TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, tidak mau memaksakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Keppres. Jokowi mengaku masih melihat situasi di lapangan.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang, memang belum siap, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," kata Jokowi usai melepas bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024. "Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober."

Sebelumnya, Jokowi mengesahkan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta pada 25 April 2024. UU DKJ mengatur segala proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara atau IKN. Status Ibu Kota Negara tidak akan berganti sebelum Presiden menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota.

Hal tersebut tercantum pada Pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ sebagaimana dilansir salinan resmi dari aturan tersebut.

"Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan", tulis aturan itu.

Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, optimistis pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 bisa berjalan dengan baik.

“Saya sangat optimistis penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN Agustus mendatang akan berjalan dengan baik,” kata Raja dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI di IKN secara keseluruhan dinyatakan siap.

"Secara keseluruhan sudah bisa dinyatakan siap, saya kira 90 persen. Nanti Juli Bapak Presiden RI akan ke IKN lagi untuk melakukan pengecekan final," ujar Basuki.

Menurut dia, Presiden melakukan pengecekan satu per satu seperti lokasi dan tata urutnya terkait perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN. Selain itu, sutradara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN yakni Wishnutama Kusubandio dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga sudah memeriksanya.

"Sudah dicek satu per satu oleh Bapak Presiden RI, satu per satu dicek karena sutradaranya itu Bapak Wishnutama dengan Bapak Menteri Sekretaris Negara. Jadi semua sudah siap, panggungnya kayak apa, tendanya kayak apa supaya kelihatan istana dan kantor presiden, di mana tata urutannya insya Allah sudah siap," katanya pula.

Sebelumnya, istana sempat memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengatur waktu yang pas dalam urusan teknis penerbitan aturan pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke IKN. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas kepada wartawan pada Selasa, 5 Maret 2024, mengatakan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara habis statusnya pada 15 Februari lalu.

Staf Khusus Presiden dalam Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah akan mengatur waktu yang pas soal dua aturan yang memungkinan status ibu kota negara itu berpindah. Tujuannya supaya tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan Keppres IKN dan penerbitan UU DKJ.

“Agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapi,” kata Dini kepada Tempo pada Kamis, 7 Maret 2024.

Sebelumnya, Jokowi mantap memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dalam wawancara khusus bersama Tempo, Jokowi mengatakan ibu kota bakal pindah pada 2023 seumpama Istana Negara siap.

“Gedung kementerian sudah ada, 2023 pindah. Kalau istana sudah siap, 2023 pindah. Atau maksimal 2024 pindah,” ujarnya, Senin, 19 Agustus 2019.

Jokowi optimistis pemindahan ibu kota akan terealisasi sebelum masa jabatannya berakhir. “Belajar dari Putra Jaya, 3 tahun bisa pindah. Memang harus pindah,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota disambut baik oleh pemerintah. Ia juga menyebut keinginan masyarakat untuk realisasi pemindahan ibu kota kuat dan mendesak.

MICHELLE GABRIELA | DANIEL A FAJRI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

TEMPO.CO, Jakarta - Elektabilitas Kaesang Pangarep menempati posisi tertinggi dalam Pilgub Jateng berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia. Anak bungsu Presiden Jokowi ini, memperoleh elektabilitas 17,7 persen, disusul Kapolda Jateng Ahmad Luthfi dan mantan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen yang masing-masing memperoleh 15,6 dan 12,8 persen.

Meski unggul dalam survei di Jateng, Kaesang tampaknya masih mengincar posisi Gubernur Jakarta, yang juga akan dipilih dalam Pilkada November mendatang. "Mengenai saya tadi, Jakarta atau Jawa Tengah, sabar," kata Kaesang dalam konferensi pers saat kunjungan ke Kantor DPP PKS, Senin petang, 8 Juli 2024, seperti dikutip Antara.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini sedang menjadi sorotan terkait ambisinya maju Pilgub, yang didukung Keputusan Mahkamah Agung dengan mengizinkan peserta Pilgub berumur 30 tahun saat dilantik sebagai gubernur.

Kasang yang lahir 25 Desember 2024, genap berumur 30 tahun jika ia menang Pilgub dan dilantik pada Januari 2025.

Popularitas Kaesang sebagai anak bungsu Presiden Jokowi tidak didukung jumlah kursi PSI di DPRD baik di Jawa Tengah atau Jakarta. Pada periode 2019-2024, PSI di Jateng tidak memperoleh kursi sedangkan di Jakarta 8 kursi.

Untuk maju Pilkada, calon minimal mengantongi dukungan 20 persen dari jumlah kursi di DPRD. Itu sebabnya, Kaesang aktif melobi partai-partai besar seperti dilakukannya dengan mendatangi PKS dan Golkar.

Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan akan mendoakan putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.

"Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan," kata Jokowi singkat usai melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Papua Nugini dan Afganistan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah pernah menekankan tidak ikut campur dengan langkah politik Kaesang Pangarep yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Saat kunjungan kerja ke Karawang beberapa hari lalu, Jokowi membantah isu yang menyebut dirinya menawarkan nama Kaesang ke sejumlah partai politik untuk diusung dalam Pilkada.

"Saya tidak pernah menyodorkan (nama) kepada siapapun. Kepada partai juga tidak pernah, (coba) tanyakan ke partai-partai," ujar Jokowi, Rabu (3/7) lalu.

Dia menegaskan bahwa pilkada merupakan urusan partai-partai politik, sehingga soal siapa saja yang dicalonkan dalam pilkada November mendatang juga adalah hak para partai politik.

"Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai, jadi jangan ditanyakan kepada saya," kata Jokowi menegaskan.

Kaesang Happy di Politik

Kaesang yang terpilih sebagai Ketua UMUM PSI pada September 2023, sebelumnya dikenal sebagai aktivis media sosial sebelum terjun di dunia bisnis dengan membuat sejumlah start up. Ia pertama kali membuka usaha kaus oblong dengan merek Kecebong yang tampaknya sebagai tanggapan atas olok-olok lawan politik Jokowi kepada pendukungnya sebagai Cebong.

Setelah itu, ia menarik perhatian dengan mendirikan perusahaan waralaba jajanan Sang Pisang.

Tentang kiprahnya di dunia politik, Kaesang pernah mengungkapkan bahwa dirinya lebih happy berkarir di politik dibandingkan selama berada di dunia bisnis.

"Saya harus ngomong selama saya berkarir di bisnis, saya jauh lebihhappydi politik, saya nggak tahu kenapa," kata Kaesang saat bertemu para pemengaruh (influencer), UMKM, tim kampanye daerah dan media di Bandar Lampung, 19 Januari 2024, seperti dikutip Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Kaesang untuk menjawab pertanyaan dari salah satu peserta pertemuan tentang kesan selama menjadi Ketua Umum PSI.

Meski demikian, Kaesang mengaku belum tahu mengapa lebih menyukai bidang politik. Ia lantas menceritakan kesannya saat awal-awal menjadi Ketua Umum PSI.

Ia membandingkan pekerjaan satu pekan menjadi ketua umum parpol sama dengan pekerjaan 2,5 tahun di bisnis.

"(Tahun) 2021 adaproject(proyek) dan baru bisa selesai tuh 2,5 tahun, tepat satu bulan sebelum jadi Ketum PSI dan sebagai Ketum PSI, seminggu tuh sama kayaprojectsaya 2,5 tahunlah. Di politik tuh seminggu terasa banget beratnya," ujarnya.

Kaesang menambahkan sebagai pimpinan partai politik, dirinya harus memimpin calon anggota legislatif hingga pengurus partai.

"Walaupun sebenarnya kalau di perusahaan saya punya banyak uang, tapi di politik, saya isi uang ya," kata dia.

ANTARA | DANIEL A FAJRIE

TEMPO.CO, Jakarta - Publik kembali membahas mengenai isu Pertalite yang akan diganti dengan Pertamax Green per Agustus 2024 di SPBU Pertamina seluruh Indonesia.

Sebenarnya. isu ini sudah muncul ke publik sejak tahun lalu. Saat itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan, penggantian Pertalite menjadi Pertamax Green sebagai bagian program Langit Biru Pertamina untuk mengurangi emisi gas buang.

Berdasarkan aturan standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), batas minimal oktannumberyang boleh dijual adalah 91. Dari angka tersebut, Pertamina akan fokus menjual tiga produk.

“Jadi ada 3 produk pada 2024. Pertamax Green 92, Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo,” kata Nicke Widyawati, pada 30 Agustus 2023 lalu.

Kabar Pertalite akan diganti Pertamax Green 95 Agustus ini, dibantah Pertamina Patra Niaga. "Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga masih terus menyalurkan Pertalite sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah serta sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Media and Stakeholder Manager PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulandari di Malang, dikutip dari Antara, Sabtu 15 Juni 2024.

Heppy mengatakan bahwa Pertalite sebagai BBM bersubsidi sehingga pencabutannya dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Namun sampai dengan saat ini belum ada perintah untuk menghentikan penyaluran Pertalite.

“Kami rasa subsidi ini akan terus diberikan oleh pemerintah dan Pertamina akan tetap menyalurkan,” ujar dia.“Kehadiran Pertamax Green 95 bukan untuk menghentikan penyaluran Pertalite, namun ada kesalahan persepsi yang kami dapatkan di masyarakat,” katanya.

Beberapa pihak dari Pertamina dan Menteri ESDM sudah menanggapi wacana tersebut sejak diungkapkan ke publik beberapa waktu lalu.

Corporate Secretary Pertamina Niaga, Irto Ginting

Anak usaha PT Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan, masih menyalurkan Pertalite (RON 90) kepada masyarakat sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah pada 2024 sehingga tidak perlu khawatir lantaran akan disalurkan sesuai ketentuan. Menurut Irto Ginting. sesuai Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan pemerintah.

“Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya, seperti diberitakanAntara, pada 10 Mei 2024.

Pada kesempatan berbeda, Irto juga mengelak pergantian Pertalite menjadi Pertamax Green.“Berkaitan dengan adanya pemberitaan mengenai penggantian atau penghapusan Pertalite dengan Pertamax Green 95, hal ini tidak benar,” kata Irto, pada 29 April 2024.

Namun, Irto membenarkan, jika ada beberapa SPBU yang sudah tidak menjual Pertalite. Sebab, tidak semua SPBU mendapat alokasi BBM. Jumlah SPBU yang tidak mendapat alokasi BBM subsidi tersebut diklaim oleh Irto tidak banyak.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif

Sebelumnya, isu peralihan Pertalite menjadi Pertamax Green dibantah oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Ia mempertanyakan biaya rencana penghapusan Pertalite dan pengalihan subsidi ini.

“Ongkosnya dari mana? (Biaya produksinya) naik, siapa yang mau bayar?”, tanyanya, sebagaimana tertulis dalamKoran Tempo, pada 1 September 2023. kata dia.

Lebih lanjut, Arifin menyampaikan, naiknya kualitas bahan bakar usai dicampur bioetanol adalah hal yang bagus, termasuk Pertamax Green. Pasalnya, campuran ini membuat bahan bakar semakin ramah lingkungan. Namun, penghapusan Pertalite yang akan diganti menjadi Pertamax Green masih dalam proses pengkajian. Ia juga menyebutkan, pemerintah dalam waktu dekat berupaya menangani polusi dengan membidik beberapa sumber emisi, seperti transportasi dan industri.

Area Manager Pertamina Patra Niaga

Dikutip dari Antara, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa penjualan produk Pertamax Green 95 sejak 10 bulan terakhir di 17 SPBU Jawa Timur bukan untuk menggantikan produk Pertalite.

"Memang terdapat 17 SPBU di Jawa Timur yang menjual produk Pertamax Green 95 sejak 10 bulan terakhir, namun tidak ada kaitannya dengan isu yang berkembang di masyarakat bahwa produk tersebut adalah pengganti Pertalite," kata Ahad dalam keterangan diterima di Surabaya.

Produk Pertamax Green 95 adalah produk baru Pertamina yang dikhususkan untuk segmentasi kendaraan tertentu yang mengkonsumsi BBM dengan RON 92 ke atas.

RACHEL FARAHDIBA R | AISYAH AMIRA WAKANG | CAESAR AKBAR

TEMPO.CO, Jakarta - Publik kembali membahas mengenai isu Pertalite yang akan diganti dengan Pertamax Green per Agustus 2024 di SPBU Pertamina seluruh Indonesia.

Sebenarnya. isu ini sudah muncul ke publik sejak tahun lalu. Saat itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan, penggantian Pertalite menjadi Pertamax Green sebagai bagian program Langit Biru Pertamina untuk mengurangi emisi gas buang.

Berdasarkan aturan standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), batas minimal oktannumberyang boleh dijual adalah 91. Dari angka tersebut, Pertamina akan fokus menjual tiga produk.

“Jadi ada 3 produk pada 2024. Pertamax Green 92, Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo,” kata Nicke Widyawati, pada 30 Agustus 2023 lalu.

Kabar Pertalite akan diganti Pertamax Green 95 Agustus ini, dibantah Pertamina Patra Niaga. "Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga masih terus menyalurkan Pertalite sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah serta sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Media and Stakeholder Manager PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulandari di Malang, dikutip dari Antara, Sabtu 15 Juni 2024.

Heppy mengatakan bahwa Pertalite sebagai BBM bersubsidi sehingga pencabutannya dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Namun sampai dengan saat ini belum ada perintah untuk menghentikan penyaluran Pertalite.

“Kami rasa subsidi ini akan terus diberikan oleh pemerintah dan Pertamina akan tetap menyalurkan,” ujar dia.“Kehadiran Pertamax Green 95 bukan untuk menghentikan penyaluran Pertalite, namun ada kesalahan persepsi yang kami dapatkan di masyarakat,” katanya.

Beberapa pihak dari Pertamina dan Menteri ESDM sudah menanggapi wacana tersebut sejak diungkapkan ke publik beberapa waktu lalu.

Corporate Secretary Pertamina Niaga, Irto Ginting

Anak usaha PT Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan, masih menyalurkan Pertalite (RON 90) kepada masyarakat sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah pada 2024 sehingga tidak perlu khawatir lantaran akan disalurkan sesuai ketentuan. Menurut Irto Ginting. sesuai Kepmen ESDM Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022, Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) sehingga perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan pemerintah.

“Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya, seperti diberitakanAntara, pada 10 Mei 2024.

Pada kesempatan berbeda, Irto juga mengelak pergantian Pertalite menjadi Pertamax Green.“Berkaitan dengan adanya pemberitaan mengenai penggantian atau penghapusan Pertalite dengan Pertamax Green 95, hal ini tidak benar,” kata Irto, pada 29 April 2024.

Namun, Irto membenarkan, jika ada beberapa SPBU yang sudah tidak menjual Pertalite. Sebab, tidak semua SPBU mendapat alokasi BBM. Jumlah SPBU yang tidak mendapat alokasi BBM subsidi tersebut diklaim oleh Irto tidak banyak.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif

Sebelumnya, isu peralihan Pertalite menjadi Pertamax Green dibantah oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Ia mempertanyakan biaya rencana penghapusan Pertalite dan pengalihan subsidi ini.

“Ongkosnya dari mana? (Biaya produksinya) naik, siapa yang mau bayar?”, tanyanya, sebagaimana tertulis dalamKoran Tempo, pada 1 September 2023. kata dia.

Lebih lanjut, Arifin menyampaikan, naiknya kualitas bahan bakar usai dicampur bioetanol adalah hal yang bagus, termasuk Pertamax Green. Pasalnya, campuran ini membuat bahan bakar semakin ramah lingkungan. Namun, penghapusan Pertalite yang akan diganti menjadi Pertamax Green masih dalam proses pengkajian. Ia juga menyebutkan, pemerintah dalam waktu dekat berupaya menangani polusi dengan membidik beberapa sumber emisi, seperti transportasi dan industri.

Area Manager Pertamina Patra Niaga

Dikutip dari Antara, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan bahwa penjualan produk Pertamax Green 95 sejak 10 bulan terakhir di 17 SPBU Jawa Timur bukan untuk menggantikan produk Pertalite.

"Memang terdapat 17 SPBU di Jawa Timur yang menjual produk Pertamax Green 95 sejak 10 bulan terakhir, namun tidak ada kaitannya dengan isu yang berkembang di masyarakat bahwa produk tersebut adalah pengganti Pertalite," kata Ahad dalam keterangan diterima di Surabaya.

Produk Pertamax Green 95 adalah produk baru Pertamina yang dikhususkan untuk segmentasi kendaraan tertentu yang mengkonsumsi BBM dengan RON 92 ke atas.

RACHEL FARAHDIBA R | AISYAH AMIRA WAKANG | CAESAR AKBAR

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga di Tanah Air. Ia tak yakin rencana itu bakal sukses menarik dana orang super kaya untuk disimpan di Indonesia.

"Jangan berkhayal," kata Faisal, di Business Park, Jalan Raya Merula Ilir, Jakarta Barat, Selasa, 8 Juli 2024.

Menurut dia, pemerintah harus bisa membuat orang percaya terlebih dahulu untuk menempatkan dananya di Tanah Air. Mereka harus merasa aman, nyaman dan yakin dananya akan terus berkembang jika disimpan di dalam negeri.

Sebab, saat ini saja masih banyak orang kaya Indonesia yang lebih memilih menyimpan uangnya di luar negeri. "Uang orang-orang Indonesia banyak di luar negeri semua sekarang," kata Faisal.

Dari catatannya, menurut Faisal, tak sedikit uang dari orang kaya Indonesia yang malah parkir di luar negeri.

"Uang dari Indonesia kini banyak gentayangan di luar negeri, seperti di Hong Kong, Singapura, adalah duit milik orang Indonesia. Bagaimana Anda berharap orang asing percaya, warganya sendiri enggak percaya (menaruh uang di Indonesia)," ucap dia.

Awalnya rencana ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui dan memanggil sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas skema pembentukannya.

Luhut menyatakan dirinya sedang menyusun regulasi terpadu terkait family office. Salah satu regulasi yang bakal ditetapkan adalah orang yang menaruh uangnya di family office tidak dikenakan pajak, tetapi diharuskan berinvestasi, yang akan dikenakan pajak. "Dan investasi nanti akan kita pajaki,” kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, dikutip Tempo pada 2 Juli lalu.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal ramai kabar pengakuan karyawan pabrik tekstil berstatus perusahaan BUMN di Sleman Yogyakarta yang dirumahkan tanpa kejelasan gaji.

Karyawan itu mengaku sudah dirumahkan satu bulan lebih tanpa gaji sehingga terpaksa harus pontang-panting mencari penghasilan lain di luar.

Belum diketahui pasti kondisi perusahaan yang telah menghentikan operasionalnya sejak Juni lalu itu hingga merumahkan karyawannya. Belakangan terungkap, perusahaan tekstil berstatus BUMN di Sleman itu PT Primissima (Persero).

"PT Primissima itu seperti hidup segan mati tak mau, itu sudah dari dulu (persoalannya), tidak pernah selesai," kata Sultan HB X, Selasa, 9 Juli 2024.

Sultan menjelaskan, sekitar 7-8 tahun silam Pemerintah DIY sudah pernah mencoba menawarkan diri untuk mengelola PT Primissima menjadi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Namun upaya itu tak membuahkan hasil.

Dengan kondisi kinerja usaha BUMN kini yang diketahui stop produksi dan merumahkan karyawan itu, ujar Sultan, Pemda DIY tak berani lagi menawarkan diri untuk mengelola perusahaan itu sebagai BUMD.

"Kami tidak berani untuk nawar lagi (perusahaam BUMN itu) menjadi bagian dari BUMD seperti 7-8 tahun lalu. Karena kalau dengan situasi begini diambilalih, saya pusing juga," kata Sultan.

Sultan pun berharap, apapun persoalan perusahaan BUMN itu, jangan sampai yang dikorbankan karyawan.

"Jangan sampai karyawan yang dirugikan," kata dia.

Adapun Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DIY Dani Eko Wiyono yang mendampingi para pekerja pabrik tekstil itu mengungkap, ada 15 karyawan yang di PHK sejak November 2023 dan sekitar 500-an pekerja dirumahkan oleh manajemen perusahaan itu sejak 1 Juni 2024 lalu tanpa gaji.

"Saat ini hanya ada bagian sekuriti (keamanan) di sana yang berjaga," kata Dani.

Adapun untuk karyawan yang di PHK, kata Dani, telah mendapatkan pencairan pertama atau 30 persen dari nilai total pesangonnya pada 6 April 2024 lalu. Setelah itu mandeg alias belum jelas lagi pelunasannya.

Dari penelusuran serikat buruh, pemicu kolapsnya perusahaan BUMN itu hingga melakukan PHK dan merumahkan karyawan karena persoalan internal keuangan perusahaan.

"Masalah keuangan perusahaan itu yang diduga kacau, kami tidak tahu apakah dari sisi pemasaran atau produksinya, namun diduga banyak terjadi kebocoran," kata dia.

Persoalan keuangan perusahaan yang tak kunjung tuntas itu yang diduga kuat membuat manajemen mengambil langkah merumahkan karyawan dan menghentikan seluruh operasional perusahaan itu sejak awal Juni lalu.

"Sebelum Juni sendiri masih ada aktivitas operasional di perusahaan itu," kata dia.

Adapun Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman Yogyakarta Sutiasih menuturkan dari laporan yang ia terima, perusahaan BUMN itu memang telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 15 karyawan di luar ratusan karyawan yang kini statusnya dirumahkan.

"Untuk karyawan yang dirumahkan belum dilakukan PHK, statusnya masih hubungan kerja," kata Sutiasih Selasa.

Sutiasih membeberkan, pihaknya sudah berupaya melakukan mediasi antara karyawan dan manajemen perusahaan itu. Agar karyawan mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja sesuai ketentuan berlaku.

"Langkah konsultasi, bipartit sampai mediasi hingga berakhir dengan kesepakatan-kesepakatan sudah kami lakukan, tapi soal hak-hak (pesangon dan gaji) pekerja belum bisa dipenuhi PT Primissima karena belum ada dana," kata Sutiasih.

Menurut Sutiasih segala kewenangan terkait perusahaan itu saat ini sudah diambilalih PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Sehingga manajemen di Yogyakarta tak bisa mengambil keputusan.

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Airlangga atau Unair Surabaya Prof Mohammad Nasih akhirnya membatalkan keputusan pemberhentian Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

Budi Santoso diberhentikan sebagai dekan gara-gara ia menyatakan secara terbuka ketidaksetujuannya atas kebijakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendatangkan dokter asing, meski diperbolehkan undang-undang.

Alasan pembatalan pencopotan Dekan FK Unair itu adalah surat dari Prof Bus, sapaan Prof Budi Santoso. Namun Nasih tidak menjelaskan apa isi surat tersebut. "Kami bisa paham apa yang disampaikan Prof Bus. Karena ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau sebagai dekan, ya kami angkat kembali," kata Prof Nasih di Surabaya, Selasa, 9 Juli 2024.

Namun ketika ditanya wartawan, ia enggan menjelaskan alasannya mencopot jabatan Prof Bus. "Itu masa lalu, yang penting sekarang kami fokus ke depan untuk Unair yang kita cintai," katanya.

Menurut dia, dinamika yang terjadi adalah hal biasa. "Ini kan biasa saja. Jadi sampean ketemu, pacaran, terus ada masalah apa tiba-tiba putus, kan biasa kan. Jadi tidak usah baperan. Tapi Insya Allah semua sudah oke, kami sudah baca surat Prof Bus dan sudah kami angkat kembali jadi Dekan Fakultas Kedokteran," ujarnya.

Guru besar ilmu ekonomi Unair itu menegaskan Prof Bus mulai hari Rabu ini, 10 Juli 2024, kembali berkantor sebagai dekan. "Besok pagi beliau sudah ngantor kembali," katanya.

Sementara itu Prof. Bus bersyukur semua dinamika yang terjadi sudah berakhir. Dia pribadi meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada Rektor Unair.

"Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf kepada bapak rektor, mungkin saya bermaksud untuk mewakili diri pribadi tapi mungkin terlalu kelewatan, sehingga saya menggunakan institusi, ini yang mungkin salah saya," katanya.

Dia juga bersyukur Rektor Unair telah memaafkan dan memberinya kesempatan kembali sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

"Alhamdulillah bapak rektor sudah memaafkan dan semuanya saya serahkan kembali ke bapak rektor," ujarnya.

Menteri Kesehatan Menyatakan Tak Terkait Keputusan Rektor

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Prof dr Budi Santoso adalah wewenang rektor, kementeriannya tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut.

"Kita juga tidak tahu pertimbangannya apa, mengapa diberhentikan, saya juga tidak ada komunikasi sama rektor," kata Budi ketika ditemui usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan bahwa dirinya tidak terlalu mempermasalahkan komentar yang dilontarkan Budi Santoso.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan bahwa terkait dokter asing, secara hukum formal melalui Undang-Undang, hal tersebut diperbolehkan, dan wakil-wakil rakyat serta pemerintah sudah setuju, sehingga seharusnya tidak perlu ada lagi diskusi mengenai hal tersebut.

Pada kesempatan lain, Menkes menjelaskan bahwa alasan dokter-dokter asing didatangkan adalah untuk menyelamatkan ribuan warga negara Indonesia, serta mempercepat transfer ilmu, seperti bedah toraks kardiovaskuler ke dokter lokal. Hal tersebut, katanya, bukan bertujuan untuk menyaingi dokter lokal.

"Bukan masalah saing-saingan, ini masalah menyelamatkan nyawa 300 ribu orang Indonesia yang kena stroke, 250 ribu yang kena serangan jantung, 6.000 bayi yang kemungkinan besar meninggal tiap tahun," kata Budi Gunadi Sadikin.

Foto kolase kasus pencopotan Dekan FK Unair:. Searah jarum jam: Menkes Budi Gunadi Sadikin mendatangkan dokter asng dari Saudi untuk operasi jantung gratis, Dekan FK Unair Prof Budi Santoso menyatakan menolak kedatangan dokter asing sehingga diberhentikan. Demo civitas akademika FK Unair menolak pencopotan Dekan. Rektor M Nasih membatalkan pencopotan Budi Santoso . (Dok. Kemenkes, FK Unair,, ANTARA, Tempo/HANAA SEPTIANA)

Kronologi Kasus Prof Bus Vs Rektor Unair

27 Mei 2024: Kementerian Kesehatan mendatangkan 11 dokter dan 11 paramedis dari Arab Saudi untuk melakukan operasi jantung bawaan pada anak secara gratis di RSUP Adam Malik Medan.

27 Juni 2024: Prof Budi Santoso dalam pernyataan pribadinya kepada wartawan Jawa Timur, mengatakan tidak setuju dengan program dokter asing di Indonesia. Ia juga menyatakan keyakinannya 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

1 Juli 2024: Prof Budi Santoso dipanggil rektor untuk mengklarifikasi pernyataannya mengenai penolakan program dokter asing di Indonesia.

3 Juli 2024:Prof. Budi Santoso di WhatsApp Group (WAG) Dosen FK Unair menyatakan dirinya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair oleh rektor karena pernyataannya tentang dokter asing.

3 Juli 2024: Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Unair Martha Kurnia Kusumawardani mengatakan, alasan atau pertimbangan pimpinan Universitas Airlangga terkait pemberhentian ini adalah merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan khususnya di lingkungan FK Unair.

3 Juli 2024: Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril menyebut kabar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengintervensi dalam proses pemecatan Dekan FK Unair sebagai fitnah.

4 Juli 2024: Ratusan mahasiswa, dosen hingga para guru besar FK Unair berunjuk rasa dan mengancam mogok mengajar untuk melawan pemberhentian Prof Budi Santoso.

8 Juli 2024: Prof Budi Santoso mengirim surat kepada Rektor Unair, yang menurut Prof Bus antara lain berisi permintaan maaf telah membuat kegaduhan.

9 Juli 2024: Rektor Unair Prof Mohammad Nasih membatalkan keputusan pemberhentian Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

10 Juli 2024: Prof Budi Santoso kembali menduduki kursi Dekan Fakultas Kedokteran Unair

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa, 9 Juli 2024 dimulai dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan akan menunda rencananya untuk pindah berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan Juli ini.

Kemudian informasi mengenai PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara melayani kepulangan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Labuhanbatu dari Stasiun Lubukpakam menuju Stasiun Rantauprapat.

Selain itu berita tentang Corporate Secretary PT Pos Indonesia Tata Sugiarta menegaskan isu PHK yang santer di media dan publik tidak benar. Juga ada informasi tentang 40.021 formasi CPNS untuk kementerian/lembaga (K/L) di IKN. Berikut informasi berita terpopuler kemarin tersebut:

1. Dulu Bilang Siap, Sekarang Jokowi Tunda Pindah Ke IKN Karena Infrastruktur Belum Rampung

Presiden Jokowi mengumumkan akan menunda rencananya untuk pindah berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan Juli ini. Hal ini disebabkan karena infrastruktur penunjang yang belum siap.

Jokowi mengatakan, penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara tergantung progres pembangunan di lapangan.

“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. 319 Jemaah Haji Pulang ke Kampung Halaman dengan Kereta Api Luar Biasa

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara melayani kepulangan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Labuhanbatu dari Stasiun Lubukpakam menuju Stasiun Rantauprapat.

Jemaah tergabung dalam kloter 13, berangkat dari Bandara Internasional Pangeran Mohammad Bin Abdul Aziz pada 7 Juli dan tiba di Bandara Internasional Kualanamu pada Senin, 8 Juli 2024, pukul 04.15 WIB. Rombongan transit sebentar di Asrama Haji Embarkasi Medan, kemudian ke Stasiun Lubukpakam lalu melanjutkan perjalanan pulang ke Stasiun Rantauprapat menggunakan Kereta Api Luar Biasa (KLB).

Manager Humas PT KAI Divre 1 SU, Anwar Solikhin mengatakan, menyambut kepulangan rombongan jemaah haji ini, pihaknya menyiapkan bus dan truk untuk mengangkut rombongan beserta barang bawaannya. Menyiapkan kereta api kelas eksekutif dan petugas medis selama di perjalanan. KLB kepulangan haji ini, membawa delapan kereta dengan kapasitas 400 tempat duduk.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Bantah PHK Karyawan, PT Pos Indonesia: Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun Alami

PT Pos Indonesia menyebut tak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Corporate Secretary PT Pos Indonesia Tata Sugiarta menegaskan isu PHK yang santer di media dan publik tidak benar.

"Hingga saat ini, PT Pos Indonesia tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkungan kerja, terutama dalam melakukan transformasi digitalisasi," kata Tata dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tata menjelaskan, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena adanya pensiun alami. Seperti masa berhenti kerja karyawan yang telah terjadwal sesuai masa kontrak perjanjian kerja karyawan dengan perusahaan. "Jumlah karyawan yang pensiun alami di PT Pos Indonesia sebanyak 1.000 orang per tahun," ujar dia.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Daftar Formasi CPNS 2024 untuk Penempatan IKN Nusantara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan sejauh ini sudah ada beberapa formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus untuk ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia menyebutkan terdapat 40.021 formasi CPNS untuk kementerian/lembaga (K/L) di IKN.

“Terkait pengadaan CPNS di IKN pada 2024, kami ingin menyampaikan bahwa sampai sekarang sudah ada formasi 130.341 di instansi pemerintah pusat, di dalamnya nanti bakal ada 600 formasi untuk Otorita IKN, lalu 40.021 untuk kementerian/lembaga yang ada di IKN,” kata Anas usai mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia menuturkan, dalam 40.021 kebutuhan CPNS di IKN, pemerintah memberikan afirmasi kepada putra/putri Kalimantan sebesar 5 persen.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Pengamat: Opini WTP BPK Bukan Jaminan Pengelolaan Anggaran yang Bersih

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2023. Menurut pengajar Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Beni Kurnia Ilahi, opini WTP tersebut tidak menjamin kementerian atau lembaga bersih dalam hal pengelolaan keuangan negara.

BPK menggunakan empat indikator dalam memberikan opini WTP terhadap suatu laporan keuangan. Empat indikator tersebut yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam praktiknya, menurut Beni, penilaian BPK atas laporan keuangan terkesan sebagai justifikasi pengelolaan keuangan negara. Ia menyebut opini WTP tidak jadi jaminan pengelolaan keuangan negara secara bersih sesuai indikator tersebut.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati tingkat pertumbuhan ekonomi dalam asumsi dasar makro Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2025 sebesar 5,1 hingga 5,5 persen.

Menurut Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, target tersebut cukup moderat, namun menimbulkan sejumlah konsekuensi. "Target yang ditetapkan dalam asumsi dasar makro ini cukup realistis di tengah ketidakpastian perekonomian global," kata Yusuf kepada Tempo, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Yusuf, target pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak akan jauh dari kisaran 5 persen. Namun demikian, ia melihat pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir stagnan dan tidak bisa lepas dari jebakan angka 5 persen.

"Tren ini menunjukkan bahwa visi menuju Indonesia Emas 2045 semakin sulit diraih," katanya. Pada 2045, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menyentuh angka 7 persen.

Dia mengatakan dengan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen itu, maka penerimaan negara diprediksi stagnan, terutama penerimaan dari sektor pajak. Ia melandasi penilaian tersebut dari besaran tax ratio yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2024 di kisaran 10 persen dari PDB. Hal itu akan berdampak pada kesenjangan pendapatan dan belanja negara.

Ia mengatakan secara keseluruhan pendapatan negara hanya diproyeksikan 12,30 - 12,36% dari PDB. Namun di sisi lain, kata dia, belanja negara ditetapkan ekspansif demi mengakomodasi janji politik presiden terpilih. Terutama program makan siang gratis sekaligus melanjutkan program warisan Presiden Jokowi, terutama IKN dan PSN yang belum selesai.

"Dengan ambisi tersebut maka kebutuhan belanja negara mencapai 14,59 - 15,18% dari PDB," kata dia.

Ia menilai konsekuensi lainnya terlihat dari target defisit anggaran mencapai 2,29 - 2,82% dari PDB. Target defisit ini secara jelas tidak mencerminkan kehati-hatian fiskal karena batas atas target defisit ini sangat dekat dengan batas atas defisit anggaran yang ditetapkan UU yaitu maksimal 3,0 persen dari PDB. "Sedikit guncangan ekonomi akan menaikkan defisit melebihi batas 3 persen dari PDB," ujarnya.

Ia mengatakan kemungkinan tersebut sudah terjadi sepanjang semester I 2024. Tahun ini pemerintah menargetkan defisit anggaran 2,29 persen dari PDB. Namun, kata Yusuf, diproyeksikan menembus 2,80 persen dari PDB pada akhir tahun.

"Ini terjadi karena tambahan belanja yang signifikan untuk bansos dan subsidi di awal tahun 2024. Target defisit 2024 adalah 2,29 persen dari PDB, namun proyeksi realisasinya diperkirakan akan menembus 2,80 persen dari PDB pada akhir 2024. Karena itu jika defisit 2025 ditetapkan hingga 2,82 persen dari PDB maka hal ini berpotensi besar akan melanggar batas atas defisit 3 persen dari PDB," kata dia.

TEMPO.CO, Medan - Pemilik CV Raja Patin Indonesia, Tri Handayani, panjang lebar menceritakan bagaimana perjalanan usahanya hingga akhirnya bisa melakukan ekspor perdana kerupuk kulit ikan patin ke Malaysia.

Pengiriman untuk pertama kalinya itu dilakukan untuk produk sebanyak 3.800 pack atau 2,5 ton. Mitra binaan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) ini sebelumnya dibantu dalam kegiatan pendampingan, pelatihan, permodalan, hibah alat usaha dan diikutsertakan dalam pameran nasional serta internasional.

Tri yang bergabung menjadi mitra binaan Pertamina sejak 2019 merupakan alumni UMK Academy 2021. Usahanya menjadi mitra binaan yang sukses dan mandiri sejak 2022. Ia menyebutkan kunci sukses dalam bisnis adalah ketekunan, gigih dan tidak mudah menyerah. Sekarang, produknya sudah tersedia di banyak minimarket.

"Omzet kita sebelum ekspor bisa mencapai Rp 3 miliar per tahun. Alhamdulillah, senang sekali, berkat doa dan dukungan semuanya, Raja Patin bisa ekspor perdana," kata Tri di kantor Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Medan 1, Kabupaten Deliserdang, Jumat, 5 Juli 2024.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni berharap jumlah produk yang diekspor Raja Patin terus meningkat. Pasalnya, ada peluang yang cukup besar, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital. Ia pun mendorong UMKM bisa naik kelas dengan bantuan modal, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan promosi.

"Supaya UMKM lain menyusul untuk naik kelas, go digital dan go internasional. Kerupuk kulit ikan patin kemasannya menarik dan rasanya enak. Upaya ini akan terus kita perkuat,” kata Fatoni.

Saat ini, ada 1,16 juta UMKM di Sumut yang menyerap 80 persen pekerja dari total tenaga kerja. Sektor perikanan, Sumut memiliki lahan budidaya ikan seluas 138.000 hektare dengan produksi 163.000 ton. Produksi ikan patin di Sumut sebanyak 11.000 ton. Volume ekspor perikanan Sumut mulai Januari sampai Mei 2024 mencapai 62.000 ton dengan nilai ekspor US$ 293 juta.

"Potensi perikanan Sumut sangat besar, UMKM yang mengolahnya masih sangat kecil,” ujar Fatoni.

Adapun Sekretaris Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kalautan dan Perikanan Hari Maryadi menjamin produk ikan patin yang diekspor sesuai standar mutu ekspor.

Hal ini merupakan poin penting sebelum melakukan ekspor barang. Misalnya produk yang masuk Uni Eropa harus dipastikan mutunya mulai pembenihan, pembesaran, panen dan pengolahan. “Kita pastikan mutu produk dari hulu, bersinergi dengan pemda dan instansi,” kata Hari.

Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara Susanto August Satria menyatakan ekspor perdana itu membuktikan UMKM Sumut punya potensi besar untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Pelepasan ekspor perdana diharap menjadi inspirasi UMKM lain untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk-produknya.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut selalu mendukung pencapaian Environmental, Social and Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Poin 8 yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan melalui program pendanaan dan pembinaan UMKM. "Kami akan terus mendukung dan mendorong UMKM dalam mencapai kesuksesan di pasar internasional," kata Santria.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan pengetatan penyaluran BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Pertamina sudah menyiapkan sistemnya, dan diharapkan 17 Agustus ini sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam akun instagram resminya, Selasa, 9 Juli 2024.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN.

“Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara, kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024.

“Sampai dengan semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin.

Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BPH Migas Perkenalkan Surat Rekomendasi

Luhut tidak menjelaskan bentuk sistem pengawasan penyaluran BBM Bersubsidi, namun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) akhir-akhir ini banyak mensosialisasikan surat rekomendasi dan kompensasi ke berbagai daerah.

Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, BPH Migas mengeluarkan Peraturan Nomor 2/ 2023 , yang antara lain mengatur pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomedasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah atau kepala desa.

Adapun penerima surat rekomendasi adalah pengusaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi dan pelayanan umum. SPBU Pertamina yang ditunjuk menyalurkan BBM bersubsidi harus memeriksa surat rekomendasi sebelum memberika pelayanan.

Untuk mendapatkan surat rekomendasi, konsumen harus mengajukan surat permohonan, lalu diverifikasi dan diperhitungkan kebutuhannya sebelum diterbitkan surat rekomendasi.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan pengetatan penyaluran BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Pertamina sudah menyiapkan sistemnya, dan diharapkan 17 Agustus ini sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi tidak bisa lagi membeli BBM bersubsidi, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam akun instagram resminya, Selasa, 9 Juli 2024.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN.

“Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara, kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024.

“Sampai dengan semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin.

Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BPH Migas Perkenalkan Surat Rekomendasi

Luhut tidak menjelaskan bentuk sistem pengawasan penyaluran BBM Bersubsidi, namun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) akhir-akhir ini banyak mensosialisasikan surat rekomendasi dan kompensasi ke berbagai daerah.

Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, BPH Migas mengeluarkan Peraturan Nomor 2/ 2023 , yang antara lain mengatur pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomedasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah atau kepala desa.

Adapun penerima surat rekomendasi adalah pengusaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi dan pelayanan umum. SPBU Pertamina yang ditunjuk menyalurkan BBM bersubsidi harus memeriksa surat rekomendasi sebelum memberika pelayanan.

Untuk mendapatkan surat rekomendasi, konsumen harus mengajukan surat permohonan, lalu diverifikasi dan diperhitungkan kebutuhannya sebelum diterbitkan surat rekomendasi.

ANTARA