencer, hingga generasi muda. "Kami ingin memastikan bahwa ekonomi sirkular bukan hanya menjadi konsep di kalangan terbatas, tetapi juga dipahami dan diadopsi oleh seluruh masyarakat Jakarta," jelas Asep dalam keterangan resmi.

Yang menjadi menarik, dalam event FES 2024 masyarakat bisa turut mengimplementasikan hidup berkelanjutan dengan melakukan penukaran berbagai macam sampah dan barang-barang bekas. Salah satunya dengan menukarkan minyak bekas masak atau minyak jelantah dengan uang tunai senilai Rp5000 per liternya.

Penukaran minyak jelantah ini dapat langsung ditukarkan pada stand "TUKR" di area stand UMKM Hijau FES 2024. Business Development TUKR, Inggil M. Hanif menyampaikan kuota penukaran minyak jelantah ini tidak terbatas. "Seluruh pengunjung FES bisa langsung menukarkan minyak jelantah di stand kami, tidak ada batasan jumlah liternya juga," Jelas Hanif kepada Tempo ketika ditemui di Stand UMKN Hijau pada 17 Juli 2024.

Selain menukarkan minyak jelantah, masih banyak implementasi kegiatan berkelanjutan lainnya seperti menukarkan botol plastik (PET) yang dapat disetor pada reverse vending machine, penukaran pakaian bekas pakai yang disetorkan ke dropbox charity, dan juga masyarakat dapat menyetor kemasan kosmetik serta kardus bekas yang sudah tidak digunakan ke stand UMKM Rekoiling.

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, menekankan pentingnya penyelenggaraan acara seperti ini dalam menghadapi tantangan keberlanjutan lingkungan di kota besar seperti Jakarta. "Jakarta sebagai pusat ekonomi Indonesia yang berskala global harus siap menghadapi berbagai tantangan kota global, salah satunya adalah permasalahan keberlanjutan lingkungan," katanya.

Ia menambahkan, event ini menjadi ajang bagi industri, UMKM, startup, dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam sistem ekonomi sirkular untuk unjuk gigi dan meningkatkan kelas mereka. "Event ini bisa menjadi ajang bagi mereka untuk menunjukkan inovasi dan solusi yang mereka miliki, serta meningkatkan skala bisnis mereka," ujar Afan dalam keterangan resmi.

FES 2024 akan menampilkan beragam kegiatan yang mendukung perkembangan dan kesinambungan ekonomi sirkular. Selain pameran, festival ini juga akan menyelenggarakan talkshow, sesi berbagi, dan workshop. Agar semangat ekonomi sirkular lebih meluas ke generasi muda, acara ini juga menyertakan kompetisi karya tulis untuk siswa SMA dan lomba video reels untuk umum.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) menyambut baik upaya pemerintah untuk menurunkan biaya-biaya dalam industri penerbangan nasional. "Dengan penurunan biaya tersebut diharapkan maskapai mendapat margin keuntungan dari operasionalnya sehingga maskapai dapat menyelenggarakan operasional penerbangan dengan baik," kata Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Denon menilai dengan adanya upaya tersebut maka INACA dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan konektivitas penerbangan nasional.

INACA juga menyambut baik dibentuknya Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Namun agar komite ini berjalan efektif, yang harus menjadi perhatian adalah siapa saja anggotanya, apa kewenangannya, apa program kerjanya dan bagaimana menjalankannya.

Denon menyampaikan bahwa permasalahan yang melingkupi penerbangan nasional itu sangat kompleks dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

"Untuk itu komite tersebut harus benar-benar kuat baik secara legal maupun operasional serta melibatkan berbagai stakeholder penerbangan, sehingga kinerjanya baik dan benar,” ujar Denon.

Menurut dia, saat ini biaya penerbangan sangat tinggi, melebihi tarif tiket yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak 2019. Akibatnya maskapai rugi dan mengoperasikan penerbangan untuk sekedar dapat hidup dan tidak dapat mengembangkan usahanya.

"Biaya tinggi yang berasal dari operasional maupun non operasional penerbangan harus dikurangi atau dihilangkan," katanya.

Ia mengungkapkan, biaya tinggi dari operasional penerbangan misalnya adalah harga avtur yang lebih tinggi dibanding negara tetangga, adanya antrean pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat yang berpotensi boros bahan bakar, biaya kebandarudaraan dan layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Sedangkan biaya tinggi dari non operasional penerbangan misalnya adalah adanya berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda.

"Saat ini pajak dikenakan mulai dari pajak untuk avtur, pajak dan bea untuk pesawat dan sparepart seperti bea masuk, PPh impor, PPN dan PPN BM spareparts, sampai dengan PPN untuk tiket pesawat. Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada,” kata Denon.

Dia juga mengatakan bahwa sebagian besar biaya penerbangan terpengaruh langsung maupun tidak langsung dari kurs dollar AS. Dengan demikian semakin kuat nilai dollar AS terhadap rupiah, maka biaya penerbangan akan ikut naik.

"Hal ini juga harus diantisipasi dan dicarikan jalan keluarnya bersama,” ujar Denon.

Selain itu, adanya biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang (Passenger Service Charge/ PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket juga membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

"Penumpang tidak mengetahui bahwa PSC itu bukan untuk maskapai tetapi untuk pengelola bandara. Namun karena berada dalam satu komponen, maka penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai,” ujar Denon.

Lebih lanjut, INACA juga menyoroti iklim usaha penerbangan yang saat ini tidak sehat. Hal ini karena masih adanya monopoli dalam bisnis penerbangan sehingga terjadi pengaturan harga oleh satu pihak dan tidak terjadi persaingan usaha yang sehat.

Beberapa monopoli yang saat ini terjadi di antaranya monopoli penyedia avtur di bandara, monopoli pengelolaan bandara oleh pemerintah baik melalui BUMN maupun BLU dan UPBU Kementerian Perhubungan, serta monopoli operasional penerbangan dari maskapai atau grup maskapai tertentu.

"Agar tercipta iklim usaha dan persaingan usaha yang sehat, monopoli tersebut harus diminimalisir atau dihilangkan. Salah satu contoh meminimalisir monopoli operasional penerbangan adalah pengelolaan slot penerbangan yang lebih baik," kata Denon.

Pengelolaan slot harus berdasarkan azas keadilan bagi maskapai dan kekuatan pasar. Jarak waktu slot antar maskapai harus diperhatikan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.

Selain itu pula, pengelola slot harus menjalankan aturan dengan tegas sehingga maskapai mematuhi aturan yang berlaku. Slot yang tidak terpakai dalam jangka tertentu harus segera ditarik dan diisi oleh maskapai lain.

Namun demikian, pemerintah juga harus memperhatikan maskapai yang menerbangi virgin route, yaitu rute yang sebelumnya tidak ada penerbangan.

"Pemerintah harus memberikan proteksi pada maskapai yang pertama menerbanginya dalam jangka waktu tertentu dengan terus menerus mengevaluasi pasar penerbangan di daerah tersebut," katanya pula.

Penambahan penerbangan oleh maskapai lain baru bisa dilaksanakan bila pasarnya sudah kuat dan maskapai pertama sudah mendapatkan keuntungan.

"Dengan demikian terjadi persaingan bisnis yang sehat dan di sisi lain penumpang juga mendapatkan layanan yang lebih baik," kata Denon.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mewajibkan asuransi bagi kendaraan tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang Tempo pantau dari Youtube, pada Rabu, 17 Juli 2024.

Berdasarkan UU PPSK, Ogi mengatakan harusnya peraturan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan mengatur pengenaan wajib asurani bagi kendaraan itu akan keluar di Januari 2025. Senyampang itu, Ogi mengatakan institusinya juga akan membuat Peraturan OJK yang mengatur asuransi kendaraan ini.

“Dalam UU PPSK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat menjadi asurani wajib,” kata Ogi.

Meski demikian, Ogi mengakui bahwa dalam regulasi saat ini asuransi kendaraan masih bersifat sukarela. Namun, Ogi menyebut saat ini juga ada beberapa kendaraan yang telah diasuransikan, terutama ketika konsumen membeli kendaraan menggunakan pinjaman dari bank.

“Saat ini sukarela. Ketika (kendaraan) lunas, kendaraan milik pribadi, asuransi kendaraan tidak diteruskan, kata dia.

Dari segi konsumen, Ogi mengatakan wajib asuransi kendaraan ini akan bermanfaat ketika terjadi kecelakaan yang harus menanggung kerugian dari pihak ketiga. Oleh karena itu, prinsip gotong royong dalam asuransi akan meringankan biaya kerugian bagi konsumen.

“Kalau ada asuransinya itu ditangani oleh perusahaan asuransi. Pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga harusnya lebih kecil daripada premi yang dibayarkan,” kata dia.

Oleh karena itu, Ogi mengatakan OJK akan melibatkan berbagai pihak dalam regulasi wajib asuransi kendaraan ini, baik dari lembaga jasa keuangan, produsen kendaraan, bengkel, dan pihak-pihak lain. “Sehingga dari awal itu sudah diwajibkan adanya asuransi kendaraan,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Grace Natalie, menginisiasifocus group discussion(FGD) tentang Ibu Kota Nusantara (IKN). Agenda bertajuk "Isu-Isu Strategis Terkait Ibu Kota Nusantara" itu digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu, 17 Juli 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Grace mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi hal penting untuk mewujudkan visi besar pembangunan IKN. Ia pun berujar bahwa masukan berbagai pihak sangat diperlukan. "Untuk memastikan setiap langkah pembangunan dilakukan secara inklusif dan lebih banyak memecahkan permasalahan," kata Grace, Rabu, 17 Juli 2024, dikutip dari siaran pers Otorita IKN.

Ihwal pembangunan IKN, sebelumnya Grace juga menyampaikan bahwa IKN merupakan wajah Indonesia sehingga harus dibuat sebagus dan sesempurna mungkin. "Pemerintah tidak akan mempertaruhkan wajah Indonesia," kata Staf Khusus Presiden Grace Natalie melalui keterangan singkat di aplikasi perpesanan kepada Tempo pada Kamis malam, 11 Juli 2024.

Senada dengan Grace, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos menuturkan sinergi antarlembaga menjadi hal penting untuk mendukung pembangunan IKN. Ia juga mengatakan, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu membutuhkan waktu cukup panjang dan jarak pemindahannya cukup jauh.

Saat ini, Jaka berujar, pembangunan IKN masih ada di fase pertama, yaitu pembangunan fasilitas dan sarana prasarana dasar. "Ini menjadi tantangan pertama yang dihadapi Bangsa Indonesia untuk memindahkan ibu kota sejauh 1.260 KM dan melewati laut. Tidak hanya itu, kita juga membuat Nusantara menjadi kota yang layak huni dan dicintai oleh warganya,” ujar Jaka.

Pemerintah masih terus melanjutkan pembangunan IKN. Teranyar, Presiden Jokowi juga meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Menurut pasal 2 ayat 1 dalam aturan ini, pelaksanaan percepatan pembangunan IKN bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

Salah satu hal yang diatur dalam Perpres itu adalah pemberian hak guna usaha atau HGU hingga 190 tahun untuk investor. Menurut Jokowi, kebijakan ini diambil untuk menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Karena yang dibangun dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) itu hanya kawasan inti, kawasan pemerintah. Sisanya, berharap pada investor dalam maupun luar negeri," kata Jokowi saat memberi keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab, Selasa, 16 Juli 2024, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Namun, menurut Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, aturan HGU maupun HGB tidak menjamin bisa menarik investor. Musababnya, menurut dia, investasi di IKN seret bukan gara-gara urusan hak atas tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya tidak ada.

"Kalaupun ada, tidak sampai 5 juta orang. Padahal, perhitungan investasi baru bisa menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024. Sebelumnya, ia juga mendesak pemerintah mengevaluasi proyek IKN karena hingga saat ini investornya masih seret.

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana terkait pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi kembali mencuat. Sehubungan dengan itu, pemerintah sedang mengupayakan opsi penggantian pertalite dengan BBM jenis baru yang bernama Green 92.

Pemerintah diketahui telah mematangkan model BBM baru ini agar bisa segera dinikmati masyarakat. Pergantian ini menjadi bagian dari program Langit Biru yang digarap oleh Pertamina.

Adapun wacana perilisan BBM jenis baru ini sudah cukup lama. Namun, kali ini ada beberapa sinyal jika BBM baru itu akan segera didistribusikan. Terlebih setelah munculnya rencana pembatasan BBM bersubsidi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan informasi pembatasan tersebut lewat unggahan di akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, Luhut menyatakan pembatasan dilakukan agar BBM bersubsidi tepat sasaran. “Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ,” ucap Luhut.

Lantas, seperti apa BBM jenis baru Green 92 yang dikabarkan akan didistribusikan Agustus nanti? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Mengenal BBM Baru Green 92

Green 92 sejatinya bagian dari BBM pertamax yang dikenalkan pertamina. Pertamax Green 92 diciptakan dengan meningkatkan kadar oktan dengan cara mencampur Pertalite (RON 90) dengan bioenergy, Etanol sebesar 7 persen (E7). Bioenergi ini merupakan energi terbarukan yang sudah teruji oleh WWFC (Worldwide Fuel Charter).

Terdapat beberapa kandungan dalam Pertamax Green 92 yang patut jadi perhatian. Salah satunya adalah etanol. Etanol disini dihasilkan dari proses molases tebu dan menjadi bahan bakar nabati yang terbarukan.

Hal itulah yang membuat Pertamina menamakannya sebagai Pertamax Green 92. BBM jenis baru ini kemudian diklaim menjadi salah satu langkah untuk menurunkan emisi karbon dan menghasilkan BBM yang lebih ramah lingkungan.

Di sisi lain, Green 92 juga dikembangkan dengan bilangan oktan yang ditingkatkan lebih tinggi dari pertalite. Pertamax Green 92 dikembangkan dari RON (Research Octane Number) 90 menjadi RON 92 dengan tambahan 7 persen etanol.

Campuran etanol meningkatkan nilai menjadi RON 92, yang membuat mesin dapat beroperasi lebih efisien dan meminimalkan risiko kerusakan. Bilangan oktan ini adalah satuan angka yang menunjukkan nilai suatu bahan bakar. Semakin tinggi nilai oktan, maka akan semakin ramah lingkungan.

Selain itu, nilai oktan dalam BBM juga menjadi faktor penentu kinerja bahan bakar terhadap mesin bermotor. Jika nilai oktan tinggi akan memungkinkan kendaraan untuk tidak memerlukan banyak tambahan bahan bakar. Artinya bahan bakar dengan nilai oktan lebih tinggi akan lebih hemat.

BBM Jenis Solar Baru

Selain Green 92, pemerintah juga dikabarkan sedang bersiap untuk memproduksi BBM baru jenis solar. Melansir dari Koran Tempo, BBM baru ini diklaim Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih rendah sulfur tanpa perlu mencampurnya dengan bahan bakar nabati.

Solar hijau yang bakal diproduksi ini merupakan hasil pengolahan minyak mentah menjadi BBM solar. Menurut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), solar hijau ini penting untuk mewujudkan target nol emisi.

“BBM rendah sulfur ini bagian dari upaya mendukung bahan bakar ramah lingkungan,” ucap anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman, kepada Tempo, Selasa, 16 Juli 2024.

Adapun saat ini kandungan sulfur dalam BBM yang diproduksi Pertamina masih tinggi. Oleh karena itu, kata Saleh, apabila Indonesia ingin memproduksi solar yang sesuai dengan standar berkelanjutan, kandungan sulfurnya harus di bawah 50 part per million (ppm). Saleh menuturkan saat ini kilang Pertamina RU VI Balongan baru bisa memproduksi solar dengan kadar sulfur 50 ppm.

Distribusi BBM baru jenis solar ini dikabarkan akan diuji coba pada 17 Agustus 2024. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi Agus Cahyono menyatakan pihaknya masih mencari bahan pencampur yang bisa mengurangi kandungan sulfurnya.

Di sisi lain, proyek PT Kilang Pertamina Balikpapan yang akan memproduksi BBM baru ini belum rampung. Namun, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa solar hijau ini sedang disiapkan untuk menggantikan solar bersubsidi.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta -Tempo Media Group mendapat pendanaan investasi dari Media Development Investment Fund (MDIF) Inc dalam bentuk surat utang yang dapat dikonversi alias convertible performance debenture. Pendanaan dengan bunga nol persen selama jangka waktu tertentu itu diberikan melalui PT Info Media Digital (IMD), anak usaha PT Tempo Inti Media Harian yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Tempo Inti Media Tbk.

Direktur Utama PT IMD, Wahyu Dhyatmika, seluruh pendanaan itu akan dialokasikan untuk mengembangkan bisnis digital Grup Tempo. “Untuk mengembangkan bisnis digital Grup Tempo Media yang ada di bawah payung IMD, seperti Tempo.co, Majalah Tempo edisi digital, Tempo TV, Tempo Data Science (lembaga riset dan survei), serta Tempo Institute (lembaga pelatihan),” kata Wahyu Dhyatmika seperti dikutip dalam keterangan tertulis, pada Jumat, 12 Juli 2024.

Wahyu menjelaskan Tempo Data Science akan membangun platform survei atau riset cepat, serta memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam membangun layanan data aset management untuk klien. Sementara TV Tempo berencana memanfaatkan suntikan dana itu untuk memproduksi film-film dokumenter, melahirkan aneka program baru di Youtube, dan meningkatkan kualitas studio yang sudah ada.

“Di samping itu, PT IMD akan meningkatkan kinerja tim kreatif untuk pendukung program tim bisnis dan menaikkan trafik artikel iklan,” kata dia.

Kemudian, Wahyu mengatakan PT IMD juga akan meningkatkan pencapaian tim sirkulasi digital melalui optimalisasi single brand atau platform tunggal bagi semua produk jurnalistik Tempo. Selain itu, perusahaan juga akan mengoptimalisasi newsletter untuk membangun komunitas pembaca loyal, dan memperluas jangkauan pembaca guna meningkatkan jumlah pageviews dan conversion rate menjadi pelanggan.

MDIF adalah lembaga pendanaan khusus bagi perusahaan pers yang sudah beroperasi di lebih dari 40 negara. Lembaga ini didirikan pada 1995 oleh jurnalis Serbia Sasa Vucinic dan jurnalis Amerika Serikat Stuart Auerbach. Lembaga ini berperan menyediakan pendanaan murah untuk membantu media massa di berbagai negara dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dan independen.

Wahyu mengatakan pendanaan dari MDIF diharapkan dapat meningkatkan kinerja PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO). Pada Rapat Umum Pemegang Saham pada 21 Mei 2024, PT Tempo Inti Media membukukan kinerja positif sepanjang 2023 dengan meraih pendapatan sebesar Rp 216,8 miliar, atau tumbuh Rp 5,7 miliar (2,7 persen) dari pendapatan 2022 yang sebesar Rp 211,1 miliar. “Kenaikan itu membuat perseroan berhasil membukukan laba senilai Rp 1,512 miliar pada 2023,” kata Wahyu.

Kenaikan pendapatan Grup Tempo Media disumbang oleh kenaikan pendapatan sirkulasi dan iklan Majalah Tempo sebesar Rp 8,4 miliar, Tempo.co Rp 5,7 miliar, penyelenggaraan acara Rp 11 miliar, jasa rumah kreatif Rp 1,8 miliar, Tempo TV Rp 0,2 miliar, dan Rombak Media Rp 8,9 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan belum ada rencana untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebelumnya, tersiar kabar pemerintah akan mulai membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Namun, kepala negara mengatakan bahwa pemerintah saat ini belum berencana untuk menerapkan kebijakan tersebut. Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah belum membawa isu tersebut ke meja rapat.

“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana (membatasi BBM subsidi). Belum rapat juga,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Selasa, 16 Juli 2024.

Pernyataan Jokowi ini berbanding terbalik dengan penuturan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelumnya, Luhut memberi sinyal terkait harapannya untuk melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Melalui akun Instagram pada Selasa, 8 Juli 2024, Luhut mengatakan bahwa Pertamina sudah menyiapkan aturan soal pemberian subsidi yang tidak tepat itu.

“Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ,” ujar Luhut.

Menurut Luhut pemborosan anggaran mesti di-stop karena pemerintah harus menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara. Terlebih, ia menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diproyeksikan lebih besar ketimbang target yang ditetapkan.

Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Pasalnya, kata Luhut, setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terdampak penurunan harga bakal merosot.

Ihwal pengurangan BBM subsidi untuk masyarakat, Luhut tidak menjelaskan detail skema yang akan diterapkan. Ia hanya mengatakan, Pertamina sedang menyiapkannya.

Kendati demikian, pernyataan Luhut ini berbeda dengan pandangan para menteri di kabinet Jokowi. Misalnya dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyatakan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

“Tidak ada pembatasan BBM,” ucap Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Airlangga mengatakan pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan ke Presiden Jokowi. Hingga sejauh ini, Airlangga meminta para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar program dapat tepat sasaran.

“Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” ujar dia.

Hal serupa diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Ia berujar, rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi masih diperdalam pemerintah. Karena itu, tidak ada pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang.

“Enggak ada yang dibatasi, 17 Agustus,” kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat, 12 Juli 2024.

Satu hal yang pasti, kata Arifin, pemerintah memang ingin penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Karena itu, perlu peraturan tentang kriteria kendaraan yang bisa mengkonsumsi BBM bersubsidi. Namun, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak masih dibahas.

Revisi Perpres tersebut juga disinggung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dia mengatakan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu. Namun, Erick menjelaskan Kementerian bukan kementerian yang membuat kebijakan.

“Perpres 191 kita masih nunggu belum turun,” kata Erick di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan belum ada rencana untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebelumnya, tersiar kabar pemerintah akan mulai membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Namun, kepala negara mengatakan bahwa pemerintah saat ini belum berencana untuk menerapkan kebijakan tersebut. Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah belum membawa isu tersebut ke meja rapat.

“Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana (membatasi BBM subsidi). Belum rapat juga,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Selasa, 16 Juli 2024.

Pernyataan Jokowi ini berbanding terbalik dengan penuturan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Sebelumnya, Luhut memberi sinyal terkait harapannya untuk melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini sedang melakukan efisiensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan mengatur penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Melalui akun Instagram pada Selasa, 8 Juli 2024, Luhut mengatakan bahwa Pertamina sudah menyiapkan aturan soal pemberian subsidi yang tidak tepat itu.

“Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ,” ujar Luhut.

Menurut Luhut pemborosan anggaran mesti di-stop karena pemerintah harus menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara. Terlebih, ia menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diproyeksikan lebih besar ketimbang target yang ditetapkan.

Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Pasalnya, kata Luhut, setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terdampak penurunan harga bakal merosot.

Ihwal pengurangan BBM subsidi untuk masyarakat, Luhut tidak menjelaskan detail skema yang akan diterapkan. Ia hanya mengatakan, Pertamina sedang menyiapkannya.

Kendati demikian, pernyataan Luhut ini berbeda dengan pandangan para menteri di kabinet Jokowi. Misalnya dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyatakan tidak ada pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

“Tidak ada pembatasan BBM,” ucap Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Airlangga mengatakan pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang kemudian bakal dilaporkan ke Presiden Jokowi. Hingga sejauh ini, Airlangga meminta para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi terlebih dulu agar program dapat tepat sasaran.

“Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” ujar dia.

Hal serupa diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Ia berujar, rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi masih diperdalam pemerintah. Karena itu, tidak ada pembatasan BBM bersubsidi pada 17 Agustus mendatang.

“Enggak ada yang dibatasi, 17 Agustus,” kata Arifin di Kementerian ESDM, Jumat, 12 Juli 2024.

Satu hal yang pasti, kata Arifin, pemerintah memang ingin penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Karena itu, perlu peraturan tentang kriteria kendaraan yang bisa mengkonsumsi BBM bersubsidi. Namun, revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak masih dibahas.

Revisi Perpres tersebut juga disinggung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dia mengatakan agar BBM tepat sasaran digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan sudah mampu. Namun, Erick menjelaskan Kementerian bukan kementerian yang membuat kebijakan.

“Perpres 191 kita masih nunggu belum turun,” kata Erick di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi perdagangan pertama hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, di level 7.226,4 atau naik 0,02 persen.

Dalam sesi pertama ini, tim analis dari PT Samuel Sekuritas Indonesia mencatat ada 305 saham menguat, 246 melemah, dan 279 stagnan. Nilai transaksinya mencapai Rp 5,3 triliun dengan frekuensi trading sebanyak 620.169 kali dan volume trading sebanyak 142,6 juta lot.

Saham emiten properti dan real estat PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 57.328 kali. Kemudian, disusul GOTO dengan frekuensi transaksi sebanyak 42.186 dan BBRI 23.925 kali.

“Dari segi volume, saham GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi yang terbanyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 62,2 juta lot,” kata Tim Samuel Sekuritas dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Juli 2024. Kemudian, disusul BSBK dengan volume perdagangan 10,7 juta lot dan DOOH 3,3 juta lot.

Adapun indeks sektor transportasi (IDXTRANS) indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini dengan kenaikan 0,5 persen. Kemudian, ada indeks sektor consumer non-siklikal (IDXNONCYC) yang menguat 0,5 persen dan indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) dengan penguatan 0,4 persen.

Sementara itu, indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini, yakni anjlok 0,3 persen.

Adapun lima saham yang masuk dalam daftar top gainer sesi pertama hari ini:

IOTF (naik 21,6 persen ke Rp 101 per saham)

POLU (naik 19,8 persen ke Rp 470 per saham)

BSBK (naik 19,4 persen ke Rp 92 per saham)

MSKY (naik 17,1 persen ke Rp 75 per saham)

BBSS (naik 10,6 persen ke Rp 166 per saham)

Sementara itu, lima saham yang masuk dalam top loser sesi pertama hari ini:

RICY (turun 14 persen ke Rp 86 per saham)

LIVE (turun 13,2 persen ke Rp 210 per saham)

MYTX (turun 10 persen ke Rp 27 per saham)

SMCB (turun 9,8 persen ke Rp 920 per saham)

KIJA (turun 8 persen ke Rp 130 per saham)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI masuk dalam daftar Top 1000 Banks 2024 yang dirilis oleh media ekonomi dan keuangan berbasis di London, yaitu The Banker, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Dilansir dari Antara, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan seluruh penghargaan yang diperoleh BRI tak lepas dari komitmen perseroan yang terus mengusung misi menciptakan economic value dan social value dengan terus fokus pada pemberdayaan UMKM.

"Hal tersebut terbukti berhasil menjadi landasan dalam pencapaian kinerja yang positif bagi BRI yang menjadi leader di industri perbankan di Indonesia serta semakin menunjukkan pengaruh di industri keuangan regional dan global," kata Sunarso melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Dalam daftar Top 1000 Banks 2024, tercatat 26 bank berasal dari Indonesia dan BRI menduduki peringkat teratas serta berperingkat 110 secara global.

Adapun Top 1000 Banks 2024 tersebut berisikan 1000 bank terbaik di seluruh dunia, dengan parameter penilaian Tier 1 Capital, Aset, Profit pre tax, Capital Asset Ratio, Return on Capital, dan Return on Asset.

The Banker merupakan grup dari Financial Times yang telah menjadi sumber informasi keuangan global yang kredibel sejak 1926.

Melalui rilisnya, Editor The Banker Kimberley Long mengungkapkan saat ini bank-bank di Indonesia sedang menikmati periode peningkatan Tier 1 Capital, yang didukung oleh periode pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kondisi yang stabil.

“Optimisme tercermin dari posisi bank di Indonesia yang masuk dalam peringkat Top 1000, karena banyak bank yang telah bangkit kembali dari penurunan Tier 1 Capital pada tahun sebelumnya,” kata Kimberley.

Profil The Banker

Dilansir dari laman resmi Financial Times, The Banker berada di bawah naungan Financial Times Group dan berbasis di London. Didirikan oleh Brendan Bracken, seorang tokoh penting dalam industri penerbitan dan politik Inggris pada 1926. Tujuan utama The Banker adalah menyediakan informasi dan analisis tentang industri perbankan dan keuangan yang terus berkembang .

Pada awalnya, The Banker lebih berfokus pada perbankan Inggris, tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan globalisasi, cakupan publikasinya meluas ke seluruh dunia. Ini termasuk laporan tentang bank-bank di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Afrika.

Salah satu kontribusi paling signifikan dari The Banker adalah laporan tahunan Top 1,000 Banks. Laporan ini memberikan peringkat bank-bank terbesar di dunia berdasarkan modal inti (Tier 1 capital) . Peringkat ini sangat dihormati dan digunakan oleh para profesional industri, analis, dan peneliti sebagai alat untuk menilai kekuatan dan stabilitas bank secara global.

Selain itu, media ini terkenal dengan kolom The Bracken Column yang menawarkan wawasan tentang tren dan isu-isu terkini di dunia keuangan. The Banker juga menyelenggarakan berbagai penghargaan tahunan lainnya seperti, Bank of the Year Awards, Deals of the Year, dan Innovation in Digital Banking.

TEMPO.CO, Jakarta - Biaya per porsi makanan dalam program makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan dikurangi sehingga jumlah siswa yang merasakan manfaatnya akan lebih banyak.

Isu pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis muncul, setelah ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Dalam kegiatan Market Outlook 2024 yang digelar secara hibrida itu, dia menceritakan tim presiden terpilih masih mempertimbangkan untuk menurunkan biaya makanan per hari.

“Setelah dikomunikasikan angka Rp71 triliun, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15 ribu ke Rp9 ribu atau Rp7.500. Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat,” ujar Heriyanto seperti dikutip Antara, 16 Juli 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa.

Airlangga menambahkan, implementasi program tersebut akan bersifat fleksibel.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.

Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

Uji Coba di Tangerang

Uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Tangerang, Banten pada 5 - 9 Agustus 2024 menyasar 20.157 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman di Tangerang, Sabtu, mengatakan Pemkot sudah melakukan dengan pihak sekolah yang direncanakan sebagai lokus realisasi program MBG.

Saat ini, Pemkot Tangerang telah merencanakan akan menunjuk 20 sekolah sebagai lokasi uji cona program tersebut.

“Kami berharap proses realisasi proyek percontohan ini di Kota Tangerang dapat berjalan lancar, serta mampu diadopsi secara nasional,” kata Sekda Herman.

Sebagai informasi, Kota Tangerang bersama Kota Cilegon terpilih sebagai daerah pelaksanaan proyek percontohan MBG.

Sekda menambahkan Pemkot Tangerang juga telah merencanakan langkah-langkah strategis sebagai persiapan pelaksanaannya.

“Kami berkomitmen menyukseskan proyek percontohan ini, berbagai persiapan mulai dilaksanakan, mulai dari mekanisme penganggaran, pelaksanaan, pendistribusian, sampai uji coba sebelum direalisasikan awal bulan Agustus nanti sesuai dengan lini masa yang telah ditentukan,” ujarnya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin sebelumnya telah memaparkan terkait program makan bergizi gratis (MBG) Presiden terpilih 2024 - 2029 kepada Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Jakarta.

Ia menuturkan proyek percontohan ini nantinya diharapkan akan menjadi model secara nasional mulai dari pemilihan sekolah hingga penyusunan mekanisme pengadaan serta distribusinya, hingga standar menunya dan persiapan

Staf Khusus (Stafsus) Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Taviota Bay mengapresiasi pemaparan serta kesiapan Pemkot Tangerang dalam mendukung pilot project MBG tersebut.

"Sangat bagus terutama soal ide desain untuk kemasan makanan dan susu yang tadi ditampilkan, karena bisa menjadi masukan bagi kita semua, dan pastinya akan menarik bagi anak-anak," kata dia.