TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat di akhir 2024. Level penguatan berada di rentang Rp 15.500 sampai Rp 16.000 per dolar AS.

Ibrahim mengatakan rupiah tersebut dikarenakan kondisi perekonomian global yang membaik, terutama di Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris. Yang kemudian membuat bank sentral menurunkan suku bunga.

"Bisa saja penurunan suku bunga ini akan dua kali dalam tahun ini," kata Ibrahim dalam keterangannya pada Selasa, 9 Juli 2024. Menurut dia, kecuali Bank Swiss yang diprediksi menurunkan suku bunga empat kali dalam tahun 2024.

Dia menjelaskan penurunan suku bunga ini akan membuat dolar AS akan kembali mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Di sisi lain, kata dia, terpilihnya Presiden Iran yang pro kelompok reformis membuat ketegangan di Timur Tengah akan mereda.

"Dan perundingan gencatan senjata di semester kedua, kemungkinan besar akan tercapai," ucap dia, dalam pesan suara di aplikasi perpesanan itu.

Dia mencontohkan telah ada desakan dari rakyat untuk dilakukan perdamaian antara Israel dan Palestina, terutama di Jalur Gaza. Hal itu, membuat ketegangan geopolitik mengalami penurunan cukup drastis. Sehingga hal itu bisa membawa kondisi ekonomi global mengalami perbaikan.

Ia menjelaskan International Monetary Fund (IMF) atau Bank Dunia telah memberikan pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi global kemungkinan besar berada di angka 3,2 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya 3,1 persen. "Nah ini membuat ekonomi global kemungkinan sedikit lebih baik," ucap dia.

Di sisi lain, kata dia, secara internal, ekonomi Indonesia masih cukup baik. Misalnya, saat rupiah terus mengalami pelemahan cukup signifikan di atas Rp16 ribu per dolar AS, kata dia, cadangan devisa Indonesia masih cukup baik.

"Apalagi prediksi dari berbagai para ekonom, pemerintah, dan Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua kemungkinan besar di atas 5 persen," katanya.

Selanjutnya baca: Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil <!--more-->

Dia menuturkan seandainya pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih stabil di angka 5 persen, kemudian di kuartal ketiga dan keempat masih di atas 5 persen maka optimistis bahwa rupiah di akhir tahun ini akan berkutat di Rp15.500-16.000.

Menyusul rencana Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga di semester kedua sekitar 50 basis poin. Sehingga rupiah disebut berpeluang kuat di akhir tahun ini. "Ini yang akan membuat rupiah digdaya di akhir semester kedua ini," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan nilai tukar rupiah pada semester II 2024 berada pada rentang Rp16.000 hingga Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (dolar AS). Untuk proyeksi 2024 secara keseluruhan, Sri Mulyani memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada level Rp15.900 hingga Rp16.100.

"Nilai tukar rupiah semester II kami perkirakan bergerak di Rp16.000 hingga Rp16.200, sehingga keseluruhan tahun ada di Rp15.900 hingga Rp16.100, di atas dari asumsi makro di APBN yang ada berada di Rp15.000 per dolar AS," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024.

IHSAN RELIUBUN | ANNISA FEBIOLA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan nilai tukar rupiah pada semester II 2024 pada rentang Rp 16.000 hingga Rp 16.200 per dolar AS.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perum DAMRI mengusulkan Penerimaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun pada 2025. Modal negara ini disebut akan digunakan untuk meremajakan bus diesel angkutan perintis dan penyediaan 100 bus listrik.

Direktur Utama Perum DAMRI Setia Milatia Moemin mengatakan dari total modal negara itu sebanyak Rp 490 miliar akan digunakan untuk meremajakan 384 bus diesel angkutan perintis. Sementara itu, Rp 510 miliar akan dialokasikan untuk penyediaan 100 bus listrik beserta infrastruktur angkutan perkotaan di Transjakarta.

“Usia armada angkutan perintis rata-rata lebih dari tujuh tahun dan kualitas bus yang kurang baik karena kondisi medan lapangan yang lebih berat,” kata Setia saat rapat dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Setia menyebut saat ini DAMRI telah mengoperasikan 26 bus listrik di segmen Transjakarta. Dia menyebut angkutan listrik seperti bus akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan pengurangan gas karsinogen yang terdapat pada emisi gas buang dan efek rumah kaca,” kata dia.

Selain itu, Setia mengatakan usia armada perkotaan milik DAMRI saat ini mendekati usia 10 tahun. Usai ini dinilai akan menyundul batas maksimal umur angkutan.

“Usia maksimal 10 tahun di wilayah Jakarta untuk angkutan perkotaan,” kata dia.

Setia menyebut suntikan dana negara ini penting untuk operasi armada milik DAMRI. Dia mengatakan biaya operasi dan perawatan armada angkutan perintis tinggi.

“Akibat usia armada sebagian besar lebih dari tujuh tahun,” kata dia.

Dalam rapat dengan pendapat ini, juga diikuti oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, PT Pelni, dan PT INKA.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum atau Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) mengajukan Penyertaan Modal Negara atau PMN 2025 sebesar Rp 1 triliun. Modal negara ini disebut untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan perseroannya akan menggunakan PMN untuk membangun perumahan di kawasan yang mengalami kekurangan hunian. Uang segar ini juga untuk mengembangkan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum. “Masih terdapat backlog kepemilikan rumah sebesar 9,9 juta unit dengan tingkat pemenuhan sebesar 1 juta per tahun,” kata Budi saat rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Tak hanya itu, Budi menyebut modal negara ini juga akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek yang sedang berlangsung. Dia merincikan perseroan akan membangun 3.180 unit rumah. Jumlah itu berasal dari 580 unit rumah susun dan 2.600 rumah tapak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek, dan Sumatera.

Tak cuma Perumnas. PT Pembangunan Perumahan (PP) juga mengusulkan Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar Rp 1,56 triliun. Guyuran modal ini untuk membangun Kawasan Industri Grand Rebana Tahap I di kawasan Jawa Barat dan Tol Yogyakarta-Bawen.

Direktur Utama PT PP Novel Arsyad mengatakan pembangunan Kawasan Industri Grand Rebana di Subang, Jawa Barat, ini akan dimulai tahun depan. Dia menyebut saat ini perseroan dengan menyusun master planning. “2025 mulai konstruksi dengan pendanaan PMN,” kata Novel saat rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Selain itu, Novel menyebut PT PP akan menyetorkan Rp 1 triliun untuk ekuitas atau modal di Grand Rebana. Salah satu tujuannya adalah membangun industri halal. “Membangun kekuatan instrustri halal berskala internasional,” kata dia.

Sementara itu, Novel menjelaskan dalam proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen PT PP memiliki 13,16 persen saham. Saham ini berupa pembangunan Seksi 2 yang menghubungkan ruas Banyurejo-IC Borobudur sepanjang 15,2 km. “Porsi pemenuhan ekuitas atas total investasi Rp 563 miliar,” kata Novel.

<!--more-->

PT Hutama Karya dan WIKA Juga Ajukan PMN 2025

PT Hutama Karya (Persero) mengajukan Pernyataan Modal Negara atau PMN 2025 sebesar Rp 13,86 triliun kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat. Guyuran modal ini disebut akan digunakan untuk peningkatan struktur permodalan perseroan dalam menggarap Ruang Jalan Tol Jambi-Rengat, Rengat-Junction Pekanbaru, dan Perencanaan Teknis Ruang JTTS Tahap III.

“Skenario tanpa PMN akan menanggung beban bunga akan lebih besar, sehingga membuat potensi laba bersih persuahaan menurun,” kata Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, pada Senin, 8 Juli 2024.

Budi menyebut pengajuan PMN ini akan mendatangkan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Bagi pemerintah, kata dia, akan mampu meningkatkan pertumbuhan PDRB.

“Dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan kontribusi penerimaan kepada negara,” kata dia.

Sementara itu, PT Wijaya Karya atau WIKA (Persero) Tbk meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 Rp 2 triliun untuk membantu penguatan modal kerja. PMN ini disebut akan dialokasikan untuk tambahan modal proyek strategis yang masih berjalan dan baru pada tahun depan.

“Wika merupakan salah satu pemain utama dalam penyelesaian PSN (Proyek Strategis Nasional),” kata Direktur Utama PT WIKA(Persero) Tbk Agung Budi Waskito saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Budi menyebut dari total PMN Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk menyelesaikan dua proyek di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dua proyek itu meliputi proyek Jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan pembangunan Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dalam proyek Jalan KIPP IKN, Budi menyebut akan mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun. Sementara untuk IPA IKN akan menggunakan PMN sebesar Rp 401 miliar.

Selain untuk proyek di IKN, Budi menyebut sisa PMN juga akan dialokasikan untuk beberapa proyek yang tengah digarap perseroan. Proyek itu berupa Pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi II, Jalan Tol Semarang-Demak, Proyek Terminal II Bandara Hang Nadim, Pembangunan LPG Refrigerated Tuban Phase II, Revitalisasi Demaga Gospier di Integrated Terminal Surabaya, dan Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum atau Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) mengajukan Penyertaan Modal Negara atau PMN 2025 sebesar Rp 1 triliun. Modal negara ini disebut untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan perseroannya akan menggunakan PMN untuk membangun perumahan di kawasan yang mengalami kekurangan hunian. Uang segar ini juga untuk mengembangkan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum. “Masih terdapat backlog kepemilikan rumah sebesar 9,9 juta unit dengan tingkat pemenuhan sebesar 1 juta per tahun,” kata Budi saat rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Tak hanya itu, Budi menyebut modal negara ini juga akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa proyek yang sedang berlangsung. Dia merincikan perseroan akan membangun 3.180 unit rumah. Jumlah itu berasal dari 580 unit rumah susun dan 2.600 rumah tapak di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek, dan Sumatera.

Tak cuma Perumnas. PT Pembangunan Perumahan (PP) juga mengusulkan Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar Rp 1,56 triliun. Guyuran modal ini untuk membangun Kawasan Industri Grand Rebana Tahap I di kawasan Jawa Barat dan Tol Yogyakarta-Bawen.

Direktur Utama PT PP Novel Arsyad mengatakan pembangunan Kawasan Industri Grand Rebana di Subang, Jawa Barat, ini akan dimulai tahun depan. Dia menyebut saat ini perseroan dengan menyusun master planning. “2025 mulai konstruksi dengan pendanaan PMN,” kata Novel saat rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Selain itu, Novel menyebut PT PP akan menyetorkan Rp 1 triliun untuk ekuitas atau modal di Grand Rebana. Salah satu tujuannya adalah membangun industri halal. “Membangun kekuatan instrustri halal berskala internasional,” kata dia.

Sementara itu, Novel menjelaskan dalam proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen PT PP memiliki 13,16 persen saham. Saham ini berupa pembangunan Seksi 2 yang menghubungkan ruas Banyurejo-IC Borobudur sepanjang 15,2 km. “Porsi pemenuhan ekuitas atas total investasi Rp 563 miliar,” kata Novel.

<!--more-->

PT Hutama Karya dan WIKA Juga Ajukan PMN 2025

PT Hutama Karya (Persero) mengajukan Pernyataan Modal Negara atau PMN 2025 sebesar Rp 13,86 triliun kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat. Guyuran modal ini disebut akan digunakan untuk peningkatan struktur permodalan perseroan dalam menggarap Ruang Jalan Tol Jambi-Rengat, Rengat-Junction Pekanbaru, dan Perencanaan Teknis Ruang JTTS Tahap III.

“Skenario tanpa PMN akan menanggung beban bunga akan lebih besar, sehingga membuat potensi laba bersih persuahaan menurun,” kata Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, pada Senin, 8 Juli 2024.

Budi menyebut pengajuan PMN ini akan mendatangkan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Bagi pemerintah, kata dia, akan mampu meningkatkan pertumbuhan PDRB.

“Dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan kontribusi penerimaan kepada negara,” kata dia.

Sementara itu, PT Wijaya Karya atau WIKA (Persero) Tbk meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 Rp 2 triliun untuk membantu penguatan modal kerja. PMN ini disebut akan dialokasikan untuk tambahan modal proyek strategis yang masih berjalan dan baru pada tahun depan.

“Wika merupakan salah satu pemain utama dalam penyelesaian PSN (Proyek Strategis Nasional),” kata Direktur Utama PT WIKA(Persero) Tbk Agung Budi Waskito saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Budi menyebut dari total PMN Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk menyelesaikan dua proyek di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dua proyek itu meliputi proyek Jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan pembangunan Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dalam proyek Jalan KIPP IKN, Budi menyebut akan mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun. Sementara untuk IPA IKN akan menggunakan PMN sebesar Rp 401 miliar.

Selain untuk proyek di IKN, Budi menyebut sisa PMN juga akan dialokasikan untuk beberapa proyek yang tengah digarap perseroan. Proyek itu berupa Pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi II, Jalan Tol Semarang-Demak, Proyek Terminal II Bandara Hang Nadim, Pembangunan LPG Refrigerated Tuban Phase II, Revitalisasi Demaga Gospier di Integrated Terminal Surabaya, dan Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan porsi pendanaan oleh perusahaan financial technologyper to peer (P2P) lending untuk sektor produktif dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih sesuai target. Per Mei 2024, pendanaan dari fintech untuk UMKM mencapai 31,52 persen.

Pendanaan P2P lending adalah layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) secara online.

Komisioner OJK Agusman mengatakan target fase pertama pendanaan dari fintech untuk sektor UMKM adalah 30 hingga 40 persen. "Jadi masih sesuai dengan target tersebut," kata Agusman saat konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube OJK, Senin, 8 Juli 2024.

OJK menargetkan pada 2028 pendanaan fintech P2P lending berada di kisaran 50-70 persen. "OJK merencanakan penyesuaian batas maksimum pembiayaan produktif dari Rp2 miliar saat ini menjadi Rp10 miliar. Subjek dari targetnya akan terbit dan kami merencanakan adanya peningkatan," kata Agusman.

Menurut dia peningkatan pendanaan fintech untuk sektor UMKM akan terus diupayakan. Salah satunya dengan menyusun relaksasi batas maksimum pembiayaan.

Dia mengatakan hal tersebut akan diatur dalam peraturan OJK yang saat ini masih dibahas. "Masih diproses dan menerima masukan dari masyarakat," katanya.

Ia menyebut selama ini pendanaan fintech P2P lending terpusat di Pulau Jawa. Pada 2025, dia ingin pendanaan tersebut bisa lebih tersebar keluar Pulau Jawa.

"Ini adalah target perluasan distribusi penyaluran pembiayaan untuk mendorong sektor produktif UMKM, dan masih skema distribusi yang bisa dimanfaatkan," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan atau RUU EBET masih alot. Salah satu pasal yang masih menuai pro-kontra adalah skema power wheeling.

Skema ini membolehkan perusahaan swasta Independent Power Producers (IPP) membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri. Pemerintah yang mengusulkan ini. Namun, sejumlah pihak, mulai dari legislator hingga pengamat energi, menolak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan pemerintah tidak ragu dan mendorong skema power wheeling masuk RUU EBET. "Kalau itu (power wheeling) enggak bisa dimasukin (ke RUU EBET), kalau ada demand tinggi, terus yang penyediaannya harus PLN sendiri, bisa enggak direspons semuanya?” ujar Arifin, Jumat, 22 Maret 2024, dikutip dari Antara.

Arifin menilai skema power wheeling memungkinkan untuk berjalan selama ada pihak yang mau membangun mekanisme tersebut dan memiliki pasar tersendiri, sepanjang tidak mengganggu sistem yang sudah ada. “Misalnya, dia mau bangun dan ada demand sendiri, mau bangun (pembangkit) kan bisa,” ujarnya.

Fraksi PKS Menolak

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyatakan pihaknya menolak skema power wheeling dimasukan dalam RUU EBET. Mulyanto mengatakan power wheeling tidak sekadar mengatur soal sewa jaringan transmisi PLN oleh swasta.

Ia menyebut ada implikasi yang krusial, yakni peluang pihak pembangkit listrik swasta menjual listrik secara langsung kepada pengguna listrik dengan mengambil peran PLN. Artinya, PLN tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sistem single buyer and single seller (SBSS), tapi ada banyak pihak swasta yang membeli dan menjual listrik dan membentuk multi buyer and multi seller system (MBMS).

"Dengan kata lain, pengusahaan listrik tidak lagi hanya dimonopoli oleh PLN tapi diliberalisasi kepada swasta dengan mengikuti mekanisme pasar," ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 8 Juli 2024.

Power Wheeling Berpotensi Membebani APBN

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi kontra dengan skema power wheeling karena, menurut dia, power wheeling berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merugikan negara. Pasalnya, power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen. Penuruann pelanggan ini tidak hanya memperbesar kelebihan pasokan PLN, tapi juga menaikkan harga pokok penyediaan (HPP) listrik.

“Dampaknya dapat membengkakkan APBN untuk membayar kompensasi kepada PLN, sebagai akibat tariff listrik PLN di bawah HPP dan harga keekonomian,” ujar Fahmy.

Ia juga menilai skema power wheeling berpotensi merugikan rakyat sebagai konsumen dengan penetapan tariff listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Sebab skema ini akan membuat tariff listrik bergantung demand and suplly. “Pada saat demand tinggi dan supply tetap, tariff listrik pasti akan dinaikkan.”

Fahmy menyebut power wheeling sebagai liberalisasi kelistrikan yang melanggar Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

IESR klaim Power Weeling Meningkatkan Bauran Energi

Direktur Eksekutif Instute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mendukung masuknya skema power wheeling dalam RUU EBET karena aakan menciptakan peluang pengembangan sumber dan pemanfaatan energi terbarukan yang lebih luas, sehingga mendukung transisi energi menuju Net Zero Emisson (NZE) pada 2060."Power wheeling akan berdampak pada semakin banyaknya pasokan dan permintaan energi terbarukan, khususnya untuk solusi elektrifikasi industri, sehingga memicu peningkatan investasi," ujar Fabby melalui keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.

Selama ini, Fabby menilai, ketergantungan pada permintaan dan proses pengadan dari PLN menjadi salah satu faktor yang menyulitkan percepatan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. PLN yang berperan sebagai penyedia energi listrik tunggal di tanah air, kata dia, menyebabkan pengembangan energi terbarukan tidak optimal. "Skema power wheeling akan mendorong keterlibatan produsen listrik, baik BUMN (badan usaha milik negara) lain maupaun swasta dalam, pengembangan energi terbarukan sehingga dapat menambah bauran energi terbarukan Indonesia lebih cepat," ujar Fabby.

Fabby sekaligus membantah anggapan power wheeling sebagai bentuk privatisasi kelistrikan. Ia berujar, jaringan transmisi itu tidak dijual ke swasta alias tetap menjadi milik PLN selaku BUMN. Menurutnya, skema ini justru dapat mengoptimalkan utilisasi aset jaringan transmisi PLN sehingga menambah penerimaan PLN dari biaya sewa jaringan, yang bisa dipakai untuk memperkuat investasi PLN di jaringan.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 di Yogyakarta kemarin. Kebijakan ini untuk tujuan mendorong industri dana pensiun menjadi lebih kuat, stabil, dan terpercaya, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia ini bukan sekadar dokumen. “Tapi merupakan komitmen bersama dari seluruh stakeholders di industri dana pensiun yang berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan sistem pensiun Indonesia yang lebih baik lagi," kata Ogi dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 8 Juli 2024.

Melalui peluncuran peta jalan ini, OJK bersama seluruh pemangku kebijakan bertujuan merespon berbagai isu strategis untuk mewujudkan industri dana pensiun yang sehat dan kredibel, sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028 ditopang dengan empat pilar prinsip pengembangan dan penguatan, yaitu penguatan ketahanan dan daya saing industri dana pensiun; pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem industri dana pensiun; akselerasi transformasi digital industri dana pensiun; dan penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

Ogi menyebut keempat pilar tersebut akan dijalankan di dalam tiga fase berbeda dalam kurun waktu 2024 hingga 2028. “Diawali dengan fase penguatan fondasi (fase satu), dilanjutkan dengan fase konsolidasi dan menciptakan momentum (fase dua), dan diakhiri dengan fase penyesuaian dan pertumbuhan (fase tiga),” kata dia.

Ogi mengatakan program strategis dalam ketiga fase implementasi itu diharapkan bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada di industri dana pensiun. Tantangan itu meliputi percepatan transformasi digital program pensiun, termasuk saluran distribusi; peningkatan program literasi dan inklusi keuangan terkait dana pensiun; konsolidasi program pensiun sukarela; penguatan program pensiun wajib; dan pembangunan sistem database kepesertaan program pensiun dana pensiun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia ke-empat, industri dana pensiun Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Dia berharap dengan arah kebijakan pengembangan dan penguatan dana pensiun ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Diharapkan industri dana pensiun dapat menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata Mahendra.

Sementara itu, Ogi menjelaskan bahwa secara global, terdapat tiga isu pengembangan dana pensiun yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah mengenai digitalisasi di sektor dana pensiun. Kedua adalah mengenai program pensiun di sektor informal. Ketiga adalah pergeseran tren program pensiun manfaat pasti (defined benefit) kepada program pensiun iuran pasti (defined contribution).

“Terdapat tiga usulan principles baru yaitu Implementing the Pension Regulation, Monitoring and Adaptability, dan Assessment and Implementation Process. Selain itu terdapat dua penyesuaian terhadap principles yang sudah ada yaitu Objective and Responsibilities dan Transparency and Communication," kata Ogi.

OJK mencatat realisasi tingkat densitas industri dana pensiun di Indonesia pada akhir 2023 masih tergolong rendah, yaitu hanya mencapai 18,94 persen dari 147,7 juta total jumlah angkatan kerja.

Ogi menyebut target yang dicanangkan dalam periode akhir pada peta jalan ini, yaitu pada 2028, tingkat densitas dana pensiun di Indonesia dapat mencapai 20 persen.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan OJK pada 2022, literasi dana pensiun berada pada tingkat 30,5 persen dan inklusi pada tingkat 5,42 persen. Kondisi ini disebut masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya, seperti tingkat literasi perbankan 49,93 persen dan inklusi perbankan 74,03 persen. Sedangkan, untuk industri perasuransian, tingkat literasi 31,72 persen dan tingkat inklusi 16,63 persen.

Selain itu, pada industri dana pensiun saat ini masih terdapat beberapa tantangan, antara lain masih terjadinya ketidaksesuaian aset dan liabilitas, keterbatasan SDM terkait dengan pengelolaan investasi dan manajemen risiko, saluran distribusi pemasaran dana pensiun yang masih terbatas, kurangnya dukungan dan komitmen pendiri, dan belum tersedianya data peserta dana pensiun nasional yang terintegrasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan bahwa penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, tergantung progres di lapangan.

Keppres itu, kata Jokowi, bisa dikeluarkan pada masa pemerintahannya atau di pemerintahan selanjutnya. Seperti diketahui, Jokowi juga menunda rencana untuk pindah kantor dari Jakarta ke IKN dalam waktu dekat.

“Keppres bisa sebelum, bisa juga sesudah Oktober. Kita melihat kondisi di lapangan,” kata Jokowi setelah menyerahkan bantuan kemanusiaan di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 8 Juli 2024.

Jokowi menegaskan bahwa tidak ingin memaksakan sesuatu bila belum siap. Untuk itu, dia akan terlebih dahulu memperhatikan perkembangan dari pembangunan IKN sebelum meneken keppres tersebut.

“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum (siap). Jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono soal progres pembangunan di IKN. Dalam laporannya itu, pembangunan Kantor Presiden belum sepenuhnya selesai.

“Sudah (terima laporan) dari PUPR, tetapi belum (siap),” kata Jokowi.

Presiden menyebut sejumlah infrastruktur yang mendukung kepindahannya ke IKN belum seluruhnya tersedia. “Airnya sudah siap, belum? Listrik sudah siap, belum? Tempatnya (kantor) sudah siap, belum? Kalau siap, pindah,” ucapnya.

Keppres IKN

Sebelumnya pada Maret 2024, pihak istana memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengatur waktu yang pas dalam urusan teknis penerbitan aturan pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sampai saat ini Jakarta masih berstatus Ibu Kota.

Staf Khusus Presiden dalam Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah akan mengatur waktu yang pas soal dua aturan yang memungkinan status ibu kota negara itu berpindah. Tujuannya supaya tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan Keppres IKN dan penerbitan UU DKJ.

“Agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapi,” kata Dini kepada Tempo pada Kamis, 7 Maret 2024.

Dini menjelaskan Jakarta tetap berstatus Ibu Kota sampai dengan terbitnya surat Keputusan Presiden atau Keppres pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN). Dia mengatakan ini berdasarkan UU IKN Pasal 39 Tahun 2022.

“Kapan persisnya Keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya kepada kewenangan Presiden,” kata Dini.

MELYNDA DWI PUSPITA | DANIEL A FAJRI | ANTARA

TEMPO.CO, Penajam Paser Utara- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan akan mengoptimalkan pembangunan dan penyaluran jaringan gas atau jargas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kalimantan Timur ini banyaknya gas. Jadi itu juga menjadi satu-satu pertimbangan nanti bagaimana ke depannya di IKN. Ini juga programnya menteri ESDM,” kata Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti di Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, Senin, 8 Juli 2024.

Shinta mengatakan, adanya pembangunan IKN secara tak langsung membantu SKK Migas dalam merealisasikan jaringan gas yang berdampak pada kebutuhan masyarakat. Sebab, kata dia, selama ini penyaluran hanya melalui kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Mungkin ini (jaringan gas) juga bisa jadi pertimbangan untuk pengembangan IKN ke depannya, secara langsung kami mengalirkan jargas,” kata Shinta.

Tahun lalu, OIKN mengungkapkan pasokan gas di IKN menggunakan gas bumi (natural gas) dan gas hidrogen. “Total pasokan gas di IKN Nusantara nantinya terdapat gas bumi (natural gas) dan gas hidrogen, di mana rasionya 75 persen gas bumi dan 25 persen gas hidrogen," kata Direktur Transformasi Hijau OIKN Agus Gunawan dalam seminar daring, di Jakarta, Rabu 29 November 2023.

Agus mengatakan, untuk jaringan gas di IKN Nusantara mulai dilakukan pembangunannya pada tahun depan. Kendati demikian, penggunaan gas ini hanya sampai tahun 2030, sehingga setelah 2030 penggunaan gas alam dihentikan.

“Setelah 2030 sudah tidak ada gas bumi yang digunakan lagi, karena bagaimanapun gas bumi meskipun emisinya rendah tetapi tetap dikategorikan sebagai bahan bakar fosil," kata Agus.

Berdasarkan UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara bahwa IKN Nusantara direncanakan menggunakan campuran gas hidrogen dan gas alam sebagai sumber dari gas kota agar sejalan dengan visi IKN dengan net zero emission.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menilai pemerintah mustahil mewujudkan swasembada beras dan gula dengan memanfaatkan tanah di Jawa. Menurut dia, swasembada beras dan gula hanya bisa dilaksanakan di Kalimantan dan Papua.

Zulhas menjelaskan swasembada beras dan gula mustahil diwujudkan di Jawa karena luas tanah yang tidak memadai. Tanah-tanah itu, kata dia, terus berkurang untuk pembangunan pabrik dan perumahan. Dengan teknologi apa pun, dia menilai swasembada beras dan gula tak bisa diwujudkan di pulau terpadat di Indonesia itu.

“Kalau kita bermimpi mau swasembada beras, swasembada gula, segala macam di Jawa itu enggak mungkin, menurut saya mustahil,” kata dia dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Juli 2024.

Kendati begitu, Zulhas mengatakan bukan berarti Indonesia tak memiliki masa depan. Dia mencontohkan, bangsa Eropa bisa maju dengan berekspansi ke benua Amerika dan Australia. Menurut dia, Indonesia dapat mencontoh bangsa Eropa dengan memanfaatkan tanah yang luas di Kalimantan dan Papua. “Ini yang disampaikan ke (presiden terpilih) Pak Prabowo dan (Presiden) Jokowi,” kata dia.

Di Kalimantan dan Papua, ia mengatakan pemerintah dapat menjalankan program mekanisasi tebu, jagung, dan beras. Meski mengakui itu tak mudah, dia menilai masa depan swasembada beras dan gula terletak di dua pulau itu. Bila potensi itu tidak dioptimalkan, kata dia, swasembada beras dan gula sulit diwujudkan. “Mungkin retorika, karena lahannya tidak ada,” kata dia.

Ia berharap swasembada beras dan gula itu akan terwujud dalam lima tahun. Bila tidak tercapai, harga dua komoditas itu akan bergantung pada luar negeri. Bila negara-negara di luar menahan ekspor, kata dia, harga beras dan gula akan naik. “Pak Prabowo sudah setuju,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas merespons tuntutan buruh dan pelaku industri untuk merevisi kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Beleid itu dituding menjadi penyebab banjirnya impor yang merugikan industri dalam negeri.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengklaim telah memenuhi semua permintaan tentang impor yang diajukan kepadanya. Dia mencontohkan, aturan telah diubah dari post-border menjadi border, memberlakukan pertimbangan teknis (Pertek), dan merelaksasi barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI).

“Yang belum saya kasih apa?” ujar Zulhas, ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Aturan impor tercatat telah tiga kali mengalami revisi. Pada 11 Desember 2023, Kemendag menetapkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu diubah oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada 5 Maret 2024. Sebulan berikutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali merevisi aturan menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Saat ini, aturan teranyar adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang resmi diundangkan pada 17 Mei 2024.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai beleid itu terus menjadi masalah karena tak pernah mengatur impor ilegal. “Kami simpulkan direvisi karena tidak menemukan masalah sebenarnya,” ujar Ketua Umum APBI, Alphonzus Widjaja, dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Alphonzus menuturkan, imbas absennya pemerintah mencegah impor ilegal itu adalah stagnasi pertumbuhan industri retail Indonesia, khususnya setelah Idul Fitri. Stagnasi itu, menurut dia, disebabkan pemerintah hanya fokus membatasi impor resmi. Sementara, impor ilegal tidak pernah disentuh.

Pembatasan impor oleh pemerintah yang tak menyentuh impor ilegal, Alphonzus mengatakan, berdampak kepada produk impor resmi dan lokal. Produk impor resmi terganggu karena dibatasi. Sementara produk lokal terganggu oleh masuknya produk impor ilegal.